PSPE_AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK_KELAS C_GANJIL 2026/2027

Nama: Niabi Rahma Wati
NPM: 2413031078

Anggaran sektor publik telah mengalami perubahan dari pendekatan tradisional menuju pendekatan New Public Management (NPM). Perbedaan mendasar keduanya terletak pada fokus, orientasi, dan teknik penyusunannya. Anggaran tradisonal bertumpu pada pendeketan incrementalism dan struktur line-item, dengan fokus pada input serta kontrol administratif atas belanja. Dalam model ini, anggaran tahun sebelumnya menjadi dasar penyesuaian, sehingga item yang tidak relevan sulit dihapus dan kinerja hanya diukur dari kepatuhan menghabiskan dana. Sebaliknya, pendekatan New Public Management (NPM) menggeser fokus ke anggran berbasis kinerja (performance budgeting) yang menekankan value for money, output, outcome, serta desentralisasi kewenangan.
Zero-Based Budgeting (ZBB) hadir sebagai salah satu teknik, dalam kerangka NPM untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisonal. ZBB menuntut penyesuaian anggaran dimulai dari nol, bukan dari angka tahum lalu, sehingga setiap pengeluaran harus dijustifikasi berdasarkan kebutuhan dan manfaatnya saat ini. Proses implementasinya meliputi identifikasi unit keputusan, penyusunan paket keputusan, serta meranking dan mengevaluasi paket berdasarkan prioritas. Dengan demikian, ZBB menghapus inkrementalisme dan item yang tidak relevan, sekaligus mendorong alokasi sumber daya yang lebih objektif dan efisien.
Di indonesia, prinsip ZBB dapat diimplementasikan ke dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan PP No.12 Tahun 2019 dan Permendagri No.77 Tahun 2020. Tantangan utamanya adalah proses yang kompleks, kebutuhan waktu, kesiapan SDM, sistem informasi, dan dukungan politik. Meskipun demikian, jika diterapkan secara konsisten, ZBB bisa memperkuat disipln anggaran, efisiensi, dan akuntabilitas hasil dalam pengelolaan keuangan publik.

Nama: Natasya
NPM: 2413031081

1. Menurut Oktaverina dkk. (2019), perkembangan penganggaran sektor publik menunjukkan adanya perubahan dari traditional budgeting system menuju New Public Management (NPM) dan penganggaran berbasis kinerja. Anggaran tradisional lebih menekankan pengendalian berdasarkan pos dan penggunaan dana, sedangkan NPM mulai memperhatikan kinerja serta hasil yang dicapai dari anggaran. Menurut saya, perubahan ini penting karena keberhasilan anggaran seharusnya tidak hanya dilihat dari apakah dana sudah digunakan, tetapi juga dari manfaat dan hasil yang diberikan kepada masyarakat.

2. Menurut Ibrahim (2019) menjelaskan bahwa Zero-Based Budgeting (ZBB) dapat digunakan untuk mengurangi pemborosan dengan mengevaluasi kembali kebutuhan setiap kegiatan, bukan hanya meneruskan pola anggaran sebelumnya. Dari sumber tersebut, menurut saya implementasi ZBB dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan, menilai kebutuhan dan manfaatnya, lalu menentukan kegiatan mana yang menjadi prioritas untuk memperoleh anggaran. Dengan begitu, anggaran yang sebelumnya bersifat rutin dapat lebih diarahkan pada program yang benar-benar dibutuhkan dan mendukung pencapaian kinerja.

Sumber:
Oktaverina, C., Kurniawan, M. F., Auliawati Rachma, I. N., & Adi Prawira, I. F. (2019). Perkembangan Sistem dan Teknik Penganggaran Sektor Publik Berbasis Kinerja. Jurnal SIKAP, 4(1), 21–28.
Ibrahim, M. (2019). Designing Zero-Based Budgeting for Public Organizations. Problems and Perspectives in Management, 17(2), 323–333.

