Ketiklah disini hasil telaah kedua artikel di atas sebanyak 250 kata.
ACTIVITY: RESUME
Nama : Rafifa Tu Zakia
NPM : 2213031044
Berdasarkan hasil telaah terhadap dua artikel dapat dipahami bahwa keduanya sama-sama membahas arah dan efektivitas kebijakan industri di Indonesia, meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Artikel Muchtar Ahmad menyoroti lemahnya strategi industrialisasi nasional pasca reformasi 1998. Ia menegaskan bahwa kebijakan industri Indonesia tidak memiliki koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha. Kebijakan yang dikeluarkan cenderung bersifat tidak antisipatif dan kurang mendukung keberlanjutan industri lokal, khususnya industri kecil dan agroindustri. Ahmad menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, serta perlunya strategi industrialisasi yang berpijak pada kekuatan pertanian menuju agroindustri agar dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan ekonomi nasional.
Sementara itu, artikel Ade Faisal lebih menekankan pada pendekatan berbasis kawasan industri (aglomerasi) sebagai strategi pembangunan industri nasional. Ia menyoroti kegagalan pengembangan 14 kawasan industri prioritas karena lemahnya perencanaan, minimnya minat investor, serta kurangnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Faisal mengusulkan agar kebijakan industri didesain berdasarkan analisis biaya-manfaat dan dilandasi pada kebutuhan pelaku usaha, bukan hanya target birokratis.
Secara keseluruhan, kedua artikel tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan industri di Indonesia bergantung pada koordinasi kebijakan, kesiapan infrastruktur, dan keterlibatan aktif sektor swasta dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan industri.
NPM : 2213031044
Berdasarkan hasil telaah terhadap dua artikel dapat dipahami bahwa keduanya sama-sama membahas arah dan efektivitas kebijakan industri di Indonesia, meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Artikel Muchtar Ahmad menyoroti lemahnya strategi industrialisasi nasional pasca reformasi 1998. Ia menegaskan bahwa kebijakan industri Indonesia tidak memiliki koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha. Kebijakan yang dikeluarkan cenderung bersifat tidak antisipatif dan kurang mendukung keberlanjutan industri lokal, khususnya industri kecil dan agroindustri. Ahmad menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, serta perlunya strategi industrialisasi yang berpijak pada kekuatan pertanian menuju agroindustri agar dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan ekonomi nasional.
Sementara itu, artikel Ade Faisal lebih menekankan pada pendekatan berbasis kawasan industri (aglomerasi) sebagai strategi pembangunan industri nasional. Ia menyoroti kegagalan pengembangan 14 kawasan industri prioritas karena lemahnya perencanaan, minimnya minat investor, serta kurangnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Faisal mengusulkan agar kebijakan industri didesain berdasarkan analisis biaya-manfaat dan dilandasi pada kebutuhan pelaku usaha, bukan hanya target birokratis.
Secara keseluruhan, kedua artikel tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan industri di Indonesia bergantung pada koordinasi kebijakan, kesiapan infrastruktur, dan keterlibatan aktif sektor swasta dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan industri.
Nama: Agnes Yuhestifiani
NPM: 2213031045
Kedua artikel yang ditelaah sama-sama membahas pembangunan dan kinerja industri di Indonesia, namun dari sudut pandang yang berbeda sehingga saling melengkapi. Artikel Analisis Kebijakan Pembangunan Industri Berbasis Aglomerasi (Kawasan) Industri karya Ade Faisal menyoroti kebijakan makro pemerintah dalam mengembangkan 14 Kawasan Industri Prioritas (KIP) di luar Jawa sebagai upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDB. Temuan utama menunjukkan bahwa sebagian besar KIP belum berkembang optimal karena lemahnya perencanaan, minimnya investor, serta masalah lahan dan kurangnya anchor industry. Artikel ini menekankan pentingnya perencanaan matang, studi kelayakan yang akurat, serta kebijakan yang mampu menarik investasi dengan belajar dari best practice negara lain seperti Korea Selatan dan Taiwan. Sementara itu, artikel Analisis Structure-Conduct-Performance (SCP) dan Efisiensi Internal pada Industri Air Minum dan Mineral Dalam Kemasan di Indonesia karya Muhammad Faishal Akbar Dwiputra menggunakan pendekatan SCP untuk menganalisis struktur pasar, perilaku, dan kinerja industri AMDK dengan data panel BPS 1990–2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi industri, efisiensi internal, dan pertumbuhan pasar berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sehingga perusahaan dengan efisiensi tinggi mampu bertahan meski persaingan ketat. Artikel ini juga menekankan pentingnya regulasi mutu dan persaingan sehat agar manfaat industri tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar tetapi juga konsumen. Jika disatukan, kedua artikel memberikan gambaran bahwa keberhasilan pembangunan industri Indonesia membutuhkan kombinasi kebijakan makro yang matang dan berorientasi pada daya tarik investasi, serta strategi mikro yang menekankan efisiensi internal, struktur pasar yang sehat, dan regulasi yang adil.
