PSPE_EKONOMI PUBLIK_KELAS A_GANJIL 2026/2027

Nama : Nida Yasmin Sofiyah
NPM: 2313031026
Kelas: A

A. Membandingkan Data Indonesia dan Provinsi Lampung
Berdasarkan data BPS September 2025, tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 8,25%, sedangkan Provinsi Lampung sebesar 9,66%. Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,36 juta orang, sementara di Lampung sebanyak 860,13 ribu orang. Dari data tersebut, terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Lampung lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Sementara itu, Gini Ratio Indonesia sebesar 0,363, sedangkan Lampung sebesar 0,287. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran masyarakat di Lampung relatif lebih rendah dibandingkan tingkat nasional. Artinya, meskipun persentase penduduk miskin di Lampung lebih tinggi, distribusi pengeluaran masyarakatnya relatif lebih merata. 

B. Menganalisis Penyebab Kemiskinan Lampung Lebih Tinggi, tetapi Ketimpangannya Lebih Rendah
Tingkat kemiskinan dan Gini Ratio mengukur dua hal yang berbeda. Tingkat kemiskinan menunjukkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, sedangkan Gini Ratio menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran masyarakat. Oleh karena itu, tingginya kemiskinan di Lampung tidak selalu berarti ketimpangan pengeluarannya juga tinggi.
Kemiskinan di Lampung dapat berkaitan dengan terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya pendapatan, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Faktor-faktor tersebut dapat membuat sebagian masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidupnya. Untuk memastikan penyebab yang paling berpengaruh, diperlukan data tambahan mengenai kondisi pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan masyarakat Lampung.
Di sisi lain, Gini Ratio Lampung yang lebih rendah menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakatnya relatif lebih merata dibandingkan tingkat nasional. Kondisi ini dapat terjadi apabila pengeluaran antarkelompok masyarakat tidak terlalu jauh berbeda, tetapi sebagian masyarakat masih memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, pemerataan pengeluaran belum tentu menunjukkan bahwa kesejahteraan seluruh masyarakat sudah baik.

C. Mengevaluasi Apakah Gini Ratio yang Lebih Rendah Menunjukkan Kebijakan Pemerintah Lampung Lebih Berhasil
Gini Ratio Lampung yang lebih rendah belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah daerah lebih berhasil dibandingkan kebijakan pemerintah secara nasional. Angka tersebut hanya menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di Lampung relatif lebih rendah, bukan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakatnya sudah lebih baik.
Keberhasilan kebijakan pemerintah perlu dinilai melalui beberapa indikator, seperti penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin, peningkatan pendapatan masyarakat, bertambahnya kesempatan kerja, serta membaiknya akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Perubahan indikator tersebut juga perlu dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangannya.
Menurut saya, pemerintah Lampung perlu mempertahankan pemerataan pengeluaran sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan. Dengan begitu, keberhasilan kebijakan tidak hanya dilihat dari rendahnya ketimpangan, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

D. Merancang Kebijakan untuk Menurunkan Kemiskinan Tanpa Meningkatkan Ketimpangan
Kebijakan yang dapat diterapkan adalah program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin, terutama di wilayah perdesaan. Program ini diperlukan karena kemiskinan dapat berkaitan dengan keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya pendapatan, dan kurangnya akses terhadap keterampilan maupun pasar. Kelompok yang perlu diprioritaskan adalah keluarga berpenghasilan rendah, pekerja informal, serta pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan modal dan akses pemasaran.
Program tersebut dapat dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar, pendampingan usaha, bantuan modal yang tepat sasaran, serta perluasan akses pemasaran melalui kerja sama dengan koperasi, pasar lokal, dan platform digital. Pemerintah juga dapat menghubungkan peserta pelatihan dengan peluang kerja agar program tidak hanya menghasilkan keterampilan, tetapi juga memberikan kesempatan memperoleh pendapatan.
Agar program berjalan efektif, bantuan harus diberikan berdasarkan data penerima yang akurat dan disertai pendampingan. Risiko yang dapat muncul antara lain bantuan tidak tepat sasaran, usaha tidak berkembang, serta masyarakat menjadi bergantung pada bantuan. Risiko tersebut dapat dikurangi melalui verifikasi penerima, pemantauan usaha secara berkala, dan evaluasi hasil program.
Keberhasilan program dapat diukur melalui penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin, peningkatan pendapatan riil penerima, bertambahnya kesempatan kerja, serta keberlangsungan usaha yang dibina. Pemerintah juga perlu memantau Gini Ratio untuk memastikan bahwa peningkatan pendapatan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu. Dengan cara tersebut, kebijakan diharapkan dapat menurunkan kemiskinan sekaligus mempertahankan pemerataan ekonomi di Provinsi Lampung.

Nama : Muhammad Rizqi Alfiah
Npm : 2313031008

A. Compare — Membandingkan
Berdasarkan data BPS September 2025, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 8,25%, sedangkan di Provinsi Lampung mencapai 9,66%. Artinya, tingkat kemiskinan Lampung lebih tinggi 1,41 poin persentase dibandingkan nasional. Jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 23,36 juta jiwa, sementara di Lampung sebanyak 860,13 ribu jiwa.

