PKN PGSD 2J 2022 SELASA 15.00-16.40 WIB

Nama: Ummul Nanda Ridhotun
NPM: 2113053153
Kelas: 2J

1. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Rasisme sendiri dianggap tidak pernah menjadi masalah di Indonesia. Namun demikian, Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.

2. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti, Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama, lalu demokrasi harus bersifat kemanusiaan dengan cara adil dan beradab sesuai dengan sila kedua, lalu demokrasi harus menyatukan setiap elemen-elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga, lalu demokrasi harus dipimpin oleh hikmat serta bijaksana dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila keempat, lalu demokrasi harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. Dengan begitu demokrasi bersumber dari Pancasila itu sebuah kewajiban agar tidak terjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak.

3. Praktik demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai Pancasila, UUD 1945, dan HAM. Hal ini dapat dibuktikan masih banyaknya aksi suap-menyuap uang untuk mendapatkan suara saat pemilu, aksi intoleran, dan ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

4. Menurut saya, jika sering kali berbeda, maka ada penyalahgunaan. Disini saya seharusnya bisa lebih mewaspadai hal tersebut atau tidak menelan mentah-mentah dari perkataan manis pemerintah, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.

5. Tipe kepemimpinan kharismatik ini akan berantakan atau berjalan tidak baik apabila pemimpinnya mempunyai rasa optimisme yang berlebihan, berperilaku impulsif, kurang sadar akan kesalahannya, dan tindakan-tindakan negatif lainnya.

Nama : Ardila Yuliana Putri
Npm : 2113053226
Kelas : 2J
Prodi : PGSD

1. Tahun 2019 merupakan tahun yang kelam bagi penegakan HAM karena tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas bagi pelanggar HAM, kuatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi berbasis gender yang mengakar belum lagi pelanggaran hak-hak perempuan, pemerintah juga gagal dalam menghadirkan keadilan, penjatuhan hukuman juga masih berlanjut. Akan tetapi hal baik masih ada . Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa reformasi kunci untuk memastikan HAM yang lebih baik. Misalnya Indonesia sudah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM International. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.

2. Demokrasi diambil juga dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia karena budaya demokrasi mengajarkan bahwa setiap manusia mempunyai persamaan harkat dan martabat sebagai makhluk sosial. Maka dari itu dalam kehidupan sehari-hari sebaiknya kita bisa berbuat dan bertindak untuk menghargai sesama sebagai wujud kesadaran untuk menerima keberagaman. Kita bisa membudayakan sikap adil dan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa kita mulai dari keluarga, masyarakat, hingga negara. Kemudian demokrasi juga sesuai dengan masyarakat Indonesia yang membiasakan dirinya melalui musyarawah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentunya dapat kita lestarikan dan terapkan hingga sekarang. Seperti perang zaman dahulu yang Indonesia dapat mengalahkan penjajah dengan persatuan dan kesatuan demokrasi juga menjunjung persatuan dan kesatuan agar tidak ada lagi yang bisa menimbulkan perpecahan. Demokrasi juga lahir dari nilai-nilai Pancasila yang mana menjujung ketuhanan yang maha esa ini artinya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius.

3. Jika seperti yang ada pada kasus HAM tersebut rasisme sendiri masih dianggap tidak pernah menjadi Masalah di Indonesia. Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Padahal prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif. Hal lain juga dibuktikan bahwa maraknya aksi suap-menyuap uang untuk mendapatkan suara pemilu, aksi intoleran, dan ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Hal-hal di atas adalah bukti bahwa praktik demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945.

4. Sikap saya ketika menghadapi atau melihat kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah memastikan terlebih dahulu apakah memang benar mereka melakukan hal tersebut, kemudian cari tahu apa motivasi mereka dalam melaksanakan agenda politik tersebut dan jika ternyata hal tersebut untuk kepentingan pribadi kita bisa menyuarakan nya di sosial media dan bersama-sama meminta pertanggung jawabannya. Karena tidak sepatutnya pejabat bisa berbuat atas nama rakyat tetapi malah untuk kepentingan pribadinya.

5. Pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang tega menjadikan rakyat tumbal untuk tujuan yang tidak jelas. Pendapat saya adalah mereka sangat jahat karen selalu berdalih atas kepentingan rakyat yang padahal untuk kepentingan mereka sendiri, contohnya saja para koruptor yang menggelapkan duit rakyat bahkan hingga puluhan milyar, betapa kejamnya hak-hak rakyat yang dirampas olehnya. Padahal UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juga antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara". Korupsi dan pelanggaran HAM ini adalah pelanggaran terhadap pemenuhan Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Pemenuhan atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, seharusnya digunakan untuk dilakukan dengan rasa tanggung jawab oleh negara. Namun apabila uang yang seharusnya membuat rakyat lebih sejahtera malah dikorupsi akan menyebabkan banyak penderitaan di kalangan masyarakat kecil.

Nama : Hudzaifah
NPM : 2113053129
Kelas : 2J
Prodi : PGSD

1. Artikel tersebut memberikan saya pemahaman bahwa penegakan HAM di Indonesia belumlah sempurna. Hal ini sesuai dengan pendapat Usman Hamid bahwa Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam, banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal positif yang dapat saya ketahui dari artikel tersebut ialah Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.

2. Demokrasi berasal juga dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia karena budaya demokrasi mengajarkan bahwa setiap manusia mempunyai persamaan harkat dan martabat sebagai makhluk sosial. Demokrasi sesuai dengan masyarakat Indonesia yang membiasakan dirinya melalui musyarawah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentunya dapat kita lestarikan dan terapkan hingga sekarang. Demokrasi juga lahir dari nilai-nilai Pancasila seperti sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" maka bangsa negara harus menjujung nilai ketuhanan dalam kehidupannya.

3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menurut saya belum terealisasikan dengan baik dan penerapannya belum sempurna dengan berpedoman pada Pancasila. Pemerintah perlu memberikan upaya dan solusi lebih baik atas terjadinya pelanggaran HAM yang ada. Sebagai masyarakat kita tidak boleh menutup mata karena negara Indonesia adalah negara demokrasi maka sebagai rakyat kita wajib turut andil dalam pelaksanaan pemerintahan.

4. Saya sangat kecewa dengan tindakan yang diambil anggota parlemen, mereka harus mendapat ganjaran yang setimpal atas perbuatannya, negara demokrasi berlandaskan dari rakyat untuk rakyat, jika mengatasnamakan rakyat demi kepentingan pribadi tentu saja hal ini melanggar ketentuan negara dan wajib mendapat sanksi yang tegas. Pendapat rakyat haruslah didengar dan dipertimbangakan tidak boleh diacuhkan atau dialihkan.

5. Pendapat saya jika hal itu telah terjadi kita sebagai rakyat harus kuat menjunjung tinggi nilai kesatuan dan persatuan jangan sampai terpecah belah karena isu yang tidak jelas kebenarannya. Saat ini banyak sekali isu yang membuat HAM menjadi goyah karena adanya kesalahpahaman seharusnya rakyat bersatu melawan hal tersebut. Sejatinya HAM ada supaya tatanan hidup bangsa dapat berjalan dengan baik, jika ada yang memecah HAM itu tidaklah benar.

Nama : Ica Fardila
NPM : 2113053047
Kelas : 2J
Prodi : PGSD

A. Dalam artikel dapat kita ketahui bagaimana buruknya HAM di indonesia yang dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran HAM dan persoalan maupun isu yang menyertainya seperti yang dikemukakan Asmin Fransiska, Dekan Fakultas Hukum di Universitas Katolik Atma Jaya bahwa persoalan diskriminasi, rasisme, maupun isu kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, pendidikan, dsb masih menjadi hal yang harus diperbaiki tidak hanya oleh para penegak HAM tapi juga masyarakat sipil. Hal positif yang dapat kita ambil dari artikel tersebut yakni pentingnya pemahaman terkait HAM pada seluruh lapisan masyarakat, yang mana dengan adanya pemahaman tersebut kita bisa memupuk rasa saling menghargai sesama kita dan tidak berlaku seenaknya bahkan terhadap orang yang tidak memikiki kedudukan, karena pada hakikatnya kita tahu bahwa semua orang itu memiliki HAM.

B. Kita tahu bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang dinamis yang juga mengalami perubahan seiring perkembangan, dinegara indonesia yang multikultur ini nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat diarahkan oleh demokrasi agar terjadi integrasi kesatuan budaya nasional yang dapat mendukung pembangunan. Dalam hal ini tentu saja nilai-nilai asli tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam demokrasi indonesia, adanya toleransi, menghargai perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman masyarakat, terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, pengendalian diri, serta rasa kemanusiaan dan kebersamaan juga merupakan cerminan dari demokrasi yang harus diambil dan diterapkan di indonesia. Menurut saya prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dirujukan karena semua agama yang ada di Indonesia dapat bersatu dan menjadi warga negara Indonesia berkat landasan negara yakni pancasila, maka dari itu demokrasi disini harus sesuai dengan ajaran agama yang diharapkan dapat mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya.