Nama: Salwa Trisia Anjani
Npm : 2413031090

1. Paradigma Anggaran Tradisional vs NPM
Anggaran tradisional bersifat sentralistis, incremental (hanya menyesuaikan angka tahun lalu), dan berorientasi pada input — sehingga sulit dijadikan tolok ukur kinerja karena tidak menunjukkan hasil yang dicapai.
Anggaran berbasis NPM lahir sebagai reformasi: bersifat desentralisasi (devolved management), mengadopsi praktik sektor privat, dan berorientasi pada input, output, maupun outcome (value for money). Tujuannya menciptakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

2. Implementasi ZBB untuk Mengatasi Kesenjangan
ZBB adalah instrumen anggaran berbasis kinerja di bawah paradigma NPM yang dirancang khusus untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional. Bedanya, ZBB menyusun anggaran mulai dari nol (bukan dari angka tahun lalu), sehingga setiap unit kerja wajib menjustifikasi kebutuhan anggarannya berdasarkan prioritas saat ini.
Proses implementasinya tiga tahap:
1. Identifikasi unit-unit keputusan
2. Penyusunan paket keputusan
3. Meranking dan mengevaluasi paket keputusan berdasarkan manfaatnya
Dengan cara ini, ZBB menjembatani kesenjangan tradisional–NPM karena: (a) memaksa orientasi pada kinerja/output, bukan sekadar habisnya anggaran; (b) mendesentralisasi tanggung jawab ke manajer unit; (c) meningkatkan partisipasi staf level bawah; (d) mempermudah identifikasi pemborosan. Kelemahannya, prosesnya lebih rumit dan memakan waktu dibanding sistem tradisional karena butuh justifikasi mendetail dari tiap unit.

Sumber :
Sari, Diana Novita, Rina Febriana, and Yolanda Krisna Dani. "KUALITAS PELAYANAN SEKTOR PUBLIK DENGAN PENDEKATAN PERSPEKTIF NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM)." Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial 12.3 (2026).
Nurunnabilah, Nasywa, and Saidah Ahmad. "Peran Zero-Based Budgeting dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan: Studi Pustaka." Gunung Djati Conference Series. Vol. 56. 2025.

Nama : Rulla Alifah
NPM : 243031093

1. Paradigma anggaran tradisional lebih berfokus pada pengendalian pengeluaran berdasarkan pos-pos anggaran dan biasanya masih mengacu pada anggaran periode sebelumnya. Berbeda dengan itu, anggaran berbasis New Public Management (NPM) lebih menekankan pada efisiensi, kinerja, dan hasil yang ingin dicapai dari penggunaan anggaran. Jadi, dalam anggaran tradisional yang lebih diperhatikan adalah berapa dana yang digunakan, sedangkan dalam NPM juga dilihat apakah dana tersebut mampu menghasilkan kinerja dan manfaat yang sesuai dengan tujuan. Pendekatan NPM mendorong pemerintah untuk menghubungkan penggunaan sumber daya dengan hasil yang dapat diukur serta meningkatkan akuntabilitas.

2. Zero-Based Budgeting (ZBB) dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara anggaran tradisional dan anggaran berbasis NPM karena setiap kegiatan harus dinilai kembali dan tidak hanya mengikuti anggaran tahun sebelumnya. Prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi kegiatan, menentukan kebutuhan dana, menjelaskan tujuan dan manfaatnya, kemudian menyusun beberapa alternatif kegiatan dalam decision packages. Setiap kegiatan selanjutnya dinilai dan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan, biaya, manfaat, serta hasil yang dapat dicapai sebelum anggaran ditetapkan. Dengan cara tersebut, ZBB dapat mengurangi kebiasaan mempertahankan anggaran lama sekaligus mendukung prinsip NPM yang mengutamakan efisiensi, kinerja, dan hasil.

