mahasiswa berukan tangggapan pada forum ini ,mengenai isi materi yang dijelaskan pada video pertemuan hari ini video 1, jelaskan masalah dan apa saja yang dijelaskan materi mengenai konten dalam media sosial pada perkembangan teknologi yang harus sesui dengan niai pancasila.
forum tanggapan video 1
Nama : Nayla Cahaya Putri
NPM : 2411011007
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Isi dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa:
Upaya kriminalisasi dan perbuatan sewenang-wenang yang dialami jaksa Jovi Andre dilaporkan ke Komisi 3 DPR. Ia menuduh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Arahab, bertanggung jawab atas masalahnya. Jaksa Jovi menyampaikan tiga poin utama dari dakwaan:
1. Upaya Kriminalisasi
Jaksa Jovi mengatakan adanya upaya kriminalisasi terhadapnya. Ia menjelaskan bahwa Kejaksaan menyertakan informasi yang salah dalam dokumen dakwaan.
Dakwaan tersebut mengklaim Jaksa Jovi menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk kegiatan tertentu. Jaksa Jovi membantah keras tuduhan bahwa Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk tujuan tertentu. Ia hanya mengkritik Nela Marcela, yang sering memamerkan mobil dinas Pajero Sport di media sosial. Tujuan kritik ini adalah untuk mencegah mobil dinas digunakan secara tidak tepat. Dia menekankan bahwa dia tidak pernah menuduh Nela Marcela melakukan hubungan seksual dengan menggunakan mobil dinas tersebut.
2. Perbuatan Sewenang-wenang
Jaksa Jovi juga mengadukan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan Siti Kholijah Arahab saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Perbuatan ini disampaikan tanpa detail lebih lanjut.
3. Upaya Pemberhentian
Jaksa Jovi menyebutkan adanya upaya dari Siti Kholijah Arahab untuk memberhentikannya dari Kejaksaan Republik Indonesia. Ia menyatakan bahwa kritik terhadap penggunaan mobil dinas Nela Marcela adalah langkah penting menuju penegakan hukum dan transparansi kejaksaan. Jaksa Jovi membuat janji bahwa dia akan siap menghadapi konsekuensi dari apa yang dia lakukan.
KESIMPULAN ISI VIDIO :
Ringkasan dalam materi video ini menyoroti aduan Jaksa Jovi ke DPR terkait upaya kriminalisasi, perbuatan sewenang-wenang, dan upaya pemecatannya. Ia menepis tuduhan telah menuduh Nela Marcela melakukan perbuatan negatif menggunakan mobil dinas. Aduan ini berfokus pada penggunaan mobil dinas dan kritik terhadap perilaku pejabat, serta upaya kriminalisasi yang dianggapnya tidak beralasan.
TANGGAPAN :
Dalam konteks perkembangan teknologi, khususnya media sosial, terdapat tantangan signifikan yang berkaitan dengan penyebaran informasi dan etika dalam berkomunikasi. Kasus Jaksa Jovi Andrea memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana konten di media sosial dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial yang lebih luas, terutama jika tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Masalah yang dihadapi :
1. Kriminalisasi Melalui Media Sosial
Jaksa Jovi mengklaim bahwa dirinya mengalami upaya kriminalisasi setelah mengunggah kritik terhadap penggunaan mobil dinas oleh rekan kerjanya, Nela Marcela. Ia menyatakan bahwa informasi yang salah dimasukkan ke dalam dokumen dakwaan untuk menuduhnya melakukan pencemaran nama baik. Hal ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyerang individu secara pribadi, yang berpotensi merusak reputasi dan karier seseorang.
2. Perbuatan Sewenang-wenang
Jaksa Jovi juga melaporkan adanya tindakan sewenang-wenang dari atasannya, Siti Kholijah Arahab, yang dianggapnya bertanggung jawab atas situasi yang dialaminya. Tuduhan ini mencerminkan masalah internal dalam institusi penegakan hukum yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan.
3. Penggunaan Teknologi untuk Kepentingan Pribadi
Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana media sosial dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, di mana kritik atau informasi yang disampaikan bisa disalahartikan atau digunakan untuk merugikan orang lain. Jovi menegaskan bahwa kritiknya bertujuan untuk transparansi dan penegakan hukum, bukan untuk menyerang secara pribadi.
RELEVANSI DENGAN NILAI PANCASILA :
Nilai-nilai Pancasila mengedepankan keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini:
-Keadilan Sosial : Penggunaan media sosial seharusnya mencerminkan keadilan dan tidak menjadi alat untuk melakukan fitnah atau pencemaran nama baik. Setiap individu harus bertanggung jawab atas apa yang mereka sampaikan di platform tersebut.
-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab : Tindakan saling menghormati dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang sangat penting dalam interaksi di media sosial. Kasus Jovi menunjukkan bagaimana kritik konstruktif dapat berbalik menjadi masalah hukum jika tidak disampaikan dengan bijak.
-Persatuan dan Kesatuan : Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat persatuan, bukan memecah belah. Dalam kasus ini, perpecahan antara Jovi dan rekan-rekannya menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat menciptakan konflik di lingkungan kerja.
Kasus Jaksa Jovi Andrea merupakan contoh nyata dari tantangan yang dihadapi dalam penggunaan media sosial di era digital saat ini. Penting bagi setiap individu untuk menyadari dampak dari konten yang mereka bagikan dan memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih sehat dan konstruktif di platform digital.
NPM : 2411011007
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Isi dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa:
Upaya kriminalisasi dan perbuatan sewenang-wenang yang dialami jaksa Jovi Andre dilaporkan ke Komisi 3 DPR. Ia menuduh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Arahab, bertanggung jawab atas masalahnya. Jaksa Jovi menyampaikan tiga poin utama dari dakwaan:
1. Upaya Kriminalisasi
Jaksa Jovi mengatakan adanya upaya kriminalisasi terhadapnya. Ia menjelaskan bahwa Kejaksaan menyertakan informasi yang salah dalam dokumen dakwaan.
Dakwaan tersebut mengklaim Jaksa Jovi menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk kegiatan tertentu. Jaksa Jovi membantah keras tuduhan bahwa Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk tujuan tertentu. Ia hanya mengkritik Nela Marcela, yang sering memamerkan mobil dinas Pajero Sport di media sosial. Tujuan kritik ini adalah untuk mencegah mobil dinas digunakan secara tidak tepat. Dia menekankan bahwa dia tidak pernah menuduh Nela Marcela melakukan hubungan seksual dengan menggunakan mobil dinas tersebut.
2. Perbuatan Sewenang-wenang
Jaksa Jovi juga mengadukan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan Siti Kholijah Arahab saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Perbuatan ini disampaikan tanpa detail lebih lanjut.
3. Upaya Pemberhentian
Jaksa Jovi menyebutkan adanya upaya dari Siti Kholijah Arahab untuk memberhentikannya dari Kejaksaan Republik Indonesia. Ia menyatakan bahwa kritik terhadap penggunaan mobil dinas Nela Marcela adalah langkah penting menuju penegakan hukum dan transparansi kejaksaan. Jaksa Jovi membuat janji bahwa dia akan siap menghadapi konsekuensi dari apa yang dia lakukan.
KESIMPULAN ISI VIDIO :
Ringkasan dalam materi video ini menyoroti aduan Jaksa Jovi ke DPR terkait upaya kriminalisasi, perbuatan sewenang-wenang, dan upaya pemecatannya. Ia menepis tuduhan telah menuduh Nela Marcela melakukan perbuatan negatif menggunakan mobil dinas. Aduan ini berfokus pada penggunaan mobil dinas dan kritik terhadap perilaku pejabat, serta upaya kriminalisasi yang dianggapnya tidak beralasan.
TANGGAPAN :
Dalam konteks perkembangan teknologi, khususnya media sosial, terdapat tantangan signifikan yang berkaitan dengan penyebaran informasi dan etika dalam berkomunikasi. Kasus Jaksa Jovi Andrea memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana konten di media sosial dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial yang lebih luas, terutama jika tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Masalah yang dihadapi :
1. Kriminalisasi Melalui Media Sosial
Jaksa Jovi mengklaim bahwa dirinya mengalami upaya kriminalisasi setelah mengunggah kritik terhadap penggunaan mobil dinas oleh rekan kerjanya, Nela Marcela. Ia menyatakan bahwa informasi yang salah dimasukkan ke dalam dokumen dakwaan untuk menuduhnya melakukan pencemaran nama baik. Hal ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyerang individu secara pribadi, yang berpotensi merusak reputasi dan karier seseorang.
2. Perbuatan Sewenang-wenang
Jaksa Jovi juga melaporkan adanya tindakan sewenang-wenang dari atasannya, Siti Kholijah Arahab, yang dianggapnya bertanggung jawab atas situasi yang dialaminya. Tuduhan ini mencerminkan masalah internal dalam institusi penegakan hukum yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan.
3. Penggunaan Teknologi untuk Kepentingan Pribadi
Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana media sosial dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, di mana kritik atau informasi yang disampaikan bisa disalahartikan atau digunakan untuk merugikan orang lain. Jovi menegaskan bahwa kritiknya bertujuan untuk transparansi dan penegakan hukum, bukan untuk menyerang secara pribadi.
RELEVANSI DENGAN NILAI PANCASILA :
Nilai-nilai Pancasila mengedepankan keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini:
-Keadilan Sosial : Penggunaan media sosial seharusnya mencerminkan keadilan dan tidak menjadi alat untuk melakukan fitnah atau pencemaran nama baik. Setiap individu harus bertanggung jawab atas apa yang mereka sampaikan di platform tersebut.
-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab : Tindakan saling menghormati dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang sangat penting dalam interaksi di media sosial. Kasus Jovi menunjukkan bagaimana kritik konstruktif dapat berbalik menjadi masalah hukum jika tidak disampaikan dengan bijak.
-Persatuan dan Kesatuan : Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat persatuan, bukan memecah belah. Dalam kasus ini, perpecahan antara Jovi dan rekan-rekannya menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat menciptakan konflik di lingkungan kerja.
Kasus Jaksa Jovi Andrea merupakan contoh nyata dari tantangan yang dihadapi dalam penggunaan media sosial di era digital saat ini. Penting bagi setiap individu untuk menyadari dampak dari konten yang mereka bagikan dan memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih sehat dan konstruktif di platform digital.
NAMA:SITI HAZZAR
NPM:2411011152
ASSALAMUALAIKUM WR.WB
SELAMAT PAGI PAK
Izin menjawab
Dalam video yang dijelaskan oleh Jaksa Jovi, inti dari materi tersebut adalah tentang pentingnya kesadaran dalam menggunakan media sosial di era teknologi yang semakin berkembang. Salah satu masalah utama yang diangkat adalah banyaknya konten negatif di media sosial, seperti ujaran kebencian, berita hoaks, dan pelanggaran norma yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Jaksa Jovi menjelaskan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman dalam menggunakan media sosial. Setiap nilai dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, harus tercermin dalam setiap konten yang kita buat atau bagikan. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan teknologi secara bijak agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar.
Kesimpulannya, kita sebagai generasi muda harus menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan memastikan konten yang kita bagikan mendukung nilai-nilai Pancasila, seperti persatuan, toleransi, dan keadilan. Dengan begitu, media sosial bisa menjadi sarana yang bermanfaat untuk membangun bangsa.
Terimakasih pak.
selamat pagi.
NPM:2411011152
ASSALAMUALAIKUM WR.WB
SELAMAT PAGI PAK
Izin menjawab
Dalam video yang dijelaskan oleh Jaksa Jovi, inti dari materi tersebut adalah tentang pentingnya kesadaran dalam menggunakan media sosial di era teknologi yang semakin berkembang. Salah satu masalah utama yang diangkat adalah banyaknya konten negatif di media sosial, seperti ujaran kebencian, berita hoaks, dan pelanggaran norma yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Jaksa Jovi menjelaskan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman dalam menggunakan media sosial. Setiap nilai dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, harus tercermin dalam setiap konten yang kita buat atau bagikan. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan teknologi secara bijak agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar.
Kesimpulannya, kita sebagai generasi muda harus menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan memastikan konten yang kita bagikan mendukung nilai-nilai Pancasila, seperti persatuan, toleransi, dan keadilan. Dengan begitu, media sosial bisa menjadi sarana yang bermanfaat untuk membangun bangsa.
Terimakasih pak.
selamat pagi.
Nama: M.Abizar Al Ghifari
NPM: 2411011086
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semua, izinkan saya memberi tanggapan tentang materi yang diberikan.
Video yang dibahas berfokus pada kasus Jaksa Jovi, yang viral di media sosial karena kritiknya terhadap kolega, Nella Marsela, terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana kritik di media sosial dapat berujung pada konsekuensi hukum dan dampak terhadap reputasi individu.
Dalam konteks perkembangan teknologi dan media sosial, materi ini menyoroti beberapa poin penting yang harus sesuai dengan nilai Pancasila:
1. Keadilan Sosial: Penggunaan media sosial harus memperhatikan prinsip keadilan, di mana kritik harus disampaikan dengan cara yang konstruktif dan tidak merugikan pihak lain.
2. Persatuan dan Kesatuan: Media sosial seharusnya digunakan untuk membangun dialog yang positif dan menghindari perpecahan, terutama dalam konteks kritik yang dapat memicu konflik.
3. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Setiap individu harus menghormati hak dan martabat orang lain saat berkomunikasi di platform digital, menghindari fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar.
4. Demokrasi yang Berkeadaban: Kebebasan berekspresi di media sosial harus disertai dengan tanggung jawab, memastikan bahwa setiap suara disampaikan dengan etika dan menghormati norma-norma hukum.
Dengan memahami nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan media sosial, masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik, serta menghindari masalah hukum yang mungkin timbul akibat penyampaian informasi yang tidak tepat.
NPM: 2411011086
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semua, izinkan saya memberi tanggapan tentang materi yang diberikan.
Video yang dibahas berfokus pada kasus Jaksa Jovi, yang viral di media sosial karena kritiknya terhadap kolega, Nella Marsela, terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana kritik di media sosial dapat berujung pada konsekuensi hukum dan dampak terhadap reputasi individu.
Dalam konteks perkembangan teknologi dan media sosial, materi ini menyoroti beberapa poin penting yang harus sesuai dengan nilai Pancasila:
1. Keadilan Sosial: Penggunaan media sosial harus memperhatikan prinsip keadilan, di mana kritik harus disampaikan dengan cara yang konstruktif dan tidak merugikan pihak lain.
2. Persatuan dan Kesatuan: Media sosial seharusnya digunakan untuk membangun dialog yang positif dan menghindari perpecahan, terutama dalam konteks kritik yang dapat memicu konflik.
3. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Setiap individu harus menghormati hak dan martabat orang lain saat berkomunikasi di platform digital, menghindari fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar.
4. Demokrasi yang Berkeadaban: Kebebasan berekspresi di media sosial harus disertai dengan tanggung jawab, memastikan bahwa setiap suara disampaikan dengan etika dan menghormati norma-norma hukum.
Dengan memahami nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan media sosial, masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik, serta menghindari masalah hukum yang mungkin timbul akibat penyampaian informasi yang tidak tepat.
Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh
Nama : Dzakiyah Khairunnisa Yusfa
NPM : 2411011065
Izin Bpk dan teman teman sekalian, untuk menanggapi isi dari materi yang telah di berikan pada mata kuliah hari ini. Jika ada kesalahan dalam beranggapan, saya ucapkan mohon maaf.
Terimakasih
Materi ini berisi pernyataan dari Jaksa Jovi Andre dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, di mana ia menyampaikan tiga poin utama terkait perlakuan sewenang-wenang dan upaya kriminalisasi terhadap dirinya. Pertama, Jovi menuduh pihak Kejaksaan melakukan framing yang menyudutkannya, termasuk tuduhan bahwa ia pernah menuduh seorang pegawai bernama Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk perbuatan tidak senonoh, yang sebenarnya hanya kritik terhadap kebiasaan Nela memamerkan mobil dinas di media sosial seperti TikTok, tindakan yang dinilai tidak etis. Kedua, ia menuduh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah, melakukan tindakan sewenang-wenang yang berdampak negatif terhadap dirinya. Ketiga, ia menuding ada usaha sistematis untuk memecatnya dari institusi Kejaksaan RI secara tidak adil. Jovi menegaskan bahwa kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas bertujuan menjaga integritas Kejaksaan dan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara. Sebagai mahasiswa Pendidikan Pancasila, kasus ini dapat dianalisis melalui nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, pentingnya menjaga persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia, penyelesaian masalah secara bijaksana dalam Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan keadilan dalam penggunaan fasilitas negara sesuai Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam konteks media sosial, masalah utama seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pamer kekayaan, serta rendahnya literasi digital menuntut penggunaan platform digital yang bertanggung jawab dan sesuai nilai-nilai Pancasila. Pengguna media sosial diharapkan bertindak jujur, menyebarkan konten bermanfaat, menjaga persatuan, berpikir bijaksana sebelum mengunggah informasi, dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan bersama. Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi digital, menegakkan aturan dengan sanksi tegas, mendorong penyebaran konten positif, serta mencontohkan penggunaan media sosial yang etis, khususnya oleh aparatur negara. Sebagai mahasiswa, kita harus mendukung sosialisasi nilai-nilai Pancasila di media sosial dan menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara positif dan bertanggung jawab.
Nama : Dzakiyah Khairunnisa Yusfa
NPM : 2411011065
Izin Bpk dan teman teman sekalian, untuk menanggapi isi dari materi yang telah di berikan pada mata kuliah hari ini. Jika ada kesalahan dalam beranggapan, saya ucapkan mohon maaf.
Terimakasih
Materi ini berisi pernyataan dari Jaksa Jovi Andre dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, di mana ia menyampaikan tiga poin utama terkait perlakuan sewenang-wenang dan upaya kriminalisasi terhadap dirinya. Pertama, Jovi menuduh pihak Kejaksaan melakukan framing yang menyudutkannya, termasuk tuduhan bahwa ia pernah menuduh seorang pegawai bernama Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk perbuatan tidak senonoh, yang sebenarnya hanya kritik terhadap kebiasaan Nela memamerkan mobil dinas di media sosial seperti TikTok, tindakan yang dinilai tidak etis. Kedua, ia menuduh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah, melakukan tindakan sewenang-wenang yang berdampak negatif terhadap dirinya. Ketiga, ia menuding ada usaha sistematis untuk memecatnya dari institusi Kejaksaan RI secara tidak adil. Jovi menegaskan bahwa kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas bertujuan menjaga integritas Kejaksaan dan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara. Sebagai mahasiswa Pendidikan Pancasila, kasus ini dapat dianalisis melalui nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, pentingnya menjaga persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia, penyelesaian masalah secara bijaksana dalam Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan keadilan dalam penggunaan fasilitas negara sesuai Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam konteks media sosial, masalah utama seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pamer kekayaan, serta rendahnya literasi digital menuntut penggunaan platform digital yang bertanggung jawab dan sesuai nilai-nilai Pancasila. Pengguna media sosial diharapkan bertindak jujur, menyebarkan konten bermanfaat, menjaga persatuan, berpikir bijaksana sebelum mengunggah informasi, dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan bersama. Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi digital, menegakkan aturan dengan sanksi tegas, mendorong penyebaran konten positif, serta mencontohkan penggunaan media sosial yang etis, khususnya oleh aparatur negara. Sebagai mahasiswa, kita harus mendukung sosialisasi nilai-nilai Pancasila di media sosial dan menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara positif dan bertanggung jawab.
Assalamualaikum pak roy
saya Andri Julisky Dengan Npm 2411011012. ingin membari tanggalan tentang kasus vidio 1 diatas
Kasus yang dibahas dalam video ini adalah tentang Jaksa Jovi Andrea Bachtiar yang mengkritik koleganya, Nella Marsela, lewat akun TikTok pribadinya. Jovi mengungkapkan bahwa Nella diduga menggunakan mobil dinas Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk berpacaran. Kritik ini viral di media sosial dan dianggap serius oleh Kejaksaan Agung, sampai akhirnya Nella melaporkan Jovi ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Masalah ini pun dibahas dalam Rapat Komisi III DPR RI karena sudah menjadi perhatian publik.
Permasalahan utamanya ada di beberapa hal
seperti :
- apakah etis seorang jaksa menyampaikan kritik di media sosial.
- ada juga soal dugaan penyalahgunaan mobil dinas, yang seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan pekerjaan.
- muncul juga perdebatan tentang batas kebebasan berpendapat, apakah kritik yang disampaikan Jovi ini termasuk kritik biasa atau sudah masuk ke ranah pencemaran nama baik
- Selain itu, ada kesan bahwa Jovi malah dikriminalisasi karena berani mengkritik rekan kerjanya.
Menurut saya, masalah ini harusnya bisa diselesaikan secara internal tanpa perlu sampai viral dan masuk ke ranah hukum. Sebagai pejabat publik, penggunaan media sosial memang perlu hati-hati karena dampaknya bisa luas. Di sisi lain, dugaan penyalahgunaan fasilitas negara juga penting untuk diselidiki supaya tidak ada penyalahgunaan wewenang. Jadi, semua pihak harus diproses secara adil, tanpa ada yang merasa dirugikan. Yang paling penting, kritik itu baik, tapi harus disampaikan lewat cara dan jalur yang tepat.
saya Andri Julisky Dengan Npm 2411011012. ingin membari tanggalan tentang kasus vidio 1 diatas
Kasus yang dibahas dalam video ini adalah tentang Jaksa Jovi Andrea Bachtiar yang mengkritik koleganya, Nella Marsela, lewat akun TikTok pribadinya. Jovi mengungkapkan bahwa Nella diduga menggunakan mobil dinas Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk berpacaran. Kritik ini viral di media sosial dan dianggap serius oleh Kejaksaan Agung, sampai akhirnya Nella melaporkan Jovi ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Masalah ini pun dibahas dalam Rapat Komisi III DPR RI karena sudah menjadi perhatian publik.
Permasalahan utamanya ada di beberapa hal
seperti :
- apakah etis seorang jaksa menyampaikan kritik di media sosial.
- ada juga soal dugaan penyalahgunaan mobil dinas, yang seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan pekerjaan.
- muncul juga perdebatan tentang batas kebebasan berpendapat, apakah kritik yang disampaikan Jovi ini termasuk kritik biasa atau sudah masuk ke ranah pencemaran nama baik
- Selain itu, ada kesan bahwa Jovi malah dikriminalisasi karena berani mengkritik rekan kerjanya.
Menurut saya, masalah ini harusnya bisa diselesaikan secara internal tanpa perlu sampai viral dan masuk ke ranah hukum. Sebagai pejabat publik, penggunaan media sosial memang perlu hati-hati karena dampaknya bisa luas. Di sisi lain, dugaan penyalahgunaan fasilitas negara juga penting untuk diselidiki supaya tidak ada penyalahgunaan wewenang. Jadi, semua pihak harus diproses secara adil, tanpa ada yang merasa dirugikan. Yang paling penting, kritik itu baik, tapi harus disampaikan lewat cara dan jalur yang tepat.
Nama: Tiara Srinida Aprita
NPM: 2411011064
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat Pagi Bapak Roy dan teman-teman semua, Izin memberikan tanggapan mengenai video yang telah diberikan.
Video diatas membahas mengenai masalah yang muncul di media sosial terkait kritik seorang jaksa. Video tersebut membahas kasus Jaksa Jovi yang viral di media sosial setelah mengkritik rekannya, Nella Marsela, terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Jovi mengekspresikan kritiknya di TikTok, namun dituduh oleh Kejaksaan Agung telah mencemarkan nama baik Nella, yang berujung pada proses hukum.
Permasalahan yang diangkat dalam Vidio diatas, mencakup etika penggunaan media sosial dan tanggung jawab dalam menyampaikan kritik, terutama dalam konteks nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan dan penghormatan terhadap orang lain. Tanggapan terhadap kasus ini menunjukkan pentingnya pemahaman etika digital dalam perkembangan teknologi saat ini. Materi ini mencakup pentingnya etika dalam menggunakan media sosial dan bagaimana konten yang disebarkan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan dan penghormatan terhadap hak orang lain. Singkatnya penggunaan media sosial haruslah bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain.
NPM: 2411011064
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat Pagi Bapak Roy dan teman-teman semua, Izin memberikan tanggapan mengenai video yang telah diberikan.
Video diatas membahas mengenai masalah yang muncul di media sosial terkait kritik seorang jaksa. Video tersebut membahas kasus Jaksa Jovi yang viral di media sosial setelah mengkritik rekannya, Nella Marsela, terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Jovi mengekspresikan kritiknya di TikTok, namun dituduh oleh Kejaksaan Agung telah mencemarkan nama baik Nella, yang berujung pada proses hukum.
Permasalahan yang diangkat dalam Vidio diatas, mencakup etika penggunaan media sosial dan tanggung jawab dalam menyampaikan kritik, terutama dalam konteks nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan dan penghormatan terhadap orang lain. Tanggapan terhadap kasus ini menunjukkan pentingnya pemahaman etika digital dalam perkembangan teknologi saat ini. Materi ini mencakup pentingnya etika dalam menggunakan media sosial dan bagaimana konten yang disebarkan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan dan penghormatan terhadap hak orang lain. Singkatnya penggunaan media sosial haruslah bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain.
Nama: Novita Sari Dewi Gultom
NPM: 2411011003
Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman yang saya kasihi, ijinkanlah saya untuk memberi tanggapan mengenai video yang telah diberikan.
Materi yang disampaikan dalam video tersebut menyoroti pentingnya penggunaan media sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Masalah utama yang diangkat adalah penyalahgunaan media sosial, seperti memamerkan atau menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi, yang dapat memicu perdebatan etis di masyarakat. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab moral dalam memanfaatkan teknologi, terutama ketika terkait dengan aset publik yang dibiayai oleh uang rakyat.
Konten dalam media sosial seharusnya mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak publik. Dalam kasus yang dijelaskan, tindakan memamerkan kendaraan dinas di media sosial bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab. Sebagai individu yang memanfaatkan fasilitas negara, seharusnya ada rasa tanggung jawab untuk menggunakan fasilitas tersebut sesuai tujuan dan kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan, bukan untuk kepentingan pribadi atau pamer di ruang publik.
Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga membawa tantangan baru dalam menjaga etika digital. Pengguna media sosial harus lebih bijak dalam menyaring informasi yang dibagikan dan memahami konsekuensi dari unggahan mereka terhadap persepsi masyarakat. Konten yang tidak sesuai atau berpotensi menimbulkan polemik dapat merusak citra individu, lembaga, atau bahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, setiap pengguna, terutama yang memiliki akses ke fasilitas publik, harus memiliki integritas yang tinggi dan mematuhi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas di media sosial.
Kesimpulannya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran etis dan moral dalam penggunaannya. Media sosial seharusnya menjadi alat untuk memperkuat semangat persatuan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama, bukan untuk menyebarkan perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Dengan demikian, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat, beradab, dan mencerminkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.
NPM: 2411011003
Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman yang saya kasihi, ijinkanlah saya untuk memberi tanggapan mengenai video yang telah diberikan.
Materi yang disampaikan dalam video tersebut menyoroti pentingnya penggunaan media sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Masalah utama yang diangkat adalah penyalahgunaan media sosial, seperti memamerkan atau menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi, yang dapat memicu perdebatan etis di masyarakat. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab moral dalam memanfaatkan teknologi, terutama ketika terkait dengan aset publik yang dibiayai oleh uang rakyat.
Konten dalam media sosial seharusnya mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak publik. Dalam kasus yang dijelaskan, tindakan memamerkan kendaraan dinas di media sosial bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab. Sebagai individu yang memanfaatkan fasilitas negara, seharusnya ada rasa tanggung jawab untuk menggunakan fasilitas tersebut sesuai tujuan dan kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan, bukan untuk kepentingan pribadi atau pamer di ruang publik.
Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga membawa tantangan baru dalam menjaga etika digital. Pengguna media sosial harus lebih bijak dalam menyaring informasi yang dibagikan dan memahami konsekuensi dari unggahan mereka terhadap persepsi masyarakat. Konten yang tidak sesuai atau berpotensi menimbulkan polemik dapat merusak citra individu, lembaga, atau bahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, setiap pengguna, terutama yang memiliki akses ke fasilitas publik, harus memiliki integritas yang tinggi dan mematuhi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas di media sosial.
Kesimpulannya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran etis dan moral dalam penggunaannya. Media sosial seharusnya menjadi alat untuk memperkuat semangat persatuan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama, bukan untuk menyebarkan perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Dengan demikian, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat, beradab, dan mencerminkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.
Assalamualaikum Pak Roy. Izin perkenalkan diri,
NAMA : FELICIA NATALIE BUDIMAN
NPM : 2411011023
Izin menjawab forum diskusi ini
MATERI ISI VIDEO
Kasus yang dialami oleh Jaksa Jovi Andrea mencerminkan permasalahan terkait etika penggunaan media sosial, tindakan kriminalisasi, dan perbuatan sewenang-wenang yang dilaporkan ke Komisi III DPR. Terdapat tiga poin utama dalam aduan Jaksa Jovi, yaitu:
1. Upaya Kriminalisasi
Jaksa Jovi mengklaim dirinya menjadi korban kriminalisasi setelah menyampaikan kritik terhadap penggunaan mobil dinas oleh Nela Marcela di media sosial. Tuduhan dalam dakwaan menyatakan bahwa Jaksa Jovi menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk tujuan tertentu, yang dibantah keras oleh Jovi. Ia menegaskan bahwa kritiknya hanya bertujuan untuk mendorong penggunaan aset negara yang lebih bertanggung jawab.
2. Perbuatan Sewenang-wenang
Jaksa Jovi juga melaporkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Siti Kholijah Arahab, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut berdampak pada reputasinya di institusi hukum.
3. Upaya Pemberhentian
Jaksa Jovi mengungkapkan adanya upaya dari Siti Kholijah untuk memecatnya. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan terhadap perilaku penggunaan mobil dinas semata-mata demi transparansi dan penegakan hukum.
RANGKUMAN VIDEO
Video ini menyoroti perjuangan Jaksa Jovi Andrea yang melaporkan upaya kriminalisasi, tindakan sewenang-wenang, dan upaya pemecatan dirinya ke Komisi III DPR. Fokus permasalahan berpusat pada kritik terkait penggunaan mobil dinas yang dianggap menyimpang, yang kemudian berkembang menjadi persoalan internal dalam institusi hukum. Jaksa Jovi membantah tuduhan negatif yang ditujukan kepadanya dan menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan keadilan.
TANGGAPAN
Kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam penggunaan teknologi, terutama media sosial, di era digital. Berikut adalah beberapa poin tanggapan:
1. Kriminalisasi Melalui Media Sosial
Media sosial, yang seharusnya menjadi sarana menyampaikan kritik secara konstruktif, justru dapat menjadi alat untuk menyerang individu dan memunculkan masalah hukum. Kasus Jaksa Jovi menjadi contoh bagaimana unggahan di media sosial dapat disalahpahami atau dimanipulasi sehingga berdampak buruk bagi individu.
2. Perbuatan Sewenang-wenang dalam Institusi
Tuduhan adanya tindakan sewenang-wenang dari atasan menunjukkan adanya masalah internal di lembaga penegak hukum. Hal ini menuntut adanya perbaikan dalam sistem kerja dan tata kelola institusi untuk mencegah konflik serupa di masa depan.
3. Penggunaan Media Sosial yang Tidak Bijak
Media sosial adalah alat yang memiliki dampak besar, baik positif maupun negatif. Kritik yang kurang bijak atau disampaikan tanpa memahami etika komunikasi dapat memicu konflik atau kesalahpahaman, seperti yang terjadi pada Jaksa Jovi.
RELEVANSI DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA
1. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Kritik terhadap penggunaan aset negara, seperti mobil dinas, mencerminkan prinsip keadilan sosial. Namun, media sosial harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, tidak menjadi sarana fitnah atau pencemaran nama baik.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Setiap tindakan dan komunikasi, termasuk di media sosial, harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Kasus ini menunjukkan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan kritik, agar tidak melanggar norma hukum maupun sosial.
3. Persatuan Indonesia
Dalam suatu institusi, penting untuk menjaga persatuan dan saling menghormati antarindividu. Kasus ini menunjukkan bagaimana konflik internal dapat melemahkan persatuan dan menciptakan citra buruk bagi lembaga terkait.
KESIMPULAN
Kasus Jaksa Jovi Andrea menjadi cerminan tantangan yang dihadapi dalam era digital, terutama terkait penggunaan media sosial. Pentingnya bertindak bijak dalam menyampaikan kritik serta menjaga etika komunikasi menjadi pelajaran penting dari kasus ini. Dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang beradab, dan persatuan bangsa, individu maupun lembaga dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, transparan, dan berintegritas.
NAMA : FELICIA NATALIE BUDIMAN
NPM : 2411011023
Izin menjawab forum diskusi ini
MATERI ISI VIDEO
Kasus yang dialami oleh Jaksa Jovi Andrea mencerminkan permasalahan terkait etika penggunaan media sosial, tindakan kriminalisasi, dan perbuatan sewenang-wenang yang dilaporkan ke Komisi III DPR. Terdapat tiga poin utama dalam aduan Jaksa Jovi, yaitu:
1. Upaya Kriminalisasi
Jaksa Jovi mengklaim dirinya menjadi korban kriminalisasi setelah menyampaikan kritik terhadap penggunaan mobil dinas oleh Nela Marcela di media sosial. Tuduhan dalam dakwaan menyatakan bahwa Jaksa Jovi menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk tujuan tertentu, yang dibantah keras oleh Jovi. Ia menegaskan bahwa kritiknya hanya bertujuan untuk mendorong penggunaan aset negara yang lebih bertanggung jawab.
2. Perbuatan Sewenang-wenang
Jaksa Jovi juga melaporkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Siti Kholijah Arahab, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut berdampak pada reputasinya di institusi hukum.
3. Upaya Pemberhentian
Jaksa Jovi mengungkapkan adanya upaya dari Siti Kholijah untuk memecatnya. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan terhadap perilaku penggunaan mobil dinas semata-mata demi transparansi dan penegakan hukum.
RANGKUMAN VIDEO
Video ini menyoroti perjuangan Jaksa Jovi Andrea yang melaporkan upaya kriminalisasi, tindakan sewenang-wenang, dan upaya pemecatan dirinya ke Komisi III DPR. Fokus permasalahan berpusat pada kritik terkait penggunaan mobil dinas yang dianggap menyimpang, yang kemudian berkembang menjadi persoalan internal dalam institusi hukum. Jaksa Jovi membantah tuduhan negatif yang ditujukan kepadanya dan menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan keadilan.
TANGGAPAN
Kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam penggunaan teknologi, terutama media sosial, di era digital. Berikut adalah beberapa poin tanggapan:
1. Kriminalisasi Melalui Media Sosial
Media sosial, yang seharusnya menjadi sarana menyampaikan kritik secara konstruktif, justru dapat menjadi alat untuk menyerang individu dan memunculkan masalah hukum. Kasus Jaksa Jovi menjadi contoh bagaimana unggahan di media sosial dapat disalahpahami atau dimanipulasi sehingga berdampak buruk bagi individu.
2. Perbuatan Sewenang-wenang dalam Institusi
Tuduhan adanya tindakan sewenang-wenang dari atasan menunjukkan adanya masalah internal di lembaga penegak hukum. Hal ini menuntut adanya perbaikan dalam sistem kerja dan tata kelola institusi untuk mencegah konflik serupa di masa depan.
3. Penggunaan Media Sosial yang Tidak Bijak
Media sosial adalah alat yang memiliki dampak besar, baik positif maupun negatif. Kritik yang kurang bijak atau disampaikan tanpa memahami etika komunikasi dapat memicu konflik atau kesalahpahaman, seperti yang terjadi pada Jaksa Jovi.
RELEVANSI DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA
1. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Kritik terhadap penggunaan aset negara, seperti mobil dinas, mencerminkan prinsip keadilan sosial. Namun, media sosial harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, tidak menjadi sarana fitnah atau pencemaran nama baik.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Setiap tindakan dan komunikasi, termasuk di media sosial, harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Kasus ini menunjukkan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan kritik, agar tidak melanggar norma hukum maupun sosial.
3. Persatuan Indonesia
Dalam suatu institusi, penting untuk menjaga persatuan dan saling menghormati antarindividu. Kasus ini menunjukkan bagaimana konflik internal dapat melemahkan persatuan dan menciptakan citra buruk bagi lembaga terkait.
KESIMPULAN
Kasus Jaksa Jovi Andrea menjadi cerminan tantangan yang dihadapi dalam era digital, terutama terkait penggunaan media sosial. Pentingnya bertindak bijak dalam menyampaikan kritik serta menjaga etika komunikasi menjadi pelajaran penting dari kasus ini. Dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang beradab, dan persatuan bangsa, individu maupun lembaga dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, transparan, dan berintegritas.
Nama:Anisa Futrri
Npm:2411011119
Assalamualaikum,Selamat Pagi Pak Roy dan temen teman.Izinkan saya untuk memberikan tanggapan atas video tersebut.
Video tersebut berisi tentang seorang jaksa di Tapanuli selatan Merasa bahwa dirinya di diskriminasi,Berikut tiga point penting yang dibahas dalam video tersebut:
1.Upaya kriminalisasi terhadap jaksa jovi Andrea Bachtiar.
2.Perbuatan wewenang wenang Siti Holija waktu menjabat sebagai kepala kejaksaan Tapanuli selatan.
3.Upaya siti holija supaya jaksa jovi Andrea Bachtiar dipecat dari kejaksaan agung republik Indonesia.
Di video tersebut dijelaskan bahwa jaksa Jaksa jovi Andre dituduh telah memfitnah sela marsela menggunakan mobil dinas untuk berkencan/berhubungan intim dengan pacarnya.Padahal jaksa Jovi Andrean Bachtiar hanya mengunggah foto sela marsela yang tengah flexing menggunakan mobil dinas pajero sport ke sosial media.Jaksa Jovi Andrean Bachtiar mengaku tindakan tersebut ia lakukan agar sela marsela berhenti melakukan tindakan tersebut,dikarenakan mobil yang ia gunakan untuk flexing tersebut merupakan mobil dinas yang dibeli atas uang rakyat.
Npm:2411011119
Assalamualaikum,Selamat Pagi Pak Roy dan temen teman.Izinkan saya untuk memberikan tanggapan atas video tersebut.
Video tersebut berisi tentang seorang jaksa di Tapanuli selatan Merasa bahwa dirinya di diskriminasi,Berikut tiga point penting yang dibahas dalam video tersebut:
1.Upaya kriminalisasi terhadap jaksa jovi Andrea Bachtiar.
2.Perbuatan wewenang wenang Siti Holija waktu menjabat sebagai kepala kejaksaan Tapanuli selatan.
3.Upaya siti holija supaya jaksa jovi Andrea Bachtiar dipecat dari kejaksaan agung republik Indonesia.
Di video tersebut dijelaskan bahwa jaksa Jaksa jovi Andre dituduh telah memfitnah sela marsela menggunakan mobil dinas untuk berkencan/berhubungan intim dengan pacarnya.Padahal jaksa Jovi Andrean Bachtiar hanya mengunggah foto sela marsela yang tengah flexing menggunakan mobil dinas pajero sport ke sosial media.Jaksa Jovi Andrean Bachtiar mengaku tindakan tersebut ia lakukan agar sela marsela berhenti melakukan tindakan tersebut,dikarenakan mobil yang ia gunakan untuk flexing tersebut merupakan mobil dinas yang dibeli atas uang rakyat.
Nama: Salsabila Cintami Addri
NPM: 2411011033
Kelas Manajemen A
Assalamualaikum Warahmatulllahi Wabarakatuh, selamat pagi Bapak Roy, izin memberi tanggapan terhadap materi yang disampaikan pada video ke 1
Berikut adalah penjelasan mengenai masalah serta materi yang dijelaskan dalam video tersebut:
Masalah yang Diangkat:
Jovi menjadi sorotan setelah mengunggah kritik di media sosial mengenai rekannya, Nella Marsella, yang diduga menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Unggahan tersebut berujung pada laporan hukum terhadap Jovi karena dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan menyebarkan informasi yang merugikan nama baik Nella. Selama audiensi, Jovi ditegur oleh anggota DPR karena dianggap tidak menggunakan bahasa yang pantas dalam menyampaikan pendapatnya. Teguran ini menekankan pentingnya menjaga etika dan kesopanan dalam forum resmi. Jovi mengklaim bahwa tindakan hukum terhadapnya merupakan upaya kriminalisasi dan perbuatan sewenang-wenang dari mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ia berargumen bahwa kritik yang disampaikannya adalah untuk kepentingan umum dan tidak melanggar hukum.
•Penerapan Nilai Pancasila: Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana penggunaan media sosial seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan etika dalam berkomunikasi. Penggunaan media sosial harus dilakukan dengan bijak agar tidak menimbulkan konflik atau pelanggaran hukum.
Materi yang Dijelaskan yaitu yang pertama Etika Berkomunikasi. Video ini menyoroti pentingnya etika dalam berkomunikasi di media sosial, terutama bagi individu yang memiliki jabatan publik. Penggunaan media sosial harus mempertimbangkan dampaknya terhadap reputasi dan hubungan antar rekan kerja. Yang ke dua Perkembangan Teknologi. Dengan kemajuan teknologi, platform media sosial memberikan ruang bagi individu untuk menyuarakan pendapat. Namun, hal ini juga menuntut tanggung jawab dari pengguna untuk menjaga kesopanan dan menghormati orang lain. Yang ke tiga Nilai Pancasila dalam Digitalisasi. Materi juga menekankan perlunya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap interaksi di dunia maya. Ini mencakup sikap saling menghormati dan mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang ke empat Etika Penggunaan Media Sosial. Video ini menyoroti pentingnya etika dalam berkomunikasi melalui media sosial, terutama bagi pegawai negeri. Penggunaan kata-kata yang sopan dan menghormati orang lain sangat penting untuk menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat. Yang ke lima Penerapan Nilai Pancasila. Dalam konteks perkembangan teknologi, penggunaan media sosial harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan saling menghormati. Setiap individu diharapkan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut saat berinteraksi di platform digital. Terakhir, Dampak Negatif Media Sosial. Materi juga membahas dampak negatif dari penyebaran informasi di media sosial, termasuk potensi pencemaran nama baik dan konflik interpersonal. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi dan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan di dunia maya.
NPM: 2411011033
Kelas Manajemen A
Assalamualaikum Warahmatulllahi Wabarakatuh, selamat pagi Bapak Roy, izin memberi tanggapan terhadap materi yang disampaikan pada video ke 1
Berikut adalah penjelasan mengenai masalah serta materi yang dijelaskan dalam video tersebut:
Masalah yang Diangkat:
Jovi menjadi sorotan setelah mengunggah kritik di media sosial mengenai rekannya, Nella Marsella, yang diduga menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Unggahan tersebut berujung pada laporan hukum terhadap Jovi karena dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan menyebarkan informasi yang merugikan nama baik Nella. Selama audiensi, Jovi ditegur oleh anggota DPR karena dianggap tidak menggunakan bahasa yang pantas dalam menyampaikan pendapatnya. Teguran ini menekankan pentingnya menjaga etika dan kesopanan dalam forum resmi. Jovi mengklaim bahwa tindakan hukum terhadapnya merupakan upaya kriminalisasi dan perbuatan sewenang-wenang dari mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ia berargumen bahwa kritik yang disampaikannya adalah untuk kepentingan umum dan tidak melanggar hukum.
•Penerapan Nilai Pancasila: Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana penggunaan media sosial seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan etika dalam berkomunikasi. Penggunaan media sosial harus dilakukan dengan bijak agar tidak menimbulkan konflik atau pelanggaran hukum.
Materi yang Dijelaskan yaitu yang pertama Etika Berkomunikasi. Video ini menyoroti pentingnya etika dalam berkomunikasi di media sosial, terutama bagi individu yang memiliki jabatan publik. Penggunaan media sosial harus mempertimbangkan dampaknya terhadap reputasi dan hubungan antar rekan kerja. Yang ke dua Perkembangan Teknologi. Dengan kemajuan teknologi, platform media sosial memberikan ruang bagi individu untuk menyuarakan pendapat. Namun, hal ini juga menuntut tanggung jawab dari pengguna untuk menjaga kesopanan dan menghormati orang lain. Yang ke tiga Nilai Pancasila dalam Digitalisasi. Materi juga menekankan perlunya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap interaksi di dunia maya. Ini mencakup sikap saling menghormati dan mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang ke empat Etika Penggunaan Media Sosial. Video ini menyoroti pentingnya etika dalam berkomunikasi melalui media sosial, terutama bagi pegawai negeri. Penggunaan kata-kata yang sopan dan menghormati orang lain sangat penting untuk menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat. Yang ke lima Penerapan Nilai Pancasila. Dalam konteks perkembangan teknologi, penggunaan media sosial harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan saling menghormati. Setiap individu diharapkan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut saat berinteraksi di platform digital. Terakhir, Dampak Negatif Media Sosial. Materi juga membahas dampak negatif dari penyebaran informasi di media sosial, termasuk potensi pencemaran nama baik dan konflik interpersonal. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi dan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan di dunia maya.
NAMA: KIRAN NAILA KURNIA
NPM: 2411011045
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi Pak Roy dan teman teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi diatas.
Kasus tentang Jaksa Jovi dan kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas oleh rekannya, Nella Marsela, mencerminkan beberapa permasalahan penting, baik dari aspek etika profesi, transparansi, maupun kebebasan berekspresi.
ISI MATERI VIDEO:
Jaksa Jovi mengkritik rekannya, Nella Marsela, melalui platform TikTok, terkait dugaan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi.
Kritik ini menjadi viral di media sosial, sehingga menarik perhatian publik.
Kejaksaan Agung menuduh Jaksa Jovi telah mencemarkan nama baik rekannya, Nella Marsela, dan memulai proses hukum terhadapnya.
Video tersebut kemungkinan juga membahas dinamika etika di lingkungan institusi pemerintah dan bagaimana respons publik terhadap kasus tersebut.
Permasalahan dalam Kasus Ini:
1. Penggunaan Mobil Dinas untuk Kepentingan Pribadi
Jika benar bahwa mobil dinas digunakan untuk keperluan pribadi, ini merupakan pelanggaran aturan dan potensi penyalahgunaan fasilitas negara.
2. Kritik di Media Sosial
Tindakan Jaksa Jovi mengungkapkan kritik di ruang publik seperti TikTok menimbulkan pertanyaan tentang cara yang tepat dalam menyampaikan protes atau pengaduan, terutama untuk pegawai publik.
3. Tuduhan Pencemaran Nama Baik
Langkah Kejaksaan Agung membawa kasus ini ke ranah hukum juga memunculkan perdebatan tentang kebebasan berbicara dan transparansi, terutama jika kritik tersebut dianggap sah oleh publik.
4. Etika dan Tata Kelola Internal
Kasus ini mencerminkan adanya masalah komunikasi atau mekanisme pengawasan internal yang kurang efektif, sehingga kritik langsung dipublikasikan di media sosial daripada diselesaikan di internal institusi.
Tanggapan:
Kasus ini memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan:
1. Kritik yang Sahih namun Cara Tidak Tepat
Jika kritik Jaksa Jovi memiliki dasar yang kuat, itu menunjukkan keberanian untuk membongkar potensi penyalahgunaan fasilitas negara. Namun, menyampaikan kritik melalui media sosial tanpa prosedur resmi dapat dianggap melanggar kode etik profesi.
2. Respon Kejaksaan yang Berlebihan?
Menuduh pencemaran nama baik terhadap kritik yang memiliki dasar dapat dilihat sebagai upaya membungkam kebebasan berbicara. Langkah ini berpotensi mencoreng citra institusi di mata publik.
3. Pentingnya Reformasi Internal
Kejaksaan perlu meningkatkan mekanisme pengawasan dan melindungi pelapor pelanggaran agar kritik dapat disampaikan melalui jalur resmi tanpa risiko intimidasi atau kriminalisasi.
Secara keseluruhan, transparansi dan profesionalisme seharusnya menjadi prioritas dalam menangani kasus ini. Institusi pemerintah perlu lebih terbuka terhadap kritik dan membangun mekanisme penyelesaian internal yang efektif, sementara pegawai publik harus menjaga etika dalam menyuarakan protes mereka.
Sekian yang dapat saya sampaikan, Terimakasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
NPM: 2411011045
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi Pak Roy dan teman teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi diatas.
Kasus tentang Jaksa Jovi dan kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas oleh rekannya, Nella Marsela, mencerminkan beberapa permasalahan penting, baik dari aspek etika profesi, transparansi, maupun kebebasan berekspresi.
ISI MATERI VIDEO:
Jaksa Jovi mengkritik rekannya, Nella Marsela, melalui platform TikTok, terkait dugaan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi.
