PSPE_EKONOMI PUBLIK_KELAS C_GANJIL 2026/2027

Nama: Lusi Yana Agustina
Npm: 2313031069

Menurut saya, pemerintah tetap diperlukan dalam perekonomian karena mekanisme pasar tidak selalu mampu mengatasi semua masalah ekonomi. Pemerintah berperan untuk menjaga kestabilan ekonomi, mengurangi ketimpangan, serta melindungi masyarakat ketika terjadi kegagalan pasar.

Contoh kebijakan: Subsidi BBM

1. Masalah ekonomi yang ingin diatasi
Kebijakan subsidi BBM bertujuan membantu masyarakat agar tetap mampu membeli BBM ketika harga minyak dan biaya energi meningkat. Kenaikan harga BBM juga dapat menyebabkan biaya transportasi dan harga barang lainnya ikut naik.

2. Mengapa pemerintah perlu melakukan intervensi?
Pemerintah perlu ikut campur karena jika harga BBM sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar, kenaikan harga dapat semakin membebani masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah.

3. Bentuk intervensi yang digunakan
Pemerintah memberikan subsidi dengan menanggung sebagian biaya BBM, sehingga harga yang dibayar masyarakat menjadi lebih rendah dan lebih terjangkau.

4. Apakah sudah efektif dan adil?
Menurut saya, kebijakan ini cukup efektif untuk membantu masyarakat dalam jangka pendek, terutama ketika harga energi naik. Namun, dari sisi keadilan masih perlu diperbaiki karena subsidi yang diberikan secara luas juga dapat dinikmati oleh masyarakat yang sebenarnya mampu. Menurut saya, subsidi akan lebih adil jika diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Nama: Wina Nadia M
NPM :2313031070
Berdasarkan pemahaman saya pemerintah tetap diperlukan dalam perekonomian karena mekanisme pasar tidak selalu mampu menyelesaikan seluruh masalah ekonomi. Permintaan dan penawaran memang dapat menentukan harga serta jumlah barang, tetapi pasar dapat mengalami kegagalan. Contohnya adalah ketimpangan pendapatan, monopoli, pengangguran, inflasi, dan penyediaan barang publik. Pemerintah berperan menjaga kestabilan ekonomi, melindungi masyarakat, serta memastikan kegiatan ekonomi berjalan secara adil dan teratur.
1. Masalah ekonomi yang ingin diatasi
Kebijakan PKH bertujuan mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Sebagian masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut dapat membuat keluarga miskin sulit meningkatkan taraf hidupnya.
2. Mengapa pemerintah perlu melakukan intervensi
Pemerintah perlu melakukan intervensi karena mekanisme pasar tidak dapat menjamin seluruh masyarakat memiliki akses yang sama terhadap kebutuhan dasar. Keluarga berpendapatan rendah memiliki keterbatasan dalam memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan. Bantuan pemerintah diperlukan agar masyarakat miskin tetap dapat memenuhi kebutuhan penting dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonominya.
3. Bentuk intervensi yang digunakan
Bentuk intervensi yang digunakan adalah pemberian bantuan sosial bersyarat melalui PKH. Bantuan diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria tertentu. Penerima bantuan didorong untuk memanfaatkan layanan pendidikan dan kesehatan, sehingga bantuan tidak hanya membantu kebutuhan saat ini, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4. Apakah kebijakan tersebut sudah efektif dan adil?
Menurut saya, PKH cukup efektif karena dapat membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran. Kebijakan ini juga cukup adil karena bantuan ditujukan kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan. Pelaksanaannya tetap perlu diperbaiki melalui pendataan penerima yang lebih akurat dan pengawasan yang ketat. Bantuan yang tepat sasaran akan membuat manfaat PKH lebih merata dan mengurangi kemungkinan bantuan diterima oleh masyarakat yang tidak memenuhi kriteria.

Feby Yolanda S
2313031068

Sebagai mahasiswa yang mempelajari ilmu ekonomi, saya sering merenungkan pertanyaan mendasar ini. Jika mekanisme pasar, dengan "tangan tak terlihat" milik Adam Smith, dikonstruksi sebagai instrumen paling efisien dalam mengalokasikan sumber daya melalui interaksi permintaan dan penawaran, mengapa pemerintah masih perlu hadir? Pertanyaan ini bukan sekadar perdebatan teoretis antara paham klasik dan Keynesian. Pertanyaan ini adalah refleksi atas realitas empiris yang saya saksikan sehari-hari di Indonesia.

Mekanisme pasar memang memiliki keunggulan dalam efisiensi alokatif. Harga berfungsi sebagai sinyal yang mengarahkan produsen dan konsumen menuju keseimbangan. Namun, saya berargumen bahwa pasar bukanlah entitas yang sempurna. Pasar memiliki "titik buta" yang dalam literatur ekonomi dikenal sebagai kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah kondisi ketika mekanisme harga tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien maupun adil. Di sinilah letak urgensi kehadiran pemerintah. Pemerintah hadir bukan sebagai pengganti pasar, melainkan sebagai korektor dan komplemen yang memastikan pasar bekerja dalam koridor keadilan dan keberlanjutan.