Nama : Zara Nur Rohimah
Npm : 2413031070

1. Paradigma anggaran tradisional dan anggaran berbasis NPM
Menurut saya, anggaran tradisional lebih berfokus pada input dan penggunaan anggaran, sehingga anggaran tahun sebelumnya sering menjadi dasar untuk menentukan anggaran berikutnya. Sedangkan anggaran berbasis New Public Management (NPM) lebih menekankan pada kinerja dan hasil. Jadi, bukan hanya melihat berapa banyak anggaran yang digunakan, tetapi juga apakah anggaran tersebut efektif dan memberikan hasil yang sesuai bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep value for money yang menekankan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

2. Proses implementasi ZBB
Menurut saya, Zero-Based Budgeting (ZBB) dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan tersebut karena setiap kegiatan dan anggaran harus diperiksa dan dipertimbangkan kembali dari awal, bukan hanya mengikuti anggaran tahun sebelumnya. Setiap program dinilai berdasarkan kebutuhan, biaya, manfaat, dan prioritasnya. Dengan begitu, anggaran dapat lebih terarah pada kegiatan yang benar-benar penting dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Jadi, ZBB dapat membantu menggabungkan pengendalian anggaran dengan orientasi pada kinerja yang menjadi ciri NPM

Source:

1. Indrawati, N. (2010). Penyusunan anggaran dalam era New Public Management: Implementasinya di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis,10 (2), 176–193

2. Oktaverina, C., Kurniawan, M. F., Rachma, I. N. A., & Prawira, I. F. A. (2019). Perkembangan sistem dan teknik penganggaran sektor publik berbasis kinerja. Jurnal SIKAP, 4 (1), 21–28.

Nama: Gifrika Tutut Pradiyana
NPM: 2453031008
Kelas: 2024 C

1. Menurut saya, anggaran tradisional dan anggaran berbasis New Public Management (NPM) berangkat dari cara pandang yang berbeda dalam mengelola keuangan publik. Anggaran tradisional, menurut saya, lebih menonjolkan aspek administratif dan pengendalian anggaran (input oriented). Penyusunannya bersifat incremental, artinya hanya menyesuaikan angka anggaran tahun sebelumnya tanpa mengevaluasi ulang relevansi program, dan strukturnya sehingga sulit menunjukkan keterkaitan antara dana yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai. Sebaliknya, saya melihat anggaran berbasis NPM lahir sebagai respons atas kelemahan tersebut. NPM mengadopsi prinsip manajemen sektor swasta ke pemerintahan, dengan penekanan pada efisiensi, efektivitas, dan orientasi pada kinerja atau hasil (output/outcome), bukan sekadar penyerapan dana. Meski begitu, tantangannya menurut saya justru ada di sisi pengukuran, karena menentukan indikator kinerja yang tepat untuk mengukur outcome jauh lebih sulit dibanding sekadar mengukur output kegiatan.
2. Menurut saya, Zero Based Budgeting (ZBB) menjadi jalan tengah yang tepat untuk mengatasi kesenjangan tersebut, karena prinsipnya mengharuskan setiap program dievaluasi dari nol, bukan berdasarkan kebiasaan anggaran tahun lalu. Proses implementasinya, menurut pemahaman saya, terdiri dari tiga tahap, pertama, mengidentifikasi unit-unit keputusan berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, kedua, menyusun paket-paket keputusan yang berisi justifikasi kebutuhan, alternatif, dan manfaat setiap program, dan ketiga, memberi peringkat paket-paket tersebut untuk menentukan prioritas alokasi anggaran. Saya menilai proses ini efektif menjembatani kesenjangan karena tetap menjaga sisi kedisiplinan dan justifikasi anggaran (nilai yang dijaga anggaran tradisional), sekaligus mendorong alokasi dana berdasarkan prioritas dan hasil yang terukur (nilai yang diusung NPM). Bahkan menurut kajian terbaru, penerapan ZBB saat ini semakin didorong untuk diintegrasikan dengan pendekatan agile budgeting berbasis data digital, agar pemerintah bisa lebih cepat menyesuaikan prioritas anggaran sesuai kebutuhan aktual di lapangan.