Kritik ini menjadi viral di media sosial, sehingga menarik perhatian publik.
Kejaksaan Agung menuduh Jaksa Jovi telah mencemarkan nama baik rekannya, Nella Marsela, dan memulai proses hukum terhadapnya.
Video tersebut kemungkinan juga membahas dinamika etika di lingkungan institusi pemerintah dan bagaimana respons publik terhadap kasus tersebut.
Permasalahan dalam Kasus Ini:
1. Penggunaan Mobil Dinas untuk Kepentingan Pribadi
Jika benar bahwa mobil dinas digunakan untuk keperluan pribadi, ini merupakan pelanggaran aturan dan potensi penyalahgunaan fasilitas negara.
2. Kritik di Media Sosial
Tindakan Jaksa Jovi mengungkapkan kritik di ruang publik seperti TikTok menimbulkan pertanyaan tentang cara yang tepat dalam menyampaikan protes atau pengaduan, terutama untuk pegawai publik.
3. Tuduhan Pencemaran Nama Baik
Langkah Kejaksaan Agung membawa kasus ini ke ranah hukum juga memunculkan perdebatan tentang kebebasan berbicara dan transparansi, terutama jika kritik tersebut dianggap sah oleh publik.
4. Etika dan Tata Kelola Internal
Kasus ini mencerminkan adanya masalah komunikasi atau mekanisme pengawasan internal yang kurang efektif, sehingga kritik langsung dipublikasikan di media sosial daripada diselesaikan di internal institusi.
Tanggapan:
Kasus ini memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan:
1. Kritik yang Sahih namun Cara Tidak Tepat
Jika kritik Jaksa Jovi memiliki dasar yang kuat, itu menunjukkan keberanian untuk membongkar potensi penyalahgunaan fasilitas negara. Namun, menyampaikan kritik melalui media sosial tanpa prosedur resmi dapat dianggap melanggar kode etik profesi.
2. Respon Kejaksaan yang Berlebihan?
Menuduh pencemaran nama baik terhadap kritik yang memiliki dasar dapat dilihat sebagai upaya membungkam kebebasan berbicara. Langkah ini berpotensi mencoreng citra institusi di mata publik.
3. Pentingnya Reformasi Internal
Kejaksaan perlu meningkatkan mekanisme pengawasan dan melindungi pelapor pelanggaran agar kritik dapat disampaikan melalui jalur resmi tanpa risiko intimidasi atau kriminalisasi.
Secara keseluruhan, transparansi dan profesionalisme seharusnya menjadi prioritas dalam menangani kasus ini. Institusi pemerintah perlu lebih terbuka terhadap kritik dan membangun mekanisme penyelesaian internal yang efektif, sementara pegawai publik harus menjaga etika dalam menyuarakan protes mereka.
Sekian yang dapat saya sampaikan, Terimakasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama : Reva Restuni Amulia
NPM: 2411011127
Kelas : Manajemen B
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Video tersebut adalah rekaman rapat dengar pendapat (RDP) yang diadakan oleh Komisi III DPR RI. RDP ini membahas kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, yang viral karena kritiknya terhadap kolega Nella Marsela, yang diduga menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Kasus ini berlanjut ke ranah hukum setelah laporan dari Nella ke Polres Tapanuli Selatan.
Dalam video tersebut pertemuan Jaksa Jovi memaparkan permasalahan yang dihadapinya, terkait tuduhan sumpah palsu (penyalahgunaan jabatan) dan tindakan yang dianggap sewenang-wenang (yaitu bertindak melawan hukum atau tidak pantas).
Tuduhan utama
Jaksa Jovi mengklaim, Siti Kholijah Arahab , mantan Kepala Kejaksaan Pengadilan Tapanuli Selatan, mencoba memberikan keterangan palsu dan menyulitkan dirinya. Ia membaginya menjadi tiga persoalan pokok:
Perkara fitnah atau tuduhan pidana:
NPM: 2411011127
Kelas : Manajemen B
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Video tersebut adalah rekaman rapat dengar pendapat (RDP) yang diadakan oleh Komisi III DPR RI. RDP ini membahas kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, yang viral karena kritiknya terhadap kolega Nella Marsela, yang diduga menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Kasus ini berlanjut ke ranah hukum setelah laporan dari Nella ke Polres Tapanuli Selatan.
Dalam video tersebut pertemuan Jaksa Jovi memaparkan permasalahan yang dihadapinya, terkait tuduhan sumpah palsu (penyalahgunaan jabatan) dan tindakan yang dianggap sewenang-wenang (yaitu bertindak melawan hukum atau tidak pantas).
Tuduhan utama
Jaksa Jovi mengklaim, Siti Kholijah Arahab , mantan Kepala Kejaksaan Pengadilan Tapanuli Selatan, mencoba memberikan keterangan palsu dan menyulitkan dirinya. Ia membaginya menjadi tiga persoalan pokok:
Perkara fitnah atau tuduhan pidana:
Ia menegaskan, tidak pernah menuduh Nela Marcela, pegawai bawahannya, menggunakan kendaraan dinas untuk berhubungan badan. Dia hanya mengkritisi Ibu Nela Marcela yang menggunakan kendaraan jaksa penuntut umum secara tidak tepat, karena dia bukan petugas administrasi, melainkan penjaga tahanan. Jaksa Jovi berpendapat, flexing (yakni pamer) menggunakan kendaraan dinas seperti itu melanggar aturan lembaga.
Tindakan Sewenang-wenang Mantan Kepala Departemen (Siti Kholijah Arahab): Ia mengecam tindakan ilegal mantan Kepala Departemen selama menjabat. Mencoba untuk dipecat dari kantor kejaksaan: Dia mengatakan bahwa mantan kepala departemen juga mencoba untuk mendorongnya dari kantor kejaksaan.
Tindakan Sewenang-wenang Mantan Kepala Departemen (Siti Kholijah Arahab): Ia mengecam tindakan ilegal mantan Kepala Departemen selama menjabat. Mencoba untuk dipecat dari kantor kejaksaan: Dia mengatakan bahwa mantan kepala departemen juga mencoba untuk mendorongnya dari kantor kejaksaan.
Pernyataan Jaksa Jovi
Jaksa Jovi menegaskan, dirinya tidak pernah menuduh Nela Marcela menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, serta mengucapkan sumpah dan doa untuk menegaskan dirinya tidak bersalah. Hal ini dipandang sebagai upayanya untuk membuktikan kebenaran.
Kesimpulan
Video tersebut merangkum kejadian seorang jaksa di sistem hukum Indonesia yang mengecam permasalahan yang dihadapinya, antara lain fitnah, penyalahgunaan kekuasaan, hingga upaya untuk mendepaknya dari jabatannya. Tanggapan yang dapat diberikan terkait kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar adalah mendukung prinsip keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum. Menyuarakan bahwa kritik terhadap penggunaan mobil dinas seharusnya tidak berujung pada kriminalisasi, jika disampaikan dengan itikad baik.
Mengenai kesesuaian dengan Pancasila, tindakan Jovi bisa dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila jika kritiknya mengandung unsur pencemaran nama baik. Namun, jika kritik tersebut bertujuan untuk kepentingan publik, maka hal itu sejalan dengan semangat Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial.
Nama : Rafa Adya Sunanda
NPM : 2411011027
Assalamualaikum, selamat pagi pak Roy dan teman-teman semua, saya izin memberikan tanggapan terkait Materi pada Vidio 1
Dalam penjelasan tersebut jaksa Jovi membantah adanya tuduhan jahat yang dilakukan dirinya terhadap nela Marsela dalam setiap publikasi dan surat dakwaan kejaksaan RI, dimana kenyataan nya nela Marsela yang merupakan pengawal tahanan memang terbukti suka flexing dengan mobil dinas di media sosial. Dalam permasalahan ini jaksa Jovi memberi himbauan kepada masyarakat Tapanuli Selatan agar tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam menggunakan transportasi yang dibeli menggunakan uang rakyat. Tentunya tindakan yang dilakukan oleh pihak Nela tidak hanya melanggar etika dan integritas, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Tindakan ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, serta merusak prinsip keadilan sosial yang menjadi tujuan utama Pancasila. Hal tersebut juga bertentangan dengan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, flexing yang berlebihan bisa menimbulkan perasaan iri, cemburu, atau terbelakang di kalangan masyarakat, serta merendahkan orang lain yang mungkin tidak memiliki akses yang sama. Maka dari itu gunakanlah kekuasaan dengan sebaik mungkin tidak hanya untuk perhatian dan pujian semata, yang sangat jelas menunjukkan kurangnya kebijaksanaan seorang pemimpin.
Penggunaan Media Sosial
Media sosial memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat atau kritik terhadap perilaku orang lain, termasuk dalam hal penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, menyalahgunakan fasilitas negara, seperti mobil dinas, untuk kepentingan pribadi, memang patut dikritik karena berpotensi merugikan kepentingan publik, namun dalam konteks Pancasila, kritik juga harus mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksanaan, serta dilakukan dengan cara yang menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Dalam hal ini kritik yang disampaikan oleh jaksa Jovi membantu membangun kesadaran akan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas bukan untuk merendahkan atau mempermalukan seseorang, tetapi untuk menegakkan prinsip keadilan dan transparansi sehingga mendorong pihak yang bersangkutan untuk lebih bertanggung jawab dan mengoreksi perilaku yang tidak sesuai dengan harapan publik.
Demikian yang dapat saya sampaikan, terimakasih..
NPM : 2411011027
Assalamualaikum, selamat pagi pak Roy dan teman-teman semua, saya izin memberikan tanggapan terkait Materi pada Vidio 1
Dalam penjelasan tersebut jaksa Jovi membantah adanya tuduhan jahat yang dilakukan dirinya terhadap nela Marsela dalam setiap publikasi dan surat dakwaan kejaksaan RI, dimana kenyataan nya nela Marsela yang merupakan pengawal tahanan memang terbukti suka flexing dengan mobil dinas di media sosial. Dalam permasalahan ini jaksa Jovi memberi himbauan kepada masyarakat Tapanuli Selatan agar tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam menggunakan transportasi yang dibeli menggunakan uang rakyat. Tentunya tindakan yang dilakukan oleh pihak Nela tidak hanya melanggar etika dan integritas, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Tindakan ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, serta merusak prinsip keadilan sosial yang menjadi tujuan utama Pancasila. Hal tersebut juga bertentangan dengan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, flexing yang berlebihan bisa menimbulkan perasaan iri, cemburu, atau terbelakang di kalangan masyarakat, serta merendahkan orang lain yang mungkin tidak memiliki akses yang sama. Maka dari itu gunakanlah kekuasaan dengan sebaik mungkin tidak hanya untuk perhatian dan pujian semata, yang sangat jelas menunjukkan kurangnya kebijaksanaan seorang pemimpin.
Penggunaan Media Sosial
Media sosial memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat atau kritik terhadap perilaku orang lain, termasuk dalam hal penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, menyalahgunakan fasilitas negara, seperti mobil dinas, untuk kepentingan pribadi, memang patut dikritik karena berpotensi merugikan kepentingan publik, namun dalam konteks Pancasila, kritik juga harus mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksanaan, serta dilakukan dengan cara yang menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Dalam hal ini kritik yang disampaikan oleh jaksa Jovi membantu membangun kesadaran akan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas bukan untuk merendahkan atau mempermalukan seseorang, tetapi untuk menegakkan prinsip keadilan dan transparansi sehingga mendorong pihak yang bersangkutan untuk lebih bertanggung jawab dan mengoreksi perilaku yang tidak sesuai dengan harapan publik.
Demikian yang dapat saya sampaikan, terimakasih..
Nama : Nasyilla Putri Nuralfalah
NPM : 2451011008
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, izin menjawat terkait video 1 mengenai jaksa Jovi Andre.
Masalah yang Dijelaskan
• Upaya Kriminalisasi: Jaksa Jovi Andre mengatakan bahwa ada usaha untuk menjadikan dirinya sebagai tersangka oleh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Arahap. Ini menunjukkan adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam lembaga hukum.
• Perbuatan Sewenang-wenang: Jovi juga mengungkapkan bahwa Siti Kholijah melakukan tindakan yang tidak adil yang dapat merusak reputasinya sebagai jaksa.
• Penggunaan Media Sosial: Jovi menjelaskan bahwa kritiknya terhadap Nela Marcela, yang dianggap menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, bukanlah tuduhan sembarangan. Ia ingin menjaga etika dalam penggunaan aset negara.
Konten dalam Media Sosial
Dalam konteks perkembangan teknologi dan media sosial, pernyataan Jovi menggarisbawahi beberapa poin penting:
• Etika dan Tanggung Jawab: Penggunaan media sosial harus dilakukan dengan cara yang baik. Setiap orang, terutama yang memiliki posisi publik, harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau fitnah.
• Kritik yang Konstruktif: Media sosial bisa menjadi tempat untuk memberikan kritik yang membangun. Dalam hal ini, Jovi ingin mengingatkan publik tentang pentingnya menggunakan aset negara dengan benar.
• Pentingnya Memeriksa Informasi: Di era informasi yang cepat, penting bagi masyarakat untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Jovi menekankan bahwa ia tidak pernah menuduh Nela Marcela melakukan hal yang tidak etis, sehingga kita harus berhati-hati dalam mempercayai informasi yang beredar.
Nilai Pancasila
Dalam konteks nilai-nilai Pancasila, beberapa hal yang bisa dihubungkan dengan pernyataan Jovi adalah:
1. Keadilan Sosial: Mengingatkan bahwa aset negara harus digunakan dengan bijak untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Dalam berkomunikasi di media sosial, setiap orang harus menghargai nilai kemanusiaan dan menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain tanpa bukti yang jelas.
3. Persatuan dan Kesatuan: Mengedepankan dialog yang baik dan menghindari tindakan yang dapat memecah belah, baik di lembaga hukum maupun di masyarakat.
Kesimpulan
Pernyataan Jaksa Jovi Andre mencerminkan berbagai masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum, etika, dan penggunaan media sosial. Penting bagi setiap individu, terutama yang bekerja di lembaga publik, untuk mengikuti nilai-nilai Pancasila dan berkomunikasi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab di era digital ini.
Kesimpulan
Pernyataan Jaksa Jovi Andre mencerminkan berbagai masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum, etika, dan penggunaan media sosial. Penting bagi setiap individu, terutama yang bekerja di lembaga publik, untuk mengikuti nilai-nilai Pancasila dan berkomunikasi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab di era digital ini.
NPM : 2451011008
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, izin menjawat terkait video 1 mengenai jaksa Jovi Andre.
Masalah yang Dijelaskan
• Upaya Kriminalisasi: Jaksa Jovi Andre mengatakan bahwa ada usaha untuk menjadikan dirinya sebagai tersangka oleh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Arahap. Ini menunjukkan adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam lembaga hukum.
• Perbuatan Sewenang-wenang: Jovi juga mengungkapkan bahwa Siti Kholijah melakukan tindakan yang tidak adil yang dapat merusak reputasinya sebagai jaksa.
• Penggunaan Media Sosial: Jovi menjelaskan bahwa kritiknya terhadap Nela Marcela, yang dianggap menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, bukanlah tuduhan sembarangan. Ia ingin menjaga etika dalam penggunaan aset negara.
Konten dalam Media Sosial
Dalam konteks perkembangan teknologi dan media sosial, pernyataan Jovi menggarisbawahi beberapa poin penting:
• Etika dan Tanggung Jawab: Penggunaan media sosial harus dilakukan dengan cara yang baik. Setiap orang, terutama yang memiliki posisi publik, harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau fitnah.
• Kritik yang Konstruktif: Media sosial bisa menjadi tempat untuk memberikan kritik yang membangun. Dalam hal ini, Jovi ingin mengingatkan publik tentang pentingnya menggunakan aset negara dengan benar.
• Pentingnya Memeriksa Informasi: Di era informasi yang cepat, penting bagi masyarakat untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Jovi menekankan bahwa ia tidak pernah menuduh Nela Marcela melakukan hal yang tidak etis, sehingga kita harus berhati-hati dalam mempercayai informasi yang beredar.
Nilai Pancasila
Dalam konteks nilai-nilai Pancasila, beberapa hal yang bisa dihubungkan dengan pernyataan Jovi adalah:
1. Keadilan Sosial: Mengingatkan bahwa aset negara harus digunakan dengan bijak untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Dalam berkomunikasi di media sosial, setiap orang harus menghargai nilai kemanusiaan dan menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain tanpa bukti yang jelas.
3. Persatuan dan Kesatuan: Mengedepankan dialog yang baik dan menghindari tindakan yang dapat memecah belah, baik di lembaga hukum maupun di masyarakat.
Kesimpulan
Pernyataan Jaksa Jovi Andre mencerminkan berbagai masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum, etika, dan penggunaan media sosial. Penting bagi setiap individu, terutama yang bekerja di lembaga publik, untuk mengikuti nilai-nilai Pancasila dan berkomunikasi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab di era digital ini.
Kesimpulan
Pernyataan Jaksa Jovi Andre mencerminkan berbagai masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum, etika, dan penggunaan media sosial. Penting bagi setiap individu, terutama yang bekerja di lembaga publik, untuk mengikuti nilai-nilai Pancasila dan berkomunikasi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab di era digital ini.
Nama: Ahmad Haris Renafi
NPM: 2411011004
Assalamualaikum wr.wb bapak Roy dan teman-teman semua. Izin menanggapi sebuah video yang diberikan oleh bapak Roy
Sebelumnya,Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Ali Mukartono, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dan Jaksa Jovi Andrea Bachtiar pada Kamis (21/11/2024).
Rapat itu digelar untuk membahas kasus Jaksa Jovi yang sempat viral di media sosial karena mengkritik koleganya hingga dibawa ke ranah hukum.
Masalah bermula ketika Jaksa Jovi Andrea mengungkapkan dirinya mengkritik koleganya, Nella Marsela, yang diduga menggunakan mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan untuk berpacaran yang disampaikan melalu media sosialnya(Tiktok).Didalam videonya Ia mengungkapkan bahwa Ia meminta agar Nella tak menggunakan mobil dinas Kejari Tapsel untuk kepentingan pribadi.
Namun, Jovi menyebut bahwa Kejaksaan Agung menilai dirinya telah menuduh Nella menggunakan kendaraan dinas itu untuk berhubungan badan.
Hingga akhirnya, kritikannya itu dilaporkan oleh Nella ke Polres Tapanuli Selatan dan hingga kini kasusnya masih bergulir di meja hijau.
Pada perkembangan teknologi yang pesat ini,alangkah baiknya jika seseorang menyortir terlebih dahulu konten-konten yang akan diterbitkan, baik melalui media sosial manapun.Karena baik buruknya konten,pastilah tetap akan mendapat respon masyarakat terhadap konten yang kita posing/terbitkan.Benar yang disebutkan oleh Jaksa Jovi Andrea,bahwa menggunakan inventaris dinas untuk kepentingan pribadi bukanlah tindakan yang etis
NPM: 2411011004
Assalamualaikum wr.wb bapak Roy dan teman-teman semua. Izin menanggapi sebuah video yang diberikan oleh bapak Roy
Sebelumnya,Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Ali Mukartono, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dan Jaksa Jovi Andrea Bachtiar pada Kamis (21/11/2024).
Rapat itu digelar untuk membahas kasus Jaksa Jovi yang sempat viral di media sosial karena mengkritik koleganya hingga dibawa ke ranah hukum.
Masalah bermula ketika Jaksa Jovi Andrea mengungkapkan dirinya mengkritik koleganya, Nella Marsela, yang diduga menggunakan mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan untuk berpacaran yang disampaikan melalu media sosialnya(Tiktok).Didalam videonya Ia mengungkapkan bahwa Ia meminta agar Nella tak menggunakan mobil dinas Kejari Tapsel untuk kepentingan pribadi.
Namun, Jovi menyebut bahwa Kejaksaan Agung menilai dirinya telah menuduh Nella menggunakan kendaraan dinas itu untuk berhubungan badan.
Hingga akhirnya, kritikannya itu dilaporkan oleh Nella ke Polres Tapanuli Selatan dan hingga kini kasusnya masih bergulir di meja hijau.
Pada perkembangan teknologi yang pesat ini,alangkah baiknya jika seseorang menyortir terlebih dahulu konten-konten yang akan diterbitkan, baik melalui media sosial manapun.Karena baik buruknya konten,pastilah tetap akan mendapat respon masyarakat terhadap konten yang kita posing/terbitkan.Benar yang disebutkan oleh Jaksa Jovi Andrea,bahwa menggunakan inventaris dinas untuk kepentingan pribadi bukanlah tindakan yang etis
Nama : Martsha Afifah Putri
Kelas : 2451011017
Mohon izin pak Roy untuk menanggapi video tersebut
Materi tersebut membahas kasus Jaksa Jovi Andre, yang melaporkan dugaan kriminalisasi, perbuatan sewenang-wenang, dan upaya pemberhentiannya ke Komisi III DPR. Inti dari materi tersebut adalah:
1. Dugaan Upaya Kriminalisasi:
Jaksa Jovi mengklaim bahwa tuduhan terhadapnya dimanipulasi, di mana ia dituduh menuduh rekan kerjanya, Nela Marcela, menggunakan mobil dinas untuk tujuan tertentu. Namun, ia menegaskan bahwa kritiknya hanya terkait penggunaan mobil dinas yang dipamerkan di media sosial, tanpa ada tuduhan perbuatan tidak senonoh.
2. Perbuatan Sewenang-wenang:
Jovi juga menuduh Siti Kholijah Arahab, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya.
3. Upaya Pemberhentian:
Jovi menuduh Siti Kholijah Arahab berusaha memberhentikannya dari jabatannya. Ia menyatakan bahwa kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas adalah upaya untuk transparansi dan penegakan hukum, bukan serangan pribadi.
Tanggapan atas Kasus
Media sosial digunakan sebagai alat kritik, tetapi dapat berbalik menjadi masalah hukum dan sosial jika tidak dikelola dengan bijak.
Nilai-nilai Pancasila: Kasus ini dikaitkan dengan relevansi terhadap keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta pentingnya menjaga persatuan di lingkungan kerja.
Pentingnya profesionalisme dan tanggung jawab digital untuk mencegah konflik internal dan menjaga citra institusi.
Kasus ini mencerminkan tantangan dalam penggunaan media sosial dan etika kerja di era digital.
Kelas : 2451011017
Mohon izin pak Roy untuk menanggapi video tersebut
Materi tersebut membahas kasus Jaksa Jovi Andre, yang melaporkan dugaan kriminalisasi, perbuatan sewenang-wenang, dan upaya pemberhentiannya ke Komisi III DPR. Inti dari materi tersebut adalah:
1. Dugaan Upaya Kriminalisasi:
Jaksa Jovi mengklaim bahwa tuduhan terhadapnya dimanipulasi, di mana ia dituduh menuduh rekan kerjanya, Nela Marcela, menggunakan mobil dinas untuk tujuan tertentu. Namun, ia menegaskan bahwa kritiknya hanya terkait penggunaan mobil dinas yang dipamerkan di media sosial, tanpa ada tuduhan perbuatan tidak senonoh.
2. Perbuatan Sewenang-wenang:
Jovi juga menuduh Siti Kholijah Arahab, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya.
3. Upaya Pemberhentian:
Jovi menuduh Siti Kholijah Arahab berusaha memberhentikannya dari jabatannya. Ia menyatakan bahwa kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas adalah upaya untuk transparansi dan penegakan hukum, bukan serangan pribadi.
Tanggapan atas Kasus
Media sosial digunakan sebagai alat kritik, tetapi dapat berbalik menjadi masalah hukum dan sosial jika tidak dikelola dengan bijak.
Nilai-nilai Pancasila: Kasus ini dikaitkan dengan relevansi terhadap keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta pentingnya menjaga persatuan di lingkungan kerja.
Pentingnya profesionalisme dan tanggung jawab digital untuk mencegah konflik internal dan menjaga citra institusi.
Kasus ini mencerminkan tantangan dalam penggunaan media sosial dan etika kerja di era digital.
Nama : Melia Agustriani
NPM : 2411011059
Assalamu’alaikum.
Selamat pagi Bapak Roy Kembar Habibi, S.Pd., M.Pd.
Izin memberikan tanggapan mengenai vidio tersebut yang membahas tentang isu yang muncul dari media sosial terkait dengan seorang jaksa, Jovi Andrea Bachtiar, yang mengkritik rekannya di platform TikTok.
Berikut adalah penjelasan mengenai masalah dan materi yang dijelaskan dalam konten tersebut, serta relevansinya dengan nilai Pancasila.
A. Masalah yang Dihadapi
● Kritik di Media Sosial: Jovi mengungkapkan kritik terhadap rekannya, Nella Marsela, yang diduga menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Kritik ini disampaikan melalui akun TikTok-nya dan memicu reaksi dari pihak Kejaksaan Agung.
● Konsekuensi Hukum: Kritikan tersebut berujung pada laporan hukum oleh Nella kepada Polres Tapanuli Selatan, yang menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan berbicara di media sosial dan konsekuensi hukum yang bisa timbul dari pernyataan tersebut.
● Persepsi Publik dan Etika: Kasus ini menyoroti bagaimana kritik di media sosial dapat berpengaruh pada reputasi individu dan institusi, serta menimbulkan pertanyaan tentang etika penggunaan media sosial dalam konteks profesional.
B. Materi Mengenai Konten dalam Media Sosial
● Penggunaan Media Sosial Secara Bijak: Video ini menekankan pentingnya menggunakan media sosial dengan bijak, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor publik. Hal ini mencakup tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan orang lain atau institusi. Bagi para pejabat publik seperti juri, hakim, ataupun pegawai negeri lainnya, menggunakan media sosial bukanlah sekadar hobi tapi merupakan wewenang besar. Mereka harus sadar bahwa setiap kata-kata yang keluar dari mulut mereka (baik secara verbal maupun tulisan) memiliki implikasi yang signifikan terhadap citra diri dan lembaganya.
Di era digital saat ini, satu postingan di media sosial bisa merebak sangat cepat dan memberikan efek domino yang tak terduga. Oleh karena itu, penting bagi siapa pun untuk berpikir dua kali sebelum membagikan informasi atau opini yang potensial dapat merugikan orang lain atau organisasi tempat mereka bekerja.
C. Nilai-Nilai Pancasila:
Dalam konteks perkembangan teknologi dan media sosial, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan pedoman. Nilai-nilai yang termasuk, yaitu:
• Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab: Ketika kita berinteraksi di media sosial, khususnya dalam situasi sensitif seperti kasus yang sedang hangat-hangatnya ini, kita harus ingat untuk bersikap adil dan hormat terhadap semua pihak yang terlibat. Ini berarti tidak melakukan diskriminasi atau pemfitnahaan yang tidak beralasan.
• Persatuan Indonesia: Meskipun ada perbedaan pandangan, persatuan dan kesatuan harus tetap terpelihara. Diskusi yang produktif namun santun dapat membantu meningkatkan pemahaman dan toleransi di kalangan masyarakat.
• Keadlian Sosial Bagi Semua Rakyat Indonesia: Setiap individu harus yakin bahwa setiap suara yang dikemukakan harus didengar dan dipertimbangkan dengan adil. Ini berarti tidak hanya fokus pada kepentingan sendiri tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.
• Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanan dalam Permusyawaratan Perwakilan: Dalam konteks modern ini, kerakyatan tidak hanya berarti partisipasi aktif dalam demokratisasi tetapi juga inklusivitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara berkomunikasi di internet.
• Pendidikan Digital: Ditekankan perlunya pendidikan mengenai etika digital untuk masyarakat, agar mereka lebih memahami dampak dari tindakan mereka di dunia maya.
Melalui video ini, penonton diajak untuk merenungkan bagaimana penggunaan media sosial harus selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, termasuk Pancasila, agar tidak hanya menjadi alat untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang lebih baik.
NPM : 2411011059
Assalamu’alaikum.
Selamat pagi Bapak Roy Kembar Habibi, S.Pd., M.Pd.
Izin memberikan tanggapan mengenai vidio tersebut yang membahas tentang isu yang muncul dari media sosial terkait dengan seorang jaksa, Jovi Andrea Bachtiar, yang mengkritik rekannya di platform TikTok.
Berikut adalah penjelasan mengenai masalah dan materi yang dijelaskan dalam konten tersebut, serta relevansinya dengan nilai Pancasila.
A. Masalah yang Dihadapi
● Kritik di Media Sosial: Jovi mengungkapkan kritik terhadap rekannya, Nella Marsela, yang diduga menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Kritik ini disampaikan melalui akun TikTok-nya dan memicu reaksi dari pihak Kejaksaan Agung.
● Konsekuensi Hukum: Kritikan tersebut berujung pada laporan hukum oleh Nella kepada Polres Tapanuli Selatan, yang menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan berbicara di media sosial dan konsekuensi hukum yang bisa timbul dari pernyataan tersebut.
● Persepsi Publik dan Etika: Kasus ini menyoroti bagaimana kritik di media sosial dapat berpengaruh pada reputasi individu dan institusi, serta menimbulkan pertanyaan tentang etika penggunaan media sosial dalam konteks profesional.
B. Materi Mengenai Konten dalam Media Sosial
● Penggunaan Media Sosial Secara Bijak: Video ini menekankan pentingnya menggunakan media sosial dengan bijak, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor publik. Hal ini mencakup tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan orang lain atau institusi. Bagi para pejabat publik seperti juri, hakim, ataupun pegawai negeri lainnya, menggunakan media sosial bukanlah sekadar hobi tapi merupakan wewenang besar. Mereka harus sadar bahwa setiap kata-kata yang keluar dari mulut mereka (baik secara verbal maupun tulisan) memiliki implikasi yang signifikan terhadap citra diri dan lembaganya.
Di era digital saat ini, satu postingan di media sosial bisa merebak sangat cepat dan memberikan efek domino yang tak terduga. Oleh karena itu, penting bagi siapa pun untuk berpikir dua kali sebelum membagikan informasi atau opini yang potensial dapat merugikan orang lain atau organisasi tempat mereka bekerja.
C. Nilai-Nilai Pancasila:
Dalam konteks perkembangan teknologi dan media sosial, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan pedoman. Nilai-nilai yang termasuk, yaitu:
• Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab: Ketika kita berinteraksi di media sosial, khususnya dalam situasi sensitif seperti kasus yang sedang hangat-hangatnya ini, kita harus ingat untuk bersikap adil dan hormat terhadap semua pihak yang terlibat. Ini berarti tidak melakukan diskriminasi atau pemfitnahaan yang tidak beralasan.
• Persatuan Indonesia: Meskipun ada perbedaan pandangan, persatuan dan kesatuan harus tetap terpelihara. Diskusi yang produktif namun santun dapat membantu meningkatkan pemahaman dan toleransi di kalangan masyarakat.
• Keadlian Sosial Bagi Semua Rakyat Indonesia: Setiap individu harus yakin bahwa setiap suara yang dikemukakan harus didengar dan dipertimbangkan dengan adil. Ini berarti tidak hanya fokus pada kepentingan sendiri tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.
• Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanan dalam Permusyawaratan Perwakilan: Dalam konteks modern ini, kerakyatan tidak hanya berarti partisipasi aktif dalam demokratisasi tetapi juga inklusivitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara berkomunikasi di internet.
• Pendidikan Digital: Ditekankan perlunya pendidikan mengenai etika digital untuk masyarakat, agar mereka lebih memahami dampak dari tindakan mereka di dunia maya.
Melalui video ini, penonton diajak untuk merenungkan bagaimana penggunaan media sosial harus selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, termasuk Pancasila, agar tidak hanya menjadi alat untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang lebih baik.
Nama : Dellya Fairuz Syasya Mandala
NPM : 2411011078
Assalamu'alaikum Warahmarullahi Wabarakatuh, izin memberi tanggapan, pak Roy
Kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar yang mengklaim dirinya sebagai korban kriminalisasi mencerminkan tantangan serius dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Tuduhan kriminalisasi mengindikasikan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak tertentu yang dapat merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Dalam hal ini, penting untuk menegakkan asas praduga tak bersalah dan memastikan bahwa proses hukum yang melibatkan Jovi berjalan secara transparan, adil, dan bebas dari intervensi. Perlakuan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum berpotensi melanggar prinsip keadilan sosial yang diamanatkan dalam Pancasila.
Perlu diingat bahwa jaksa memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan, sehingga tuduhan terhadap seorang jaksa harus disertai bukti kuat dan diinvestigasi secara independen. Jika benar bahwa Jovi menjadi korban kriminalisasi, ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang memungkinkan penyalahgunaan proses hukum untuk tujuan tertentu. Sebaliknya, jika Jovi terbukti bersalah, proses hukum harus dilakukan secara profesional dan tanpa diskriminasi, sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam institusi kejaksaan. Tuduhan semacam ini dapat merusak reputasi kejaksaan jika tidak ditangani secara tuntas dan objektif. Oleh karena itu, reformasi institusi hukum, termasuk pengawasan oleh lembaga independen, menjadi langkah krusial untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses hukum. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan, sistem hukum Indonesia dapat semakin kokoh dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.
NPM : 2411011078
Assalamu'alaikum Warahmarullahi Wabarakatuh, izin memberi tanggapan, pak Roy
Kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar yang mengklaim dirinya sebagai korban kriminalisasi mencerminkan tantangan serius dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Tuduhan kriminalisasi mengindikasikan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak tertentu yang dapat merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Dalam hal ini, penting untuk menegakkan asas praduga tak bersalah dan memastikan bahwa proses hukum yang melibatkan Jovi berjalan secara transparan, adil, dan bebas dari intervensi. Perlakuan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum berpotensi melanggar prinsip keadilan sosial yang diamanatkan dalam Pancasila.
Perlu diingat bahwa jaksa memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan, sehingga tuduhan terhadap seorang jaksa harus disertai bukti kuat dan diinvestigasi secara independen. Jika benar bahwa Jovi menjadi korban kriminalisasi, ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang memungkinkan penyalahgunaan proses hukum untuk tujuan tertentu. Sebaliknya, jika Jovi terbukti bersalah, proses hukum harus dilakukan secara profesional dan tanpa diskriminasi, sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam institusi kejaksaan. Tuduhan semacam ini dapat merusak reputasi kejaksaan jika tidak ditangani secara tuntas dan objektif. Oleh karena itu, reformasi institusi hukum, termasuk pengawasan oleh lembaga independen, menjadi langkah krusial untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses hukum. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan, sistem hukum Indonesia dapat semakin kokoh dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Nama : Rani Pertiwi
NPM : 2411011091
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi bapak Roy dan teman-teman.
Izin memberikan tanggapan mengenai video ke 1,
Dalam video 1, membahas kasus jaksa jovi yang viral di media sosial karena mengkritik koleganya Nella Marsela. Jaksa jovi menyatakan bahwa nella marsela menggunakan mobil dinas kajari tapanuli selatan untuk berpacaran. Beliau menyampaikan kritik itu di akun tiktok pribadinya. Dalam kritikan itu, beliau menghimbau nella untuk tidak menggunakan mobil dinas kajari untuk kepentingan pribadinya. Namun, kejaksaan agung menilai dirinya telah menuduh nella menggunakan kendaraan dinas kajari untuk berhubungan badan. Hingga akhirnya, kritikan itu dilaporkan oleh nella ke polres tapanuli selatan.
Masalah diatas menjelaskan bagaiamana konten digital dapat menciptakan dampak yang luas. Kritik yang disampaikan oleh jaksa jovi terhadap rekannya, nella marsela, melalui akun tiktoknya menimbulkan pertanyaan tentang etika dan moralitas dalam penyampaian kritik. Meskipun penyampaian pendapat adalah hak setiap individu, cara dan konteks penyampaian kritik juga sangat penting untuk dipahami. Kritikan jaksa jovi awalnya tampak sebagai upaya mengungkapkan pendapatnya, namun interpretasi yang salah dapat berujung pada proses hukum yang Panjang. Karena kasus ini viral di media sosial, menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat. Reaksi ini memberikan gambaran tentang betapa sensitifnya topik-topik tertentu dalam masyarakat modern, terutama terkait dengan profesionalisme pejabat. Sebagai seorang pejabat publik, jaksa jovi memiliki tanggung jawab untuk menjaga reputasi institusi tempai beliau bekerja. Penyampaian kritik di media sosial juga harus dipertimbangkan secara matang agar tidak merusak citra institusi dan menimbulkan konflik yang lebih besar.
Berdasarkan video, Konten yang dibagikan dimedia sosial pada era perkembangan teknologi harus sesuai dengan nilai Pancasila, seperti:
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Konten yang dibagikan harus menghormati hak asasi manusia dan tidak merugikan orang lain.
Persatuan Indonesia: Media sosial seharusnya digunakan untuk memperkuat persatuan, bukan untuk memecah belah masyarakat.
Keadilan Sosial: Akses terhadap informasi harus merata, dan pengguna media sosial harus bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi.
NPM : 2411011091
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi bapak Roy dan teman-teman.
Izin memberikan tanggapan mengenai video ke 1,
Dalam video 1, membahas kasus jaksa jovi yang viral di media sosial karena mengkritik koleganya Nella Marsela. Jaksa jovi menyatakan bahwa nella marsela menggunakan mobil dinas kajari tapanuli selatan untuk berpacaran. Beliau menyampaikan kritik itu di akun tiktok pribadinya. Dalam kritikan itu, beliau menghimbau nella untuk tidak menggunakan mobil dinas kajari untuk kepentingan pribadinya. Namun, kejaksaan agung menilai dirinya telah menuduh nella menggunakan kendaraan dinas kajari untuk berhubungan badan. Hingga akhirnya, kritikan itu dilaporkan oleh nella ke polres tapanuli selatan.
Masalah diatas menjelaskan bagaiamana konten digital dapat menciptakan dampak yang luas. Kritik yang disampaikan oleh jaksa jovi terhadap rekannya, nella marsela, melalui akun tiktoknya menimbulkan pertanyaan tentang etika dan moralitas dalam penyampaian kritik. Meskipun penyampaian pendapat adalah hak setiap individu, cara dan konteks penyampaian kritik juga sangat penting untuk dipahami. Kritikan jaksa jovi awalnya tampak sebagai upaya mengungkapkan pendapatnya, namun interpretasi yang salah dapat berujung pada proses hukum yang Panjang. Karena kasus ini viral di media sosial, menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat. Reaksi ini memberikan gambaran tentang betapa sensitifnya topik-topik tertentu dalam masyarakat modern, terutama terkait dengan profesionalisme pejabat. Sebagai seorang pejabat publik, jaksa jovi memiliki tanggung jawab untuk menjaga reputasi institusi tempai beliau bekerja. Penyampaian kritik di media sosial juga harus dipertimbangkan secara matang agar tidak merusak citra institusi dan menimbulkan konflik yang lebih besar.
Berdasarkan video, Konten yang dibagikan dimedia sosial pada era perkembangan teknologi harus sesuai dengan nilai Pancasila, seperti:
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Konten yang dibagikan harus menghormati hak asasi manusia dan tidak merugikan orang lain.
Persatuan Indonesia: Media sosial seharusnya digunakan untuk memperkuat persatuan, bukan untuk memecah belah masyarakat.
Keadilan Sosial: Akses terhadap informasi harus merata, dan pengguna media sosial harus bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi.
Assalamualaikum pak Roy, Selamat Pagi, sebelumnya izin memperkenalkan diri :
Nama : Rachel Salsabila Adimsi
NPM : 2411011055
izin mengemukakan pendapat dan tanggapan terhadap video 1 pak,
Berikut adalah tanggapan saya terkait video pertemuan hari ini yang membahas tentang konten media sosial dalam perkembangan teknologi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila :
Video tersebut membahas isu penting mengenai etika penggunaan media sosial, khususnya di lingkungan lembaga negara. Salah satu poin utama yang diangkat adalah penyalahgunaan media sosial oleh oknum tertentu untuk memamerkan fasilitas negara, seperti mobil dinas. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mobil dinas yang dibeli menggunakan uang rakyat seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, bukan untuk keperluan pribadi atau sekadar meningkatkan citra di media sosial.
Selain itu, masalah lain yang dibahas adalah framing atau tuduhan tidak berdasar yang disebarkan melalui media sosial dan publikasi lainnya. Tuduhan seperti ini tidak hanya mencemarkan nama baik individu, tetapi juga merusak citra institusi negara. Dalam kasus yang dijelaskan, framing tersebut menimbulkan persepsi negatif terhadap Kejaksaan Republik Indonesia, padahal belum ada bukti yang kuat untuk mendukung tuduhan tersebut. Ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan secara tidak bertanggung jawab untuk membentuk opini publik.
Poin penting lainnya adalah perlunya kesadaran akan literasi digital. Di era digital ini, media sosial memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Penggunaannya harus didasarkan pada prinsip profesionalisme, terutama bagi pegawai negara, agar tidak mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mereka wakili.
Saya setuju dengan materi yang disampaikan dalam video ini, terutama terkait pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas, termasuk di media sosial. Nilai seperti tanggung jawab, keadilan, dan kebijaksanaan harus menjadi pedoman utama dalam menggunakan teknologi. Misalnya, sebagai pengguna media sosial, kita harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan memastikan bahwa konten yang kita bagikan tidak melanggar etika atau merugikan orang lain.
Sebagai tambahan, saya juga sepakat bahwa perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan fasilitas negara, termasuk dalam aktivitas digital. Tidak hanya itu, pendidikan literasi digital juga harus ditingkatkan, terutama bagi pejabat publik, agar mereka dapat menggunakan media sosial secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Kesimpulannya, video ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga etika dalam penggunaan media sosial, terutama dalam konteks profesionalisme dan kepentingan publik. Penggunaan media sosial yang sesuai dengan nilai Pancasila akan membantu menciptakan lingkungan digital yang sehat, menjaga kredibilitas institusi negara, dan membangun kepercayaan masyarakat.
terimakasih pak..
Nama : Rachel Salsabila Adimsi
NPM : 2411011055
izin mengemukakan pendapat dan tanggapan terhadap video 1 pak,
Berikut adalah tanggapan saya terkait video pertemuan hari ini yang membahas tentang konten media sosial dalam perkembangan teknologi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila :
Video tersebut membahas isu penting mengenai etika penggunaan media sosial, khususnya di lingkungan lembaga negara. Salah satu poin utama yang diangkat adalah penyalahgunaan media sosial oleh oknum tertentu untuk memamerkan fasilitas negara, seperti mobil dinas. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mobil dinas yang dibeli menggunakan uang rakyat seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, bukan untuk keperluan pribadi atau sekadar meningkatkan citra di media sosial.
Selain itu, masalah lain yang dibahas adalah framing atau tuduhan tidak berdasar yang disebarkan melalui media sosial dan publikasi lainnya. Tuduhan seperti ini tidak hanya mencemarkan nama baik individu, tetapi juga merusak citra institusi negara. Dalam kasus yang dijelaskan, framing tersebut menimbulkan persepsi negatif terhadap Kejaksaan Republik Indonesia, padahal belum ada bukti yang kuat untuk mendukung tuduhan tersebut. Ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan secara tidak bertanggung jawab untuk membentuk opini publik.
Poin penting lainnya adalah perlunya kesadaran akan literasi digital. Di era digital ini, media sosial memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Penggunaannya harus didasarkan pada prinsip profesionalisme, terutama bagi pegawai negara, agar tidak mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mereka wakili.
Saya setuju dengan materi yang disampaikan dalam video ini, terutama terkait pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas, termasuk di media sosial. Nilai seperti tanggung jawab, keadilan, dan kebijaksanaan harus menjadi pedoman utama dalam menggunakan teknologi. Misalnya, sebagai pengguna media sosial, kita harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan memastikan bahwa konten yang kita bagikan tidak melanggar etika atau merugikan orang lain.
Sebagai tambahan, saya juga sepakat bahwa perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan fasilitas negara, termasuk dalam aktivitas digital. Tidak hanya itu, pendidikan literasi digital juga harus ditingkatkan, terutama bagi pejabat publik, agar mereka dapat menggunakan media sosial secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Kesimpulannya, video ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga etika dalam penggunaan media sosial, terutama dalam konteks profesionalisme dan kepentingan publik. Penggunaan media sosial yang sesuai dengan nilai Pancasila akan membantu menciptakan lingkungan digital yang sehat, menjaga kredibilitas institusi negara, dan membangun kepercayaan masyarakat.
terimakasih pak..
Nama: Ganianda Gumilang
NPM: 2411011058
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi pak, izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi pada hari ini tentang kasus terhadap Jaksa Jovi Andrea Bachtiar dan Nella Marsela
Isi dari video tersebut disimpulkan bahwa adanya upaya kriminalisasi dan perbuatan sewenang-wenang yang dialami Jaksa Jovi Andrea Bachtiar yang dilaporkan ke Komisi III DPR RI.
Kasus yang melibatkan Jaksa Jovi Andrea Bachtiar dan Nella Marsela yang berkaitan dengan konten media sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks perkembangan teknologi, masalah utama yang muncul adalah bagaimana media sosial dapat menjadi platform yang sangat besar untuk menyebarkan konten, hal ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana konten yang diposting di media sosial dapat mempengaruhi persepsi publik serta bagaimana konten tersebut seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Masalah utama dalam kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar dan Nella Marsela meliputi beberapa aspek berdasarkan kasus ini:
1. Penyebaran konten yang tidak etis: Jaksa Jovi Andrea Bachtiar diduga telah memposting konten yang tidak sesuai dengan etika profesi dan norma sosial, sementara untuk Nella Marsela juga terlibat dalam menyebarkan konten yang berpotensi merusak reputasi pihak dan institusi tertentu
2. Kurangnya pengawasan dan tanggung jawab: media sosial memberikan kebebasan berkomunikasi, tetapi setiap individu tidak merasa tanggung jawab atas apa yang telah mereka unggah.
3. Pelanggaran terhadap Norma sosial dan hukum: kasus ini juga menyoroti pelanggaran terhadap kedua norma tersebut yang seharusnya menjadi pedoman dalam berinteraksi di ruang digital.
4. Pengaruh Media sosial terhadap masyarakat: Media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan pandangan masyarakat. Dalam kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar dan Nella Marsela, penyebaran konten yang tidak sesuai dengan norma hukum atau etika profesi dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Kesimpulan ringkasan dalam materi video ini berfokus pada ungkapan aduan Jaksa Jovi Andrea Bachtiar ke Komisi III DPR RI terkait dengan kasus tersebut. Jaksa Jovi Andrea Bachtiar menepis tuduhan yang telah menuduh Nella Marsela bahwa melakukan perbuatan negatif dengan menggunakan mobil dinas. Ungkapan aduan ini berfokus pada penggunaan mobil dinas dan kritik terhadap perilaku pejabat, serta upaya kriminalisasi yang dianggapnya tidak beralasan.
NPM: 2411011058
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi pak, izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi pada hari ini tentang kasus terhadap Jaksa Jovi Andrea Bachtiar dan Nella Marsela
Isi dari video tersebut disimpulkan bahwa adanya upaya kriminalisasi dan perbuatan sewenang-wenang yang dialami Jaksa Jovi Andrea Bachtiar yang dilaporkan ke Komisi III DPR RI.
Kasus yang melibatkan Jaksa Jovi Andrea Bachtiar dan Nella Marsela yang berkaitan dengan konten media sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks perkembangan teknologi, masalah utama yang muncul adalah bagaimana media sosial dapat menjadi platform yang sangat besar untuk menyebarkan konten, hal ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana konten yang diposting di media sosial dapat mempengaruhi persepsi publik serta bagaimana konten tersebut seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Masalah utama dalam kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar dan Nella Marsela meliputi beberapa aspek berdasarkan kasus ini:
1. Penyebaran konten yang tidak etis: Jaksa Jovi Andrea Bachtiar diduga telah memposting konten yang tidak sesuai dengan etika profesi dan norma sosial, sementara untuk Nella Marsela juga terlibat dalam menyebarkan konten yang berpotensi merusak reputasi pihak dan institusi tertentu
2. Kurangnya pengawasan dan tanggung jawab: media sosial memberikan kebebasan berkomunikasi, tetapi setiap individu tidak merasa tanggung jawab atas apa yang telah mereka unggah.
3. Pelanggaran terhadap Norma sosial dan hukum: kasus ini juga menyoroti pelanggaran terhadap kedua norma tersebut yang seharusnya menjadi pedoman dalam berinteraksi di ruang digital.
