PKN PGSD 2C 2022 SELASA 09.30-11.10 WIB

Nama: Diah Widianingsih
NPM: 2113053171
Kelas: 2C
Prodi PGSD

Analis kasus II

1.Tanggapan saya terhadap penegakan pengadilan HAM belum sesuai atau masih sangat buruk dalam pelaksanaan penegakan tersebut , karena pada artikel tersebut masih banyak kendala dalam pengadilan HAM. Serta pada tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM, serta terdapat faktor yang mempengaruhi kemerosotan tersebut.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah penegakan atau keadilan HAM perlu segera ditegakkan dan penegakan HAM terdapat beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya.

2.Demokrasi diambil dalambudaya dan adat istiadat dapat dilihat dari nilai-nilai demokratis yang diterapkan dalam kehidupan warga negara. Jika demokrasi pada umumnya diterapkan dalam pemilu, pilkada, dan sebagainya, budaya demokrasi tercermin dari sikap masyarakat di keseharian.
Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yakni seluk beluk sistem perilaku dalam menyelenggarakan NKRI harus taat dengan asas, konsisten, atau nilai dan kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
pilar demokrasi universal adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia, yakni
“Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan inilah yang
merupakan ciri khas demokrasi Indonesia, yang dalam pandangan Maududi
dan kaum muslim (Esposito dan Voll,1996) disebut “teodemokrasi”, yakni
demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata
lain demokrasi universal adalah demokrasi yang bernuansa sekuler,
sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang ber-Ketuhanan
Yang Maha Esa



3. Praktik Demokrasi Indonesia menurut saya sudah sesuai denga Pancasila UUD serta menjunjung tinggi nilai HAM. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menjunjung tinggi HAM. Hal tersebut sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 26-34, pasal 28J hasil amandemen kedua oleh MPR, dan tercantum dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.
Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila mengandung cita-cita dan pedoman dasar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Demokrasi yang berlaku di Indonesia memiliki sifat kolektif yang telah menyatu atau membaur dalam pergaulan hidup rakyat Indonesia, sehingga tidak bisa dihilangkan. Dalam menjalankan suatu negara yang demokrasi, maka perlu sesuai dengan jati diri atau budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila dan UUD merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia. Untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik dan lancar, demokrasi tersebut harus sesuai dan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila serta UUD.

4. Hal tersebut termasuk kedalam penyalahgunaan kekuasaan. Seharusnya pemerintah menjaga kepercayaan yang sudah diberikan rakyat untuk menyalurkan aspirasi, Hal tersebut seharusnya harus diwaspadai dan diselidiki karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.

5. Tanggapan saya terkait pihak pihak yang mempunyai kewenangan kharismatik yang disalahgunakan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dan sangat disayangkan. Seharusnya pihak pihak tersebut dapat menjaga kepercayaan. Seharusnya pihak- pihak tersebut dapat menerapkan demokrasi secara baik yang dimana demokrasi berarti sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.
Hubungan dengan HAM perilaku tersebut sudah melanggar hak asasi manusia. Dimana Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya.

Nama: Farhan Iqbal Pratama
NPM: 2113053196
Kelas: 2C
Prodi: PGSD

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabaraktuh.
Selamat pagi Ibu Dayu Rika Perdana, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pengampu mata kuliah PKN. Saya Farhan Iqbal Pratama ingin mengirim tugas mengenai analisis kasus II yang berjudul “Awan Gelap untuk HAM di Indonesia.”

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Jawaban:
Menurut analisis saya terkait isi artikel dalam penegakkan HAM di Indonesia adalah bahwa artikel terseut memberikan gambaran bahwa penegakan HAM di Indonesia tahun 2019 mengalami kemunduran, kemacetan, mutu HAM yang semakin mundur dan banyak serangan terhadap para pembela HAM. Terdapat faktor yang menjadi penyebab kemunduran penegakan HAM ini terjadi di tahun 2019, yakni tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM, menguatnya pembatasan untuk berekspresi, diskriminasi yang mengatasnamakan gender, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pelanggaran HAM yang masih terjadi bahkan meningkat, dan berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam seperti vonis mati, penembakan ditempat dll.

Menanggapi hal tersebut, ternyata dalam penegakan HAM masih memiliki kendala. Masih banyak yang belum paham dan mengerti tentang pentingnya penegakan HAM yang sudah ada dalam UUD 1945 yang harus dimaknai oleh setiap warga negara Indonesia.

Hal positif yang saya dapatkan adalah seagai berikut:
a. Mengetahui bahwa perkembangan penegakan HAM di Indonesia mengalami kemunduran dan kemacetan di tahun 2019.
b. Mengetahui bahwa penegakan HAM penting dalam rangka mewujudkan kehidupan yang berkemanusiaan dan berkeadilan.
c. Sebagai warga negara Indonesia, dengan membaca artikel tersebut memberikan pandangan bahwa kita harus menegakan HAM, menghargai hak sesama dan tidak melanggar HAM.
d. Masih ada harapan bagi bangsa Indonesia dalam memperbaiki penegakan HAM dengan melakukan reformasi agar perlindungan terhadap HAM semakin baik.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Jawaban:
Kita tahu bahwa demokrasi di Indonesia dijunjung tinggi karena negara Indonesia adalah negara yang demokratis, negara yang bebas mengeluarkan aspirasinya di mata umum. Demokrasi yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakat asli Indonesia adalah demokrasi yang sesuai diterapkan di negara Indonesia. Menanggapi pernyataan mengenai prisnsip demokrasi yang berketuhanan yang maha esa berarti negara Indonesia dalam penyelenggaraan negaranya harus konsisten, taat dan sesuai dengan nilai juga kaidah dasar ketuhanan yang maha esa agar masyarakat memiliki pola pikir dan tindakan yang jauh dari kata tercela, sehingga dapat meminimalisir adanya konflik horizontal maupun penyebab pelanggaran HAM vertikal.

Prinsip demokrasi berketuhanan yang maha esa, dalam melakukan demokrasi hendaknya antara pemerintah dan rakyat harus sama-sama sadar bahwa hukum yang berlaku bukan hanya hukum buatan manusia saja (hukum fiqh), tapi juga hukum Tuhan (hukum syariat) sehingga semua bisa diniatkan hanya semata-mata agar mendapatkan rahmat Tuhan, bukan malah berbuat tindakan tidak terpuji seperti korupsi, menyuap dan sebagainya.

Oleh karena itu, penting bagi negara Indonesia menjalankan demokrasi yang berketuhanan yang maha esa dalam menjalankan demokrasi, kita harus memiliki benteng dan pondasi yang kuat agar demokrasi yang dilaksanakan dapat terhindar dari hal-hal yang buruk.

Analisis berdasarkan sumber:
https://tirto.id/pengertian-demokrasi-pancasila-sejarah-prinsip-ciri-cirinya-gcJE
https://guruppkn.com/prinsip-prinsip-demokrasi-pancasila
https://cerdika.com/prinsip-demokrasi-pancasila/#:~:text=Demokrasi%20yang%20berketuhanan%20yang%20maha%20esa%20berarti%20sistem,pola%20pikir%20dan%20tindakan%20yang%20jauh%20dari%20tercela.
https://www.siswapedia.com/nilai-nilai-yang-melandasi-demokrasi-di-indonesia/

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Jawaban:
Menurut pendapat saya, praktik demokrasi Indonesia pada saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini dibuktikan masih rendahnya tanggapan pemerintah ketika terdapat suatu surat masuk yang berisikan ketidaksetujuan masyarakat mengenai suatu kebijakan belum ditanggapi secara langsung, tepat sasaran dan serius, masih banyaknya pelanggaran seperti aksi suap menyuap dalam rangka mendapatkan suara dalam aksi pemilihan umum (pemilu), dan masih banyaknya aksi demonstrasi yang menyebabkan terjadinya kericuhan. Banyaknya kendala dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia seperti yang sudah disebutkan dan mungkin masih banyak lagi yang belum saya ketahui, hal tersebut menjadi tolok ukur bahwa demoraksi di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Apabila demokrasi di Indonesia sudah dilaksanakan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 pasti negara Indonesia telah menjadi negara yang maju dengan kehidupan sosial yang berkeadilan.

Menanggapi apakah demokrasi di Indonesia sudah dilaksanakan dengan menjunjung nilai hak asasi manusia? Menurut saya hal ini juga belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya aspirasi rakyat yang belum ditanggapi dengan seksama oleh pemerintah, yang artinya banyak aspirasi rakyat yang tidak didengar, mungkin ika kita kilas balik dengan adanya pelanggaran HAM seorang aktivis yakni Marsinah dll. akan nampak secara jelas bahwa penerapan demokrasi di Indonesia masih belum maksimal sesuai dengan HAM. Selain itu, pelaksanaan demokrasi di Indonesia juga belum sesuai dengan menjunjung nilai HAM karena bila aspirasi rakyat tidak didengar, kemudian rakyat melakukan aksi demonstrasi, yang disalahkan pasti rakyat karena akan menimbulkan masalah seperti perusakan fasilitas unum. Untuk menanggapi hal tersebut, menurut saya adalah dengan rakyat jangan mudah terpancing emosi dan hendaknya pemerintah segera mengonfirmasi dan mewadahi aspirasi rakyat agar tidak terjadi konlfik yang dapat memepertanyakan sudah berhasilkah pelaksanaan demokrasi di Indonesia?

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Jawaban:
Menurut pendapat saya, anggota parlemen dapat berlaku mengatasnamakan suara rakyat karena negara Indonesia adalah negara yang demokratis, mendengarkan aspirasi dan suara rakyat. Berkaitan dengan anggota parlemen yang ternyata melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, sikap saya adalah sangat disayangkan karena anggota tersebut telah menyia-nyiakan kesempatan dan menghilangkan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyatnya dalam menjalankan tugas negara, mempertanyakan segala hal yang ia janjikan dan utarakan sewaktu pemilu, mempertanyakan apakah anggota parlemen tersebut mengetahui tugas-tugas apa saja yang seharusnya dilakukan selaku anggota parlemen dalam melaksanakan kewajibannya untuk kepentingan masyarakat.

Kita tahu bahwa dalam parlemen, tanpa adanya kepercayaan rakyat, institusi negara tidak akan berfungsi. Jika pelaksanaan agenda politik yang berbeda, maka terdapat penyalahgunaan. Searusnya bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi anggota parlemen untuk mengetahui tugas dan kewajibannya.

5. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Jawaban:
Pendapat saya terkait hal tersebut adalah sangat disayangkan karena pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama seharusnya menjadi suatu hal yang membangun kepercayaan masyarakat bahwa pihak yang seperti itu adalah pihak yang melaksanakan tugasnya sesuai nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan ketuhanan yang maha esa sehingga dalam pelaksanaan demokrasinya akan lebih baik. Namun, apabila pihak yang seperti itu tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat apalagi menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, seharusnya kita sebagai rakyat tidak setuju dengan hal itu. Pihak yang seperti itu harus diselidiki dan ditindaklanjuti karena dapat menimbulkan konlfik yang dapat menyebabkan perpecahan dan demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. DI era modern seperti saat ini, demokrasi tentu sudah menjadi bagian yang sejatinya sudah tidak dapat dipisahkan lagi dari penyelenggaran negara Indonesia. Hubungannya pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dengan konsep hak asasi manusia adalah pihak tersebut telah melanggar hak asasi manusia yakni rakyatnya karena demokrasi yang sejatinya mendengarkan aspirasi dan berjalan untuk kepentingan rakyat dan negara secara tidak langsung telah dinodai dengan adanya pelanggaran HAM yang secara sembrono telah memainkan hati rakyat. Oleh karena itu, apabila suatu pihak telah diberi suatu kepercayaan dan kesetiaan oleh rakyatnya, jangan sampai hal tersebut membuat pihak yang bersangkutan lalai sehingga menjadi bumerang bagi dirinya sendiri.

Sekian analisis kasus II dari saya.
Terima kasih.
Wassalamualaikum warrahmatulllahi wabarakatuh.

Nama : Resti Umi Melinda
NPM : 2113053058
Kelas : 2C
Prodi : PGSD

A. Dari kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal. Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Hal positif yang dapat diambil yaitu mengatahui pentingnya penegakan HAM untuk membangun bangsa yang berkemanusiaan dan berkeadilan.


B. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila mengandung cita-cita dan pedoman dasar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Demokrasi yang berlaku di Indonesia memiliki sifat kolektif yang telah menyatu atau membaur dalam pergaulan hidup rakyat Indonesia, sehingga tidak bisa dihilangkan sampai kapan pun. Dalam menjalankan suatu negara yang demokrasi, maka perlu sesuai dengan jati diri atau budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia. Untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik dan lancar, demokrasi tersebut harus sesuai dan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimanapun Pancasila menjadi sumber hukum dari segala sumber hukum dari negara Indonesia. dengan adanya demokrasi yang bersumber dari Pancasila maka tidak akan terjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak. Selain itu, demokrasi atau sistem demokrasi yang bersumber dari Pancasila ini sangat sesuai dengan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Sistem demokrasi yang bersumber dari Pancasila ini memiliki beberapa prinsip yaitu memastikan adanya perlindungan HAM, keputusan diambil berdasarkan musyawarah, adanya badan peradilan independen yang bebas dari intervensi pemerintah atau kekuasaan lainnya, adanya partai politik dan organisasi sosial politik sebagai media untuk menyalurkan aspirasi rakyat, rakyat merupakan pemegang kedaulatan dan dilaksanakan berdasarkan UUD 1945, kebebasan individu harus bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional, serta penyelenggaraan pemerintah berdasarkan hukum, sistem konstitusi, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa yang dimaksud adalah bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama.
Sumber:
Nurwardani, Paristiyanti, dkk. 2016. Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih mengalami beberapa permasalahan, salah satunya seperti demokrasi yang membuang kedaulatan rakyat. Membuang kedaulatan rakyat disini contohnya banyak rakyat yang belum merasakan fasilitas layanan publik karena biaya yang dirasa masih sangat mahal, terjadinya penggusuran, dan rakyat kecil (miskin) terkalahkan dengan masyarakat kaya. Hal ini bertentangan dengan makna dari demokrasi itu sendiri, yang mana demokrasi merupakan bentuk pemerintahan suatu negara yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama tanpa ada pengecualian dan demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apabila demokrasi dikatakan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka seharusnya maka seharusnya tidak ada masyarakat yang merasa kehilangan hak atas pengambilan keputusan bersama yang menyangkut kehidupannya serta tidak akan ada pembeda antara masyarakat kecil dan masyarakat kaya dalam memperoleh keadilan. Dalam Pancasila sila kelima juga menjelaskan bahwa akan ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana negara menjanjikan adanya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila sangat diperlukan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, karena Pancasila merupakan jati diri bangsa yang digunakan sebagai landasan negara dalam melakukan sesuatu yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.


D. masuknya kelompok elit di parlemen, artinya mereka telah mempunyai hak untuk menjadi wakil rakyat dalam penyampaian aspirasi kepada parlemen. Seringkali pendapat untuk kepentingan kelompok mereka pribadi susah didengar/ diterima oleh Parlemen , untuk itu mereka menyalahgunakan hak mereka dengan menyiratkan kepentingan mereka sambil mengatasnamakan “kepentingan rakyat” maka pendapat mereka akan jauh lebih mungkin dipertimbangkan / didengar oleh Parlemen ( karena mereka mengatas namakan kepentingan rakyat ). Maka sikap yang tepat adalah dengan menjadi warga negara yang kritis yang dapat mengtahui dan bersikap serta bertindak dengan tetap terhadap permasalahan ini.


E. pada era ini, masih banyak rakyat yang kurang pemahaman mengenai agamanya secara tepat dan mendalam, mereka langsung percaya penuh pada tokoh agama yang dapat menarik mereka secara emosional, begitu pula dengan tokoh tradisi. Mereka mudah dibodohi tokoh agama yang mereka percayai ini, padahal tokoh agama ini belum tentu benar. Selain itu, pendalaman rakyat mengenai Ideologi Pancasila masih sangat lemah.
Karena kebodohan rakyat yang langsung percaya penuh pada tokoh agama dan tradisi ini,

dan kurangnya pemahaman mengenai dasar Negara, dimanfaatkan oleh tokoh politik untuk mengerahkan masyarakat guna mencapai tujuan mereka. Tokoh politik mengiming
– imingi tokoh agama dan tokoh tradisi dengan hadiah tertentu ( sebagai tumbal ), dengan syarat mereka harus menyebarkan kepentingan politik tertentu dalam ajaran mereka.

Nama : Hasni Septiani
Npm :2113053097
Kelas :2 C
Izin menyampaikan analisis

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab: Meskipun tahun 2019 merupakan tahun kelam bagi HAM di Indonesia bukan berarti pemerintah sekarang tidak mengupayakan penegakan HAM , tahun itu merupakan pelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia terkhusus pemerintah. Upaya pemerintah dalam penegakan HAM salah satunya adalah membentuk komisi nasional HAM . Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki manusia. Hak ini bukan diberikan oleh masyarakat atau negara. Karena itulah hak asasi tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara .Kita sebagai mahasiswa dapat mempelajari apa itu HAM dengan mengikuti kegiatan penguatan HAM.
Tujuan dari kegiatan penguatan HAM ini adalah untuk meningkatkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia bagi masyarakat khususnya bagi pelajar SMA/SMK/MA sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara dalam upaya pemenuhan hak mengembangkan diri


B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Maksud dari demokrasi yang berketuhanan yang maha esa adalah bahwa dalam demokrasi selalu di jiwai oleh nilai nilai ketuhanan yang maha esa dan kesesuaian penerapannya dalam norma agama.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih berjalan cukup baik untuk saat ini sebagaimana mestinya . Tapi pelaksanaan demokrasi di Indonesia tetap perlu di perbaiki dan di tingkatkan lagi agar keadilan dapat di tegakkan.
Jawab:
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih berjalan cukup baik untuk saat ini sebagaimana mestinya . Tapi pelaksanaan demokrasi di Indonesia tetap perlu di perbaiki dan di tingkatkan lagi agar keadilan dapat di tegakkan.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Mereka mengatasnamakan rakyat karena Indonesia sendiri adalah demokrasi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat.
Jika sering kali terdapat perbedaan maka ada suatu penyalahgunaan . Hal ini seharusnya bisa lebih di waspadai karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan rakyat

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Mereka melakukan hal tersebut karena mempunya tujuan politik berupa menguasai negeri ini dengan senjata sosok-sosok tokoh besar yang ada di negeri ini.

Nama: Adelbertus Gading Ananta Putra
Npm: 2113053023
Kelas: 2C

Prodi: PGSD

Izin menjawab analisis kasus,
A. HAM yang ada pada saat itu masih sangat kelam banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Diskriminasi dan kejahatan HAM lainnya masih marak terjadi pada saat itu. Pemerintah yang diharapkan memberikan keadilan kepada rakyat nya, namun yang terjadi malah justru sebaliknya kekuatan pemerintah dalam menangani masalah HAM cenderung melemah. Namun, ada hal positif yang bisa di ambil menurut Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Banyak juga gerakan mahasiswa yang terjadi untuk mempertahankan dan membela HAM di Indonesia. Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM juga berperan penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.

B. Karena dengan berumber dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Demokrasi juga harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti, Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama, lalu demokrasi harus bersifat kemanusiaan dengan cara adil dan beradab sesuai dengan sila kedua, lalu demokrasi harus menyatukan setiap elemen-elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga, lalu demokrasi harus dipimpin oleh hikmat serta bijaksana dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila keempat, lalu demokrasi harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. Dengan begitu demokrasi bersumber dari nilai-nilai budaya dan Pancasila itu sebuah kewajiban agar tidak terjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak.

Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa Artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Segala keputusan yang di ambil juga harus seusai dengan kaidah keagamaan tanpa mengesampingkan rasa menghargai antar berbagai agama yang ada di Indonesia.

C. Menurut saya praktik demokrasi yang ada di Indonesia masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Dapat dilihat dalam beberapa waktu ini pelanggaran HAM juga masih terjadi. Seharusnya demokrasi yang berlandaskan dan bersumber dari Pancasila dan UUD NRI 1945 dapat mengurangi pelanggaran tersebut. Dalam hal pemahaman terhadap kebebasan kerap terjadi salah pemahaman terkait dengan penafsiran HAM, yang mana dalam penafsirannya HAM kerap dipandang sebagai suatu kebebasan tanpa batas, selain itu pengaturan mengenai HAM masih terlalu umum terjabarkan di dalam regulasi peraturan perundang-undangan. Sehingga berdampak kepada kebebasan tanpa batas dalam berdemokrasi yang berujung tidak berkualitasnya hasil demokrasi itu sendiri.

D. Mengatas namakan suara rakyat untuk kepentingan nya sendiri merupakan suatu hal yang salah, seharusnya agenda politik yang dijalankan oleh anggota parlemen jika mengatas namakan suara rakyat harus sesuai dengan kenyataan rakyat. Dapat mengatas namakan rakyat, karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat.Jika sering kali berbeda, maka ada penyalahgunaan. Seharusnya bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama seharusnya tidak melakukan hal semacam itu. Pihak-pihak tersebut juga seharusnya lebih berakal dan bertanggung jawab apalagi menyangkut kepentingan rakyat. Terlebih lagi tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, hal seperti ini sangat disayangkan sekali. Rakyat yang sudah memberikan loyalitas serta emosi nya malah di salahgunakan seperti itu. Jika dibiarkan tentunya akan menimbulkan konflik dan perpecahan persatuan di dalam masyarakat.
Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini adalah tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut sudah melanggar hak asasi manusia dimana seharusnya demokrasi mendengarkan dan mengutamakan kepentingan serta suara rakyat bukan malah mendahulukan kepentingan pribadi nya apalagi sampai mengatas namakan rakyat dan mengorbankan loyalitas serta emosi rakyat untuk kepentingan nya sendiri.

Nama: Mutia Rahma Aulia
NPM: 2113053136
Kelas: 2C
Prodi: PGSD

Hasil analisis kasus 2

A. Analisis saya mengenai artikel tersebut, yaitu: saya setuju dengan pandangan para ahli mengenai HAM di tahun 2019. Di Indonesia ini pelanggaran HAM ini terus terjadi, karena agenda HAM banyak mengalami kemacetan dan kemunduran. Proses keadilan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang terbilang lamban. Banyaknya rasisme terhadap masyarakat papua atau orang berkulit gelap juga sering terjadi. Bahkan rasisme sendiri dianggap tidak pernah terjadi di Indonesia.
Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan.

Hal positif yang saya dapatkan, yaitu: pemerintah Indonesia terus melakukan langkah Reformasi guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik lagi.

B. Tradisi demokrasi yang sudah lama hidup secara turun temurun di Indonesia harus terus dipertahankan. Harus ada perubahan dalam kehidupan demokrasi kita ke depan, makanya itu harus terkait dengan upaya pelestarian demokrasi yang sudah diwarisi oleh nenek moyang kita. Semangat bergotong royong, tepo seliro atau tenggang rasa, adalah beberapa contoh kearifan local yang harus dijaga.

Menurut pendapat saya, prinsip Demokrasi Indonesia yang berke- Tuhanan Yang Maha Esa cukup baik. Karena di Indonesia sendiri, masyarakat Indonesia di bebaskan dalam memilih kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing masing, dan setiap individu tidak boleh memaksa individu lain untuk mengikuti keyakinannya.

C. Indonesia mencatat kemajuan dalam kehidupan demokrasi di sepanjang 2021. Kemajuan itu ditunjukkan oleh kenaikan Indeks Demokrasi Indonesia dari 6,30 pada 2020 menjadi 6,71 pada 2021. Peningkatan itu membawa Indonesia kini bertengger pada peringkat 52 dunia, terkerek setinggi 12 anak tangga dibanding posisi ke-64 pada 2020.
Demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Nilai-nilai dari setiap sila pada Pancasila sesuai dengan ajaran demokrasi, bukan ajaran sewenang-wenang. Oleh karena itu, Pancasila sangat cocok untuk menjadi dasar dan mendukung demokrasi diIndonesia. Nilai-nilai luhur yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern.