NPM: 2213031045
Kedua artikel yang ditelaah sama-sama membahas pembangunan dan kinerja industri di Indonesia, namun dari sudut pandang yang berbeda sehingga saling melengkapi. Artikel Analisis Kebijakan Pembangunan Industri Berbasis Aglomerasi (Kawasan) Industri karya Ade Faisal menyoroti kebijakan makro pemerintah dalam mengembangkan 14 Kawasan Industri Prioritas (KIP) di luar Jawa sebagai upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDB. Temuan utama menunjukkan bahwa sebagian besar KIP belum berkembang optimal karena lemahnya perencanaan, minimnya investor, serta masalah lahan dan kurangnya anchor industry. Artikel ini menekankan pentingnya perencanaan matang, studi kelayakan yang akurat, serta kebijakan yang mampu menarik investasi dengan belajar dari best practice negara lain seperti Korea Selatan dan Taiwan. Sementara itu, artikel Analisis Structure-Conduct-Performance (SCP) dan Efisiensi Internal pada Industri Air Minum dan Mineral Dalam Kemasan di Indonesia karya Muhammad Faishal Akbar Dwiputra menggunakan pendekatan SCP untuk menganalisis struktur pasar, perilaku, dan kinerja industri AMDK dengan data panel BPS 1990–2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi industri, efisiensi internal, dan pertumbuhan pasar berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sehingga perusahaan dengan efisiensi tinggi mampu bertahan meski persaingan ketat. Artikel ini juga menekankan pentingnya regulasi mutu dan persaingan sehat agar manfaat industri tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar tetapi juga konsumen. Jika disatukan, kedua artikel memberikan gambaran bahwa keberhasilan pembangunan industri Indonesia membutuhkan kombinasi kebijakan makro yang matang dan berorientasi pada daya tarik investasi, serta strategi mikro yang menekankan efisiensi internal, struktur pasar yang sehat, dan regulasi yang adil.
Nama : Riani Suniar
Npm: 2213031042
Kebijakan pembangunan industri di Indonesia dibahas dalam artikel pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan industri nonmigas Indonesia tampaknya menurun. Untuk meningkatkan keseimbangan dan meningkatkan jumlah industri besar dan sedang, pemerintah menetapkan pengembangan empat belas kawasan industri prioritas di luar Pulau Jawa. Namun, pembangunan di daerah ini terkendala perencanaan yang buruk, pembebasan lahan, perizinan, dan kurangnya minat investor. Dengan melibatkan pelaku usaha, membuat feasibility study yang lebih akurat, dan menetapkan tahap pembangunan yang jelas, studi ini merekomendasikan perbaikan pola kebijakan pembangunan industri. Dengan bekerja sama dengan sektor swasta dan pemerintah, kebijakan industri harus berkonsentrasi pada menurunkan biaya, meningkatkan nilai tambah, dan memperluas pasar.Dalam artikel kedua, kita akan melihat kebijakan industrialisasi terbaru Indonesia setelah krisis ekonomi 1998. Sebagian besar orang percaya bahwa Indonesia tidak memiliki strategi industrialisasi yang jelas, yang mengakibatkan deindustrialisasi dan perpindahan industri ke negara lain. Dalam artikel ini, pemerintah memainkan peran penting dalam menyusun kebijakan industri dengan bekerja sama dengan lembaga penelitian dan pelaku usaha. Untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengubah struktur ekonomi, industrialisasi yang berfokus pada agroindustri dan manufaktur harus direncanakan. Namun, selama beberapa tahun terakhir, kebijakan industri Indonesia seringkali sporadis dan kurang berkolaborasi antar lembaga. Untuk mempercepat industrialisasi berkelanjutan, penting untuk membangun institusi yang mendukung koordinasi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Npm: 2213031042
Kebijakan pembangunan industri di Indonesia dibahas dalam artikel pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan industri nonmigas Indonesia tampaknya menurun. Untuk meningkatkan keseimbangan dan meningkatkan jumlah industri besar dan sedang, pemerintah menetapkan pengembangan empat belas kawasan industri prioritas di luar Pulau Jawa. Namun, pembangunan di daerah ini terkendala perencanaan yang buruk, pembebasan lahan, perizinan, dan kurangnya minat investor. Dengan melibatkan pelaku usaha, membuat feasibility study yang lebih akurat, dan menetapkan tahap pembangunan yang jelas, studi ini merekomendasikan perbaikan pola kebijakan pembangunan industri. Dengan bekerja sama dengan sektor swasta dan pemerintah, kebijakan industri harus berkonsentrasi pada menurunkan biaya, meningkatkan nilai tambah, dan memperluas pasar.Dalam artikel kedua, kita akan melihat kebijakan industrialisasi terbaru Indonesia setelah krisis ekonomi 1998. Sebagian besar orang percaya bahwa Indonesia tidak memiliki strategi industrialisasi yang jelas, yang mengakibatkan deindustrialisasi dan perpindahan industri ke negara lain. Dalam artikel ini, pemerintah memainkan peran penting dalam menyusun kebijakan industri dengan bekerja sama dengan lembaga penelitian dan pelaku usaha. Untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengubah struktur ekonomi, industrialisasi yang berfokus pada agroindustri dan manufaktur harus direncanakan. Namun, selama beberapa tahun terakhir, kebijakan industri Indonesia seringkali sporadis dan kurang berkolaborasi antar lembaga. Untuk mempercepat industrialisasi berkelanjutan, penting untuk membangun institusi yang mendukung koordinasi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Nama : Nazwa Bunga Lestari