4. Pengaruh Media sosial terhadap masyarakat: Media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan pandangan masyarakat. Dalam kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar dan Nella Marsela, penyebaran konten yang tidak sesuai dengan norma hukum atau etika profesi dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Kesimpulan ringkasan dalam materi video ini berfokus pada ungkapan aduan Jaksa Jovi Andrea Bachtiar ke Komisi III DPR RI terkait dengan kasus tersebut. Jaksa Jovi Andrea Bachtiar menepis tuduhan yang telah menuduh Nella Marsela bahwa melakukan perbuatan negatif dengan menggunakan mobil dinas. Ungkapan aduan ini berfokus pada penggunaan mobil dinas dan kritik terhadap perilaku pejabat, serta upaya kriminalisasi yang dianggapnya tidak beralasan.
Nama : Clara Alverina
NPM : 2411011037
Assalamualaikum Pak Roy dan teman teman. Izin memberi tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada hari ini.
Jaksa Jovi Andrea Bachtiar membantah tuduhan yang menyebutkan dirinya melakukan tindakan jahat terhadap Nela Marsela dalam publikasi dan surat dakwaan Kejaksaan RI. Jovi menjelaskan bahwa Nela Marsela, yang merupakan pengawal tahanan, terbukti sering melakukan flexing dengan mobil dinas di media sosial. Dalam hal ini, Jovi memberikan himbauan kepada masyarakat Tapanuli Selatan agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menggunakan fasilitas negara, seperti mobil dinas yang dibiayai dengan uang rakyat. Tindakan Nela, menurut Jovi, bukan hanya melanggar etika dan integritas, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Flexing yang berlebihan dapat memicu perasaan iri, cemburu, atau terbelakang di kalangan masyarakat, serta merendahkan orang lain yang tidak memiliki akses yang sama. Oleh karena itu, Jovi mengingatkan agar kekuasaan digunakan dengan bijaksana, tidak hanya untuk meraih perhatian atau pujian, yang menunjukkan kurangnya kebijaksanaan seorang pemimpin.
Masalah ini muncul setelah Jaksa Jovi mengkritik koleganya, Nela Marsela, yang diduga menggunakan mobil dinas Kejari Tapanuli Selatan untuk kepentingan pribadi, termasuk berpacaran, yang diungkapkan melalui video di TikTok. Dalam video tersebut, Jovi meminta Nela untuk tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Namun, Kejaksaan Agung menilai bahwa Jovi telah menuduh Nela menggunakan kendaraan dinas itu untuk tujuan yang tidak etis, dan akhirnya kritikannya dilaporkan ke Polres Tapanuli Selatan. Perkembangan ini menggulirkan kasus hukum yang kini tengah berlangsung. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial, Jovi mengingatkan agar setiap orang lebih bijak dalam memposting konten di media sosial, karena setiap konten pasti akan mendapatkan respons dari masyarakat. Kritik yang disampaikan Jovi, meskipun tajam, bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan, integritas, dan transparansi, bukan untuk merendahkan atau mempermalukan seseorang. Menurut Jovi, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi memang tidak etis dan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang harus dijaga.
NPM : 2411011037
Assalamualaikum Pak Roy dan teman teman. Izin memberi tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada hari ini.
Jaksa Jovi Andrea Bachtiar membantah tuduhan yang menyebutkan dirinya melakukan tindakan jahat terhadap Nela Marsela dalam publikasi dan surat dakwaan Kejaksaan RI. Jovi menjelaskan bahwa Nela Marsela, yang merupakan pengawal tahanan, terbukti sering melakukan flexing dengan mobil dinas di media sosial. Dalam hal ini, Jovi memberikan himbauan kepada masyarakat Tapanuli Selatan agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menggunakan fasilitas negara, seperti mobil dinas yang dibiayai dengan uang rakyat. Tindakan Nela, menurut Jovi, bukan hanya melanggar etika dan integritas, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Flexing yang berlebihan dapat memicu perasaan iri, cemburu, atau terbelakang di kalangan masyarakat, serta merendahkan orang lain yang tidak memiliki akses yang sama. Oleh karena itu, Jovi mengingatkan agar kekuasaan digunakan dengan bijaksana, tidak hanya untuk meraih perhatian atau pujian, yang menunjukkan kurangnya kebijaksanaan seorang pemimpin.
Masalah ini muncul setelah Jaksa Jovi mengkritik koleganya, Nela Marsela, yang diduga menggunakan mobil dinas Kejari Tapanuli Selatan untuk kepentingan pribadi, termasuk berpacaran, yang diungkapkan melalui video di TikTok. Dalam video tersebut, Jovi meminta Nela untuk tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Namun, Kejaksaan Agung menilai bahwa Jovi telah menuduh Nela menggunakan kendaraan dinas itu untuk tujuan yang tidak etis, dan akhirnya kritikannya dilaporkan ke Polres Tapanuli Selatan. Perkembangan ini menggulirkan kasus hukum yang kini tengah berlangsung. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial, Jovi mengingatkan agar setiap orang lebih bijak dalam memposting konten di media sosial, karena setiap konten pasti akan mendapatkan respons dari masyarakat. Kritik yang disampaikan Jovi, meskipun tajam, bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan, integritas, dan transparansi, bukan untuk merendahkan atau mempermalukan seseorang. Menurut Jovi, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi memang tidak etis dan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang harus dijaga.
Nama : Aurellia Putri Afandi
NPM : 2451011018
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Dalam era digital, media sosial menjadi alat utama dalam menyebarkan informasi. Namun, penggunaannya harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar tidak memicu perpecahan dan tetap menjunjung tinggi persatuan bangsa. Beberapa masalah utama yang muncul dalam penggunaan media sosial antara lain adalah penyebaran ujaran kebencian dan hoaks, yang sering kali menciptakan konflik di masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab, seperti menyebarkan konten yang melanggar norma sosial, dapat merusak moral dan integritas bangsa. Masalah ini diperparah dengan minimnya pemahaman sebagian masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas bermedia sosial.
Dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, penggunaan media sosial harus mencerminkan penghormatan terhadap perbedaan agama dan keyakinan (sila ke-1) serta memperkuat hubungan yang saling menghargai dan solidaritas (sila ke-2). Selain itu, informasi yang disebarkan harus mendukung persatuan bangsa, bukan perpecahan (sila ke-3). Diskusi dan debat di media sosial juga perlu dilakukan secara bermartabat dan demokratis sesuai dengan nilai sila ke-4. Terakhir, media sosial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keadilan sosial dengan memberikan ruang bagi edukasi dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam sila ke-5. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, media sosial dapat menjadi sarana yang positif untuk membangun bangsa di tengah perkembangan teknologi yang pesat.
NPM : 2451011018
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Dalam era digital, media sosial menjadi alat utama dalam menyebarkan informasi. Namun, penggunaannya harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar tidak memicu perpecahan dan tetap menjunjung tinggi persatuan bangsa. Beberapa masalah utama yang muncul dalam penggunaan media sosial antara lain adalah penyebaran ujaran kebencian dan hoaks, yang sering kali menciptakan konflik di masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab, seperti menyebarkan konten yang melanggar norma sosial, dapat merusak moral dan integritas bangsa. Masalah ini diperparah dengan minimnya pemahaman sebagian masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas bermedia sosial.
Dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, penggunaan media sosial harus mencerminkan penghormatan terhadap perbedaan agama dan keyakinan (sila ke-1) serta memperkuat hubungan yang saling menghargai dan solidaritas (sila ke-2). Selain itu, informasi yang disebarkan harus mendukung persatuan bangsa, bukan perpecahan (sila ke-3). Diskusi dan debat di media sosial juga perlu dilakukan secara bermartabat dan demokratis sesuai dengan nilai sila ke-4. Terakhir, media sosial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keadilan sosial dengan memberikan ruang bagi edukasi dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam sila ke-5. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, media sosial dapat menjadi sarana yang positif untuk membangun bangsa di tengah perkembangan teknologi yang pesat.
Nama :Cici Mulya
Npm :2411011155
Assalamualaikum pak
selamat pagii
izin kan saya memberikan tanggapan mengenai materi pada video 1 ini yang dijelaskan oleh Jaksa Jovi Andrea
Jadi masalah mengenai konten dalam media sosial dan pada perkembangan teknologi yaitu terdapat kasus pada Jaksa Jovi yang viral di media sosial setelah mengkritik terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadinya. Jaksa Jovi memposting kritiknya di TikTok, namun Kejaksaan Agung malah menyatakan bahwa Jovi telah mencemarkan nama baik saudari Nella, yang berujung pada proses hukum karena cekcok.
Permasalahan yang diangkat dalam Vidio diatas, mencakup etika penggunaan media sosial dan tanggung jawab dalam menyampaikan kritik, terutama dalam konteks nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan dan penghormatan terhadap orang lain.
Tanggapan saya yaitu penggunaan media sosial dapat berdampak positif ataupun sebaliknya yaitu negatif sesuai dengan cara kita menggunakan media sosial. Alangkah baiknya jika kita ingin menyebarkan informasi kita harus mengsaring terlebih dahulu agar tidak terjadinya ketidak terimaan dalam satu belah pihak yang akan berujung pada proses hukum.
terimakasih pak.
Selamat Pagi
Npm :2411011155
Assalamualaikum pak
selamat pagii
izin kan saya memberikan tanggapan mengenai materi pada video 1 ini yang dijelaskan oleh Jaksa Jovi Andrea
Jadi masalah mengenai konten dalam media sosial dan pada perkembangan teknologi yaitu terdapat kasus pada Jaksa Jovi yang viral di media sosial setelah mengkritik terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadinya. Jaksa Jovi memposting kritiknya di TikTok, namun Kejaksaan Agung malah menyatakan bahwa Jovi telah mencemarkan nama baik saudari Nella, yang berujung pada proses hukum karena cekcok.
Permasalahan yang diangkat dalam Vidio diatas, mencakup etika penggunaan media sosial dan tanggung jawab dalam menyampaikan kritik, terutama dalam konteks nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan dan penghormatan terhadap orang lain.
Tanggapan saya yaitu penggunaan media sosial dapat berdampak positif ataupun sebaliknya yaitu negatif sesuai dengan cara kita menggunakan media sosial. Alangkah baiknya jika kita ingin menyebarkan informasi kita harus mengsaring terlebih dahulu agar tidak terjadinya ketidak terimaan dalam satu belah pihak yang akan berujung pada proses hukum.
terimakasih pak.
Selamat Pagi
Nama: M. Ridho Arya Wardana
NPM: 2411011096
Assalamualaikum wr.wb.
Selamat pagi pak roy, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjawab/menanggapi tugas yang diberikan bapak di atas
Berdasarkan video yang menampilkan sidang di DPR RI, kita dapat menyimpulkan beberapa poin penting:
1. Tuduhan Palsu: Jaksa Jovi Andre Betitu dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap seorang pegawai Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan bernama Nela Marcela. Namun, Jovi membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa ia hanya mengkritik penggunaan mobil dinas oleh Nela.
2. Penyalahgunaan Wewenang: Jovi menuduh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Harahap, telah menyalahgunakan wewenangnya untuk menarget dirinya.
3. Upaya Pemberhentian: Jovi juga mengklaim bahwa ada upaya untuk memecatnya dari jabatannya di Kejaksaan Agung.
Tanggapan
Kasus ini sangat memprihatinkan karena melibatkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan kriminalisasi terhadap seorang pegawai negeri. Jika tuduhan Jovi terbukti benar, maka ini adalah sebuah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum dan keadilan.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari kasus ini adalah:
1. Pentingnya Transparansi: Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam lembaga penegak hukum. Masyarakat perlu memiliki akses informasi yang akurat dan lengkap mengenai kasus-kasus seperti ini.
2. Perlindungan bagi Whistleblower: Jika Jovi memang benar-benar menjadi korban penyalahgunaan wewenang, maka kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan bagi whistleblower. Mereka yang berani mengungkapkan tindakan korupsi atau pelanggaran hukum lainnya harus dilindungi dari tindakan balas dendam.
3. Pentingnya Investigasi yang Mendalam: Kasus ini membutuhkan investigasi yang mendalam dan menyeluruh untuk mengungkap kebenaran. Semua pihak yang terlibat harus memberikan keterangan yang jujur dan terbuka.
NPM: 2411011096
Assalamualaikum wr.wb.
Selamat pagi pak roy, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjawab/menanggapi tugas yang diberikan bapak di atas
Berdasarkan video yang menampilkan sidang di DPR RI, kita dapat menyimpulkan beberapa poin penting:
1. Tuduhan Palsu: Jaksa Jovi Andre Betitu dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap seorang pegawai Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan bernama Nela Marcela. Namun, Jovi membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa ia hanya mengkritik penggunaan mobil dinas oleh Nela.
2. Penyalahgunaan Wewenang: Jovi menuduh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Harahap, telah menyalahgunakan wewenangnya untuk menarget dirinya.
3. Upaya Pemberhentian: Jovi juga mengklaim bahwa ada upaya untuk memecatnya dari jabatannya di Kejaksaan Agung.
Tanggapan
Kasus ini sangat memprihatinkan karena melibatkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan kriminalisasi terhadap seorang pegawai negeri. Jika tuduhan Jovi terbukti benar, maka ini adalah sebuah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum dan keadilan.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari kasus ini adalah:
1. Pentingnya Transparansi: Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam lembaga penegak hukum. Masyarakat perlu memiliki akses informasi yang akurat dan lengkap mengenai kasus-kasus seperti ini.
2. Perlindungan bagi Whistleblower: Jika Jovi memang benar-benar menjadi korban penyalahgunaan wewenang, maka kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan bagi whistleblower. Mereka yang berani mengungkapkan tindakan korupsi atau pelanggaran hukum lainnya harus dilindungi dari tindakan balas dendam.
3. Pentingnya Investigasi yang Mendalam: Kasus ini membutuhkan investigasi yang mendalam dan menyeluruh untuk mengungkap kebenaran. Semua pihak yang terlibat harus memberikan keterangan yang jujur dan terbuka.
Muhammad Zul Septian
2411011060
Selamat pagi Pak Roy izin menanggapi video 1 yang berisi tentang Jaksa Jovi Andrea Bachtiar yang mengklaim adanya upaya kriminalisasi dan perbuatan sewenang-wenang terhadap dirinya.
Masalah yang dibahas dalam video tersebut:
- Upaya kriminalisasi terhadap jaksa Jovi Andrea Bachtiar
- Perbuatan sewenang-wenang Siti Holija Harahap sewaktu menjabat sebagai kepala kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan
- Upaya Siti Holija Harahap supaya Jovi Andrea Bachtiar dipecat dari kejaksaan Republik Indonesia
Video ini menyoroti pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, terutama bagi pejabat publik seperti juri, hakim, dan pegawai negeri. Media sosial bukan sekadar hiburan, tetapi membawa tanggung jawab besar. Setiap pernyataan, baik lisan maupun tulisan, memiliki dampak signifikan terhadap citra pribadi dan lembaga mereka.
Di era digital, satu unggahan dapat menyebar cepat dan memicu efek domino yang tak terduga. Oleh karena itu, penting untuk berpikir matang sebelum membagikan informasi atau opini yang berpotensi merugikan orang lain atau institusi.
Nilai-Nilai Pancasila dalam Media Sosial
Penggunaan media sosial harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila:
1. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Berinteraksi di media sosial dengan adil dan menghormati semua pihak tanpa diskriminasi atau fitnah.
2. Persatuan Indonesia: Menjaga kesatuan meski ada perbedaan pendapat melalui diskusi yang santun dan produktif.
3. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Mengedepankan kepentingan bersama dan memastikan setiap suara didengar secara adil.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Meningkatkan partisipasi aktif dan komunikasi inklusif di dunia digital.
5. Pendidikan Digital: Masyarakat perlu memahami etika digital untuk menyadari dampak perilaku mereka di dunia maya.
2411011060
Selamat pagi Pak Roy izin menanggapi video 1 yang berisi tentang Jaksa Jovi Andrea Bachtiar yang mengklaim adanya upaya kriminalisasi dan perbuatan sewenang-wenang terhadap dirinya.
Masalah yang dibahas dalam video tersebut:
- Upaya kriminalisasi terhadap jaksa Jovi Andrea Bachtiar
- Perbuatan sewenang-wenang Siti Holija Harahap sewaktu menjabat sebagai kepala kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan
- Upaya Siti Holija Harahap supaya Jovi Andrea Bachtiar dipecat dari kejaksaan Republik Indonesia
Video ini menyoroti pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, terutama bagi pejabat publik seperti juri, hakim, dan pegawai negeri. Media sosial bukan sekadar hiburan, tetapi membawa tanggung jawab besar. Setiap pernyataan, baik lisan maupun tulisan, memiliki dampak signifikan terhadap citra pribadi dan lembaga mereka.
Di era digital, satu unggahan dapat menyebar cepat dan memicu efek domino yang tak terduga. Oleh karena itu, penting untuk berpikir matang sebelum membagikan informasi atau opini yang berpotensi merugikan orang lain atau institusi.
Nilai-Nilai Pancasila dalam Media Sosial
Penggunaan media sosial harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila:
1. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Berinteraksi di media sosial dengan adil dan menghormati semua pihak tanpa diskriminasi atau fitnah.
2. Persatuan Indonesia: Menjaga kesatuan meski ada perbedaan pendapat melalui diskusi yang santun dan produktif.
3. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Mengedepankan kepentingan bersama dan memastikan setiap suara didengar secara adil.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Meningkatkan partisipasi aktif dan komunikasi inklusif di dunia digital.
5. Pendidikan Digital: Masyarakat perlu memahami etika digital untuk menyadari dampak perilaku mereka di dunia maya.
Nama: Clara Cerita Novianti
NPM:2451011025
Materi yang disampaikan dalam video tersebut menyoroti pentingnya penggunaan media sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Masalah utama yang diangkat adalah mencakup media sosial, seperti pemaparan atau penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi, yang dapat memicu terjadinya etika di masyarakat. Hal ini mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab moral dalam memanfaatkan teknologi, terutama ketika terkait dengan aset publik yang dibiayai oleh uang rakyat.
Konten dalam media sosial seharusnya mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak publik. Dalam kasus yang jelas, tindakan yang menampilkan kendaraan dinas di media sosial bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab. Sebagai individu yang memanfaatkan fasilitas negara, seharusnya ada rasa tanggung jawab untuk menggunakan fasilitas tersebut sesuai tujuan dan kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan, bukan untuk kepentingan pribadi atau pamer di ruang publik.
Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga membawa tantangan baru dalam menjaga etika digital. Pengguna media sosial harus lebih bijak dalam menyaring informasi yang dipublikasikan dan memahami konsekuensi dari unggahan mereka terhadap persepsi masyarakat. Konten yang tidak sesuai atau berpotensi menimbulkan polemik dapat merusak citra individu, lembaga, atau bahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, setiap pengguna, terutama yang memiliki akses ke fasilitas publik, harus memiliki integritas yang tinggi dan mematuhi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas di media sosial.
Kesimpulannya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran etika dan moral dalam penggunaannya. Media sosial seharusnya menjadi alat untuk memperkuat semangat persatuan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama, bukan untuk menyebarkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat, beradab, dan mencerminkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.
NPM:2451011025
Materi yang disampaikan dalam video tersebut menyoroti pentingnya penggunaan media sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Masalah utama yang diangkat adalah mencakup media sosial, seperti pemaparan atau penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi, yang dapat memicu terjadinya etika di masyarakat. Hal ini mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab moral dalam memanfaatkan teknologi, terutama ketika terkait dengan aset publik yang dibiayai oleh uang rakyat.
Konten dalam media sosial seharusnya mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak publik. Dalam kasus yang jelas, tindakan yang menampilkan kendaraan dinas di media sosial bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab. Sebagai individu yang memanfaatkan fasilitas negara, seharusnya ada rasa tanggung jawab untuk menggunakan fasilitas tersebut sesuai tujuan dan kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan, bukan untuk kepentingan pribadi atau pamer di ruang publik.
Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga membawa tantangan baru dalam menjaga etika digital. Pengguna media sosial harus lebih bijak dalam menyaring informasi yang dipublikasikan dan memahami konsekuensi dari unggahan mereka terhadap persepsi masyarakat. Konten yang tidak sesuai atau berpotensi menimbulkan polemik dapat merusak citra individu, lembaga, atau bahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, setiap pengguna, terutama yang memiliki akses ke fasilitas publik, harus memiliki integritas yang tinggi dan mematuhi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas di media sosial.
Kesimpulannya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran etika dan moral dalam penggunaannya. Media sosial seharusnya menjadi alat untuk memperkuat semangat persatuan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama, bukan untuk menyebarkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat, beradab, dan mencerminkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri:
Nama = Achmad Radit Sitepu
NPM = 2411011002
Sebelumnya izinkan saya memberikan tanggapan terkait dengan video 1:
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik yang menjeratnya dan melibatkan seorang rekan kerjanya, pegawai di Kejaksaan Negeri Tapsel bernama Nella Marsela.
Jovi merasa ada intervensi dalam laporan yang dibuat Nella. Bahkan, dia mengeklaim terdapat intervensi dari pihak Kejaksaan Negeri Tapsel dan Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara yang mempengaruhi kesaksian di persidangan.
Jovi Andrea Bachtiar didakwa berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Kasus ini bermula ketika Jovi mengunggah foto Nella Marsela yang sedang menggunakan mobil dinas milik Kepala Kejaksaan Negeri Tapsel, Siti Holija Harahap.
Nella lantas menganggap unggahan tersebut mencemarkan nama baiknya, sehingga dia melaporkan Jovi ke polisi.
Namun, Jovi mengungkapkan bahwa Nella sering memamerkan foto dirinya yang sedang naik mobil dinas seperti Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Innova.
Tindakan itu, menurut Jovi, menunjukkan penggunaan fasilitas negara secara tidak semestinya. “Saya hanya melakukan, yang pertama mengkritik saudara Nella Marsela yang suka pamer foto atau flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel supaya berhenti melakukan hal tersebut,” ujar Jovi
Dalam kesempatan itu, Jovi membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa dia menuduh Nella menggunakan mobil dinas untuk berkencan atau berhubungan intim.
"Betapa jahatnya Kejaksaan Republik Indonesia memframing bahwa saya telah menuduh Nella Marsela menggunakan mobil dinas kepada Kajari Tapanuli Selatan untuk berhubungan badan. Padahal, sebenarnya bukan hal itu." Jovi menjelaskan bahwa unggahannya bertujuan untuk mengkritik penggunaan fasilitas negara yang tidak sesuai aturan.
Menurut Saya Dari Kasus dalam video pembelajaran hari ini, Media sosial sangat tepat dan luas digunakan buat menyampaikan kritik terkait hal-hal yang tidak bertanggung jawab dan tidak seharusnya.
Kasus Jaksa Jovi Andrea menjadi cerminan tantangan yang dihadapi dalam era digital, terutama terkait penggunaan media sosial. Pentingnya bertindak bijak dalam menyampaikan kritik serta menjaga etika komunikasi menjadi pelajaran penting dari kasus ini. Dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang beradab, dan persatuan bangsa, individu maupun lembaga dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, transparan, dan berintegritas.
Mungkin cukup sekian tanggapan yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri:
Nama = Achmad Radit Sitepu
NPM = 2411011002
Sebelumnya izinkan saya memberikan tanggapan terkait dengan video 1:
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik yang menjeratnya dan melibatkan seorang rekan kerjanya, pegawai di Kejaksaan Negeri Tapsel bernama Nella Marsela.
Jovi merasa ada intervensi dalam laporan yang dibuat Nella. Bahkan, dia mengeklaim terdapat intervensi dari pihak Kejaksaan Negeri Tapsel dan Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara yang mempengaruhi kesaksian di persidangan.
Jovi Andrea Bachtiar didakwa berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Kasus ini bermula ketika Jovi mengunggah foto Nella Marsela yang sedang menggunakan mobil dinas milik Kepala Kejaksaan Negeri Tapsel, Siti Holija Harahap.
Nella lantas menganggap unggahan tersebut mencemarkan nama baiknya, sehingga dia melaporkan Jovi ke polisi.
Namun, Jovi mengungkapkan bahwa Nella sering memamerkan foto dirinya yang sedang naik mobil dinas seperti Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Innova.
Tindakan itu, menurut Jovi, menunjukkan penggunaan fasilitas negara secara tidak semestinya. “Saya hanya melakukan, yang pertama mengkritik saudara Nella Marsela yang suka pamer foto atau flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel supaya berhenti melakukan hal tersebut,” ujar Jovi
Dalam kesempatan itu, Jovi membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa dia menuduh Nella menggunakan mobil dinas untuk berkencan atau berhubungan intim.
"Betapa jahatnya Kejaksaan Republik Indonesia memframing bahwa saya telah menuduh Nella Marsela menggunakan mobil dinas kepada Kajari Tapanuli Selatan untuk berhubungan badan. Padahal, sebenarnya bukan hal itu." Jovi menjelaskan bahwa unggahannya bertujuan untuk mengkritik penggunaan fasilitas negara yang tidak sesuai aturan.
Menurut Saya Dari Kasus dalam video pembelajaran hari ini, Media sosial sangat tepat dan luas digunakan buat menyampaikan kritik terkait hal-hal yang tidak bertanggung jawab dan tidak seharusnya.
Kasus Jaksa Jovi Andrea menjadi cerminan tantangan yang dihadapi dalam era digital, terutama terkait penggunaan media sosial. Pentingnya bertindak bijak dalam menyampaikan kritik serta menjaga etika komunikasi menjadi pelajaran penting dari kasus ini. Dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang beradab, dan persatuan bangsa, individu maupun lembaga dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, transparan, dan berintegritas.
Mungkin cukup sekian tanggapan yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama: Arinda Jayanti
NPM: 2411011048
Assalamualaikum, selamat pagi Pak Roy. Izinkan saya memberi tanggapan terkait materi yang ada dalam video pembelajaran yang telah Bapak berikan.
Kasus Jaksa Jovi Andrea mencerminkan isu terkait etika penggunaan media sosial, kriminalisasi, dan tindakan sewenang-wenang dalam institusi hukum. Jovi melaporkan permasalahan ini ke Komisi III DPR dengan tiga poin utama:
1. Kriminalisasi: Jaksa Jovi merasa dikriminalisasi setelah mengkritik penggunaan mobil dinas oleh Nela Marcela di media sosial. Ia menegaskan bahwa kritiknya bertujuan mendorong pengelolaan aset negara yang lebih bertanggung jawab, bukan menyerang secara pribadi.
2. Tindakan Sewenang-wenang: Ia menuduh mantan atasannya, Siti Kholijah Arahab, melakukan tindakan yang merusak reputasinya di institusi hukum.
3. Upaya Pemecatan: Jovi mengungkapkan adanya tekanan untuk memberhentikannya, yang ia yakini bermotif membungkam kritiknya demi transparansi dan penegakan hukum.
Tanggapan
Kasus ini menyoroti tantangan di era digital, terutama dalam penggunaan media sosial:
• Media Sosial dan Kriminalisasi: Media sosial seharusnya menjadi ruang kritik konstruktif, tetapi sering kali dimanfaatkan untuk menyerang individu dan menimbulkan konsekuensi hukum.
• Sistem Kerja Institusi: Tuduhan tindakan sewenang-wenang menunjukkan perlunya reformasi internal untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik.
• Bijak dalam Media Sosial: Penting untuk memahami etika dalam menyampaikan kritik agar menghindari konflik atau kesalahpahaman.
Relevansi dengan Nilai Pancasila
• Keadilan Sosial: Kritik terhadap penggunaan aset negara mencerminkan komitmen pada keadilan, tetapi harus disampaikan dengan tanggung jawab.
• Kemanusiaan yang Beradab: Komunikasi, termasuk di media sosial, harus menjunjung nilai etika dan hukum.
• Persatuan: Konflik internal seperti ini merusak citra institusi dan semangat persatuan.
Kesimpulan
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya bijak menggunakan media sosial dan menjaga etika komunikasi. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, baik individu maupun lembaga dapat menciptakan budaya transparansi, integritas, dan keadilan.
NPM: 2411011048
Assalamualaikum, selamat pagi Pak Roy. Izinkan saya memberi tanggapan terkait materi yang ada dalam video pembelajaran yang telah Bapak berikan.
Kasus Jaksa Jovi Andrea mencerminkan isu terkait etika penggunaan media sosial, kriminalisasi, dan tindakan sewenang-wenang dalam institusi hukum. Jovi melaporkan permasalahan ini ke Komisi III DPR dengan tiga poin utama:
1. Kriminalisasi: Jaksa Jovi merasa dikriminalisasi setelah mengkritik penggunaan mobil dinas oleh Nela Marcela di media sosial. Ia menegaskan bahwa kritiknya bertujuan mendorong pengelolaan aset negara yang lebih bertanggung jawab, bukan menyerang secara pribadi.
2. Tindakan Sewenang-wenang: Ia menuduh mantan atasannya, Siti Kholijah Arahab, melakukan tindakan yang merusak reputasinya di institusi hukum.
3. Upaya Pemecatan: Jovi mengungkapkan adanya tekanan untuk memberhentikannya, yang ia yakini bermotif membungkam kritiknya demi transparansi dan penegakan hukum.
Tanggapan
Kasus ini menyoroti tantangan di era digital, terutama dalam penggunaan media sosial:
• Media Sosial dan Kriminalisasi: Media sosial seharusnya menjadi ruang kritik konstruktif, tetapi sering kali dimanfaatkan untuk menyerang individu dan menimbulkan konsekuensi hukum.
• Sistem Kerja Institusi: Tuduhan tindakan sewenang-wenang menunjukkan perlunya reformasi internal untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik.
• Bijak dalam Media Sosial: Penting untuk memahami etika dalam menyampaikan kritik agar menghindari konflik atau kesalahpahaman.
Relevansi dengan Nilai Pancasila
• Keadilan Sosial: Kritik terhadap penggunaan aset negara mencerminkan komitmen pada keadilan, tetapi harus disampaikan dengan tanggung jawab.
• Kemanusiaan yang Beradab: Komunikasi, termasuk di media sosial, harus menjunjung nilai etika dan hukum.
• Persatuan: Konflik internal seperti ini merusak citra institusi dan semangat persatuan.
Kesimpulan
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya bijak menggunakan media sosial dan menjaga etika komunikasi. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, baik individu maupun lembaga dapat menciptakan budaya transparansi, integritas, dan keadilan.
Nama : Jasmine Putri Melani
NPM : 2411011009
dalam video tersebut upaya kriminalisasi dan perbuatan sewenang - wenang yang dialami jaksa Jovi Andre dilaporkan ke Komisi 3 DPR. Jaksa Jovi menyampaikan tiga poin utama dari dakwaan:
1. upaya kriminalisasi : jaksa Jovi mengatakan adanya upaya kriminalisasi terhadapnya, ia menjelaskan bahwa Kejaksaaan menyertakan informasi yang salah dalam dokumen dakwaan.
2. perbuatan sewenang - wenang : Jaksa Jovi juga mengadukan perbuatan sewenang - wenang yang dilakukan Siti Kholijah Arahab saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.
3. upaya pemberhentian : Jaksa Jovi menyebutkan adanya upaya dari Siti Kholijah Arahab untuk memberhentikannya dari Kejaksaan Republik Indonesia. Ia menyatakan bahwa kritik terhadap penggunaan mobil dinas Nela Marcela adalah langkah penting menuju penegakan hukum dan transparansi kejaksaan.
kesimpulannya, sebagai generasi muda kita harus menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan memastikan konten yang kita bagikan mendukung nilai - nilai pancasila.
NPM : 2411011009
dalam video tersebut upaya kriminalisasi dan perbuatan sewenang - wenang yang dialami jaksa Jovi Andre dilaporkan ke Komisi 3 DPR. Jaksa Jovi menyampaikan tiga poin utama dari dakwaan:
1. upaya kriminalisasi : jaksa Jovi mengatakan adanya upaya kriminalisasi terhadapnya, ia menjelaskan bahwa Kejaksaaan menyertakan informasi yang salah dalam dokumen dakwaan.
2. perbuatan sewenang - wenang : Jaksa Jovi juga mengadukan perbuatan sewenang - wenang yang dilakukan Siti Kholijah Arahab saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.
3. upaya pemberhentian : Jaksa Jovi menyebutkan adanya upaya dari Siti Kholijah Arahab untuk memberhentikannya dari Kejaksaan Republik Indonesia. Ia menyatakan bahwa kritik terhadap penggunaan mobil dinas Nela Marcela adalah langkah penting menuju penegakan hukum dan transparansi kejaksaan.
kesimpulannya, sebagai generasi muda kita harus menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan memastikan konten yang kita bagikan mendukung nilai - nilai pancasila.
Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh
Nama : Arifin Ilham
NPM : 2411011088
Izin Pak Roy dan teman teman sekalian, untuk menanggapi isi dari materi yang telah di berikan pada mata kuliah hari ini.
Materi ini berisi permasalahan antara sesama jaksa yang bermula ketika Jovi mengunggah narasi di media sosial yang menuduh Nella menggunakan mobil dinas untuk perbuatan asusila. Dalam unggahan di Instagram, Jovi meminta berbagai kalangan agar melaporkan kepada dirinya bila melihat Nella mengendarai kendaraan dinas untuk perbuatan tidak senonoh. Tak terima, Nella lantas menyurati Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Tapsel Siti Holija Harahap selaku atasannya untuk meminta petunjuk. Kajari Tapsel mengatakan permasalahan ini diserahkan sepenuhnya kepada Nella karena urusan pribadi. Terkait tudingan Jovi ihwal penggunaan mobil dinas, Harli menjelaskan bahwa Nella kerap diminta menggunakan mobil Mitsubishi Pajero milik Kajari Tapsel untuk aktivitas yang diperintahkan, kemudian Jovi menuduh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah, melakukan tindakan sewenang-wenang yang berdampak negatif terhadap dirinya. Jovi juga menuding ada usaha sistematis untuk memecatnya dari institusi Kejaksaan RI secara tidak adil, Jovi menegaskan bahwa kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas bertujuan menjaga integritas Kejaksaan dan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara. Kemudian ia sempat diminta menyampaikan permohonan maaf kepada Nella. Namun permintaan itu tidak digubris hingga kasus ini berujung ke ranah hukum. Kasus ini mencuat ke publik setelah Jovi mengunggah video tentang dirinya selaku jaksa yang menyampaikan kritik untuk kepentingan publik tetapi justru dijebloskan ke penjara, cerita itu disampaikan Jovi melalui video yang diunggah via akun TikTok-nya pada Rabu, 13 November 2024.
Sebagai mahasiswa, kasus ini dapat dianalisis melalui nilai-nilai Pancasila, dalam konteks media sosial, masalah yang sering terjadi sekarang seperti maraknya hoaks yang beredar, ujaran kebencian, ajang memamerkan harta kekayaan, serta rendahnya rasa ingin tahu kebenaran akan suatu konten menuntut tanggung jawab yang tinggi dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terhadap penggunaan platform digital. Para pengguna media sosial diminta untuk bersikap jujur, membagikan konten yang bermanfaat, tidak memecah belah persatuan, berpikir secara bijak terhadap suatu konten yang dirasa tidak benar adanya, dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan khalayak umum. Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi digital pada masyarakat luas, menegakkan keadilan dengan aturan bermedia sosial dengan sanksi tegas, memberikan panduan dan contoh penggunaan media sosial yang etis, terlebih lagi oleh para ASN, serta mendorong penyebaran konten yang positif dan bermanfaat. Sebagai mahasiswa, kita harus menyelaraskan nilai-nilai Pancasila dalam menggunakan media sosial dan bertanggung jawab dalam menggunakan platform digital secara positif.
Nama : Arifin Ilham
NPM : 2411011088
Izin Pak Roy dan teman teman sekalian, untuk menanggapi isi dari materi yang telah di berikan pada mata kuliah hari ini.
Materi ini berisi permasalahan antara sesama jaksa yang bermula ketika Jovi mengunggah narasi di media sosial yang menuduh Nella menggunakan mobil dinas untuk perbuatan asusila. Dalam unggahan di Instagram, Jovi meminta berbagai kalangan agar melaporkan kepada dirinya bila melihat Nella mengendarai kendaraan dinas untuk perbuatan tidak senonoh. Tak terima, Nella lantas menyurati Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Tapsel Siti Holija Harahap selaku atasannya untuk meminta petunjuk. Kajari Tapsel mengatakan permasalahan ini diserahkan sepenuhnya kepada Nella karena urusan pribadi. Terkait tudingan Jovi ihwal penggunaan mobil dinas, Harli menjelaskan bahwa Nella kerap diminta menggunakan mobil Mitsubishi Pajero milik Kajari Tapsel untuk aktivitas yang diperintahkan, kemudian Jovi menuduh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah, melakukan tindakan sewenang-wenang yang berdampak negatif terhadap dirinya. Jovi juga menuding ada usaha sistematis untuk memecatnya dari institusi Kejaksaan RI secara tidak adil, Jovi menegaskan bahwa kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas bertujuan menjaga integritas Kejaksaan dan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara. Kemudian ia sempat diminta menyampaikan permohonan maaf kepada Nella. Namun permintaan itu tidak digubris hingga kasus ini berujung ke ranah hukum. Kasus ini mencuat ke publik setelah Jovi mengunggah video tentang dirinya selaku jaksa yang menyampaikan kritik untuk kepentingan publik tetapi justru dijebloskan ke penjara, cerita itu disampaikan Jovi melalui video yang diunggah via akun TikTok-nya pada Rabu, 13 November 2024.
Sebagai mahasiswa, kasus ini dapat dianalisis melalui nilai-nilai Pancasila, dalam konteks media sosial, masalah yang sering terjadi sekarang seperti maraknya hoaks yang beredar, ujaran kebencian, ajang memamerkan harta kekayaan, serta rendahnya rasa ingin tahu kebenaran akan suatu konten menuntut tanggung jawab yang tinggi dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terhadap penggunaan platform digital. Para pengguna media sosial diminta untuk bersikap jujur, membagikan konten yang bermanfaat, tidak memecah belah persatuan, berpikir secara bijak terhadap suatu konten yang dirasa tidak benar adanya, dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan khalayak umum. Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi digital pada masyarakat luas, menegakkan keadilan dengan aturan bermedia sosial dengan sanksi tegas, memberikan panduan dan contoh penggunaan media sosial yang etis, terlebih lagi oleh para ASN, serta mendorong penyebaran konten yang positif dan bermanfaat. Sebagai mahasiswa, kita harus menyelaraskan nilai-nilai Pancasila dalam menggunakan media sosial dan bertanggung jawab dalam menggunakan platform digital secara positif.
Assalamualaikum, selamat pagi pak roy.
Nama: Rasya Adhistia Kaloko
NPM: 2411011019
Izinkan saya menanggapi video diatas.
Video diatas membahas bahwa jaksa jovi dituduh telah mencemarkan nama baik dari Nella Marsela terkait dengan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadinya.
Masalah utama dalam kasus ini adalah bagaimana penyampaian kritik di media sosial dapat mengundang persepsi negatif dan kesalahan pemahaman bagi orang yang melihatnya. Oleh karena itu, etika dalam bermedia sosial sangat penting dalam era perkembangan teknologi saat ini. Dan juga setiap aparat negara yang difasilitasi negara, harus menggunakan fasilitas negara itu dengan baik dan bijak. Dan harus mematuhi nilai-nilai pancasila dalam bermedia sosial.
Kesimpulannya, dalam bermedia sosial harus seimbang dengan etika dan moral pancasila disetiap penggunanya. Hal ini dapat meminimalisir kesalahpahaman antara pihak satu dan lainnya.
Nama: Rasya Adhistia Kaloko
NPM: 2411011019
Izinkan saya menanggapi video diatas.
Video diatas membahas bahwa jaksa jovi dituduh telah mencemarkan nama baik dari Nella Marsela terkait dengan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadinya.
Masalah utama dalam kasus ini adalah bagaimana penyampaian kritik di media sosial dapat mengundang persepsi negatif dan kesalahan pemahaman bagi orang yang melihatnya. Oleh karena itu, etika dalam bermedia sosial sangat penting dalam era perkembangan teknologi saat ini. Dan juga setiap aparat negara yang difasilitasi negara, harus menggunakan fasilitas negara itu dengan baik dan bijak. Dan harus mematuhi nilai-nilai pancasila dalam bermedia sosial.
Kesimpulannya, dalam bermedia sosial harus seimbang dengan etika dan moral pancasila disetiap penggunanya. Hal ini dapat meminimalisir kesalahpahaman antara pihak satu dan lainnya.
Nama: Ade Candra Fachruddin
NPM: 2411011104
Isi Materi dan Permasalahan.
1. Adanya Upaya Kriminalisasi.
Ia mengaku diframing oleh pihak Kejaksaan terkait tuduhan bahwa dirinya menuduh seorang staf, Nella Marsela, menyalahgunakan mobil dinas untuk tindakan tidak pantas. Padahal, Jovi menyebut hanya mengkritik kebiasaan pamer (flexing) Nella yang dianggap tidak etis.
2. Perbuatan Sewenang-wenang.
Ia menuduh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Harahap, bertindak di luar kewenangannya untuk mendiskreditkan dirinya.
3. Upaya Pemecatan.
Jovi mengklaim bahwa Siti berusaha mengeluarkannya dari institusi tanpa dasar yang jelas.
Tanggapan.
1. Etika dan Penggunaan Fasilitas Negara**: Kritik terhadap *flexing* Nella memang relevan, mengingat fasilitas negara seharusnya digunakan untuk kepentingan dinas.
2. Framing dan Penyalahgunaan Kekuasaan.
Jika benar framing dilakukan, hal ini menunjukkan adanya pelanggaran serius yang mencederai keadilan. Investigasi independen diperlukan untuk mengungkap kebenaran.
3. Dampak pada Institusi.
Konflik internal yang terpublikasi merusak reputasi institusi hukum. Hal ini harus ditangani secara profesional melalui mekanisme internal yang adil dan transparan.
Tanggapan.
1. Etika dan Penggunaan Fasilitas Negara**: Kritik terhadap *flexing* Nella memang relevan, mengingat fasilitas negara seharusnya digunakan untuk kepentingan dinas.
2. Framing dan Penyalahgunaan Kekuasaan.
Jika benar framing dilakukan, hal ini menunjukkan adanya pelanggaran serius yang mencederai keadilan. Investigasi independen diperlukan untuk mengungkap kebenaran.
3. Dampak pada Institusi.
Konflik internal yang terpublikasi merusak reputasi institusi hukum. Hal ini harus ditangani secara profesional melalui mekanisme internal yang adil dan transparan.
Nama:Amira Syahidah R
NPM:2461011039
Assalamualaikum wa.wb.
Selamat pagi pak Roy. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai vidio materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Pokok permasalahan
Jovi menuai perhatian publik setelah mengunggah kritik di media sosial terhadap rekannya, Nella Marsella, yang diduga menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Unggahan tersebut berbuntut panjang, karena Jovi dilaporkan atas dugaan pelanggaran UU ITE terkait pencemaran nama baik. Dalam proses audiensi, Jovi mendapat teguran dari anggota DPR karena dianggap tidak menjaga tata krama dan sopan santun dalam menyampaikan pendapatnya. Jovi sendiri mengklaim bahwa laporan hukum yang ditujukan kepadanya adalah upaya untuk membungkam kritik, yang sebenarnya ia sampaikan demi kepentingan umum dan bukan sebagai serangan pribadi. Hal ini memicu perdebatan tentang batas antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran etika atau hukum di media sosial.
Relevansi dengan pancasila
Peristiwa ini menekankan pentingnya mempraktikkan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam konteks interaksi di media sosial. Media sosial seharusnya digunakan sebagai sarana komunikasi yang bijaksana, menjaga harmoni, dan menghindari konflik yang dapat merugikan semua pihak.
Isi Materi dalam Video
1. Etika Berkomunikasi
Dalam video tersebut, ditekankan bahwa etika komunikasi, terutama di media sosial, sangatlah penting. Pengguna media sosial, khususnya mereka yang memegang jabatan publik, harus dapat memilih kata-kata yang baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau perselisihan.
2. Teknologi dan Perubahan Sosial
Video ini juga menyoroti bagaimana kemajuan teknologi membuka peluang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan opini. Namun, kebebasan ini menuntut tanggung jawab lebih besar, termasuk menjaga kesopanan dan memikirkan dampak dari apa yang disampaikan.
3. Pancasila dan Dunia Digital
Pancasila, sebagai dasar negara, tetap relevan di era digital. Nilai-nilai seperti menghormati orang lain, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan menjunjung keadilan sosial harus menjadi pedoman dalam setiap aktivitas digital.
4. Perilaku di Media Sosial
Video ini juga menekankan pentingnya menjaga perilaku di dunia maya. Pilihan kata yang tepat, sikap menghargai orang lain, dan komunikasi yang baik adalah elemen penting dalam membangun lingkungan digital yang sehat.
5. Efek Buruk Media Sosial
Salah satu aspek yang dibahas dalam video ini adalah dampak negatif dari penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab, seperti risiko pencemaran nama baik dan konflik antarindividu. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan pengendalian diri untuk menghindari dampak buruk tersebut.
Kesimpulan
Video ini menggarisbawahi pentingnya berkomunikasi dengan baik, menghormati nilai-nilai Pancasila, dan menyadari dampak dari aktivitas digital. Dengan pendekatan yang lebih bijaksana, media sosial dapat menjadi ruang yang mendukung terciptanya hubungan sosial yang positif dan produktif.
NPM:2461011039
Assalamualaikum wa.wb.
Selamat pagi pak Roy. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai vidio materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Pokok permasalahan
Jovi menuai perhatian publik setelah mengunggah kritik di media sosial terhadap rekannya, Nella Marsella, yang diduga menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Unggahan tersebut berbuntut panjang, karena Jovi dilaporkan atas dugaan pelanggaran UU ITE terkait pencemaran nama baik. Dalam proses audiensi, Jovi mendapat teguran dari anggota DPR karena dianggap tidak menjaga tata krama dan sopan santun dalam menyampaikan pendapatnya. Jovi sendiri mengklaim bahwa laporan hukum yang ditujukan kepadanya adalah upaya untuk membungkam kritik, yang sebenarnya ia sampaikan demi kepentingan umum dan bukan sebagai serangan pribadi. Hal ini memicu perdebatan tentang batas antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran etika atau hukum di media sosial.
Relevansi dengan pancasila
Peristiwa ini menekankan pentingnya mempraktikkan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam konteks interaksi di media sosial. Media sosial seharusnya digunakan sebagai sarana komunikasi yang bijaksana, menjaga harmoni, dan menghindari konflik yang dapat merugikan semua pihak.
Isi Materi dalam Video
1. Etika Berkomunikasi
Dalam video tersebut, ditekankan bahwa etika komunikasi, terutama di media sosial, sangatlah penting. Pengguna media sosial, khususnya mereka yang memegang jabatan publik, harus dapat memilih kata-kata yang baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau perselisihan.
2. Teknologi dan Perubahan Sosial
Video ini juga menyoroti bagaimana kemajuan teknologi membuka peluang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan opini. Namun, kebebasan ini menuntut tanggung jawab lebih besar, termasuk menjaga kesopanan dan memikirkan dampak dari apa yang disampaikan.
3. Pancasila dan Dunia Digital
Pancasila, sebagai dasar negara, tetap relevan di era digital. Nilai-nilai seperti menghormati orang lain, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan menjunjung keadilan sosial harus menjadi pedoman dalam setiap aktivitas digital.
4. Perilaku di Media Sosial
Video ini juga menekankan pentingnya menjaga perilaku di dunia maya. Pilihan kata yang tepat, sikap menghargai orang lain, dan komunikasi yang baik adalah elemen penting dalam membangun lingkungan digital yang sehat.
5. Efek Buruk Media Sosial
Salah satu aspek yang dibahas dalam video ini adalah dampak negatif dari penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab, seperti risiko pencemaran nama baik dan konflik antarindividu. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan pengendalian diri untuk menghindari dampak buruk tersebut.
Kesimpulan
Video ini menggarisbawahi pentingnya berkomunikasi dengan baik, menghormati nilai-nilai Pancasila, dan menyadari dampak dari aktivitas digital. Dengan pendekatan yang lebih bijaksana, media sosial dapat menjadi ruang yang mendukung terciptanya hubungan sosial yang positif dan produktif.
Assalamu'alaikum wr. wb selamat pagi Bapak, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu
Nama : Salsabila Rahmadini
NPM : 2411011093
Kelas : A
Izin untuk memberikan tanggapan mengenai video 1 Kasus yang dijelaskan dalam video ini menunjukkan permasalahan serius dalam etika profesi, penggunaan media sosial, dan bagaimana teknologi dapat memengaruhi persepsi publik. Jaksa Jovi Andre merasa dirinya menjadi korban framing dan kriminalisasi terkait tuduhan yang tidak pernah ia lakukan, yakni menuduh seseorang menggunakan mobil dinas untuk tindakan tidak senonoh. Ia menekankan bahwa kritik yang disampaikannya semata-mata soal etika penggunaan fasilitas negara agar tidak disalahgunakan, terutama karena mobil tersebut merupakan hasil pembiayaan dari uang rakyat. Di sisi lain, penyebaran isu ini melalui media sosial, terutama TikTok, menyoroti bagaimana teknologi modern sering digunakan untuk menyampaikan kritik, namun juga membuka peluang untuk penyalahgunaan informasi yang berpotensi merugikan individu atau lembaga.