Sumber:

1. Indrawati, "Penyusunan Anggaran dalam Era New Public Management: Implementasinya di Indonesia", Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, jurnal.umsu.ac.id
2. Oktaverina, dkk. (2019), "Perkembangan Sistem dan Teknik Penganggaran Sektor Publik Berbasis Kinerja", Jurnal SIKAP, Vol. 4, No. 1
3. "Zero Based Budgeting di Era Digital" (2024), Jurnal JIMAK, journalcenter.org

Nama : Lola Egidiya
NPM : 2413031087

Mengenai paradigma anggaran, menurut saya perbedaan mendasar antara anggaran tradisional dan anggaran berbasis New Public Management (NPM) terletak pada filosofi penyusunan dan fokus pengawasannya. Anggaran tradisional sangat kaku karena berpatokan pada pendekatan incrementalism yaitu sekadar menambah atau mengurangi besaran angka dari tahun sebelumnya serta berfokus pada pos-pos belanja (line-item) dan kepatuhan administrasi input semata. Dampaknya, muncul budaya asal menghabiskan anggaran tanpa mengukur manfaat pastinya. Sebaliknya, anggaran berbasis NPM mengadopsi prinsip manajemen swasta yang berorientasi pada hasil (output dan outcome). Dalam paradigma NPM, berlaku prinsip money follows program, di mana dana dialokasikan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan tingkat efisiensi program. Hal ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2009) yang menyebutkan bahwa transisi ke NPM merupakan pergeseran dari paradigma yang berorientasi kontrol (control-oriented) menuju paradigma yang berorientasi kinerja (performance-oriented).

Lalu, bagaimana Zero-Based Budgeting (ZBB) dapat mengatasi kesenjangan di antara keduanya? Kesenjangan utama saat berpindah dari sistem tradisional ke NPM adalah sulitnya mengubah pola pikir birokrasi yang sudah terbiasa dengan anggaran historis. Di sinilah ZBB berperan sebagai jembatan. ZBB menghapus asumsi bahwa kegiatan tahun lalu otomatis harus dilanjutkan, sehingga penyusunan anggaran benar-benar dimulai dari nol (base zero). Prosesnya dilakukan melalui tiga tahap: mendefinisikan decision units, menyusun decision packages yang memuat analisis biaya dan manfaat (cost-benefit analysis), serta melakukan pemeringkatan (ranking) program dari yang paling prioritas hingga yang kurang penting. Dengan cara ini, ZBB secara efektif memutus siklus incrementalism tradisional dan mengeliminasi program-program yang sudah tidak relevan. Menurut Freeman dan Shoulders (2003), ZBB memberikan kerangka evaluasi sistematis yang sangat dibutuhkan oleh anggaran berbasis kinerja NPM, karena memaksa setiap unit kerja membuktikan secara rasional kelayakan biaya dari setiap rupiah yang diusulkan.

Nama : Ni Made Dwi Agustini
Npm : 2413031086
1. Anggaran Tradisional vs Anggaran Berbasis NPM
Menurut saya, anggaran tradisional itu sifatnya incremental, jadi tiap tahun cuma melanjutkan angka tahun lalu tanpa benar-benar mengevaluasi apakah program itu masih layak dilanjutkan. Fokusnya lebih ke input, yaitu berapa dana yang dikeluarkan, bukan hasil apa yang dicapai. Makanya sistem ini sering dianggap kurang transparan dan rawan pemborosan.
Sementara anggaran berbasis NPM (New Public Management) muncul sebagai koreksi atas itu. Pemikiran ini dipengaruhi gagasan Osborne dan Gaebler dalam Reinventing Government, yang intinya pemerintah perlu meniru cara kerja sektor swasta: lebih efisien, berorientasi hasil, dan wewenangnya lebih didesentralisasi ke unit-unit kecil. Jadi bedanya, kalau tradisional itu sibuk mengontrol pengeluaran, NPM lebih menekankan pada kinerja dan hasil yang bisa diukur.

2. Implementasi ZBB

Nah, ZBB (Zero-Based Budgeting) ini menurut saya semacam jalan tengah dari dua paradigma tadi. Konsep ini digagas Peter Pyhrr tahun 1970-an, intinya setiap penyusunan anggaran baru dianggap mulai dari nol, bukan otomatis lanjut dari tahun sebelumnya. Jadi tiap unit kerja wajib menjelaskan ulang kenapa programnya masih perlu didanai.Prosesnya kira-kira begini: tiap unit kerja diidentifikasi sebagai decision unit, lalu masing-masing membuat decision package berisi tujuan program, alternatif pelaksanaannya, biaya, dan manfaat yang diharapkan. Semua decision package itu kemudian dianalisis dan diranking berdasarkan prioritas, baru anggaran dibagikan sesuai urutan tadi sampai dananya habis.
Cara kerja seperti ini otomatis menutup celah anggaran tradisional karena setiap program dievaluasi ulang tiap tahun, sekaligus sejalan dengan semangat NPM karena tiap usulan anggaran harus jelas tujuan dan manfaatnya. Hanya saja, ZBB ini butuh waktu dan data yang lebih banyak, jadi di praktiknya banyak instansi yang cuma menerapkan versi modifikasinya saja.