NPM : 2213031040
Kedua artikel tersebut sama-sama membahas persoalan pembangunan industri di Indonesia, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Artikel pertama menjelaskan bahwa sejak krisis 1998, Indonesia terlihat tidak memiliki strategi industrialisasi yang jelas. Akibatnya, banyak industri berpindah ke negara lain, investasi baru tidak tumbuh, dan pemerintah sering mengeluarkan kebijakan yang berubah-ubah serta tidak terkoordinasi. Masalah utama yang disorot adalah lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya insentif yang tepat sasaran, dan tidak adanya arah prioritas industri yang mampu memperkuat struktur ekonomi. Artikel kedua mengangkat masalah yang lebih spesifik, yaitu pembangunan Kawasan Industri Prioritas (KIP) yang ternyata banyak tidak berkembang karena perencanaannya kurang matang. Pemerintah menetapkan 14 kawasan industri baru, namun sebagian besar berjalan lambat karena pengelolaan yang lemah, minimnya infrastruktur dasar, rendahnya minat investor, serta ketidaksiapan lahan dan fasilitas pendukung. Artikel ini juga menegaskan bahwa pembangunan kawasan industri seharusnya memperhatikan kebutuhan nyata pelaku usaha, seperti biaya produksi yang lebih rendah, akses pasar, dan ketersediaan utilitas. Selain itu, artikel kedua menunjukkan contoh negara seperti Korea Selatan dan Taiwan yang berhasil memajukan industrinya melalui perencanaan bertahap, komunikasi intens antara pemerintah dan sektor swasta, serta kebijakan yang konsisten dari waktu ke waktu. Jika dibandingkan, kedua artikel sama-sama menekankan bahwa kegagalan pembangunan industri di Indonesia terutama disebabkan kurangnya koordinasi, lemahnya perencanaan jangka panjang, dan minimnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha.
NPM : 2213031040
Kedua artikel tersebut sama-sama membahas persoalan pembangunan industri di Indonesia, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Artikel pertama menjelaskan bahwa sejak krisis 1998, Indonesia terlihat tidak memiliki strategi industrialisasi yang jelas. Akibatnya, banyak industri berpindah ke negara lain, investasi baru tidak tumbuh, dan pemerintah sering mengeluarkan kebijakan yang berubah-ubah serta tidak terkoordinasi. Masalah utama yang disorot adalah lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya insentif yang tepat sasaran, dan tidak adanya arah prioritas industri yang mampu memperkuat struktur ekonomi. Artikel kedua mengangkat masalah yang lebih spesifik, yaitu pembangunan Kawasan Industri Prioritas (KIP) yang ternyata banyak tidak berkembang karena perencanaannya kurang matang. Pemerintah menetapkan 14 kawasan industri baru, namun sebagian besar berjalan lambat karena pengelolaan yang lemah, minimnya infrastruktur dasar, rendahnya minat investor, serta ketidaksiapan lahan dan fasilitas pendukung. Artikel ini juga menegaskan bahwa pembangunan kawasan industri seharusnya memperhatikan kebutuhan nyata pelaku usaha, seperti biaya produksi yang lebih rendah, akses pasar, dan ketersediaan utilitas. Selain itu, artikel kedua menunjukkan contoh negara seperti Korea Selatan dan Taiwan yang berhasil memajukan industrinya melalui perencanaan bertahap, komunikasi intens antara pemerintah dan sektor swasta, serta kebijakan yang konsisten dari waktu ke waktu. Jika dibandingkan, kedua artikel sama-sama menekankan bahwa kegagalan pembangunan industri di Indonesia terutama disebabkan kurangnya koordinasi, lemahnya perencanaan jangka panjang, dan minimnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha.
Nama: Dwi Intan Rahmadani
NPM: 2213031048
Kedua artikel tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan kebijakan industri di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang berbeda namun saling berkaitan. Artikel pertama menyoroti dorongan modernisasi pertanian melalui teknologi digital seperti IoT, drone, dan aplikasi pertanian. Namun, teknologi ini belum memberi dampak maksimal karena adopsinya terhambat oleh rendahnya literasi digital, resistensi budaya, dan minimnya infrastruktur pendukung, terutama di wilayah terpencil . Teknologi dipandang secara beragam oleh petani, yang menunjukkan adanya interpretative flexibility terhadap inovasi yang ditawarkan. Sebagian petani melihat teknologi sebagai alat peningkat produktivitas, sementara lainnya menilai teknologi tidak relevan atau bertentangan dengan praktik lokal. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif yang mempertimbangkan konteks sosial dalam implementasi agritech.