Kegagalan pasar yang paling relevan dengan konteks Indonesia setidaknya mencakup empat hal. Pertama, eksternalitas, yaitu dampak aktivitas ekonomi terhadap pihak ketiga yang tidak tertransaksikan. Kedua, barang publik, yang konsumsinya tidak dapat dikecualikan dan tidak bersaing. Ketiga, asimetri informasi, yaitu ketimpangan akses informasi antar pelaku ekonomi. Keempat, monopoli, yaitu kekuasaan pasar yang disalahgunakan. Keempat hal ini menjadi justifikasi teoretis sekaligus praktis bagi intervensi negara.
memahami bagaimana pemerintah hadir mengatasi kegagalan pasar, saya akan mengangkat satu kebijakan yang menurut saya sangat representatif, yaitu kebijakan subsidi pupuk, khususnya melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Subsidi serta kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.
contoh kebijakan pmerintahnya
1. Masalah Ekonomi yang Ingin Diatasi
Masalah utamanya adalah ancaman ketahanan pangan nasional di tengah gejolak global. Sejak awal 2026, konflik di Timur Tengah menutup Selat Hormuz, jalur sepertiga perdagangan pupuk global, sementara China menghentikan ekspor pupuk nitrogen. Akibatnya, harga urea dunia melonjak lebih dari 40 persen dalam hitungan minggu.

Dalam konteks domestik, kenaikan harga pupuk global berdampak langsung pada biaya produksi petani. Pupuk merupakan input vital dalam sektor pertanian yang menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi tulang punggung pangan nasional. Jika harga pupuk melambung, petani kecil, yang sebagian besar berada di pedesaan dengan akses modal terbatas, akan kehilangan daya beli. Akibatnya, produksi pangan terganggu, pasokan berkurang, dan pada gilirannya harga pangan melonjak, menciptakan inflasi yang membebani masyarakat luas. Ini bukan sekadar masalah ekonomi makro, melainkan persoalan kesejahteraan rakyat banyak dan stabilitas sosial.

2. Mengapa Pemerintah Perlu Melakukan Intervensi?
Dalam kasus ini, saya melihat setidaknya tiga alasan mengapa intervensi pemerintah tidak terelakkan.

Pertama, karena sifat barang publik dari ketahanan pangan itu sendiri. Pangan bukan sekadar komoditas biasa. Pangan adalah kebutuhan dasar yang konsumsinya tidak bisa ditunda. Jika pasar dibiarkan bekerja tanpa intervensi, petani kecil akan tersingkir, produksi domestik merosot, dan negara menjadi sangat bergantung pada impor pangan. Ini bukan hanya risiko ekonomi, tetapi juga ancaman kedaulatan nasional. Pemerintah, sebagai representasi kepentingan kolektif, berkewajiban menyediakan barang publik berupa ketahanan pangan yang tidak dapat disediakan secara memadai oleh pasar.

Kedua, karena eksternalitas positif dari sektor pertanian. Pertanian bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga menyerap lapangan kerja, menjaga stabilitas pedesaan, dan melestarikan ekosistem. Manfaat-manfaat ini tidak sepenuhnya tercermin dalam harga pasar. Jika petani gulung tikar karena biaya produksi yang tak tertahankan, kerugian sosialnya jauh lebih besar daripada sekadar turunnya produksi pangan.

Ketiga, karena ketidaksempurnaan pasar dalam menghadapi guncangan eksternal. Fluktuasi harga pupuk global adalah contoh klasik dari volatilitas yang tidak bisa diantisipasi oleh petani kecil. Mereka tidak memiliki akses informasi, tidak memiliki daya tawar, dan tidak memiliki kemampuan lindung nilai seperti korporasi besar. Di sinilah asimetri informasi dan ketimpangan daya tawar menjadi kegagalan pasar yang membutuhkan kehadiran negara sebagai pelindung.

3. Bentuk Intervensi yang Digunakan
Pemerintah Indonesia merespons dengan intervensi yang bersifat multidimensi.

Pertama, intervensi harga melalui subsidi langsung. Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen untuk seluruh jenis pupuk, yaitu urea, NPK, dan ZA. Ini adalah bentuk intervensi harga klasik untuk menekan biaya produksi di hulu.

Kedua, intervensi struktural melalui transformasi skema subsidi. Melalui Perpres 113/2025, pemerintah mengubah skema subsidi dari berbasis biaya produksi (cost plus) menjadi berbasis harga pasar. Subsidi kini dihitung berdasarkan selisih antara harga referensi pasar dan harga eceran tertinggi (HET) yang dibayar petani. Ini adalah bentuk intervensi yang lebih canggih. Pemerintah tidak sekadar memberi uang, tetapi merancang ulang mekanisme agar lebih transparan dan adaptif.

Ketiga, intervensi distribusi dan regulasi. Pemerintah memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden, mempercepat penyaluran dari Kementerian ke PT Pupuk Indonesia hingga langsung ke petani, serta memperluas akses melalui integrasi berbasis KTP dan jaringan kios hingga desa. Ini adalah intervensi untuk mengatasi inefisiensi distribusi yang selama ini menjadi keluhan utama petani.

Keempat, intervensi pasokan melalui diversifikasi. Pemerintah mengurangi ketergantungan pada satu jalur impor dengan mendiversifikasi sumber pasukan sejak 2025, sehingga dampak penutupan Selat Hormuz dapat ditekan. Ini adalah bentuk intervensi antisipatif, bergerak sebelum krisis datang, sebagaimana arahan Presiden: "tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan".

Total anggaran subsidi pupuk mencapai sekitar Rp46 triliun dengan alokasi 9,5 juta ton untuk pertanian. Angka ini menunjukkan skala komitmen fiskal pemerintah yang sangat besar.

4. Evaluasi: Efektifkah dan Adilkah Kebijakan Ini?
Sebagai mahasiswa yang mencoba berpikir kritis, saya tidak bisa begitu saja mengatakan kebijakan ini sempurna. Mari saya evaluasi dari dua sisi, yaitu efektivitas dan keadilan.