Nama : Nuraini Naibaho
Npm : 2413031076

1. Paradigma Anggaran Tradisional dan NPM
Anggaran tradisional berfokus pada input, pengeluaran, dan kepatuhan terhadap anggaran tahun sebelumnya. Sementara anggaran berbasis NPM (New Public Management) lebih menekankan pada kinerja, efisiensi, efektivitas, output, dan hasil pelayanan publik. Jadi, perbedaannya terletak pada fokus input dan kepatuhan dalam anggaran tradisional dibandingkan hasil dan kinerja dalam NPM.
2. Implementasi ZBB
Zero-Based Budgeting (ZBB) dilakukan dengan menyusun anggaran dari titik nol, sehingga setiap program harus kembali dijelaskan kebutuhan, biaya, manfaat, dan hasilnya. Program kemudian dinilai dan diprioritaskan berdasarkan manfaat serta kinerjanya. Menurut saya, ZBB dapat mengurangi kelemahan anggaran tradisional yang cenderung mengikuti anggaran sebelumnya sekaligus mendukung NPM yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan hasil.

Nama: Adinda Putri Zahra
NPM: 2413031083

1. Anggaran tradisional adalah pendekatan penganggaran yang berorientasi pada input, bersifat incremental (anggaran tahun berjalan hanya melanjutkan anggaran tahun sebelumnya dengan sedikit penyesuaian), sentralistis, kaku, dan lebih menekankan kepatuhan administratif terhadap pos anggaran daripada hasil yang dicapai. Sementara itu, menurut jurnal Indrawati, New Public Management (NPM) di sektor publik berpengaruh pada perubahan sistem anggaran, dari model tradisional menjadi anggaran yang berbasis kinerja, dan pemerintah Indonesia telah melakukan persiapan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis pelaksanaannya. Namun, jurnal ini juga mencatat bahwa kesulitan utama dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja adalah sulitnya menyepakati ukuran kinerja yang sesuai.Jadi, perbedaan mendasarnya: anggaran tradisional berorientasi pada berapa yang dibelanjakan, sedangkan anggaran berbasis NPM berorientasi pada apa yang dihasilkan dari belanja tersebut.

2. ZBB mengatasi kesenjangan tersebut dengan mewajibkan setiap unit kerja menyusun anggaran dari nol setiap periode, tanpa mengacu otomatis pada anggaran tahun sebelumnya, sehingga setiap pos anggaran harus dijustifikasi ulang berdasarkan kebutuhan dan manfaat yang dihasilkan. Cara kerja ini memaksa cara berpikir instansi bergeser dari sekadar melanjutkan pos anggaran lama (ciri anggaran tradisional) menjadi berorientasi pada hasil dan kinerja (ciri NPM).

Sumber
Indrawati, N. (2010). Penyusunan anggaran dalam era new public management: Implementasinya di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 10(2).
Nurunnabilah, N., & Ahmad, S. (2025, August). Peran Zero-Based Budgeting dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan: Studi Pustaka. In Gunung Djati Conference Series (Vol. 56, pp. 1165-1172).

Nama: Rency Husna A
Npm: 2413031082

1. Paradigma Anggaran Tradisional dan NPM
Anggaran tradisional lebih menitikberatkan pada penggunaan dana dan pembagian anggaran berdasarkan pos tertentu. Penyusunannya juga biasanya mengacu pada anggaran tahun sebelumnya. Berbeda dengan itu, New Public Management (NPM) lebih menekankan pada pencapaian kinerja, efisiensi, dan hasil dari penggunaan anggaran. Dengan demikian, anggaran tradisional lebih berfokus pada input atau dana yang digunakan, sedangkan NPM lebih memperhatikan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber daya tersebut.