Sebaliknya, Gini Ratio Indonesia sebesar 0,363, sedangkan Lampung sebesar 0,287. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di Lampung lebih rendah daripada tingkat nasional. Jadi, meskipun kemiskinan di Lampung relatif lebih tinggi, distribusi pengeluaran penduduknya lebih merata dibandingkan Indonesia secara keseluruhan.

B. Analyze — Menganalisis
Lampung dapat memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi tetapi ketimpangan lebih rendah karena kedua indikator tersebut mengukur hal yang berbeda. Kemiskinan menunjukkan persentase penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan Gini Ratio mengukur ketimpangan distribusi pengeluaran.
Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah banyak penduduk Lampung memiliki tingkat pengeluaran yang relatif sama, tetapi masih berada di sekitar atau di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini dapat terjadi jika pendapatan masyarakat, terutama pekerja berupah rendah dan rumah tangga di perdesaan, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun, data tersebut saja belum membuktikan penyebabnya. Diperlukan data tambahan mengenai pendapatan, pekerjaan, kondisi perdesaan dan perkotaan, serta pengeluaran rumah tangga.

C. Evaluate — Mengevaluasi
Menurut saya, Gini Ratio Lampung yang lebih rendah belum cukup untuk menyatakan bahwa kebijakan pemerintah daerah sudah lebih berhasil. Angka 0,287 menunjukkan ketimpangan pengeluaran yang lebih rendah daripada nasional, tetapi persentase penduduk miskin Lampung masih lebih tinggi.
Keberhasilan kebijakan harus dilihat dari beberapa indikator sekaligus, seperti penurunan jumlah penduduk miskin, peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja, dan pemerataan akses pendidikan serta kesehatan. BPS mencatat jumlah penduduk miskin Lampung turun dari 887,02 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 860,13 ribu orang pada September 2025. Ini merupakan perkembangan positif, tetapi pemerintah tetap perlu memastikan penurunan tersebut berkelanjutan.

D. Create — Menciptakan
Kebijakan yang saya usulkan adalah program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui UMKM dan pertanian produktif.
Program ini memberikan pelatihan keterampilan, bantuan modal secara bertahap, pendampingan usaha, serta akses pemasaran digital kepada keluarga miskin, terutama di wilayah perdesaan. Kebijakan ini dipilih karena angka kemiskinan perdesaan Lampung pada September 2025 sebesar 10,88%, lebih tinggi daripada perkotaan yang sebesar 7,37%.

Cara kerjanya, pemerintah terlebih dahulu mendata keluarga miskin yang membutuhkan bantuan, kemudian memberikan pelatihan dan modal sesuai potensi usaha setempat. Setelah usaha berjalan, peserta didampingi untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menerima bantuan sementara, tetapi juga memiliki peluang memperoleh pendapatan secara mandiri.

Risikonya adalah bantuan modal tidak digunakan untuk usaha, pemasaran tidak berkembang, atau penerima bantuan tidak tepat sasaran. Untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah perlu melakukan seleksi penerima, pendampingan rutin, dan evaluasi penggunaan bantuan.
Keberhasilan program dapat diukur dari penurunan persentase penduduk miskin, peningkatan pendapatan riil keluarga penerima, jumlah usaha yang bertahan, penyerapan tenaga kerja, serta perubahan Gini Ratio. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kemiskinan menurun tanpa memperlebar ketimpangan.

Kesimpulan
Lampung memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi, tetapi ketimpangan pengeluaran lebih rendah daripada nasional. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah sebaiknya tidak hanya berfokus pada pemerataan, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk memperoleh pendapatan yang layak. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan perlu berjalan bersama agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.

Nama : Diah Arum Sari Nawang Ulan
NPM : 2313031021

A. Compare — Membandingkan
Berdasarkan data BPS September 2025, persentase penduduk miskin di Lampung sebesar 9,66%, lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang sebesar 8,25%. Namun, Gini Ratio Lampung sebesar 0,287 lebih rendah daripada nasional sebesar 0,363. Artinya, kemiskinan di Lampung masih relatif tinggi, tetapi ketimpangan pengeluaran masyarakatnya lebih rendah dibandingkan kondisi nasional.

B. Analyze — Menganalisis
Lampung memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi, tetapi ketimpangan lebih rendah karena kedua indikator tersebut mengukur hal yang berbeda. Kemiskinan menunjukkan jumlah penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan Gini Ratio mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat. Jadi, pengeluaran masyarakat Lampung bisa relatif lebih merata, tetapi sebagian penduduknya masih memiliki penghasilan atau pengeluaran rendah sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan dasar dengan baik.

C. Evaluate — Mengevaluasi
Menurut saya, Gini Ratio Lampung yang lebih rendah belum tentu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah lebih berhasil. Meskipun ketimpangannya relatif rendah, persentase penduduk miskin di Lampung masih lebih tinggi daripada nasional. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan perlu dinilai dari penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pemerataan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

D. Create — Menciptakan
Kebijakan yang saya usulkan adalah program pemberdayaan UMKM bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan pendampingan pemasaran digital. Program ini diharapkan dapat membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan, dan membantu masyarakat keluar dari kemiskinan.
Risikonya, bantuan bisa lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha yang sudah berkembang. Karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan masyarakat miskin dan mengawasi penyaluran bantuan. Keberhasilan program dapat diukur melalui penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan penerima bantuan, jumlah usaha yang bertahan, dan perkembangan Gini Ratio.
Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS), September 2025.