Dari sisi efektivitas, saya menilai kebijakan ini cukup efektif dalam jangka pendek. Penurunan harga pupuk 20 persen diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi petani dalam kisaran ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Akses pupuk juga diperluas bagi lebih dari 16 juta petani. Transformasi skema subsidi ke sistem berbasis pasar juga membuat perhitungan subsidi lebih sederhana, transparan, dan adaptif terhadap dinamika pasar. Secara makro, kebijakan ini menjaga daya tanam petani di tengah lonjakan harga global dan mencegah krisis pangan yang lebih parah.

Namun, efektivitas jangka panjang masih dipertanyakan. Subsidi pupuk yang besar, Rp46 triliun per tahun, memberi beban berat pada APBN. Jika harga pupuk global terus melonjak, berapa lama pemerintah mampu mempertahankan subsidi sebesar ini? Selain itu, subsidi pupuk selama ini juga dikenal memiliki potensi inefisiensi karena sebagian pupuk subsidi tidak tepat sasaran atau bahkan diselewengkan. Perpres 113/2025 berusaha memperbaiki ini dengan skema berbasis pasar, tetapi implementasi di lapangan akan menjadi ujian sesungguhnya.

Dari sisi keadilan, saya melihat ada dilema yang tidak mudah. Subsidi pupuk jelas berpihak pada petani kecil. Ini adalah bentuk keadilan distributif yang saya apresiasi. Namun, subsidi ini juga mengandung ketidakadilan tersembunyi. subsidi pupuk cenderung lebih dinikmati oleh petani yang sudah memiliki akses dan informasi, seringkali petani menengah ke atas, sementara petani paling pinggiran mungkin tetap kesulitan mengaksesnya meskipun harganya sudah turun. lalu, subsidi pupuk yang berlebihan dapat mendorong penggunaan pupuk kimia yang tidak terkendali, menimbulkan eksternalitas negatif berupa kerusakan tanah dan pencemaran lingkungan. Biaya ini ditanggung oleh masyarakat luas dan generasi mendatang. Di sinilah intervensi pemerintah justru bisa menciptakan kegagalan baru (government failure) jika tidak dirancang dengan hati-hati.

Nama : Tria febriana
NPM : 2313031077

Menurut saya, pemerintah tetap dibutuhkan karena mekanisme pasar tidak bisa menyelesaikan semua masalah ekonomi. Pasar hanya fokus pada untung rugi, sehingga bisa menimbulkan ketimpangan. Oleh karena itu, pemerintah berperan untuk menjaga stabilitas harga, membantu kelompok miskin, dan mengatur agar tidak terjadi monopoli atau kegagalan pasar.

Contoh Kebijakan: Subsidi BBM

1. Masalah ekonomi yang ingin diatasi
Subsidi BBM bertujuan untuk meringankan beban masyarakat saat harga minyak dunia naik. Kalau harga BBM naik, ongkos transportasi dan harga kebutuhan pokok juga ikut naik. Jadi subsidi ini untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak turun.

2. Mengapa pemerintah perlu melakukan intervensi?
Pemerintah harus turun tangan karena kalau harga BBM diserahkan sepenuhnya ke pasar, harganya akan terlalu mahal. Masyarakat kecil pasti paling terdampak. Intervensi pemerintah diperlukan supaya harga tetap terkendali dan tidak memicu inflasi.

3.Bentuk intervensi yang digunakan
Bentuk intervensinya adalah pemerintah menanggung sebagian harga BBM melalui APBN. Dengan begitu, harga BBM di SPBU bisa dijual lebih murah dari harga aslinya, sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.

4. Apakah sudah efektif dan adil?
Menurut saya, kebijakan ini efektif untuk jangka pendek karena berhasil menahan kenaikan harga barang. Tapi dari sisi keadilan masih kurang tepat. Sebab subsidi BBM saat ini dinikmati semua orang, termasuk yang mampu punya mobil. Agar lebih adil, subsidi sebaiknya dialihkan menjadi bantuan langsung tunai yang hanya diberikan kepada masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan.

Nama: Ika Rahmadhani
Npm: 2313031072

Mekanisme pasar memang memiliki kemampuan untuk mengatur kegiatan ekonomi melalui interaksi permintaan dan penawaran. Namun, mekanisme pasar tidak selalu mampu menghasilkan kondisi ekonomi yang efisien, stabil, dan adil. Dalam kenyataannya dapat terjadi kegagalan pasar, seperti monopoli, kesenjangan pendapatan, eksternalitas (misalnya pencemaran lingkungan), serta ketidakmampuan pasar menyediakan barang publik. Selain itu, harga barang tertentu dapat meningkat secara drastis sehingga mengurangi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diperlukan untuk melakukan intervensi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan secara efisien, menjaga stabilitas, melindungi masyarakat, serta menciptakan pemerataan.
Contoh kebijakan pemerintah di Indonesia: subsidi bahan bakar minyak (BBM).
1. Masalah ekonomi yang ingin diatasi
Kebijakan subsidi BBM ditujukan untuk menjaga agar harga BBM yang dibayar masyarakat tidak terlalu tinggi ketika harga minyak dunia meningkat. Harga BBM yang tinggi dapat meningkatkan biaya transportasi dan distribusi sehingga pada akhirnya mendorong kenaikan harga berbagai barang dan jasa. Subsidi juga dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
2. Mengapa pemerintah perlu melakukan intervensi
Jika harga BBM sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar, kenaikan harga minyak dunia dapat langsung meningkatkan harga BBM di dalam negeri. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap masyarakat dan menyebabkan kenaikan biaya hidup. Pemerintah melakukan intervensi karena BBM merupakan komoditas yang memiliki pengaruh luas terhadap kegiatan ekonomi. Dengan demikian, pemerintah berusaha mengurangi dampak kenaikan harga energi terhadap masyarakat dan perekonomian.
3. Bentuk intervensi yang digunakan
Bentuk intervensinya adalah subsidi harga, yaitu pemerintah menanggung sebagian biaya sehingga harga BBM tertentu yang dibayar konsumen lebih rendah dibandingkan harga keekonomiannya. Pemerintah juga dapat melakukan pengaturan mengenai jenis BBM yang mendapatkan subsidi serta siapa yang berhak menggunakannya. Dengan demikian, harga tidak sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran pasar.
4. Efektif dan adil atau tidak?
Menurut saya, kebijakan subsidi BBM cukup efektif tetapi belum sepenuhnya adil. Kebijakan ini efektif dalam menjaga harga BBM tetap terjangkau dan membantu menahan tekanan terhadap daya beli masyarakat ketika harga energi meningkat. Namun, subsidi yang terlalu luas dapat menyebabkan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi ikut menikmati subsidi dalam jumlah besar. Selain itu, subsidi membutuhkan anggaran negara yang besar sehingga dapat mengurangi ruang pemerintah untuk membiayai program lain seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Nama : Ar.Try Saputri
Npm : 2313031082