2. Implementasi ZBB dalam Mengatasi Kesenjangan Anggaran Tradisional dan NPM
Zero-Based Budgeting (ZBB) dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kelemahan dalam anggaran tradisional sekaligus mendukung tujuan NPM. Dalam ZBB, penyusunan anggaran dimulai dari nol dan didasarkan pada kebutuhan yang ada, bukan sekadar mengikuti anggaran tahun sebelumnya. Penerapannya dilakukan melalui tiga tahap, yaitu mengidentifikasi unit keputusan, menyusun paket keputusan, serta melakukan pemeringkatan dan penilaian terhadap paket tersebut. Melalui proses ini, setiap kegiatan dapat dipertimbangkan kembali sehingga anggaran dapat diberikan sesuai prioritas dan mendukung pencapaian kinerja.

Sumber:
Suryanto, & Kurniati, P. S. (2019). Tinjauan perubahan sistem penganggaran berbasis kinerja di Indonesia. JPP: Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, 1(2).

Nama: Nadiya Adila
Npm: 2413031079

1. Paradigma Anggaran Tradisional dan Anggaran Berbasis NPM

Anggaran tradisional lebih menitikberatkan pada penggunaan dana dan pengendalian pengeluaran. Penyusunan anggaran biasanya menggunakan anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pada tahun berikutnya. Cara ini cukup sederhana dan memberikan kestabilan, tetapi terkadang membuat organisasi hanya mengikuti pola anggaran sebelumnya tanpa melihat kembali apakah seluruh pengeluaran masih diperlukan.

Anggaran berbasis New Public Management (NPM) lebih memperhatikan kinerja dan hasil yang ingin dicapai. Jadi, yang diperhatikan bukan hanya berapa banyak anggaran yang digunakan, tetapi juga manfaat dan hasil dari penggunaan anggaran tersebut. Menurut saya, pendekatan ini membuat pengelolaan sektor publik lebih menekankan efisiensi, efektivitas, dan pertanggungjawaban terhadap hasil.

2. Implementasi ZBB dalam Mengatasi Kesenjangan

Zero-Based Budgeting (ZBB) dapat digunakan untuk mengurangi perbedaan antara anggaran tradisional dan anggaran berbasis NPM. Dalam ZBB, anggaran tidak langsung mengikuti anggaran tahun sebelumnya. Setiap kegiatan harus dikaji kembali dan diberikan alasan mengapa kegiatan tersebut perlu mendapatkan anggaran.

Penerapannya dapat dimulai dengan menentukan tujuan dan kegiatan organisasi, menghitung kebutuhan biaya, kemudian membandingkan beberapa alternatif kegiatan berdasarkan manfaat dan prioritasnya. Setelah itu, kegiatan yang dianggap paling penting dan sesuai dengan tujuan organisasi dapat diberikan anggaran. Selanjutnya, pelaksanaan dan hasil kegiatan perlu dievaluasi agar penggunaan anggaran tetap sesuai dengan tujuan.

Sumber: OECD, Models of Public Budgeting and Accounting Reform; OECD, Performance Budgeting; U.S. GAO, Streamlining Zero-Base Budgeting.

Nama : Della Puspita
Npm : 2453031007

1. Bagaimanakah paradigma anggaran tradisional dan anggaran berbasis NPM!

Anggaran tradisional cenderung menggunakan pendekatan incremental, yaitu penyusunan anggaran masih menjadikan anggaran periode sebelumnya sebagai dasar dan kemudian dilakukan penyesuaian. Pendekatan ini lebih berorientasi pada aspek administratif dan penggunaan dana. Sementara itu, anggaran berbasis NPM lebih menekankan pada kinerja, sehingga alokasi anggaran dikaitkan dengan target dan indikator kinerja yang dapat diukur. Rahayu (2023) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara unit yang masih menggunakan pendekatan tradisional, incremental, dan administratif dengan unit yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui keterkaitan antara alokasi anggaran, target pendapatan, dan indikator kinerja.