C. Menurut saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 maupun menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat, salah beberapa kasus yang dapat dikaitkan adalah kasus konten yang diunggah pada akun Instagram BEM UI di 2021 lalu yang berisi kritik terhadap kebijakan-kebijakan dalam masa pemerintahan Prediden Jokowi. Setelah mengunggah konten tersebut, para anggota BEM UI yang bersangkutan langsung dipanggil oleh pihak kampus, diklaim diintimidasi, dan juga terkena peretasan pada akun media sosial pribadinya. Pada kasus lainnya, terdapat beberapa mahasiswa UNS yang ditangkap ketika membentangkan poster protes kala Jokowi mengunjungi kampus mereka. Hal-hal tersebut menjadi anggapan banyak orang bahwa kebebasan berpendapat secara perlahan mulai dibatasi oleh pemerintah, padahal sejatinya kebebasan berpendapat di muka umum merupakan hak bagi warga negara Indonesia yang berperan sebagai peninjau berbagai kebijakan pemerintah. Adanya penangkapan secara paksa, pemukulan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh aparat keamanan pada mahasiswa saat demonstrasi juga melanggar HAM karena membatasi hak kebebasan berpendapat tersebut. Masih banyaknya diskriminasi yang mengatasnamakan demokrasi, dan banyaknya pelanggar HAM yang tidak diadili dengan optimal juga merupakan cerminan bahwa nilai pancasila dalam demokrasi masih belum sepenuhnya diaplikasikan. Bahkan kasus yang baru-baru ini terjadi yakni pelaku LGBT yang pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran pancasila sila ke-1 tidak dapat dijerat hukum dikarenakan bagaimana negara kita belum keseluruhan menjadikan nilai-nilai pancasila menjadi norma hukum yang mana tidak semua pelanggaran ada hukumnya.

D. Menurut saya, tindakan anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri harus segera dihentikan dan ditindak lanjuti karena melanggar konsep demokrasi di indonesia. Kita tau sebagai negara demokrasi, partisipasi masyarakat dalam politik itu penting untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah agar terhindar dari tindakan penyelewenangan yang dapat merugikan masyarakat, dan juga untuk mengukur tinggi atau rendahnya sistem demokrasi di suatu negara. Jika pemerintah melakukan sesuatu atas nama rakyat tapi melaksanakannya berdasarkan kemauan politik mereka sendiri maka mereka melanggar konstitusi, demokrasi Indonesia ini telah ditetapkan dengan resmi di dalam konstitusi, konstitusi telah mengatur bagaimana demokrasi tersebar dalam berbagai lembaga negara. Nah, lembaga-lembaga negara inilah yang menjadi wakil dari rakyat dalam berdemokrasi, pemerintah atas nama demokrasi menanggung beban besar dalam mewujudkan kedaulatan rakyat itu.

E. Setiap manusia pasti memiliki dua sisi keinginan yaitu, keinginan untuk sisi baik dan keinginan untuk sisi jahat. Keinginan sisi jahat inilah yang akan terus memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran HAM, yang sangat sering terjadi dalam sistem pemerintahan/ orang2 yang berkuasa. Dalam kasus tersebut tentu saja melanggar hak asasi manusia yang berada pada pasal 1 No. 39 Tahun 1999. Tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan sengaja yang memanfaatkan loyalitas rakyat, tradisi, dan agama dsb sebagau alat untuk mencapai kemauan/keinginan mereka sendiri. Dan tentu saja hal tersebut dapat tergolong tindakan yang menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia.

Nama : Winia Riyanti Ningrum
Npm : 2153053006
Kelas : 2j
Prodi : pgsd

1. Isi artikel tersebut menjelaskan bahwa beberapa lbaga mencatat bahwa penerapan hak asasi manusia pada tahun 2019 masih buruk. Masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah terutama dalam menerapkan hukuman bagi pelanggaran hukum. Sungguh sangat miris bahwa demokrasi pada masa sekarang dibawa mundur jauh kebelakang karena kebijakan yang otoritarian. Namun dibalik itu semua ada beberapa perkembangan baik yang bisa dijadikan pandangan untuk perkembangan berikutnya.

2. Menurut saya demokrasi indonesia jika dilihat dari nilai nilai ada dan budaya aslu indonesia sangatlahkaya. Indonesia memiliki beragam budaya tentu saja hal itu membuat indonesia menjadi negara demokrasi dengan keanekaragaman yang banyak sekali macamnya. Oleh karena nya dengan adanya demokrasi dalam kehidupan bernegara maka nilai nilai budaya jangan sampai memecah demokrasi itu tadi.
Menurut saya prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa sangat menuntut pada nilai religius. Karena kita disadarkan bahwa walaupun kita berbeda saat menjalani demokrasi namun kita harus ingat bahwa kita ber demokrasi berlandaskan kepercayaan kita masingmasing dan tuhan itu cuma satu. Jadi kembali lagi kepada keputusan tuhan yang maha esa.

3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini menurut saya sudah sesuai dengan pancasila dan UUD namun masih belum sempurna karena nilai hak asasi manusia masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan kita yang nenjalankannya. Terkadang kita lupa bahwa hak asasi manusia seluruh manusia itu di atas segalanya, terkadang dalam penerapannya hak asasi manusia masih belum dijalankan dengan baik walaupun sudah sesuai dengan pancasila dan UUD.

4. Hal seperti itu sudah lumrah dilakukan oleh pihak pihak yang tega mengaku sebagai pembela rakyat namun malah menindas rakyat dengan cara mengatasnamakan rakyat demi kepentingan pribadi mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia wakil rakyat tidak semestinya bertindak sebagai wakil dari rakyat yang mensejahterakan rakyat. Cukup miris melihatnya namun apalah daya kita hanya sebagai masyakarat awam yang tidak ada jabatan dan jika kita menyuarakan pendapat percuma saja tidak didengar. Peran kita sebagai calon tenaga pendidik adalah benar benar menanamkan ke peserta didik bahwa kita harus mencintai negara kita sendiri, dan memberi wejangan agar kelak jika ada peserta didik yang menjadi bagian dari pemerintahan di Indonesia jangan lupakan bahwa fokus utama adalah demi rakyat bukan untuk diri sendiri.

5. Pendapat saya mengenai hal tersebut adalah di Indonesia harus ada satu lembaga yang benar benar pro rakyat dan bangsa Indonesia. Tidak boleh terkontaminasi dengan pihak pihak yang ingin memecah belah indonesia hanya demi kepentingannya sendiri. Namun masalah seperti sudah menjadi tradisi jadi lebih ke kesadaran masing masing pihak yang memiliki kekuatan super tersebut. Hak asasi memang harus diperjuangkan karena jika ham sudah dijalankan dengan benar maka hal seperti itu kemungkinan kecil akan terjadi.

Nama : Dinda Rahmawati
NPM : 2113053138
Kelas : 2J

Prodi : PGSD

1. Artikel tersebut membahas mengenai HAM di Indonesia. Dalam rangka penegakan HAM di Indonesia, isi artikel tersebut mengatakan bahwa penegakan HAM di Indonesia belum mengalami kemajuan. Karena masih banyak HAM yang dilanggar dan tidak memiliki kesadaran akan HAM yang sebenarnya. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah bahwa saya semakin sadar akan pentingnya HAM di Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara.

2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat, yaitu Pancasila. Karena Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berkesinambungan dengan adat istiadat, yaitu
1. Nilai Ketuhanan
2. Nilai kemanusiaan
3. Nilai persatuan
4. Nilai kerakyatan
5. Nilai Keadilan.

Kemudian, demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa Artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut saya, Di Indonesia, setiap wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan tugas-tugas nasional tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat. Namun pada hari kiamat, segala perbuatannya juga menjadi tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pula dengan manusia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan demokrasi antara pemerintah dan rakyat juga harus disadari bahwa hukum yang berlaku tidak hanya hukum buatan manusia, tetapi juga hukum Tuhan.

3. Sebenarnya praktik demokrasi di Indonesia seharusnya sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM. Tetapi, nyatanya praktik demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 serta HAM. Hal tersebut dapat dibuktikan dari maraknya aksi suap-menyuap uang untuk mendapatkan suara saat pemilu, aksi intoleran, dan kurangnya kekuasaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta maraknya pelanggaran-pelanggaran HAM yang sering terjadi.

4. Tentunya saya sangat kecewa atas hal tersebut, sesuai dengan negara yang menganut demokrasi bahwa pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh anggota parlemen yang dipercaya rakyat sebagai perantara untuk menyejahterakan rakyat. Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat untuk kepentingan pribadi tersebut harus segera diselidiki dan dihentikan, karena hal tersebut dapat merusak konsep demokrasi yang ada di Indonesia.

5. Pemimpin kharismatik adalah seorang pemimpin yang memancarkan aura wibawa yang mampu menarik perhatian bawahannya atau orang-orang yang dipimpinnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
Jika dalam mencapai tujuan tersebut rakyat yang menjadi tumbal, maka pemimpin Kharismatik tersebut merupakan pemimpin yang negatif dan harus segera diselidiki dan dihentikan, karena pemimpin yang seperti itu dapat merusak konsep HAM di Indonesia karena telah merenggut hak rakyat dalam mendapatkan tujuan yang awalnya untuk menyejahterakan rakyat.