Dalam konteks nilai-nilai Pancasila, kasus ini mencerminkan pentingnya keadilan sosial, kemanusiaan yang beradab, dan tanggung jawab bersama. Media sosial harus digunakan secara bijak, bukan untuk memperkeruh suasana atau menyebarkan framing negatif yang bisa memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian masalah semacam ini sebaiknya dilakukan melalui jalur hukum dengan tetap menjaga integritas dan etika dalam komunikasi publik, agar keadilan dapat ditegakkan tanpa melibatkan polemik yang tidak produktif.
Terimakasih
Nama : Salsabila Rahmadini
NPM : 2411011093
Kelas : A
Izin untuk memberikan tanggapan mengenai video 1 Kasus yang dijelaskan dalam video ini menunjukkan permasalahan serius dalam etika profesi, penggunaan media sosial, dan bagaimana teknologi dapat memengaruhi persepsi publik. Jaksa Jovi Andre merasa dirinya menjadi korban framing dan kriminalisasi terkait tuduhan yang tidak pernah ia lakukan, yakni menuduh seseorang menggunakan mobil dinas untuk tindakan tidak senonoh. Ia menekankan bahwa kritik yang disampaikannya semata-mata soal etika penggunaan fasilitas negara agar tidak disalahgunakan, terutama karena mobil tersebut merupakan hasil pembiayaan dari uang rakyat. Di sisi lain, penyebaran isu ini melalui media sosial, terutama TikTok, menyoroti bagaimana teknologi modern sering digunakan untuk menyampaikan kritik, namun juga membuka peluang untuk penyalahgunaan informasi yang berpotensi merugikan individu atau lembaga.
Dalam konteks nilai-nilai Pancasila, kasus ini mencerminkan pentingnya keadilan sosial, kemanusiaan yang beradab, dan tanggung jawab bersama. Media sosial harus digunakan secara bijak, bukan untuk memperkeruh suasana atau menyebarkan framing negatif yang bisa memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian masalah semacam ini sebaiknya dilakukan melalui jalur hukum dengan tetap menjaga integritas dan etika dalam komunikasi publik, agar keadilan dapat ditegakkan tanpa melibatkan polemik yang tidak produktif.
Terimakasih
Nama : Ericha Rahmawati
NPM : 2411011034
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Tanggapan Terhadap Video
Video yang membahas kasus Jaksa Jovi ini menarik perhatian karena menyentuh tema yang sangat relevan di era digital saat ini. Dalam video tersebut, Jaksa Jovi mengkritik rekannya, Nella Marsela, terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Kritik tersebut bukan hanya menjadi viral, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi Jovi. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya interaksi di media sosial dan bagaimana kritik dapat berujung pada masalah hukum.
Masalah yang Dihadapi
1. **Kritik di Media Sosial**: Salah satu isu utama adalah bagaimana kritik yang disampaikan di platform media sosial dapat menimbulkan reaksi berantai. Dalam kasus ini, meskipun kritik tersebut mungkin memiliki niat baik untuk mengingatkan, cara penyampaiannya yang terbuka di publik bisa dianggap sebagai pelanggaran etika atau bahkan hukum.
2. **Dampak Hukum**: Kasus ini juga menunjukkan bahwa tindakan di media sosial tidak terlepas dari konsekuensi hukum. Jaksa Jovi mengalami masalah hukum akibat pernyataannya, yang mengingatkan kita bahwa pengguna media sosial harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapat.
3. **Etika dan Tanggung Jawab**: Video ini menggarisbawahi pentingnya etika dalam berkomunikasi di media sosial. Pengguna harus mempertimbangkan dampak dari setiap konten yang mereka bagikan dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi orang lain.
Materi Mengenai Konten dalam Media Sosial
Dalam konteks perkembangan teknologi dan media sosial, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:
1. **Etika Berkomunikasi**
- Pengguna media sosial harus memahami bahwa setiap kata dan gambar yang dibagikan memiliki potensi untuk mempengaruhi publik. Oleh karena itu, penting untuk menyampaikan kritik atau pendapat dengan cara yang konstruktif dan tidak merugikan pihak lain.
2. **Kesadaran Hukum**
- Setiap individu perlu menyadari bahwa aktivitas di media sosial dapat dikenakan hukum. Ini termasuk pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu, atau pelanggaran privasi. Edukasi mengenai hak dan kewajiban di dunia maya sangat penting untuk mencegah masalah hukum.
3. **Dampak Sosial**
- Konten yang viral di media sosial dapat mempengaruhi opini publik dan menciptakan stigma atau pandangan negatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting untuk berpikir kritis sebelum membagikan informasi.
Relevansi dengan Nilai-Nilai Pancasila
Nilai-nilai Pancasila memberikan kerangka moral dan etika dalam berinteraksi di masyarakat, termasuk di dunia maya:
1. **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**
- Dalam konteks media sosial, hal ini berarti menghormati martabat orang lain dalam setiap interaksi. Kritik harus disampaikan dengan cara yang tidak merendahkan atau menghina.
2. **Persatuan Indonesia**
- Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat persatuan, bukan memecah belah. Menggunakan platform ini untuk dialog konstruktif dan saling menghargai merupakan cerminan dari nilai persatuan.
3. **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**
- Setiap kritik atau pendapat harus disampaikan dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa suara-suara yang terpinggirkan juga didengar.
Kesimpulan
Kasus Jaksa Jovi memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana kita harus bersikap bijaksana dalam menggunakan media sosial. Kita perlu menyadari bahwa setiap tindakan kita dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan teknologi dan media sosial, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih positif, adil, dan beradab bagi semua pihak.
NPM : 2411011034
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Tanggapan Terhadap Video
Video yang membahas kasus Jaksa Jovi ini menarik perhatian karena menyentuh tema yang sangat relevan di era digital saat ini. Dalam video tersebut, Jaksa Jovi mengkritik rekannya, Nella Marsela, terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Kritik tersebut bukan hanya menjadi viral, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi Jovi. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya interaksi di media sosial dan bagaimana kritik dapat berujung pada masalah hukum.
Masalah yang Dihadapi
1. **Kritik di Media Sosial**: Salah satu isu utama adalah bagaimana kritik yang disampaikan di platform media sosial dapat menimbulkan reaksi berantai. Dalam kasus ini, meskipun kritik tersebut mungkin memiliki niat baik untuk mengingatkan, cara penyampaiannya yang terbuka di publik bisa dianggap sebagai pelanggaran etika atau bahkan hukum.
2. **Dampak Hukum**: Kasus ini juga menunjukkan bahwa tindakan di media sosial tidak terlepas dari konsekuensi hukum. Jaksa Jovi mengalami masalah hukum akibat pernyataannya, yang mengingatkan kita bahwa pengguna media sosial harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapat.
3. **Etika dan Tanggung Jawab**: Video ini menggarisbawahi pentingnya etika dalam berkomunikasi di media sosial. Pengguna harus mempertimbangkan dampak dari setiap konten yang mereka bagikan dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi orang lain.
Materi Mengenai Konten dalam Media Sosial
Dalam konteks perkembangan teknologi dan media sosial, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:
1. **Etika Berkomunikasi**
- Pengguna media sosial harus memahami bahwa setiap kata dan gambar yang dibagikan memiliki potensi untuk mempengaruhi publik. Oleh karena itu, penting untuk menyampaikan kritik atau pendapat dengan cara yang konstruktif dan tidak merugikan pihak lain.
2. **Kesadaran Hukum**
- Setiap individu perlu menyadari bahwa aktivitas di media sosial dapat dikenakan hukum. Ini termasuk pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu, atau pelanggaran privasi. Edukasi mengenai hak dan kewajiban di dunia maya sangat penting untuk mencegah masalah hukum.
3. **Dampak Sosial**
- Konten yang viral di media sosial dapat mempengaruhi opini publik dan menciptakan stigma atau pandangan negatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting untuk berpikir kritis sebelum membagikan informasi.
Relevansi dengan Nilai-Nilai Pancasila
Nilai-nilai Pancasila memberikan kerangka moral dan etika dalam berinteraksi di masyarakat, termasuk di dunia maya:
1. **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**
- Dalam konteks media sosial, hal ini berarti menghormati martabat orang lain dalam setiap interaksi. Kritik harus disampaikan dengan cara yang tidak merendahkan atau menghina.
2. **Persatuan Indonesia**
- Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat persatuan, bukan memecah belah. Menggunakan platform ini untuk dialog konstruktif dan saling menghargai merupakan cerminan dari nilai persatuan.
3. **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**
- Setiap kritik atau pendapat harus disampaikan dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa suara-suara yang terpinggirkan juga didengar.
Kesimpulan
Kasus Jaksa Jovi memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana kita harus bersikap bijaksana dalam menggunakan media sosial. Kita perlu menyadari bahwa setiap tindakan kita dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan teknologi dan media sosial, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih positif, adil, dan beradab bagi semua pihak.
Nama : Rahmaida Alincia
NPM : 2451011009
Assalamualaikum wr.wb, selamat pagi pak. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai vidio materi yang diberikan, dari vidio tersebut dapat disimpulkan:
1. Kriminalisasi
Jaksa Jovi merasa dia dituduh secara salah oleh pihak Kejaksaan RI. Ia dituduh menyebarkan informasi palsu tentang seorang pegawai Kejaksaan yang menggunakan mobil dinas untuk hal yang tidak pantas, meskipun ia bersumpah tidak pernah melakukan hal tersebut. Situasi ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan atau menghukum jaksa yang dianggap sebagai ancaman atau pelanggaran terhadap norma-norma internal atau hukum yang berlaku.
2. Tindakan Sewenang-wenang
Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah, dituduh bertindak tidak adil terhadap Jaksa Jovi, termasuk berupaya untuk memecatnya dari Kejaksaan. Tindakan sewenang-wenang ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menunjukkan adanya budaya impunitas di dalam institusi tersebut. Hal ini juga menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses hukum yang dapat menghambat keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
3. Penyalahgunaan Aset Negara
Jovi mengkritik penggunaan mobil dinas yang merupakan aset negara. Ia menyoroti bahwa pegawai tertentu sering memamerkan mobil tersebut di media sosial, yang menurutnya tidak etis karena mobil dinas berasal dari uang rakyat. Penyalahgunaan aset negara untuk kepentingan pribadi atau untuk memamerkan menunjukkan adanya kurangnya etika dan tanggung jawab di kalangan pegawai negeri. Ini juga mencerminkan masalah yang lebih luas tentang bagaimana sumber daya publik digunakan dan apakah penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab.
Penjelasan Sesuai dengan Nilai Pancasila
1. Ketuhanan yang Maha Esa: Semua pihak harus jujur, bermoral, dan menghindari fitnah.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Penanganan kasus harus adil tanpa penyalahgunaan kekuasaan.
3. Persatuan Indonesia: Konflik tidak boleh merusak citra lembaga atau kepercayaan masyarakat.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan: Masalah diselesaikan dengan musyawarah terbuka dan bijaksana.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Aset negara digunakan sesuai aturan, bukan untuk kepentingan pribadi.
NPM : 2451011009
Assalamualaikum wr.wb, selamat pagi pak. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai vidio materi yang diberikan, dari vidio tersebut dapat disimpulkan:
1. Kriminalisasi
Jaksa Jovi merasa dia dituduh secara salah oleh pihak Kejaksaan RI. Ia dituduh menyebarkan informasi palsu tentang seorang pegawai Kejaksaan yang menggunakan mobil dinas untuk hal yang tidak pantas, meskipun ia bersumpah tidak pernah melakukan hal tersebut. Situasi ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan atau menghukum jaksa yang dianggap sebagai ancaman atau pelanggaran terhadap norma-norma internal atau hukum yang berlaku.
2. Tindakan Sewenang-wenang
Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah, dituduh bertindak tidak adil terhadap Jaksa Jovi, termasuk berupaya untuk memecatnya dari Kejaksaan. Tindakan sewenang-wenang ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menunjukkan adanya budaya impunitas di dalam institusi tersebut. Hal ini juga menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses hukum yang dapat menghambat keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
3. Penyalahgunaan Aset Negara
Jovi mengkritik penggunaan mobil dinas yang merupakan aset negara. Ia menyoroti bahwa pegawai tertentu sering memamerkan mobil tersebut di media sosial, yang menurutnya tidak etis karena mobil dinas berasal dari uang rakyat. Penyalahgunaan aset negara untuk kepentingan pribadi atau untuk memamerkan menunjukkan adanya kurangnya etika dan tanggung jawab di kalangan pegawai negeri. Ini juga mencerminkan masalah yang lebih luas tentang bagaimana sumber daya publik digunakan dan apakah penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab.
Penjelasan Sesuai dengan Nilai Pancasila
1. Ketuhanan yang Maha Esa: Semua pihak harus jujur, bermoral, dan menghindari fitnah.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Penanganan kasus harus adil tanpa penyalahgunaan kekuasaan.
3. Persatuan Indonesia: Konflik tidak boleh merusak citra lembaga atau kepercayaan masyarakat.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan: Masalah diselesaikan dengan musyawarah terbuka dan bijaksana.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Aset negara digunakan sesuai aturan, bukan untuk kepentingan pribadi.
Nama : Naura Silvania Putri
NPM : 2411011073
Kelas : A
Assalamualaikum, Selamat Pagi pak Roy dan Teman-teman. Izin memberi tanggapan tentang video yang telah diberikan.
Video yang membahas kasus Jaksa Jovi ini menarik perhatian karena menyentuh tema yang sangat relevan di era digital saat ini. Dalam video tersebut, Jaksa Jovi mengkritik rekannya, Nella Marsela, terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Kritik tersebut bukan hanya menjadi viral, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi Jovi. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya interaksi di media sosial dan bagaimana kritik dapat berujung pada masalah hukum.
Masalah yang Dihadapi :
1. Kritik di Media Sosial : Salah satu isu utama adalah bagaimana kritik yang disampaikan di platform media sosial dapat menimbulkan reaksi berantai. Dalam kasus ini, meskipun kritik tersebut mungkin memiliki niat baik untuk mengingatkan, cara penyampaiannya yang terbuka di publik bisa dianggap sebagai pelanggaran etika atau bahkan hukum.
2. Dampak Hukum : Kasus ini juga menunjukkan bahwa tindakan di media sosial tidak terlepas dari konsekuensi hukum. Jaksa Jovi mengalami masalah hukum akibat pernyataannya, yang mengingatkan kita bahwa pengguna media sosial harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapat.
3. Etika dan Tanggung Jawab : Video ini menggarisbawahi pentingnya etika dalam berkomunikasi di media sosial. Pengguna harus mempertimbangkan dampak dari setiap konten yang mereka bagikan dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi orang lain.
Relevansi dengan Nilai-Nilai Pancasila
1. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab : Dalam konteks media sosial, hal ini berarti menghormati martabat orang lain dalam setiap interaksi. Kritik harus disampaikan dengan cara yang tidak merendahkan atau menghina.
2. Persatuan Indonesia : Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat persatuan, bukan memecah belah. Menggunakan platform ini untuk dialog konstruktif dan saling menghargai merupakan cerminan dari nilai persatuan.
3. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia : Setiap kritik atau pendapat harus disampaikan dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa suara-suara yang terpinggirkan juga didengar.
NPM : 2411011073
Kelas : A
Assalamualaikum, Selamat Pagi pak Roy dan Teman-teman. Izin memberi tanggapan tentang video yang telah diberikan.
Video yang membahas kasus Jaksa Jovi ini menarik perhatian karena menyentuh tema yang sangat relevan di era digital saat ini. Dalam video tersebut, Jaksa Jovi mengkritik rekannya, Nella Marsela, terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Kritik tersebut bukan hanya menjadi viral, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi Jovi. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya interaksi di media sosial dan bagaimana kritik dapat berujung pada masalah hukum.
Masalah yang Dihadapi :
1. Kritik di Media Sosial : Salah satu isu utama adalah bagaimana kritik yang disampaikan di platform media sosial dapat menimbulkan reaksi berantai. Dalam kasus ini, meskipun kritik tersebut mungkin memiliki niat baik untuk mengingatkan, cara penyampaiannya yang terbuka di publik bisa dianggap sebagai pelanggaran etika atau bahkan hukum.
2. Dampak Hukum : Kasus ini juga menunjukkan bahwa tindakan di media sosial tidak terlepas dari konsekuensi hukum. Jaksa Jovi mengalami masalah hukum akibat pernyataannya, yang mengingatkan kita bahwa pengguna media sosial harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapat.
3. Etika dan Tanggung Jawab : Video ini menggarisbawahi pentingnya etika dalam berkomunikasi di media sosial. Pengguna harus mempertimbangkan dampak dari setiap konten yang mereka bagikan dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi orang lain.
Relevansi dengan Nilai-Nilai Pancasila
1. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab : Dalam konteks media sosial, hal ini berarti menghormati martabat orang lain dalam setiap interaksi. Kritik harus disampaikan dengan cara yang tidak merendahkan atau menghina.
2. Persatuan Indonesia : Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat persatuan, bukan memecah belah. Menggunakan platform ini untuk dialog konstruktif dan saling menghargai merupakan cerminan dari nilai persatuan.
3. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia : Setiap kritik atau pendapat harus disampaikan dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa suara-suara yang terpinggirkan juga didengar.
Nama : Fitri Ramadhani
NPM : 2411011024
Menanggapi video tersebut,video ini menyoroti pentingnya penggunaan media sosial secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama bagi pejabat publik. Beberapa hal yang diangkat dalam video tersebut:
1. Etika Penggunaan Media Sosial oleh Pejabat Publik:
Media sosial kerap digunakan secara tidak bijak oleh oknum tertentu untuk memamerkan fasilitas negara, seperti mobil dinas. Perilaku ini dinilai bertentangan dengan sila kelima Pancasila,Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,karena fasilitas negara yang berasal dari uang rakyat semestinya digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau sekadar menunjukkan status sosial.
Tindakan seperti ini juga dapat memicu kecemburuan sosial di masyarakat yang merasa hak mereka diabaikan. Sebagai pelayan masyarakat, pejabat publik seharusnya menunjukkan sikap yang mencerminkan tanggung jawab, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan edukasi tentang etika digital untuk memastikan pejabat tidak menyalahgunakan media sosial.
2. Framing Tidak Berdasar:
Tuduhan tanpa bukti kuat, seperti yang sering disebarkan melalui media sosial, dapat mencemarkan nama baik individu dan institusi negara. Dalam video ini, kasus framing terhadap Kejaksaan Republik Indonesia menjadi salah satu contoh nyata bagaimana media sosial dapat digunakan untuk membentuk opini publik secara tidak bertanggung jawab.
Hal ini tidak hanya merusak citra individu yang menjadi korban framing, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Oleh sebab itu, pejabat publik dan pengguna media sosial lainnya harus memahami bahwa setiap informasi yang disebarkan perlu diverifikasi kebenarannya. Menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran, sebagaimana tercantum dalam sila kedua Pancasila, adalah kunci untuk menghindari kerusakan akibat penyebaran informasi yang salah.
3. Literasi Digital:
Video ini juga menekankan pentingnya literasi digital, terutama bagi pegawai atau pejabat publik yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga citra institusi yang mereka wakili. Di era digital ini, media sosial dapat menjadi alat komunikasi yang efektif, tetapi juga dapat berbahaya jika digunakan secara sembarangan.
Pengguna media sosial harus mengedepankan profesionalisme dan kebijaksanaan, termasuk memastikan bahwa konten yang mereka bagikan tidak melanggar nilai-nilai Pancasila atau etika umum. Literasi digital menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kesadaran akan dampak jangka panjang dari setiap aktivitas digital, baik terhadap individu maupun masyarakat luas.
Kasus Jaksa Jovi Andrea:
1. Kriminalisasi Melalui Media Sosial:
Jaksa Jovi merasa menjadi korban upaya kriminalisasi setelah mengkritik rekannya, Nela Marcela, yang sering memamerkan mobil dinas di media sosial. Kritik ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan fasilitas negara, namun diinterpretasikan sebagai pencemaran nama baik. Kasus ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat disalahgunakan untuk menyerang individu secara pribadi, bahkan berujung pada permasalahan hukum.
Peristiwa ini memberikan pelajaran penting tentang risiko komunikasi yang salah di media sosial. Sila keempat Pancasila, yang mendorong musyawarah untuk mencapai mufakat, harus menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan konflik seperti ini, agar tidak merugikan semua pihak yang terlibat.
2. Perbuatan Sewenang-wenang:
Jaksa Jovi juga melaporkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan atasannya, Siti Kholijah Arahab, terkait upaya pemberhentian dirinya dari institusi. Tuduhan ini mencerminkan adanya konflik internal dalam lembaga negara, yang semestinya menjadi teladan dalam menerapkan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai sila kedua Pancasila.
Tindakan sewenang-wenang tidak hanya mencoreng nama baik individu, tetapi juga merusak kredibilitas lembaga. Oleh karena itu, setiap penyelesaian konflik internal perlu dilakukan secara transparan dan berdasarkan hukum yang berlaku untuk mengembalikan kepercayaan publik.
3. Penggunaan Media Sosial yang Tidak Bijak:
Kritik yang disampaikan melalui media sosial oleh Jaksa Jovi menjadi polemik karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini mengingatkan pentingnya pemilihan medium komunikasi yang tepat, terutama dalam menyampaikan kritik di lingkungan profesional. Media sosial dapat dengan mudah memunculkan interpretasi yang salah, yang pada akhirnya memicu konflik baru.
Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman utama, terutama terkait keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Kritik yang disampaikan secara konstruktif dan bijaksana dapat menghindarkan semua pihak dari konflik yang tidak perlu dan menjaga keharmonisan di lingkungan kerja.
Relevansi dengan Nilai Pancasila:
1. Keadilan Sosial:
Setiap individu, termasuk pejabat publik, harus menggunakan media sosial untuk mencerminkan keadilan dan tidak menjadikannya alat untuk melakukan fitnah atau pencemaran nama baik. Penyalahgunaan media sosial untuk kepentingan pribadi harus dihindari agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
Dalam menggunakan media sosial, tindakan saling menghormati dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang menjadi sangat penting. Penyelesaian masalah dengan cara yang adil dan menghargai hak individu lainnya harus diutamakan, sehingga tercermin nilai kemanusiaan yang luhur.
3. Persatuan dan Kesatuan:
Media sosial, jika digunakan secara bertanggung jawab, dapat menjadi alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, penyalahgunaan media sosial justru dapat menciptakan perpecahan, seperti yang terlihat dalam kasus konflik antara Jaksa Jovi dan rekan kerjanya. Komunikasi yang sehat dan bijaksana menjadi kunci untuk menjaga persatuan di era digital.
Kesimpulan:
Video ini mengingatkan kita bahwa penggunaan media sosial oleh pejabat publik harus mencerminkan tanggung jawab dan profesionalisme yang tinggi. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan, harus menjadi panduan utama dalam setiap aktivitas digital. Kasus Jaksa Jovi Andrea menjadi pelajaran penting tentang risiko penyalahgunaan media sosial, baik dalam menyampaikan kritik maupun dalam menjaga hubungan kerja.
Dengan meningkatkan literasi digital dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan fasilitas negara, diharapkan media sosial dapat menjadi ruang komunikasi yang sehat, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Pejabat publik, sebagai representasi negara, harus selalu menunjukkan integritas dalam segala aspek kehidupan, termasuk di dunia digital.
NPM : 2411011024
Menanggapi video tersebut,video ini menyoroti pentingnya penggunaan media sosial secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama bagi pejabat publik. Beberapa hal yang diangkat dalam video tersebut:
1. Etika Penggunaan Media Sosial oleh Pejabat Publik:
Media sosial kerap digunakan secara tidak bijak oleh oknum tertentu untuk memamerkan fasilitas negara, seperti mobil dinas. Perilaku ini dinilai bertentangan dengan sila kelima Pancasila,Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,karena fasilitas negara yang berasal dari uang rakyat semestinya digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau sekadar menunjukkan status sosial.
Tindakan seperti ini juga dapat memicu kecemburuan sosial di masyarakat yang merasa hak mereka diabaikan. Sebagai pelayan masyarakat, pejabat publik seharusnya menunjukkan sikap yang mencerminkan tanggung jawab, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan edukasi tentang etika digital untuk memastikan pejabat tidak menyalahgunakan media sosial.
2. Framing Tidak Berdasar:
Tuduhan tanpa bukti kuat, seperti yang sering disebarkan melalui media sosial, dapat mencemarkan nama baik individu dan institusi negara. Dalam video ini, kasus framing terhadap Kejaksaan Republik Indonesia menjadi salah satu contoh nyata bagaimana media sosial dapat digunakan untuk membentuk opini publik secara tidak bertanggung jawab.
Hal ini tidak hanya merusak citra individu yang menjadi korban framing, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Oleh sebab itu, pejabat publik dan pengguna media sosial lainnya harus memahami bahwa setiap informasi yang disebarkan perlu diverifikasi kebenarannya. Menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran, sebagaimana tercantum dalam sila kedua Pancasila, adalah kunci untuk menghindari kerusakan akibat penyebaran informasi yang salah.
3. Literasi Digital:
Video ini juga menekankan pentingnya literasi digital, terutama bagi pegawai atau pejabat publik yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga citra institusi yang mereka wakili. Di era digital ini, media sosial dapat menjadi alat komunikasi yang efektif, tetapi juga dapat berbahaya jika digunakan secara sembarangan.
Pengguna media sosial harus mengedepankan profesionalisme dan kebijaksanaan, termasuk memastikan bahwa konten yang mereka bagikan tidak melanggar nilai-nilai Pancasila atau etika umum. Literasi digital menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kesadaran akan dampak jangka panjang dari setiap aktivitas digital, baik terhadap individu maupun masyarakat luas.
Kasus Jaksa Jovi Andrea:
1. Kriminalisasi Melalui Media Sosial:
Jaksa Jovi merasa menjadi korban upaya kriminalisasi setelah mengkritik rekannya, Nela Marcela, yang sering memamerkan mobil dinas di media sosial. Kritik ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan fasilitas negara, namun diinterpretasikan sebagai pencemaran nama baik. Kasus ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat disalahgunakan untuk menyerang individu secara pribadi, bahkan berujung pada permasalahan hukum.
Peristiwa ini memberikan pelajaran penting tentang risiko komunikasi yang salah di media sosial. Sila keempat Pancasila, yang mendorong musyawarah untuk mencapai mufakat, harus menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan konflik seperti ini, agar tidak merugikan semua pihak yang terlibat.
2. Perbuatan Sewenang-wenang:
Jaksa Jovi juga melaporkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan atasannya, Siti Kholijah Arahab, terkait upaya pemberhentian dirinya dari institusi. Tuduhan ini mencerminkan adanya konflik internal dalam lembaga negara, yang semestinya menjadi teladan dalam menerapkan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai sila kedua Pancasila.
Tindakan sewenang-wenang tidak hanya mencoreng nama baik individu, tetapi juga merusak kredibilitas lembaga. Oleh karena itu, setiap penyelesaian konflik internal perlu dilakukan secara transparan dan berdasarkan hukum yang berlaku untuk mengembalikan kepercayaan publik.
3. Penggunaan Media Sosial yang Tidak Bijak:
Kritik yang disampaikan melalui media sosial oleh Jaksa Jovi menjadi polemik karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini mengingatkan pentingnya pemilihan medium komunikasi yang tepat, terutama dalam menyampaikan kritik di lingkungan profesional. Media sosial dapat dengan mudah memunculkan interpretasi yang salah, yang pada akhirnya memicu konflik baru.
Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman utama, terutama terkait keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Kritik yang disampaikan secara konstruktif dan bijaksana dapat menghindarkan semua pihak dari konflik yang tidak perlu dan menjaga keharmonisan di lingkungan kerja.
Relevansi dengan Nilai Pancasila:
1. Keadilan Sosial:
Setiap individu, termasuk pejabat publik, harus menggunakan media sosial untuk mencerminkan keadilan dan tidak menjadikannya alat untuk melakukan fitnah atau pencemaran nama baik. Penyalahgunaan media sosial untuk kepentingan pribadi harus dihindari agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
Dalam menggunakan media sosial, tindakan saling menghormati dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang menjadi sangat penting. Penyelesaian masalah dengan cara yang adil dan menghargai hak individu lainnya harus diutamakan, sehingga tercermin nilai kemanusiaan yang luhur.
3. Persatuan dan Kesatuan:
Media sosial, jika digunakan secara bertanggung jawab, dapat menjadi alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, penyalahgunaan media sosial justru dapat menciptakan perpecahan, seperti yang terlihat dalam kasus konflik antara Jaksa Jovi dan rekan kerjanya. Komunikasi yang sehat dan bijaksana menjadi kunci untuk menjaga persatuan di era digital.
Kesimpulan:
Video ini mengingatkan kita bahwa penggunaan media sosial oleh pejabat publik harus mencerminkan tanggung jawab dan profesionalisme yang tinggi. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan, harus menjadi panduan utama dalam setiap aktivitas digital. Kasus Jaksa Jovi Andrea menjadi pelajaran penting tentang risiko penyalahgunaan media sosial, baik dalam menyampaikan kritik maupun dalam menjaga hubungan kerja.
Dengan meningkatkan literasi digital dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan fasilitas negara, diharapkan media sosial dapat menjadi ruang komunikasi yang sehat, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Pejabat publik, sebagai representasi negara, harus selalu menunjukkan integritas dalam segala aspek kehidupan, termasuk di dunia digital.
Nama : Elia Yunita
NPM : 2411011067
Assalamualaikum wr.wb, selamat pagi bapak dan teman-teman semua. Izinkan saya memberikan tanggapan terkait video pembelajaran pada hari ini.
Tanggapan saya terhadap pernyataan dalam video tersebut perlu mempertimbangkan beberapa poin penting:
1. Dugaan Kriminalisasi: Pernyataan yang disampaikan mengindikasikan bahwa pelapor merasa telah menjadi korban upaya kriminalisasi atas kritik yang disampaikan terhadap penggunaan fasilitas negara. Jika benar, hal ini menjadi isu serius yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, terutama dalam memastikan keadilan dan kebebasan berekspresi dalam mengkritik penggunaan aset publik.
2. Framing Media dan Institusi: Tuduhan framing terhadap pelapor, yang menyatakan dirinya dituduh menyebarkan informasi tak benar, adalah persoalan penting. Jika framing tersebut tidak berdasarkan fakta, maka hal ini harus dibuktikan melalui jalur hukum atau forum yang transparan, agar nama baik pelapor tidak tercoreng.
3. Kritik terhadap Penggunaan Fasilitas Negara: Kritik terhadap penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, terutama yang dilakukan secara demonstratif (flexing), perlu dilihat sebagai bagian dari pengawasan publik. Jika benar terjadi penyalahgunaan fasilitas negara, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pejabat negara.
4. Konsekuensi Hukum: Pernyataan pelapor yang disertai sumpah menguatkan keyakinannya bahwa tuduhan yang dialamatkan padanya tidak berdasar. Langkah hukum dan pembuktian yang lebih transparan menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik ini secara adil.
5. Pengawasan oleh Komisi III DPR: Rapat dengan Komisi III DPR memberikan kesempatan untuk mengungkap fakta secara lebih mendalam. DPR perlu memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan prinsip keadilan tanpa tekanan politik atau konflik kepentingan.
Kesimpulannya, semua pihak yang terlibat harus mendorong penyelesaian masalah ini secara terbuka, transparan, dan berdasarkan hukum. Jika benar ada penyalahgunaan wewenang atau fasilitas negara, maka pelaku harus bertanggung jawab. Namun, jika tuduhan framing terbukti tidak benar, lembaga yang berwenang juga harus melindungi hak dan nama baik pelapor.
Tanggapan saya terhadap pernyataan dalam video tersebut perlu mempertimbangkan beberapa poin penting:
1. Dugaan Kriminalisasi: Pernyataan yang disampaikan mengindikasikan bahwa pelapor merasa telah menjadi korban upaya kriminalisasi atas kritik yang disampaikan terhadap penggunaan fasilitas negara. Jika benar, hal ini menjadi isu serius yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, terutama dalam memastikan keadilan dan kebebasan berekspresi dalam mengkritik penggunaan aset publik.
2. Framing Media dan Institusi: Tuduhan framing terhadap pelapor, yang menyatakan dirinya dituduh menyebarkan informasi tak benar, adalah persoalan penting. Jika framing tersebut tidak berdasarkan fakta, maka hal ini harus dibuktikan melalui jalur hukum atau forum yang transparan, agar nama baik pelapor tidak tercoreng.
3. Kritik terhadap Penggunaan Fasilitas Negara: Kritik terhadap penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, terutama yang dilakukan secara demonstratif (flexing), perlu dilihat sebagai bagian dari pengawasan publik. Jika benar terjadi penyalahgunaan fasilitas negara, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pejabat negara.
4. Konsekuensi Hukum: Pernyataan pelapor yang disertai sumpah menguatkan keyakinannya bahwa tuduhan yang dialamatkan padanya tidak berdasar. Langkah hukum dan pembuktian yang lebih transparan menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik ini secara adil.
5. Pengawasan oleh Komisi III DPR: Rapat dengan Komisi III DPR memberikan kesempatan untuk mengungkap fakta secara lebih mendalam. DPR perlu memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan prinsip keadilan tanpa tekanan politik atau konflik kepentingan.
Kesimpulannya, semua pihak yang terlibat harus mendorong penyelesaian masalah ini secara terbuka, transparan, dan berdasarkan hukum. Jika benar ada penyalahgunaan wewenang atau fasilitas negara, maka pelaku harus bertanggung jawab. Namun, jika tuduhan framing terbukti tidak benar, lembaga yang berwenang juga harus melindungi hak dan nama baik pelapor.
Selamat pagi, Pak Roy.
Nama: Vellyna Arista
NPM: 2411011011
Di video materi tersebut, permasalahannya ialah mengenai kasus Jaksa Jovi Andre.
Ia mengadukan upaya kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang yang dialaminya langsung ke DPR. Ia menegaskan bahwa tuduhan terhadapnya terkait penggunaan mobil dinas untuk kegiatan tidak senonoh adalah salah dan merupakan manipulasi/framing. Jaksa Jovi juga menjelaskan bahwa mobil tersebut milik pemerintah daerah dan tidak seharusnya disalahgunakan. Dia juga mengkritik perilaku Nela Marcela yang sering memamerkan foto menggunakan mobil dinas, yang seharusnya tidak dilakukan. Hal ini menunjukkan pentingnya etika dalam penggunaan fasilitas pemerintah. Jovi Andre menyoroti bahwa mobil dinas dibeli dengan uang rakyat, sehingga penggunaannya harus transparan dan akuntabel. Penyalahgunaan fasilitas ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi.
Dalam hubungannya dengan Pancasila, Jovi Andre merasa bahwa tuduhan yang diarahkan kepadanya adalah hasil dari framing dan tidak berdasar, yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila tentang pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, masalah ini lebih berkaitan dengan isu hukum dan etika dalam institusi kejaksaan, namun nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan landasan untuk menilai keadilan dan perlakuan yang adil dalam kasusnya.
Terima kasih.
Nama: Vellyna Arista
NPM: 2411011011
Di video materi tersebut, permasalahannya ialah mengenai kasus Jaksa Jovi Andre.
Ia mengadukan upaya kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang yang dialaminya langsung ke DPR. Ia menegaskan bahwa tuduhan terhadapnya terkait penggunaan mobil dinas untuk kegiatan tidak senonoh adalah salah dan merupakan manipulasi/framing. Jaksa Jovi juga menjelaskan bahwa mobil tersebut milik pemerintah daerah dan tidak seharusnya disalahgunakan. Dia juga mengkritik perilaku Nela Marcela yang sering memamerkan foto menggunakan mobil dinas, yang seharusnya tidak dilakukan. Hal ini menunjukkan pentingnya etika dalam penggunaan fasilitas pemerintah. Jovi Andre menyoroti bahwa mobil dinas dibeli dengan uang rakyat, sehingga penggunaannya harus transparan dan akuntabel. Penyalahgunaan fasilitas ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi.
Dalam hubungannya dengan Pancasila, Jovi Andre merasa bahwa tuduhan yang diarahkan kepadanya adalah hasil dari framing dan tidak berdasar, yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila tentang pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, masalah ini lebih berkaitan dengan isu hukum dan etika dalam institusi kejaksaan, namun nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan landasan untuk menilai keadilan dan perlakuan yang adil dalam kasusnya.
Terima kasih.
Nama: Naswa Cahaya Nabila
NPM: 2411011151
Assalamualaikum wr wb, Pak Roy dan teman teman. Izinkan saya menanggapi kasus jaksa jovi yang merasa dikriminalisasi mencerminkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang persepsi ketidakasilan dalam sistem hukum.
Masalah Jaksa Jovi yang Merasa Dikriminalisasi
Isu ini sering muncul akibat kurang transparannya proses hukum atau adanya tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang adil. Jaksa Jovi mungkin merasa tindakan hukum yang diterimanya bukan berdasarkan bukti yang kuat, melainkan lebih pada tekanan atau motif lain yang tidak relevan. Hal ini menjadi refleksi penting untuk menegakkan asas keadilan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-5, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”
Jaksa Jovi merasa dikriminalisasi karena menghadapi tuduhan yang dianggap tidak berdasar, mengganggu integritasnya sebagai penegak hukum. Dalam video pertemuan, dijelaskan bahwa konten di media sosial harus sesuai dengan nilai Pancasila, menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab dalam penyebaran informasi. Materi juga membahas bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan berbagi informasi, serta perlunya kesadaran akan dampak konten yang diunggah.
Dalam konteks media sosial, penting untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, seperti toleransi dan keadilan, agar konten yang disebarkan tidak merugikan integritas bangsa. Generasi muda perlu memahami bahwa media sosial harus digunakan untuk menyebarkan nilai positif dan mencegah penyebaran hoaks serta ujaran kebencian.
Terimakasih.
NPM: 2411011151
Assalamualaikum wr wb, Pak Roy dan teman teman. Izinkan saya menanggapi kasus jaksa jovi yang merasa dikriminalisasi mencerminkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang persepsi ketidakasilan dalam sistem hukum.
Masalah Jaksa Jovi yang Merasa Dikriminalisasi
Isu ini sering muncul akibat kurang transparannya proses hukum atau adanya tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang adil. Jaksa Jovi mungkin merasa tindakan hukum yang diterimanya bukan berdasarkan bukti yang kuat, melainkan lebih pada tekanan atau motif lain yang tidak relevan. Hal ini menjadi refleksi penting untuk menegakkan asas keadilan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-5, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”
Jaksa Jovi merasa dikriminalisasi karena menghadapi tuduhan yang dianggap tidak berdasar, mengganggu integritasnya sebagai penegak hukum. Dalam video pertemuan, dijelaskan bahwa konten di media sosial harus sesuai dengan nilai Pancasila, menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab dalam penyebaran informasi. Materi juga membahas bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan berbagi informasi, serta perlunya kesadaran akan dampak konten yang diunggah.
Dalam konteks media sosial, penting untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, seperti toleransi dan keadilan, agar konten yang disebarkan tidak merugikan integritas bangsa. Generasi muda perlu memahami bahwa media sosial harus digunakan untuk menyebarkan nilai positif dan mencegah penyebaran hoaks serta ujaran kebencian.
Terimakasih.
Nama : Pasya Aulia
Npm : 2411011044
Kelas : A
Assalamuallaikum, selamat pagi pak roy dan teman-teman, izinkan saya menjawab pertanyaan terkait vidio “Jaksa Jovi Merasa Didiskriminasi”.
Masalah yang dialami Jaksa Jovi Andrea Bachtiar muncul setelah ia menjadi terdakwa dalam kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia didakwa menyebarkan informasi yang melanggar kesusilaan dengan menuduh rekan kerjanya, Nella Marsella, menggunakan mobil dinas untuk tindakan asusila. Tuduhan tersebut diunggah melalui media sosial, yang kemudian menyebabkan korban merasa malu dan melaporkan Jovi ke pihak berwajib. Selain kasus pidana, Jovi juga menghadapi pelanggaran disiplin sebagai ASN karena akumulasi ketidakhadiran kerja selama 29 hari tanpa alasan jelas.
Jaksa Jovi merasa dirinya dikriminalisasi oleh institusi tempatnya bekerja. Namun, pihak Kejaksaan Agung menegaskan bahwa kasus ini adalah persoalan pribadi antara Jovi dan korban, bukan tindakan kriminalisasi oleh institusi. Kejaksaan juga menyatakan bahwa sebelumnya telah dilakukan pembinaan dan mediasi terhadap Jovi, tetapi ia dianggap terus mengalihkan isu di media sosial untuk membangun opini publik.
•Masalah dalam Kasus Jaksa Jovi terkait Media Sosial dan Teknologi:
1. Penyalahgunaan Media Sosial untuk Tuduhan Pribadi:
Jaksa Jovi Andrea Bachtiar menggunakan media sosial untuk menyebarkan tuduhan kepada rekan kerjanya, Nella Marsella, yang melibatkan isu kesusilaan dan penyalahgunaan fasilitas negara. Tuduhan tersebut diunggah secara terbuka di platform media sosial seperti TikTok. Hal ini melibatkan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan.
2. Dampak Sosial dan Hukum:
Tuduhan yang diunggah di media sosial berdampak buruk pada kehormatan korban dan memicu pelaporan hukum. Selain itu, tindakan tersebut menciptakan opini publik negatif dan melibatkan institusi Kejaksaan, meskipun kasus ini sebenarnya merupakan persoalan pribadi.
3. Pengalihan Isu melalui Media Sosial.
Jaksa Jovi dianggap terus mengalihkan perhatian dari masalah utama dengan membangun narasi di media sosial bahwa dirinya menjadi korban kriminalisasi oleh institusinya.
•Materi tentang Media Sosial, Teknologi, dan Nilai Pancasila.
Berdasarkan kasus ini, ada beberapa pelajaran penting mengenai media sosial dalam perkembangan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila:
1. Penggunaan Media Sosial sesuai Etika dan Hukum:
-Sila 2: Media sosial harus mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia. Tuduhan atau serangan pribadi yang merugikan orang lain bertentangan dengan nilai kemanusiaan.
-Sila 5: Memanfaatkan media sosial untuk menciptakan keadilan sosial. Tuduhan tanpa bukti di media sosial dapat menciptakan ketidakadilan bagi pihak yang dituduh.
2. Literasi Digital dan Tanggung Jawab:
-Penting bagi individu untuk memahami konsekuensi hukum dari unggahan di media sosial. Pasal-pasal dalam UU ITE dirancang untuk mencegah penyebaran informasi yang berpotensi merugikan pihak lain.
-Literasi digital juga mencakup kemampuan untuk memilah konten, menyampaikan kritik secara konstruktif, dan menghindari penyebaran hoaks atau isu yang belum terverifikasi.
3. Membangun Persatuan dan Harmoni:
-Sila 3: Media sosial harus digunakan untuk menjaga persatuan bangsa. Penyebaran isu yang memicu konflik antarindividu atau institusi bertentangan dengan nilai persatuan.
4. Penyelesaian Masalah melalui Jalur Hukum:
-Sila 4: Musyawarah untuk mencapai mufakat. Masalah pribadi atau profesional sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum atau mediasi, bukan melalui penghakiman publik di media sosial.
Npm : 2411011044
Kelas : A
Assalamuallaikum, selamat pagi pak roy dan teman-teman, izinkan saya menjawab pertanyaan terkait vidio “Jaksa Jovi Merasa Didiskriminasi”.
Masalah yang dialami Jaksa Jovi Andrea Bachtiar muncul setelah ia menjadi terdakwa dalam kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia didakwa menyebarkan informasi yang melanggar kesusilaan dengan menuduh rekan kerjanya, Nella Marsella, menggunakan mobil dinas untuk tindakan asusila. Tuduhan tersebut diunggah melalui media sosial, yang kemudian menyebabkan korban merasa malu dan melaporkan Jovi ke pihak berwajib. Selain kasus pidana, Jovi juga menghadapi pelanggaran disiplin sebagai ASN karena akumulasi ketidakhadiran kerja selama 29 hari tanpa alasan jelas.
Jaksa Jovi merasa dirinya dikriminalisasi oleh institusi tempatnya bekerja. Namun, pihak Kejaksaan Agung menegaskan bahwa kasus ini adalah persoalan pribadi antara Jovi dan korban, bukan tindakan kriminalisasi oleh institusi. Kejaksaan juga menyatakan bahwa sebelumnya telah dilakukan pembinaan dan mediasi terhadap Jovi, tetapi ia dianggap terus mengalihkan isu di media sosial untuk membangun opini publik.
•Masalah dalam Kasus Jaksa Jovi terkait Media Sosial dan Teknologi:
1. Penyalahgunaan Media Sosial untuk Tuduhan Pribadi:
Jaksa Jovi Andrea Bachtiar menggunakan media sosial untuk menyebarkan tuduhan kepada rekan kerjanya, Nella Marsella, yang melibatkan isu kesusilaan dan penyalahgunaan fasilitas negara. Tuduhan tersebut diunggah secara terbuka di platform media sosial seperti TikTok. Hal ini melibatkan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan.
2. Dampak Sosial dan Hukum:
Tuduhan yang diunggah di media sosial berdampak buruk pada kehormatan korban dan memicu pelaporan hukum. Selain itu, tindakan tersebut menciptakan opini publik negatif dan melibatkan institusi Kejaksaan, meskipun kasus ini sebenarnya merupakan persoalan pribadi.
3. Pengalihan Isu melalui Media Sosial.
Jaksa Jovi dianggap terus mengalihkan perhatian dari masalah utama dengan membangun narasi di media sosial bahwa dirinya menjadi korban kriminalisasi oleh institusinya.
•Materi tentang Media Sosial, Teknologi, dan Nilai Pancasila.
Berdasarkan kasus ini, ada beberapa pelajaran penting mengenai media sosial dalam perkembangan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila:
1. Penggunaan Media Sosial sesuai Etika dan Hukum:
-Sila 2: Media sosial harus mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia. Tuduhan atau serangan pribadi yang merugikan orang lain bertentangan dengan nilai kemanusiaan.
-Sila 5: Memanfaatkan media sosial untuk menciptakan keadilan sosial. Tuduhan tanpa bukti di media sosial dapat menciptakan ketidakadilan bagi pihak yang dituduh.
2. Literasi Digital dan Tanggung Jawab:
-Penting bagi individu untuk memahami konsekuensi hukum dari unggahan di media sosial. Pasal-pasal dalam UU ITE dirancang untuk mencegah penyebaran informasi yang berpotensi merugikan pihak lain.
-Literasi digital juga mencakup kemampuan untuk memilah konten, menyampaikan kritik secara konstruktif, dan menghindari penyebaran hoaks atau isu yang belum terverifikasi.
3. Membangun Persatuan dan Harmoni:
-Sila 3: Media sosial harus digunakan untuk menjaga persatuan bangsa. Penyebaran isu yang memicu konflik antarindividu atau institusi bertentangan dengan nilai persatuan.
4. Penyelesaian Masalah melalui Jalur Hukum:
-Sila 4: Musyawarah untuk mencapai mufakat. Masalah pribadi atau profesional sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum atau mediasi, bukan melalui penghakiman publik di media sosial.
Nama: Aiman Maxima Alfarizi
NPM. : 2411011013
Selamat pagi pak Roy dan kawan-kawan izin memberikan tanggapannya
Kasus Jovi Andrea Bachtiar disebabkan karena Jovi sering melihat Nella Marsela mengendarai mobil dinas di luar jam operasional, Jovi juga mendengar dari orang bahwa yang bersangkutan si Nella Marsela sering keluar kota Tapanuli menggunakan mobil dinas untuk bertemu pacarnya di luar jam kerja. Jovi mengunggah foto Nella yang sedang flexing di media sosial. Nella Marsela merasa tersinggung dengan Jovi karena pencemaran nama baik.
Jovi Andrea Bachtiar didakwa berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Tanggapan
Menurut saya Jovi secara esensi benar namun cara penyampaiannya salah karena keterkaitannya dengan ITE, seharusnya Jovi menyurati atasannya terlebih dahulu untuk menegur Nella Marsela perlu adanya pembenahan dalam badan institusi.