D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat, sangat kecewa. Karena saat mereka menyalonkan diri sebagai calon kandidat, mereka akan membuat janji yang meyakinkan dengan harapan masyarakat memilih dirinya. Setelah terpilih, mereka berbuat yang tidak sesuai dengan harapan rakyat dan tidak menepati janji tersebut. Walaupun mereka mendengar suara rakyat tetapi mereka tidak terlalu menghiraukan suara rakyat.

E. Pendapat saya hal itu dikarenakan munculnya penguasa di dalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya “dinasti politik” yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat: pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni.
Hubungannya dengan konsep HAM pada era Demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan “otokrasi” ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh
melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat (demos) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan
sebagainya).

Nama: Farida Julia Saputri
NPM: 2113053073
Kelas: 2C
Prodi: PGSD

Analisis
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab: Menurut hasil analisis saya mengenai artikel tersebut adalah bahwa penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2019 masih buruk dan dikatakan sebagai tahun yang kelam. Pada tahun itu banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Yang dimana hal tersebut ditunjukkan sebagai berikut:
1. Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
2. Menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
3. Diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
4. Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. Pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua.
6. Berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, contohnya cara tembak di tempat.

Akan tetapi dibalik masih buruknya HAM di Indonesia pada waktu itu, terdapat kabar baik yaitu bahwa Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud.

Kemudian hal positif yang saya dapatkan mengenai artikel tersebut yaitu Indonesia pada masa itu mengalami masa masa buruk di tahun 2019, akan tetapi dibalik masih buruknya HAM di Indonesia pada waktu itu, terdapat kabar baik yaitu bahwa Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab: Menurut hasil analisis saya mengenai hal tersebut adalah seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya. Dimana keanekaragaman tersebut dikatakan multikul-turalisme yaitu mengacu pada tanggapan normatif atas fakta yang artinya demokrasi diambil dari nilai – nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Dan pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dikarenakan dengan bersumber budaya bangsa indonesia maka demokrasi dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila pancasila.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab: Praktik demokrasi di Indonesia pada saat ini masih belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut telah dibuktikan seperti maraknya aksi suap-menyuap uang untuk mendapatkan suara saat pemilu, aksi intoleran, dan tidak berdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab: Menurut pendapat saya mengenai sikap kita dalam kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah dengan bersikap yang seharusnya kita lakukan yaitu kita bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.

E. Bagaimakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusiapada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab: Seperti yang kita ketahui dimasa kini masih banyak masyarakat yang kurang pemahaman mengenai agamanya secara tepat dan mendalam memang kita ketahuai bahwa seseorang memiliki hak nya tersendiri dalam hal beragama dan mereka mereka mudah dibodohi tokoh agama yang mereka percayai yang belum tentu benar. Ditambah lagi kurangnya pemahaman mengenai ideologi sehingga hal tersebut akan dimanfaatkan oleh para pelaku politik untuk mendapatkan suara sehingga menjadi tokoh politik dengan cara menyuap. Hal ini termasuk hak untuk memilih semua orang bebas menentukan pilihannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dan hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini tentu sangat erat dan keduanya saling berkaitan karena HAM hanya akan terealisasi dalam pemerintahan yang demokratis yang menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya. Dan HAM tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat tidak demokratis.

 Nama : Irmanda Frahani
Npm : 2113053124
Kelas : 2C

Analisis Soal!
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Isi artikel diatas menjelaskan bahwa peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh setiap 10 Desember, tetapi beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal yaitu :
1. Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
2. Menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
3. Diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
4. Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. Pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua.
6. Berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.

Namun, kabar baik masih ada. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru - termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.

Asmin Fransiska juga setuju bahwa HAM ini mengalami kemunduran atau dalam konsisi buruk. Seperti dua dekade pelembagaan pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat HAM. Catatan penting muncul pada dorongan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur rekonsiliasi.

Hal positif yang dapat diambil dari pemaparan artikel diatas yaitu meskipun HAM mengalami kondisi buruk dan kemunduran tetapi kabar baik masih ada. Seperti Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.


B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban :
Analisis saya mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia Karena Budaya demokrasi pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makluk sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun bangsa dan negara merupakan kekuatan dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri.

Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga menurut saya itu hal yang baik untuk dijadikan prinsip demokrasi karena dalam berdemokrasi harus berdasarkan pancasila.


C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban ;
Praktik demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dibuktikan dari maraknya aksi suap-menyuap uang untuk mendapatkan suara saat pemilu, aksi intoleran, dan ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.


D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban :
Mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyaraka. Sikap yang seharusnya kita lakukan yaitu kita bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat. Serta kita harus tindak lanjuti masalah tersebut kepihak yang berwenang.


E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusiapada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban :
Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas karena mereka punya tujuan punya politik untuk menguasai negeri ini dengan mengandalkan sosok yang dianggap tokoh besar itulah senjata mereka.

Hubungan Antara Hak Asasi Manusia dan demokrasi dewasa saat ini memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter ( tidak demokratis ), namun sebaliknya negara yang demokratis pastilah menjamin eksistensi HAM. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila menghormati dan melindungi HAM.

Nama: Erma Titis Nikmah

Npm: 2153053014

1. Menurut Hasil analisis saya terkait isi dari artikel diatas yang berjudul "awan gelap untuk HAM di Indonesia" dan hal positif yang saya dapat yaitu walaupun pada tahun 2019 HAM di Indonesia mengalami kemunduran atau masa kelam namun Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara harapan terlihat ketika gerakan mahasiswa mulai aktif.

2. Dari hasil analisis terkait artikel 'demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia" terkait demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Negara Kebangsaan yang bangsanya dulu terlahir u karena memiliki tujuan dan memiliki kewenangan politik untuk menguasai negara ini dengan mengandalkan tokoh yang dianggap pemimpin adat atau tokoh yang dianggap berpengaruh di suatu lingkungan, hal ini dimanfaatkan oleh para aktor politik untuk mendapatkan suara sehingga menjadi tokoh politik. ini hak untuk memilih agar semua orang bebas menentukan pilihannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapunmembentuk negaranya kemudian, telah menetapkan prinsip musyawarah, mufakat, perwakilan sebagai landasan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia untuk tegaknya kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia yang telah ada sejak dahulu kala.

Pendapat saya terkait prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa Seluk-beluk sistem, serta perilaku dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia, harus berpegang pada atau selaras dengan cita-cita dan prinsip dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun negara Indonesia dahulu berbentuk monarki, namun masyarakat Indonesia sudah mengenal agama, oleh karena itu menjadi dasar segala sesuatu dan sila pertama Pancasila.

3. Praktik demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dibuktikan dari maraknya aksi suap-menyuap uang utk mendapatkan suara saat pemilu, aksi intoleran, dan ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, definisi HAM termuat dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal (1)Dengan demikian menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM dalam rangka menjaga harkat dan martabat manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah bahkan negara.

4.Karena Indonesia adalah negara demokrasi dengan kedaulatan rakyat, maka dimungkinkan untuk berbicara atas nama rakyat. Warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah.
Jika Ada penyalahgunaan yang tidak sesuai . Kita perlu lebih waspada karena tidak semua tujuan politik sejalan dengan kepentingan rakyat. Anggota parlemen harus memprioritaskan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat sebagai pemimpin dan pejabat publik. bukan hanya untuk diri Anda sendiri

5. karena memiliki tujuan dan memiliki kewenangan politik untuk menguasai negara ini dengan mengandalkan tokoh yang dianggap pemimpin adat atau tokoh yang dianggap berpengaruh di suatu lingkungan, hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku politik untuk mendapatkan suara sehingga menjadi tokoh politik. ini termasuk hak untuk memilih semua orang bebas menentukan pilihannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Nama: Rafitri Prihatini
Npm: 2113053133
Kelas: 2C
Prodi : PGSD

Analisis soal 2
1. Setelah membaca artikel tersebut, penegakkan Hak Asasi Manusia khususnya di negara kita Indonesia masih sangatlah buruk. Pada tahun 2019 banyak sekali agenda-agenda penegakkan HAM yang macet dan mutu HAM juga mengalami kemunduran. Banyak sekali kasus mengenai penegakkan HAM seperti tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan, dan adanya diskriminasi berbasis gender. Selain itu, terjadinya kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM di masa lalu. Hal-hal inilah yang menyebabkan penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia menjadi buruk. Karena seperti yang kita tau bahwa hak asasi manusia tidak boleh dilanggar oleh seseorang maupun kelompok mengenai kemerdekaan dan kebebasannya serta tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif dan tidak adil.

Hal positif yang saya ambil dari artikel tersebut adalah, Indonesia memang dalam penegakkan HAM masih tercap buruk, akan tetapi Indonesia tetap berusaha dan melakukan langkah-langkah Reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik lagi dan Indonesia juga terus menegakan supermasi hukum serta mereformasi sektor keamanan publik.
Indonesia juga telah meratifikasi HAM PT semua perjanjian HAM internasional dan terus berkomitmen untuk meratifikasi Konvensi lainnya seperti konvesi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilang paksa.

2. Bedasarkan analisis saya, Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Demokrasi Indonesia pada saat ini diambil melalui nilai-nilai budaya asli yang ada di Indonesia seperti musyawarah dan gotong royong. Masyarakat Indonesia dalam mengambil sebuah keputusan selalu dilakukan melalui sebuah musyawarah untuk menghasilkan mufakat bersama. Masyarakat Indonesia juga selalu bergotong royong dalam melakukan sesuatu. Gotong royong sendiri merupakan kearifan lokal yang ada di daerah-daerah Indonesia, dengan adanya gotong royong mencerminkan bahwa negara kita meruapakan negara Kesatuan dan masyarakatnya memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi walaupun memiliki perbedaan baik dalam budaya, bahasa, maupun agama.
Sedangkan prinsip Demokrasi Indonesia yang ber Ketuhanan yang maha Esa merupakan seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melakukan Demokrasi seharusnya selalu berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang maha asal agar nantinya tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Selain itu, dalam berdemokrasi kita seharusnya sadar bahwa hukum yang berlaku tidak hanya hukum yang dibuat oleh pemerintah melainkan adanya hukum Tuhan, sehingga dalam melakukan Demokrasi hendaknya selalu berprinsip kepada ketuhanan yang maha Esa.

3. Menurut saya praktik Demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 dimana masih banyak sekali pejabat-pejabat negara yang melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai pancasila dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya kasus suap menyuap untuk mendapatkan kursi jabatan, misalnya dalam kampanye Pemilu banyak sekali calon-calon melakukan suap agar mereka dapat terpilih dan mendapatkan suara terbanyak. Selain itu juga banyak kita ketahui bahwa terdapat aksi-aksi intoleran dan ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Selain itu Demokrasi Indonesia juga belum menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, seperti yang sudah dijelaskan pada artikel di atas bahwa penegakkan HAM di negara kita masihlah buruk, banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan HAM seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, pada kasus papua yang tak kunjung mendapatkan keadilan, adanya diskriminasi berbasis gender, dan masih banyak lagi.

4. Menurut saya, aksi para anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat akan tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sangatlah salah, dimana mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri tanpa memikirkan bagaimana dampaknya terhadap rakyat. Sering kali pada saat pemilu para calon anggota parlemen memberikan janji-janji apabila ia terpilih dan menjabat, namun kenyataannya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan sekarang. Maka dari itu sikap saya sebagai rakyat Indonesia adalah selalu waspada dengan agenda-agenda politik yang dijalankan oleh para anggota parlemen.

5. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas karena mereka memiliki tujuannya sendiri dan memiliki agenda politik yang bertujuan untuk menguasai negeri. Pihak-pihak tersebut tidak melakukannya sendiri melainkan mereka memiliki dan mengandalkan tokoh-tokoh besar sebagai senjata mereka. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia pada Demokrasi saat ini karena mereka menyebabkan pelanggaran HAM, dimana masyarakat menjadi kehilangan kebebasan dalam dalam menjalankan hidupnya.