Nama : Adelia Eka Pitaloka
Npm : 2113053102
Kelas : 2J
Prodi : PGSD

a. Pendapat saya mengenai artikel tersebut adalah sudah banyak masalah yang terjadi terkait dengan HAM seperti permasalah dalam proses keadilan HAM, meningkatnya kasus-kasus HAM yang tidak terselesaikan, serta pemerintah mengalami kegagalan untuk bisa membantu rakyat untuk mendapatkan keadilan. Maka dari seharusnya negara Indonesia mulai sadar dan juga mulai membenahi masalah-masalah tersebut. Masyarakat juga bisa ikut adil dalam mengawasi kebijakan dengan didasarkannya dengan ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki. Karena dengan ditegakannya HAM adalah bagian dari bentuk preventif terhadap banyaknya penyimpangan segala bentuk norma yang terjadi di dalam masyarakat seperti norma agama norma hukum, norma moral, dan norma sosial.
Hal positif yang saya peroleh dari artikel tersebut adalah sebagai bagian dari rakyat Indonesia bisa berperan aktif dalam mengawasi ataupun mengawal tindakan ataupun kasus HAM yang terjadi di Indonesia melalui media-media penyampaian pendapat yang tidak menyinggung pihak lain serta ikut mendukung negara dalam usaha menyelesaikan kasus HAM.

b. Pendapat saya mengenai demokrasi yang dapat diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia adalah hal yang bagus, karena sejatinya nilai adat istiadat itu merupakan bagian kepribadian atau jati diri bangsa. Dengan dijadikannya adat istiadat masyarakat Indonesia unuk demokrasi memperkuat satu kesatuan bangsa dikarena budaya Indonesia yang beragam yang bersumber dari berbagai macam daerah. Namun, belakangan ini demokrasi pancasila mulai terkikis oleh westernisasi. Generasi bangsa Indonesia banyak yang bersikap kebarat-baratan dan hanya sedikit kelompok masyarakat yang berpegang teguh pada budaya asli bangsa Indonesia. Maka dari itu diperlukannya mempertahankan dan mengembangkan kepribadian bangsa, maka budaya demokrasi tidak akan terkikis oleh pengaruh luar.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah dengan dianutnya prinsip demokrasi yang Berketuhanan yang Maha esa harus melakukan sistem serta perilaku pada hal menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat dengan asas, konsisten dengan nilai-nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dikarenakan Indonesia adalah negara yang beragama maka sudah sepatutnya demokrasi yang dianut berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa agar dalam menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa taat dengan hukum Tuhan agar terhindar dari masalah-masalah seperti korupsi, penyelewengan kekuasaan dan lain-lain.

c. Praktik demokrasi di Indonesia pada saat ini belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Karena di Indonesia masih banyak sekali permasalahan-permasalahan seperti korupsi , rakyat tidak ikut mengawasi jalannya sebuah pemerintahan , aksi suap menyuap pada kegiatan pemilu, serta tidal terdapatnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan dianutnya demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka perlu sesuai dengan jati diri atau budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia. Untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik dan lancar, demokrasi tersebut harus sesuai dan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimanapun Pancasila menjadi sumber hukum dari segala sumber hukum dari negara Indonesia.

d. Tentu hal tersebut merupakan tindakan yang salah. Walaupun Indonesia adalah negara demokrasi yang didasarkan oleh rakyat bukan berarti semua agenda politik yang ditetapkan dengan alasan kepentingan rakyat malah terjadi penyelewangan untuk kepentingan individu. Dengan maraknya pemegang kekuasaan yang berperilaku demikian karena kurangnya pengetahuan demokrasi yang didasarkan pancasila ataupun tidak ada kepeduliaan terhadap rakyat. Hal-hal seperti inilah yang menyebabkannya kemunduran bangsa dikarenakan pemerintahan hanya mementingkan kepentingan individu tanpa memikirkan nasib rakyat.

e. Adanya pihak-pihak yang melakukan penyelewangan dengan bisa disimpulkan pemimpin tersebut bukanlah pemimpin yang berintegritas karena seorang pemimpin yang berintegritas, tidak akan mudah terpengaruh terhadap godaan korupsi atau memperkaya diri dengan menyalah-gunakan wewenang dan kekuasaannya. Karena pemimpin yang amanah sadar betul ketika setiap kali melanggar prinsip moral, maka akan tercipta keretakan kecil akan merusak dasar integritasnya. Dan setiap kali seorang pemimpin mengkompromikan integritas, maka dipastikan akan merusak diri sendiri karena integritas itu sendiri tidak akan mengkhianati atau menempatkan dirinya dalam posisi yang membahayakan.

Nama : Raissa Lestari
Npm : 2113053237
Kelas : 2J PGSD

1. Hal yang bisa kita tarik adalah kegelisahan manusia mengenai kemerosotan ham di negara sendiri. Walaupun banyak keinginan terhadap keutuhan ham tapi kinerja ham dinilai buruk dalam menegakannya. Dan hal positifnya adalah pertemuan antara lembaga lembaga ham yang di harapkan bisa kembali menjadi tombak dalam penegakan ham Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.

Banyak manusia melek akan kepentingan ham, tetapi banyak juga hal yang rusak dari penegakannya. Jika kedua nya masih belum sejalan maka ham masih terus berada di ketertinggalan.

2. Jika demokrasi diambil dari adat istiadat yang berlaku dan ada dalam indonesia maka bisa jadi perpecahan juga timbul karena nya. karena tidak semua relevan dengan adat istiadat dan indonesia pun merupakan negara yang memiliki adat istiadat beraneka ragam, tidak bisa dijadikan landasan demokrasi ditengah keberagaman ini. Jika demokrasi berprinsip pada ketuhanan yang maha esa, secara tidak langsung maka mengikat semua perbedaan di nusantara dengan bersumber 1 yaitu ketuhanan maha esa dimana kembali dalam asas keyakinan masing masing dalam demokrasi


3. Menurut saya terus diupayakan supaya sesuai dengan asas hak asasi manusia dan UUD tetapi banyak juga masih ditemui belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan itu. Seperti marak nya pelanggaran atas kepentingan pribadi, penyalahgunaan kekuasaan,bahkan ham pun tidak dinilai dalam berdemokrasi yang kadang membuat kita takut sendiri dalam berdemokrasi di negara ini karena masih banyak hal yang belum dinilai serius dan di utamakan dalam demokrasi, dan masih banyak kasus mengikuti era demokrasi ditutup begitu saja dan tanpa kejelasan penyelesaiannya


4. Contoh penerapan penyalahgunaan yaitu seperti soal nomor 4, dimana suara rakyat harusnya diwakilkan untuk kepentingan rakyat tapi tatanan wakil rakyat malah tutup kuping dengan aspirasi masyarakat?

Contoh yang marak terjadi dalam dunia demokrasi sehingga banyak rakyat berseteru dengan wakil nya hanya karena merasa tidak didengarkan aspirasinya.
Hal ini bisa diatasi dengan ketegasan rakyat untuk tetap mempertahankan hak nya, dimana hal itu seharusnya menjadi bantuan dari wakil rakyat nya. Dan meminta keyakinan hukum bahwa hak rakyat sepenuhnya tetap dilindungi jika terjadi kasus seperti ini


5. pemimpin dengan ciri seperti ini terkadang ditunggangi kepentingan suatu organisasi atau kepala dalam masa jabatannya. Dan tidak lagi memikirkan kepentingan rakyat sesuai aturannya.

tipe kepemimpinan kharismatik ini akan berantakan atau berjalan tidak baik apabila pemimpinnya mempunyai rasa optimisme yang berlebihan, berperilaku impulsif, kurang sadar akan kesalahannya, dan tindakan-tindakan negatif lainnya.
Maka dari itu, hendaknya seorang pemimpin mengenal dirinya sendiri dan juga mengenal orang lain, serta membangun kebersamaan dengan meyebarkan kasih antara dirinya dengan orang lain

Nama : Alfina Damayanti
NPM : 2113053274
Kelas : 2J
Prodi : PGSD

A. Komnas HAM menyimpulkan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada 2019 belum mengalami kemajuan yang berarti.

Contohnya pada saat ini yang terkait situasi di Papua, terdapat dua kejahatan HAM yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM yaitu Kasus Wasior dan Wamena. Namun, hingga kini kasus tersebut berjalan di tempat tanpa kepastian penyelesaiannya.
Persoalan di Papua bukan sekadar sekelompok orang ingin merdeka, tapi anggota suatu bangsa diperlakukan berbeda karena gaya hidup,tradisi, serta warna kulit yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda. Rasisme sendiri dianggap tidak pernah menjadi masalah di Indonesia. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD) sejak tahun 1999, namun persoalan rasisme tetap disembunyikan.

Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif.

Hal positif yang dapat kita ambil dari artikel tersebut adalah kita mengetahui banyak tentang pelanggaran HAM di Indonesia yang masih belum terselesaikan dan dapat menjadikan pelajaran bagi kita semua untuk berperilaku baik dan saling memuliakan sesama manusia.

B. Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Pentingnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat mendukung terciptanya kehidupan bersama yang nyaman. Bangsa Indonesia telah mencoba menerapkan bermacam-macam demokrasi juga membuktikan pentingnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat. Masalah-masalah yang dihadapi dimusyawarahkan bersama. Keputusan-keputusan penting diambil melalui pembicaraan bersama. Kemungkinan terjadinya konflik antar warga masyarakat ditekan.

Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan begitu pemerintahan dapat berjalan dengan baik karena perilaku-perilaku manusianya terkontrol dengan aturan Tuhan nya dan tidak melakukan tindakan yang semena-mena.

C. Untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia tidak bisa mengabaikan penegakan Hak Asasi Manusia sebagai bagian yang inheren dalam proses demokrasi, karena penegakkan hak asasi manusia merupakan salah satu indikator tercipatanya negara yang demokratis. Dengan kata lain, jika dalam suatu negara belum mengapresiasi dan menegakkan hak-hak dasar manusia dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sesungguhnya negara tersebut masih berjalan pada demokrasi yang semu dan belum menapai demokrasi yang sebenarnya.

Indonesia mencatat kemajuan dalam kehidupan demokrasi di sepanjang 2021. Kemajuan itu ditunjukkan oleh kenaikan Indeks Demokrasi Indonesia dari 6,30 pada 2020 menjadi 6,71 pada 2021. Peningkatan itu membawa Indonesia kini bertengger pada peringkat 52 dunia, terkerek setinggi 12 anak tangga dibanding posisi ke-64 pada 2020. Penerapan demokrasi di Indoesai contohnya adalah dengan adanya unjuk rasa, pemilu secara berkala, kebebasan media memberitakan kebijakan pemerintah, adanya undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara, adanya wakil-wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat, adanya penyelesaian masalah secara musyawarah, dsb.
HAM di Indonesia perlu diupayakan agar kesadaran masyarakat akan HAM itu penting contohnya melakukan pendidikan dan penyuluhan tentang HAM.

D. karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat jika seringkali berbeda maka ada penyalahgunaan kekuasaan, dengan begitu pemerintah harus mewaspadai karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.

E. Tipe kepemimpinan kharismatik sangat baik apabila digunakan di dalam memimpin sebuah lembaga atau organisasi pada umumnya. Kharisma seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya sangat kuat. Para bawahan menjadi sangat giat dalam menyelesaikan sebuah misi setelah menerima pengaruh dari pemimpinnya yang kharismatik.

Hal-hal yang mempengaruhi proses pengaruh kharismatik seorang pemimpin adalah Personal Karakter, yaitu karakter dasar dari seorang pemimpin yang sangat menentukan apakah ia memiliki kharisma atau tidak terhadap bawahannya, dan Width and Depth Knowledge, yaitu keluasan dan kedalaman pengetahuan seorang pemimpin yang menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya.

Namun, tipe kepemimpinan kharismatik ini akan berantakan atau berjalan tidak baik apabila pemimpinnya mempunyai rasa optimisme yang berlebihan, berperilaku impulsif, kurang sadar akan kesalahannya, dan tindakan-tindakan negatif lainnya.
Maka dari itu, hendaknya seorang pemimpin mengenal dirinya sendiri dan juga mengenal orang lain, serta membangun kebersamaan dengan meyebarkan cinta kasih antara dirinya dengan orang lain.

Nama : Eliya Roissatul Khusnia
NPM : 2113053249
Kelas : 2J
Prodi : PGSD

1. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih sangat minim. Banyak sekali kasus-kasus HAM di Indonesia yang tidak terselesaikan akan tetapi pemerintah sudah berusaha untuk menyelesaikannya dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dibuat. Meskipun penegakan HAM di Indonesia masih minim namun, negara Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan HAM di Indonesia masih sering sekali terjadi, namun ditutupi oleh pemerintah dari media luar. Seperti halnya diskriminasi yang dialami oleh masyarakat papua. Diskriminasi yang dialami oleh masyarakat papua harus segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia agar mereka dapat hidup layak juga damai seperti warga negara Indonesia lainnya. Pemerintah Indonesia harus memperhatikan kesejahteraan di daerah lain selain ibu kota seperti papua yang dapat dikatakan sangat mengkhawatirkan karena minimnya fasilitas kehidupan dan lain sebagainya menjadikan mereka merasa dianak tirikan oleh negara Indonesia. warga papua juga termasuk kedlam warga negara Indonesia yang harus di lindungi serta di jamin Hak Asasi Manusianya oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat Indonesia harus merubah pemikirian mengenai warga papua agar mereka merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Hal positif yang saya dapatkan antara lain adanya usaha pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan HAM yang terjadi di Indonesia. serta, masih adanya diskriminasi yang terjadi di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia dibentuk dari beranekaragamnya adat istidat yang ada di Indonesia. keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus dilindungi dan bukan dihapuskan. oleh karena itu, pemerintah indonesia menciptkan demokrasi indonesia untuk menjaga adat dan istiadat yang beranekaragam di Indonesia yang menjadikan negara Indonesia berbeda dengan negara lainnya. Menurut saya prinsip demokrasi indonesia yang berketuhanan yang maha esa sangat cocok diterapkan di negara indonesia karena negara indonesia terdiri dari berbagai warga yang memiliki agama yang berbeda-beda sehingga dengan prinsip berketuhanan menjadikan indonesia tidak memihak kesalah satu agama saja dan membebaskan warga negaranya untuk beragama.
3. Menurut saya demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan pancasila dan UUD NRI 1945 akan tetapi masih saja ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan untuk merebut hak warga Indonesia lain yang mengakibatkan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih jauh dari kata sempurna atau tinggi. Hak asasi manusia di Indonesia masih belum diterapkan dengan sebaik-baiknya dibuktikan masih banyak sekali warga negara yang melanggar HAM dan penyelesaian permasalahan HAM belum merata masih memihak kepihak-pihak tertentu dan menyudutkan pihak-pihak bawah.
4. Tentunya sebagai warga negara saya sangat kecewa dan marah akrena tindakan yang dilakukan oleh anggota parlemen tersebut tercela bahkan tidak terpuji karena ia memanfaatkan suara rakyat untuk kepentingannya sendiri. Sedangkan tugas anggota parlemen kan untuk menyampaikan suara rakyat bukan menipudaya rakyat.
5. Menurut pendapat saya, apabila kondisi tersebut terjadi maka kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan agar tidak mudah terpecah belah sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum nakal yang ingin memecah belah warga negara Indonesia. pada era saat ini banyak sekali oknum oknum nakal yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan hoax tentang HaM supaya rakyat terpengaruh dan goyah terhadap kepercayaan pemerintah. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara indonesia harus memilah dan memilih berita yang ada di Internet jangan sampai kita tertipu terutama mengenai masalah HAM yang sangat sensitif. Sehingga sebelum kita menyebarkan berita HAM kita harus mencari tahu terlebih dahulu apakah berita tersebut benar ataupun tidak dari pihak yang jelas.

Nama : Early sevia putri
Npm : 2113053009
Kelas : 2J
Prodi : PGSD

1. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa reformasi kunci untuk memastikan HAM yang lebih baik. Misalnya Indonesia sudah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM International.

2. ~Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama
~Demokrasi harus bersifat kemanusiaan dengan cara adil dan beradab sesuai dengan sila kedua
~Demokrasi harus menyatukan setiap elemen-elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga
~Demikrasi harus dipimpin oleh hikmat serta bijaksana dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila
~Demokrasi harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima.

3. Demokrasi di Indonesia saat ini menurut saya belum terealisasikan dengan baik dan penerapannya belum sempurna dengan berpedoman pada Pancasila. Pemerintah perlu memberikan upaya dan solusi lebih baik atas terjadinya pelanggaran HAM yang ada.

4. Peran kita sebagai calon tenaga pendidik adalah benar benar menanamkan ke peserta didik bahwa kita harus mencintai negara kita sendiri, dan memberi wejangan agar kelak jika ada peserta didik yang menjadi bagian dari pemerintahan di Indonesia jangan lupakan bahwa fokus utama adalah demi rakyat bukan untuk diri sendiri.

5. Korupsi dan pelanggaran HAM ini adalah pelanggaran terhadap pemenuhan Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Pemenuhan atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, seharusnya digunakan untuk dilakukan dengan rasa tanggung jawab oleh negara.