Kaitannya dengan nilai Pancasila
Ujaran yang mendorong kebencian adalah ucapan atau perilaku yang dimaksudkan untuk mempermalukan, memusuhi, atau melecehkan individu atau sekelompok orang lain, hal ini tentu bertentangan dengan Pancasila sila ke-2 “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap” yang bermakna penghormatan terhadap hak asasi manusia
NPM. : 2411011013
Selamat pagi pak Roy dan kawan-kawan izin memberikan tanggapannya
Kasus Jovi Andrea Bachtiar disebabkan karena Jovi sering melihat Nella Marsela mengendarai mobil dinas di luar jam operasional, Jovi juga mendengar dari orang bahwa yang bersangkutan si Nella Marsela sering keluar kota Tapanuli menggunakan mobil dinas untuk bertemu pacarnya di luar jam kerja. Jovi mengunggah foto Nella yang sedang flexing di media sosial. Nella Marsela merasa tersinggung dengan Jovi karena pencemaran nama baik.
Jovi Andrea Bachtiar didakwa berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Tanggapan
Menurut saya Jovi secara esensi benar namun cara penyampaiannya salah karena keterkaitannya dengan ITE, seharusnya Jovi menyurati atasannya terlebih dahulu untuk menegur Nella Marsela perlu adanya pembenahan dalam badan institusi.
Kaitannya dengan nilai Pancasila
Ujaran yang mendorong kebencian adalah ucapan atau perilaku yang dimaksudkan untuk mempermalukan, memusuhi, atau melecehkan individu atau sekelompok orang lain, hal ini tentu bertentangan dengan Pancasila sila ke-2 “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap” yang bermakna penghormatan terhadap hak asasi manusia
Nama : Felix gilbert julian
Npm : 2411011039
Selamat pagi pak roy , izin kan saya menanggapi vidio yang telah bapak kasi dan menjawab pertanyaa yang ada di forum ini.
Materi dalam video tersebut membahas pentingnya penggunaan media sosial yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya di era teknologi yang semakin maju. Salah satu masalah utama yang diangkat adalah penyalahgunaan media sosial, seperti memamerkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Hal ini memicu perdebatan etika di masyarakat karena menunjukkan rendahnya kesadaran akan tanggung jawab moral dalam memanfaatkan teknologi, terutama terkait dengan aset publik yang didanai oleh uang rakyat.
Media sosial seharusnya digunakan untuk menyebarkan konten yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak publik. Dalam contoh kasus yang dibahas, tindakan memamerkan kendaraan dinas di media sosial bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab. Sebagai mahasiswa, kita harus memahami bahwa fasilitas negara digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk keperluan pribadi atau sekadar pamer di ruang publik.
Selain itu, perkembangan teknologi menghadirkan tantangan dalam menjaga etika digital. Pengguna media sosial, termasuk mahasiswa, perlu bijak dalam menyaring informasi yang dibagikan dan menyadari dampak unggahan terhadap masyarakat. Konten yang tidak sesuai atau kontroversial dapat merusak citra individu, lembaga, atau bahkan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, mahasiswa yang aktif di media sosial harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, seperti integritas, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap masyarakat.
Kesimpulan
Dalam perkembangan teknologi, media sosial dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat jika digunakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk:
1. Menyaring informasi sebelum membagikannya.
2. Mengedukasi orang lain tentang pentingnya konten yang positif.
3. Menggunakan media sosial untuk menciptakan dampak sosial yang baik.
Pendekatan ini tidak hanya memperkuat identitas bangsa, tetapi juga menciptakan ruang digital yang lebih harmonis dan beretika.
Materi dalam video tersebut membahas pentingnya penggunaan media sosial yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya di era teknologi yang semakin maju. Salah satu masalah utama yang diangkat adalah penyalahgunaan media sosial, seperti memamerkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Hal ini memicu perdebatan etika di masyarakat karena menunjukkan rendahnya kesadaran akan tanggung jawab moral dalam memanfaatkan teknologi, terutama terkait dengan aset publik yang didanai oleh uang rakyat.
Media sosial seharusnya digunakan untuk menyebarkan konten yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak publik. Dalam contoh kasus yang dibahas, tindakan memamerkan kendaraan dinas di media sosial bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab. Sebagai mahasiswa, kita harus memahami bahwa fasilitas negara digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk keperluan pribadi atau sekadar pamer di ruang publik.
Selain itu, perkembangan teknologi menghadirkan tantangan dalam menjaga etika digital. Pengguna media sosial, termasuk mahasiswa, perlu bijak dalam menyaring informasi yang dibagikan dan menyadari dampak unggahan terhadap masyarakat. Konten yang tidak sesuai atau kontroversial dapat merusak citra individu, lembaga, atau bahkan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, mahasiswa yang aktif di media sosial harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, seperti integritas, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap masyarakat.
Kesimpulan
Dalam perkembangan teknologi, media sosial dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat jika digunakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk:
1. Menyaring informasi sebelum membagikannya.
2. Mengedukasi orang lain tentang pentingnya konten yang positif.
3. Menggunakan media sosial untuk menciptakan dampak sosial yang baik.
Pendekatan ini tidak hanya memperkuat identitas bangsa, tetapi juga menciptakan ruang digital yang lebih harmonis dan beretika.
Nama: Veronica Kristiana Purba
NPM : 2411011040
Selamat pagi Bapak Roy, izin menjawab pertanyaan dari Bapak.
Masalah yang Dibahas dalam Video:
Video menjelaskan berbagai tantangan dalam penggunaan media sosial di era perkembangan teknologi, seperti:
1. Penyebaran hoaks dan kebencianan: Banyak konten yang tidak sesuai dengan fakta dan menimbulkan perpecahan.
2. Kurangnya etika dalam bermedia sosial: Pengguna sering kali mengabaikan nilai kesopanan dan tanggung jawab.
3. Pengaruh negatif pada generasi muda: Konten yang tidak sesuai nilai Pancasila dapat merusak moralitas dan budaya bangsa.
Materi yang dijelaskan:
1. Peran Nilai Pancasila:
Media sosial harus mencerminkan nilai-nilai seperti:
Ketuhanan: Membuat konten yang tidak menyinggung agama atau keyakinan.
Kemanusiaan: Menghindari kebencian atau diskriminasi.
Persatuan: Menciptakan konten yang memperkuat rasa kebangsaan.
Kerakyatan: Mengutamakan diskusi yang sehat dan menghormati pendapat orang lain.
Keadilan: Tidak menyebarkan informasi yang memihak atau tidak adil.
2. Tanggung Jawab Pengguna Media Sosial:
Menyajikan informasi sebelum membagikan.
Membantah konten yang dibuat tidak merugikan pihak lain.
Memanfaatkan media sosial untuk edukasi, inspirasi, dan memperkuat persatuan bangsa.
3. Peran Teknologi:
menggunakan algoritma untuk mempromosikan konten positif.
Regulasi pemerintah dalam mengawasi penyebaran informasi yang melanggar hukum.
Tanggapan:
Materi dalam video ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Sebagai mahasiswa, saya sepakat bahwa media sosial harus menjadi wadah untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila. Saya pernah melihat bagaimana penyebaran informasi yang salah dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, sehingga perlunya edukasi tentang literasi digital. Solusi yang bisa diterapkan adalah:
Mengadakan kampanye literasi digital berbasis Pancasila.
Mengawasi dan melaporkan konten yang melanggar nilai Pancasila.
Mengutamakan penggunaan media sosial untuk hal-hal produktif dan positif
Nama:Ilham Senoaji
Npm:2411011068
Isi materi pertemuan hari ini mengenai
Kasus tentang Jaksa Jovi dan kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas oleh rekannya, Nella Marsela, melalui platform TikTok, terkait dugaan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi.
Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam kasus ini adalah:
1.Etika Profesi dan Penggunaan Media Sosial: Mengkritik rekan kerja atau atasannya di media sosial bisa memicu pertanyaan tentang etika profesi dan kesopanan dalam menyelesaikan masalah internal. Dalam konteks ini, penggunaan TikTok yang sifatnya publik dan mudah tersebar luas dapat dianggap tidak tepat. Seharusnya masalah seperti ini diselesaikan melalui saluran internal, seperti laporan resmi kepada atasan atau badan pengawas yang relevan, bukan di platform yang bisa menimbulkan kesan sensasional.
2.Transparansi dan Akuntabilitas: Sementara cara Jaksa Jovi menyampaikan kritik bisa dipertanyakan, dugaan penyalahgunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi adalah isu yang serius. Mobil dinas memang seharusnya digunakan untuk tugas negara, bukan kepentingan pribadi. Jika terbukti, ini dapat merusak citra institusi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
3.Penyelesaian Internal: Jika Jovi merasa ada pelanggaran atau penyalahgunaan, seharusnya hal tersebut diselesaikan dengan prosedur yang ada dalam lembaga tersebut. Kritik di media sosial bisa dianggap sebagai langkah yang gegabah, apalagi jika belum ada bukti yang cukup kuat.
Adapun Masalah yang Muncul terkait Konten Media Sosial seperti:
1.Penyebaran Informasi yang Salah (Hoaks) dan Disinformasi
Salah satu masalah besar di media sosial adalah penyebaran hoaks atau informasi palsu. Hal ini bertentangan dengan nilai kebenaran yang dijunjung tinggi dalam Pancasila, khususnya dalam sila kedua yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Penyebaran hoaks dapat menimbulkan kebingungan, ketidakpastian, dan bahkan perpecahan di masyarakat.
2.Konten yang Mengandung Kebencian (Hate Speech)
Banyak sekali konten di media sosial yang mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, dan provokasi yang bisa memperburuk hubungan antar individu atau kelompok. Hal ini bertentangan dengan nilai Persatuan Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila, yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta penghargaan terhadap perbedaan.
Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan tantangan dalam menjaga profesionalisme di era digital, di mana kritik yang tidak terkendali bisa berdampak negatif baik bagi individu yang terlibat maupun institusi tempat mereka bekerja. Namun, yang lebih penting adalah penanganan masalah substansial, yakni dugaan penyalahgunaan mobil dinas, harus dilakukan dengan prosedur yang tepat dan tidak tergantung pada media sosial.
Npm:2411011068
Isi materi pertemuan hari ini mengenai
Kasus tentang Jaksa Jovi dan kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas oleh rekannya, Nella Marsela, melalui platform TikTok, terkait dugaan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi.
Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam kasus ini adalah:
1.Etika Profesi dan Penggunaan Media Sosial: Mengkritik rekan kerja atau atasannya di media sosial bisa memicu pertanyaan tentang etika profesi dan kesopanan dalam menyelesaikan masalah internal. Dalam konteks ini, penggunaan TikTok yang sifatnya publik dan mudah tersebar luas dapat dianggap tidak tepat. Seharusnya masalah seperti ini diselesaikan melalui saluran internal, seperti laporan resmi kepada atasan atau badan pengawas yang relevan, bukan di platform yang bisa menimbulkan kesan sensasional.
2.Transparansi dan Akuntabilitas: Sementara cara Jaksa Jovi menyampaikan kritik bisa dipertanyakan, dugaan penyalahgunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi adalah isu yang serius. Mobil dinas memang seharusnya digunakan untuk tugas negara, bukan kepentingan pribadi. Jika terbukti, ini dapat merusak citra institusi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
3.Penyelesaian Internal: Jika Jovi merasa ada pelanggaran atau penyalahgunaan, seharusnya hal tersebut diselesaikan dengan prosedur yang ada dalam lembaga tersebut. Kritik di media sosial bisa dianggap sebagai langkah yang gegabah, apalagi jika belum ada bukti yang cukup kuat.
Adapun Masalah yang Muncul terkait Konten Media Sosial seperti:
1.Penyebaran Informasi yang Salah (Hoaks) dan Disinformasi
Salah satu masalah besar di media sosial adalah penyebaran hoaks atau informasi palsu. Hal ini bertentangan dengan nilai kebenaran yang dijunjung tinggi dalam Pancasila, khususnya dalam sila kedua yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Penyebaran hoaks dapat menimbulkan kebingungan, ketidakpastian, dan bahkan perpecahan di masyarakat.
2.Konten yang Mengandung Kebencian (Hate Speech)
Banyak sekali konten di media sosial yang mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, dan provokasi yang bisa memperburuk hubungan antar individu atau kelompok. Hal ini bertentangan dengan nilai Persatuan Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila, yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta penghargaan terhadap perbedaan.
Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan tantangan dalam menjaga profesionalisme di era digital, di mana kritik yang tidak terkendali bisa berdampak negatif baik bagi individu yang terlibat maupun institusi tempat mereka bekerja. Namun, yang lebih penting adalah penanganan masalah substansial, yakni dugaan penyalahgunaan mobil dinas, harus dilakukan dengan prosedur yang tepat dan tidak tergantung pada media sosial.
Nama: Doni Putra Kusuma
NPM: 2411011131
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pak Roy dan kawan-kawan semua, izinkan saya memberi tanggapan mengenai materi 1 yg diberikan
Tanggapan:
Kasus ini menunjukkan potensi masalah internal di institusi penegakan hukum. Tuduhan framing dan perbuatan sewenang-wenang harus ditelusuri lebih lanjut oleh pihak independen untuk memastikan keadilan bagi Jaksa Jovi. Kritik terhadap penggunaan aset negara yang tidak tepat adalah wajar, namun cara penyampaian dan reaksi pihak yang terlibat perlu diteliti lebih dalam. Selain itu, bila benar terjadi penyalahgunaan jabatan, tindakan hukum harus diambil terhadap pelaku.
Transparansi dalam proses investigasi sangat penting agar tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa difitnah. Kejaksaan RI perlu memastikan integritas dan profesionalisme institusinya tetap terjaga.
Kesimpulan:
Kasus yang diangkat oleh Jaksa Jovi Andre menggambarkan potensi masalah internal di institusi penegak hukum yang memerlukan perhatian serius. Tuduhan framing, perbuatan sewenang-wenang, dan dugaan kriminalisasi terhadap Jovi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran prinsip keadilan dan integritas. Kritiknya terhadap penyalahgunaan aset negara, jika benar didasarkan pada niat menjaga transparansi dan akuntabilitas, sejalan dengan semangat melayani kepentingan rakyat. Tindakan yang melibatkan framing atau penyalahgunaan wewenang, seperti yang dituduhkan, bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini harus dilakukan secara terbuka dan adil melalui mekanisme yang independen, dengan mengedepankan nilai-nilai kebijaksanaan, integritas, dan penghormatan terhadap hukum. Transparansi ini penting untuk menjaga kredibilitas Kejaksaan RI sebagai institusi penegak hukum yang profesional dan berintegritas.
NPM: 2411011131
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pak Roy dan kawan-kawan semua, izinkan saya memberi tanggapan mengenai materi 1 yg diberikan
Tanggapan:
Kasus ini menunjukkan potensi masalah internal di institusi penegakan hukum. Tuduhan framing dan perbuatan sewenang-wenang harus ditelusuri lebih lanjut oleh pihak independen untuk memastikan keadilan bagi Jaksa Jovi. Kritik terhadap penggunaan aset negara yang tidak tepat adalah wajar, namun cara penyampaian dan reaksi pihak yang terlibat perlu diteliti lebih dalam. Selain itu, bila benar terjadi penyalahgunaan jabatan, tindakan hukum harus diambil terhadap pelaku.
Transparansi dalam proses investigasi sangat penting agar tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa difitnah. Kejaksaan RI perlu memastikan integritas dan profesionalisme institusinya tetap terjaga.
Kesimpulan:
Kasus yang diangkat oleh Jaksa Jovi Andre menggambarkan potensi masalah internal di institusi penegak hukum yang memerlukan perhatian serius. Tuduhan framing, perbuatan sewenang-wenang, dan dugaan kriminalisasi terhadap Jovi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran prinsip keadilan dan integritas. Kritiknya terhadap penyalahgunaan aset negara, jika benar didasarkan pada niat menjaga transparansi dan akuntabilitas, sejalan dengan semangat melayani kepentingan rakyat. Tindakan yang melibatkan framing atau penyalahgunaan wewenang, seperti yang dituduhkan, bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini harus dilakukan secara terbuka dan adil melalui mekanisme yang independen, dengan mengedepankan nilai-nilai kebijaksanaan, integritas, dan penghormatan terhadap hukum. Transparansi ini penting untuk menjaga kredibilitas Kejaksaan RI sebagai institusi penegak hukum yang profesional dan berintegritas.
Assalamaualikum wr wb
Selamat pagi pak Roy dan teman-teman disini saya izin menanggapi dan menjawab pertanyaan dari pak Roy
Nama : Roro anggun trihapsari
Npm : 2411011035
TANGGAPAN
Tanggapan saya dari video diatas mengenai Kasus Jaksa Jovi Andrea mencerminkan kompleksitas yang muncul dalam era digital, khususnya terkait penggunaan media sosial di lingkungan profesional dan pemerintahan. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana platform digital dapat menjadi medan konflik personal maupun institusional yang mempengaruhi reputasi individu, kepercayaan publik terhadap institusi hukum, serta nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus Jaksa Jovi Andrea memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana konten di media sosial dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial yang lebih luas, terutama jika tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
ISI MATERI VIDEO:
Jaksa Jovi mengkritik rekannya, Nella Marsela, melalui platform TikTok, terkait dugaan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Kritik ini menjadi viral di media sosial, sehingga menarik perhatian publik. Kejaksaan Agung menuduh Jaksa Jovi telah mencemarkan nama baik rekannya, Nella Marsela, dan memulai proses hukum terhadapnya. Video tersebut kemungkinan juga membahas dinamika etika di lingkungan institusi pemerintah dan bagaimana respons publik terhadap kasus tersebut.
Masalah yang dihadapi :
1. Kriminalisasi Melalui Media Sosial
Jaksa Jovi mengklaim bahwa dirinya mengalami upaya kriminalisasi setelah mengunggah kritik terhadap penggunaan mobil dinas oleh rekan kerjanya, Nela Marcela. Ia menyatakan bahwa informasi yang salah dimasukkan ke dalam dokumen dakwaan untuk menuduhnya melakukan pencemaran nama baik. Hal ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyerang individu secara pribadi, yang berpotensi merusak reputasi dan karier seseorang.
2. Perbuatan Sewenang-wenang Jaksa Jovi juga melaporkan adanya tindakan sewenang-wenang dari atasannya, Siti Kholijah Arahab, yang dianggapnya bertanggung jawab atas situasi yang dialaminya. Tuduhan ini mencerminkan masalah internal dalam institusi penegakan hukum yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan.
3.Etika dan Tata Kelola Internal atau penggunaan teknologi untuk kepentingan pribadi Kasus ini mencerminkan adanya masalah komunikasi atau mekanisme pengawasan internal yang kurang efektif, sehingga kritik langsung dipublikasikan di media sosial daripada diselesaikan di internal institusi. Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana media sosial dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, di mana kritik atau informasi yang disampaikan bisa disalahartikan atau digunakan untuk merugikan orang lain. Jovi menegaskan bahwa kritiknya bertujuan untuk transparansi dan penegakan hukum, bukan untuk menyerang secara pribadi.
KAITAN KASUS DENGAN PANCASILA
Nilai-nilai Pancasila relevan dalam menilai dinamika kasus ini, terutama dalam mengatur bagaimana setiap warga negara, termasuk aparat penegak hukum, menjalankan tugas dan kewajibannya secara beretika di era digital.
1. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:
• Media sosial harus digunakan dengan prinsip keadilan, tidak untuk menyebarkan fitnah atau informasi yang tidak benar. Kritik yang disampaikan harus berdasarkan fakta, tanpa bermaksud menjatuhkan pihak lain. Sebaliknya, tindakan balasan terhadap kritik juga harus proporsional dan adil, tanpa menggunakan cara-cara sewenang-wenang.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
• Nilai kemanusiaan menuntut interaksi yang saling menghormati, termasuk di media sosial. Perbuatan sewenang-wenang yang dilaporkan Jaksa Jovi menunjukkan ketidakadilan yang berlawanan dengan nilai kemanusiaan. Dalam organisasi, prinsip adil dan beradab harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara bermartabat.
3. Persatuan Indonesia:
• Kasus ini menunjukkan potensi konflik internal yang dapat melemahkan persatuan dalam institusi negara. Kritik dan konflik di antara individu dalam organisasi harus dikelola dengan cara yang menjaga integritas institusi, sehingga tidak menciptakan perpecahan yang merugikan tujuan bersama.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan:
• Sebagai pejabat publik, Jaksa Jovi dan pihak-pihak terkait memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kebijaksanaan dalam menyampaikan pendapat atau kritik, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Dialog yang sehat dan terbuka, bukan tindakan sepihak atau balasan yang berlebihan, harus menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik.
Terimakasihh pak Roy dan teman teman
Selamat pagi pak Roy dan teman-teman disini saya izin menanggapi dan menjawab pertanyaan dari pak Roy
Nama : Roro anggun trihapsari
Npm : 2411011035
TANGGAPAN
Tanggapan saya dari video diatas mengenai Kasus Jaksa Jovi Andrea mencerminkan kompleksitas yang muncul dalam era digital, khususnya terkait penggunaan media sosial di lingkungan profesional dan pemerintahan. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana platform digital dapat menjadi medan konflik personal maupun institusional yang mempengaruhi reputasi individu, kepercayaan publik terhadap institusi hukum, serta nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus Jaksa Jovi Andrea memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana konten di media sosial dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial yang lebih luas, terutama jika tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
ISI MATERI VIDEO:
Jaksa Jovi mengkritik rekannya, Nella Marsela, melalui platform TikTok, terkait dugaan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Kritik ini menjadi viral di media sosial, sehingga menarik perhatian publik. Kejaksaan Agung menuduh Jaksa Jovi telah mencemarkan nama baik rekannya, Nella Marsela, dan memulai proses hukum terhadapnya. Video tersebut kemungkinan juga membahas dinamika etika di lingkungan institusi pemerintah dan bagaimana respons publik terhadap kasus tersebut.
Masalah yang dihadapi :
1. Kriminalisasi Melalui Media Sosial
Jaksa Jovi mengklaim bahwa dirinya mengalami upaya kriminalisasi setelah mengunggah kritik terhadap penggunaan mobil dinas oleh rekan kerjanya, Nela Marcela. Ia menyatakan bahwa informasi yang salah dimasukkan ke dalam dokumen dakwaan untuk menuduhnya melakukan pencemaran nama baik. Hal ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyerang individu secara pribadi, yang berpotensi merusak reputasi dan karier seseorang.
2. Perbuatan Sewenang-wenang Jaksa Jovi juga melaporkan adanya tindakan sewenang-wenang dari atasannya, Siti Kholijah Arahab, yang dianggapnya bertanggung jawab atas situasi yang dialaminya. Tuduhan ini mencerminkan masalah internal dalam institusi penegakan hukum yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan.
3.Etika dan Tata Kelola Internal atau penggunaan teknologi untuk kepentingan pribadi Kasus ini mencerminkan adanya masalah komunikasi atau mekanisme pengawasan internal yang kurang efektif, sehingga kritik langsung dipublikasikan di media sosial daripada diselesaikan di internal institusi. Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana media sosial dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, di mana kritik atau informasi yang disampaikan bisa disalahartikan atau digunakan untuk merugikan orang lain. Jovi menegaskan bahwa kritiknya bertujuan untuk transparansi dan penegakan hukum, bukan untuk menyerang secara pribadi.
KAITAN KASUS DENGAN PANCASILA
Nilai-nilai Pancasila relevan dalam menilai dinamika kasus ini, terutama dalam mengatur bagaimana setiap warga negara, termasuk aparat penegak hukum, menjalankan tugas dan kewajibannya secara beretika di era digital.
1. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:
• Media sosial harus digunakan dengan prinsip keadilan, tidak untuk menyebarkan fitnah atau informasi yang tidak benar. Kritik yang disampaikan harus berdasarkan fakta, tanpa bermaksud menjatuhkan pihak lain. Sebaliknya, tindakan balasan terhadap kritik juga harus proporsional dan adil, tanpa menggunakan cara-cara sewenang-wenang.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
• Nilai kemanusiaan menuntut interaksi yang saling menghormati, termasuk di media sosial. Perbuatan sewenang-wenang yang dilaporkan Jaksa Jovi menunjukkan ketidakadilan yang berlawanan dengan nilai kemanusiaan. Dalam organisasi, prinsip adil dan beradab harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara bermartabat.
3. Persatuan Indonesia:
• Kasus ini menunjukkan potensi konflik internal yang dapat melemahkan persatuan dalam institusi negara. Kritik dan konflik di antara individu dalam organisasi harus dikelola dengan cara yang menjaga integritas institusi, sehingga tidak menciptakan perpecahan yang merugikan tujuan bersama.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan:
• Sebagai pejabat publik, Jaksa Jovi dan pihak-pihak terkait memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kebijaksanaan dalam menyampaikan pendapat atau kritik, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Dialog yang sehat dan terbuka, bukan tindakan sepihak atau balasan yang berlebihan, harus menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik.
Terimakasihh pak Roy dan teman teman
Assalamualaikum pak Roy dan teman teman semua
Izinkan saya memberi tanggapan mengenai video materi tersebut
Didalam video tersebut membahas tentang kasus Jaksa Jovi Andrea yang viral karena telah mengkritik rekannya yaitu Nella Marsela yang diduga menggunakan mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan untuk kepentingan pribadi.
Jovi Andrea melaporkan dengan tiga poin utama yaitu dugaan kriminalisasi, perbuatan sewenang-wenang, dan upaya pemberhentiannya ke Komisi III DPR.
1. Upaya Kriminalitas
Jaksa Jovi mengklaim bahwa ia menjadi korban kriminalisasi setelah memberikan kritik terkait penggunaan mobil dinas oleh Nella Marsella di media sosial. Dalam dakwaan, dinyatakan bahwa Jovi menuduh Nella menggunakan mobil dinas untuk tujuan tertentu, yang dengan tegas dibantah olehnya. Jovi menjelaskan bahwa kritiknya dimaksudkan untuk mendorong penggunaan aset negara secara lebih bertanggung jawab dan tidak pernah berniat menuduh Nella melakukan tindakan tidak etis.
2. Perbuatan Sewenang-wenang
Jaksa Jovi juga melaporkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Siti Kholijah Arahab saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut berdampak pada reputasinya dalam institusi hukum, meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai perbuatan tersebut.
3. Upaya Pemberhentian
Jaksa Jovi mengklaim bahwa Siti Kholijah Arahab berusaha untuk memberhentikannya dari Kejaksaan Republik Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas oleh Nella Marsella merupakan langkah penting untuk mendorong penegakan hukum dan transparansi di institusi kejaksaan. Jovi menegaskan bahwa ia siap menghadapi segala konsekuensi dari tindakannya tersebut.
Nilai-Nilai Pancasila dalam Kasus Jovi Andrea
1. Keadilan Sosial:
Kasus Jovi Andrea menyoroti pentingnya keadilan bagi semua pihak. Jaksa Jovi mengklaim bahwa ia menjadi korban kriminalisasi, sementara Kejaksaan Agung menyangkalnya. Proses hukum masih berlangsung, menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam proses hukum.
2. Penghormatan terhadap Martabat Manusia:
Jaksa Jovi merasa reputasinya terganggu oleh tuduhan pencemaran nama baik. Ia juga melaporkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Siti Kholijah Arahab, yang berdampak negatif pada reputasinya. Pancasila mengajarkan untuk saling menghormati dan menjaga kehormatan individu.
3. Musyawarah untuk Mufakat:
Meskipun proses musyawarah belum sepenuhnya tercapai, kasus ini menunjukkan perlunya dialog antara pihak-pihak terkait. Musyawarah dapat mencegah konflik dan menyelesaikan masalah secara damai.
3. Persatuan dan Kesatuan:
Kasus ini menunjukkan bagaimana tindakan individual dapat memecah belah hubungan di lingkungan kerja. Pancasila mendorong persatuan dan kerjasama antar sesama, terutama di instansi pemerintah.
Kesimpulan
Kasus Jovi Andrea mencerminkan tantangan dalam penggunaan media sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penggunaan media sosial yang baik harus mencakup keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, musyawarah, dan persatuan. Dalam era digital ini, penting bagi individu, terutama generasi muda, untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi mereka di media sosial. Dengan demikian, potensi negatif dari media sosial dapat diminimalkan, dan dampak positifnya dapat dimaksimalkan untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan beradab.
Izinkan saya memberi tanggapan mengenai video materi tersebut
Didalam video tersebut membahas tentang kasus Jaksa Jovi Andrea yang viral karena telah mengkritik rekannya yaitu Nella Marsela yang diduga menggunakan mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan untuk kepentingan pribadi.
Jovi Andrea melaporkan dengan tiga poin utama yaitu dugaan kriminalisasi, perbuatan sewenang-wenang, dan upaya pemberhentiannya ke Komisi III DPR.
1. Upaya Kriminalitas
Jaksa Jovi mengklaim bahwa ia menjadi korban kriminalisasi setelah memberikan kritik terkait penggunaan mobil dinas oleh Nella Marsella di media sosial. Dalam dakwaan, dinyatakan bahwa Jovi menuduh Nella menggunakan mobil dinas untuk tujuan tertentu, yang dengan tegas dibantah olehnya. Jovi menjelaskan bahwa kritiknya dimaksudkan untuk mendorong penggunaan aset negara secara lebih bertanggung jawab dan tidak pernah berniat menuduh Nella melakukan tindakan tidak etis.
2. Perbuatan Sewenang-wenang
Jaksa Jovi juga melaporkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Siti Kholijah Arahab saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut berdampak pada reputasinya dalam institusi hukum, meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai perbuatan tersebut.
3. Upaya Pemberhentian
Jaksa Jovi mengklaim bahwa Siti Kholijah Arahab berusaha untuk memberhentikannya dari Kejaksaan Republik Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas oleh Nella Marsella merupakan langkah penting untuk mendorong penegakan hukum dan transparansi di institusi kejaksaan. Jovi menegaskan bahwa ia siap menghadapi segala konsekuensi dari tindakannya tersebut.
Nilai-Nilai Pancasila dalam Kasus Jovi Andrea
1. Keadilan Sosial:
Kasus Jovi Andrea menyoroti pentingnya keadilan bagi semua pihak. Jaksa Jovi mengklaim bahwa ia menjadi korban kriminalisasi, sementara Kejaksaan Agung menyangkalnya. Proses hukum masih berlangsung, menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam proses hukum.
2. Penghormatan terhadap Martabat Manusia:
Jaksa Jovi merasa reputasinya terganggu oleh tuduhan pencemaran nama baik. Ia juga melaporkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Siti Kholijah Arahab, yang berdampak negatif pada reputasinya. Pancasila mengajarkan untuk saling menghormati dan menjaga kehormatan individu.
3. Musyawarah untuk Mufakat:
Meskipun proses musyawarah belum sepenuhnya tercapai, kasus ini menunjukkan perlunya dialog antara pihak-pihak terkait. Musyawarah dapat mencegah konflik dan menyelesaikan masalah secara damai.
3. Persatuan dan Kesatuan:
Kasus ini menunjukkan bagaimana tindakan individual dapat memecah belah hubungan di lingkungan kerja. Pancasila mendorong persatuan dan kerjasama antar sesama, terutama di instansi pemerintah.
Kesimpulan
Kasus Jovi Andrea mencerminkan tantangan dalam penggunaan media sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penggunaan media sosial yang baik harus mencakup keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, musyawarah, dan persatuan. Dalam era digital ini, penting bagi individu, terutama generasi muda, untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi mereka di media sosial. Dengan demikian, potensi negatif dari media sosial dapat diminimalkan, dan dampak positifnya dapat dimaksimalkan untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan beradab.
Nama : Iqlimma Mutia Azahra
NPM : 2411011069
Assalamuallaikum, selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semua, Izinkan saya memberikan tanggapan terkait dengan vidio yang telah di berikan.
Tanggapan terhadap materi yang dijelaskan dalam rangkuman mengenai Jaksa Jovi Andre dan permasalahan yang dihadapinya sangat relevan dalam konteks perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial saat ini.
Masalah yang diangkat oleh Jaksa Jovi mencakup upaya kriminalisasi dan pencemaran nama baik yang terjadi akibat informasi yang tidak akurat dan tuduhan yang tidak berdasar di media sosial. Ini menunjukkan betapa pentingnya etika dan tanggung jawab dalam berbagi informasi, terutama dalam era digital di mana berita dapat menyebar dengan cepat dan luas.
Dalam konteks nilai-nilai Pancasila, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek:
1. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari pencemaran nama baik dan fitnah. Dalam penggunaan media sosial, kita harus saling menghargai dan tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan orang lain tanpa bukti yang jelas.
2. Persatuan Indonesia: Media sosial seharusnya digunakan untuk membangun persatuan dan kesatuan, bukan untuk memecah belah. Penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan konflik dan mengganggu keharmonisan masyarakat.
3. Ketuhanan yang Maha Esa: Dalam setiap tindakan, termasuk dalam penggunaan media sosial, kita perlu mengedepankan nilai-nilai moral dan spiritual. Ini berarti bertindak dengan integritas dan kejujuran, serta tidak menyebarkan berita yang dapat menimbulkan kebencian atau diskriminasi.
4. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan mendapatkan hak yang sama untuk membela diri. Ini termasuk hak untuk melawan fitnah dan pencemaran nama baik, terutama di platform digital.
Dengan demikian, dalam perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial, sangat penting bagi kita semua untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kita harus menjadi pengguna yang bijak, bertanggung jawab, dan beretika dalam menyebarkan informasi, agar tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menjaga keharmonisan dan keadilan di masyarakat. Mari kita gunakan teknologi untuk kebaikan dan kemajuan bersama, sesuai dengan nilai-nilai yang kita junjung tinggi.
NPM : 2411011069
Assalamuallaikum, selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semua, Izinkan saya memberikan tanggapan terkait dengan vidio yang telah di berikan.
Tanggapan terhadap materi yang dijelaskan dalam rangkuman mengenai Jaksa Jovi Andre dan permasalahan yang dihadapinya sangat relevan dalam konteks perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial saat ini.
Masalah yang diangkat oleh Jaksa Jovi mencakup upaya kriminalisasi dan pencemaran nama baik yang terjadi akibat informasi yang tidak akurat dan tuduhan yang tidak berdasar di media sosial. Ini menunjukkan betapa pentingnya etika dan tanggung jawab dalam berbagi informasi, terutama dalam era digital di mana berita dapat menyebar dengan cepat dan luas.
Dalam konteks nilai-nilai Pancasila, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek:
1. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari pencemaran nama baik dan fitnah. Dalam penggunaan media sosial, kita harus saling menghargai dan tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan orang lain tanpa bukti yang jelas.
2. Persatuan Indonesia: Media sosial seharusnya digunakan untuk membangun persatuan dan kesatuan, bukan untuk memecah belah. Penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan konflik dan mengganggu keharmonisan masyarakat.
3. Ketuhanan yang Maha Esa: Dalam setiap tindakan, termasuk dalam penggunaan media sosial, kita perlu mengedepankan nilai-nilai moral dan spiritual. Ini berarti bertindak dengan integritas dan kejujuran, serta tidak menyebarkan berita yang dapat menimbulkan kebencian atau diskriminasi.
4. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan mendapatkan hak yang sama untuk membela diri. Ini termasuk hak untuk melawan fitnah dan pencemaran nama baik, terutama di platform digital.
Dengan demikian, dalam perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial, sangat penting bagi kita semua untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kita harus menjadi pengguna yang bijak, bertanggung jawab, dan beretika dalam menyebarkan informasi, agar tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menjaga keharmonisan dan keadilan di masyarakat. Mari kita gunakan teknologi untuk kebaikan dan kemajuan bersama, sesuai dengan nilai-nilai yang kita junjung tinggi.
Sebelumnya perkenalkan nama saya Refan Alvaro Putra dengan NPM 2411011076. Disini saya akan menjelaskan tanggapan saya terkait isi video yang bapak berikan dikaitkan dengan materi penggunaan media sosial yang sesuai dengan nilai pancasila.
Permasalahan yang terjadi dalam video tersebut adalah kasus Jaksa Jovi yang sempat viral di media sosial karena mengkritik koleganya, Nella Marsela, yang memamerkan atau flexing mobil dinas Pajero Tapanuli Selatan untuk kepentingan pribadi. Jaksa Jovi menilai perbuatan Nella Marsela dalam flexing mobil Pajero tidak layak, karena mobil yang Nella Marsela gunakan dibeli dari uang rakyat khususnya rakyat Tapanuli Selatan.
Tanggapan saya sebagai mahasiswa MKU Pancasila, sangat setuju dengan kritikan Jaksa Jovi. Benar bahwasanya dalam era perkembangan teknologi yang pesat, media sosial telah menjadi ruang ekspresi individu untuk membagikan berbagai aspek kehidupan mereka. Namun, ketika seseorang memamerkan kendaraan milik negara atau mobil dinas di media sosial, hal ini menjadi isu yang layak dikritisi dari sudut pandang etika, tanggung jawab sosial, dan nilai-nilai Pancasila.
Bisa dilihat bahwa tindakan yang dilakukan Nella Marsela mencerminkan penyalahgunaan wewenang dan melanggar prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tindakan memamerkan kendaraan dinas di media sosial tidak hanya menunjukkan kurangnya kesadaran etis, tetapi juga mengabaikan tanggung jawab sosial yang seharusnya diemban. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila dalam penggunaan media sosial, seseorang harus bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial yang dimana media sosial bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat.
Nama : Riris Surya Putri
NPM : 2411011021
Assalamualaikum, selamat pagi Pak Roy dan teman-teman, izinkan saya memberikan tanggapan terkait video materi yang diberikan pada pagi hari ini
A. Masalah yang Dihadapi
- Kritik di Media Sosial
Jaksa Jovi mengkritik rekannya, Nela Marcela, melalui unggahan di TikTok terkait penggunaan mobil dinas. Kritik ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan Nela yang sering memamerkan mobil dinas Pajero Sport di media sosial. Menurut Jovi, kritik tersebut bertujuan untuk mengingatkan agar penggunaan fasilitas negara tidak disalahgunakan. Namun, kritik ini memicu reaksi dari pihak Kejaksaan Agung yang menilai unggahan tersebut dapat merugikan reputasi institusi.
- Konsekuensi Hukum
Kritik Jovi terhadap Nela berujung pada laporan hukum yang diajukan Nela kepada Polres Tapanuli Selatan. Tuduhan yang diarahkan kepada Jovi adalah pencemaran nama baik. Kasus ini menunjukkan bagaimana kritik di media sosial dapat memunculkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan dampaknya terhadap pihak lain, termasuk konsekuensi hukum yang dapat mengancam karier profesional seseorang.
- Persepsi Publik dan Etika
Kasus ini menyoroti pentingnya etika dalam menyampaikan kritik, terutama di media sosial. Persepsi publik terhadap institusi penegak hukum dapat terganggu akibat permasalahan internal yang dipublikasikan secara terbuka. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kritik terhadap rekan kerja atau institusi dapat disampaikan tanpa melanggar batas etika profesional.
- Tindakan Sewenang-wenang
Jaksa Jovi juga melaporkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh atasannya, Siti Kholijah Arahab. Ia menuduh Siti berupaya untuk memberhentikannya dari jabatannya sebagai jaksa. Tuduhan ini semakin memperburuk situasi internal di lingkungan kejaksaan, yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi.
B. Materi Mengenai Konten di Media Sosial
- Penggunaan Media Sosial Secara Bijak
Di era digital, media sosial menjadi alat komunikasi yang sangat kuat dan berpengaruh. Bagi pejabat publik seperti jaksa, hakim, atau pegawai negeri, setiap pernyataan yang diunggah ke media sosial tidak hanya mencerminkan pandangan pribadi tetapi juga dapat memengaruhi reputasi institusi tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, mereka harus menyadari bahwa unggahan di media sosial memiliki implikasi yang luas, baik secara pribadi maupun kelembagaan.
- Risiko Media Sosial
Satu postingan yang dianggap biasa saja dapat menyebar secara viral dan memicu dampak yang tak terduga. Dalam kasus Jovi, kritik yang ia sampaikan di media sosial menimbulkan kesalahpahaman dan digunakan sebagai dasar untuk dakwaan hukum. Situasi ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat, terutama jika berkaitan dengan kolega atau institusi.
- Kritik yang Membangun
Kritik yang disampaikan melalui media sosial harus tetap konstruktif, tidak menyerang individu secara pribadi, dan fokus pada perbaikan sistem atau proses. Dalam konteks ini, kritik Jovi terhadap penggunaan mobil dinas seharusnya disampaikan melalui jalur internal yang lebih aman dan profesional untuk menghindari salah tafsir.
- Pendidikan Literasi Digital
Masyarakat, khususnya pejabat publik, perlu mendapatkan edukasi mengenai literasi digital, termasuk pemahaman tentang etika berkomunikasi di media sosial. Dengan literasi digital yang baik, mereka dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk memberikan edukasi atau informasi yang bermanfaat tanpa menimbulkan konflik atau masalah hukum.
C. Relevansi Nilai-Nilai Pancasila
- Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Ketika menggunakan media sosial, penting untuk menghormati pihak lain dan menyampaikan kritik secara adil tanpa menyebarkan informasi yang tidak benar. Kasus ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang tidak beradab, seperti kritik yang salah tafsir atau tindakan sewenang-wenang, dapat merusak keharmonisan di lingkungan kerja.
- Persatuan Indonesia
Media sosial seharusnya menjadi alat untuk mempererat persatuan dan solidaritas, bukan menciptakan konflik atau perpecahan, baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Dalam kasus ini, konflik internal yang dipublikasikan secara luas justru memperburuk citra institusi dan memperlihatkan ketidakharmonisan dalam bekerja sama.
- Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Setiap individu berhak untuk menyuarakan pendapatnya, tetapi harus dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Dalam kasus Jovi, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa kritik yang disampaikan tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pribadi tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan institusi.
- Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Dalam konteks ini, demokrasi digital harus mencerminkan komunikasi yang inklusif dan bijaksana. Masalah internal institusi sebaiknya diselesaikan melalui jalur permusyawaratan yang adil, bukan dengan memublikasikan konflik secara terbuka di media sosial.
- Pendidikan Digital
Penekanan pada pentingnya pendidikan digital untuk membangun kesadaran masyarakat tentang dampak unggahan mereka di media sosial. Pendidikan ini mencakup etika berkomunikasi, penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, dan cara menyampaikan kritik yang membangun.
Kesimpulan
Kasus Jaksa Jovi Andre mencerminkan tantangan di era digital, di mana media sosial dapat menjadi alat yang berdampak besar terhadap individu maupun institusi. Kritik yang tidak disampaikan secara bijak dapat memicu konflik, konsekuensi hukum, dan merusak reputasi. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan harus dijadikan pedoman dalam menggunakan media sosial.
Penting bagi masyarakat, terutama pejabat publik, untuk memahami bahwa media sosial bukan hanya alat ekspresi, tetapi juga memiliki konsekuensi luas. Literasi digital yang baik dan sikap bijaksana dalam menyampaikan pendapat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat, konstruktif, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
NPM : 2411011021
Assalamualaikum, selamat pagi Pak Roy dan teman-teman, izinkan saya memberikan tanggapan terkait video materi yang diberikan pada pagi hari ini
A. Masalah yang Dihadapi
- Kritik di Media Sosial
Jaksa Jovi mengkritik rekannya, Nela Marcela, melalui unggahan di TikTok terkait penggunaan mobil dinas. Kritik ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan Nela yang sering memamerkan mobil dinas Pajero Sport di media sosial. Menurut Jovi, kritik tersebut bertujuan untuk mengingatkan agar penggunaan fasilitas negara tidak disalahgunakan. Namun, kritik ini memicu reaksi dari pihak Kejaksaan Agung yang menilai unggahan tersebut dapat merugikan reputasi institusi.
- Konsekuensi Hukum
Kritik Jovi terhadap Nela berujung pada laporan hukum yang diajukan Nela kepada Polres Tapanuli Selatan. Tuduhan yang diarahkan kepada Jovi adalah pencemaran nama baik. Kasus ini menunjukkan bagaimana kritik di media sosial dapat memunculkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan dampaknya terhadap pihak lain, termasuk konsekuensi hukum yang dapat mengancam karier profesional seseorang.
- Persepsi Publik dan Etika
Kasus ini menyoroti pentingnya etika dalam menyampaikan kritik, terutama di media sosial. Persepsi publik terhadap institusi penegak hukum dapat terganggu akibat permasalahan internal yang dipublikasikan secara terbuka. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kritik terhadap rekan kerja atau institusi dapat disampaikan tanpa melanggar batas etika profesional.
- Tindakan Sewenang-wenang
Jaksa Jovi juga melaporkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh atasannya, Siti Kholijah Arahab. Ia menuduh Siti berupaya untuk memberhentikannya dari jabatannya sebagai jaksa. Tuduhan ini semakin memperburuk situasi internal di lingkungan kejaksaan, yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi.
B. Materi Mengenai Konten di Media Sosial
- Penggunaan Media Sosial Secara Bijak
Di era digital, media sosial menjadi alat komunikasi yang sangat kuat dan berpengaruh. Bagi pejabat publik seperti jaksa, hakim, atau pegawai negeri, setiap pernyataan yang diunggah ke media sosial tidak hanya mencerminkan pandangan pribadi tetapi juga dapat memengaruhi reputasi institusi tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, mereka harus menyadari bahwa unggahan di media sosial memiliki implikasi yang luas, baik secara pribadi maupun kelembagaan.
- Risiko Media Sosial
Satu postingan yang dianggap biasa saja dapat menyebar secara viral dan memicu dampak yang tak terduga. Dalam kasus Jovi, kritik yang ia sampaikan di media sosial menimbulkan kesalahpahaman dan digunakan sebagai dasar untuk dakwaan hukum. Situasi ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat, terutama jika berkaitan dengan kolega atau institusi.
- Kritik yang Membangun
Kritik yang disampaikan melalui media sosial harus tetap konstruktif, tidak menyerang individu secara pribadi, dan fokus pada perbaikan sistem atau proses. Dalam konteks ini, kritik Jovi terhadap penggunaan mobil dinas seharusnya disampaikan melalui jalur internal yang lebih aman dan profesional untuk menghindari salah tafsir.
- Pendidikan Literasi Digital
Masyarakat, khususnya pejabat publik, perlu mendapatkan edukasi mengenai literasi digital, termasuk pemahaman tentang etika berkomunikasi di media sosial. Dengan literasi digital yang baik, mereka dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk memberikan edukasi atau informasi yang bermanfaat tanpa menimbulkan konflik atau masalah hukum.
C. Relevansi Nilai-Nilai Pancasila
- Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Ketika menggunakan media sosial, penting untuk menghormati pihak lain dan menyampaikan kritik secara adil tanpa menyebarkan informasi yang tidak benar. Kasus ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang tidak beradab, seperti kritik yang salah tafsir atau tindakan sewenang-wenang, dapat merusak keharmonisan di lingkungan kerja.
- Persatuan Indonesia
Media sosial seharusnya menjadi alat untuk mempererat persatuan dan solidaritas, bukan menciptakan konflik atau perpecahan, baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Dalam kasus ini, konflik internal yang dipublikasikan secara luas justru memperburuk citra institusi dan memperlihatkan ketidakharmonisan dalam bekerja sama.
- Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Setiap individu berhak untuk menyuarakan pendapatnya, tetapi harus dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Dalam kasus Jovi, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa kritik yang disampaikan tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pribadi tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan institusi.
- Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Dalam konteks ini, demokrasi digital harus mencerminkan komunikasi yang inklusif dan bijaksana. Masalah internal institusi sebaiknya diselesaikan melalui jalur permusyawaratan yang adil, bukan dengan memublikasikan konflik secara terbuka di media sosial.
- Pendidikan Digital
Penekanan pada pentingnya pendidikan digital untuk membangun kesadaran masyarakat tentang dampak unggahan mereka di media sosial. Pendidikan ini mencakup etika berkomunikasi, penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, dan cara menyampaikan kritik yang membangun.
Kesimpulan
Kasus Jaksa Jovi Andre mencerminkan tantangan di era digital, di mana media sosial dapat menjadi alat yang berdampak besar terhadap individu maupun institusi. Kritik yang tidak disampaikan secara bijak dapat memicu konflik, konsekuensi hukum, dan merusak reputasi. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan harus dijadikan pedoman dalam menggunakan media sosial.
Penting bagi masyarakat, terutama pejabat publik, untuk memahami bahwa media sosial bukan hanya alat ekspresi, tetapi juga memiliki konsekuensi luas. Literasi digital yang baik dan sikap bijaksana dalam menyampaikan pendapat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat, konstruktif, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
Nama: Haris Ahmad
NPM: 2411011137
Selamat pagi semuanya, izin memberikan tanggapan terkait video diatas
Berikut adalah poin penting yang bisa dijadikan bahan untuk ditanggapi :
1. Kriminalisasi terhadap Jaksa Jovi Andrea Bachtiar
Kriminalisasi sering merujuk pada upaya untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana tanpa dasar hukum yang kuat. Jika tuduhan terhadap Jaksa Jovi Andrea Bachtiar memiliki indikasi unsur kriminalisasi, maka diperlukan penyelidikan independen untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan tidak menyimpang dari asas legalitas, keadilan, dan praduga tak bersalah.
