Berikan analisismu tentang jurnal tersebut, terlebih dahulu berikan identitas nama, npm dan kelas. Minimal 2 Paragraf. Terima Kasih
FORUM JAWABAN ANALISIS JURNAL
Nama : Nanda Vestinaliyou
NPM. : 2111011101
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan (A)
_
Berdasarkan analisis terhadapt Jurnal tersebut maka dapat dikatakan bahwa Pemilihan kepala daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan pengakuan dan disintegrasi bangsa. Pancasila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut serta rakyat menjalankan roda pemerintahan.
NPM. : 2111011101
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan (A)
_
Berdasarkan analisis terhadapt Jurnal tersebut maka dapat dikatakan bahwa Pemilihan kepala daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan pengakuan dan disintegrasi bangsa. Pancasila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut serta rakyat menjalankan roda pemerintahan.
Nama : Shafa karseva
Npm : 2151011011
Kelas : A
Demokrasi sebagai wujud nilai - nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat (Erisanti, 2014). Pancasila sila keempat merupakan demokrasi di Indonesia, perwujudan demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan.
Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, menurut Yusdiyanto, (2016)
Npm : 2151011011
Kelas : A
Demokrasi sebagai wujud nilai - nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat (Erisanti, 2014). Pancasila sila keempat merupakan demokrasi di Indonesia, perwujudan demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan.
Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, menurut Yusdiyanto, (2016)
Nama : Wardah Hany Afifah
Npm : 2111011020
Kelas : Pendidikan Kewarganegaraan A
Pilkada secara langsung mencerminkan sifat Sila Keempat Pancasila. Berbagai kontradiksi dan berbagai penjelasan yang tidak realistis telah muncul. Memasuki tahun politik, berbagai macam hoax muncul untuk saling menjatuhkan secara fisik sehingga memicu disintegrasi negara. Pada saat yang sama, ketentuan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah tidak cukup jelas, dan ada berbagai interpretasi. Oleh karena itu, jika peraturan pemilihan umum menimbulkan kekacauan dan disintegrasi negara, perlu adanya kepastian pelaksanaannya.
Sila keempat Pancasila adalah perwujudan demokrasi Indonesia, yang cita-citanya adalah partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi yang berstatus minoritas, dalam hal ini calon kepala daerah yang diperjuangkan minoritas di bawah amanat nilai-nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.
Npm : 2111011020
Kelas : Pendidikan Kewarganegaraan A
Pilkada secara langsung mencerminkan sifat Sila Keempat Pancasila. Berbagai kontradiksi dan berbagai penjelasan yang tidak realistis telah muncul. Memasuki tahun politik, berbagai macam hoax muncul untuk saling menjatuhkan secara fisik sehingga memicu disintegrasi negara. Pada saat yang sama, ketentuan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah tidak cukup jelas, dan ada berbagai interpretasi. Oleh karena itu, jika peraturan pemilihan umum menimbulkan kekacauan dan disintegrasi negara, perlu adanya kepastian pelaksanaannya.
Sila keempat Pancasila adalah perwujudan demokrasi Indonesia, yang cita-citanya adalah partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi yang berstatus minoritas, dalam hal ini calon kepala daerah yang diperjuangkan minoritas di bawah amanat nilai-nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.
Nama : Luna Karina
NPM : 2111011040
Kelas : Pendidikan Kewarganegaraan A
Analisis Jurnal Demokrasi sebagai Wujud Nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia.
Pemilihan umum kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan mengharuskan kepala daerah untuk dipilih menurut atruan yang ditetapkan dalam satu pasangan oleh masyarakat daerah tersebut. Kepala daerah diharuskan orang yang dekat dan mendapat kepercayaan dari masyarakat daerah tersebut.
Pemilukada sebagai perwujudan demokrasi yang dijalankan 5 tahun sekali memiliki amanat konstitusi pemilihan umum, yakni LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil).
Namun, dalam pelaksanaan demokrasi sila keempat Pancasila sebagai sumber nilai pemilihan umum daerah di Indonesia masih belum terlaksana karena pilkada tidak sesuai dengan sila keempat. Alasannya adalah karena terdapat pelanggaran dan kecurangan oleh penyelenggara, peserta, tim pendukung, dan masyarakat. Atau dapat dikatakan, akar masalahnya adalah kecenderungan rendahnya tingkat partisipasi pemilih dan implikasi dari demokratisasi di daerah yang tidak sepenuhnya mampu mengontrol proses-proses yang terjadi dalam pelaksanaan pemilukada.
NPM : 2111011040
Kelas : Pendidikan Kewarganegaraan A
Analisis Jurnal Demokrasi sebagai Wujud Nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia.
Pemilihan umum kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan mengharuskan kepala daerah untuk dipilih menurut atruan yang ditetapkan dalam satu pasangan oleh masyarakat daerah tersebut. Kepala daerah diharuskan orang yang dekat dan mendapat kepercayaan dari masyarakat daerah tersebut.