Nama : Rista Nurcahyani
Npm : 2113053114
Kelas : 2J
Prodi : PGSD

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Menurut saya hal ini adalah hal positif yang membuktikan bahwa Indonesia masih terus berusaha memastikan penegakan HAM. Meskipun begitu, masyrakat masih terus menuntut perlindungan Ham karena masih banyaknya konflik-konflik yang terjadi dan terpampang nyata di Negara ini, hal ini perlu mendapatkan penanganan lebih serius mengenai penegakan HAM dan mewujudkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan Bhinneka Tunggal Ika.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Setiap bangsa memiliki kepribadian atau jati diri bangsa yang berbeda-beda. Namun saat ini budaya demokrasi pancasila mulai terkikis oleh westernisasi. Generasi bangsa Indonesia banyak yang bersikap kebarat-baratan dan hanya sedikit kelompok masyarakat yang berpegang teguh pada budaya asli bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia kini seakan-akan tidak mengenal dirinya sendiri sehingga budaya atau nilai-nilai yang tidak sesuai dengan karakter bangsa masuk dalam kehidupan. Nilai-nilai luhur bangsa yang telah tertanam sejak lama telah terabaikan, sistem demokrasi yang telah berkembang di Indonesia telah mengarah pada paham liberalisme. Padahal negara Indonesia menganut paham demokrasi pancasila yang berasaskan gotong-royong kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki peran yang penting. Pancasila akan menilai sesuatu yang dapat diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai pancasila. Dengan mempertahankan dan mengembangkan kepribadian bangsa, maka budaya demokrasi tidak akan terkikis oleh pengaruh luar.
agar budaya demokrasi pancasila tetap tertanam dalam kehidupan bangsa
Pertama, yaitu menjunjung tinggi persamaan budaya demokrasi yang mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki persamaan harkat dan martabat sebagai mahluk sosial. Kedua, membudayakan sikap adil dan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil berbagai keputusan. Keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ? menurut saya itu berarti bahwa seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga suatu sistem dapat berlangsung dengan baik dan terarah.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
ditulis dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup, kemerdekaan pikiran, tidak disiksa, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui dihadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Menurut saya praktek demokrasi di Indonesia terus mengalami kemajuan. Meskipun masih dapat kita lihat bahwa beberapa keputusan diambil tanpa melibatkan masyarakat, sehingga terjadi beberapa demo seperti yang beberapa waktu belakangan ini. Hal ini membuktikan bahwa tidak semua hal dilakukan dengan prinsip demokrasi, sehingga menurut saya kemajuan harus terus terjaid dan dilakukan guna mempertahankan Negara Indonesia yang demokratis dan bangsa yang nasionalis.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Jika sering kali berbeda, maka ada penyalahgunaan. Seharusnya bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat. hal inilah kenapa masyarakat harus tetap memperhatikan politik Negara yang dijalankan oleh para anggota parlemen agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan agenda politik yang berkaitan dengan rakyat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Menurut saya itu adalah suatu penyalahgunaan kekuasaan dan harus diberi sanksi yang tegas. Sayangnya, kekuasaan selalu menjadi tameng bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan tersebut. Hal ini perlu dipertanyakan tentang penegakan HAM yang selalu dijunjung tinggi di Negara Indonesia. Padahal sudah terdapat banyak sekali aturan jelas yang sudah tertulis dalam UUD 1945. Pemahaman dan penegakan hukum haruslah berdasarkan hal tersebut dan menindak tegas para penguasa yang menjadikan kekuasaan sebagai tameng serta memanfaatkan rakyat untuk kepentingannya sendiri. perlu kesadaran khusus bagi mereka bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat.

Nama : Try Wahyuning Utami
NPM : 2153053041
Kelas : 2J

A. Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua.

Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.

Terkait situasi di Papua, terdapat dua kejahatan HAM yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM yaitu Kasus Wasior dan Wamena. Persoalan di Papua bukan sekadar sekelompok orang ingin merdeka, tapi anggota suatu bangsa diperlakukan berbeda karena gaya hidup, tradisi, serta warna kulit yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif. Melihat hanya pada isu kemerdekaan kelompok dan ketakutan atas runtuhnya wilayah negara, tanpa melihat kewajiban negara atas HAM - yaitu kemerdekaan dari kemiskinan dan pembodohan - sama saja memastikan masalah yang sama sejak awal kemerdekaan terus ada.

Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.
Hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah masyarakat sipil itu berperan penting dan juga sebagai pilar dalam penegakan HAM. Pada artikel tersebut disebutkan bahwa pada tahun 2019 kinerja Indonesia terkait HAM masih tergolong buruk. Diluar itu Amnesty internasional mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia terus berusaha untuk memastikan perlindungan HAM. Kita sebagai warga negara juga harus bisa menghargai HAM dari orang lain yang ada disekitar kita, dengan begitu kita akan membantu pemerintah dalam menghindari ataupun menghadapi pelanggaran HAM yang masih sering terjadi hingga saat ini.

B. Demokrasi di Indonesia ini harus dikerjakan atau diterapkan sesuai dengan ideologi negara yaitu Pancasila, dimana nilai-nilai dari demokrasi ini tercantum dalam sila-sila Pancasila. Karena Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang menjadi landasan hukum negara Indonesia serta Pancasila menjadi identitas nasional negara Indonesia yang membedakan demokrasi Indonesia dengan demokrasi negara-negara lain.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dalan prinsip ini tentunya menekankan bahwa dalam pelaksanaan demokrasi ini baik pemerintah maupun rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi ini kelak bukan hanya bertanggung jawab kepada negara saja, tetapi juga akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukan kelak dihadapan Tuhan. Oleh karena itu dalam melaksanakan demokrasi pemerintah dan juga rakyat harus sama-sama sadar bahwa hukum itu bukan hanya ada hukum buatan manusia saja, tetapi ada hukum Tuhan yang sehingga kita harus diniatkan untuk mendapatkan rahmat dari Tuhan, dan bukan malah melakukan segala sesuatu perbuatan yang tidak terpuji seperti korupsi, menyuap dan hal buruk lainnya.

C. Menurut pendapat saya, untuk saat ini praktik demokrasi di Indonesia masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 karena masih maraknya aksi suap-menyuap uang untuk mendapatkan suara saat pemilu, korupsi, aksi intoleran, dan juga ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan secara terbuka. Sedangkan untuk perlindungan HAM di Indonesia saat ini mulai membaik namun tetap saja masih ada beberapa oknum yang masih kurang sadar tentang pentingnya menghargai HAM, ini yang menyebabkan masih tetap adanya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

D. Sikap saya mengenai kondisi tersebut, hal tersebut akan berdampak kurang baik bagi pemerintah maupun rakyat, jadi kita sebagai warga negara kita juga harus peduli dengan keadaan pemerintahan kita, kita harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan politik yang terjadi didalam pemerintahan. Hal yang semacam itu yang bisa menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat, kita perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan politik yang ada didalam pemerintahan negara kita ini

E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, disini sebagai seorang warga negara kita harus mulai sadar, peduli, dan sensitif mengenai kegiatan-kegiatan politik yang terjadi di pemerintahan negara Indonesia. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencapai tujuan yang tidak jelas dan bisa merugikan negara kita, kita harus bersama-sama mempertahankan hak dan juga melaksanakan kewajiban sebagai seorang rakyat. Pihak-pihak yang memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat ini tentu melanggar prinsip HAM yaitu tidak sesuai dengan prinsip HAM yang perpatokan pada sila-sila Pancasila, dan ini bisa merugikan berbagai pihak baik pemerintah maupun rakyat.

Nama : Al Alawiyah Nissya Wati
NPM : 2113053019
Kelas : 2J
Prodi : PGSD

1. Pada tahun 2019 penegakan HAM belum mengalami adanya kemajuan dan masih mencatat banyak permasalahan pemerintah mengenai pelanggaran serta adanya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama,diskriminasi gender,pelanggaran hak-hak perempuan,pemerintah gagal untuk menghadirkan keadilan.
Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan menegakkan supremasi hukum dan Reformasi sektor keamanan publik untuk memastikan HAM berjalan dengan baik.

2. Demokrasi diambil dari adanya nilai adat istiadat masyarakat Indonesia yang mengajarkan adanya persamaan antara makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan dalam keberagaman mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat,dan negara. Maka dari itu adanya keberagaman tradisi dan budaya yang ada pada bangsa Indonesia melambangkan adanya demokrasi untuk kehidupan bernegara cara agar mencapai kesatuan dan keutuhan bangsa yang tidak terpecah-belah dengan tidak menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi untuk mencapai kesatuan dalam negara Indonesia.

3. Menurut saya di Indonesia permasalahan mengenai kasus HAM dan rasisme masih kurang dianggap atau kurang diperhatikan di dalam Indonesia mengenai kemiskinan ketidak sejahteraan ekonomi kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan padahal prinsip HAM yaitu tidak ada seorang pun yang melanggar kemerdekaan dan kebebasan yang yang telah ditetapkan dan tidak adiknya melakukan diskriminasi antara satu dengan lainnya serta tidak adanya suap menyuap pada saat pemilu dilaksanakan namun faktanya yang berjalan pada saat ini adalah tidak sejalan dengan apa yang telah di ditata dalam peraturan di negara Indonesia.

4. Sikap saya mengenai kondisi ketika anggota parlemen yang mengatasnamakan soal rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan perbedaan kepentingan masyarakat tentu saja menurut saya ini sangat merugikan masyarakat dan seluruh paket Indonesia yang seharusnya mereka dalam memimpin rakyat dengan mensejahterakan rakyat namun kenyataannya mereka justru memanfaatkan jabatan yang ada mereka. Namun hal itu tidak Sebentar mata kita hanya diam saja tapi seharusnya jika sebagai warga negara yang baik mungkin bisa melupakan kepada pihak yang berwajib dan kepada pihak yang berwajib Mohon untuk kerjasamanya mengenai kasus tersebut agar dapat terselesaikan dengan secara baik dan menciptakan kesejahteraan rakyat yang aman dan sejahtera sehingga rakyat percaya terhadap pemimpinnya dan tidak kecewa atas kepemimpinannnya.

5. Menurut saya setiap manusia pasti memiliki dua sisi keinginan yaitu, keinginan untuk sisi baik dan keinginan untuk sisi buruk. Keinginan sisi huruk inilah yang akan terus memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran HAM, yang sangat sering terjadi dalam sistem pemerintahan yang berkuasa. Dalam kasus tersebut tentu saja melanggar hak asasi manusia yang berada pada pasal 1 No. 39 Tahun 1999. Tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan sengaja yang memanfaatkan loyalitas rakyat, tradisi, dan agama dsb sebagau alat untuk mencapai kemauan/keinginan mereka sendiri. Dan tentu saja hal tersebut dapat tergolong tindakan yang menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia.
Dengan kita menjunjung tinggi persatuan kesatuan maka hal tersebut kita tidak mudah untuk terpecah belah mengenai persoalan-persoalan yang mungkin itu itu tidak benar dan kita harus mencari terlebih dahulu hal tidak terpancing dan tidak menyebabkan permasalahan.