2. Tindakan Sewenang-wenang oleh Siti Holija Harahap
Jika benar terdapat tindakan sewenang-wenang selama menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, maka hal ini berpotensi melanggar etika jabatan dan aturan internal Kejaksaan Republik Indonesia. Tindakan seperti itu dapat dilaporkan ke Komisi Kejaksaan untuk ditindaklanjuti, termasuk evaluasi integritas dan profesionalitas pejabat terkait.
3. Upaya Pemecatan Jaksa Jovi Andrea Bachtiar
Upaya pemecatan seorang jaksa harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan yang berlaku. Jika terdapat indikasi bahwa upaya tersebut dilatarbelakangi oleh konflik personal, politisasi, atau tindakan yang tidak berdasar hukum, maka hal ini perlu diawasi oleh lembaga pengawas internal seperti Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS) atau Komisi Kejaksaan.
Saran dan Tindakan Lanjutan
- Pengawasan dan Investigasi Independen
Penting bagi lembaga seperti Komisi Kejaksaan dan Ombudsman RI untuk melakukan investigasi independen atas masalah ini untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum.
- Pendekatan Hukum dan Etika
Semua pihak yang merasa dirugikan atau dituduh secara tidak adil dapat mengajukan pengaduan atau gugatan hukum, baik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk keputusan administratif, atau pengadilan umum untuk dugaan pidana.
- Transparansi dan Akuntabilitas
Institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum harus memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas agar kepercayaan publik tidak tergerus. Hal ini termasuk membuka hasil investigasi kepada publik jika memang ada pelanggaran yang signifikan.
Relevansi terhadap Pancasila:
1. Kriminalisasi terhadap Jaksa Jovi Andrea Bachtiar
Relevansi dengan sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab":
- Kriminalisasi tanpa dasar hukum mencederai prinsip kemanusiaan dan keadilan. Dalam hal ini, semua individu memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil berdasarkan hukum, yang mencerminkan nilai kemanusiaan beradab.
- Pentingnya asas praduga tak bersalah menunjukkan penghormatan terhadap martabat manusia. Upaya hukum harus dilandasi bukti kuat, bukan motif politis atau kepentingan pribadi.
2. Tindakan Sewenang-wenang oleh Siti Holija Harahap
Relevansi dengan sila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia":
- Tindakan sewenang-wenang melanggar prinsip keadilan sosial karena merugikan pihak-pihak tertentu tanpa pertimbangan yang adil.
- Jabatan publik harus dijalankan dengan amanah, sesuai dengan peraturan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
3. Upaya Pemecatan Jaksa Jovi Andrea Bachtiar
Relevansi dengan sila "Persatuan Indonesia" dan "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan":
- Pemecatan yang didasari konflik personal atau motif politis mengancam persatuan dan menciptakan polarisasi di dalam lembaga penegak hukum.
- Prosedur pemecatan harus dilakukan secara transparan, kolektif, dan berlandaskan musyawarah untuk memastikan keputusan yang diambil mencerminkan kebijaksanaan dan keadilan bagi semua pihak.
Terimakasih...
NPM: 2411011137
Selamat pagi semuanya, izin memberikan tanggapan terkait video diatas
Berikut adalah poin penting yang bisa dijadikan bahan untuk ditanggapi :
1. Kriminalisasi terhadap Jaksa Jovi Andrea Bachtiar
Kriminalisasi sering merujuk pada upaya untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana tanpa dasar hukum yang kuat. Jika tuduhan terhadap Jaksa Jovi Andrea Bachtiar memiliki indikasi unsur kriminalisasi, maka diperlukan penyelidikan independen untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan tidak menyimpang dari asas legalitas, keadilan, dan praduga tak bersalah.
2. Tindakan Sewenang-wenang oleh Siti Holija Harahap
Jika benar terdapat tindakan sewenang-wenang selama menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, maka hal ini berpotensi melanggar etika jabatan dan aturan internal Kejaksaan Republik Indonesia. Tindakan seperti itu dapat dilaporkan ke Komisi Kejaksaan untuk ditindaklanjuti, termasuk evaluasi integritas dan profesionalitas pejabat terkait.
3. Upaya Pemecatan Jaksa Jovi Andrea Bachtiar
Upaya pemecatan seorang jaksa harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan yang berlaku. Jika terdapat indikasi bahwa upaya tersebut dilatarbelakangi oleh konflik personal, politisasi, atau tindakan yang tidak berdasar hukum, maka hal ini perlu diawasi oleh lembaga pengawas internal seperti Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS) atau Komisi Kejaksaan.
Saran dan Tindakan Lanjutan
- Pengawasan dan Investigasi Independen
Penting bagi lembaga seperti Komisi Kejaksaan dan Ombudsman RI untuk melakukan investigasi independen atas masalah ini untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum.
- Pendekatan Hukum dan Etika
Semua pihak yang merasa dirugikan atau dituduh secara tidak adil dapat mengajukan pengaduan atau gugatan hukum, baik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk keputusan administratif, atau pengadilan umum untuk dugaan pidana.
- Transparansi dan Akuntabilitas
Institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum harus memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas agar kepercayaan publik tidak tergerus. Hal ini termasuk membuka hasil investigasi kepada publik jika memang ada pelanggaran yang signifikan.
Relevansi terhadap Pancasila:
1. Kriminalisasi terhadap Jaksa Jovi Andrea Bachtiar
Relevansi dengan sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab":
- Kriminalisasi tanpa dasar hukum mencederai prinsip kemanusiaan dan keadilan. Dalam hal ini, semua individu memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil berdasarkan hukum, yang mencerminkan nilai kemanusiaan beradab.
- Pentingnya asas praduga tak bersalah menunjukkan penghormatan terhadap martabat manusia. Upaya hukum harus dilandasi bukti kuat, bukan motif politis atau kepentingan pribadi.
2. Tindakan Sewenang-wenang oleh Siti Holija Harahap
Relevansi dengan sila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia":
- Tindakan sewenang-wenang melanggar prinsip keadilan sosial karena merugikan pihak-pihak tertentu tanpa pertimbangan yang adil.
- Jabatan publik harus dijalankan dengan amanah, sesuai dengan peraturan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
3. Upaya Pemecatan Jaksa Jovi Andrea Bachtiar
Relevansi dengan sila "Persatuan Indonesia" dan "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan":
- Pemecatan yang didasari konflik personal atau motif politis mengancam persatuan dan menciptakan polarisasi di dalam lembaga penegak hukum.
- Prosedur pemecatan harus dilakukan secara transparan, kolektif, dan berlandaskan musyawarah untuk memastikan keputusan yang diambil mencerminkan kebijaksanaan dan keadilan bagi semua pihak.
Terimakasih...
Nama: Yolanda Selvianys
NPM: 2411011109
Assalamualaikum, selamat pagi pak Roy dan teman-teman. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai materi pada video tersebut.
Video tersebut menampilkan rapat dengar pendapat (RDP) yang diadakan oleh Komisi III DPR RI terkait kasus Jaksa Jovi yang viral karena kritiknya terhadap rekannya, yaitu Nella Marsela. Jovi mengungkapkan bahwa kritik yang ia sampaikan di TikTok ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Namun, kritik tersebut berujung pada laporan hukum oleh Nella, yang mengklaim bahwa Jovi telah menuduhnya melakukan hal yang tidak etis. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam etika profesi di institusi hukum dan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan fasilitas dinas. Ketegangan antara Jovi dan anggota DPR, terutama saat Mangihut Sinaga mengkritik Jovi, menunjukkan bagaimana masalah pribadi dapat mempengaruhi citra institusi hukum. Mangihut berpendapat bahwa masalah ini seharusnya tidak dipublikasikan secara terbuka, karena dapat menciptakan stigma negatif terhadap kejaksaan. Selain itu, pernyataan Jovi yang merasa dikriminalisasi menyoroti isu transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum adalah hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Kesimpulannya adalah kita harus lebih bijak dalam menggunakan kecanggihan teknologi, terutama dalam menggunakan media sosial, karena jika kita tidak bisa mengendalikannya akan menimbulkan akibat yang fatal dan meninggalkan rekam jejak yang kurang baik, dan kita harus lebih bijak dalam mengambil keputusan karena tidak semua masalah harus diupload ke media sosial jika bisa diselesaikan baik-baik secara internal.
Demikian tanggapan saya mengenai isi materi pada video tersebut. Terima kasih.
NPM: 2411011109
Assalamualaikum, selamat pagi pak Roy dan teman-teman. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai materi pada video tersebut.
Video tersebut menampilkan rapat dengar pendapat (RDP) yang diadakan oleh Komisi III DPR RI terkait kasus Jaksa Jovi yang viral karena kritiknya terhadap rekannya, yaitu Nella Marsela. Jovi mengungkapkan bahwa kritik yang ia sampaikan di TikTok ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Namun, kritik tersebut berujung pada laporan hukum oleh Nella, yang mengklaim bahwa Jovi telah menuduhnya melakukan hal yang tidak etis. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam etika profesi di institusi hukum dan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan fasilitas dinas. Ketegangan antara Jovi dan anggota DPR, terutama saat Mangihut Sinaga mengkritik Jovi, menunjukkan bagaimana masalah pribadi dapat mempengaruhi citra institusi hukum. Mangihut berpendapat bahwa masalah ini seharusnya tidak dipublikasikan secara terbuka, karena dapat menciptakan stigma negatif terhadap kejaksaan. Selain itu, pernyataan Jovi yang merasa dikriminalisasi menyoroti isu transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum adalah hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Kesimpulannya adalah kita harus lebih bijak dalam menggunakan kecanggihan teknologi, terutama dalam menggunakan media sosial, karena jika kita tidak bisa mengendalikannya akan menimbulkan akibat yang fatal dan meninggalkan rekam jejak yang kurang baik, dan kita harus lebih bijak dalam mengambil keputusan karena tidak semua masalah harus diupload ke media sosial jika bisa diselesaikan baik-baik secara internal.
Demikian tanggapan saya mengenai isi materi pada video tersebut. Terima kasih.
Nama : Maulin Fatricia
NPM : 2411011008
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi Pak Roy & teman-teman sekalian. Izin menanggapi isi materi pada video 1.
Kasus Jaksa Jovi Andre mencerminkan tantangan yang dihadapi institusi penegak hukum dalam era digital, khususnya dalam penggunaan media sosial. Dalam laporannya ke Komisi III DPR, Jovi mengungkapkan dugaan kriminalisasi, tindakan sewenang-wenang, dan ancaman pemecatan yang dialaminya. Hal ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan di internal institusi penegak hukum, yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan profesionalisme.
Kritik yang disampaikan Jaksa Jovi terkait penggunaan mobil dinas oleh rekan kerjanya, Nela Marcela, sebenarnya bertujuan untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, kritik ini justru direspons dengan tuduhan pencemaran nama baik, yang menurut Jovi didasarkan pada informasi yang tidak akurat. Situasi ini mencerminkan bagaimana media sosial, yang seharusnya menjadi alat untuk menyuarakan aspirasi, dapat berbalik menjadi sumber konflik hukum dan sosial.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menekankan pentingnya etika dalam menggunakan media sosial. Kritik yang disampaikan melalui platform digital harus disampaikan secara profesional dan konstruktif untuk menghindari kesalahpahaman. Di sisi lain, institusi terkait juga harus membuka diri terhadap kritik yang bertujuan memperbaiki kinerja dan menjaga integritas, sehingga prinsip keadilan dapat benar-benar ditegakkan tanpa adanya unsur sewenang-wenang.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
NPM : 2411011008
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi Pak Roy & teman-teman sekalian. Izin menanggapi isi materi pada video 1.
Kasus Jaksa Jovi Andre mencerminkan tantangan yang dihadapi institusi penegak hukum dalam era digital, khususnya dalam penggunaan media sosial. Dalam laporannya ke Komisi III DPR, Jovi mengungkapkan dugaan kriminalisasi, tindakan sewenang-wenang, dan ancaman pemecatan yang dialaminya. Hal ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan di internal institusi penegak hukum, yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan profesionalisme.
Kritik yang disampaikan Jaksa Jovi terkait penggunaan mobil dinas oleh rekan kerjanya, Nela Marcela, sebenarnya bertujuan untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, kritik ini justru direspons dengan tuduhan pencemaran nama baik, yang menurut Jovi didasarkan pada informasi yang tidak akurat. Situasi ini mencerminkan bagaimana media sosial, yang seharusnya menjadi alat untuk menyuarakan aspirasi, dapat berbalik menjadi sumber konflik hukum dan sosial.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menekankan pentingnya etika dalam menggunakan media sosial. Kritik yang disampaikan melalui platform digital harus disampaikan secara profesional dan konstruktif untuk menghindari kesalahpahaman. Di sisi lain, institusi terkait juga harus membuka diri terhadap kritik yang bertujuan memperbaiki kinerja dan menjaga integritas, sehingga prinsip keadilan dapat benar-benar ditegakkan tanpa adanya unsur sewenang-wenang.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Nama : I Wayan Dava Andriyana
NPM. :2411011130
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Isi dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa:
Video ini membahas kasus Jaksa Jovi yang menjadi sorotan di media sosial karena kritiknya terhadap koleganya, Nella Marsela, terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Fokus utama dari kasus ini adalah bagaimana kritik yang disampaikan melalui media sosial dapat berdampak hukum dan memengaruhi reputasi seseorang.
Dalam era perkembangan teknologi dan media sosial, materi ini menekankan pentingnya memahami nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam bermedia sosial, antara lain:
1. Keadilan Sosial
Penggunaan media sosial harus mencerminkan prinsip keadilan, di mana kritik disampaikan secara konstruktif tanpa merugikan pihak lain.
2. Persatuan dan Kesatuan
Media sosial seharusnya menjadi ruang untuk membangun dialog yang positif, bukan memicu konflik atau perpecahan, terutama dalam menyampaikan kritik.
3. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Setiap pengguna media sosial perlu menghormati hak dan martabat orang lain, menghindari penyebaran fitnah atau tuduhan tanpa dasar yang jelas.
4. Demokrasi yang Berkeadaban
Kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab. Pendapat yang disampaikan di media sosial harus berlandaskan etika, menghormati norma hukum, dan tidak melanggar aturan.
Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat lebih bijak dalam bermedia sosial, menyampaikan kritik, dan menghindari masalah hukum akibat penyebaran informasi yang tidak tepat.
NPM. :2411011130
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Isi dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa:
Video ini membahas kasus Jaksa Jovi yang menjadi sorotan di media sosial karena kritiknya terhadap koleganya, Nella Marsela, terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Fokus utama dari kasus ini adalah bagaimana kritik yang disampaikan melalui media sosial dapat berdampak hukum dan memengaruhi reputasi seseorang.
Dalam era perkembangan teknologi dan media sosial, materi ini menekankan pentingnya memahami nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam bermedia sosial, antara lain:
1. Keadilan Sosial
Penggunaan media sosial harus mencerminkan prinsip keadilan, di mana kritik disampaikan secara konstruktif tanpa merugikan pihak lain.
2. Persatuan dan Kesatuan
Media sosial seharusnya menjadi ruang untuk membangun dialog yang positif, bukan memicu konflik atau perpecahan, terutama dalam menyampaikan kritik.
3. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Setiap pengguna media sosial perlu menghormati hak dan martabat orang lain, menghindari penyebaran fitnah atau tuduhan tanpa dasar yang jelas.
4. Demokrasi yang Berkeadaban
Kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab. Pendapat yang disampaikan di media sosial harus berlandaskan etika, menghormati norma hukum, dan tidak melanggar aturan.
Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat lebih bijak dalam bermedia sosial, menyampaikan kritik, dan menghindari masalah hukum akibat penyebaran informasi yang tidak tepat.
Nama: Ika Septia Ramadani
Npm: 2411011030
Assalamualaikum wr,wb
selamat pagi pak roy dan teman teman, izin menjawab diskusi terkait video diatas
Jaksa Jovi Andre telah melaporkan dugaan kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang yang dialaminya kepada Komisi III DPR. Ia menuduh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Arahab, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas masalah yang dihadapinya. Dalam laporannya, Jovi menekankan bahwa terdapat informasi yang salah dalam dokumen dakwaan yang menyebutkan bahwa ia menuduh rekannya, Nela Marcela, menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Jovi dengan tegas membantah tuduhan tersebut, menjelaskan bahwa kritiknya terhadap Nela hanya berfokus pada penggunaan mobil dinas yang sering dipamerkan di media sosial.
Lebih lanjut, Jaksa Jovi mengungkapkan bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Siti Kholijah Arahab selama menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan turut menjadi bagian dari aduannya. Meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai tindakan tersebut, pengaduan ini menunjukkan adanya masalah internal dalam institusi penegakan hukum yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi. Jovi merasa bahwa kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas Nela Marcela merupakan langkah penting untuk penegakan hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
Kasus ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan media sosial di era digital. Jaksa Jovi mengklaim bahwa kritiknya terhadap rekan kerjanya justru berujung pada upaya kriminalisasi, di mana informasi yang salah digunakan untuk menyerangnya secara pribadi. Hal ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat disalahgunakan untuk merusak reputasi individu dan menciptakan konflik di lingkungan kerja. Jovi menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk mendorong transparansi, bukan untuk menyerang secara pribadi.
Relevansi kasus ini dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting, terutama dalam konteks keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Penggunaan media sosial seharusnya mencerminkan keadilan dan tidak menjadi alat untuk fitnah atau pencemaran nama baik. Selain itu, tindakan saling menghormati dalam interaksi di media sosial sangat diperlukan agar kritik konstruktif dapat disampaikan dengan bijak. Dengan memahami dampak dari konten yang dibagikan dan memastikan tindakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menciptakan lingkungan komunikasi digital yang lebih sehat dan konstruktif.
KESIMPULAN:
Kasus Jaksa Jovi Andre tentang dugaan kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang yang dialaminya menunjukkan beberapa isu penting terkait penggunaan media sosial dan etika dalam komunikasi profesional. Berikut adalah kesimpulannya:
1. Penggunaan Media Sosial: Kasus ini menunjukkan betapa mudahnya informasi palsu dapat tersebar dan digunakan untuk menyerang individu secara pribadi, sehingga merusak reputasi dan karier seseorang. Media sosial harus digunakan dengan bijaksana agar tidak menjadi alat fitnah atau pencemaran nama baik.
2. Etika Komunikasi Profesional: Jaksa Jovi mengkritik rekan kerjanya atas penggunaan mobil dinas yang tidak transparan, tetapi kritik tersebut berbalik menjadi tuduhan pencemaran nama baik. Ini menunjukkan perlunya etika yang kuat dalam komunikasi profesional untuk mencegah konflik internal dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.
3. Relevansi Nilai Pancasila: Kasus ini relevan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Media sosial harus digunakan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, bukan memecahkan belah. Setiap individu bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan di platform digital.
Npm: 2411011030
Assalamualaikum wr,wb
selamat pagi pak roy dan teman teman, izin menjawab diskusi terkait video diatas
Jaksa Jovi Andre telah melaporkan dugaan kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang yang dialaminya kepada Komisi III DPR. Ia menuduh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Arahab, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas masalah yang dihadapinya. Dalam laporannya, Jovi menekankan bahwa terdapat informasi yang salah dalam dokumen dakwaan yang menyebutkan bahwa ia menuduh rekannya, Nela Marcela, menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Jovi dengan tegas membantah tuduhan tersebut, menjelaskan bahwa kritiknya terhadap Nela hanya berfokus pada penggunaan mobil dinas yang sering dipamerkan di media sosial.
Lebih lanjut, Jaksa Jovi mengungkapkan bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Siti Kholijah Arahab selama menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan turut menjadi bagian dari aduannya. Meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai tindakan tersebut, pengaduan ini menunjukkan adanya masalah internal dalam institusi penegakan hukum yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi. Jovi merasa bahwa kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas Nela Marcela merupakan langkah penting untuk penegakan hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
Kasus ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan media sosial di era digital. Jaksa Jovi mengklaim bahwa kritiknya terhadap rekan kerjanya justru berujung pada upaya kriminalisasi, di mana informasi yang salah digunakan untuk menyerangnya secara pribadi. Hal ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat disalahgunakan untuk merusak reputasi individu dan menciptakan konflik di lingkungan kerja. Jovi menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk mendorong transparansi, bukan untuk menyerang secara pribadi.
Relevansi kasus ini dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting, terutama dalam konteks keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Penggunaan media sosial seharusnya mencerminkan keadilan dan tidak menjadi alat untuk fitnah atau pencemaran nama baik. Selain itu, tindakan saling menghormati dalam interaksi di media sosial sangat diperlukan agar kritik konstruktif dapat disampaikan dengan bijak. Dengan memahami dampak dari konten yang dibagikan dan memastikan tindakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menciptakan lingkungan komunikasi digital yang lebih sehat dan konstruktif.
KESIMPULAN:
Kasus Jaksa Jovi Andre tentang dugaan kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang yang dialaminya menunjukkan beberapa isu penting terkait penggunaan media sosial dan etika dalam komunikasi profesional. Berikut adalah kesimpulannya:
1. Penggunaan Media Sosial: Kasus ini menunjukkan betapa mudahnya informasi palsu dapat tersebar dan digunakan untuk menyerang individu secara pribadi, sehingga merusak reputasi dan karier seseorang. Media sosial harus digunakan dengan bijaksana agar tidak menjadi alat fitnah atau pencemaran nama baik.
2. Etika Komunikasi Profesional: Jaksa Jovi mengkritik rekan kerjanya atas penggunaan mobil dinas yang tidak transparan, tetapi kritik tersebut berbalik menjadi tuduhan pencemaran nama baik. Ini menunjukkan perlunya etika yang kuat dalam komunikasi profesional untuk mencegah konflik internal dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.
3. Relevansi Nilai Pancasila: Kasus ini relevan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Media sosial harus digunakan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, bukan memecahkan belah. Setiap individu bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan di platform digital.
Nama : Zhara Aulia Putri
NPM : 2411011075
Selamat pagi pak roy, izinkan saya menanggapi materi pada video.
Saya ingin memberikan tanggapan sederhana terkait masalah yang dibahas dalam video ini. Jaksa Jovi Andre menyampaikan tiga hal utama, yaitu dirinya merasa dikriminalisasi, adanya tindakan sewenang-wenang dari pejabat sebelumnya, dan upaya pemecatan dirinya dari Kejaksaan. Masalah ini juga menyoroti penggunaan media sosial yang tidak bijak, terutama oleh pegawai publik.
Tindakan memamerkan fasilitas negara di media sosial, seperti mobil dinas, bisa menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Fasilitas tersebut dibeli dengan uang rakyat, sehingga seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk pencitraan pribadi. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak benar atau framing di media sosial juga bisa merugikan seseorang dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi.
Dalam konteks nilai-nilai Pancasila, masalah ini menekankan pentingnya keadilan, persatuan, dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan konflik. Komunikasi di media sosial maupun di tempat kerja harus tetap menghormati martabat orang lain dan tidak memperkeruh suasana. Pimpinan organisasi juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah secara adil dan transparan.
Sebagai generasi muda, kita perlu belajar menggunakan media sosial dengan bijak. Media sosial punya dampak besar, sehingga harus digunakan untuk hal yang positif dan bermanfaat. Kasus ini juga mengajarkan pentingnya menjaga etika dalam bekerja dan berkomunikasi, serta memastikan tindakan kita tetap sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang ada.
NPM : 2411011075
Selamat pagi pak roy, izinkan saya menanggapi materi pada video.
Saya ingin memberikan tanggapan sederhana terkait masalah yang dibahas dalam video ini. Jaksa Jovi Andre menyampaikan tiga hal utama, yaitu dirinya merasa dikriminalisasi, adanya tindakan sewenang-wenang dari pejabat sebelumnya, dan upaya pemecatan dirinya dari Kejaksaan. Masalah ini juga menyoroti penggunaan media sosial yang tidak bijak, terutama oleh pegawai publik.
Tindakan memamerkan fasilitas negara di media sosial, seperti mobil dinas, bisa menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Fasilitas tersebut dibeli dengan uang rakyat, sehingga seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk pencitraan pribadi. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak benar atau framing di media sosial juga bisa merugikan seseorang dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi.
Dalam konteks nilai-nilai Pancasila, masalah ini menekankan pentingnya keadilan, persatuan, dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan konflik. Komunikasi di media sosial maupun di tempat kerja harus tetap menghormati martabat orang lain dan tidak memperkeruh suasana. Pimpinan organisasi juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah secara adil dan transparan.
Sebagai generasi muda, kita perlu belajar menggunakan media sosial dengan bijak. Media sosial punya dampak besar, sehingga harus digunakan untuk hal yang positif dan bermanfaat. Kasus ini juga mengajarkan pentingnya menjaga etika dalam bekerja dan berkomunikasi, serta memastikan tindakan kita tetap sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang ada.
Nama : Anisa Silvia Putri Harianja
NPM : 2411011047
Kelas : Manajemen A
Assalamualaikum pak roy izin memberikan tanggapan terkait video tersebut
NPM : 2411011047
Kelas : Manajemen A
Assalamualaikum pak roy izin memberikan tanggapan terkait video tersebut
Tanggapan saya sebagai mahasiswa iyalah: Video yang membahas kasus Jaksa Jovi memberikan wawasan berharga mengenai keterkaitan antara media sosial, hukum, dan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini adalah tinjauan lebih dalam mengenai isu-isu yang diangkat serta materi yang dibahas dalam video tersebut.
Dari video yang terkait tersebut mengangkat beberapa Isu, yaitu :
• Penyalahgunaan Media Sosial:
Kasus ini menunjukkan bahwa penyampaian kritik melalui media sosial dapat berujung pada persoalan hukum. Di era digital, meskipun kebebasan berekspresi semakin luas, banyak pengguna yang kurang memahami tanggung jawab hukum yang menyertainya.
• Etika Komunikasi di Media Sosial:
Video tersebut menyoroti pentingnya etika dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Kritik atau opini yang disampaikan harus mempertimbangkan dampaknya dan tetap menghormati norma sosial yang berlaku.
• Penggunaan Mobil Dinas:
Salah satu fokus utama adalah penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi. Isu ini mencerminkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam lingkup pemerintahan.
Pengaruh Kemajuan Teknologi dan Media Sosial
Media sosial kini menjadi platform utama untuk berbagi informasi dan berinteraksi. Namun, kemajuan ini membawa tantangan baru seperti penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, serta pelanggaran privasi.
Nilai-Nilai Pancasila yang terkait dalam penggunaan Media Sosial yang baik dan benar
• Ketuhanan Yang Maha Esa: Menjunjung tinggi nilai keagamaan dalam setiap interaksi digital.
• Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menjaga rasa hormat dan menghindari penyebaran ujaran kebencian.
• Persatuan Indonesia: Menggunakan media sosial untuk memperkuat persatuan, bukan menciptakan perpecahan.
• Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Mendorong dialog yang sehat dan menghargai perbedaan pendapat.
• Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Mewujudkan keadilan dalam penyampaian pendapat tanpa diskriminasi.
Kesimpulan yang dapat di ambil terkait video diatas iyalah:
Video ini mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial secara bertanggung jawab dan bijaksana. Dalam menghadapi kemajuan teknologi, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman agar interaksi di dunia digital tetap etis, saling menghormati, dan penuh tanggung jawab sosial. Dengan pendekatan ini, kita dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan beradab.
Nama : Sakhi Fauzan
Npm : 2451011019
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy, izinkan saya untuk menanggapi video pembelajaran yang pertama pada pagi hari ini.
Upaya kriminalisasi terhadap Jaksa Jovi Andrea Bachtiar menunjukkan potensi penyalahgunaan wewenang yang merugikan individu dan melemahkan kepercayaan publik pada kejaksaan. Kasus ini perlu ditangani secara adil dan transparan agar hukum tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.
Dugaan tindakan sewenang-wenang oleh Siti Holija Harahap saat menjabat juga harus diselidiki tuntas. Jika terbukti, sanksi tegas diperlukan, namun jika tidak, klarifikasi harus dilakukan demi menjaga integritas institusi hukum.
Perkembangan media sosial membawa tantangan seperti hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat merusak persatuan, menurunkan moral masyarakat, dan mengabaikan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus dikelola dengan bijak agar tidak memecah belah masyarakat atau melanggar norma yang ada.
Pemanfaatan media sosial yang sesuai dengan Pancasila mencakup etika komunikasi yang sopan, verifikasi informasi sebelum menyebarkan, menghormati keberagaman, dan tanggung jawab digital untuk mendukung hal-hal positif. Dengan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila, ruang digital dapat menjadi lebih sehat, aman, dan mencerminkan identitas bangsa.
Npm : 2451011019
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy, izinkan saya untuk menanggapi video pembelajaran yang pertama pada pagi hari ini.
Upaya kriminalisasi terhadap Jaksa Jovi Andrea Bachtiar menunjukkan potensi penyalahgunaan wewenang yang merugikan individu dan melemahkan kepercayaan publik pada kejaksaan. Kasus ini perlu ditangani secara adil dan transparan agar hukum tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.
Dugaan tindakan sewenang-wenang oleh Siti Holija Harahap saat menjabat juga harus diselidiki tuntas. Jika terbukti, sanksi tegas diperlukan, namun jika tidak, klarifikasi harus dilakukan demi menjaga integritas institusi hukum.
Perkembangan media sosial membawa tantangan seperti hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat merusak persatuan, menurunkan moral masyarakat, dan mengabaikan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus dikelola dengan bijak agar tidak memecah belah masyarakat atau melanggar norma yang ada.
Pemanfaatan media sosial yang sesuai dengan Pancasila mencakup etika komunikasi yang sopan, verifikasi informasi sebelum menyebarkan, menghormati keberagaman, dan tanggung jawab digital untuk mendukung hal-hal positif. Dengan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila, ruang digital dapat menjadi lebih sehat, aman, dan mencerminkan identitas bangsa.
Nama : Serli Priskila Putri
NPM : 2411011080
Assalamuallaikum, selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semua, Izinkan saya memberikan tanggapan terkait dengan vidio yang telah di berikan.
Permasalahan yang terjadi dalam video tersebut yaitu Jaksa Jovi mengkritik Nella Marsela di akun TikTok-nya, menuduhnya menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Kritik ini memicu reaksi dari Nella, yang kemudian melaporkan Jovi ke pihak berwajib. Kasus ini berlanjut ke ranah hukum setelah Nella merasa dirugikan oleh pernyataan Jovi. Pada video tersebut menampilkan rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI yang membahas situasi ini, melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan pihak terkait lainnya. Kasus ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi alat untuk menyampaikan kritik, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Ini mencerminkan tantangan dalam menggunakan platform digital untuk menyampaikan pendapat.
Video tersebut memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi dalam menggunakan media sosial di era digital serta pentingnya mematuhi nilai-nilai Pancasila dalam setiap interaksi di platform media sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi dan media sosial yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ada beberapa masalah yang muncul yaitu :
• Etika Berkomunikasi: Penggunaan media sosial harus memperhatikan etika dan tanggung jawab. Kritik yang disampaikan harus konstruktif dan tidak merugikan orang lain, sesuai dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Penyebaran Informasi Hoaks: Media sosial sering kali menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak benar. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan kebenaran dan kejujuran.
• Penghormatan terhadap Hak Orang Lain: Pancasila menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia. Konten yang bersifat menghina atau merugikan individu lain dapat melanggar prinsip ini.
• Tanggung Jawab Sosial: Setiap individu pengguna media sosial memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan konten yang positif dan mendidik, sejalan dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
NPM : 2411011080
Assalamuallaikum, selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semua, Izinkan saya memberikan tanggapan terkait dengan vidio yang telah di berikan.
Permasalahan yang terjadi dalam video tersebut yaitu Jaksa Jovi mengkritik Nella Marsela di akun TikTok-nya, menuduhnya menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Kritik ini memicu reaksi dari Nella, yang kemudian melaporkan Jovi ke pihak berwajib. Kasus ini berlanjut ke ranah hukum setelah Nella merasa dirugikan oleh pernyataan Jovi. Pada video tersebut menampilkan rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI yang membahas situasi ini, melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan pihak terkait lainnya. Kasus ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi alat untuk menyampaikan kritik, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Ini mencerminkan tantangan dalam menggunakan platform digital untuk menyampaikan pendapat.
Video tersebut memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi dalam menggunakan media sosial di era digital serta pentingnya mematuhi nilai-nilai Pancasila dalam setiap interaksi di platform media sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi dan media sosial yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ada beberapa masalah yang muncul yaitu :
• Etika Berkomunikasi: Penggunaan media sosial harus memperhatikan etika dan tanggung jawab. Kritik yang disampaikan harus konstruktif dan tidak merugikan orang lain, sesuai dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Penyebaran Informasi Hoaks: Media sosial sering kali menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak benar. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan kebenaran dan kejujuran.
• Penghormatan terhadap Hak Orang Lain: Pancasila menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia. Konten yang bersifat menghina atau merugikan individu lain dapat melanggar prinsip ini.
• Tanggung Jawab Sosial: Setiap individu pengguna media sosial memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan konten yang positif dan mendidik, sejalan dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
Nama : Putri Tahara
NPM : 2411011029
assalamualaikum wr wb, sebelum nya saya izin memberikan tanggapan mengenai video pembelajaran 1.
Dalam video pertama, membahas pernyataan Jaksa Jovi Andre dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, di mana ia menyampaikan tiga poin utama terkait dugaan perlakuan sewenang-wenang dan upaya kriminalisasi terhadap dirinya. Pertama, Jovi mengklaim bahwa pihak Kejaksaan telah melakukan framing yang merugikan dirinya. Salah satu tuduhan yang dialamatkan kepadanya adalah bahwa ia pernah menuduh seorang pegawai bernama Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk hal yang tidak senonoh. Namun, Jovi menegaskan bahwa yang ia lakukan hanyalah kritik terhadap kebiasaan Nela memamerkan mobil dinas di media sosial, seperti TikTok, yang dinilai tidak pantas dan melanggar etika. Kedua, Jovi menuding mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah, telah melakukan tindakan yang ia anggap sewenang-wenang sehingga berdampak buruk pada dirinya. Ketiga, ia menyatakan bahwa ada upaya sistematis untuk memecatnya dari institusi Kejaksaan RI secara tidak adil. Dalam pembelaannya, Jovi menegaskan bahwa kritiknya bertujuan menjaga integritas Kejaksaan serta mencegah penyalahgunaan fasilitas negara.
Sebagai mahasiswa Pendidikan Pancasila, kasus ini dapat dianalisis menggunakan nilai-nilai Pancasila. Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kejujuran menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas negara. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Sila Persatuan Indonesia mengingatkan kita pentingnya menjaga persatuan, termasuk di lingkungan kerja, agar tidak terjadi konflik yang merusak keharmonisan. Sementara itu, Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menekankan penyelesaian masalah melalui dialog dan musyawarah yang bijaksana. Terakhir, Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menggarisbawahi pentingnya penggunaan fasilitas negara secara adil dan bertanggung jawab demi kepentingan bersama.
Dalam konteks penggunaan media sosial, kasus ini menyoroti berbagai tantangan, seperti penyebaran informasi yang menyesatkan, ujaran kebencian, aksi pamer kekayaan, dan kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat. Aparatur negara, sebagai teladan publik, memiliki tanggung jawab besar untuk menggunakan media sosial secara bijaksana. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan di dunia digital dengan cara menyebarkan konten positif, bertindak jujur, mempromosikan persatuan, berpikir matang sebelum mengunggah informasi, dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan bersama.
Beberapa solusi yang dapat dilakukan mencakup peningkatan literasi digital melalui pendidikan formal maupun informal, pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran etika di media sosial, dan penguatan pengawasan terhadap perilaku aparatur negara. Pemerintah juga perlu mendorong penyebaran konten-konten yang edukatif dan inspiratif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan media sosial yang sehat.
Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam mengampanyekan nilai-nilai Pancasila di ruang digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menjadi contoh dalam menggunakan teknologi secara positif, aktif menyebarkan informasi yang mendidik, dan mendukung program pemerintah dalam membangun budaya digital yang bertanggung jawab. Melalui langkah-langkah tersebut, media sosial dapat menjadi sarana untuk mempererat persatuan dan membangun bangsa yang lebih baik.
NPM : 2411011029
assalamualaikum wr wb, sebelum nya saya izin memberikan tanggapan mengenai video pembelajaran 1.
Dalam video pertama, membahas pernyataan Jaksa Jovi Andre dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, di mana ia menyampaikan tiga poin utama terkait dugaan perlakuan sewenang-wenang dan upaya kriminalisasi terhadap dirinya. Pertama, Jovi mengklaim bahwa pihak Kejaksaan telah melakukan framing yang merugikan dirinya. Salah satu tuduhan yang dialamatkan kepadanya adalah bahwa ia pernah menuduh seorang pegawai bernama Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk hal yang tidak senonoh. Namun, Jovi menegaskan bahwa yang ia lakukan hanyalah kritik terhadap kebiasaan Nela memamerkan mobil dinas di media sosial, seperti TikTok, yang dinilai tidak pantas dan melanggar etika. Kedua, Jovi menuding mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah, telah melakukan tindakan yang ia anggap sewenang-wenang sehingga berdampak buruk pada dirinya. Ketiga, ia menyatakan bahwa ada upaya sistematis untuk memecatnya dari institusi Kejaksaan RI secara tidak adil. Dalam pembelaannya, Jovi menegaskan bahwa kritiknya bertujuan menjaga integritas Kejaksaan serta mencegah penyalahgunaan fasilitas negara.
Sebagai mahasiswa Pendidikan Pancasila, kasus ini dapat dianalisis menggunakan nilai-nilai Pancasila. Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kejujuran menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas negara. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Sila Persatuan Indonesia mengingatkan kita pentingnya menjaga persatuan, termasuk di lingkungan kerja, agar tidak terjadi konflik yang merusak keharmonisan. Sementara itu, Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menekankan penyelesaian masalah melalui dialog dan musyawarah yang bijaksana. Terakhir, Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menggarisbawahi pentingnya penggunaan fasilitas negara secara adil dan bertanggung jawab demi kepentingan bersama.
Dalam konteks penggunaan media sosial, kasus ini menyoroti berbagai tantangan, seperti penyebaran informasi yang menyesatkan, ujaran kebencian, aksi pamer kekayaan, dan kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat. Aparatur negara, sebagai teladan publik, memiliki tanggung jawab besar untuk menggunakan media sosial secara bijaksana. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan di dunia digital dengan cara menyebarkan konten positif, bertindak jujur, mempromosikan persatuan, berpikir matang sebelum mengunggah informasi, dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan bersama.
Beberapa solusi yang dapat dilakukan mencakup peningkatan literasi digital melalui pendidikan formal maupun informal, pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran etika di media sosial, dan penguatan pengawasan terhadap perilaku aparatur negara. Pemerintah juga perlu mendorong penyebaran konten-konten yang edukatif dan inspiratif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan media sosial yang sehat.
Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam mengampanyekan nilai-nilai Pancasila di ruang digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menjadi contoh dalam menggunakan teknologi secara positif, aktif menyebarkan informasi yang mendidik, dan mendukung program pemerintah dalam membangun budaya digital yang bertanggung jawab. Melalui langkah-langkah tersebut, media sosial dapat menjadi sarana untuk mempererat persatuan dan membangun bangsa yang lebih baik.
Nama : Nazwa Amelia Putri
NPM : 2411011041
Selamat pagi Pak Roy dan teman teman, izin memberikan tanggapan terkait video yang diberikan
dalam Video diatas, membahas kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, yang viral setelah mengkritik Nella Marsela melalui TikTok, terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Nella merasa tersinggung dan melaporkan Jovi ke polisi, dan menganggap kritiknya dianggap sebagai tuduhan serius dan mencoreng nama baik Nella Marsela.
Penggunaan media sosial yang sesuai dengan nilai pancasila harus memiliki Etika dan Tanggung Jawab. Pengguna media sosial harus bertindak etis, menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan cyberbullying yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan.
Menjaga Persatuan dan Kesatuan. Menggunakan platform untuk menyebarkan pesan positif yang memperkuat rasa persatuan di tengah keragaman.
Mendorong Kesadaran Sosial
Media sosial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, penggunaan media sosial dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara adil dan seimbang, tanpa memihak kepada salah satu pihak.
Penggunaan media sosial yang sesuai dengan nilai pancasila harus memiliki Etika dan Tanggung Jawab. Pengguna media sosial harus bertindak etis, menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan cyberbullying yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan.
Menjaga Persatuan dan Kesatuan. Menggunakan platform untuk menyebarkan pesan positif yang memperkuat rasa persatuan di tengah keragaman.
Mendorong Kesadaran Sosial
Media sosial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, penggunaan media sosial dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara adil dan seimbang, tanpa memihak kepada salah satu pihak.
Nama : Natalia Sant Artika
NPM : 2451011024
Selamat pagi pak roy dan teman-teman. Izinkan saya untuk memberikan tanggapan terkait video materi yang diberikan pagi ini.
Tanggapan dan Penjelasan Masalah
1. Masalah Utama
Kasus ini berkaitan dengan kritik publik melalui media sosial terhadap perilaku seorang pegawai yang dianggap tidak etis, namun berujung pada tuduhan yang dianggap fitnah. Masalahnya mencakup:
Tuduhan framing jahat oleh pihak tertentu yang menimbulkan kriminalisasi.
Perbuatan sewenang-wenang mantan Kajari terhadap Jaksa Jovi Andre.
Penggunaan media sosial yang memicu konflik besar akibat isu yang disampaikan secara terbuka.
2. Masalah dalam Konteks Etika dan Hukum
Kritik yang disampaikan di media sosial: Meskipun niatnya baik untuk mengingatkan, konten publik di media sosial memiliki dampak luas karena sifatnya dapat diakses oleh siapa saja.
Framing atau manipulasi narasi: Pihak tertentu menuduh Jaksa Jovi Andre menyampaikan hal yang tidak pernah diutarakan, yang dapat merusak reputasi.
Penyalahgunaan wewenang: Tindakan sewenang-wenang dari mantan Kajari dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan dan profesionalisme.
Konten Media Sosial dalam Perkembangan Teknologi
1. Peran Media Sosial dalam Kehidupan Modern
Media sosial merupakan alat komunikasi yang efektif untuk berbagi informasi dan menyuarakan pendapat. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial dapat menimbulkan konflik, penyebaran hoaks, hingga permasalahan hukum.
2. Tantangan dalam Penggunaan Media Sosial
Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi: Framing atau manipulasi konten dapat mencemarkan nama baik seseorang.
Kritik yang tidak proporsional: Meski kritik diperlukan untuk pengawasan publik, penyampaian yang kurang hati-hati dapat dianggap menyerang.
Dampak sosial: Publikasi di media sosial bisa memengaruhi opini masyarakat secara luas, termasuk menciptakan stigma atau perpecahan.
3. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Media Sosial
Media sosial sebagai bagian dari perkembangan teknologi harus digunakan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila:
Sila ke-1: Ketuhanan yang Maha Esa
Mengingatkan pengguna untuk selalu jujur dan menjaga moralitas dalam setiap aktivitas di dunia digital. Tuduhan yang tidak berdasarkan fakta melanggar prinsip kejujuran dan nilai religius.
Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Konten media sosial harus mengedepankan adab, tidak menyerang individu atau kelompok, serta menghindari fitnah yang mencemarkan nama baik. Kritik harus dilakukan dengan sopan dan tidak merendahkan martabat orang lain.
Sila ke-3: Persatuan Indonesia
Menghindari konten yang dapat memecah belah masyarakat, seperti berita bohong, ujaran kebencian, atau isu yang bersifat provokatif.
Sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
Media sosial harus digunakan untuk menyampaikan aspirasi secara bijaksana, termasuk kritik yang membangun dengan tetap mengedepankan musyawarah dan diskusi.
Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Penggunaan aset negara seperti mobil dinas harus sesuai peruntukan. Pengawasan masyarakat dalam hal ini penting, namun tetap dilakukan secara etis dan adil.
Poin Penting yang Harus Diperhatikan
1. Kritik dan Literasi Digital
Kritik yang disampaikan di media sosial harus berbasis fakta, tidak menyerang pribadi, dan dikemas secara profesional.
Literasi digital menjadi kunci agar masyarakat lebih bijak dalam menerima dan menyampaikan informasi di media sosial.
2. Etika Penggunaan Media Sosial
Konten yang diunggah di media sosial bersifat publik, sehingga dampaknya harus dipertimbangkan sebelum disebarkan.
Hindari membuat pernyataan yang berpotensi disalahartikan atau menimbulkan konflik hukum.
3. Penegakan Hukum dan Nilai Pancasila
Kasus ini perlu diselesaikan melalui proses hukum yang adil, dengan tetap memegang nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan etika.
Dengan memahami peran dan dampak media sosial dalam perkembangan teknologi, setiap individu diharapkan mampu menggunakan platform ini secara bertanggung jawab dan menjunjung nilai-nilai Pancasila.
Sekian tanggapan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, terima kasih.
NPM : 2451011024
Selamat pagi pak roy dan teman-teman. Izinkan saya untuk memberikan tanggapan terkait video materi yang diberikan pagi ini.
Tanggapan dan Penjelasan Masalah
1. Masalah Utama
Kasus ini berkaitan dengan kritik publik melalui media sosial terhadap perilaku seorang pegawai yang dianggap tidak etis, namun berujung pada tuduhan yang dianggap fitnah. Masalahnya mencakup:
Tuduhan framing jahat oleh pihak tertentu yang menimbulkan kriminalisasi.
Perbuatan sewenang-wenang mantan Kajari terhadap Jaksa Jovi Andre.
Penggunaan media sosial yang memicu konflik besar akibat isu yang disampaikan secara terbuka.
2. Masalah dalam Konteks Etika dan Hukum
Kritik yang disampaikan di media sosial: Meskipun niatnya baik untuk mengingatkan, konten publik di media sosial memiliki dampak luas karena sifatnya dapat diakses oleh siapa saja.
Framing atau manipulasi narasi: Pihak tertentu menuduh Jaksa Jovi Andre menyampaikan hal yang tidak pernah diutarakan, yang dapat merusak reputasi.
Penyalahgunaan wewenang: Tindakan sewenang-wenang dari mantan Kajari dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan dan profesionalisme.
Konten Media Sosial dalam Perkembangan Teknologi
1. Peran Media Sosial dalam Kehidupan Modern
Media sosial merupakan alat komunikasi yang efektif untuk berbagi informasi dan menyuarakan pendapat. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial dapat menimbulkan konflik, penyebaran hoaks, hingga permasalahan hukum.
2. Tantangan dalam Penggunaan Media Sosial
Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi: Framing atau manipulasi konten dapat mencemarkan nama baik seseorang.
Kritik yang tidak proporsional: Meski kritik diperlukan untuk pengawasan publik, penyampaian yang kurang hati-hati dapat dianggap menyerang.
Dampak sosial: Publikasi di media sosial bisa memengaruhi opini masyarakat secara luas, termasuk menciptakan stigma atau perpecahan.
3. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Media Sosial
Media sosial sebagai bagian dari perkembangan teknologi harus digunakan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila:
Sila ke-1: Ketuhanan yang Maha Esa
Mengingatkan pengguna untuk selalu jujur dan menjaga moralitas dalam setiap aktivitas di dunia digital. Tuduhan yang tidak berdasarkan fakta melanggar prinsip kejujuran dan nilai religius.
Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Konten media sosial harus mengedepankan adab, tidak menyerang individu atau kelompok, serta menghindari fitnah yang mencemarkan nama baik. Kritik harus dilakukan dengan sopan dan tidak merendahkan martabat orang lain.
Sila ke-3: Persatuan Indonesia
Menghindari konten yang dapat memecah belah masyarakat, seperti berita bohong, ujaran kebencian, atau isu yang bersifat provokatif.
Sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
Media sosial harus digunakan untuk menyampaikan aspirasi secara bijaksana, termasuk kritik yang membangun dengan tetap mengedepankan musyawarah dan diskusi.
Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Penggunaan aset negara seperti mobil dinas harus sesuai peruntukan. Pengawasan masyarakat dalam hal ini penting, namun tetap dilakukan secara etis dan adil.
Poin Penting yang Harus Diperhatikan
1. Kritik dan Literasi Digital
Kritik yang disampaikan di media sosial harus berbasis fakta, tidak menyerang pribadi, dan dikemas secara profesional.