2. Bagaimanakah proses implementasi ZBB dalam mengatasi kesenjangan anggaran tradisional dan anggaran berbasis NPM!

Implementasi Zero-Based Budgeting (ZBB) dilakukan dengan tidak menjadikan anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar utama penyusunan anggaran. Setiap program dan kegiatan perlu dikaji kembali berdasarkan kebutuhan, manfaat, dan alasan pembiayaannya. Ibrahim (2019) menjelaskan bahwa ZBB menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (ground-up approach) dengan meninjau kembali seluruh program dan kegiatan secara berkala, kemudian menentukan kegiatan yang perlu dipertahankan, ditambah, atau dihapus. Proses ini dapat membantu mengurangi kebiasaan mempertahankan anggaran secara otomatis seperti dalam sistem incremental sekaligus mendorong perencanaan dan evaluasi kinerja yang lebih baik.

Sumber

Ibrahim, M. (2019). Designing zero-based budgeting for public organizations. Problems and Perspectives in Management, 17(2), 323–333.

Rahayu, H. A. (2023). Dari anggaran tradisional ke anggaran berbasis kinerja: Studi pada pusat pengembangan bisnis Universitas Islam Negeri. Journal of Management and Digital Business, 3(3), 203–217.

NAMA: Silviana Febriani
NPM: 2413031075

1. Anggaran tradisional lebih berfokus pada input dan pengendalian pengeluaran, serta biasanya menggunakan anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar. Wildavsky (1964) menjelaskan bahwa penganggaran sektor publik banyak dipengaruhi negosiasi sehingga perubahan anggaran cenderung bersifat bertahap. Sementara itu, anggaran berbasis New Public Management (NPM) lebih menekankan hasil, kinerja, efisiensi, dan efektivitas. Hood (1991) menjelaskan bahwa NPM mendorong pengelolaan sektor publik agar lebih berorientasi pada hasil. Hal ini sejalan dengan konsep value for money Mardiasmo, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif.
Contohnya, anggaran pelatihan guru dalam sistem tradisional dapat dibuat berdasarkan anggaran tahun sebelumnya. Dalam NPM, anggaran tersebut dikaitkan dengan hasil seperti jumlah guru yang dilatih dan peningkatan kompetensinya.

2. ZBB dilakukan dengan tidak langsung menggunakan anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar. Setiap program harus dijelaskan kembali kebutuhan, biaya, manfaat, dan prioritasnya. Pyhrr (1970) menjelaskan bahwa proses ini dilakukan melalui decision package yang kemudian dibandingkan dan diprioritaskan.
Contohnya, suatu pemerintah daerah memiliki anggaran Rp500 juta untuk pelatihan pegawai. Melalui ZBB, anggaran tersebut tidak otomatis diberikan kembali. Programnya dievaluasi berdasarkan jumlah peserta, biaya, manfaat, dan hasil yang dicapai. Jika manfaatnya rendah, anggaran dapat dikurangi atau dialihkan ke program yang lebih dibutuhkan. Dengan demikian, ZBB dapat menjadi penghubung antara anggaran tradisional dan NPM karena mendorong evaluasi ulang, efisiensi, prioritas, dan pertanggungjawaban berdasarkan hasil. Namun, penerapannya membutuhkan data, waktu, dan tenaga yang cukup besar.

Nama: Sofia Dilara
NPM: 2413031091

1.Paradigma Anggaran Tradisional dan Anggaran Berbasis NPM
Menurut saya, anggaran tradisional lebih berfokus pada penggunaan dana dan pos anggaran, sedangkan anggaran berbasis New Public Management (NPM) lebih menekankan kinerja, efisiensi, efektivitas, serta hasil yang dicapai. Jadi, dalam NPM anggaran tidak hanya dilihat dari berapa besar dana yang digunakan, tetapi juga manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi anggaran sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja.

2. Implementasi ZBB dalam Mengatasi Kesenjangan
Penerapan Zero-Based Budgeting (ZBB) dapat dilakukan dengan mengevaluasi kembali setiap kegiatan dan kebutuhan anggaran, bukan sekadar meneruskan anggaran tahun sebelumnya. Setiap kegiatan dinilai berdasarkan kebutuhan, manfaat, dan prioritasnya. Dengan begitu, anggaran yang kurang penting dapat dikurangi dan dana dapat diarahkan pada program yang lebih dibutuhkan serta mendukung pencapaian kinerja.