Menurut saya, mekanisme pasar memang bisa mengatur kegiatan ekonomi melalui permintaan dan penawaran. Harga barang biasanya terbentuk dari kondisi pasar, sehingga produsen dan konsumen bisa menentukan pilihannya masing-masing. Namun, dalam kenyataannya mekanisme pasar tidak selalu berjalan dengan baik. Masih ada masalah seperti harga yang terlalu tinggi, kesenjangan pendapatan, dan kondisi tertentu yang membuat sebagian masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya. Karena itu, pemerintah tetap dibutuhkan untuk ikut mengatur dan menjaga agar kegiatan ekonomi bisa berjalan lebih seimbang. Salah satu contoh kebijakan pemerintah di Indonesia adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini dibuat salah satunya untuk membantu menjaga harga BBM agar tetap bisa dijangkau oleh masyarakat.

1. Masalah ekonomi yang ingin diatasi melalui subsidi BBM adalah tingginya harga energi yang bisa menambah beban pengeluaran masyarakat. Kalau harga BBM naik, biasanya biaya transportasi dan biaya produksi juga ikut meningkat. Hal tersebut kemudian bisa menyebabkan harga barang dan jasa menjadi lebih mahal. Dampaknya tentu lebih terasa bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah karena sebagian besar penghasilannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Menurut saya, pemerintah perlu ikut campur karena jika harga BBM sepenuhnya mengikuti kondisi pasar, perubahan harga minyak dunia bisa membuat harga BBM naik cukup tinggi. Hal ini dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan menyebabkan kenaikan harga kebutuhan lainnya. Dengan adanya subsidi, pemerintah berusaha mengurangi dampak tersebut supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.

3. Bentuk intervensi pemerintah dilakukan dengan memberikan subsidi, yaitu pemerintah menanggung sebagian biaya BBM sehingga masyarakat dapat membeli BBM dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga keekonomiannya. Pemerintah juga mengatur jenis BBM yang mendapatkan subsidi dan siapa saja yang berhak menggunakannya.

4. Menurut saya, kebijakan subsidi BBM cukup efektif, terutama untuk membantu masyarakat dalam jangka pendek. Ketika harga BBM dapat dijaga, masyarakat tidak terlalu terbebani dengan kenaikan biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari. Namun, dari sisi keadilan, kebijakan ini masih memiliki kekurangan. Jika subsidi diberikan terlalu luas, masyarakat yang sebenarnya mampu juga bisa ikut menikmati subsidi. Akibatnya, anggaran pemerintah yang cukup besar digunakan untuk subsidi dan bisa mengurangi ruang untuk membiayai kebutuhan lain.

Jadi, menurut saya pemerintah memang tetap diperlukan dalam perekonomian karena pasar tidak selalu mampu menyelesaikan semua masalah. Untuk kebijakan subsidi BBM sendiri, kebijakan tersebut sudah cukup membantu, tetapi akan lebih baik jika subsidi benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan begitu, pemerintah tetap bisa membantu masyarakat tanpa membuat anggaran negara terlalu terbebani.

Nama : Ranum Sri Rahayu
NPM : 2313031074

Pemerintah tetap diperlukan dalam perekonomian karena mekanisme pasar tidak selalu mampu menghasilkan kondisi ekonomi yang efisien dan adil. Pasar bekerja melalui interaksi permintaan dan penawaran, tetapi dalam praktiknya dapat terjadi kegagalan pasar, seperti monopoli, eksternalitas, ketimpangan pendapatan, serta penyediaan barang publik yang tidak menguntungkan bagi pihak swasta. Oleh karena itu, pemerintah berperan untuk memperbaiki kegagalan pasar, melindungi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan menciptakan pemerataan kesejahteraan.

Contoh kebijakan: Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Salah satu contoh kebijakan pemerintah di Indonesia adalah Program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah di bidang pendidikan yang ditujukan untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat memperoleh akses pendidikan.

1. Masalah ekonomi yang ingin diatasi
Masalah ekonomi yang ingin diatasi melalui KIP adalah ketimpangan akses pendidikan akibat perbedaan kondisi ekonomi keluarga. Tidak semua keluarga memiliki kemampuan yang sama dalam memenuhi biaya pendidikan, seperti kebutuhan perlengkapan sekolah, transportasi, maupun kebutuhan penunjang pembelajaran lainnya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan anak dari keluarga kurang mampu berisiko mengalami kesulitan untuk melanjutkan atau mempertahankan pendidikan.