Literasi digital menjadi kunci agar masyarakat lebih bijak dalam menerima dan menyampaikan informasi di media sosial.
2. Etika Penggunaan Media Sosial
Konten yang diunggah di media sosial bersifat publik, sehingga dampaknya harus dipertimbangkan sebelum disebarkan.
Hindari membuat pernyataan yang berpotensi disalahartikan atau menimbulkan konflik hukum.
3. Penegakan Hukum dan Nilai Pancasila
Kasus ini perlu diselesaikan melalui proses hukum yang adil, dengan tetap memegang nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan etika.
Dengan memahami peran dan dampak media sosial dalam perkembangan teknologi, setiap individu diharapkan mampu menggunakan platform ini secara bertanggung jawab dan menjunjung nilai-nilai Pancasila.
Sekian tanggapan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, terima kasih.
Nama : Herdi Ferdiansyah Bahtiar
Npm : 2411011117
Kasus Jaksa Jovi menyoroti pentingnya penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, terutama bagi figur publik atau aparat negara. Dalam perkembangan teknologi, media sosial menjadi ruang publik yang sangat luas, sehingga setiap unggahan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat.
Konten yang diunggah oleh Jaksa Jovi menunjukkan kurangnya kesadaran akan etika dan tanggung jawab dalam bermedia sosial. Sebagai seorang jaksa, perilakunya harus mencerminkan integritas, profesionalisme, dan moralitas yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Ketidaksesuaian ini tidak hanya merusak citra pribadi, tetapi juga mencoreng institusi hukum yang diwakilinya.
Di era digital, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga cerminan nilai dan identitas pengguna. Oleh karena itu, perilaku di media sosial harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap persatuan, keharmonisan sosial, dan keadilan. Perlu ada kesadaran bahwa unggahan yang tidak pantas dapat menimbulkan perpecahan, konflik sosial, atau merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi tertentu.
Kasus ini menegaskan perlunya literasi digital dan pembelajaran tentang etika bermedia sosial, terutama bagi individu yang memiliki peran penting di masyarakat. Nilai-nilai moral dan kebangsaan harus tetap menjadi dasar dalam setiap aktivitas, baik di dunia nyata maupun dunia digital, sehingga perkembangan teknologi dapat digunakan secara bijak untuk mendukung kebaikan bersama.
Npm : 2411011117
Kasus Jaksa Jovi menyoroti pentingnya penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, terutama bagi figur publik atau aparat negara. Dalam perkembangan teknologi, media sosial menjadi ruang publik yang sangat luas, sehingga setiap unggahan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat.
Konten yang diunggah oleh Jaksa Jovi menunjukkan kurangnya kesadaran akan etika dan tanggung jawab dalam bermedia sosial. Sebagai seorang jaksa, perilakunya harus mencerminkan integritas, profesionalisme, dan moralitas yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Ketidaksesuaian ini tidak hanya merusak citra pribadi, tetapi juga mencoreng institusi hukum yang diwakilinya.
Di era digital, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga cerminan nilai dan identitas pengguna. Oleh karena itu, perilaku di media sosial harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap persatuan, keharmonisan sosial, dan keadilan. Perlu ada kesadaran bahwa unggahan yang tidak pantas dapat menimbulkan perpecahan, konflik sosial, atau merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi tertentu.
Kasus ini menegaskan perlunya literasi digital dan pembelajaran tentang etika bermedia sosial, terutama bagi individu yang memiliki peran penting di masyarakat. Nilai-nilai moral dan kebangsaan harus tetap menjadi dasar dalam setiap aktivitas, baik di dunia nyata maupun dunia digital, sehingga perkembangan teknologi dapat digunakan secara bijak untuk mendukung kebaikan bersama.
Nama: Azzahra Aurellia Mattulada
NPM: 2411011120
Assalamualaikum Pak Roy Kembar Habibi, M.Pd, izinkan saya memberikan tanggapan serta menjelaskan isi tentang video yang bapak berikan.
Dalam video youtube yang bapak berikan, jaksa Jovi Andre mengadukan ke DPR RI permasalahan yang dialaminya terkait dugaan kriminalisasi, tindakan sewenang-wenang, dan fitnah. Ia menyebut dirinya menjadi korban fitnah atas penggunaan mobil dinas yang dianggap untuk kepentingan pribadi. Padahal, menurutnya, penggunaan tersebut dilakukan untuk mengkritik perilaku pejabat lain, yaitu Nela Marcela, yang dianggapnya tidak etis.
Selain itu, Jovi juga menyoroti penyalahgunaan mobil dinas oleh pejabat di lingkup Kejaksaan. Ia menilai mobil dinas, yang dibiayai oleh pajak rakyat, seharusnya digunakan sesuai kebutuhan dinas, bukan untuk tujuan pribadi atau pamer di media sosial. Ia merasa tuduhan terhadapnya tidak berdasar dan menjadi bentuk upaya menjatuhkan dirinya, termasuk usaha agar ia dipecat dari Kejaksaan.
tanggapan saya mengenai kasus yang dihadapi jaksa Jovi Andre mencerminkan pentingnya integritas dan akuntabilitas di kalangan pejabat publik, terutama dalam penggunaan fasilitas negara seperti mobil dinas. Fasilitas yang dibiayai oleh pajak rakyat harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dinas, bukan untuk tujuan pribadi atau pamer di media sosial. Tuduhan yang tidak berdasar terhadap Jovi juga menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang di lingkungan institusi hukum. Jika benar ada upaya kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang, hal ini menjadi ancaman serius terhadap prinsip keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum.
Selain itu, peran media sosial dalam memperbesar kasus ini juga perlu diperhatikan. Media sosial dapat menjadi alat untuk menyuarakan keluhan dan mengungkap fakta, tetapi juga memiliki risiko menyebarkan fitnah atau informasi yang belum terverifikasi. Sebagai masyarakat, kita perlu lebih kritis dalam menyikapi isu-isu yang viral agar tidak terjebak dalam opini yang menyesatkan. Pemerintah dan institusi hukum harus memastikan bahwa setiap tuduhan atau kasus diproses secara transparan, adil, dan bebas dari kepentingan pribadi, agar kepercayaan publik terhadap sistem hukum tetap terjaga.
NPM: 2411011120
Assalamualaikum Pak Roy Kembar Habibi, M.Pd, izinkan saya memberikan tanggapan serta menjelaskan isi tentang video yang bapak berikan.
Dalam video youtube yang bapak berikan, jaksa Jovi Andre mengadukan ke DPR RI permasalahan yang dialaminya terkait dugaan kriminalisasi, tindakan sewenang-wenang, dan fitnah. Ia menyebut dirinya menjadi korban fitnah atas penggunaan mobil dinas yang dianggap untuk kepentingan pribadi. Padahal, menurutnya, penggunaan tersebut dilakukan untuk mengkritik perilaku pejabat lain, yaitu Nela Marcela, yang dianggapnya tidak etis.
Selain itu, Jovi juga menyoroti penyalahgunaan mobil dinas oleh pejabat di lingkup Kejaksaan. Ia menilai mobil dinas, yang dibiayai oleh pajak rakyat, seharusnya digunakan sesuai kebutuhan dinas, bukan untuk tujuan pribadi atau pamer di media sosial. Ia merasa tuduhan terhadapnya tidak berdasar dan menjadi bentuk upaya menjatuhkan dirinya, termasuk usaha agar ia dipecat dari Kejaksaan.
tanggapan saya mengenai kasus yang dihadapi jaksa Jovi Andre mencerminkan pentingnya integritas dan akuntabilitas di kalangan pejabat publik, terutama dalam penggunaan fasilitas negara seperti mobil dinas. Fasilitas yang dibiayai oleh pajak rakyat harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dinas, bukan untuk tujuan pribadi atau pamer di media sosial. Tuduhan yang tidak berdasar terhadap Jovi juga menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang di lingkungan institusi hukum. Jika benar ada upaya kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang, hal ini menjadi ancaman serius terhadap prinsip keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum.
Selain itu, peran media sosial dalam memperbesar kasus ini juga perlu diperhatikan. Media sosial dapat menjadi alat untuk menyuarakan keluhan dan mengungkap fakta, tetapi juga memiliki risiko menyebarkan fitnah atau informasi yang belum terverifikasi. Sebagai masyarakat, kita perlu lebih kritis dalam menyikapi isu-isu yang viral agar tidak terjebak dalam opini yang menyesatkan. Pemerintah dan institusi hukum harus memastikan bahwa setiap tuduhan atau kasus diproses secara transparan, adil, dan bebas dari kepentingan pribadi, agar kepercayaan publik terhadap sistem hukum tetap terjaga.
Nama: Ni Made Krisnanda Satyawati
NPM: 2451011014
Selamat Siang Pak Roy dan teman-teman. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video yang telah dipaparkan.
Isi dari video tersebut tentang keadilan dimana adanya penyelewengan nilai pada sila 5 Pancasila mengenai keadilan sosial. Terdapat 3 point yang dibahas atas tuduhan yang dialami oleh Jaksa Jovi Andrea oleh mantan kepala kejaksaan negeri tapanuli selatan yaitu Siti Holija Harahap, diantaranya:
1. Upaya Kriminalisasi
Kejaksaan memframing dalam publikasi nya bahwa Jaksa Jovi telah menuduh Nela Marsella telah menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan. Tetapi nyatanya hal itu tidak dilakukan oleh Jaksa Jovi, melainkan mengkritik Nela Marsella yang suka pamer menggunakan mobil dinas tersebut dan juga menghimbau agar mobil dinas tersebut supaya tidak disalah gunakan.
2. Perbuatan sewenang-wenang Siti Holija H sebagai Kepala Kejaksaan Tapanuli Selatan
3. Upaya Siti Holija H dalam memecat Jaksa Jovi
Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan sosial yang ada di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dengan segala hal yang menjatuhkan warga negara dengan tindakan yang tidak mereka lakukan seharusnya lebih berhati-hati dalam dalam penyebaran berita yang ada. Kita sebagai warga negara harus lebih memperhatikan nilai-nilai Pancasila yang ada untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam video tersebut pun diberitahukan bahwa media sosial yang digunakan dalam memframing penyebaran berita itu salah oleh Jaksa Jovi karena yang sebenarnya terjadi tidak seperti yang diberitakan. Perkembangan teknologi yang ada membuat segala sesuatu dengan cepat menyebar ke masyarakat umum. Dengan penyebaran cepat itu mungkin sering terjadi pernyebaran hoax yang diterima oleh masyarakat dan dapat menyelewengkan nilai Pancasila yang ada. Dengan itu sebagai warga negara yang baik, semestinya kita harus menyaring informasi yang ada dan dicari tau kebenaran yang sebenernya atau lebih bijak kembali dalam membaca informasi yang ada.
Sekian dari saya. Terima kasih
NPM: 2451011014
Selamat Siang Pak Roy dan teman-teman. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video yang telah dipaparkan.
Isi dari video tersebut tentang keadilan dimana adanya penyelewengan nilai pada sila 5 Pancasila mengenai keadilan sosial. Terdapat 3 point yang dibahas atas tuduhan yang dialami oleh Jaksa Jovi Andrea oleh mantan kepala kejaksaan negeri tapanuli selatan yaitu Siti Holija Harahap, diantaranya:
1. Upaya Kriminalisasi
Kejaksaan memframing dalam publikasi nya bahwa Jaksa Jovi telah menuduh Nela Marsella telah menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan. Tetapi nyatanya hal itu tidak dilakukan oleh Jaksa Jovi, melainkan mengkritik Nela Marsella yang suka pamer menggunakan mobil dinas tersebut dan juga menghimbau agar mobil dinas tersebut supaya tidak disalah gunakan.
2. Perbuatan sewenang-wenang Siti Holija H sebagai Kepala Kejaksaan Tapanuli Selatan
3. Upaya Siti Holija H dalam memecat Jaksa Jovi
Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan sosial yang ada di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dengan segala hal yang menjatuhkan warga negara dengan tindakan yang tidak mereka lakukan seharusnya lebih berhati-hati dalam dalam penyebaran berita yang ada. Kita sebagai warga negara harus lebih memperhatikan nilai-nilai Pancasila yang ada untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam video tersebut pun diberitahukan bahwa media sosial yang digunakan dalam memframing penyebaran berita itu salah oleh Jaksa Jovi karena yang sebenarnya terjadi tidak seperti yang diberitakan. Perkembangan teknologi yang ada membuat segala sesuatu dengan cepat menyebar ke masyarakat umum. Dengan penyebaran cepat itu mungkin sering terjadi pernyebaran hoax yang diterima oleh masyarakat dan dapat menyelewengkan nilai Pancasila yang ada. Dengan itu sebagai warga negara yang baik, semestinya kita harus menyaring informasi yang ada dan dicari tau kebenaran yang sebenernya atau lebih bijak kembali dalam membaca informasi yang ada.
Sekian dari saya. Terima kasih
Nama:farrel pratama
NPM:2411011081
Vidio ini membahas:
1.Jaksa Jovi merasa diperlakukan tidak adil, yang bertentangan dengan sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." Setiap orang berhak diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi.
2. Penyebaran Informasi yang Tidak Bertanggung Jawab: Penyebaran konten yang tidak akurat atau merugikan seseorang di media sosial dapat mengganggu persatuan dan menciptakan kegaduhan, bertentangan dengan sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia."
3. Keadilan Sosial: Media sosial seharusnya mendukung keadilan sosial, seperti yang diamanatkan dalam sila kelima Pancasila. Penyebaran konten yang merugikan individu tanpa dasar yang jelas melanggar prinsip ini.
4. Tanggung Jawab Pengguna: Pengguna media sosial harus bijaksana, sesuai dengan sila keempat Pancasila, untuk tidak menyebarkan informasi yang merugikan atau menimbulkan dampak negatif.
Secara keseluruhan, penggunaan media sosial harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak setiap individu.
Nama: Jose Alvaro
NPM 2411011005
Selamat pagi pak Roy, izin untuk menanggapi materi video 1.
Penggunaan media sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat dan positif. Salah satu masalah utama adalah penyalahgunaan kebebasan berpendapat, yang sering kali menghasilkan konten negatif seperti hoaks, ujaran kebencian, dan informasi yang memecah belah masyarakat. Masalah ini bertentangan dengan nilai-nilai persatuan dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat membuat banyak pengguna kurang memahami dampak buruk dari penyebaran konten negatif, sehingga sering kali melanggar prinsip moral, etika, dan nilai agama.
Eksploitasi isu-isu sosial demi keuntungan pribadi juga menjadi perhatian serius karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Konten semacam ini kerap mengabaikan norma sosial dan hanya berfokus pada aspek komersial. Di sisi lain, pelanggaran privasi dan keamanan data pribadi menjadi isu yang semakin sering terjadi di media sosial. Penyebaran data tanpa izin dan pelanggaran hak privasi melanggar nilai keadilan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang merupakan bagian penting dari nilai Pancasila.
Untuk mengatasi berbagai persoalan ini, materi tentang konten media sosial menekankan beberapa hal penting. Pertama, pengguna media sosial perlu memahami dan menerapkan etika dalam bermedia sosial dengan menjaga kesopanan, menghormati perbedaan, dan menghindari penyebaran informasi yang tidak benar. Kedua, produksi konten diharapkan mengedepankan kreativitas yang bertanggung jawab, menghasilkan konten yang mendidik, informatif, dan memotivasi masyarakat untuk mendukung keberagaman budaya dan persatuan bangsa.
Ketiga, memahami regulasi seperti UU ITE sangat penting agar pengguna media sosial dapat menghindari pelanggaran hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keempat, literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan agar teknologi digunakan secara bijak, sehingga media sosial dapat menjadi sarana positif yang mendukung pembangunan bangsa.
Terakhir, Pancasila harus dijadikan pedoman utama dalam memanfaatkan media sosial, baik dalam membuat maupun menyebarkan konten. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk menciptakan harmoni sosial, memperkuat persatuan, dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, sesuai dengan semangat keadilan, kemanusiaan, dan kebersamaan. Dengan begitu, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga alat untuk membangun bangsa yang lebih bermartabat.
NPM 2411011005
Selamat pagi pak Roy, izin untuk menanggapi materi video 1.
Penggunaan media sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat dan positif. Salah satu masalah utama adalah penyalahgunaan kebebasan berpendapat, yang sering kali menghasilkan konten negatif seperti hoaks, ujaran kebencian, dan informasi yang memecah belah masyarakat. Masalah ini bertentangan dengan nilai-nilai persatuan dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat membuat banyak pengguna kurang memahami dampak buruk dari penyebaran konten negatif, sehingga sering kali melanggar prinsip moral, etika, dan nilai agama.
Eksploitasi isu-isu sosial demi keuntungan pribadi juga menjadi perhatian serius karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Konten semacam ini kerap mengabaikan norma sosial dan hanya berfokus pada aspek komersial. Di sisi lain, pelanggaran privasi dan keamanan data pribadi menjadi isu yang semakin sering terjadi di media sosial. Penyebaran data tanpa izin dan pelanggaran hak privasi melanggar nilai keadilan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang merupakan bagian penting dari nilai Pancasila.
Untuk mengatasi berbagai persoalan ini, materi tentang konten media sosial menekankan beberapa hal penting. Pertama, pengguna media sosial perlu memahami dan menerapkan etika dalam bermedia sosial dengan menjaga kesopanan, menghormati perbedaan, dan menghindari penyebaran informasi yang tidak benar. Kedua, produksi konten diharapkan mengedepankan kreativitas yang bertanggung jawab, menghasilkan konten yang mendidik, informatif, dan memotivasi masyarakat untuk mendukung keberagaman budaya dan persatuan bangsa.
Ketiga, memahami regulasi seperti UU ITE sangat penting agar pengguna media sosial dapat menghindari pelanggaran hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keempat, literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan agar teknologi digunakan secara bijak, sehingga media sosial dapat menjadi sarana positif yang mendukung pembangunan bangsa.
Terakhir, Pancasila harus dijadikan pedoman utama dalam memanfaatkan media sosial, baik dalam membuat maupun menyebarkan konten. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk menciptakan harmoni sosial, memperkuat persatuan, dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, sesuai dengan semangat keadilan, kemanusiaan, dan kebersamaan. Dengan begitu, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga alat untuk membangun bangsa yang lebih bermartabat.
Nama: Shakila Yuliandini
NPM: 2411011006
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat Pagi Bapak Roy dan teman-teman semua, Izin memberikan tanggapan mengenai video yang telah diberikan.
Pernyataan tersebut mencerminkan adanya konflik internal di tubuh Kejaksaan Republik Indonesia yang melibatkan seorang jaksa, yaitu Jovi Andre, yang merasa dirinya telah menjadi korban upaya kriminalisasi, tindakan sewenang-wenang, dan upaya pemecatan oleh pihak tertentu, khususnya oleh mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Arahab. Berikut tanggapan terhadap isu dan materi yang diangkat:
1. Kriminalisasi Terhadap Jaksa Jovi Andre
- Inti Masalah: Jaksa Jovi menyebut dirinya diframing telah menyebarkan tuduhan terhadap seorang pengawal tahanan, Nela Marcela, yang menggunakan mobil dinas untuk kepentingan tidak pantas (berhubungan badan), meskipun ia mengklaim bahwa ia hanya mengkritik perilaku flexing.
- Analisis: Jika benar terjadi framing dalam publikasi resmi dan surat dakwaan, hal ini menjadi pelanggaran etika profesional dan hukum. Tuduhan serius seperti ini seharusnya didukung oleh bukti konkret dan prosedur yang transparan, bukan sekadar asumsi atau interpretasi sepihak. Proses hukum yang tidak sesuai prosedur dapat mencederai kredibilitas institusi kejaksaan.
2. Tindakan Sewenang-wenang oleh Siti Kholijah Arahab*
- Inti Masalah: Jaksa Jovi menuding mantan Kajari Tapanuli Selatan bertindak sewenang-wenang selama menjabat. Namun, rincian spesifik mengenai tindakan tersebut perlu diperjelas agar dapat dinilai apakah ada pelanggaran kewenangan atau penyalahgunaan jabatan.
- Analisis: Jika tuduhan ini benar, perlu ada penyelidikan internal independen. Namun, tanpa bukti atau data yang kuat, klaim ini bisa dianggap sebagai pernyataan sepihak.
3. Upaya Pemecatan oleh Siti Kholijah Arahab
- Inti Masalah: Ada tudingan bahwa upaya pemecatan ini didasari motif tertentu, bukan berdasarkan evaluasi kinerja atau pelanggaran profesional.
- Analisis: Pemecatan di lingkungan Kejaksaan memiliki mekanisme yang baku. Jika ada intervensi dari oknum tertentu untuk mendorong pemecatan secara tidak sah, maka hal ini merupakan penyalahgunaan wewenang yang patut ditindaklanjuti secara hukum.
4. Kritik terhadap Flexing Menggunakan Mobil Dinas
- Inti Masalah: Jaksa Jovi mengkritik Nela Marcela atas perilaku flexing menggunakan mobil dinas, yang dinilainya tidak pantas karena statusnya sebagai pengawal tahanan, bukan pejabat yang berwenang.
- Analisis: Kritik terhadap penyalahgunaan fasilitas negara adalah hal wajar. Namun, publikasi kritik tersebut di media sosial, terutama platform seperti TikTok yang cenderung bersifat informal, dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ini menunjukkan keberanian seorang aparat menyoroti penyalahgunaan fasilitas publik. Di sisi lain, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar etika institusi, terutama jika kritik itu tidak disampaikan melalui mekanisme internal terlebih dahulu.
5. Framing dan Publikasi Informasi Tidak Akurat
- Inti Masalah: Jovi merasa diframing oleh Kejaksaan melalui publikasi di media dan penyusunan dakwaan yang memojokkannya.
- Analisis: Jika benar terjadi framing, hal ini mencerminkan kegagalan institusi dalam menjaga prinsip keadilan dan profesionalisme. Sebaliknya, jika pernyataan Jovi tidak sepenuhnya akurat, hal ini dapat menambah polarisasi dan konflik di internal Kejaksaan. Klarifikasi publik sangat dibutuhkan untuk menjaga reputasi lembaga hukum.
Rekomendasi:
1. Penyelidikan Independen: Diperlukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan apakah tuduhan Jaksa Jovi memiliki dasar yang kuat atau hanya klaim sepihak.
2. Mekanisme Internal: Kritik dan keluhan harus disampaikan melalui mekanisme internal yang tersedia sebelum dipublikasikan ke ruang publik. Ini penting untuk menjaga etika profesi.
3. Evaluasi Kepemimpinan: Jika benar terjadi tindakan sewenang-wenang oleh pejabat tertentu, evaluasi terhadap kepemimpinan di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan harus dilakukan.
4. Etika Media Sosial: Aparat penegak hukum perlu memahami bahwa publikasi kritik di media sosial dapat membawa konsekuensi hukum maupun etika. Kejaksaan perlu memberikan panduan tegas terkait perilaku di dunia maya.
Isu ini memerlukan perhatian serius agar tidak hanya menjaga nama baik individu yang terlibat, tetapi juga integritas lembaga Kejaksaan secara keseluruhan.
NPM: 2411011006
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat Pagi Bapak Roy dan teman-teman semua, Izin memberikan tanggapan mengenai video yang telah diberikan.
Pernyataan tersebut mencerminkan adanya konflik internal di tubuh Kejaksaan Republik Indonesia yang melibatkan seorang jaksa, yaitu Jovi Andre, yang merasa dirinya telah menjadi korban upaya kriminalisasi, tindakan sewenang-wenang, dan upaya pemecatan oleh pihak tertentu, khususnya oleh mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Arahab. Berikut tanggapan terhadap isu dan materi yang diangkat:
1. Kriminalisasi Terhadap Jaksa Jovi Andre
- Inti Masalah: Jaksa Jovi menyebut dirinya diframing telah menyebarkan tuduhan terhadap seorang pengawal tahanan, Nela Marcela, yang menggunakan mobil dinas untuk kepentingan tidak pantas (berhubungan badan), meskipun ia mengklaim bahwa ia hanya mengkritik perilaku flexing.
- Analisis: Jika benar terjadi framing dalam publikasi resmi dan surat dakwaan, hal ini menjadi pelanggaran etika profesional dan hukum. Tuduhan serius seperti ini seharusnya didukung oleh bukti konkret dan prosedur yang transparan, bukan sekadar asumsi atau interpretasi sepihak. Proses hukum yang tidak sesuai prosedur dapat mencederai kredibilitas institusi kejaksaan.
2. Tindakan Sewenang-wenang oleh Siti Kholijah Arahab*
- Inti Masalah: Jaksa Jovi menuding mantan Kajari Tapanuli Selatan bertindak sewenang-wenang selama menjabat. Namun, rincian spesifik mengenai tindakan tersebut perlu diperjelas agar dapat dinilai apakah ada pelanggaran kewenangan atau penyalahgunaan jabatan.
- Analisis: Jika tuduhan ini benar, perlu ada penyelidikan internal independen. Namun, tanpa bukti atau data yang kuat, klaim ini bisa dianggap sebagai pernyataan sepihak.
3. Upaya Pemecatan oleh Siti Kholijah Arahab
- Inti Masalah: Ada tudingan bahwa upaya pemecatan ini didasari motif tertentu, bukan berdasarkan evaluasi kinerja atau pelanggaran profesional.
- Analisis: Pemecatan di lingkungan Kejaksaan memiliki mekanisme yang baku. Jika ada intervensi dari oknum tertentu untuk mendorong pemecatan secara tidak sah, maka hal ini merupakan penyalahgunaan wewenang yang patut ditindaklanjuti secara hukum.
4. Kritik terhadap Flexing Menggunakan Mobil Dinas
- Inti Masalah: Jaksa Jovi mengkritik Nela Marcela atas perilaku flexing menggunakan mobil dinas, yang dinilainya tidak pantas karena statusnya sebagai pengawal tahanan, bukan pejabat yang berwenang.
- Analisis: Kritik terhadap penyalahgunaan fasilitas negara adalah hal wajar. Namun, publikasi kritik tersebut di media sosial, terutama platform seperti TikTok yang cenderung bersifat informal, dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ini menunjukkan keberanian seorang aparat menyoroti penyalahgunaan fasilitas publik. Di sisi lain, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar etika institusi, terutama jika kritik itu tidak disampaikan melalui mekanisme internal terlebih dahulu.
5. Framing dan Publikasi Informasi Tidak Akurat
- Inti Masalah: Jovi merasa diframing oleh Kejaksaan melalui publikasi di media dan penyusunan dakwaan yang memojokkannya.
- Analisis: Jika benar terjadi framing, hal ini mencerminkan kegagalan institusi dalam menjaga prinsip keadilan dan profesionalisme. Sebaliknya, jika pernyataan Jovi tidak sepenuhnya akurat, hal ini dapat menambah polarisasi dan konflik di internal Kejaksaan. Klarifikasi publik sangat dibutuhkan untuk menjaga reputasi lembaga hukum.
Rekomendasi:
1. Penyelidikan Independen: Diperlukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan apakah tuduhan Jaksa Jovi memiliki dasar yang kuat atau hanya klaim sepihak.
2. Mekanisme Internal: Kritik dan keluhan harus disampaikan melalui mekanisme internal yang tersedia sebelum dipublikasikan ke ruang publik. Ini penting untuk menjaga etika profesi.
3. Evaluasi Kepemimpinan: Jika benar terjadi tindakan sewenang-wenang oleh pejabat tertentu, evaluasi terhadap kepemimpinan di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan harus dilakukan.
4. Etika Media Sosial: Aparat penegak hukum perlu memahami bahwa publikasi kritik di media sosial dapat membawa konsekuensi hukum maupun etika. Kejaksaan perlu memberikan panduan tegas terkait perilaku di dunia maya.
Isu ini memerlukan perhatian serius agar tidak hanya menjaga nama baik individu yang terlibat, tetapi juga integritas lembaga Kejaksaan secara keseluruhan.
Nama : Luthfia Alya Mabrooka
NPM : 2411011025
Assalamualaikum pak Roy , izin menanggapi video 1
Dalam video di atas, dibahas kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar yang viral setelah mengkritik Nella Marsela melalui TikTok mengenai penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Nella merasa tersinggung dengan kritik tersebut dan melaporkan Jovi ke polisi, menganggap bahwa kritik tersebut adalah tuduhan serius yang mencemarkan nama baiknya.
Penggunaan media sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus didasarkan pada etika dan tanggung jawab. Pengguna media sosial seharusnya bertindak dengan bijak, menghindari penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan perundungan daring yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan persatuan.
Penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dengan memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan pesan positif yang dapat memperkuat rasa kebersamaan di tengah keragaman.
Selain itu, media sosial dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran sosial, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, penggunaan media sosial dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara adil dan seimbang, tanpa berpihak pada salah satu pihak.
NPM : 2411011025
Assalamualaikum pak Roy , izin menanggapi video 1
Dalam video di atas, dibahas kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar yang viral setelah mengkritik Nella Marsela melalui TikTok mengenai penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Nella merasa tersinggung dengan kritik tersebut dan melaporkan Jovi ke polisi, menganggap bahwa kritik tersebut adalah tuduhan serius yang mencemarkan nama baiknya.
Penggunaan media sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus didasarkan pada etika dan tanggung jawab. Pengguna media sosial seharusnya bertindak dengan bijak, menghindari penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan perundungan daring yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan persatuan.
Penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dengan memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan pesan positif yang dapat memperkuat rasa kebersamaan di tengah keragaman.
Selain itu, media sosial dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran sosial, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, penggunaan media sosial dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara adil dan seimbang, tanpa berpihak pada salah satu pihak.
NAMA : NEESHA ZEFANYA PUTRI IRAWAN
NPM : 2411011071
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat Pagi Pak Roy dan teman teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi diatas.
Inti dari materi tersebut adalah tentang pentingnya kesadaran dalam menggunakan media sosial di era teknologi yang semakin berkembang. Masalah utama yang diangkat adalah penyalahgunaan media sosial, seperti memamerkan atau menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi, yang dapat memicu perdebatan etis di masyarakat. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab moral dalam memanfaatkan teknologi, terutama ketika terkait dengan aset publik yang dibiayai oleh uang rakyat.
Jaksa Jovi juga menjelaskan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman dalam menggunakan media sosial. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan teknologi secara bijak agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar.
Tanggapan saya yaitu penggunaan media sosial dapat berdampak positif ataupun sebaliknya yaitu negatif sesuai dengan cara kita menggunakan media sosial. Jika kita ingin menyebarkan informasi, sebaiknya kita harus menyaring terlebih dahulu agar tidak terjadinya ketidak terimaan ataupun kontra dalam satu belah pihak yang akan berujung pada proses hukum.
NPM : 2411011071
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat Pagi Pak Roy dan teman teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi diatas.
Inti dari materi tersebut adalah tentang pentingnya kesadaran dalam menggunakan media sosial di era teknologi yang semakin berkembang. Masalah utama yang diangkat adalah penyalahgunaan media sosial, seperti memamerkan atau menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi, yang dapat memicu perdebatan etis di masyarakat. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab moral dalam memanfaatkan teknologi, terutama ketika terkait dengan aset publik yang dibiayai oleh uang rakyat.
Jaksa Jovi juga menjelaskan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman dalam menggunakan media sosial. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan teknologi secara bijak agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar.
Tanggapan saya yaitu penggunaan media sosial dapat berdampak positif ataupun sebaliknya yaitu negatif sesuai dengan cara kita menggunakan media sosial. Jika kita ingin menyebarkan informasi, sebaiknya kita harus menyaring terlebih dahulu agar tidak terjadinya ketidak terimaan ataupun kontra dalam satu belah pihak yang akan berujung pada proses hukum.
Nama: Afifa Aprilia
NPM: 2411011121
Kasus Jaksa Jovi Andrea menarik perhatian publik karena menyangkut beberapa isu penting, seperti:
1. Kebebasan Berekspresi: Kasus ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana kita bisa menggunakan media sosial untuk menyampaikan kritik atau pendapat.
2. Penyalahgunaan Kekuasaan: Tudingan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi memunculkan pertanyaan tentang etika dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik.
3. UU ITE: Kasus ini juga menjadi sorotan karena melibatkan UU ITE, yang seringkali dianggap terlalu mudah digunakan untuk membungkam kritik.
Kasus ini mengajarkan kita untuk berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima di media sosial. Jangan mudah percaya dengan informasi yang belum tentu benar dan selalu cari sumber yang kredibel. Pentingnya menjaga etika dan profesionalisme, terutama dalam hubungan antar-rekan kerja di institusi publik, kesadaran akan dampak unggahan di media sosial, khususnya bagi individu yang memegang jabatan publik. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Kita harus selalu memperjuangkan keadilan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain.
NPM: 2411011121
Kasus Jaksa Jovi Andrea menarik perhatian publik karena menyangkut beberapa isu penting, seperti:
1. Kebebasan Berekspresi: Kasus ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana kita bisa menggunakan media sosial untuk menyampaikan kritik atau pendapat.
2. Penyalahgunaan Kekuasaan: Tudingan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi memunculkan pertanyaan tentang etika dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik.
3. UU ITE: Kasus ini juga menjadi sorotan karena melibatkan UU ITE, yang seringkali dianggap terlalu mudah digunakan untuk membungkam kritik.
Kasus ini mengajarkan kita untuk berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima di media sosial. Jangan mudah percaya dengan informasi yang belum tentu benar dan selalu cari sumber yang kredibel. Pentingnya menjaga etika dan profesionalisme, terutama dalam hubungan antar-rekan kerja di institusi publik, kesadaran akan dampak unggahan di media sosial, khususnya bagi individu yang memegang jabatan publik. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Kita harus selalu memperjuangkan keadilan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain.
Nama : dafira ardian chika
NPM : 2411011149
Kesimpulan Isi Video
Video ini membahas aduan Jaksa Jovi Andrea ke DPR terkait:
1. Upaya Kriminalisasi: Jovi mengklaim dirinya difitnah melalui informasi yang salah dalam dokumen dakwaan, terkait kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas Nela Marcela.
2. Perbuatan Sewenang-wenang: Tindakan otoriter dari Siti Kholijah Arahab, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, disebut memperparah situasi yang dihadapinya.
3. Upaya Pemecatan: Jovi menuduh adanya upaya untuk memberhentikannya dari Kejaksaan Republik Indonesia, meskipun ia menegaskan bahwa kritiknya adalah demi penegakan hukum dan transparansi.
Tanggapan dan Masalah yang Diangkat
1. Kriminalisasi di Media Sosial
Media sosial menjadi medan konflik, di mana kritik Jovi terhadap penggunaan mobil dinas digunakan sebagai alat untuk menyerang reputasinya. Tuduhan pencemaran nama baik menyoroti bagaimana platform digital dapat digunakan untuk merusak karier seseorang.
2. Perbuatan Sewenang-wenang
Tuduhan adanya tindakan otoriter mencerminkan kelemahan institusi penegakan hukum yang seharusnya berlandaskan keadilan, namun terkadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
3. Penyalahgunaan Teknologi
Media sosial yang seharusnya menjadi alat transparansi sering kali disalahgunakan untuk menyampaikan kritik yang tidak konstruktif atau untuk menyerang individu lain.
Relevansi dengan Nilai Pancasila
• Keadilan Sosial: Media sosial harus mencerminkan keadilan dan digunakan secara bijak, tanpa menjadi alat fitnah atau pencemaran nama baik.
• Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Tindakan saling menghormati dan komunikasi yang santun adalah cerminan nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Kasus ini menunjukkan pentingnya cara penyampaian kritik yang lebih adil dan beradab.
• Persatuan dan Kesatuan: Konflik antara Jaksa Jovi dan rekan-rekannya menyoroti bagaimana komunikasi yang buruk dapat menciptakan perpecahan di institusi, bertentangan dengan nilai persatuan dalam Pancasila.
Kesimpulan
Kasus ini mencerminkan tantangan dalam penggunaan media sosial di era digital, di mana kritik dapat berbalik menjadi masalah hukum dan konflik internal institusi. Penting bagi individu untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, menjaga etika, dan memastikan tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, media sosial dapat menjadi ruang yang lebih sehat dan konstruktif, memperkuat persatuan bangsa di tengah arus digitalisasi.
NPM : 2411011149
Kesimpulan Isi Video
Video ini membahas aduan Jaksa Jovi Andrea ke DPR terkait:
1. Upaya Kriminalisasi: Jovi mengklaim dirinya difitnah melalui informasi yang salah dalam dokumen dakwaan, terkait kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas Nela Marcela.
2. Perbuatan Sewenang-wenang: Tindakan otoriter dari Siti Kholijah Arahab, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, disebut memperparah situasi yang dihadapinya.
3. Upaya Pemecatan: Jovi menuduh adanya upaya untuk memberhentikannya dari Kejaksaan Republik Indonesia, meskipun ia menegaskan bahwa kritiknya adalah demi penegakan hukum dan transparansi.
Tanggapan dan Masalah yang Diangkat
1. Kriminalisasi di Media Sosial
Media sosial menjadi medan konflik, di mana kritik Jovi terhadap penggunaan mobil dinas digunakan sebagai alat untuk menyerang reputasinya. Tuduhan pencemaran nama baik menyoroti bagaimana platform digital dapat digunakan untuk merusak karier seseorang.
2. Perbuatan Sewenang-wenang
Tuduhan adanya tindakan otoriter mencerminkan kelemahan institusi penegakan hukum yang seharusnya berlandaskan keadilan, namun terkadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
3. Penyalahgunaan Teknologi
Media sosial yang seharusnya menjadi alat transparansi sering kali disalahgunakan untuk menyampaikan kritik yang tidak konstruktif atau untuk menyerang individu lain.
Relevansi dengan Nilai Pancasila
• Keadilan Sosial: Media sosial harus mencerminkan keadilan dan digunakan secara bijak, tanpa menjadi alat fitnah atau pencemaran nama baik.
• Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Tindakan saling menghormati dan komunikasi yang santun adalah cerminan nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Kasus ini menunjukkan pentingnya cara penyampaian kritik yang lebih adil dan beradab.
• Persatuan dan Kesatuan: Konflik antara Jaksa Jovi dan rekan-rekannya menyoroti bagaimana komunikasi yang buruk dapat menciptakan perpecahan di institusi, bertentangan dengan nilai persatuan dalam Pancasila.
Kesimpulan
Kasus ini mencerminkan tantangan dalam penggunaan media sosial di era digital, di mana kritik dapat berbalik menjadi masalah hukum dan konflik internal institusi. Penting bagi individu untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, menjaga etika, dan memastikan tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, media sosial dapat menjadi ruang yang lebih sehat dan konstruktif, memperkuat persatuan bangsa di tengah arus digitalisasi.
Nama : Muhammad Akhdan Dzikrullah
NPM : 2411011126
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pak Roy dan teman-teman semuanya, izin menanggapi video pembelajaran 1 mengenai "Jaksa Jovi merasa dikriminalisasi" dalam video tersebut dijelaskan alasan beliau merasa diskriminasi adalah karena apa yang beliau kritisi tidak sesuai dengan apa yang beredar dimedia, beliau mengkritisi tentang seseorang wanita yang memamerkan aset negara berupa mobil dinas di media sosial, tentunya hal ini memang dibenarkan untuk di kritik karena tidak seharusnya seseorang memamerkan aset yang bukan miliknya, namun kritik yang beliau sampaikan diputar balikkan dan tersebar bahwa beliau memfitnah wanita tersebut berhubungan intim dengan pasangannya dimobil tersebut, tentunya terdapat distraksi, Jaksa Jovi merasa dikriminalisasi oleh berita yang tidak sesuai itu, pemutar balikan fakta merupakan hal yang sangat tidak terpuji karena sangat merugikan dalam kasus ini contoh nya jaksa Jovi selain nama baik beliau yang tercemar banyak lagi hal lainnya yang merugikan untuk jaksa Jovi, sebagai warga Indonesia kita harus sadar bahwa memutar balikkan fakta merupakan hal tidak terpuji dan kita harus menindak keras bagi pelaku yang melakukan hal tersebut.
Mungkin cukup tanggapan dari saya, kurang lebih nya saya mohon maaf, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
NPM : 2411011126
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pak Roy dan teman-teman semuanya, izin menanggapi video pembelajaran 1 mengenai "Jaksa Jovi merasa dikriminalisasi" dalam video tersebut dijelaskan alasan beliau merasa diskriminasi adalah karena apa yang beliau kritisi tidak sesuai dengan apa yang beredar dimedia, beliau mengkritisi tentang seseorang wanita yang memamerkan aset negara berupa mobil dinas di media sosial, tentunya hal ini memang dibenarkan untuk di kritik karena tidak seharusnya seseorang memamerkan aset yang bukan miliknya, namun kritik yang beliau sampaikan diputar balikkan dan tersebar bahwa beliau memfitnah wanita tersebut berhubungan intim dengan pasangannya dimobil tersebut, tentunya terdapat distraksi, Jaksa Jovi merasa dikriminalisasi oleh berita yang tidak sesuai itu, pemutar balikan fakta merupakan hal yang sangat tidak terpuji karena sangat merugikan dalam kasus ini contoh nya jaksa Jovi selain nama baik beliau yang tercemar banyak lagi hal lainnya yang merugikan untuk jaksa Jovi, sebagai warga Indonesia kita harus sadar bahwa memutar balikkan fakta merupakan hal tidak terpuji dan kita harus menindak keras bagi pelaku yang melakukan hal tersebut.
Mungkin cukup tanggapan dari saya, kurang lebih nya saya mohon maaf, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Nama : Ana Tasya Miranti
NPM : 2411011102
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Saya izin memberi tanggapan mengenai video 1 yang memiliki topik permasalahan, yaitu :
1) Upaya kriminalisasi terhadap Jaksa Jovi Andreas Bachtiar;
2) Perbuatan sewenang-wenang Siti Holija Harahap sewaktu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan;
3) Upaya Siti Holija Harahap supaya Jaksa Jovi Andreas Bachtiar dipecat dari Kejaksaan Negeri Republik Indonesia.
Jaksa Jovi Andreas Bachtiar merasa dirinya sebagai korban kriminalisasi karena
Kejaksaan Republik Indonesia memframing dalam setiap publikasi dan penyusunan surat dakwaan bahwa Jaksa Jovi Andreas Bachtiar telah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas Kejari Tapanuli Selatan untuk berhubungan badan. Padahal Ia hanya mengkritik Nela Marcela yang sering memamerkan mobil dinas Pajero Sport di media sosial yang status mobil tersebut adalah pinjam pakai dari Pemda Tapanuli Selatan yang dibeli oleh uang rakyat supaya tidak di salahgunakan.
Dari hal ini dijelaskan mengenai konten dalam media sosial pada perkembangan teknologi yang harus sesui dengan niai pancasila, yaitu :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Bahwa konten yang sesuai dengan nilai Pancasila sila pertama yaitu konten yang menghormati kepercayaan dan agama orang lain dan tidak mengandung ujaran kebencian terhadap agama tertentu.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Konten yang sesuai dengan sila kedua ini seharusnya memuat pesan yang menghormati hak asasi manusia dan menyebarkan kebaikan, empati, dan solidaritas kepada sesama.
3. Persatuan Indonesia
Konten yang sesuai dengan sila ketiga ini adalah menghindari konten yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan memperkuat semangat kebangsaan dan toleransi.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Perwakilan
Konten yang sesuai dengan sila keempat ini adalah mendorong diskusi yang sehat, sopan, dan demokratis dan tidak menyebarkan berita bohong atau informasi yang memicu konflik.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Konten yang sesuai dengan sila kelima ini adalah mengedepankan keadilan sosial, misalnya dengan mendukung pemerataan informasi teknologi dan tidak menampilkan konten yang merugikan kelompok tertentu.
Konten di media sosial harus sesuai dengan nilai Pancasila karena:
1) Menjaga identitas bangsa
2) Mencegah perpecahan
3) Menghindari penyalahgunaan teknologi
4) Mendorong etika dan moral
5) Mewujudkan keadilan sosial
NPM : 2411011102
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Saya izin memberi tanggapan mengenai video 1 yang memiliki topik permasalahan, yaitu :
1) Upaya kriminalisasi terhadap Jaksa Jovi Andreas Bachtiar;
2) Perbuatan sewenang-wenang Siti Holija Harahap sewaktu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan;
3) Upaya Siti Holija Harahap supaya Jaksa Jovi Andreas Bachtiar dipecat dari Kejaksaan Negeri Republik Indonesia.
Jaksa Jovi Andreas Bachtiar merasa dirinya sebagai korban kriminalisasi karena
Kejaksaan Republik Indonesia memframing dalam setiap publikasi dan penyusunan surat dakwaan bahwa Jaksa Jovi Andreas Bachtiar telah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas Kejari Tapanuli Selatan untuk berhubungan badan. Padahal Ia hanya mengkritik Nela Marcela yang sering memamerkan mobil dinas Pajero Sport di media sosial yang status mobil tersebut adalah pinjam pakai dari Pemda Tapanuli Selatan yang dibeli oleh uang rakyat supaya tidak di salahgunakan.
Dari hal ini dijelaskan mengenai konten dalam media sosial pada perkembangan teknologi yang harus sesui dengan niai pancasila, yaitu :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Bahwa konten yang sesuai dengan nilai Pancasila sila pertama yaitu konten yang menghormati kepercayaan dan agama orang lain dan tidak mengandung ujaran kebencian terhadap agama tertentu.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Konten yang sesuai dengan sila kedua ini seharusnya memuat pesan yang menghormati hak asasi manusia dan menyebarkan kebaikan, empati, dan solidaritas kepada sesama.
3. Persatuan Indonesia
Konten yang sesuai dengan sila ketiga ini adalah menghindari konten yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan memperkuat semangat kebangsaan dan toleransi.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Perwakilan
Konten yang sesuai dengan sila keempat ini adalah mendorong diskusi yang sehat, sopan, dan demokratis dan tidak menyebarkan berita bohong atau informasi yang memicu konflik.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Konten yang sesuai dengan sila kelima ini adalah mengedepankan keadilan sosial, misalnya dengan mendukung pemerataan informasi teknologi dan tidak menampilkan konten yang merugikan kelompok tertentu.
Konten di media sosial harus sesuai dengan nilai Pancasila karena:
1) Menjaga identitas bangsa
2) Mencegah perpecahan
3) Menghindari penyalahgunaan teknologi
4) Mendorong etika dan moral
5) Mewujudkan keadilan sosial
Nama : Ario Zulfrila
Npm : 2251011046
assalamualaikum wr.wb pak roy dan teman teman, izinkan saya menanggapi video pada materi kali ini
pembahasan dalam video tersebut:
1.Upaya kriminalisasi terhadap jaksa jovi Andrea Bachtiar.
2.Perbuatan wewenang wenang Siti Holija waktu menjabat sebagai kepala kejaksaan Tapanuli selatan.
3.Upaya siti holija supaya jaksa jovi Andrea Bachtiar dipecat dari kejaksaan agung republik Indonesia.
Di video tersebut dijelaskan bahwa jaksa Jaksa jovi Andre dituduh telah memfitnah sela marsela menggunakan mobil dinas untuk berkencan/berhubungan intim dengan pacarnya.Padahal jaksa Jovi Andrean Bachtiar hanya mengunggah foto sela marsela yang tengah flexing menggunakan mobil dinas pajero sport ke sosial media.Jaksa Jovi Andrean Bachtiar mengaku tindakan tersebut ia lakukan agar sela marsela berhenti melakukan tindakan tersebut,dikarenakan mobil yang ia gunakan untuk flexing tersebut merupakan mobil dinas yang dibeli atas uang rakyat.
tanggapan:
Secara keseluruhan, transparansi dan profesionalisme seharusnya menjadi prioritas dalam menangani kasus ini. Institusi pemerintah perlu lebih terbuka terhadap kritik dan membangun mekanisme penyelesaian internal yang efektif, sementara pegawai publik harus menjaga etika dalam menyuarakan protes mereka.
Npm : 2251011046
assalamualaikum wr.wb pak roy dan teman teman, izinkan saya menanggapi video pada materi kali ini
pembahasan dalam video tersebut:
1.Upaya kriminalisasi terhadap jaksa jovi Andrea Bachtiar.
2.Perbuatan wewenang wenang Siti Holija waktu menjabat sebagai kepala kejaksaan Tapanuli selatan.
3.Upaya siti holija supaya jaksa jovi Andrea Bachtiar dipecat dari kejaksaan agung republik Indonesia.