Nama : Titi Anisanturi
Npm : 2113053202
Kelas : 2J
Prodi : PGSD

1. Tahun 2019, penegakkan HAM di Indonesia masih terlihat suram. Hal ini terlihat dari banyaknya agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM mengalami kemunduran, dll. Namun di samping hal itu, ada beberapa perkembangan baik yang bisa menjadi harapan untuk kedepannya seperti Indonesia telah meratifikasi hampir seluruh perjanjian HAM Internasional. Hal positif yang saya dapatkan adalah bahwa Indonesia masih harus terus melakukan perbaikan mutu dalam penanganan kasus HAM yang ada di Indonesia.

2. Menurut saya, malah bagus jika bangsa Indonesia berdemokrasu menggunakan nilai yang diambil dari nilai adat istiadat masyarakat Indonesia. Karena nilai adat istiadat merupakan bagian dari jati diri/kepribadian bangsa Indonesia yang mana nilai tersebut sudah terkandung dalam pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Dan menurut saya, prinsip berdemokrasi Indonesia yang ber-keTuhanan Yang Maha Esa bermakna bahwa sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus sesuai dengan nilai dan kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Praktik demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai pancasila. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya kasus pelanggaran yang dilakukan seperti aksi suap menyuap uang untuk mendapatkan suara saat pemilu, aksi intoleran, dll.

4. Sikap saya adalah dengan tidak membenarkan hal tersebut karena yang namanya anggota parlementer itu dipilih untuk menampung serta menyalurkan aspirasi/suara rakyat dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga, jika hal itu malah menjadi kesemoatan bagi mereka untuk sewenang-wenang maka diperlukan adanya perbaikan sistem.

5. Menurut saya, pihak-pihak tersebut sangat jahat karena telah menggunakan kekuasaannya untuk hal-hal yang tidak baik bagi kepentingan bersama. Dan hubungannya dengan HAM pada era demokrasi saat ini ialah adanya aksi suap-menyuap untuk membeli suara rakyat demi kepentingan pribadi yang mana seharusnya dalam pemilu, warga berhak memilih calon pemimpin sesuai hati nurani tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun.

Nama : Silvy Rahmawati
Npm : 2113053107

Komnas HAM menyimpulkan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada 2019 belum mengalami kemajuan yang berarti. Berbagai komitmen dan agenda perbaikan kondisi HAM yang dimandatkan Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) belum menunjukkan pencapaian yang signifikan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam Webinar “Masa Depan HAM dan Demokrasi di Era Normal Baru (Perspektif Nasional, Regional dan Internasional)”, Kamis (09/07/2020). Dalam diskusi yang digagas oleh Human Rights Working Group (HRWG) tersebut, Beka menyampaikan banyak faktor yang menjadi pendorong persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

“Banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial; eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia; lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM; serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia.

NAMA : CINDY DIAN LESTARI
NPM : 2113053042
KELAS : 2J
PRODI : PGSD

ANALISIS KASUS

Tepat pada peringatan hari hak asasi manusia sedunia pada tanggal 10 Desember beberapa lembaga mengatakan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih tergolong buruk. Pemerintah haruslah mengerucut Dalam menangani permasalahan ini khususnya pada pelanggaran HAM sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pada penanganan HAM di Indonesia sangatlah tidak ada pembelaan terhadap penyerangan HAM hal ini terjadi karena tidak ada proses keadilan dan akuntilasi atas pelanggaran HAM kedua menguasai pembatasan kebebasan berekspresi dan praktik kebijakan ketiga adanya diskriminasi berbasis gender dan yang keempat adanya kegagalan pemerintah dalam menghadiri keadilan pengungkapan kebenaran dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM. Seperti pada provinsi Papua yang mengalami diskriminasi serta rasis, persoalan di Papua bukan sekedar mereka yang ingin merdeka tetapi anggota suatu bangsa mereka memerlukan gaya hidup tradisi serta warna kulit sehingga banyak dari luar provinsi Papua yang mendeskriminasikan mereka.
Namun pada masalah ini Pemerintah tidak menggubris, Padahal banyak permasalahan di negeri ini tentang HAM mengenai rasisme dengan itu kemerdekaan Indonesia berada pada ketakutan atas runtuhnya tanpa melihat kewajiban negara atas HAM yaitu dengan adanya kemiskinan pembodohan an hingga merdeka ini sama seperti waktu penjajahan masyarakat juga dalam penegakan hukum juga sangat peran penting salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi serta kritis dalam kebijakan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.

SOAL ANALISIS

A. Dalam hal ini Indonesia menerapkan pergerakan hukuman namun HAM Indonesia tidak sepenuhnya berjalan masih banyak kejadian seperti diskriminasi sewenang-wenang terhadap perempuan serta rasisme khususnya pada bidang masalah rasisme hal ini masih saja tidak digubris oleh negara dan masih dianggap hal sepele Namun nyatanya hal ini meresahkan penduduk. Peristiwa ini terjadi khususnya dalam penanganan masalah apabila Indonesia mengadakan rekonsiliasi dalam keamanan konflik maupun penanganan konflik tetapi tidak adanya pengungkapan kebenaran maka dalam penegakan HAM ini hanyalah peraturan yang sia-sia saja dan hanya peraturan tertulis saja tidak ada penerapannya.
Hal positif yang dapat diambil yaitu Indonesia masih dengan baik melakukan atau mereformasikan penegakan supremasi hukum dan mereformasikan sektor keamanan publik meski dalam adanya penegakan ini belum kunjung berhasil dalam pelaksanaan mengadili penjahat HAM.

B. Demokrasi jika diambil dari nilai adat istiadat budaya merupakan suatu sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena negara kita pula menganut Dasar negara Pancasila, maka Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri dijadikan sumber adat istiadat Indonesia yang beragam. Dengan beragam adat istiadat Indonesia mengandung cita-cita dan pedoman dasar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Demokrasi yang berlaku di Indonesia memiliki sifat kolektif ini yang telah menyatu atau membaur dalam pergaulan hidup rakyat Indonesia, sehingga tidak bisa dihilangkan sampai kapan pun. Dalam menjalankan suatu negara yang demokrasi, maka perlu sesuai dengan jati diri atau budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik dan lancar, demokrasi yang telah dibuat dasar budaya tersebut harus sesuai dan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila pula. Bagaimanapun Pancasila menjadi sumber hukum dari segala sumber hukum dari negara Indonesia.
Menurut saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa yaitu termasuk dengan dasar negara Pancasila hal ini terjadi karena Indonesia memiliki ragam budaya yang banyak sehingga dijadikanlah ketuhanan yang maha esa yaitu Tuhan hanya satu dan dengan pedoman Pancasila seperti ini maka adanya rasa toleransi sesama agama hal ini menjadikan Indonesia bersatu kesatuan tanpa melihat latar belakang mereka secara tidak langsung pula ini menerapkan hak asasi manusia dalam berpendapat memilih serta berekspresi.

C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini sangatlah sesuai secara Pancasila dan undang-undang negara republik Indonesia 1945 baik itu secara penulisan ataupun reformasi namun sangat disayangkan masih saja ada oknum-oknum yang tidak menerapkan demokrasi ini masih saja ada pelanggaran HAM, seperti penyiksaan anak rasisme serta diskriminasi, Indonesia masih saja belum tuntas untuk menerapkan atau mengadakan penyelesaian masalah HAM yang terjadi.

D. Pendapat saya atas anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, hal ini negara harus mengeluarkan atau menerapkan secara lebih tegas agar tidak ada oknum-oknum parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tanpa adanya kepentingan untuk rakyat, dan juga untuk setiap agenda politik pemerintah harus melaksanakan pemeriksaan, agar dampak dari semua yang dilakukan oleh parlemen ini tidak terjadi pada masyarakat. Karena pada utamanya suatu negeri harus menjunjung tinggi suatu hak asasi manusia yaitu hak masyarakat yang mendapatkan pelayanan serta keamanan untuk kehidupan bersama.

E. Menurut pendapat saya, Sumber sebenarnya yaitu pada ideologinya, demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Nilai-nilai dari setiap sila pada Pancasila sesuai dengan ajaran demokrasi, bukan ajaran sewenang-wenang. Oleh karena itu, atas penguasa yang berkedok mengatas namakan masyarakat tidak seharusnya melakukan konsep ini. Karena peraturan Nilai-nilai luhur yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern.
Nilai-nilai yang demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila, yaitu kedaulatan rakyat, republik, negara berdasarkan hukum, prinsip ketuhanan, prinsip musyawarah, dan masih banyak lagi.
Hal ini juga berhubungan dengan konsepsi hak asasi manusia pada demokrasi saat ini apabila penguasa yang berkedok mengatasnamakan menjadikan tumbal masyarakat atas pergerakan untuk dirinya sendiri maka hal ini tidak menerapkan hak asasi manusia khususnya hak masyarakat yang mendapatkan pelayanan yang seharusnya ia miliki, dengan terus menerus adanya konflik ini maka dengan jelas Negara tidak akan pernah maju dalam kehidupan persatuan, maupun ekonomi mereka.


Terimakasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

NAMA: RIZKA MARANTIKA
NPM 2113053053
KELAS: 2J
PRODI: PGSD


1. Artikel tersebut menjelaskan bahwa beberapa lembaga mencatat bahwa penerapan hak asasi manusia pada tahun 2019 masih dalam keadaan yang buruk. Karena masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah terutama dalam menerapkan hukuman bagi pelanggaran hukum. Serta hal positif yang dapat kita ambil dari artikel pentingnya memahami hak asasi manusia di semua lapisan masyarakat, dimana dengan pemahaman ini kita menumbuhkan rasa saling menghormati dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap orang yang tidak memiliki pekerjaan, karena pada dasarnya kita tahu bahwa setiap orang memiliki HAM yang harus kita hormati.

2. Menurut saya jika demokrasi indonesia diambil dari adat istiadat yang berlaku serta ada dalam indonesia maka hal ini akan menjadi perpecahan yang timbul karena adanya demokrasi tadi. Hal ini dikarenakan tidak semua relevan dengan adat istiadat dan indonesia pun merupakan negara yang memiliki adat istiadat beraneka ragam, dan kita tidak bisa dijadikan landasan demokrasi ditengah keberagaman ini dan jika demokrasi berprinsip pada ketuhanan yang maha esa, secara tidak langsung maka mengikat semua perbedaan di nusantara dengan bersumber pada ketuhanan maha esa dimana kembali dalam asas keyakinan masing masing dalam demokrasi yang tertera.

3. Praktik demokrasi indonesia saat ini dalam kebudayaan negara demokrasi terdapat hak kebebasan berpendapat dan beropini. Karena hal ini maka negara harus memberikan jaminan berupa payung hukum dan perlindungan ham untuk memastikan demokrasi atau kebebasan berpendapat itu berjalan semestinya dan tetap pada jalan yang benar. Antara Hak Asasi Manusia dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter dan tidak demokratis, sedangkan sebaliknya negara yang demokratis pastilah menjamin eksistensi HAM. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila menghormati dan melindungi HAM.

4. Pendapat saya atas anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, hal ini negara harus mengeluarkan atau menerapkan secara lebih tegas agar tidak ada oknum-oknum parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tanpa adanya kepentingan untuk rakyat, dan juga untuk setiap agenda politik pemerintah harus melaksanakan pemeriksaan, agar dampak dari semua yang dilakukan oleh parlemen ini tidak terjadi pada masyarakat. Karena pada utamanya suatu negeri harus menjunjung tinggi suatu hak asasi manusia yaitu hak masyarakat yang mendapatkan pelayanan serta keamanan untuk kehidupan bersama agar terciptanya suasana yang damai.

5. Menurut pendapat saya tentang hal tersebut yaitu jika di Indonesia harus ada satu lembaga yang benar benar pro rakyat dan bangsa Indonesia. Maka tidak boleh terkontaminasi dengan pihak pihak yang ingin memecah belah indonesia hanya demi kepentingannya sendiri. Maka dari itu, hendaknya seorang pemimpin mengenal dirinya sendiri dan juga mengenal orang lain, serta membangun kebersamaan dengan meyebarkan kasih antara dirinya dengan orang lain dan tetap berlandasakan sesuai aturan negara terutama pancasila agar hak asasi manusia tetap terjaga dan tidak sembarang hilang oleh oknum tidak bertanggung jawab. Namun masalah seperti sudah menjadi tradisi jadi lebih ke kesadaran masing masing pihak yang memiliki kekuatan super tersebut. Hak asasi memang harus diperjuangkan karena jika HAM sudah dijalankan dengan benar maka hal seperti itu kemungkinan kecil akan terjadi dan rakyat akan hidup dengan damai.

Nama : Icha Puspita
Npm : 2153053010
Kelas : 2J
Prodi : PGSD

" Analisis Kasus "

AWAN GELAP UNTUK HAM INDONESIA

Rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran akan sia-sia dan justru membuat pelanggaran HAM baru dengan membuka jalur impunitas tanpa pengakuan atas terjadinya kejahatan.
Terkait situasi di Papua, terdapat dua kejahatan HAM yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM yaitu Kasus Wasior dan Wamena. Namun, hingga kini kasus tersebut berjalan di tempat tanpa kepastian penyelesaiannya.
Persoalan di Papua bukan sekadar sekelompok orang ingin merdeka, tapi anggota suatu bangsa diperlakukan berbeda karena gaya hidup, tradisi, serta warna kulit yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda.
Rasisme sendiri dianggap tidak pernah menjadi masalah di Indonesia. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD) sejak tahun 1999, namun persoalan rasisme tetap disembunyikan.

Analisis Soal!

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
- Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, lembaga yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM adalah kepolisian. Namun, jumlah aduan terkait kepolisian dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Komnas HAM juga memberikan perhatian khusus untuk isu-isu yang dianggap penting bagi masa depan demokrasi dan hak asasi manusia seperti penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, konflik agraria, intoleransi.
- Hal positif
Menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh setiap 10 Desember, beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk.

Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa
Artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demokrasi dengan kecerdasan
Artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1945 bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata.
Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional.

Demokrasi yang berkedaulatan rakyat
Artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyat memiliki atau memegang kedaulatan.

Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat dipercayakan pada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR atau DPD) dan DPRD.

Demokrasi dengan rule of law
Demokrasi dengan aturan hukum mempunyai empat makna penting, yaitu:
Kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan atau demokrasi manipulatif.
Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (legal justice) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura.
Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (legal security) bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki.
Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (legal interest) seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan dan kerusakan.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
- Dalam konteks Indonesia, gelombang demokratisasi ini menemui momentumnya ketika terjadi gelombang reformasi dan diakhiri dengan “lengsernya” Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto tersebut, secara bersamaan telah mengantarkan bangsa Indonesia untuk mulai “menapaki” kehidupan berbangsa yang lebih mengedepankan kebebasan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dengan kata lain, peralihan kepemimpinan dari kekuasaan yang otoriter dan despotis meniscayakan munculnya model kepemimpinan yang mengedepankan kebebasan yang bertanggung jawab serta penghargaan terhadap adanya hak-hak dasar manusia, yang diwujudkan melalui model kepemimpinan yang demokratis.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
- Dengan demikian, pasrtisipasi memiliki peranan yang penting, baik bagi setiap individu untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah agar terhindar dari tindakan penyelewenangan yang dapat merugikan masyarakat, maupun bagi pemerintahan untuk mengukur tinggi atau rendahnya sistem demokrasi di suatu negara.

Dalam pelaksanaannya, menurut Jamaluddin, partisipasi memiliki beberapa jenis dan pola, antara lain: 1) Otonom, yaitu partisipasi yang dilakukan secara sadar dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah, 2) Konvensional, parstisipasi yang dilakukan secara langsung seperti pemilu, pilkada, dll, 3) Non-konvensional, partisipasi yang dilakukan seperti petisi, demokrasi, dan refOrmasi, 4) Digerakkan, partisipasi yang dilakukan atau digerakkan dalam suatu lembaga yang menggerakkan, salah satunya partai politik (parpol) yang dijadikan lembaga utama dan lembaga sentral untuk mengorganisir warga negara untuk berpartisipasi.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
- karena mereka punya tujuan punya politik Untuk menguasai negeri ini dengan mengandalkan sosok yang dianggap tokoh besar itulah senjata mereka.

Nama: Putri Jihanisah
NPM: 2153053036

1. Tahun 2019 dikatakan sebagai tahun yang kelam, banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal positif yang saya dapat yaitu, HAM sangat penting untuk kepentingan di Indonesia.

2. Demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Nilai-nilai dari setiap sila pada Pancasila sesuai dengan ajaran demokrasi, bukan ajaran sewenang-wenang. Oleh karena itu,Pancasila sangat cocok untuk menjadi dasar dan mendukung demokrasi diIndonesia. Nilai-nilai luhur yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern. Nilai-nilai yang demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila, yaitu kedaulatan rakyat, republik, negara berdasarkan hukum, prinsip ketuhanan, prinsip musyawarah, dan masih banyak lagi. Negara Indonesia memiliki berbagai suku, ras, agama dan budaya maka dibutuhkan Pancasila sebagai alat untuk mempersatukan bangsa dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Demokrasi di Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan ke bawah yaitu rakyat dan keatas yaitu Tuhan.

3. Dalam kebudayaan negara demokrasi terdapat hak kebebasan berpendapat dan beropini. Maka negara harus memberikan jaminan berupa payung hukum dan perlindungan ham untuk memastikan demokrasi atau kebebasan berpendapat itu berjalan semestinya dan tetap pda koridor yg bnr. Antara Hak Asasi Manusia dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter ( tidak demokratis ), namun sebaliknya negara yang demokratis pastilah menjamin eksistensi HAM. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila menghormati dan melindungi HAM.

sekian banyak berita yang ada, yang baru terjadi adalah demokrasi antara mahasiswa atau warga dan DPR. yang dimna dpr mengubah semena mena isi dari Undang-Undang 1945. Yang menyangkut pautkan HAM atau Hak Asasi Manusia.

4. karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Jika sering kali berbeda, maka ada penyalahgunaan. Seharusnya bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.

5. karena mereka punya tujuan, yaitu punya politik untk menguasai negeri ini. Dengan mengandalkan sosok yg dianggap tokoh besar itulah senjata mereka.