Pemilukada sebagai perwujudan demokrasi yang dijalankan 5 tahun sekali memiliki amanat konstitusi pemilihan umum, yakni LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil).
Namun, dalam pelaksanaan demokrasi sila keempat Pancasila sebagai sumber nilai pemilihan umum daerah di Indonesia masih belum terlaksana karena pilkada tidak sesuai dengan sila keempat. Alasannya adalah karena terdapat pelanggaran dan kecurangan oleh penyelenggara, peserta, tim pendukung, dan masyarakat. Atau dapat dikatakan, akar masalahnya adalah kecenderungan rendahnya tingkat partisipasi pemilih dan implikasi dari demokratisasi di daerah yang tidak sepenuhnya mampu mengontrol proses-proses yang terjadi dalam pelaksanaan pemilukada.
Nama : Octa Dwi Diya
Npm : 2151011024
Kelas : A
Pancasila merupakan dasar Negara yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara.Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara.
Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat. Sistem pemilihan wakil rakyat di indonesia dengan cara pemilihan umum. Perkembangan pemilihan umum di Indonesia begitu panjang seharusnya sudah banyak mendapatkan dan belajar dari konflik untuk lebih menekankan nilai demokasi saebagai perwujudan dari sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia saat ini. Negara yang berusaha untuk mewujudkan demokrasi yang dinginkan perlu adanya perkembangan dinamika pemilihan umum daerah di Indonesia, salah satu contoh bentuk demokrasi dalam konteks pemilukada adalah adanya calon pemimpin yang bertarung secara independen. Maka,Demokrasi dalam sila keempat Pancasila perlu dikuatkan lagi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia untuk menghindari konflik-konflik sosial yang selama ini terjadi dan stigma bahwa peluang maju sebagai independen sangatlah sulit haruslah dihapuskan. Peraturan pemilihan umum diatur dalam undang undang Pasal 22 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Npm : 2151011024
Kelas : A
Pancasila merupakan dasar Negara yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara.Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara.
Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat. Sistem pemilihan wakil rakyat di indonesia dengan cara pemilihan umum. Perkembangan pemilihan umum di Indonesia begitu panjang seharusnya sudah banyak mendapatkan dan belajar dari konflik untuk lebih menekankan nilai demokasi saebagai perwujudan dari sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia saat ini. Negara yang berusaha untuk mewujudkan demokrasi yang dinginkan perlu adanya perkembangan dinamika pemilihan umum daerah di Indonesia, salah satu contoh bentuk demokrasi dalam konteks pemilukada adalah adanya calon pemimpin yang bertarung secara independen. Maka,Demokrasi dalam sila keempat Pancasila perlu dikuatkan lagi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia untuk menghindari konflik-konflik sosial yang selama ini terjadi dan stigma bahwa peluang maju sebagai independen sangatlah sulit haruslah dihapuskan. Peraturan pemilihan umum diatur dalam undang undang Pasal 22 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Nama : Dicky ferlian utama
NPM : 2111011044
Kelas : A
Di Indonesia demokrasi di wujudkan dalam sila ke 4, dalam demokrasi di inginkan keikutsertaan rakyat dalam menggerakkan roda pemerintahan
Menurut UUD 1945 Pasal 22E ayat 1 pemilihan umum harus di lakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Namun ketika memasuki tahun politik,banyak sekali berbagai macam upaya untuk menjatuhkan pihak lawan, hal ini tentu akan menyebabkan disintegrasi bangsa sehingga diperlukan penegakan peraturan pemilu
NPM : 2111011044
Kelas : A
Di Indonesia demokrasi di wujudkan dalam sila ke 4, dalam demokrasi di inginkan keikutsertaan rakyat dalam menggerakkan roda pemerintahan
Menurut UUD 1945 Pasal 22E ayat 1 pemilihan umum harus di lakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Namun ketika memasuki tahun politik,banyak sekali berbagai macam upaya untuk menjatuhkan pihak lawan, hal ini tentu akan menyebabkan disintegrasi bangsa sehingga diperlukan penegakan peraturan pemilu
Nama : Adjie Prasetyo
NPM. : 2151011025
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan (A)
Berdasarkan deskripsi diatas maka
dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.
Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.
NPM. : 2151011025
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan (A)
Berdasarkan deskripsi diatas maka
dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.
Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.
Nama: Nikchi Ayu Octaviagnes
Npm: 2111011013
Pkn A
demokrasi yang terwujud kan dalam sila ke 4, namun sampai saat ini demokrasi yang sesuai dengan isi dari pancasila tersebut belum benar benar terwujud.
UUD 1945 pasal 22E ayat 1 terkait pemilihan umum seharusnya di lakukan secara langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, juga adil pada lima tahun sekali.
Npm: 2111011013
Pkn A
demokrasi yang terwujud kan dalam sila ke 4, namun sampai saat ini demokrasi yang sesuai dengan isi dari pancasila tersebut belum benar benar terwujud.
UUD 1945 pasal 22E ayat 1 terkait pemilihan umum seharusnya di lakukan secara langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, juga adil pada lima tahun sekali.