CASE STUDY

CASE STUDY

Jumlah balasan: 11

Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam, termasuk nikel, batu bara, kelapa sawit, dan karet. Namun, selama puluhan tahun, Indonesia lebih banyak berperan sebagai eksportir bahan mentah dalam Global Value Chains (GVCs). Contohnya, Indonesia mengekspor bijih nikel ke negara lain, yang kemudian mengolahnya menjadi baterai kendaraan listrik dan menjualnya dengan nilai tambah yang tinggi.

Pemerintah Indonesia kini berusaha mengubah posisi dalam GVC, dari pemasok bahan mentah menjadi produsen barang setengah jadi atau jadi, lewat kebijakan hilirisasi industri, larangan ekspor bahan mentah, dan pemberian insentif investasi dalam pengolahan lokal. Namun, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra, baik dari pelaku industri dalam negeri maupun negara mitra dagang seperti Uni Eropa, yang bahkan menggugat Indonesia ke WTO.

 

Pertanyaan:

  1. Analisis Konteks:
    a. Apa saja kelebihan dan kekurangan posisi Indonesia dalam GVC saat ini?
    b. Mengapa Indonesia belum berhasil mendapatkan nilai tambah yang optimal dalam GVC?
  2. Evaluasi Kebijakan:
    a. Apakah kebijakan hilirisasi seperti larangan ekspor bijih nikel dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam GVC? Jelaskan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan geopolitik.
    b. Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap hubungan Indonesia dengan negara mitra dagang?
  3. Sintesis dan Solusi:
    Jika Anda adalah penasihat ekonomi pemerintah, strategi apa yang akan Anda usulkan agar Indonesia mendapatkan nilai tambah lebih besar dalam GVC tanpa merusak hubungan dagang internasional?

Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: CASE STUDY

oleh WANTY NURKHOLIFAH 2213031051 -
Wanty Nurkholifah
2213031051

1. Analisis Konteks

a. Posisi Indonesia dalam Global Value Chains saat ini memiliki beberapa kelebihan, terutama ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan biaya produksi relatif kompetitif. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi pemasok penting bahan mentah strategis bagi industri global, khususnya untuk komoditas energi dan mineral. Namun, kelemahannya adalah posisi Indonesia masih berada pada segmen hulu dengan nilai tambah rendah, sehingga sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas dan permintaan negara lain. Selain itu, ketergantungan pada ekspor bahan mentah membuat transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri domestik berjalan lambat.

b. Indonesia belum mampu memperoleh nilai tambah optimal dalam GVC karena keterbatasan teknologi pengolahan, kualitas sumber daya manusia, serta lemahnya ekosistem industri pendukung. Infrastruktur, kepastian regulasi, dan kapasitas riset juga belum sepenuhnya mendukung proses industrialisasi lanjutan. Akibatnya, Indonesia sulit naik ke segmen rantai nilai yang lebih strategis.

2. Evaluasi Kebijakan

a. Kebijakan hilirisasi, termasuk larangan ekspor bijih nikel, secara ekonomi berpotensi meningkatkan posisi Indonesia dalam GVC karena mendorong investasi smelter, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Dari sisi geopolitik, kebijakan ini memperkuat posisi tawar Indonesia terhadap negara-negara yang bergantung pada pasokan bahan baku. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan risiko, seperti ketergantungan pada investor tertentu dan potensi retaliasi dagang.

b. Dampaknya terhadap hubungan dagang internasional cukup signifikan. Negara mitra, seperti Uni Eropa, memandang kebijakan tersebut sebagai pembatasan perdagangan yang melanggar prinsip perdagangan bebas, sehingga memicu sengketa di WTO dan meningkatkan ketegangan diplomatik.

Sintesis dan Solusi

Sebagai penasihat ekonomi, strategi yang diusulkan adalah mengombinasikan hilirisasi dengan pendekatan diplomasi dagang dan kebijakan industri yang lebih inklusif. Indonesia perlu mendorong pengolahan bernilai tambah melalui insentif fiskal, kemitraan teknologi, dan pengembangan SDM, bukan semata larangan ekspor. Selain itu, negosiasi bilateral dan kerja sama internasional dalam rantai pasok hijau dan berkelanjutan dapat menjadi jalan tengah. Dengan strategi bertahap, transparan, dan berbasis kerja sama, Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah dalam GVC sekaligus menjaga hubungan dagang internasional.