Nama : Balqis Putri Rosyada
NPM : 2113053091
Kelas : 2J

1. Tanggaapan mengenai Tahun 2019 merupakan tahun yang kelam bagi penegakan HAM karena tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas bagi pelanggar HAM, kuatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi berbasis gender yang mengakar belum lagi pelanggaran hak-hak perempuan, pemerintah juga gagal dalam menghadirkan keadilan, penjatuhan hukuman juga masih berlanjut.Hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah bahwa manusia harus semakin sadar akan pentingnya HAM di Indonesia demi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang sejahtera.

2.Demokrasi sesuai dengan masyarakat Indonesia yang membiasakan dirinya melalui musyarawah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentunya dapat kita lestarikan dan terapkan hingga sekarang.Indonesia memiliki beragam budaya tentu saja hal itu membuat indonesia menjadi negara demokrasi dengan keanekaragaman yang banyak sekali macamnya. Oleh karena nya dengan adanya demokrasi dalam kehidupan bernegara maka nilai nilai budaya jangan sampai memecah demokrasi itu tadi.
Menurut saya prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa sangat menuntut pada nilai religius. Karena kita disadarkan bahwa walaupun kita berbeda saat menjalani demokrasi namun kita harus ingat bahwa kita ber demokrasi berlandaskan kepercayaan kita masingmasing dan tuhan itu cuma satu. Jadi kembali lagi kepada keputusan tuhan yang maha esa.

3. menurut saya demokrasi indonesia belum terealisasikan dengan baik dan penerapannya belum sempurna dengan berpedoman pada Pancasila. Pemerintah perlu memberikan upaya dan solusi lebih baik atas terjadinya pelanggaran HAM yang ada.Masih banyaknya diskriminasi yang mengatasnamakan demokrasi, dan banyaknya pelanggar HAM yang tidak diadili dengan optimal juga merupakan cerminan bahwa nilai pancasila dalam demokrasi masih belum sepenuhnya diaplikasikan.

4. Menurut pendapat saya, tindakan anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri harus segera dihentikan dan ditindak lanjuti karena melanggar konsep demokrasi di indonesia. Hal seperti itu sudah lumrah dilakukan oleh pihak pihak yang tega mengaku sebagai pembela rakyat namun malah menindas rakyat dengan cara mengatasnamakan rakyat demi kepentingan pribadi mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia wakil rakyat tidak semestinya bertindak sebagai wakil dari rakyat yang mensejahterakan rakyat.

5.Korupsi dan pelanggaran HAM ini adalah pelanggaran terhadap pemenuhan Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya.Pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang tega menjadikan rakyat tumbal untuk tujuan yang tidak jelas. Pendapat saya adalah mereka sangat jahat karen selalu berdalih atas kepentingan rakyat yang padahal untuk kepentingan mereka sendiri perlu kesadaran khusus bagi mereka bahwa rakyat lah yang memegang kedaulatan tertinggi

Nama : Isnawati
Npm : 2113053128
Kelas : 2J
Prodi : PGSD

A. Artikel tersebut membahas bagaimana HAM di Indonesia. Bahwa penegakan HAM di Indonesia itu masih belum mengalami kemajuan. Karena masih banyak sekali HAM yang dilanggar. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut yaitu kita diajarkan untuk sadar akan pentingnya HAM di Indonesia, demi terciptanya kedamaian.

B. Demokrasi berasal juga dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia karena budaya demokrasi mengajarkan bahwa setiap manusia mempunyai persamaan harkat dan martabat sebagai makhluk sosial. Selain itu juga demokrasi lahir dari nilai-nilai Pancasila.

C. Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai Pancasila, UUD 1945, dan HAM. Seperti yang kita lihat masih banyak sekali
calon pemimpin yang melakukan suap-menyuap uang untuk mendapatkan suara dalam pemilu.

D. Menurut saya, tindakan anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri harus benar-benar segera dihentikan dan ditindak lanjuti karena itu melanggar konsep demokrasi di indonesia. Saya sangat kecewa sekali dengan tindakan yang dilakukan anggota perlamen tersebut, sebagai anggota perlamen seharusnya sikap mereka tidak seperti itu.

E. Saya sangat kecewa dan juga kesal terhadap pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang tega menjadikan rakyat tumbal untuk tujuan yang tidak jelas. Karena kasus tersebut tentu saja melanggar HAM di Indonesia. Menurut saya sesuatu yang melanggar HAM harus segera ditindaklanjuti agar tatanan hidup negara dan bangsa ini dapat berjalan dengan baik.

Nama: Ardian Tri Fanandi
NPM: 2113053296
Kelas: 2J

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada 2019 belum mengalami kemajuan yang berarti. Komnas HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).
Bahkan bisa dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Hal positif nya yaitu, Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.


B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Indonesia memiliki beragam budaya dan tradisi, tentunya hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi dengan keberagamannya. Oleh karena itu, keragaman budaya dan tradisi dengan adanya demokrasi dalam kehidupan bernegara tidak dapat menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi.

prinsip demokrasi berketuhanan Yang Maha Esa karena semua agama di Indonesia dapat bersatu dan menjadi warga negara Indonesia berkat dasar negara yaitu Pancasila, oleh karena itu demokrasi di sini harus sesuai dengan ajaran agama yang diharapkan menciptakan kehidupan yang damai dan penuh cinta.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Praktik demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai Pancasila, karena masih banyak pelanggaran hukum yang terjadi seperti Demokrasi yang berkembang di Indonesia selama ini dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bangsa dan negara, kasus korupsi yang tidak pernah ada habisnya, dll.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Partisipasi tersebut memiliki peran penting, baik bagi setiap individu untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan, agar tidak terpecah belah karena persoalan yang belum tentu benar. Saat ini banyak isu yang membuat HAM terancam karena salah paham, masyarakat harus bersatu melawannya.

Nama: Alan Budi Kusuma
Npm: 2113053206
Kelas :2J
Prodi : Pgsd

1. Isi pasal menjelaskan bahwa beberapa instansi telah menetapkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia pada tahun 2019 masih belum memadai. Masih banyak yang harus dilakukan pemerintah, terutama dalam menerapkan sanksi bagi pelanggaran hukum. Sungguh menyedihkan bahwa demokrasi saat ini didorong kembali oleh politik otoriter. Namun, ada beberapa perkembangan baik di baliknya yang dapat dijadikan sebagai prospek untuk pengembangan di masa depan.
2. Menurut saya, demokrasi Indonesia dapat dilihat dari nilai-nilai keberadaan dan budaya Indonesia yang bersih dan kaya. Tentu saja, Indonesia memiliki budaya yang berbeda, dan Indonesia telah menjadi negara demokrasi dengan keragaman yang berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya demokrasi dalam kehidupan berbangsa, seharusnya nilai-nilai budaya tidak semakin cepat memecah belah demokrasi. Menurut saya, prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa, sangat menuntut nilai-nilai agama. Karena kita disadarkan bahwa walaupun kita berbeda saat menjalani demokrasi namun kita ingat bahwa kita berlandaskan kepercayaan kita masingmasing dan tuhan hanya satu. Jadi kembali lagi kepada keputusan tuhan yang maha esa.

3. Ketika diskriminasi rasial itu sendiri belum dianggap sebagai masalah di Indonesia, seperti dalam kasus hak asasi manusia. Masalah ekonomi, akses, kesenjangan kesehatan dan pendidikan telah diselesaikan dengan masalah pemekaran daerah dan kemandirian. Hal ini membuat prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi sangat jelas. Artinya, tidak ada kebebasan atau kebebasan seseorang yang dilanggar atau didiskriminasi. Hal lain yang telah terbukti adalah maraknya perilaku suap, perilaku intoleran, dan ketidakberdayaan para pemantau pemerintah untuk menyuap uang demi mendapatkan suara.

4.Di atas, praktik demokrasi Indonesia tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, rakyat bersuara tetapi menjalankan agenda politiknya sendiri, yang berbeda dengan kepentingan riil masyarakat pada tahun 1945. Bukti bahwa UUD Tahun 1945 adalah yang pertama menegaskan apa mereka benar-benar melakukannya, lalu untuk mengetahui apa motif mereka dengan menjalankan agenda politik, dan jika ternyata, kami mengangkatnya di media sosial yang dapat diminta bersama untuk keuntungan pribadi dan akuntabilitas. Karena tidak pantas PNS bertindak untuk rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi.

5. Orang yang memiliki kekuatan kharismatik dan rela mengorbankan orang untuk tujuan yang tidak jelas. Menurut saya mereka sangat jahat karena selalu meminta maaf untuk kemaslahatan rakyat, tetapi mereka untuk kepentingan mereka sendiri, misalnya koruptor yang menghabiskan uang hingga puluhan miliar orang, mereka adalah mereka. hak ditolak. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara memang bersih dan bebas dari korupsi, tetapi pegawai negeri sipil dan pihak lain yang dapat merusak kehidupan bernegara dan rakyatnya serta membahayakan budaya bangsa itu sendiri, antara kolusi dan nepotisme juga berlaku. Pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya harus dimanfaatkan untuk rasa tanggung jawab nasional. Tetapi ketika uang yang seharusnya memperkaya orang justru menjadi busuk, itu menyebabkan banyak penderitaan di antara orang-orang kecil.