Sementara itu, artikel kedua membahas strategi pengembangan industri melalui konsep aglomerasi dan hilirisasi. Pemerintah mendorong pembentukan kawasan industri agar lebih efisien dan kompetitif, tetapi tantangan seperti penyediaan lahan, infrastruktur, dan koordinasi antarinstansi masih menjadi hambatan utama . Selain itu, kesiapan SDM, efisiensi logistik, serta kepastian regulasi menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan industri berbasis kawasan.
Kedua artikel menunjukkan bahwa baik sektor agritech maupun industri manufaktur memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, terkoordinasi, dan berorientasi pada penguatan kapasitas lokal. Inovasi teknologi perlu didampingi dengan peningkatan kualitas SDM, dukungan infrastruktur, serta kolaborasi lintas aktor agar transformasi digital dan pengembangan kawasan industri dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang luas.
NPM: 2213031048
Kedua artikel tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan kebijakan industri di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang berbeda namun saling berkaitan. Artikel pertama menyoroti dorongan modernisasi pertanian melalui teknologi digital seperti IoT, drone, dan aplikasi pertanian. Namun, teknologi ini belum memberi dampak maksimal karena adopsinya terhambat oleh rendahnya literasi digital, resistensi budaya, dan minimnya infrastruktur pendukung, terutama di wilayah terpencil . Teknologi dipandang secara beragam oleh petani, yang menunjukkan adanya interpretative flexibility terhadap inovasi yang ditawarkan. Sebagian petani melihat teknologi sebagai alat peningkat produktivitas, sementara lainnya menilai teknologi tidak relevan atau bertentangan dengan praktik lokal. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif yang mempertimbangkan konteks sosial dalam implementasi agritech.
Sementara itu, artikel kedua membahas strategi pengembangan industri melalui konsep aglomerasi dan hilirisasi. Pemerintah mendorong pembentukan kawasan industri agar lebih efisien dan kompetitif, tetapi tantangan seperti penyediaan lahan, infrastruktur, dan koordinasi antarinstansi masih menjadi hambatan utama . Selain itu, kesiapan SDM, efisiensi logistik, serta kepastian regulasi menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan industri berbasis kawasan.
Kedua artikel menunjukkan bahwa baik sektor agritech maupun industri manufaktur memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, terkoordinasi, dan berorientasi pada penguatan kapasitas lokal. Inovasi teknologi perlu didampingi dengan peningkatan kualitas SDM, dukungan infrastruktur, serta kolaborasi lintas aktor agar transformasi digital dan pengembangan kawasan industri dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang luas.
Nama: Dinda Purnama
NPM: 2213031050
Kedua jurnal tersebut sama-sama membahas kelemahan kebijakan industrialisasi di Indonesia serta faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya perkembangan sektor industri. Jurnal pertama berfokus pada pembangunan kawasan industri berbasis aglomerasi, yang idealnya mampu menurunkan biaya produksi, meningkatkan nilai tambah, dan menarik investasi. Namun, implementasi di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan industri prioritas tidak berkembang karena perencanaan yang lemah, minimnya studi kelayakan, kurangnya infrastruktur dasar, hambatan lahan, serta rendahnya keterlibatan pelaku usaha. Kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan kawasan industri membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah dan sektor swasta, serta strategi jangka panjang yang realistis sebagaimana diterapkan di Korea Selatan dan Taiwan.
Sementara itu, jurnal kedua menyoroti kondisi industrialisasi Indonesia pasca krisis 1998 yang cenderung tidak memiliki arah strategis yang jelas. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bersifat parsial, tidak konsisten, dan kurang terkoordinasi antarlevel pemerintahan, sehingga indikator industri menunjukkan gejala deindustrialisasi, seperti penurunan investasi, relokasi pabrik, hingga melemahnya daya saing. Penulis menekankan perlunya strategi industrialisasi yang terintegrasi, terutama dengan memperkuat agroindustri sebagai fondasi menuju sektor manufaktur yang lebih modern. Secara keseluruhan, kedua jurnal ini menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kebijakan industri yang terencana, terkoordinasi, dan berbasis kebutuhan nyata pelaku usaha agar mampu mendorong pertumbuhan industri secara berkelanjutan.
NPM: 2213031050
Kedua jurnal tersebut sama-sama membahas kelemahan kebijakan industrialisasi di Indonesia serta faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya perkembangan sektor industri. Jurnal pertama berfokus pada pembangunan kawasan industri berbasis aglomerasi, yang idealnya mampu menurunkan biaya produksi, meningkatkan nilai tambah, dan menarik investasi. Namun, implementasi di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan industri prioritas tidak berkembang karena perencanaan yang lemah, minimnya studi kelayakan, kurangnya infrastruktur dasar, hambatan lahan, serta rendahnya keterlibatan pelaku usaha. Kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan kawasan industri membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah dan sektor swasta, serta strategi jangka panjang yang realistis sebagaimana diterapkan di Korea Selatan dan Taiwan.