Nama : Miftahu Rahman
Npm : 2113053092
Kelas : 2C
Prodi : PGSD
Jawaban dari analisis saya ialah
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawaban : Menurut analisi saya mengenai artikel diatas ialah bahwa penegakan HAM di Indonesia yang masih dianggap buruk oleh negara lain namun bangsa Indonesia sendiri tetap memperjuangkan bagaimana caranya agar penegakan HAM ini terus maju dan berkembang, ditambah penyelesaian beberapa kasus dipapua walaupun masih banyak rintangan tetapi permasalahan tersebut sudah cukup teratasi, dalam hal ini penting nya peranan masyarakat dalam menjaga penegakan HAM apa lagi tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif hal ini berdasarkan prinsip HAM sendiri.
Hal positif yang didapat
1.walaupun dalam keadaan yang buruk namun HAM di Indonesia masih bisa berkembang baik dan bisa menjadi harapan ke depannya.
2.penegakan HAM di Indonesia terus mengusahakan yg terbaik dalam menegakkan keadilan
3.kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial dimasyarakat
4.terselesainya permasalahan Wasior dan wamena.

2.Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
jawaban : .pancasila yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya yang sudah tertanam kan sejarah sebelum lahir nya bangsa Indonesia yang telah diakui secara universal dan berlaku sepanjang zaman.
Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas,konsisten(sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang maha esa.

3.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
jawaban : untuk saat ini praktik demokrasi Indonesia sudah mengalami kemajuan yang mana demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang melibatkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelanggaraan pemerintah berdasarkan UUD 1945 namun apakah saat demokrasi Pancasila sudah sesuai dengan hal tersebut tentu saja sudah karena dalam penyelenggaraan demokrasi melibatkan rakyat didalam nya walaupun masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atas HAM dalam hal ini Usman mengatakan bahwa perjanjian pemerintah terhadap HAM semakin mundur dan dapat dikatakan nyaris tidak ada.

4.Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
jawaban : ikap saya dalam hal ini, waspada terhadap tindakan dari anggota parlemen karena tidak semua agenda politik sesuai dengan kepentingan rakyat nya karena demokrasi Indonesia menjunjung tinggi suara rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

5.Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawaban : pendapat saya terhadap pihak"yang menyalahgunakan kekuasaan yg telah dititipkan rakyat kepadanya sebagai tempat untuk menyalurkan pendapat rakyat harus mewaspadai dan saya sebagai rakyat harus pandai-pandai memilih pemimpin suara rakyat yg tidak akan melakukan tindakan yang tidak menguntungkan bagi rakyat,dalam hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang sebagai sistem demokrasi dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sebagai insan yg memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, mendapatkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

NAMA : winda eriska
NPM : 2113053079
KELAS : 2C
PRODI : PGSD

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Pada tahun 2019 agenda HAM banyk yang mengalami kemacetan , juga mutu HAM sendiri mengalami kemunduran dan terjadi serangan terhadap pembelaan HAM hal ini terjadi karna adanya :
1. tidak ada proses peradilan oleh aparat keamanan
2.pembatasan kebebasan yang sewenang-wenang melalui praktik kebijakan
3.adanya diskriminasi gender.
4. Kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan
5.adanya peningkatan pelanggaran HAM
6. Adanya eksekusi
Hal positif adanya reformasi dan menegakan supremasi hukum dan adanya reformasi di sektor kemanan publik
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
demokrasi harus sesuai dan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai pancasila dikarenakan pancasila merupakan dasar negara republik indonesia, dimana seluruh penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau hal hal yang berhubungan dengan politik, kehidupan berbangsa dan bernegara harus dan tidak bolek menyimpang dari nilai nilai yang terkandung didalam pancasila.Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti, Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama yakni ketuhanan yang maha esa yang artinya semua manusia bebas memilih agama mana yang akan dianut
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan masih saja terjadi pelanggan HAM masih adanya penculikan, kekerasan terhadap siswa atau bullying.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Tentu tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh wakil rakyat . Karna negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mana hasil suara rakyat itu adalah untuk rakyat. Dan rakyat merupakan pemegang tertinggi kedaulatan.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Seharusnya pihak yang memiliki kekuasaan dan wewenang tidak melakukan hal yang dapat membuat rugi rakyat karna sebelum nya rakyat lah yang memilih sehingga dia bisa memiliki kekuasaan tersebut. Dan seharusnya setelah terpilih menjadi salah satu pemegang kekuasaan sudah seharusnya merealisasikan janji janjinya sewaktu masih melakukan kampanye.jika dikaitkan dengan HAM demokrasi yang mana rakyat memilih wakilnya melalui pemilu yang tidak ada unsur paksaan sesuai dengan keinginannya

Analisis kasus II mengenai awan gelap untuk HAM di Indonesia

Nama : Annisa Salsabina Rahmadhani
NPM : 2113053014
Kelas : 2C
PGSD

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWAB :
Yang pertama isi artikel dalam rangka penegakan HAM yakni, pada tahun 2019 beberapa lembaga mencatat Indonesia bahwa kinerjanya terkait HAM masih buruk. Yang dimana banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Lalu yang Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.

Namun disamping masih buruk terhadap HAM di Indonesia terdapat kabar baik bahwa Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.
Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru - termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.

Lalu hal positif yang dapat saya ambil dari artikel ini adalah, bahwa ketika Indonesia masih dicatat oleh beberapa lembaga masih buruk tetapi Indonesia tetapi berusaha meningkatkan kinerjanya sampai diakui oleh Amnesty International. Jadi dari sinilah kita bisa lihat bahwa ketika kita berusaha meningkatkan sesuatu walaupun masih terdapat yang buruk tetap Lah berusaha dan meningkatkan sampai pada tahun saat ini HAM di Indonesia bagi perempuan sangat penting dan dibutuhkan.





2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
JAWAB :
A. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!
JAWAB :
Masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, serta adat istiadat, yang sudah ada bahkan jauh sebelum negara Republik didirikan. Kenyataannya budaya yang beragam ini bisa disebut sebagai masyarakat multikultural. Istilah multikultural mengacu pada kenyataan akan keanekaragaman kultural. Sedangkan multikul-turalisme mengacu pada tanggapan normatif atas fakta. Yang dimana demokrasi diambil dari nilai – nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia.
B. Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
JAWAB :
Pertama arti dari demokrasi yang berketuhanan yang maha esa yakni Seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu pendapat saya mengenai hal tersebut dengan demokrasi dan pola pikir masyarakat dan tindakan tindakan yang tercela dapat meminimalisir dengan adanya prinsip tersebut serta dapat meminimalisir adanya konflik horizontal maupun penyebab pelanggaran HAM vertikal.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
JAWAB :
Menurut pendapat saya demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai pancasila dan UUD NRI 1945, hal ini karena pada saat pemilu pun masih banyak seseorang atau terdapat aski suap menyuap untuk mendapatkan suaru pada saat pemilihan umum berlangsung.
Lalu apakah praktik demokrasi di Indonesia sudah menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, menurut pendapat saya hak asasi manusia juga belum memuaskan atau belum maksimal yang dimana masih banyak ketika rakyat Indonesia demo menyampaikan aspiranya, menyuarakan pendapatnya tetapi tidak didengarkan dengan baik.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
JAWAB :
Yang pertama dengan masuknya anggota di parlemen, artinya mereka telah mempunyai hak untuk menjadi wakil rakyat dalam penyampaian aspirasi kepada parlemen. Tetapi Seringkali pendapat untuk kepentingan kelompok mereka pribadi susah didengar/ diterima oleh Parlemen , untuk itu mereka menyalahgunakan hak mereka dengan menyiratkan
kepentingan mereka sambil mengatasnamakan “kepentingan rakyat” maka pendapat
mereka akan jauh lebih mungkin dipertimbangkan / didengar oleh Parlemen ( karena mereka mengatas namakan kepentingan rakyat ).
Lalu Sikap saya sebagai warga negara Indonesia pastinya tidak setuju dan kecewa yang dimana kita mempercayai anggota parlemen sebagai wakil rakyat ternyata berbanding terbalik dengan kenyataannya, dan sudah banyak sekali kasus kasus seperti ini yang bisa kita baca di berita online.

5. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
JAWAB :
Karena pada era saat ini, masih banyak rakyat yang kurang pemahaman mengenai agamanya secara tepat dan mendalam memang kita ketahuai bahwa seseorang memiliki hak nya tersendiri dalam hal beragama, tetapi mereka langsung percaya penuh pada tokoh agama yang dapat menarik mereka secara emosional, begitu pula dengan tokoh tradisi. Mereka mudah dibodohi tokoh agama yang mereka percayai, padahal tokoh agama ini belum tentu benar. Selain itu, pendalaman rakyat mengenai Ideologi Pancasila masih sangat lemah. Karena kebodohan rakyat yang langsung percaya penuh pada tokoh agama dan tradisi ini, dan kurangnya pemahaman mengenai dasar Negara, dimanfaatkan oleh tokoh politik untuk mengerahkan masyarakat guna mencapai tujuan mereka. Tokoh politik mengiming – imingi tokoh agama dan tokoh tradisi dengan hadiah tertentu atau sebagai tumbal, dengan syarat mereka harus menyebarkan kepentingan politik tertentu dalam ajaran mereka.
Lalu hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
HAM terdiri atas dua hak dasar yang dianggap sangat fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Kedua hak dasar itu saling mempengaruhi dan sekaligus akan menjamin terpenuhinya pula hak asasi yang lain. Sebagai contoh tidak mungkin kehidupan demokrasi dapat diwujudkan jika rakyat tidak dijamin hak persamaan dan hak kebebasannya untuk memilih wakil-wakil di parlemen. Jadi dalam hubungannya antara demokrasi dan penegakkan hak asasi manusia atau HAM, Djuanda menjelaskan bahwa kehidupan demokratis dalam sebuah negara ditandai oleh beberapa hal, yakni sebagai berikut :
a). dinikmati dan dilaksanakannya hak serta kewajiban politik oleh masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan dan rasa merdeka
b). penegakan hukum yang mewujud pada asas supremasi penegakan hukum (supremacy of law), kesamaan di depan hukum (equality before of law) dan jaminan terhadap HAM
c). kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat
d). kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab
e). pengakuan terhadap hak minoritas
f). pembuatan kebijakan negara yang berlandaskan pada asas pelayanan, pemberdayaan dan pencerdasan
g). sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif
h). keseimbangan dan keharmonisan
i). tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan
j). lembaga peradilan yang independen
Jadi, mewujudkan demokrasi tidak bisa mengabaikan penegakan hak asasi manusia. Karena penegakan hak asasi manusia atau HAM merupakan salah satu indikator terciptanya Negara yang demokratis.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelumnya izin memperkenalkan diri
Nama : Sherlita Nur Azizah
Npm : 2113053232
Kelas : 2C
Prodi : PGSD

Izin menyampaikan hasil analisis,
A. Isi artikel tersebut yaitu mengenai penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang belum mengalami kemajuan yang berarti. Hal ini disebabkan karena banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial; eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia; lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM; serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia. Hal positif apa yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut yaitu lebih memberikan kesadaran bagi diri sendiri bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih sangat minim dan kita sebagai warga negara harus berupaya untuk membantu menegakkan ham dengan hal-hal kecil yang dapat kita lakukan. Karena dari hal kecil tersebutlah yang nantinya akan berdampak besar bagi bangsa Indonesia.

B. Analisis saya mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yaitu demokrasi pada hakikatnya adalah fenomena kekuasaan dalam suatu institusi negara yang menempatkan suara rakyat mayoritas yang bebas dan berkesamaan hak menjadi penentu dalam suatu proses politik. Demokrasi mencoba mengintrodusir substansi etis ke dalam lingkup teoritiknya, agar legitimasinya meluas tidak hanya pada legitimasi sosiologis (melalui prinsip mayoritas), melainkan juga mencapai legitimasi etis. Dengan kata lain, demokrasi ingin mengkonvergensikan antara fenomena politik dengan fenomena moralitas, etika dasar, dan nilai universal. Ciri khas cita-cita demokrasi adalah kekuasaan terpusat pada rakyat yang bebas dan berkesamaan hak. Pada sifat ini demokrasi melahirkan karakter budaya yang egalitarian, terbuka, memperluas lingkup kebebasan dalam segala bidang agar manusia dapat mengembangkan potensinya seluas-luasnya. Dalam artian tersebut terlihat fenomena liberalisme yang cenderung mengartikan kebebasan tanpa perlu restriksi dari nilai apapun, tak rerkecuali agama.

Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa yaitu demokrasi yang pelaksanaan bersumber pada nilai-nilai keagamaan. Hal tersebut bertujuan agar setiap tindakan yang terdapat di dalamnya tidak bertentangan dengan norma keagamaan. Di Indonesia, setiap wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan tugas-tugas nasional tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat. Namun pada hari kiamat, segala perbuatannya juga menjadi tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pula dengan manusia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan demokrasi antara pemerintah dan rakyat juga harus disadari bahwa hukum yang berlaku tidak hanya hukum buatan manusia, tetapi juga hukum Tuhan (hukum Islam), sehingga semua tujuan hanya untuk mendapatkan rahmat Tuhan, bukan. Melakukan perilaku buruk seperti korupsi dan penyuapan.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Era demokrasi di Indonesia saat ini masih dikuasai aktor-aktor politik bangsa yang berdiri dengan kekuasaan, kekayaan, dan bantuan orang orang atau rezim terdahulu. Demokrasi yang seharusnya menjadi kebebasan rakyat dalam berpolitik, justru terhambat karena adanya praktik oligarki yang tak kunjung usai. Oligarki menggerogoti tatanan politik yang ada di indonesia.

D. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat yaitu menolak dan tidak mendukung sedikit pun kondisi tersebut. Karena hal itu justru dapat menyengsarakan rakyat nya. Sebagai mahasiswa, hal yang dapat dilakukan yaitu berdemonstrasi dengan tata cara yang telah ditentukan.

E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas yaitu karena mereka memiliki suatu tujuan guna memenuhi kepentingan pribadinya. Mereka difasilitasi oleh kekuasaan politik yang dimana tidak digunakan untuk hal yang semestinya. Salah satu senjata mereka yaitu dengan mengandalkan sosok yang dianggap tokoh besar dalam perjalanan politik di Indonesia.
Adapun hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini yaitu mereka melanggar ham karena setiap orang seharusnya memiliki kebebasan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nama : Laela nur vazriyah
NPM : 2113053186
Kelas : 2C
Prodi. : PGSD

Analisis kasus

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Isi artikel diatas dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia adalah bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. walaupun HAM selama 2019 terlihat suram atau buruk, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya. HAM Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam atau suram karena banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal yaitu yang pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Yang kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Yang ketiga, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu., Dan masih banyak lagi . Selain HAM selama 2019 terlihat suram atau buruk, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya. Yaitu Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Selanjutnya hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah, bahwasanya ketika kinerja HAM Indonesia selama 2019 masih buruk, tetapi Indonesia tetap berusaha meningkatkan kinerjanya.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Prinsip Demokrasi Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa yang Artinya bahwa seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan republik Indonesia harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai prinsip Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa adalah bahwasanya dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Mahaaha Esa. Dalam penerapannya harus sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama.

Karena setiap wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan tugas-tugas nasional tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat. Namun juga segala perbuatannya menjadi tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pun dengan manusia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan demokrasi antara pemerintah dan rakyat juga harus disadari bahwa hukum yang berlaku tidak hanya hukum buatan manusia saja, tetapi juga hukum Tuhan Yang Maha Esa (hukum Islam), sehingga semua tujuan hanya untuk mendapatkan rahmat Tuhan, bukan melakukan perilaku buruk seperti korupsi dan penyuapan.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Hal ini dapat kita liat bahwasanya demokrasi Indonesia belum sesuai dengan nilai nilai yg terkandung dalam Pancasila. Hal ini dibuktikan dari maraknya aksi suap menyuap uang untuk mendapatkan suara saat pemilu, aksi intoleran, ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, dan bisa kita liat juga dari cara kampaye para calon pemimpin negara untuk menarik hati masyarakat. Semua cara dihalalkan untuk mencapai kekuasaan tertinggi di negara, hingga bisa melupakan rasa kemanusiaan dan rasa persatuan yang seharusnya dilakukan oleh para calon pemimpin negara. Saling menjatuhkan satu sama lain antar pendukung dilakukan melalui sikap, ucapan, dan juga informasi yang ada di media masa.


D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Menurut pendapat saya sendiri, seharusnya kita menyuarakan apa yang seharusnya menjadi kepentingan rakyat. Apabila ada anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik hanya demi kepentingan sendiri, rakyat harus berani untuk mengingatkan seperti dengan melakukan demonstrasi untuk menyuarakan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan. Karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Jika sering kali berbeda, maka ada penyalahgunaan. Seharusnya bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Menurut pendapat saya kalau seorang pemimpin memimpin suatu daerah atau kelompok tetapi memberikan mandat kepada masyarakat hanya karena urusan pribadi contohnya, tentu tidak sesuai dengan hak asasi manusia terutama di era sekarang. Karena era demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, dipilih oleh rakyat dan juga untuk rakyat jadi kalau seandainya mandat atau perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin tidak ada impect ke rakyatnya itu sendiri, pasti dapat disimpulkan kalau kekuasaan yang ada saat itu berarti tidak sesuai dengan yang harusnya,

Annsia nathania
2153053040
2C/PGSD

Izin mengirimkan hasil analisis kasus yang telah saya lakukan;
1. Pada 10 Desember 2019 bertepatan dengan diadakannya Hari HAM Sedunia, Komisi HAM Indonesia mencatat bahwa penegakan HAM di Indonesia masih tergolong buruk. Pelaksanaan HAM pada tahun itu mengalami banyak kemacetan dan kemunduran.
Dapat dilihat dari adanya kasus Wasior dan Wasena di Papua, yang kasusnya dianggap tidak memiliki kepastian hukum dan perkembangan.

Hal positif yang saya dapat: yaitu prinsip HAM yang sangat jelas. Dimana HAM merupakan hak mutlak tiap individu yang mana tidak ada satu orangpun yang bisa melanggar kemerdekaan dan kebebasan seseorang lewat jalan-jalan diskriminatif.

2. Demokrasi berupa pemilu diambil dari adat istiadat Indonesia yang biasa melakukan musyawarah mufakat dalam menentukan keputusan. Praktik Pemilu menjunjung tinggi kejujuran. Pemilu bersifat rahasia yang mana tidak ada satu orangpun yang bisa memaksakan kehendak seseorang dalam memilih saat diadakan pemilu.
prinsip demokrasi Indonesia yang Berke-Tuhanan Yang Maha Esa sangat cocok dengan Bangsa Indonesia yang masyarakatnya dibebeaskan untuk memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing.


3. Apabila dibandingkan pada masa awal kemerdekaan, praktik demokrasi di Indonesia terus mengalami perkembangan bersamaan dengan perkembangan teknologi. Masyarakat Indonesia diberikan kebebasan berpendapat dan memilih pemimpin.

4. Meskipun anggota parlemen disumpah diatas kitab suci sebelum menjabat untuk tidak mementingkan pribadi, namun dapat kita ketahui terdapat banyak sekali oknum yang melanggar dan mencoreng nama anggota parlemen yang berdaulat. Pkaltik korupsi bukan lagi hal yang baru. Bahkan, sejak zaman penjajahan, para petinggi parlemen sudah mempelajari praktik korupsi.

Sikap saya sebagai calon guru Sekolah Dasar yaitu menerapkan displin terhadap diri saya sendiri. Menghindari korupsi waktu, ataupun biaya. Sehingga nantinya saya akan menjadi teladan bagi peserta didik yang akan saya ajar.

5. Kasus-kasus seperti Gerakan Papua Merdeka dipelopori oleh pemilik kekuasaan kharismatik setempat. Setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia dan system demokrasi dan Pancasila mengakibatkan masyarakat Indonesia dapat bebas berpendapat. Namun, seringkali bermuara pada aksi-akksi radikal yang justru melanggar HAM orang lain.

Nama : Dhea Ajeng Pradana
NPM : 2113053277
Kelas : 2C
Prodi : PGSD

1. Menurut saya isi dari artikel diatas mengenai Awan Gelap untuk HAM di Indonesia yaitu kita dapat mengetahui bahwa penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 belum tegas dan mengalami kemunduran, seta mutu HAM yang semakin mundur karena banyaknya factor yang mempengaruhi. Faktor factor tersebut dapat dilihat dari tidak adanya proses keadilan bagi pelanggar HAM, lalu adanya diskriminasi yang mengangkat gender dan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah maupun aparat penegak hukum.
Hal positif yang bisa saya ambil dari artikel diatas yaitu kita sebagai warga negara yang bijak harus mengerti dan paham tentang penegakan HAM yang berlaku di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar tindakan yang melanggar dapat ditindak lanjuti dengan proses keadilan yang benar.

2. Menurut saya mengenai demokrasi di Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia saat ini sudah cukup baik. Beranekaragam nya adat istiadata yang ada di Indonesia tak seharusnya menjadi penghalang untuk memajukan bangsa Indonesia. Dengan beraneka ragamnya sikap demokrasi kita harusnya lebih di kembanglah lagi. Lalu pendapat saya menganai demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa Artinya bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Artinya dalam penerapannya selalu sesuai dan tidak bertentangan dengan norma norma agama yang berlaku. Di Indonesia sendiri, setiap rakayat atau warga negara yang sudah terpilih untuk melaksanakan tugas-tugas nasional sudah seharusnya dalam melaksanakan demokrasi antara pemerintah dan rakyat juga harus didasari bahwa hukum yang berlaku juga di Indonesia harus berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa juga berarti sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten dan sesuai dengan nilai kaidah dasar ketuhanan. Dengan begitu maka diharapkan masyarakat Indonesia mempunyai pola pikir dan tindakan yang jauh dari tercela.

3. Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Terutama di era saat ini yang serba tekonolgi. Sebenarnya demokrasi dapat menjadi penghubung antara pemerintah dengan rakyat. Namun demokrasi saat iji justru menjadi sebuah boomerang yang dalam pelaksanaannya sangat kontradiktif. Karena secara umum rakyat memiliki hak mutlak untuk mengaspirasikan segala bentuk ketidakadilan yang mengancam kesejahteraan mereka, selama aspirasi tersebut tidak melewati batas demokrasi. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya terjadi ketidakadilan yang dirasakan masyarakaat. Banyaknya kekerasan dan perlakuan semena mena oleh oknum aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pengayom, pelindung dan pelayanan masyarakat. Melalui demokrasi seharusnya rakyat memperoleh hidup yang selayaknya seperti jaminan kemakmuran dan rasa aman.

4. Menurut saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat tidak setuju dan itu salah. Karena itu termasuk salah satu pelanggaran HAM yang berupa ketidakjujuran dari anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat. Haal ini juga merupakan penyimpangan dari hak asasi manusia yang ditunjukkan dengan menguatnya pembatasan kebebasan dalam berekspresi dan kebebasan dalam Bergama yang sewenang wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Seharusnya sebagai anggota parlemen yang telah dipilih oleh rakyat dapat menjalankan kebijakan dengan baik tanpa adanya manipulasi yang bisa saja merugikan banyak masyarakat. Dan kita sebagai generasi muda sudah seharusnya menanamkan sikap kejujuran dalam hal apapun terutama dalam hal yang menyangkut kehidupan masyarakat luas.

5. Menurut saya terkait dengan pihak pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi ataupun agama tidak seharusnya dimunculkan. Apalagi jika sampai menggunakan tumbal hanya untuk tujuan yang tidak jelas. Di era seperti saat ini, kita sebagai warga negara apalagi bagi pihak pihak yang memiliki kekuasaaan kharismatik seharusnya menggunakan akal dan logika yang mendasar. Karena pihak yang memiliki yang kekuasaan tentunya apa yang ia lakukan tentunya akan berdampak bagi masyarakat luas atau warga masyarakatnya. Jangan sampai hak suara yang telah diberikan justru menjadi sesuatu yang disalahgunakan bagi pihak pihak yang memiliki kekuasaan. Lalu hubungannya dengan konsep HAM pada era demokrasi ini adalah tentunya kegiatan yang dilakukan pihak yang memiliki kekuasaan tersebut sudah melanggar HAM karena menggunakan emosi rakyat sebagai alat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas dan mengorbankan rakyat yang bukan untuk kepentingan bersama.