2. Mengapa pemerintah perlu melakukan intervensi
Pemerintah perlu melakukan intervensi karena mekanisme pasar tidak dapat menjamin bahwa seluruh masyarakat memiliki kemampuan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan memang memiliki manfaat bagi individu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, apabila akses pendidikan hanya bergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing keluarga, dapat terjadi ketimpangan kesempatan pendidikan. Pemerintah kemudian berperan untuk membantu kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi agar memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih setara.

3. Bentuk intervensi yang digunakan
Bentuk intervensi pemerintah dalam program KIP adalah pemberian bantuan pendidikan kepada peserta didik yang memenuhi kriteria penerima. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan sehingga peserta didik dari keluarga kurang mampu dapat tetap bersekolah. Dengan adanya bantuan tersebut, pemerintah melakukan redistribusi sumber daya melalui anggaran negara untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan.

4. Apakah kebijakan tersebut menurut Saudara sudah efektif dan adil?
Menurut saya, program KIP cukup efektif dan memiliki tujuan yang adil, karena membantu peserta didik dari keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi untuk memperoleh kesempatan pendidikan. Bantuan tersebut dapat mengurangi beban keluarga dan membantu mencegah anak berhenti sekolah karena masalah biaya. Namun, efektivitas dan keadilannya masih bergantung pada ketepatan sasaran penerima. Jika terdapat keluarga yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak menerima bantuan, sementara penerima yang kondisi ekonominya lebih baik justru memperoleh bantuan, maka tujuan pemerataan belum sepenuhnya tercapai.

Nama : Annisa Yulianti
NPM : 2313031062

Menurut pendapat saya, pemerintah tetap diperlukan karena mekanisme pasar tidak selalu mampu menciptakan hasil ekonomi yang adil dan efisien. Ada masalah seperti ketimpangan pendapatan, monopoli, eksternalitas, serta kebutuhan masyarakat yang tidak selalu menguntungkan jika diserahkan sepenuhnya kepada pasar.

Contoh kebijakan: Subsidi BBM di Indonesia

1. Masalah ekonomi yang ingin diatasi
Subsidi BBM bertujuan menjaga harga BBM agar tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama ketika harga minyak dunia meningkat. Kebijakan ini juga membantu mengurangi beban biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari.

2. Mengapa pemerintah perlu melakukan intervensi?
Jika harga BBM sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar, kenaikan harga minyak dunia dapat membuat harga BBM meningkat dan berdampak pada inflasi serta daya beli masyarakat. Karena itu, pemerintah melakukan intervensi untuk menjaga kestabilan harga dan melindungi masyarakat.

3. Bentuk intervensi yang digunakan
Pemerintah memberikan subsidi atau kompensasi kepada badan usaha agar harga BBM tertentu dapat dijual di bawah harga keekonomian. Pemerintah juga mengatur jenis BBM yang mendapatkan subsidi dan penerima manfaatnya.

4. Apakah kebijakan tersebut efektif dan adil?
Menurut saya, subsidi BBM cukup efektif dalam menjaga daya beli dan kestabilan harga dalam jangka pendek. Namun, dari sisi keadilan masih memiliki kekurangan karena subsidi BBM berisiko lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dalam jumlah besar. Karena itu, subsidi akan lebih adil jika diberikan secara lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Nama : Anggi Fadhillah Putri
NPM : 2313031061

Mengapa pemerintah masih diperlukan dalam perekonomian itu menurut pandangan saya memang pada dasarnya itukan mekanisme pasar dapat mengatur ekonomi melalui permintaan dan penawaran, tetapi tidak semua masalah dapat diselesaikan oleh pasar. Oleh karena itu, pemerintah diperlukan untuk menjaga kestabilan harga, melindungi masyarakat, menyediakan fasilitas, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Jadi, pemerintah berperan untuk melengkapi mekanisme pasar agar perekonomian berjalan lebih stabil dan adil.

Contoh Kebijakannya seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
1. Masalah ekonomi apa yang ingin diatasi?
: MBG bertujuan membantu memenuhi kebutuhan makanan bergizi, terutama bagi anak sekolah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Program ini juga membantu keluarga yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan gizi. Masalah gizi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga dapat berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

2. Mengapa pemerintah perlu melakukan intervensi?
: Pemerintah perlu ikut campur karena tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang sama untuk menyediakan makanan bergizi. Jika hanya mengandalkan mekanisme pasar, masyarakat yang memiliki daya beli rendah dapat lebih sulit mendapatkan makanan bergizi secara rutin.

3. Bentuk intervensi yang digunakan?
: Bentuk intervensinya adalah pemberian makanan bergizi secara langsung kepada kelompok penerima manfaat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah juga melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Pada Agustus 2026, misalnya, pemerintah memperketat standar higiene dan sanitasi SPPG serta memperbaiki mekanisme penentuan penerima manfaat. Dengan demikian, intervensi pemerintah tidak hanya berupa pemberian makanan, tetapi juga mencakup pendanaan, pengaturan, pengawasan, dan penentuan sasaran penerima.

4. Apakah kebijakan tersebut sudah efektif dan adil?
: Menurut saya, MBG memiliki tujuan yang jelas dan dapat memberikan manfaat, tetapi efektivitas dan keadilannya perlu dilihat dari pelaksanaannya di lapangan.
• Dari sisi efektivitas, program ini dapat membantu memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi penerima manfaat. Namun, pemerintah sendiri masih melakukan berbagai evaluasi. Contohnya, pada Agustus 2026 terdapat SPPG yang ditutup karena tidak memenuhi standar kesehatan dan higiene. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih perlu diperbaiki, terutama dalam pengawasan kualitas dan keamanan makanan.
• Dari sisi keadilan, program dapat dikatakan lebih adil apabila makanan diberikan kepada kelompok yang memang membutuhkan. Pemerintah juga sedang memperbaiki penentuan penerima manfaat dengan memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan dan wilayah 3T.
Jadi, menurut saya, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang penting, tetapi keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh banyaknya makanan yang dibagikan. Kualitas makanan, ketepatan penerima, keamanan pangan, dan pengawasan juga harus diperhatikan.