Sementara itu, jurnal kedua menyoroti kondisi industrialisasi Indonesia pasca krisis 1998 yang cenderung tidak memiliki arah strategis yang jelas. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bersifat parsial, tidak konsisten, dan kurang terkoordinasi antarlevel pemerintahan, sehingga indikator industri menunjukkan gejala deindustrialisasi, seperti penurunan investasi, relokasi pabrik, hingga melemahnya daya saing. Penulis menekankan perlunya strategi industrialisasi yang terintegrasi, terutama dengan memperkuat agroindustri sebagai fondasi menuju sektor manufaktur yang lebih modern. Secara keseluruhan, kedua jurnal ini menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kebijakan industri yang terencana, terkoordinasi, dan berbasis kebutuhan nyata pelaku usaha agar mampu mendorong pertumbuhan industri secara berkelanjutan.
Nama : Anggi Kurnia Cahyani
NPM : 2213031043
Artikel ini membahas dinamika industrialisasi Indonesia sejak era Orde Baru hingga masa kontemporer, dengan menyoroti perubahan kebijakan, tantangan struktural, serta implikasinya terhadap daya saing nasional. Penulis menunjukkan bahwa industrialisasi Indonesia kerap mengalami pasang surut karena kebijakan yang tidak konsisten, orientasi jangka pendek, serta ketergantungan pada komoditas primer. Pada masa Orde Baru, industrialisasi berkembang melalui strategi substitusi impor dan perlindungan industri, namun kelemahan seperti ketergantungan impor bahan baku dan lemahnya inovasi domestik menghambat perkembangan jangka panjang.
Artikel ini juga menelaah periode pasca–krisis 1998, ketika liberalisasi ekonomi semakin dalam tetapi tidak diimbangi penguatan kapasitas industri nasional. Hal ini menyebabkan deindustrialisasi dini, ditandai menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB dan terbatasnya ekspansi sektor industri bernilai tambah tinggi. Penulis menyoroti bahwa kebijakan industri modern seharusnya tidak hanya bertumpu pada investasi asing, tetapi juga pada penguatan rantai pasok, inovasi teknologi, serta perlindungan industri strategis.
Telaah kritis artikel menunjukkan bahwa kontribusi utamanya terletak pada analisis historis yang komprehensif dan kritik tajam terhadap inkonsistensi kebijakan pemerintah. Namun, artikel masih dapat diperkaya dengan data empiris terbaru atau analisis kuantitatif untuk memperkuat argumen mengenai deindustrialisasi. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan industrialisasi Indonesia dan menekankan pentingnya kebijakan industri yang terarah, berkelanjutan, dan berpihak pada pembangunan kapasitas nasional.
NPM : 2213031043
Artikel ini membahas dinamika industrialisasi Indonesia sejak era Orde Baru hingga masa kontemporer, dengan menyoroti perubahan kebijakan, tantangan struktural, serta implikasinya terhadap daya saing nasional. Penulis menunjukkan bahwa industrialisasi Indonesia kerap mengalami pasang surut karena kebijakan yang tidak konsisten, orientasi jangka pendek, serta ketergantungan pada komoditas primer. Pada masa Orde Baru, industrialisasi berkembang melalui strategi substitusi impor dan perlindungan industri, namun kelemahan seperti ketergantungan impor bahan baku dan lemahnya inovasi domestik menghambat perkembangan jangka panjang.
Artikel ini juga menelaah periode pasca–krisis 1998, ketika liberalisasi ekonomi semakin dalam tetapi tidak diimbangi penguatan kapasitas industri nasional. Hal ini menyebabkan deindustrialisasi dini, ditandai menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB dan terbatasnya ekspansi sektor industri bernilai tambah tinggi. Penulis menyoroti bahwa kebijakan industri modern seharusnya tidak hanya bertumpu pada investasi asing, tetapi juga pada penguatan rantai pasok, inovasi teknologi, serta perlindungan industri strategis.
Telaah kritis artikel menunjukkan bahwa kontribusi utamanya terletak pada analisis historis yang komprehensif dan kritik tajam terhadap inkonsistensi kebijakan pemerintah. Namun, artikel masih dapat diperkaya dengan data empiris terbaru atau analisis kuantitatif untuk memperkuat argumen mengenai deindustrialisasi. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan industrialisasi Indonesia dan menekankan pentingnya kebijakan industri yang terarah, berkelanjutan, dan berpihak pada pembangunan kapasitas nasional.