Nama : Dwi Oktavianingsih
NPM : 2113053208
Kelas : 2C/PGSD

Analisis Kasus

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan HAM dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Dari isi artikel tersebut dapat diketahui bahwa penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 belum mencapai target yang diinginkan ( masih lemah) dalam perlindungan HAM bagi setiap warga negaranya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya agenda HAM yang mengalami kemacetan atau belum terlaksananya agenda tersebut, mundurnya mutu HAM, banyaknya serangan terhadap para pembela HAM. Padahal prinsip dari HAM sendiri adalah tidak seorangpun yang dapat dilanggar kemerdekaan dan kebebasan Nya serta diperlakukan secara diskriminatif. Namun masih saja banyak terjadinya kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Upaya penegakan ham terus dilakukan oleh pemerintah maupun warga sipil, misalnya seperti pemerintah Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, pemerintah juga terus terlibat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meskipun belum terwujud contohnya seperti konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Upaya yang dilakukan oleh warga sipil seperti kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.

Hal positif yang dapat saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut yaitu ternyata kita memiliki peranan penting dalam penegakan HAM di Indonesia. Salah satunya kita bisa mengawasi dan memastikan capaian indikator pemenuhan HAM setiap warga negara, dan kritis terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berdasarkan atas asumsi moralitas.

2. Berikan analisis mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa?
Demokrasi sebagai sistem politik yang banyak dianut oleh sebagian besar negara di dunia tidak terlepas dari kekuasaan rakyat yang terlihat dari semboyannya "dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat" . Yang dimana tegaknya suatu hukum dan diakuinya hak-hak masyarakat merupakan ciri dari sebuah negara demokrasi. Salah satu prinsip Demokrasi adalah kedaulatan rakyat serta perlindungan terhadap HAM. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya HAM merupakan bagian dari pembangunan suatu negara yang demokratis. Tanpa adanya perlindungan HAM maka akan terjadi kacaunya dari pembangunan suatu negara.

Prinsip demokrasi berketuhanan yang maha esa jadi dalam berdemokrasi kita harus selalu dijiwai dan taat asas, konsisten dengan kaidah-kaidah serta nilai-nilai dasar ketuhanan yang maha esa. Sehingga dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan dan norma agama. Seperti dalam pelaksanaan demokrasi antara pemerintah dan rakyat juga harus didasari bahwa hukum yang berlaku tidak hanya hukum buatan manusia, tetapi juga hukum Tuhan yang maha esa.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apa telah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia?
Menurut saya Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dapat kita lihat dari masih maraknya kasus suap menyuap (Korupsi) yang di lakukan antar pejabat maupun masyarakat kalangan menengah. Yang tentu saja hal ini tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, dengan adanya kasus ini tentu saja akan terjadinya pelanggaran HAM. Karena pasti ada warga negara yang dirugikan, akibat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan ini.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya mengenai kondisi tersebut yaitu merasa bingung atas tindakan para anggota parlemen. Dimana pada dasarnya mereka itu dipilih untuk menyuarakan suara hati rakyat dan keluhan rakyat. Serta para rakyat berharap di tangan mereka dapat terlahirnya kebijakan-kebijakan yang dapat membantu meringankan hidup mereka, Namun pada kenyataannya para anggota parlemen tersebut malah membuat hidup rakyat semakin sengsara dan sulit akibat kebijakan dari yang mereka buat. Di mana kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi rakyat. Jadi saya bertanya-tanya sebenarnya tugas dari anggota parlemen tersebut ada untuk membantu rakyat atau menyusahkan rakyat.

5. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, yang tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep HAM pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat saya mengenai para pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi ataupun semacamnya, lalu kemudian tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dan bahkan menjadikan rakyat sebagai tumbal untuk tujuan yang tidak jelas sangat menyalah aturi demokrasi yang ada di Indonesia. Dimana Indonesia sendiri menerapkan demokrasi Pancasila, dan prinsip dari demokrasi sendiri yaitu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Sehingga sangat kejam apabila sampai mereka menggunakan rakyat sebagai tumbal hanya untuk tujuan yang tidak jelas ataupun kepentingan pribadi mereka. Tindakan tersebut tentu saja dapat melanggar kebebasan HAM dan tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia yang berlaku.

Nama : Jessica Amelia Putri
Npm : 2113053029
Kelas : 2c
prodi : PGSD

Izin menjawab

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Isi artikel tersebut sangat baik untuk dijadikan evaluasi penegakan HAM di Indonesia. Dari artikel tersebut kita dapat mengetahui bahwa penegakan HAM di Indonesia belum sesempurna mungkin. Misalnya seperti pada artikel dipaparkan bahwa pada tahun 2019 kemarin dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam, karena banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal ini dapat dibuktikan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Menurut saya, jika HAM di Indonesia ingin baik maka peran pertama yaitu dari pemerintahannya atau dari lembaga penanganan HAM yang memang sudah menjadi bagiannya. Pemerintah harus tegas dalam menegakkan HAM, jika pemerintah saja masih belum tegas dalam mengatasi penegakan HAM maka HAM di negara kita akan terus mengalami masalah.

Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah dengan adanya kemacetan, kemunduran, dan serangan atas HAM di Indonesia, penting bagi kita untuk memiliki kesadaran atas penegakan HAM, selain pemerintah kita juga sebagai masyarakat harus bisa memulai penegakan HAM walaupun sekecil apapun hal itu. Misal dengan tidak melakukan aksi kekerasan. Dan dari artikel tersebut, selain adanya kurangnya penegakan HAM di negara kita ternyata Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Namun, sangat disayangkan di Papua masih terjadi kemerosotan penegakan HAM, mereka diperlakukan berbeda karena gaya hidup, tradisi, serta warna kulit yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Menurut saya demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia karena demokrasi di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Nah nilai-nilai adat istiadat ini tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Karena dengan berumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi diambil dari budaya asli Indonesia karena sekarang ini budaya barat malah lebih diminati oleh kalangan masyarakat. Dengan berlandaskan Pancasila yang tetap mengusung nilai-nilai budaya asli maka dengan ini budaya asli akan tetap terus ditanamkan pada masyarakat.

Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menolak liberalisme dan sekularisme. Namun, demokrasi jenis ini menganut paham religius atau menolak atheisme. Dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini berjalan dengan baik sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, dalam hal lain masih ada yang berpendapat bahaa demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan Pancasila jika dilihat dari musyawarah dalam pemilu. Namun, seiring berjalannya waktu demokrasi di Indonesia terus mengalami kebaikan. Hanya saja seperti pada artikel bahwa penegakan HAM di Indonesia ini belum sesempurna mungkin. Masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi dan juga para aparatur yang menangani masalah HAM ini masih belum ter realisasi dengan baik.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya mengenai kondisi tersebut sangat kecewa terhadap anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Padahal demokrasi sendiri kekuasan dari oleh dan untuk rakyat. Namun mereka malah menyalahgunakan dan memanfaatkan hal seperti ini. Seharusnya agenda politik juga harus menyangkut kepentingan masyarakat bukan bukan hanya kepentingan pribadi mereka saja. Jika masalah seperti ini dibiarkan maka akan terus terjadi dan melemahnya demokrasi serta kejujuran dinegara kita.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat saya mengenai hal tersebut, sangat disayangkan jika hal tersebut masih terus terjadi. Rakyat yang seharus nya memegang kekuasaan tertinggi malah dijadikan tumbal untuk tujuan yang tidak jelas. Rakyat tidak tahu-menahu sehingga rakyat seperti dijadikan seperti halnya permainan yang bisa diapakan saja. Hubungannya dengan konsep HAM sangatlah jauh sekali melanggar HAM, mereka sama saja mempermainkan dan mempergunakan rakyat pada tujuan yang tidak jelas. Rakyat yang seharusnya memiliki hak justru malah terbatasi dan terhalang jika pihak-pihak yang memiliki kekuasaan khatismatik masih terus seperti ini. Perlu adanya penanganan dalam mengatasi permasalahan sepert ini. Mereka seenaknya memperlakukan rakyat. Padahal seharusnya jika berakar pada tradisi dan agama mereka tahu bagaimana seharusnya memperlakukan rakyat dan juga melakukan penegakan HAM

Yuninda Putri
2113053045
2C
PGSD
A. Dijelaskan bahwa Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal. Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah bahwa penegakan HAM itu sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan Negara.

B. Pada saat ini budaya demokrasi pancasila mulai terkikis akibat globalisasi. Saat ini demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan saja, melainkan menjadi pola kehidupan berbangsa dan bernegara. Budaya demokrasi pancasila merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada asas-asas yang terkandung dalam pancasila, yaitu asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan asas keadilan. Kelima asas tersebut menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupannya untuk meraih cita-cita bangsa Indonesia. Budaya demokrasi pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makluk sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa
Artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

C. Demokrasi yang berkembang di Indonesia selama ini dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bangsa dan negara, kata peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Diasma Sandi Swandaru. Demokrasi yang ada di Indonesia dianggap liberal dan kebablasan. Mekanisme demokrasi di Indonesia dipertanyakan banyak kalangan karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Praktik demokrasi menjadi perdebatan seru di Indonesia karena selama ini demokrasi memang menjadi isu yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi dianggap sebagai sistem yang paling baik di antara sistem yang ada.
Peneliti CSIS Arya Fernandes dan Sekretaris PP Muhammadiyah yag juga peneliti senior Maarif Institute for Culture and Humanity David Krisna Alka menilik alasan mengapa proses demokrasi Indonesia belum dapat menjadikan HAM berkembang lebih baik. Hal ini tampak dari banyak peristiwa dugaan pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan hingga saat ini.

D. Sikap saya mengenai kondisi tersebut ialah untuk kedepannya harus memilih parlemen yang sesuai dengan perkataannya tidak hanya rencana semata hanya untuk membujuk rakyat untuk memilihnya. Karna kita perlu parleman yang mendengarkan rakyat yang dapat menyikapi aspirasi dari rakyat

E. Oleh karenanya publik harus memiliki pemahaman yang benar tentang calon dari pimpinan yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan yang diyakini untuk perjalanan selama lima tahun. Ada banyak pilihan gaya kepemimpinan yang bisa dijadikan acuan atau pertimbangan oleh publik, agar sesuai dengan harapan kalau nantinya pemimpin itu terpilih.

Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi (Jimly Asshiddiqie, 2005: 152-162).

Nama : Fitri Cahya Karnain
Npm : 2153053034
Kelas : 2C
Prodi : PGSD
1. Menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia sedunia yang jatuh setiap 10 Desember, beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk.Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.Mereka setuju bahwa walaupun 2019 terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya. Hal positif yang saya ambil adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus paham tentang HAM yang ada di negara kita. Agar jika terjadi sesuatu yang melanggar HAM dapat kita selesaikan sesuai dengan proses yang sesuai dengan UUD

2. Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yaitu Pancasila. Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama, lalu demokrasi harus bersifat kemanusiaan dengan cara adil dan beradab sesuai dengan sila kedua, lalu demokrasi harus menyatukan setiap elemen-elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga, lalu demokrasi harus dipimpin oleh hikmat serta bijaksana dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila keempat, lalu demokrasi harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. Dengan begitu demokrasi bersumber dari Pancasila itu sebuah kewajiban agar tidak terjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak.
Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa yang dimaksud adalah bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama.

3. Praktik demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Hal ini dibuktikan dari maraknya aksi suap-menyuap uang utk mendapatkan suara saat pemilu, aksi intoleran, dan ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

4. Dapat mengatasnamakan rakyat, karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Jika sering kali berbeda, maka ada penyalahgunaan. Seharusnya bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.