Nama : Nazwa Devita Mawarni
NPM : 2313031071

Pada dasarnya, mekanisme pasar dapat mengatur kegiatan ekonomi melalui permintaan dan penawaran. Namun, mekanisme pasar tidak selalu dapat menyelesaikan semua masalah ekonomi. Ada beberapa kondisi ketika kepentingan masyarakat lebih luas perlu diperhatikan, misalnya dalam pengelolaan sumber daya alam, pemerataan ekonomi, dan pengawasan kegiatan usaha. Oleh karena itu, pemerintah tetap diperlukan untuk membuat aturan, mengawasi kegiatan ekonomi, dan memastikan kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.

Contoh kebijakan: Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis

1. Masalah ekonomi yang ingin diatasi
Kebijakan ini bertujuan mengatasi masalah dalam pengelolaan dan pengawasan ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah ingin memastikan hasil ekspor SDA memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian dalam negeri dan mencegah adanya kebocoran atau perbedaan pencatatan nilai ekspor. Kebijakan ini pada tahap awal mencakup batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.

2. Mengapa pemerintah perlu melakukan intervensi?
Pemerintah perlu turun tangan karena SDA merupakan sumber daya yang penting dan jumlahnya terbatas sehingga tidak hanya menyangkut kepentingan perusahaan, tetapi juga kepentingan masyarakat dan negara. Jika seluruh pengelolaannya diserahkan kepada mekanisme pasar, pemerintah akan lebih sulit memastikan bahwa manfaat dari SDA tersebut kembali kepada perekonomian Indonesia. Jadi, intervensi diperlukan agar kegiatan ekspor tetap berjalan, tetapi manfaat ekonominya dapat lebih banyak dirasakan di dalam negeri.

3. Bentuk intervensi yang digunakan
Pemerintah melakukan intervensi melalui regulasi, yaitu menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Dalam aturan tersebut, pemerintah mengatur tata kelola ekspor SDA strategis dan menunjuk BUMN sebagai pihak yang menangani ekspor. Pemerintah juga memperkuat pengawasan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai pintu pengelolaan ekspor komoditas strategis.

4. Apakah kebijakan tersebut sudah efektif dan adil?
Menurut saya, kebijakan ini memiliki tujuan yang cukup jelas, tetapi efektivitas dan keadilannya masih perlu dilihat dari pelaksanaannya. Dari sisi efektivitas, kebijakan ini dapat membantu pemerintah mengawasi jumlah dan nilai ekspor dengan lebih baik serta memastikan devisa hasil ekspor masuk ke sistem keuangan Indonesia. Namun, dari sisi keadilan, pemerintah perlu memastikan kebijakan ini tidak justru menyulitkan eksportir swasta atau mengurangi persaingan usaha. Jadi, keberhasilannya tidak cukup hanya dilihat dari meningkatnya penerimaan atau pengawasan negara, tetapi juga dari apakah pelaku usaha tetap mendapatkan kesempatan yang wajar dan masyarakat benar-benar memperoleh manfaat dari pengelolaan SDA tersebut.

Nama: Rahma Noviyana
NPM: 2313031060

Mekanisme pasar memang dapat mempertemukan permintaan dan penawaran, tetapi dalam praktiknya pasar belum tentu mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara merata. Ada kebutuhan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas sehingga pemerintah tetap memiliki peran, misalnya dalam menjaga kestabilan harga, melindungi kelompok berpenghasilan rendah, serta memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar.

Contoh kebijakan pemerintah: subsidi listrik.

1. Masalah ekonomi yang ingin diatasi
Salah satu masalah yang ingin ditangani melalui subsidi listrik adalah keterjangkauan biaya listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Listrik merupakan kebutuhan penting bagi rumah tangga maupun kegiatan ekonomi. Jika tarif sepenuhnya mengikuti kondisi biaya dan parameter ekonomi, sebagian masyarakat dapat mengalami peningkatan beban pengeluaran. Pemerintah karena itu memberikan subsidi listrik kepada kelompok pelanggan yang memenuhi kriteria tertentu.

2. Mengapa pemerintah perlu melakukan intervensi?
Menurut saya, pemerintah perlu terlibat karena akses terhadap listrik tidak hanya berkaitan dengan transaksi antara penjual dan konsumen, tetapi juga berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Apabila masyarakat yang kurang mampu harus menanggung biaya listrik sepenuhnya, pengeluaran rumah tangga mereka dapat menjadi lebih berat. Intervensi pemerintah diperlukan agar kelompok tersebut tetap dapat memperoleh listrik dengan biaya yang lebih terjangkau.

3. Bentuk intervensi yang digunakan
Intervensinya dilakukan melalui pemberian subsidi tarif listrik. Pemerintah menanggung sebagian biaya sehingga pelanggan yang menjadi sasaran tidak perlu membayar tarif secara penuh. Kebijakan subsidi juga diarahkan agar lebih tepat sasaran dengan menggunakan data sosial ekonomi sebagai dasar penentuan penerima. Dalam kebijakan APBN 2026, pemerintah menyatakan subsidi listrik rumah tangga diarahkan kepada masyarakat miskin dan rentan.