FAZA AULIA
2213031046
Kedua artikel tersebut sama-sama menggambarkan bahwa kemajuan teknologi dan arah kebijakan industri di Indonesia masih menghadapi persoalan struktural yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Artikel pertama menekankan upaya modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi digital seperti IoT, drone, dan aplikasi pertanian. Namun, penerapan teknologi ini belum menghasilkan dampak optimal karena terhambat oleh rendahnya kemampuan literasi digital, adanya penolakan berbasis budaya, serta keterbatasan infrastruktur, khususnya di daerah terpencil. Teknologi juga dimaknai secara beragam oleh petani, yang menunjukkan adanya interpretative flexibility, di mana sebagian petani memandang inovasi sebagai sarana peningkatan produktivitas, sementara sebagian lainnya menganggapnya tidak sesuai atau bertentangan dengan praktik lokal. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan teknologi yang melibatkan partisipasi aktor lokal dan mempertimbangkan konteks sosial setempat.
Di sisi lain, artikel kedua membahas kebijakan pengembangan industri melalui pendekatan aglomerasi dan hilirisasi untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi. Pemerintah mendorong pembangunan kawasan industri, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan lahan, kurangnya infrastruktur pendukung, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, efisiensi sistem logistik, dan kepastian regulasi menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan pengembangan industri berbasis kawasan.
Secara keseluruhan, kedua artikel tersebut menunjukkan bahwa pengembangan agritech maupun industri manufaktur membutuhkan kebijakan yang lebih inklusif, terintegrasi, dan berorientasi pada penguatan potensi lokal. Inovasi teknologi tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan agar transformasi digital dan pembangunan kawasan industri dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
2213031046
Kedua artikel tersebut sama-sama menggambarkan bahwa kemajuan teknologi dan arah kebijakan industri di Indonesia masih menghadapi persoalan struktural yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Artikel pertama menekankan upaya modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi digital seperti IoT, drone, dan aplikasi pertanian. Namun, penerapan teknologi ini belum menghasilkan dampak optimal karena terhambat oleh rendahnya kemampuan literasi digital, adanya penolakan berbasis budaya, serta keterbatasan infrastruktur, khususnya di daerah terpencil. Teknologi juga dimaknai secara beragam oleh petani, yang menunjukkan adanya interpretative flexibility, di mana sebagian petani memandang inovasi sebagai sarana peningkatan produktivitas, sementara sebagian lainnya menganggapnya tidak sesuai atau bertentangan dengan praktik lokal. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan teknologi yang melibatkan partisipasi aktor lokal dan mempertimbangkan konteks sosial setempat.
Di sisi lain, artikel kedua membahas kebijakan pengembangan industri melalui pendekatan aglomerasi dan hilirisasi untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi. Pemerintah mendorong pembangunan kawasan industri, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan lahan, kurangnya infrastruktur pendukung, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, efisiensi sistem logistik, dan kepastian regulasi menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan pengembangan industri berbasis kawasan.
Secara keseluruhan, kedua artikel tersebut menunjukkan bahwa pengembangan agritech maupun industri manufaktur membutuhkan kebijakan yang lebih inklusif, terintegrasi, dan berorientasi pada penguatan potensi lokal. Inovasi teknologi tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan agar transformasi digital dan pembangunan kawasan industri dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Nama : Selly Ismi Safitri
NPM : 2213031049
Kedua jurnal tersebut mengkaji persoalan mendasar dalam kebijakan industrialisasi Indonesia dan menjelaskan mengapa perkembangan sektor industri nasional berjalan relatif lambat. Meskipun menggunakan fokus dan pendekatan yang berbeda, keduanya sama-sama menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada lemahnya perencanaan, kurangnya koordinasi kebijakan, serta minimnya keterlibatan pelaku usaha dalam proses industrialisasi.
Jurnal pertama menyoroti pembangunan kawasan industri berbasis aglomerasi yang secara teori mampu menciptakan efisiensi produksi, meningkatkan nilai tambah, dan menarik investasi. Namun, dalam praktiknya, banyak kawasan industri prioritas di Indonesia gagal berkembang. Hal ini disebabkan oleh perencanaan yang tidak matang, ketiadaan studi kelayakan yang komprehensif, keterbatasan infrastruktur dasar, persoalan pembebasan lahan, serta rendahnya minat dan partisipasi sektor swasta. Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan kawasan industri tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan pemerintah semata, melainkan memerlukan sinergi yang kuat dengan dunia usaha dan visi jangka panjang yang jelas. Pengalaman negara seperti Korea Selatan dan Taiwan menunjukkan bahwa keberhasilan kawasan industri sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan dan keterlibatan aktif pelaku industri.