5. Mereka punya tujuan politik utk menguasai negeri ini dengan mengandalkan senjata mereka yaitu sosok yg dianggap tokoh besar

Nama: Kadek Eli
Npm: 2113053117

Analisis kasus
Analisis kasus II
1. Isi artikel tersebut terkait tahun kelam Hak Asasi manusia dimana banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah saya dapat mengetahui informasi terkait apa saja penyeban dari adanya kemuduran HAM diindonesia seperti tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
2. Nilai nilai Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Mengapa demokrasi harus bersumber dari Pancasila? Karena dengan berumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti, Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama, Artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Dalam peringkat global, indeks demokrasi Indonesia bertengger di posisi 52, naik 12 tingkat dari 2020. Sejak 2006, indeks demokrasi Indonesia bergerak di kisaran 6,30–7,03. Indonesia mencatat kemajuan dalam kehidupan demokrasi di sepanjang 2021. (Dikutip dari https://www.indonesia go.id) artinya penerapan praktik demokrasi Indonesia saat ini telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Dalam dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup, kemerdekaan pikiran, tidak disiksa, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui dihadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
4. Saya setuju saja apabila anggota parlemen melaksanakan politik mengatasnamakan rakyat karena negara kita adalah negara demokrasi dimana pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun apabila anggota parlemen menyalahgunakan kekuasaannya hal tersebut sudah merupakan sebuah pelanggaran. Praktik KKN( korupsi, kolusi, dan nepotisme) sudah menjadi hal biasa dalam sebuah pemerintahan dan perlu ditangani oleh pihak berwenang karena telah menyelewengkan kewajibannya
5. Menurut pendapat saya hal tersebut sangat disayangkan hanya karena ingin mendapatkan tujuan seseorang meghalalkan segala cara untuk menguasai negeri dengan mengandalkan sosok yang dianggal tokoh

Nama : Negi Titin widyaningtius
Npm : 2113053167
Kelas :2C
Prodi : PGSD

Hasil analisis artikel II tentang Awan gelap untuk HAM di Indonesia yaitu:

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan hak asasi manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang dapat didapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Isi artikel tersebut yaitu mengenai agenda HAM yang mengalami kemacetan, dan mengalami kemunduran bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM yang terjadi pada tahun 2019. Dimana para pakar tentang pandangan terkait HAM 2019 setuju bahwa walaupun 2019 terlihat suram namun ada beberapa perkembangan baik yang dapat menjadi harapan untuk kedepannya. Pada tahun 2019 HAM dikatakan suram karena tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas penyelenggaraan HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, lalu menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama dan diskriminasi berbasis gender, lalu kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan pengungkapan kebenaran dan pemulihan untuk kabar korban pelanggaran HAM di masa lalu. Sedangkan perkembangan baik yang menjadi harapan untuk kedepannya yaitu masih adanya amnesti internasional yang mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi yang sebagai kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dalam menegakkan supremasi hukum dan reformasi sektor keamanan publik.

Apotik positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut yaitu pada mengetahui apa yang terjadi pada tahun 2019 yaitu HAM mengalami kemacetan dan kemunduran dan mengalami banyak serangan terhadap para pembela HAM, selain itu terdapat perkembangan baik yang bisa menjadi harapan ke depannya yaitu adanya amnesti internasional yang mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, kita sebagai warga negara juga harus menegakkan HAM dan menghargai hak sesama manusia dan tidak melanggar hak-hak tersebut.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa?
Jawaban :
Demokrasi Indonesia diambil dari nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia itu sendiri. Di mana demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan yang dirancang oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat itu sendiri, demokrasi yang berlaku di Indonesia memiliki sifat kolektif yang telah menyatu dan membaur dalam pergaulan hidup rakyat Indonesia dan tidak bisa dihilangkan sampai kapanpun. Dimana demokrasi Indonesia bersumber dari Pancasila yang di mana Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa di nusantara dan memiliki dasar kehidupan manusia yang diakui secara universal dan berlaku sepanjang zaman. Ya Di dalamnya terdiri dari nilai ketuhanan kemanusiaan persatuan masyarakat dan keadilan sosial.

Prinsip demokrasi yang berketuhanan yang maha esa di Indonesia artinya seluk-beluk dari sistem staf perilaku menyelenggarakan kenegaraan republik Indonesia harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang maha esa. Dengan demokrasi yang berprinsip ketuhanan yang maha esa maka dalam berdemokrasi harus dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa dan dalam penerapannya sesuai dengan dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan undang-undang republik Indonesia serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Menurut pendapat saya demokrasi di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan masih belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena masih banyak sekali penyimpangan atau pengingkaran nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana hal ini dapat dilihat contohnya pada saat mengurus KTP banyak oknum yang tidak bertanggung jawab dan melakukan pungli untuk menguntungkan dirinya sendiri, serta masih banyak kasus korupsi yang terjadi dengan mengutuhkan keuntungannya sendiri dan menyusahkan masyarakat, serta masih banyaknya oknum yang melakukan tindakan suap demi kepentingan tertentu.
Kita sebagai bahasa Indonesia memiliki ketuhanan kemanusiaan persatuan kerakyatan dan keadilan namun pada kenyataannya masih banyak yang tidak memiliki kesadaran untuk mencapai ke-5 butir Pancasila tersebut dan masih banyak sikap egois dan menguntungkan diri sendiri yang masih menjiwai bangsa Indonesia.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Sikap saya mengenai anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tapi tidak melaksanakan agenda politik mereka dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat yaitu sangat kecewa terhadap sikap mereka, karena kita sebagai masyarakat pasti sudah mempercayai mereka untuk melaksanakan tugasnya dengan tindakan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tapi tidak melaksanakan agenda politik maka membuat masyarakat akan kecewa dan kita harus lebih waspada dalam memilih anggota parlemen kedepannya. Seperti yang terlihat banyak contoh dimana rakyat sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada pemerintah Indonesia namun yang bisa rasakan saat ini pemerintah tidak efisien dalam menjalankan tugasnya, di mana mereka tidak mau mendengarkan keluhan rakyat dan tidak menjalankan amanat yang diberikan rakyat.

5. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang karismatik yang berakar dari tradisi maupun agama tega mengerahkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Karena kurang pahamnya masyarakat yang langsung percaya terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi maupun agama, dimana masyarakat mudah percaya terhadap para pihak pihak yang memiliki kekuasaan .

Nama : niken azzahra
Npm : 2153053032
Kelas : 2c
Prodi : pgsd


Analisis Soal!
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Menurut Hasil analisis saya terkait isi dari artikel diatas
beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk.
Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
Kami bertanya ke beberapa pakar tentang pandangan mereka terkait HAM pada 2019. Mereka setuju bahwa walaupun 2019 terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya.


dan hal positif yang saya dapat yaitu pada th 2019 HAM di Indonesia mengalami kemunduran atau masa kelam. Tetapi Amnesty International mengakui bahwa Indonesia harus terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.



B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Budaya demokrasi pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makluk sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.Rakyat Indonesia kini seakan-akan tidak mengenal dirinya sendiri sehingga budaya atau nilai-nilai yang tidak sesuai dengan karakter bangsa masuk dalam kehidupan. Nilai-nilai luhur bangsa yang telah tertanam sejak lama telah terabaikan, sistem demokrasi yang telah berkembang di Indonesia telah mengarah pada paham liberalisme. Padahal negara Indonesia menganut paham demokrasi pancasila yang berasaskan gotong-royong kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki peran yang penting. Pancasila akan menilai sesuatu yang dapat diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai pancasila. Dengan mempertahankan dan mengembangkan kepribadian bangsa, maka budaya demokrasi tidak akan terkikis oleh pengaruh luar.

Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Di Indonesia, setiap wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan tugas-tugas nasional tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat. Namun pada hari kiamat, segala perbuatannya juga menjadi tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pula dengan manusia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan demokrasi antara pemerintah dan rakyat juga harus disadari bahwa hukum yang berlaku tidak hanya hukum buatan manusia, tetapi juga hukum Tuhan (hukum Islam), sehingga semua tujuan hanya untuk mendapatkan rahmat Tuhan, bukan. Melakukan perilaku buruk seperti korupsi dan penyuapan.



C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut pendapat saya, praktik demokrasi Indonesia pada saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.
apakah demokrasi di Indonesia sudah dilaksanakan dengan menjunjung nilai hak asasi manusia?
Menurut saya belum dilaksanakan secara maksimal.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Bisa kita lihat dari sisi anggota parlemen dapat melakukan pengarasnamakan suara rakyat karena negara Indonesia adalah negara yang demokratis, mendengarkan aspirasi dan suara rakyat.


E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat saya mengenai hal tersebut adalah sangat amat disayangkan karena pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama seharusnya menjadi suatu hal yang membangun kepercayaan masyarakat bahwa pihak yang seperti itu adalah pihak yang melaksanakan tugasnya sesuai nilai luhur pancaila dan UUD 1945 serta berlandaskan ketuhanan yang maha esa sehingga dalam pelaksanaan demokrasinya akan lebih baik.

Nama : Icha Kurnia Putri
NPM : 2113053052
Kelas : 2C
Prodi : PGSD

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas?
Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif.

Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!
Setiap bangsa memiliki kepribadian atau jati diri bangsa yang berbeda-beda. Namun saat ini budaya demokrasi pancasila mulai terkikis oleh westernisasi. Generasi bangsa Indonesia banyak yang bersikap kebarat-baratan dan hanya sedikit kelompok masyarakat yang berpegang teguh pada budaya asli bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia kini seakan-akan tidak mengenal dirinya sendiri sehingga budaya atau nilai-nilai yang tidak sesuai dengan karakter bangsa masuk dalam kehidupan. Nilai-nilai luhur bangsa yang telah tertanam sejak lama telah terabaikan, sistem demokrasi yang telah berkembang di Indonesia telah mengarah pada paham liberalisme. Padahal negara Indonesia menganut paham demokrasi pancasila yang berasaskan gotong-royong kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki peran yang penting. Pancasila akan menilai sesuatu yang dapat diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai pancasila. Dengan mempertahankan dan mengembangkan kepribadian bangsa, maka budaya demokrasi tidak akan terkikis oleh pengaruh luar.

Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dibuktikan dari maraknya aksi suap-menyuap uang utk mendapatkan suara saat pemilu, aksi intoleran, dan ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Dapat mengatas namakan rakyat, karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Jika sering kali berbeda, maka ada penyalahgunaan. Seharusnya bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
karena mereka punya tujuan, punya politik untuk menguasai negeri ini dengan mengandalkan sosok yang dianggap tokoh besar itulah senjata mereka.

Nama: Zahara Ameliani Putri
Npm: 2113053197
Kelas: 2C
Prodi: PGSD

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Menurut analisis saya Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal. Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Hal positif yang saya dapatkan menganalisis kasus tersebut mengetahui bahwa perkembangan penegakan HAM di Indonesia mengalami kemunduran dan kemacetan di tahun 2019.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi harus sesuai dan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai pancasila dikarenakan pancasila merupakan dasar negara republik indonesia, dimana seluruh penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau hal hal yang berhubungan dengan politik, kehidupan berbangsa dan bernegara harus dan tidak bolek menyimpang dari nilai nilai yang terkandung didalam pancasila.Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti, Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama yakni ketuhanan yang maha esa yang artinya semua manusia bebas memilih agama mana yang akan dianut.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dibuktikan dari maraknya aksi suap-menyuap uang utk mendapatkan suara saat pemilu, aksi intoleran, dan ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Menurut saya Dapat mengatasnamakan rakyat, karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat.
Jika sering kali berbeda, maka ada penyalahgunaan. Seharusnya bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat saya terhadap pihak"yang menyalahgunakan kekuasaan yg telah dititipkan rakyat kepadanya sebagai tempat untuk menyalurkan pendapat rakyat harus mewaspadai dan saya sebagai rakyat harus pandai-pandai memilih pemimpin suara rakyat yg tidak akan melakukan tindakan yang tidak menguntungkan bagi rakyat,dalam hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang sebagai sistem demokrasi dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sebagai insan yg memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, mendapatkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Nama : Wahyu Ringgit Kuncoro
Npm : 2113053254
Kelas : 2C
Prodi PGSD

Analisis kasus II
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
Menurut pendapat saya mengenai isi artikel tersebut sesuai dengan judul bahwa awan gelap untuk HAM sudah menggambarkan bahwa pada tahun 2019 HAM di negara kita ini masih belum baik masih banyak kasus mengenai pelanggaran HAM di Indonesia. Pada tahun 2019 ini banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Tetapi meskipun demikian Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Terlebih menurut catatan akhir tahun HAM pada tahun 2021 meskipun masih adanya kasus dan juga tantangan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI mengatakan sudah dan terus melakukan reformasi perlindungan HAM yang baik salah satunya adalam merevisi UU yang berkaitan dengan HAM. Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu. Indonesia Bersama KOMNAS HAM RI sudah melakukan kemajuan-kemajuan yang sangat baik meskipun tetap saja nantinya ada kasus pelanggaran HAM mereka akan berusaha meminimalisir kasus tersebut. Setelah saya membaca artikel di atas saya jadi mengetahui bahwa HAM di Indonesia masih perlu melakukan perbaikan perlindungan HAM . Semoga kedepannya perlindungan HAM di Indonesia dapat lebih baik lagi