4. Apakah kebijakan tersebut sudah efektif dan adil?
Menurut saya, kebijakan ini cukup membantu dari sisi keterjangkauan karena dapat mengurangi beban pengeluaran listrik masyarakat yang membutuhkan. Namun, keadilannya sangat bergantung pada ketepatan penerima subsidi. Jika subsidi diberikan kepada masyarakat yang sebenarnya mampu, anggaran pemerintah menjadi kurang tepat sasaran. Sebaliknya, apabila masyarakat yang membutuhkan justru tidak memperoleh subsidi, tujuan perlindungan sosialnya belum tercapai. Karena itu, pemerintah perlu terus memperbarui data penerima dan melakukan pengawasan agar subsidi benar-benar diterima oleh kelompok yang menjadi sasaran. Pemerintah sendiri masih mendorong perbaikan ketepatan sasaran subsidi energi.

Nama : Tiara Katrina
NPM : 2313031958

Izin menjawab bu
Pemerintah tetap diperlukan karena mekanisme pasar tidak selalu mampu mengatasi masalah seperti ketimpangan, eksternalitas, dan kegagalan pasar. Pemerintah berperan menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi masyarakat yang terdampak kondisi pasar.

Contoh: Subsidi BBM
1. Masalah ekonomi: Kenaikan harga minyak dunia dapat menyebabkan harga BBM dan biaya transportasi meningkat, sehingga daya beli masyarakat menurun.

2. Alasan intervensi: BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat dan kegiatan produksi, sehingga kenaikan harganya dapat memengaruhi harga barang dan jasa lainnya.

3. Bentuk intervensi: Pemerintah memberikan subsidi BBM melalui APBN sehingga harga BBM tertentu tetap terjangkau.

4. Efektivitas dan keadilan: Kebijakan ini cukup membantu menjaga daya beli masyarakat, tetapi masih memiliki masalah ketepatan sasaran karena subsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang sebenarnya mampu. Karena itu, pendataan dan penyaluran subsidi perlu terus diperbaiki.

Nama : Aulia Dzidni Nafissa
NPM : 2313031073
Kelas : 2023 C

Menurut saya, kegiatan ekonomi memang bisa berjalan melalui mekanisme pasar, tetapi dalam kenyataannya pasar tidak selalu bisa mengatasi semua masalah ekonomi. Karena itu, pemerintah tetap dibutuhkan untuk membantu mengatur dan menjaga agar kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan baik.
1. Mengapa pemerintah masih diperlukan dalam perekonomian?
Karena mekanisme pasar tidak selalu bisa menyelesaikan semua masalah ekonomi. Pemerintah diperlukan untuk mengatur harga, menjaga kestabilan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan melindungi masyarakat yang kurang mampu.
2. Contoh kebijakan pemerintah
Subsidi LPG 3 kg, yang diberikan agar masyarakat dapat memperoleh LPG dengan harga yang lebih terjangkau.
3. Masalah ekonomi yang ingin diatasi
Masalah utamanya adalah keterjangkauan kebutuhan energi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha kecil.
4. Mengapa pemerintah perlu melakukan intervensi?
Karena jika harga sepenuhnya mengikuti pasar, kenaikan harga LPG dapat menambah beban pengeluaran masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan subsidi tidak salah sasaran.
5. Bentuk intervensi
Pemerintah memberikan subsidi harga LPG 3 kg, mengatur distribusinya, serta melakukan pendataan dan pengawasan agar subsidi sampai kepada masyarakat yang berhak.
6. Apakah sudah efektif dan adil?
Menurut saya, cukup membantu tetapi belum sepenuhnya efektif dan adil. Subsidi dapat meringankan beban masyarakat, tetapi masih ada masalah seperti salah sasaran dan distribusi yang belum merata. Karena itu, pengawasan dan pendataan masih perlu diperbaiki.

Nama : Dia Ravikasari
NPM : 2313031067

Mekanisme pasar melalui permintaan dan penawaran memang dapat mengatur kegiatan ekonomi, tetapi tidak selalu mampu menyelesaikan semua masalah ekonomi. Pemerintah tetap diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar, menjaga kestabilan harga, melindungi masyarakat, dan memastikan kebutuhan penting dapat terpenuhi.

Contoh kebijakan pemerintah adalah subsidi pupuk bagi petani

1. Masalah yang ingin diatasi adalah tingginya harga pupuk yang dapat meningkatkan biaya produksi petani.
2. Pemerintah perlu melakukan intervensi karena jika sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, harga pupuk dapat menjadi terlalu mahal bagi sebagian petani dan berdampak pada produksi pangan.
3. Bentuk intervensinya dilakukan melalui pemberian subsidi, penetapan harga eceran tertinggi, serta pengaturan distribusi pupuk kepada petani yang memenuhi kriteria.
4. Menurut saya, kebijakan subsidi pupuk cukup membantu, terutama dalam mengurangi beban biaya produksi petani. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dan adil karena masih terdapat masalah dalam pendataan penerima, distribusi, dan kemungkinan penjualan pupuk di atas harga yang ditetapkan. Oleh karena itu, pengawasan dan pendataan perlu terus diperbaiki agar subsidi benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan

Nama : Icha Fera Nika
NPM : 2313031065
Kelas : 2023 C

Menurut saya, mekanisme pasar memang dapat mengatur kegiatan ekonomi melalui permintaan dan penawaran. Akan tetapi, mekanisme pasar tidak selalu mampu menyelesaikan semua permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Setiap masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda, sehingga tidak semua orang mampu memperoleh kebutuhan tertentu dengan harga yang sama. Karena itu, pemerintah masih diperlukan untuk melakukan intervensi ketika mekanisme pasar belum mampu menciptakan pemerataan dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

Salah satu Contoh Kebijakan Pemerintah yang saya pilih: Kebijakan Subsidi Listrik

1. Masalah ekonomi apa yang ingin diatasi?
Menurut saya, kebijakan subsidi listrik dibuat untuk mengatasi masalah keterjangkauan kebutuhan listrik, terutama bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Listrik merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk keperluan rumah tangga, belajar, bekerja, dan menjalankan usaha. Jika biaya listrik sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat, sebagian masyarakat dapat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut karena kemampuan ekonomi setiap rumah tangga berbeda.