Sumber:
Oktaverina, C., dkk. (2019). Perkembangan Sistem dan Teknik Penganggaran Sektor Publik Berbasis Kinerja. Jurnal SIKAP, 4(1), 21–28.

Nama: Iren Agista Putri
NPM: 2413031071

1. Anggaran tradisional merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada input dan pengeluaran. Penyusunannya biasanya didasarkan pada anggaran tahun sebelumnya dengan penyesuaian tertentu. Kelemahannya adalah setiap program cenderung terus dibiayai tanpa evaluasi menyeluruh terhadap manfaat dan hasilnya. Sistem ini juga lebih menilai apakah anggaran telah terserap daripada apakah tujuan program telah tercapai (Suryanto, S., & Kurniati, P. S. 2020).
Berbeda dengan anggaran tradisional, paradigma New Public Management (NPM) menekankan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan pencapaian kinerja. Anggaran berbasis NPM menghubungkan dana yang diberikan dengan output dan outcome yang dihasilkan. Dengan demikian, keberhasilan suatu program tidak hanya dilihat dari jumlah dana yang digunakan, tetapi juga dari manfaatnya bagi masyarakat. Anggaran berbasis kinerja merupakan salah satu bentuk penerapan NPM dalam pengelolaan sektor publik (Dade & Akbar, 2022).
Kemudian, anggaran berbasis NPM lebih baik karena mendorong pemerintah agar menggunakan anggaran secara ekonomis dan menghasilkan pelayanan yang lebih berkualitas. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam menentukan indikator kinerja yang tepat. Penelitian Dade dan Akbar (2022) menunjukkan bahwa indikator kinerja di Pemerintah Kabupaten Sumba Barat belum sepenuhnya digunakan dalam penyusunan anggaran dan masih lebih berorientasi pada output daripada outcome.

2. Implementasi ZBB
Zero-Based Budgeting (ZBB) dapat digunakan untuk mengurangi kelemahan anggaran tradisional sekaligus mendukung tujuan NPM. ZBB menyusun anggaran mulai dari angka nol sehingga anggaran tahun sebelumnya tidak langsung dijadikan dasar. Setiap kegiatan harus dijelaskan tujuan, biaya, manfaat, dan hasil yang akan dicapai. Kegiatan yang tidak relevan atau tidak memberikan manfaat dapat dikurangi maupun dihentikan (Suryanto, S., & Kurniati, P. S. 2020).
Proses implementasi ZBB dapat dilakukan melalui tiga tahap:
a. Mengidentifikasi unit atau kegiatan yang membutuhkan anggaran.
b. Menyusun paket keputusan yang berisi tujuan, biaya, manfaat, dan alternatif kegiatan.
c. Mengevaluasi serta menentukan peringkat kegiatan berdasarkan urgensi, manfaat, kinerja, dan kemampuan keuangan.
Oleh karena itu, ZBB dapat menjembatani kesenjangan antara anggaran tradisional dan anggaran berbasis NPM. Anggaran tradisional memberikan kestabilan karena menggunakan anggaran sebelumnya, sedangkan NPM menuntut pencapaian hasil. ZBB menggabungkan keduanya dengan cara mengevaluasi setiap kegiatan secara rasional, kemudian mengalokasikan dana berdasarkan prioritas dan kinerja. Namun, ZBB membutuhkan data yang akurat, sumber daya manusia yang memahami penganggaran, serta komitmen pimpinan. Tanpa hal tersebut, ZBB berisiko hanya menjadi perubahan format administrasi. Oleh karena itu, penerapannya perlu disertai indikator kinerja yang jelas, evaluasi berkala, dan pengawasan yang transparan.

Sumber:
Dade, J. U., & Akbar, R. (2022). Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat). Accounting and Business Information System Journal, 10(1).
Suryanto, S., & Kurniati, P. S. (2020). Tinjauan perubahan sistem penganggaran berbasis kinerja di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan, 1(2).