Sementara itu, jurnal kedua mengulas kondisi industrialisasi Indonesia setelah krisis ekonomi 1998 yang dinilai kehilangan arah strategis. Kebijakan industri cenderung bersifat sektoral, tidak berkelanjutan, dan kurang terintegrasi antarlevel pemerintahan. Dampaknya terlihat dari gejala deindustrialisasi, seperti menurunnya investasi manufaktur, relokasi industri ke negara lain, dan melemahnya daya saing nasional. Penulis menekankan pentingnya perumusan strategi industrialisasi yang terpadu, dengan menjadikan agroindustri sebagai basis awal menuju penguatan sektor manufaktur modern. Secara keseluruhan, kedua jurnal tersebut menegaskan urgensi kebijakan industri yang terencana, konsisten, dan berorientasi pada kebutuhan nyata dunia usaha agar pertumbuhan industri Indonesia dapat berkelanjutan.
NPM : 2213031049
Kedua jurnal tersebut mengkaji persoalan mendasar dalam kebijakan industrialisasi Indonesia dan menjelaskan mengapa perkembangan sektor industri nasional berjalan relatif lambat. Meskipun menggunakan fokus dan pendekatan yang berbeda, keduanya sama-sama menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada lemahnya perencanaan, kurangnya koordinasi kebijakan, serta minimnya keterlibatan pelaku usaha dalam proses industrialisasi.
Jurnal pertama menyoroti pembangunan kawasan industri berbasis aglomerasi yang secara teori mampu menciptakan efisiensi produksi, meningkatkan nilai tambah, dan menarik investasi. Namun, dalam praktiknya, banyak kawasan industri prioritas di Indonesia gagal berkembang. Hal ini disebabkan oleh perencanaan yang tidak matang, ketiadaan studi kelayakan yang komprehensif, keterbatasan infrastruktur dasar, persoalan pembebasan lahan, serta rendahnya minat dan partisipasi sektor swasta. Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan kawasan industri tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan pemerintah semata, melainkan memerlukan sinergi yang kuat dengan dunia usaha dan visi jangka panjang yang jelas. Pengalaman negara seperti Korea Selatan dan Taiwan menunjukkan bahwa keberhasilan kawasan industri sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan dan keterlibatan aktif pelaku industri.
Sementara itu, jurnal kedua mengulas kondisi industrialisasi Indonesia setelah krisis ekonomi 1998 yang dinilai kehilangan arah strategis. Kebijakan industri cenderung bersifat sektoral, tidak berkelanjutan, dan kurang terintegrasi antarlevel pemerintahan. Dampaknya terlihat dari gejala deindustrialisasi, seperti menurunnya investasi manufaktur, relokasi industri ke negara lain, dan melemahnya daya saing nasional. Penulis menekankan pentingnya perumusan strategi industrialisasi yang terpadu, dengan menjadikan agroindustri sebagai basis awal menuju penguatan sektor manufaktur modern. Secara keseluruhan, kedua jurnal tersebut menegaskan urgensi kebijakan industri yang terencana, konsisten, dan berorientasi pada kebutuhan nyata dunia usaha agar pertumbuhan industri Indonesia dapat berkelanjutan.
Wanty Nurkholifah
2213031051
Kedua artikel yang ditelaah sama-sama mengulas persoalan pembangunan industri di Indonesia, namun dengan fokus pembahasan yang berbeda. Artikel pertama menyoroti kondisi industrialisasi Indonesia pascakrisis ekonomi 1998 yang dinilai berjalan tanpa arah strategi yang jelas. Ketiadaan visi jangka panjang tersebut berdampak pada melemahnya daya saing industri nasional, berpindahnya sejumlah industri ke negara lain, serta stagnasi investasi baru. Selain itu, kebijakan pemerintah dinilai sering berubah dan tidak sinkron antarinstansi, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Artikel ini menegaskan bahwa permasalahan utama terletak pada lemahnya koordinasi kelembagaan, tidak efektifnya pemberian insentif, serta absennya prioritas sektor industri yang mampu memperkuat struktur ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Sementara itu, artikel kedua membahas isu yang lebih spesifik, yakni pengembangan Kawasan Industri Prioritas (KIP). Meskipun pemerintah telah menetapkan 14 kawasan industri baru, kenyataannya banyak kawasan tersebut tidak berkembang sesuai harapan. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi perencanaan yang kurang matang, keterbatasan infrastruktur dasar, lemahnya pengelolaan kawasan, rendahnya minat investor, serta ketidaksiapan lahan dan fasilitas pendukung. Artikel ini juga menekankan bahwa pembangunan kawasan industri seharusnya berorientasi pada kebutuhan riil pelaku usaha, seperti efisiensi biaya produksi, kemudahan akses pasar, dan ketersediaan utilitas yang memadai. Sebagai pembanding, artikel kedua mengangkat keberhasilan negara seperti Korea Selatan dan Taiwan yang mampu membangun industri melalui perencanaan bertahap, komunikasi intensif antara pemerintah dan sektor swasta, serta konsistensi kebijakan. Secara keseluruhan, kedua artikel menyimpulkan bahwa kegagalan pembangunan industri di Indonesia dipicu oleh lemahnya perencanaan jangka panjang, kurangnya koordinasi, dan minimnya kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha. Kondisi ini menuntut reformasi kebijakan industri nasional yang terarah dan inklusif berkelanjutan.