2. Mengapa pemerintah perlu melakukan intervensi?
Menurut saya, pemerintah perlu melakukan intervensi karena mekanisme pasar tidak selalu mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Harga yang terbentuk di pasar dapat menjadi beban bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Pemerintah kemudian berperan untuk membantu kelompok masyarakat tersebut agar tetap dapat memperoleh listrik dengan biaya yang lebih terjangkau. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berperan dalam mengatur kegiatan ekonomi, tetapi juga menjaga agar kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat dipenuhi.

3. Bentuk intervensi yang digunakan
Bentuk intervensi pemerintah dalam kebijakan ini adalah *pemberian subsidi listrik kepada kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi*. Melalui subsidi tersebut, sebagian biaya penyediaan listrik ditanggung oleh pemerintah sehingga tarif yang dibayarkan oleh masyarakat penerima menjadi lebih terjangkau. Menurut saya, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat melakukan intervensi secara langsung untuk membantu masyarakat ketika mekanisme pasar saja belum cukup untuk menjamin keterjangkauan kebutuhan dasar.

4. Apakah kebijakan tersebut menurut Saudara sudah efektif dan adil?
Menurut saya, kebijakan subsidi listrik cukup efektif karena dapat membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Dari sisi keadilan, kebijakan ini akan lebih adil apabila subsidi diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sementara masyarakat yang mampu tidak memperoleh subsidi yang seharusnya ditujukan bagi kelompok kurang mampu. Karena itu, pemerintah perlu terus memperbaiki pendataan dan pengawasan agar pemberian subsidi lebih tepat sasaran. Jadi, menurut saya, subsidi listrik masih diperlukan dalam perekonomian Indonesia, tetapi pelaksanaannya perlu terus dievaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan.

Nama: Arnesta Az Zahra
NPM: 2313031066

Menurut saya, pemerintah tetap diperlukan dalam perekonomian karena mekanisme pasar tidak selalu mampu menciptakan harga yang stabil dan terjangkau bagi semua masyarakat. Jika hanya mengandalkan permintaan dan penawaran, harga barang kebutuhan pokok bisa meningkat ketika permintaan tinggi atau pasokan berkurang. Pemerintah perlu ikut mengatur agar kepentingan masyarakat tetap terlindungi.

contoh kebijakan : HET (harga eceran tertinggi) beras

1. Masalah ekonomi yang ingin diatasi
Menurut saya, kebijakan HET beras bertujuan untuk mengatasi harga beras yang terlalu tinggi sehingga dapat membebani masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Beras merupakan kebutuhan pokok, sehingga kenaikan harganya juga dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga.

2. Mengapa pemerintah perlu melakukan intervensi?
Menurut saya, pemerintah perlu melakukan intervensi karena beras merupakan kebutuhan penting yang harus tetap terjangkau. Jika harga sepenuhnya mengikuti kondisi pasar, ketika pasokan berkurang atau permintaan meningkat, harga dapat naik cukup tinggi. Hal tersebut dapat merugikan konsumen.

3. Bentuk intervensi yang digunakan
Pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai batas harga jual beras di tingkat konsumen. Dengan adanya batas tersebut, pedagang tidak seharusnya menjual beras melebihi harga yang telah ditetapkan pemerintah.

4. Apakah kebijakan tersebut sudah efektif dan adil?
Menurut saya, kebijakan HET cukup efektif untuk menjaga agar harga beras tetap terjangkau dan melindungi konsumen. Namun, kebijakan ini belum tentu selalu berjalan sempurna karena harga di lapangan juga dipengaruhi oleh kondisi pasokan, biaya distribusi, dan harga dari petani. Menurut saya, kebijakan ini cukup adil bagi konsumen, tetapi pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan petani dan pedagang agar mereka tidak dirugikan. Jadi, pemerintah tidak hanya perlu mengendalikan harga, tetapi juga menjaga agar produksi dan distribusi beras tetap berjalan dengan baik.

Nama: Clara Kelviana Kerin
NPM 2313031064

Mekanisme pasar memang mengatur kegiatan ekonomi secara alami, namun tidak selalu menghasilkan kondisi yang adil, efisien, dan stabil. Pasar bisa gagal berfungsi ketika muncul monopoli, barang publik tidak tersedia, ketimpangan pendapatan lebar, atau informasi tidak seimbang — di sinilah peran pemerintah diperlukan untuk melengkapi, mengatur, dan mengarahkan pasar agar manfaatnya dirasakan merata.
Contoh Kebijakan: Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras
- Masalah yang diatasi: Kenaikan harga beras yang melonjak akibat kelangkaan atau penimbunan, sehingga membebani daya beli masyarakat.
- Alasan intervensi: Pasar beras sangat sensitif; jika dibiarkan sepihak, harga bisa ditentukan oleh pihak yang menguasai pasokan, sementara beras adalah kebutuhan pokok seluruh rakyat.
- Bentuk intervensi: Pemerintah menetapkan batas harga tertinggi yang boleh dijual, sekaligus menyalurkan beras cadangan agar pasokan tetap terjaga.
- Efektivitas dan keadilan: Secara umum membantu menjaga keterjangkauan, namun belum sepenuhnya adil karena harga di tingkat petani kadang ikut tertekan. Perlu didampingi dengan pembelian hasil panen petani dengan harga layak agar melindungi konsumen sekaligus produsen.