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Hasil analisis saya bahwa demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia yang tidak terlepas dari Pancasila. Pancasila sejak tahun 1945 sebagai dasar negara kemudian menjadi rujukan berjalannya Negara Indonesia. Sebagai ideologi Pancasila pada hakikatnya bukan merupakan hasil pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi lain, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Wilayah Indonesia yang sangat luas telah dihuni suku bangsa yang tersebar ke seluruh pelosok tanah air secara tidak merata, dari persebaran yang tidak merata tersebut pulau Jawa yang paling padat penduduknya, dibandingkan dengan jumlah penduduk di pulau lainnya, pada dasarnya masing-masing suku bangsa memiliki kebiasaan, tradisi, adat istiadat dan budaya yang saling mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya.
Menurut saya, Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini artinya seluk-beluk sistem perilaku dalam menyelenggarakan NKRI harus taat dengan asas, konsisten, atau nilai dan kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, namun bukan demokratis sekuler tetapi demokratis berketuhanan.Semua agama yang ada di Indonesia dapat bersatu dan menjadi warga negara karena Indonesia memilih landasan negara berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, demokrasi harus didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Demokrasi yang berkembang di Indonesia selama ini dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bangsa dan negara. Demokrasi saat ini dinilai telah kebablasan ,karena demokrasi tanpa kebijaksanaan pasti mendatangkan bencana bagi rakyatnya. Kebijaksanaan dalam hal ini lebih mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Praktik demokrasi di Indonesia juga masih belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dibuktikan dari maraknya aksi suap-menyuap uang untuk mendapatkan suara rakyat dalam pemilu ,intoleran dan ketidakberdayaan masyarakat dalam menawasi jalannya pemerintahan sehingga membuat pemerintah leluasa dan sewenang-wenang.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
Sikap saya mengenai anggota parlemen yang mengatsnamakan rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mreka sendiri dan berbeda dengan kepentingan masyarakat ialah harus mewaspadai penyalahgunaan tersebut. karena kan indonesia merupakan negara demokrasi yang dimana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. jadi segala kepentingan harus terbagi adil baik itu tujuan atau kepentingannya

5.Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Hal ini sangat miris jika mengingat untuk rakyat dijadikan tumbal pemimpin kharismatik ini. Sangat disayangkan apabila terdapat pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agama namun tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan. Kepemimpinan seperti ini tidak akan berjalan dengan baik apabila pemimpinnya mempunyai rasa optimisme yang berlebihan, kurang sadar akan kesalahan, serta tindakan negatif lainnya.Tipe kepemimpinan kharismatik ini akan berantakan atau berjalan tidak baik apabila pemimpinnya mempunyai rasa optimisme yang berlebihan, berperilaku impulsif, kurang sadar akan kesalahannya, dan tindakan-tindakan negatif lainnya. Seharusnya pemimpin tidak mementingkan dirinya sendiri atau golongan elit lainnya, tetapi juga harus memikirkan rakyatnya juga.Hal itu sangat berhubungan dengan HAM karena orang yang seperti itu mereka tidak akan memperdulikan lagi HAM orang lain.

Nama : Wahana Tri Adhasari
NPM : 2113053209
Kelas : 2C
Prodi : PGSD

Analisis Soal
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Jawaban
menurut analisis saya pelanggaran-pelanggara ham yang terjadi pada tahun 2019 belum sepenuhnya dapat ditangani dengan baik. Hal itu disebabkan karena masih buruknya kinerja indonesia dalam menangani permasalahan ham yang terjadi pada saat itu, namun Indonesia masih berusaha memperbaiki kebijakannya mengenai ham yang dimana hal itu membuktikan bahwa pemerintahan sangat menjunjung tinggai hak asasi manusia.

hal positif yang dapat kita ambil yaitu
- dengan membaca artikel di atas kita dapat mengetahui seberapa penting ham itu dalam bernegara.
- kita dapat memahami seberapa penting peran pemerintah dan warga negara sendiri dalam meningkatkan hak asasi manusia.
- kita dapat mengetahui seberapa besar usaha pemerintah dalam menangani ham, sehingga kita tidak hanya menyalahkan pihak pemerintahan saja dan dapat membantu pemerintah dalam penegakan ham.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Jawaban
- Demokrasi indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia berarti yang diambil dari kepribadian bangsa indonesia sendiri yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

- prinsip Demokrasi indonesia yang berketuhanan yang maha esa yaitu agar Indonesia selalu memperhatikan aspek ketuhanan yang dimana selalu menjunjung kebenaran dan dapat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggara terhadap ham.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Jawaban
Menurutku saya pihak pemerintahan sudab berusaha untuk menyesuaikan dengan pancasila dan UUD NKRI 1945 dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hanya saja belum sepenuhnya dapat terpenuhi hal itu dapat kita lihat dari masih banyaknya pelanggaran-pelanggara ham yang belum dituntaskan dan belum ditangani dengan baik. Selain itu masih sering kita lihat banyaknya kasus demo yang di sebabkan karena kurangnya kesadaran pemerintah dalam menerima aspirasi dari masyarakatnya karena kebijakan yang diambil dianggap kurang tepat.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Jawaban
Menurut pendapat saya apabila seoranf anggota parlemen menggunakan nama rakyat untuk melaksanakan kepentingan agenda politik mereka sendiri yang berbeda kepentingan nyata masyarakat akan menimbulkan suatu perpecahan karena tidak adanya lagi rasa kepercayaan masyarakat terhadap anggota parlemen yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip negara Indonesia yang menjunjung tinggi demokrasi.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Jawaban
Menurut pendapat saya seharusnya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama dapat menjaga kepercayaan dari rakyat karena mereka merupakan orang-orang yang sangat dipercaya oleh rakyat. Karena rakyat akan cenderung lebih mengutamakan tokoh-tokoh yang berakar dari tradisi dan agama karena beranggapan bahwa mereka dapat memahami permasalahan masyarakat.

Dan apabila dilakukan sebuah penyelewengann sampai menumbalkan ham masyarakat dalam segala kebutuhannya akan turut mengancam kesatuan negara pula.

Nama : Wiranto Oktavian
NPM : 2153053012
Kelas: 2C
Prodi PGSD


1. Dijelaskan bahwa Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh setiap 10 Desember, beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk.
Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Hal positif yang dapat diambil yaitu mengatahui pentingnya penegakan HAM untuk membangun bangsa yang berkemanusiaan dan berkeadilan.

2. Pancasila dirumuskan dari nilai budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, masyarakat dan keadilan sosial. Ketuhanan Yang Maha Esa, diwujudkan setiap orang seharusnya memeluk agama sesuai keyakinannya, bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda agama.

3. Praktik demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dibuktikan dari maraknya aksi suap-menyuap uang utk mendapatkan suara saat pemilu, aksi intoleran, dan ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

4. Menurut saya, aksi para anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat akan tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sangat salah, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri tanpa memikirkan bagaimana dampaknya terhadap rakyat.

5. karena memiliki tujuan dan memiliki kewenangan politik untuk menguasai negara ini dengan mengandalkan tokoh yang dianggap pemimpin adat atau tokoh yang dianggap berpengaruh di suatu lingkungan, hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku politik untuk mendapatkan suara sehingga menjadi tokoh politik. ini termasuk hak untuk memilih semua orang bebas menentukan pilihannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Nama: Ika Saefitri
Npm: 2113053099
Kelas: 2C
Prodi: PGSD

A. Dari kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal. Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Hal positif yang dapat diambil yaitu mengatahui pentingnya penegakan HAM untuk membangun bangsa yang berkemanusiaan dan berkeadilan.

B. Maksud dari demokrasi yang berketuhanan yang maha esa adalah bahwa dalam demokrasi selalu di jiwai oleh nilai nilai ketuhanan yang maha esa dan kesesuaian penerapannya dengan norma agama.

C. Menurut analisa saya demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai pancasila dan UUD NRI 1945, hal ini karena pada saat pemilu pun masih banyak seseorang atau terdapat aski suap menyuap untuk mendapatkan suaru pada saat pemilihan umum berlangsung.
Lalu apakah praktik demokrasi di Indonesia sudah menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, menurut pendapat saya hak asasi manusia juga belum memuaskan atau belum maksimal yang dimana masih banyak ketika rakyat Indonesia demo menyampaikan aspiranya, menyuarakan pendapatnya tetapi tidak didengarkan dengan baik.

D. Menurut pendapat saya mengenai sikap kita dalam kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah dengan bersikap yang seharusnya kita lakukan yaitu kita bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.


E. Pendapat saya hal itu dikarenakan munculnya penguasa di dalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya “dinasti politik” yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat: pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni.
Hubungannya dengan konsep HAM pada era Demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan “otokrasi” ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh
melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat (demos) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan
sebagainya).

Nama : Reza fitriyani sari
Npm : 2113053094
Kelas : 2C

Analisis kasus

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Isi artikel tersebut ialah : komnas HAM yang mencatat masih banyaknya kasus soal pelanggaran HAM berat Tahun 2019 adalah tahun yang kelam karena banyaknya agenda HAM yang mengalami kemacetan. Sehingga dapat dikatakan pada tahun 2019 bangsa Indonesia masih buruk dalam menangani kasus pelanggaran yang terjadi. Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal yaitu yang pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Yang kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Yang ketiga, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu., Dan masih banyak lagi . namun Indonesia terus berusaha meningkatkan kinerjanya dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Untuk itu masih ada kesempatan bagi Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Hal positif yang saya dapat: mengetahui bahwa tahun 2019 adalah tahun yang kelam bagi Indonesia terkait penegakan HAM dan mengetahui bahwa HAM tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun Karena sudah menjadi bagian dari diri setiap individu.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi yang pelaksanaan bersumber dan berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan. Bertujuan agar setiap tindakan yang terdapat di dalamnya tidak bertentangan dengan norma keagamaan. Manusia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi terhadap dirinya juga harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan bahwa hukum yang berlaku tidak hanya hukum buatan manusia, tetapi juga hukum Tuhan. Sehingganya demokrasi harus terlaksana dengan murni tanpa adanya aksi suap menyaup agar dapat menghasilkan keuntungan sepihak.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Masih banyaknya aksi suap menyaup menunjukkan bahwa demokrasi yang dilaksanakan diindonesia masih belum sesuai dengan pancasila. Tak jarang pula kita melihat seseorang dihukum dengan tidak sepadan dengan tindakan criminal yang dilakukannya. Maka dapat dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan pancssila dan UUD NRI 1945.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Anggota parlemen yang seperti itu harus tidak layak untuk maju dan terpilih, namun karena manisnya janji yang diberikan membuat masyarakat terkadang lupa untuk belajar dari pengalaman yang buruk dan telah berlalu bahwa banyaknya oknum seperti itu. Menurut saya anggota parlemen seperti harusnya diberi sanksi baik berupa penurunan jabatan atau sanksi pidana lainnya.karena hal itu apabila terus berlanjut maka akan mendatangkan konflik baik antar masyarakat, ataupun antar masyarkat dengan pemerintah. Sebab hal itu sama saja dengan pelanggaran HAM yang berupa ketidakjujuran dari anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat. Seharusnya anggota parlemen yang telah terpilih dapat menjalankan kebijakan dengan baik tanpa adanya manipulasi.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pihak yang memiliki kekuasaan harusnya tidak melakukan hal yang dapat merugikan masyarakat. Karena rakyat juga memiliki HAM yang harus dijunjung tinggi. Saat ini banyak sekali pihak yang demi kekuasaan sanggup untuk melanggar HAM seseorang. Pada saat masyarakat memberikan suaranya untuk memilih pihak yang akan berkuasa berdasarkan HAM yang mereka punya. Namun pihak yang terpilih tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Saat ini masyarakat sudah dapat bebas dalam berdemokrasi, namun tak jarang saat ini banyak pula pihak pihak yang tidak menjunjung tinggi HAM dan merugikan pihak lain.

Terimakasih