2213031051
Kedua artikel yang ditelaah sama-sama mengulas persoalan pembangunan industri di Indonesia, namun dengan fokus pembahasan yang berbeda. Artikel pertama menyoroti kondisi industrialisasi Indonesia pascakrisis ekonomi 1998 yang dinilai berjalan tanpa arah strategi yang jelas. Ketiadaan visi jangka panjang tersebut berdampak pada melemahnya daya saing industri nasional, berpindahnya sejumlah industri ke negara lain, serta stagnasi investasi baru. Selain itu, kebijakan pemerintah dinilai sering berubah dan tidak sinkron antarinstansi, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Artikel ini menegaskan bahwa permasalahan utama terletak pada lemahnya koordinasi kelembagaan, tidak efektifnya pemberian insentif, serta absennya prioritas sektor industri yang mampu memperkuat struktur ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Sementara itu, artikel kedua membahas isu yang lebih spesifik, yakni pengembangan Kawasan Industri Prioritas (KIP). Meskipun pemerintah telah menetapkan 14 kawasan industri baru, kenyataannya banyak kawasan tersebut tidak berkembang sesuai harapan. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi perencanaan yang kurang matang, keterbatasan infrastruktur dasar, lemahnya pengelolaan kawasan, rendahnya minat investor, serta ketidaksiapan lahan dan fasilitas pendukung. Artikel ini juga menekankan bahwa pembangunan kawasan industri seharusnya berorientasi pada kebutuhan riil pelaku usaha, seperti efisiensi biaya produksi, kemudahan akses pasar, dan ketersediaan utilitas yang memadai. Sebagai pembanding, artikel kedua mengangkat keberhasilan negara seperti Korea Selatan dan Taiwan yang mampu membangun industri melalui perencanaan bertahap, komunikasi intensif antara pemerintah dan sektor swasta, serta konsistensi kebijakan. Secara keseluruhan, kedua artikel menyimpulkan bahwa kegagalan pembangunan industri di Indonesia dipicu oleh lemahnya perencanaan jangka panjang, kurangnya koordinasi, dan minimnya kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha. Kondisi ini menuntut reformasi kebijakan industri nasional yang terarah dan inklusif berkelanjutan.
Indah Nur Aulia_2213031047
Kedua artikel yang dibahas sama-sama menyoroti pembangunan dan kinerja industri di Indonesia, namun dari sudut pandang yang berbeda dan saling melengkapi. Artikel karya Ade Faisal menekankan aspek kebijakan makro pemerintah melalui pengembangan Kawasan Industri Prioritas (KIP) di luar Jawa sebagai upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDB. Temuannya menunjukkan bahwa banyak KIP belum berkembang optimal akibat lemahnya perencanaan, rendahnya minat investor, kendala lahan, serta ketiadaan anchor industry. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, studi kelayakan yang akurat, serta kebijakan insentif yang mampu menarik investasi dengan belajar dari praktik terbaik negara lain.
Sementara itu, artikel Muhammad Faishal Akbar Dwiputra menggunakan pendekatan Structure–Conduct–Performance (SCP) untuk menganalisis industri air minum dan mineral dalam kemasan dari sisi mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi industri, efisiensi internal, dan pertumbuhan pasar berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sehingga perusahaan yang efisien mampu bertahan dalam persaingan yang ketat. Jika digabungkan, kedua artikel memberikan gambaran bahwa keberhasilan pembangunan industri Indonesia membutuhkan sinergi antara kebijakan makro yang terencana dan pro-investasi, serta strategi mikro yang menekankan efisiensi, persaingan sehat, dan regulasi yang adil.
Kedua artikel yang dibahas sama-sama menyoroti pembangunan dan kinerja industri di Indonesia, namun dari sudut pandang yang berbeda dan saling melengkapi. Artikel karya Ade Faisal menekankan aspek kebijakan makro pemerintah melalui pengembangan Kawasan Industri Prioritas (KIP) di luar Jawa sebagai upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDB. Temuannya menunjukkan bahwa banyak KIP belum berkembang optimal akibat lemahnya perencanaan, rendahnya minat investor, kendala lahan, serta ketiadaan anchor industry. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, studi kelayakan yang akurat, serta kebijakan insentif yang mampu menarik investasi dengan belajar dari praktik terbaik negara lain.
Sementara itu, artikel Muhammad Faishal Akbar Dwiputra menggunakan pendekatan Structure–Conduct–Performance (SCP) untuk menganalisis industri air minum dan mineral dalam kemasan dari sisi mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi industri, efisiensi internal, dan pertumbuhan pasar berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sehingga perusahaan yang efisien mampu bertahan dalam persaingan yang ketat. Jika digabungkan, kedua artikel memberikan gambaran bahwa keberhasilan pembangunan industri Indonesia membutuhkan sinergi antara kebijakan makro yang terencana dan pro-investasi, serta strategi mikro yang menekankan efisiensi, persaingan sehat, dan regulasi yang adil.