Di video tersebut dijelaskan bahwa jaksa Jaksa jovi Andre dituduh telah memfitnah sela marsela menggunakan mobil dinas untuk berkencan/berhubungan intim dengan pacarnya.Padahal jaksa Jovi Andrean Bachtiar hanya mengunggah foto sela marsela yang tengah flexing menggunakan mobil dinas pajero sport ke sosial media.Jaksa Jovi Andrean Bachtiar mengaku tindakan tersebut ia lakukan agar sela marsela berhenti melakukan tindakan tersebut,dikarenakan mobil yang ia gunakan untuk flexing tersebut merupakan mobil dinas yang dibeli atas uang rakyat.
tanggapan:
Secara keseluruhan, transparansi dan profesionalisme seharusnya menjadi prioritas dalam menangani kasus ini. Institusi pemerintah perlu lebih terbuka terhadap kritik dan membangun mekanisme penyelesaian internal yang efektif, sementara pegawai publik harus menjaga etika dalam menyuarakan protes mereka.
Nama : Julio Rangga Balista
NPM : 2411011087
Assalamualaikum wr.wb selamat pagi pak Roy dan teman-teman sekalian. Disini izinkan saya untuk memberikan tanggapan mengenai permasalahan yang dimuat pada video yang tertera sebagai materi pembelajaran pada hari ini.
Dari video tersebut kita dapat melihat bahwasanya permasalahannya bermula ketika saudara Jovi membuat postingan tentang saudari Nela yang melakukan flexing di media sosial namun hal tersebut dilakukan dengan menggunakan mobil dinas sebagai bahan flexing,yang mana tentunya hal tersebut tidaklah etis karena sejatinya mobil tersebut adalah mobil yang seharusnya hanya digunakan untuk menunjang keperluan dinas atau pekerjaan,bukan untuk hal-hal lain yang tidak diperlukan atau sifatnya menguntungkan satu pihak.
Menindaklanjuti hal tersebut saudara Jovi diundang dalam rapat komisi III DPR-RI dalam rangka untuk melakukan pembahasan kasus tersebut. Dan pada rapat tersebut disebutkan bahwa saudara Jovi merasa ada 3 poin yang penting untuk dia sampaikan yaitu :1. Kriminalisasi terhadap saudara Jovi 2. Perbuatan sewenang-wenang terhadap saudara Jovi oleh Siti Kholijah Arahan selaku kepala kejaksaan negeri Tapanuli Selatan 3. Upaya pemberhentian terhadap saudara Jovi
Awal mula kasus tersebut tersebut menyoroti beberapa hal mengenai konten dalam media sosial pada perkembangan teknologi yang harus sesuai dengan nilai pancasila yaitu pandangan Jaksa Jovi menunjukkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga etika bermedia sosial. Hal ini patut didukung karena sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menuntut setiap individu untuk bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Dukungan terhadap gagasan seperti ini akan membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan positif bagi Indonesia. Dalam pandangannya, Jovi menekankan bahwa media sosial bisa menjadi alat untuk memperkuat persatuan bangsa jika digunakan dengan cara yang benar. Hal ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia. Meski gagasan dan pandangan Jovi sangat positif, tantangan terbesar adalah bagaimana pandangan tersebut dapat diterapkan secara luas di masyarakat. Diperlukan sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan pengguna media sosial agar pesan ini bisa menjadi gerakan nasional yang nyata.
NPM : 2411011087
Assalamualaikum wr.wb selamat pagi pak Roy dan teman-teman sekalian. Disini izinkan saya untuk memberikan tanggapan mengenai permasalahan yang dimuat pada video yang tertera sebagai materi pembelajaran pada hari ini.
Dari video tersebut kita dapat melihat bahwasanya permasalahannya bermula ketika saudara Jovi membuat postingan tentang saudari Nela yang melakukan flexing di media sosial namun hal tersebut dilakukan dengan menggunakan mobil dinas sebagai bahan flexing,yang mana tentunya hal tersebut tidaklah etis karena sejatinya mobil tersebut adalah mobil yang seharusnya hanya digunakan untuk menunjang keperluan dinas atau pekerjaan,bukan untuk hal-hal lain yang tidak diperlukan atau sifatnya menguntungkan satu pihak.
Menindaklanjuti hal tersebut saudara Jovi diundang dalam rapat komisi III DPR-RI dalam rangka untuk melakukan pembahasan kasus tersebut. Dan pada rapat tersebut disebutkan bahwa saudara Jovi merasa ada 3 poin yang penting untuk dia sampaikan yaitu :1. Kriminalisasi terhadap saudara Jovi 2. Perbuatan sewenang-wenang terhadap saudara Jovi oleh Siti Kholijah Arahan selaku kepala kejaksaan negeri Tapanuli Selatan 3. Upaya pemberhentian terhadap saudara Jovi
Awal mula kasus tersebut tersebut menyoroti beberapa hal mengenai konten dalam media sosial pada perkembangan teknologi yang harus sesuai dengan nilai pancasila yaitu pandangan Jaksa Jovi menunjukkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga etika bermedia sosial. Hal ini patut didukung karena sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menuntut setiap individu untuk bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Dukungan terhadap gagasan seperti ini akan membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan positif bagi Indonesia. Dalam pandangannya, Jovi menekankan bahwa media sosial bisa menjadi alat untuk memperkuat persatuan bangsa jika digunakan dengan cara yang benar. Hal ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia. Meski gagasan dan pandangan Jovi sangat positif, tantangan terbesar adalah bagaimana pandangan tersebut dapat diterapkan secara luas di masyarakat. Diperlukan sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan pengguna media sosial agar pesan ini bisa menjadi gerakan nasional yang nyata.
Nama : Nazwa Diah Fadhilah
Npm : 2411011032
Assalamu'alaikum pak roy, izin menjawab tentang materi hari ini terkait mata kuliah mku pancasila hari ini.
Tanggapan Terhadap video Kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, Kasus yang melibatkan Jaksa Jovi Andrea Bachtiar dengan Nella Marsela membawa kita pada
diskusi mendalam mengenai penggunaan media sosial dalam menyuarakan keadilan, sekaligus
menggaris bawahi tantangan etika profesional di tengah perkembangan teknologi. Dalam konteks
ini, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan penting untuk menilai tindakan, sikap, dan
penyelesaian masalah yang muncul.
Masalah Utama. Masalah utama dalam kasus ini adalah penggunaan media sosial oleh seorang aparatur penegak
hukum untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan fasilitas negara. Langkah ini menuai polemik
karena melibatkan pencemaran nama baik, yang kemudian dilaporkan oleh Nella Marsela. Kasus
ini memunculkan pertanyaan mendasar, sejauh mana media sosial dapat digunakan sebagai alat
kritik dalam institusi negara tanpa melanggar norma hukum dan nilai etika, Tindakan Jovi yang mempublikasikan dugaan penyalahgunaan fasilitas negara menunjukkan
adanya upaya untuk menjalankan fungsi pengawasan internal. Namun, pendekatan yang diambil,
yakni menggunakan media sosial, dinilai tidak sesuai dengan prosedur profesional. Kritik
anggota DPR seperti Mangihut Sinaga, yang menekankan pentingnya prosedur internal
dibanding membangun opini di media sosial, mencerminkan kekhawatiran tentang dampak
jangka panjang pada citra institusi.
Analisis Berdasarkan Nilai Pancasila :
1. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila kedua menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk hak untuk tidak
mengalami diskriminasi atau pencemaran nama baik. Dalam kasus ini, Jovi merasa dikriminalisasi dan didiskriminasi oleh institusinya sendiri. Namun, Nella juga merasa haknya
dilanggar karena unggahan Jovi yang dianggap mencemarkan nama baik. Situasi ini
menunjukkan perlunya keseimbangan dalam menyampaikan kritik agar tidak mencederai hak
individu lain.
2. Persatuan Indonesia
Persatuan dalam sebuah institusi negara sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Tindakan Jovi yang membawa masalah internal ke media sosial dapat memecah kesatuan dalam
institusi Kejaksaan dan menciptakan opini negatif dari masyarakat terhadap lembaga tersebut. Di
sisi lain, upaya ini mungkin juga didorong oleh kebutuhan untuk transparansi, yang menjadi
tantangan tersendiri di era digital.
3. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Jovi berargumen bahwa tindakannya untuk mengkritik penggunaan fasilitas negara adalah demi
keadilan. Namun, penyelesaian masalah ini membutuhkan pendekatan yang lebih konstruktif,
seperti yang disarankan oleh anggota DPR untuk menggunakan restorative justice. Dialog
langsung antara kedua pihak, dengan pengawasan yang netral, dapat menjadi solusi yang lebih
adil dibandingkan dengan eskalasi melalui media sosial.
Media sosial telah menjadi ruang publik yang memungkinkan siapa saja untuk menyampaikan
opini. Namun, di era digital ini, penggunaan media sosial oleh aparatur negara seperti Jaksa Jovi
membutuhkan pertimbangan yang matang. Sebagai bagian dari institusi hukum, setiap tindakan
publik memiliki dampak yang luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
Dalam hal ini, profesionalisme dan etika harus selalu menjadi landasan utama.
Namun, kasus ini juga mencerminkan kebutuhan akan mekanisme pengawasan yang lebih
transparan dalam institusi negara. Kritik Jovi terhadap dugaan penyalahgunaan fasilitas negara
menunjukkan adanya celah yang mungkin belum terkelola dengan baik. Alih-alih memperkarakan isu ini di media sosial, institusi seharusnya menyediakan saluran internal yang
efektif untuk menangani dugaan pelanggaran tanpa merusak reputasi individu maupun institusi.
Kesimpulan
Kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar mengingatkan kita pada pentingnya menjaga etika profesional
dan kehati-hatian dalam menggunakan media sosial, terutama oleh aparatur negara. Dalam penyelesaiannya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman utama, baik dalam cara
penyampaian kritik maupun dalam penyelesaian konflik. Media sosial dapat menjadi alat yang
kuat untuk menyuarakan keadilan, tetapi tanpa etika dan aturan yang jelas, ia dapat menjadi
pedang bermata dua yang merusak hubungan profesional dan kepercayaan masyarakat.
Pendekatan restorative justice yang melibatkan dialog langsung, seperti yang disarankan oleh
anggota DPR, adalah langkah yang paling sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian,
kedua belah pihak dapat menemukan solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga
memperbaiki hubungan profesional dan memperkuat institusi negara.
Npm : 2411011032
Assalamu'alaikum pak roy, izin menjawab tentang materi hari ini terkait mata kuliah mku pancasila hari ini.
Tanggapan Terhadap video Kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, Kasus yang melibatkan Jaksa Jovi Andrea Bachtiar dengan Nella Marsela membawa kita pada
diskusi mendalam mengenai penggunaan media sosial dalam menyuarakan keadilan, sekaligus
menggaris bawahi tantangan etika profesional di tengah perkembangan teknologi. Dalam konteks
ini, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan penting untuk menilai tindakan, sikap, dan
penyelesaian masalah yang muncul.
Masalah Utama. Masalah utama dalam kasus ini adalah penggunaan media sosial oleh seorang aparatur penegak
hukum untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan fasilitas negara. Langkah ini menuai polemik
karena melibatkan pencemaran nama baik, yang kemudian dilaporkan oleh Nella Marsela. Kasus
ini memunculkan pertanyaan mendasar, sejauh mana media sosial dapat digunakan sebagai alat
kritik dalam institusi negara tanpa melanggar norma hukum dan nilai etika, Tindakan Jovi yang mempublikasikan dugaan penyalahgunaan fasilitas negara menunjukkan
adanya upaya untuk menjalankan fungsi pengawasan internal. Namun, pendekatan yang diambil,
yakni menggunakan media sosial, dinilai tidak sesuai dengan prosedur profesional. Kritik
anggota DPR seperti Mangihut Sinaga, yang menekankan pentingnya prosedur internal
dibanding membangun opini di media sosial, mencerminkan kekhawatiran tentang dampak
jangka panjang pada citra institusi.
Analisis Berdasarkan Nilai Pancasila :
1. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila kedua menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk hak untuk tidak
mengalami diskriminasi atau pencemaran nama baik. Dalam kasus ini, Jovi merasa dikriminalisasi dan didiskriminasi oleh institusinya sendiri. Namun, Nella juga merasa haknya
dilanggar karena unggahan Jovi yang dianggap mencemarkan nama baik. Situasi ini
menunjukkan perlunya keseimbangan dalam menyampaikan kritik agar tidak mencederai hak
individu lain.
2. Persatuan Indonesia
Persatuan dalam sebuah institusi negara sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Tindakan Jovi yang membawa masalah internal ke media sosial dapat memecah kesatuan dalam
institusi Kejaksaan dan menciptakan opini negatif dari masyarakat terhadap lembaga tersebut. Di
sisi lain, upaya ini mungkin juga didorong oleh kebutuhan untuk transparansi, yang menjadi
tantangan tersendiri di era digital.
3. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Jovi berargumen bahwa tindakannya untuk mengkritik penggunaan fasilitas negara adalah demi
keadilan. Namun, penyelesaian masalah ini membutuhkan pendekatan yang lebih konstruktif,
seperti yang disarankan oleh anggota DPR untuk menggunakan restorative justice. Dialog
langsung antara kedua pihak, dengan pengawasan yang netral, dapat menjadi solusi yang lebih
adil dibandingkan dengan eskalasi melalui media sosial.
Media sosial telah menjadi ruang publik yang memungkinkan siapa saja untuk menyampaikan
opini. Namun, di era digital ini, penggunaan media sosial oleh aparatur negara seperti Jaksa Jovi
membutuhkan pertimbangan yang matang. Sebagai bagian dari institusi hukum, setiap tindakan
publik memiliki dampak yang luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
Dalam hal ini, profesionalisme dan etika harus selalu menjadi landasan utama.
Namun, kasus ini juga mencerminkan kebutuhan akan mekanisme pengawasan yang lebih
transparan dalam institusi negara. Kritik Jovi terhadap dugaan penyalahgunaan fasilitas negara
menunjukkan adanya celah yang mungkin belum terkelola dengan baik. Alih-alih memperkarakan isu ini di media sosial, institusi seharusnya menyediakan saluran internal yang
efektif untuk menangani dugaan pelanggaran tanpa merusak reputasi individu maupun institusi.
Kesimpulan
Kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar mengingatkan kita pada pentingnya menjaga etika profesional
dan kehati-hatian dalam menggunakan media sosial, terutama oleh aparatur negara. Dalam penyelesaiannya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman utama, baik dalam cara
penyampaian kritik maupun dalam penyelesaian konflik. Media sosial dapat menjadi alat yang
kuat untuk menyuarakan keadilan, tetapi tanpa etika dan aturan yang jelas, ia dapat menjadi
pedang bermata dua yang merusak hubungan profesional dan kepercayaan masyarakat.
Pendekatan restorative justice yang melibatkan dialog langsung, seperti yang disarankan oleh
anggota DPR, adalah langkah yang paling sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian,
kedua belah pihak dapat menemukan solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga
memperbaiki hubungan profesional dan memperkuat institusi negara.
Selamat Siang pak, maaf mengganggu waktunya pak. Izin menanggapi dari tugas yang bapak berikan. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri, saya
Nama : Kezia Eyodia Siom
NPM : 2411011090
Tanggapan Video 1
Masalah yang Dijelaskan:
Nama : Kezia Eyodia Siom
NPM : 2411011090
Tanggapan Video 1
Masalah yang Dijelaskan:
Pemaparan ini menggambarkan kasus yang melibatkan dugaan kriminalisasi terhadap Jaksa Jovi Andrea Bachtiar oleh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Holija Harahab. Masalah utamanya adalah:
1. Kriminalisasi: Tuduhan bahwa Jovi Andrea Bachtiar menyebarkan informasi palsu atau memfitnah dengan menuduh Nella Marsela menggunakan mobil dinas untuk tujuan pribadi yang tidak pantas. Tuduhan ini diduga dibuat untuk membangun framing negatif terhadap Jaksa Jovi.
2. Penyalahgunaan Kekuasaan: Siti Holija Harahab diduga bertindak sewenang-wenang terhadap Jovi, termasuk membuat upaya untuk mendorong pemecatannya.
3. Penyalahgunaan Aset Negara: Kritik Jovi terhadap penggunaan mobil dinas oleh Nella Marsela, yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan, menjadi pokok masalah.
Materi Media Sosial dan Teknologi dalam Perspektif Pancasila:
Dalam perkembangan teknologi, khususnya media sosial, ada sejumlah nilai dan prinsip yang perlu diperhatikan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila:
1. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Media sosial harus digunakan dengan menghormati martabat setiap individu, tanpa menyebarkan fitnah, hoaks, atau menyerang privasi orang lain. Dalam hal ini, framing yang jahat dan penyebaran informasi yang belum tentu benar melanggar prinsip kemanusiaan.
2. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
Teknologi dan media sosial seharusnya digunakan untuk memperkuat persatuan, bukan menciptakan konflik, polarisasi, atau tindakan diskriminasi. Penyalahgunaan media sosial untuk menjatuhkan pihak tertentu bisa memecah persatuan masyarakat.
3. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Diskusi publik di media sosial harus dilakukan dengan bijaksana dan menghormati pendapat orang lain, bukan dengan cara memanipulasi informasi. Kritik harus disampaikan secara konstruktif, seperti yang ditekankan oleh Jaksa Jovi dalam pemaparannya.
4. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Aset negara, termasuk mobil dinas, adalah milik rakyat. Penggunaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kepentingan umum, bukan untuk keuntungan pribadi atau tujuan yang tidak pantas. Kritik yang disampaikan di media sosial terkait hal ini semestinya didasarkan pada fakta dan dilakukan dengan niat membangun.
Dalam konteks ini, penggunaan media sosial harus dilakukan secara bertanggung jawab, mengutamakan nilai-nilai etika, kebenaran, dan keadilan, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Kasus ini menunjukkan pentingnya regulasi dan pengawasan dalam penggunaan media sosial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan framing yang merugikan pihak tertentu.
Sekian dari saya pak, terimakasih.
Nama: Bagus Artha Nugraha
Npm : 2251011012
Assallamuallaikum izin menjawab forum diskusi video pak
Materi yang disampaikan Jaksa Jovi dalam video tersebut menyoroti urgensi kesadaran akan penggunaan media sosial di era digital saat ini. Beliau menggarisbawahi maraknya konten negatif yang beredar di platform media sosial, seperti ujaran kebencian, berita bohong (hoaks), dan unggahan yang melanggar norma serta bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
Jaksa Jovi menekankan bahwa Pancasila seharusnya menjadi kompas dalam berinteraksi di dunia maya. Setiap nilai yang terkandung di dalamnya, mulai dari ketuhanan Yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seharusnya terwujud dalam setiap konten yang kita produksi atau sebarkan. Dengan kata lain, media sosial seharusnya menjadi wadah untuk mempromosikan nilai-nilai positif dan memperkuat persatuan bangsa.
Beliau juga menyoroti pentingnya literasi digital. Kemampuan untuk memilah dan memilih informasi yang benar, menganalisis secara kritis, serta menggunakan teknologi secara bijaksana menjadi kunci agar tidak mudah terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan. Literasi digital yang baik akan membekali kita dengan kemampuan berpikir kritis sehingga tidak mudah terprovokasi oleh konten negatif.
Sebagai generasi muda, kita memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan bangsa. Penggunaan media sosial yang bertanggung jawab adalah salah satu bentuk partisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan menyebarkan konten yang positif, membangun dialog yang konstruktif, dan menghormati perbedaan pendapat, kita dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyatukan bangsa.
Kesimpulannya, media sosial dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ia dapat menjadi sarana untuk memperluas pengetahuan, menjalin relasi, dan memperjuangkan nilai-nilai kebaikan. Namun, di sisi lain, ia juga dapat menjadi sumber perpecahan dan kerusakan jika tidak digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, kita perlu bijaksana dalam memilih dan mengonsumsi konten di media sosial, serta aktif berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang positif dan bermanfaat.
Beberapa hal yang perlu kita ingat:
Verifikasi informasi: Sebelum membagikan suatu informasi, pastikan terlebih dahulu kebenarannya.
Hormati perbedaan pendapat: Tidak semua orang memiliki pandangan yang sama. Hormati perbedaan pendapat dan hindari perdebatan yang tidak produktif.
Jaga etika bermedia sosial: Hindari menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong, atau konten yang mengandung unsur SARA.
Manfaatkan fitur positif media sosial: Gunakan media sosial untuk berbagi pengetahuan, menginspirasi orang lain, dan membangun komunitas positif.
Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan media sosial, kita dapat menciptakan ruang digital yang aman, nyaman, dan bermanfaat bagi semua.
Npm : 2251011012
Assallamuallaikum izin menjawab forum diskusi video pak
Materi yang disampaikan Jaksa Jovi dalam video tersebut menyoroti urgensi kesadaran akan penggunaan media sosial di era digital saat ini. Beliau menggarisbawahi maraknya konten negatif yang beredar di platform media sosial, seperti ujaran kebencian, berita bohong (hoaks), dan unggahan yang melanggar norma serta bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
Jaksa Jovi menekankan bahwa Pancasila seharusnya menjadi kompas dalam berinteraksi di dunia maya. Setiap nilai yang terkandung di dalamnya, mulai dari ketuhanan Yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seharusnya terwujud dalam setiap konten yang kita produksi atau sebarkan. Dengan kata lain, media sosial seharusnya menjadi wadah untuk mempromosikan nilai-nilai positif dan memperkuat persatuan bangsa.
Beliau juga menyoroti pentingnya literasi digital. Kemampuan untuk memilah dan memilih informasi yang benar, menganalisis secara kritis, serta menggunakan teknologi secara bijaksana menjadi kunci agar tidak mudah terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan. Literasi digital yang baik akan membekali kita dengan kemampuan berpikir kritis sehingga tidak mudah terprovokasi oleh konten negatif.
Sebagai generasi muda, kita memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan bangsa. Penggunaan media sosial yang bertanggung jawab adalah salah satu bentuk partisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan menyebarkan konten yang positif, membangun dialog yang konstruktif, dan menghormati perbedaan pendapat, kita dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyatukan bangsa.
Kesimpulannya, media sosial dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ia dapat menjadi sarana untuk memperluas pengetahuan, menjalin relasi, dan memperjuangkan nilai-nilai kebaikan. Namun, di sisi lain, ia juga dapat menjadi sumber perpecahan dan kerusakan jika tidak digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, kita perlu bijaksana dalam memilih dan mengonsumsi konten di media sosial, serta aktif berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang positif dan bermanfaat.
Beberapa hal yang perlu kita ingat:
Verifikasi informasi: Sebelum membagikan suatu informasi, pastikan terlebih dahulu kebenarannya.
Hormati perbedaan pendapat: Tidak semua orang memiliki pandangan yang sama. Hormati perbedaan pendapat dan hindari perdebatan yang tidak produktif.
Jaga etika bermedia sosial: Hindari menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong, atau konten yang mengandung unsur SARA.
Manfaatkan fitur positif media sosial: Gunakan media sosial untuk berbagi pengetahuan, menginspirasi orang lain, dan membangun komunitas positif.
Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan media sosial, kita dapat menciptakan ruang digital yang aman, nyaman, dan bermanfaat bagi semua.
Nama : Erlando Kurniawan
Npm : 2411011014
Kelas : A
Selamat siang Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya menjawab forum diskusi ini.
Video tersebut membahas tentang pentingnya penggunaan media sosial yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila di tengah maju nya perkembangan teknologi. Masalah utamanya adalah penyalahgunaan media sosial, seperti memamerkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi, yang dapat memicu perdebatan etis. Ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab moral, terutama dalam memanfaatkan aset publik yang dibiayai oleh rakyat.
Konten media sosial seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, tanggung jawab, dan menghormati hak publik, seperti memamerkan kendaraan dinas di media sosial bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab. Fasilitas negara seharusnya digunakan sesuai tujuan pekerjaan, bukan untuk kepentingan pribadi atau sekadar pamer.
Perkembangan teknologi juga menantang pengguna untuk menjaga etika digital. Penting juga bagi pengguna media sosial untuk bijak menyaring informasi yang dibagikan dan menyadari dampaknya. Unggahan yang tidak sesuai dapat merusak citra individu, lembaga, atau kepercayaan publik pada institusi negara.
Kesimpulannya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kesadaran etis. Media sosial sebaiknya digunakan untuk memperkuat persatuan, tanggung jawab, dan kepedulian. Dengan begitu, kita bisa membangun ekosistem digital yang lebih sehat, beradab, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Npm : 2411011014
Kelas : A
Selamat siang Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya menjawab forum diskusi ini.
Video tersebut membahas tentang pentingnya penggunaan media sosial yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila di tengah maju nya perkembangan teknologi. Masalah utamanya adalah penyalahgunaan media sosial, seperti memamerkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi, yang dapat memicu perdebatan etis. Ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab moral, terutama dalam memanfaatkan aset publik yang dibiayai oleh rakyat.
Konten media sosial seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, tanggung jawab, dan menghormati hak publik, seperti memamerkan kendaraan dinas di media sosial bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab. Fasilitas negara seharusnya digunakan sesuai tujuan pekerjaan, bukan untuk kepentingan pribadi atau sekadar pamer.
Perkembangan teknologi juga menantang pengguna untuk menjaga etika digital. Penting juga bagi pengguna media sosial untuk bijak menyaring informasi yang dibagikan dan menyadari dampaknya. Unggahan yang tidak sesuai dapat merusak citra individu, lembaga, atau kepercayaan publik pada institusi negara.
Kesimpulannya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kesadaran etis. Media sosial sebaiknya digunakan untuk memperkuat persatuan, tanggung jawab, dan kepedulian. Dengan begitu, kita bisa membangun ekosistem digital yang lebih sehat, beradab, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Nama: Sevilla Uefa Duna
NPM: 2411011050
Assalamualaikum wr.wb bapak Roy dan teman-teman semua. Izin menanggapi video yang diberikan oleh bapak Roy
Video tersebut membahas isu yang muncul di media sosial terkait kritik yang disampaikan oleh seorang jaksa bernama Jovi. Kasus ini menjadi viral karena Jovi mengungkapkan kritiknya terhadap rekannya, Nella Marsela, melalui platform TikTok. Kritik tersebut berfokus pada penggunaan mobil dinas oleh Nella untuk kepentingan pribadi, yang menurut Jovi tidak sesuai dengan aturan. Namun, kritik ini justru memicu masalah baru. Kejaksaan Agung menilai tindakan Jovi telah mencemarkan nama baik Nella, sehingga kasus ini berujung pada proses hukum.
Perkembangan teknologi yang harus sesuai dengan nilai pancasila:
1. Konten yang Berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa:
Menghindari penyebaran konten yang menghina agama atau keyakinan orang lain. Memastikan setiap unggahan mengandung nilai-nilai yang mendukung kerukunan antar umat beragama.
2. Konten yang Menghormati Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
Menghindari ujaran kebencian, penghinaan, atau fitnah yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Memastikan konten bersifat membangun, positif, dan menghormati keberagaman.
3. Konten yang Mendorong Persatuan Indonesia:
Tidak menyebarkan informasi yang memecah belah persatuan bangsa. Menggunakan media sosial untuk mempererat solidaritas nasional.
4. Konten yang Mencerminkan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan:
Menggunakan media sosial secara bijak dan demokratis dengan menghargai pendapat orang lain. Menghindari perilaku yang mencerminkan intoleransi atau pemaksaan kehendak.
5. Konten yang Menegakkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:
Membagikan informasi yang mendukung kesejahteraan bersama, seperti edukasi dan peluang usaha. Tidak memanfaatkan media sosial untuk keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain, seperti penipuan daring.
NPM: 2411011050
Assalamualaikum wr.wb bapak Roy dan teman-teman semua. Izin menanggapi video yang diberikan oleh bapak Roy
Video tersebut membahas isu yang muncul di media sosial terkait kritik yang disampaikan oleh seorang jaksa bernama Jovi. Kasus ini menjadi viral karena Jovi mengungkapkan kritiknya terhadap rekannya, Nella Marsela, melalui platform TikTok. Kritik tersebut berfokus pada penggunaan mobil dinas oleh Nella untuk kepentingan pribadi, yang menurut Jovi tidak sesuai dengan aturan. Namun, kritik ini justru memicu masalah baru. Kejaksaan Agung menilai tindakan Jovi telah mencemarkan nama baik Nella, sehingga kasus ini berujung pada proses hukum.
Perkembangan teknologi yang harus sesuai dengan nilai pancasila:
1. Konten yang Berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa:
Menghindari penyebaran konten yang menghina agama atau keyakinan orang lain. Memastikan setiap unggahan mengandung nilai-nilai yang mendukung kerukunan antar umat beragama.
2. Konten yang Menghormati Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
Menghindari ujaran kebencian, penghinaan, atau fitnah yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Memastikan konten bersifat membangun, positif, dan menghormati keberagaman.
3. Konten yang Mendorong Persatuan Indonesia:
Tidak menyebarkan informasi yang memecah belah persatuan bangsa. Menggunakan media sosial untuk mempererat solidaritas nasional.
4. Konten yang Mencerminkan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan:
Menggunakan media sosial secara bijak dan demokratis dengan menghargai pendapat orang lain. Menghindari perilaku yang mencerminkan intoleransi atau pemaksaan kehendak.
5. Konten yang Menegakkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:
Membagikan informasi yang mendukung kesejahteraan bersama, seperti edukasi dan peluang usaha. Tidak memanfaatkan media sosial untuk keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain, seperti penipuan daring.
Nama : Terra Eksantiana Wijayanti
NPM : 2411011098
Kelas : B
Assalamualaikum, Selamat Pagi, Pak Roy. Izin memberikan tanggapan mengenai materi dalam video tersebut.
Dalam video tersebut membahas tiga isu utama terkait Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, yang menyoroti pentingnya etika dalam penggunaan media sosial sesuai nilai-nilai Pancasila.
Setiap pihak yang menggunakan platform digital untuk menyampaikan kritik, pendapat, atau tuduhan perlu memahami batasan dan tanggung jawabnya agar tidak melanggar prinsip-prinsip etika dan hukum.
Salah satunya yaitu mengenai upaya kriminalisasi. Jaksa Jovi yang mengkritik Nella Marsela di media sosial mengenai penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Tuduhan tersebut disebarkan melalui media sosial, yang mengakibatkan Nella mengalami perundungan daring dan merasa dirugikan. Ia kemudian melaporkan Jovi ke polisi, yang dijerat dengan UU ITE karena penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan. Jovi membantah tuduhan tersebut dan merasa dikriminalisasi, mengklaim bahwa kritiknya terhadap Nella hanya bertujuan untuk menegur.
Penggunaan media sosial di era teknologi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan menghormati hak asasi manusia, menegakkan keadilan, bijak dalam berpendapat, dan memiliki niat baik. Media sosial seharusnya digunakan untuk mendukung demokrasi dan transparansi, bukan untuk menyebarkan fitnah atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain.
Penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial karena mengabaikan hak masyarakat yang telah membiayai fasilitas tersebut. Kritik yang disampaikan oleh Jaksa Jovi bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas negara dan dapat dianggap sebagai langkah dalam memperkuat integritas serta transparansi dalam administrasi pemerintahan.
Oleh karena itu, kasus Jaksa Jovi dan Nella Marsela menunjukkan pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama di institusi publik. Nilai persatuan mengajarkan pentingnya menjaga kerjasama dan hubungan baik meskipun ada perbedaan. Keadilan sosial mengingatkan bahwa fasilitas negara harus digunakan secara jujur dan untuk kepentingan umum. Kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan perlunya bersikap sopan dan adil dalam menyelesaikan masalah. Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, institusi publik dapat bekerja dengan baik dan menjaga kepercayaan masyarakat.
NPM : 2411011098
Kelas : B
Assalamualaikum, Selamat Pagi, Pak Roy. Izin memberikan tanggapan mengenai materi dalam video tersebut.
Dalam video tersebut membahas tiga isu utama terkait Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, yang menyoroti pentingnya etika dalam penggunaan media sosial sesuai nilai-nilai Pancasila.
Setiap pihak yang menggunakan platform digital untuk menyampaikan kritik, pendapat, atau tuduhan perlu memahami batasan dan tanggung jawabnya agar tidak melanggar prinsip-prinsip etika dan hukum.
Salah satunya yaitu mengenai upaya kriminalisasi. Jaksa Jovi yang mengkritik Nella Marsela di media sosial mengenai penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Tuduhan tersebut disebarkan melalui media sosial, yang mengakibatkan Nella mengalami perundungan daring dan merasa dirugikan. Ia kemudian melaporkan Jovi ke polisi, yang dijerat dengan UU ITE karena penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan. Jovi membantah tuduhan tersebut dan merasa dikriminalisasi, mengklaim bahwa kritiknya terhadap Nella hanya bertujuan untuk menegur.
Penggunaan media sosial di era teknologi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan menghormati hak asasi manusia, menegakkan keadilan, bijak dalam berpendapat, dan memiliki niat baik. Media sosial seharusnya digunakan untuk mendukung demokrasi dan transparansi, bukan untuk menyebarkan fitnah atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain.
Penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial karena mengabaikan hak masyarakat yang telah membiayai fasilitas tersebut. Kritik yang disampaikan oleh Jaksa Jovi bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas negara dan dapat dianggap sebagai langkah dalam memperkuat integritas serta transparansi dalam administrasi pemerintahan.
Oleh karena itu, kasus Jaksa Jovi dan Nella Marsela menunjukkan pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama di institusi publik. Nilai persatuan mengajarkan pentingnya menjaga kerjasama dan hubungan baik meskipun ada perbedaan. Keadilan sosial mengingatkan bahwa fasilitas negara harus digunakan secara jujur dan untuk kepentingan umum. Kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan perlunya bersikap sopan dan adil dalam menyelesaikan masalah. Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, institusi publik dapat bekerja dengan baik dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Assalamualaikum, selamat siang Bapak Roy dan teman-teman
Nama: Khamilla Indah Larasati
NPM: 2411011084
Izin menanggapi video pertama pada perkuliahan hari ini;
Masalah yang dibahas dalam video tersebut adalah dugaan kriminalisasi dan perlakuan sewenang-wenang yang dialami Jaksa Jovi Andre oleh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Arahab. Dan, kritik terkait penggunaan media sosial oleh Nela Marcela yang menyalahgunakan fasilitas negara untuk flexing di Tiktok. Jaksa Jovi Andre menyangkal tuduhan bahwa dirinya menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk tindakan tidak etis, ia menegaskan kritiknya hanya terkait dengan perilaku 'flexing' Nela yang tidak pantas sebagai pengawal tahanan. Jaksa Jovi Andre mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam memanfaatkan aset negara, terutama oleh individu yang bukan pejabat berwenang dan mengimbau masyarakat lebih peduli terhadap penggunaan fasilitas publik secara benar.
• Konten dalam media sosial yang harus sesuai dengan nilai Pancasila
1. Nilai Persatuan, konten di media sosial harus menjaga persatuan, bukan menimbulkan provokasi atau menyebarkan informasi yang memecah belah masyarakat. Tindakan flexing dengan fasilitas negara dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan merusak solidaritas masyarakat.
2. Nilai Kerakyatan, penggunaan fasilitas negara harus berdasarkan kebijakan yang bijaksana dan transparan, melibatkan rakyat, serta sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Nilai Keadilan, penyalahgunaan fasilitas publik seperti mobil dinas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, karena aset tersebut diperoleh dari uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk pamer di media sosial.
Nama: Khamilla Indah Larasati
NPM: 2411011084
Izin menanggapi video pertama pada perkuliahan hari ini;
Masalah yang dibahas dalam video tersebut adalah dugaan kriminalisasi dan perlakuan sewenang-wenang yang dialami Jaksa Jovi Andre oleh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Arahab. Dan, kritik terkait penggunaan media sosial oleh Nela Marcela yang menyalahgunakan fasilitas negara untuk flexing di Tiktok. Jaksa Jovi Andre menyangkal tuduhan bahwa dirinya menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk tindakan tidak etis, ia menegaskan kritiknya hanya terkait dengan perilaku 'flexing' Nela yang tidak pantas sebagai pengawal tahanan. Jaksa Jovi Andre mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam memanfaatkan aset negara, terutama oleh individu yang bukan pejabat berwenang dan mengimbau masyarakat lebih peduli terhadap penggunaan fasilitas publik secara benar.
• Konten dalam media sosial yang harus sesuai dengan nilai Pancasila
1. Nilai Persatuan, konten di media sosial harus menjaga persatuan, bukan menimbulkan provokasi atau menyebarkan informasi yang memecah belah masyarakat. Tindakan flexing dengan fasilitas negara dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan merusak solidaritas masyarakat.
2. Nilai Kerakyatan, penggunaan fasilitas negara harus berdasarkan kebijakan yang bijaksana dan transparan, melibatkan rakyat, serta sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Nilai Keadilan, penyalahgunaan fasilitas publik seperti mobil dinas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, karena aset tersebut diperoleh dari uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk pamer di media sosial.
Nama: Deasy renitasari agustin
NPM: 2411011138
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Kasus Jaksa Jovi Andre menggambarkan tantangan penggunaan media sosial dalam konteks hukum dan etika. Ia melaporkan adanya upaya kriminalisasi, tindakan sewenang-wenang oleh atasannya, dan kritik terkait penggunaan mobil dinas oleh rekan kerjanya. Jovi menegaskan bahwa kritiknya bertujuan untuk transparansi, bukan menyerang pribadi.
Relevansi dengan Pancasila:
1. Keadilan Sosial: Media sosial harus digunakan secara adil, tidak untuk menyebarkan fitnah.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Interaksi di media sosial harus mencerminkan rasa hormat.
3. Persatuan dan Kesatuan: Media sosial seharusnya memperkuat hubungan, bukan memecah belah.
Kasus ini menunjukkan pentingnya bijak menggunakan media sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan komunikasi yang sehat dan konstruktif.
NPM: 2411011138
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Kasus Jaksa Jovi Andre menggambarkan tantangan penggunaan media sosial dalam konteks hukum dan etika. Ia melaporkan adanya upaya kriminalisasi, tindakan sewenang-wenang oleh atasannya, dan kritik terkait penggunaan mobil dinas oleh rekan kerjanya. Jovi menegaskan bahwa kritiknya bertujuan untuk transparansi, bukan menyerang pribadi.
Relevansi dengan Pancasila:
1. Keadilan Sosial: Media sosial harus digunakan secara adil, tidak untuk menyebarkan fitnah.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Interaksi di media sosial harus mencerminkan rasa hormat.
3. Persatuan dan Kesatuan: Media sosial seharusnya memperkuat hubungan, bukan memecah belah.
Kasus ini menunjukkan pentingnya bijak menggunakan media sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan komunikasi yang sehat dan konstruktif.
Nama : Reno Khairul Mubin
Npm : 2411011132
Assalamualaikum pak Roy, izin memberikan tanggapan.
Masalah konten media sosial dalam perkembangan teknologi berkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam konteks etika dan tanggung jawab. Contoh terbaru adalah kasus Jaksa Jovi yang viral setelah mengkritik koleganya di TikTok. Kritik tersebut, meskipun bertujuan untuk menegakkan etika penggunaan fasilitas dinas, berujung pada masalah hukum karena dianggap menuduh secara tidak langsung. Hal ini menunjukkan bagaimana penyampaian pendapat di media sosial dapat berpotensi menimbulkan konflik dan konsekuensi hukum.
Dalam materi mengenai konten media sosial, penting untuk menekankan literasi digital dan pemahaman etika berkomunikasi. Pengguna media sosial harus menyadari dampak dari setiap konten yang mereka bagikan, serta pentingnya menjaga norma dan nilai Pancasila dalam interaksi online. Konten yang bersifat provokatif atau merugikan pihak lain dapat merusak reputasi individu dan institusi, serta menciptakan ketidakpercayaan di masyarakat.
Pentingnya mengedukasi pengguna media sosial tentang tanggung jawab dalam menciptakan dan membagikan konten yang positif sangat diperlukan. Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan persatuan, pengguna diharapkan dapat berkontribusi pada lingkungan digital yang lebih sehat. Ini mencakup penyebaran informasi yang akurat dan konstruktif, serta menghindari konten yang dapat memicu perpecahan atau konflik di masyarakat.
Npm : 2411011132
Assalamualaikum pak Roy, izin memberikan tanggapan.
Masalah konten media sosial dalam perkembangan teknologi berkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam konteks etika dan tanggung jawab. Contoh terbaru adalah kasus Jaksa Jovi yang viral setelah mengkritik koleganya di TikTok. Kritik tersebut, meskipun bertujuan untuk menegakkan etika penggunaan fasilitas dinas, berujung pada masalah hukum karena dianggap menuduh secara tidak langsung. Hal ini menunjukkan bagaimana penyampaian pendapat di media sosial dapat berpotensi menimbulkan konflik dan konsekuensi hukum.
Dalam materi mengenai konten media sosial, penting untuk menekankan literasi digital dan pemahaman etika berkomunikasi. Pengguna media sosial harus menyadari dampak dari setiap konten yang mereka bagikan, serta pentingnya menjaga norma dan nilai Pancasila dalam interaksi online. Konten yang bersifat provokatif atau merugikan pihak lain dapat merusak reputasi individu dan institusi, serta menciptakan ketidakpercayaan di masyarakat.
Pentingnya mengedukasi pengguna media sosial tentang tanggung jawab dalam menciptakan dan membagikan konten yang positif sangat diperlukan. Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan persatuan, pengguna diharapkan dapat berkontribusi pada lingkungan digital yang lebih sehat. Ini mencakup penyebaran informasi yang akurat dan konstruktif, serta menghindari konten yang dapat memicu perpecahan atau konflik di masyarakat.
Nama : Jagad Satria
Npm. : 2161011002
Assalamualaikum izin memberikan tanggapan pak
Jadi masalah mengenai konten dalam media sosial dan pada perkembangan teknologi yaitu terdapat kasus pada Jaksa Jovi yang viral di media sosial setelah mengkritik terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadinya. Jaksa Jovi memposting kritiknya di TikTok, namun Kejaksaan Agung malah menyatakan bahwa Jovi telah mencemarkan nama baik saudari Nella, yang berujung pada proses hukum karena cekcok.
Permasalahan yang diangkat dalam Vidio diatas, mencakup etika penggunaan media sosial dan tanggung jawab dalam menyampaikan kritik, terutama dalam konteks nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan dan penghormatan terhadap orang lain.
Tanggapan saya yaitu penggunaan media sosial dapat berdampak positif ataupun sebaliknya yaitu negatif sesuai dengan cara kita menggunakan media sosial. Alangkah baiknya jika kita ingin menyebarkan informasi kita harus mengsaring terlebih dahulu agar tidak terjadinya ketidak terimaan dalam satu belah pihak yang akan berujung pada proses hukum.
Npm. : 2161011002
Assalamualaikum izin memberikan tanggapan pak
Jadi masalah mengenai konten dalam media sosial dan pada perkembangan teknologi yaitu terdapat kasus pada Jaksa Jovi yang viral di media sosial setelah mengkritik terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadinya. Jaksa Jovi memposting kritiknya di TikTok, namun Kejaksaan Agung malah menyatakan bahwa Jovi telah mencemarkan nama baik saudari Nella, yang berujung pada proses hukum karena cekcok.
Permasalahan yang diangkat dalam Vidio diatas, mencakup etika penggunaan media sosial dan tanggung jawab dalam menyampaikan kritik, terutama dalam konteks nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan dan penghormatan terhadap orang lain.
Tanggapan saya yaitu penggunaan media sosial dapat berdampak positif ataupun sebaliknya yaitu negatif sesuai dengan cara kita menggunakan media sosial. Alangkah baiknya jika kita ingin menyebarkan informasi kita harus mengsaring terlebih dahulu agar tidak terjadinya ketidak terimaan dalam satu belah pihak yang akan berujung pada proses hukum.
Nama: Khadijah Putri Burmelli
NPM : 2411011089
Kelas : Manajemen A
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat Pagi Bapak Roy, Izin memberikan tanggapan mengenai video yang bapak berikan.
Dari video yang diberikan, tanggapan saya sebagai mahasiswa, Pancasila seharusnya menjadi dasar dalam setiap tindakan, termasuk dalam perkembangan teknologi dan etika dalam berkomunikasi.
Permasalahan
1. Kriminalisasi terhadap Jaksa Jovi Andrea Bachtiar: Jaksa Jovi menjadi sasaran upaya kriminalisasi setelah mengungkapkan kritik terhadap rekannya yang diduga menyalahgunakan fasilitas negara. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan berpendapat dan hak menyuarakan kebenaran.
2. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat: Tindakan sewenang-wenang oleh Kepala Kejaksaan Negeri menunjukkan lemahnya penerapan prinsip keadilan dan integritas dalam institusi hukum.
3. Upaya pemecatan Jaksa Jovi: Hal ini mencerminkan potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk membungkam kritik, yang bertentangan dengan nilai keadilan dan transparansi.
Kasus tersebut sangat bertentangan dengan Nilai Pancasila
1. Sila 1 (Ketuhanan yang Maha Esa): Penyalahgunaan kekuasaan menunjukkan kurangnya integritas moral, yang seharusnya didasarkan pada iman dan nilai-nilai kebenaran.
2. Sila 2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): Tindakan kriminalisasi dan ancaman pemecatan terhadap Jovi menunjukkan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan, karena mengabaikan hak seseorang untuk menyampaikan kritik yang membangun.
3. Sila 3 (Persatuan Indonesia): Konflik internal ini dapat merusak citra institusi kejaksaan, melemahkan kepercayaan masyarakat, dan mengancam persatuan.
4. Sila 4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan): Proses hukum dan pengambilan keputusan seharusnya dilakukan secara demokratis dan transparan, bukan berdasarkan kekuasaan atau dendam pribadi.
5. Sila 5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia): Upaya untuk memberangus kritik dan melindungi pelanggar hukum jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa perkembangan teknologi harus berjalan seiring dengan penegakan nilai-nilai Pancasila agar tercipta keadilan, keterbukaan, dan harmoni dalam masyarakat.
NPM : 2411011089
Kelas : Manajemen A
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat Pagi Bapak Roy, Izin memberikan tanggapan mengenai video yang bapak berikan.
Dari video yang diberikan, tanggapan saya sebagai mahasiswa, Pancasila seharusnya menjadi dasar dalam setiap tindakan, termasuk dalam perkembangan teknologi dan etika dalam berkomunikasi.
Permasalahan
1. Kriminalisasi terhadap Jaksa Jovi Andrea Bachtiar: Jaksa Jovi menjadi sasaran upaya kriminalisasi setelah mengungkapkan kritik terhadap rekannya yang diduga menyalahgunakan fasilitas negara. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan berpendapat dan hak menyuarakan kebenaran.
2. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat: Tindakan sewenang-wenang oleh Kepala Kejaksaan Negeri menunjukkan lemahnya penerapan prinsip keadilan dan integritas dalam institusi hukum.
3. Upaya pemecatan Jaksa Jovi: Hal ini mencerminkan potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk membungkam kritik, yang bertentangan dengan nilai keadilan dan transparansi.
Kasus tersebut sangat bertentangan dengan Nilai Pancasila
1. Sila 1 (Ketuhanan yang Maha Esa): Penyalahgunaan kekuasaan menunjukkan kurangnya integritas moral, yang seharusnya didasarkan pada iman dan nilai-nilai kebenaran.
2. Sila 2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): Tindakan kriminalisasi dan ancaman pemecatan terhadap Jovi menunjukkan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan, karena mengabaikan hak seseorang untuk menyampaikan kritik yang membangun.
3. Sila 3 (Persatuan Indonesia): Konflik internal ini dapat merusak citra institusi kejaksaan, melemahkan kepercayaan masyarakat, dan mengancam persatuan.
4. Sila 4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan): Proses hukum dan pengambilan keputusan seharusnya dilakukan secara demokratis dan transparan, bukan berdasarkan kekuasaan atau dendam pribadi.
5. Sila 5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia): Upaya untuk memberangus kritik dan melindungi pelanggar hukum jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa perkembangan teknologi harus berjalan seiring dengan penegakan nilai-nilai Pancasila agar tercipta keadilan, keterbukaan, dan harmoni dalam masyarakat.
Nama : Ligar Awali Rajabia
NPM : 2411011051
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Kasus yang dialami Jaksa Jovi Andrea Bachtiar sebenarnya membuka mata kita semua, terutama mahasiswa, terhadap kompleksitas masalah di dunia hukum dan birokrasi di Indonesia. Kalau kita lihat lebih dalam, ini bukan cuma soal seorang jaksa yang “mengadu” ke DPR, tetapi lebih ke bagaimana sistem di lembaga penegak hukum masih punya banyak lubang yang perlu dibenahi. Kasus ini punya banyak dimensi, mulai dari dugaan kriminalisasi, perlindungan whistleblower, hingga ketidakadilan dalam penyelesaian konflik internal. Mari kita coba bahas ini secara kritis dengan gaya lebih kasual.
1. Isu Utama: Kriminalisasi atau Buntut Konflik Internal?
Jaksa Jovi mengaku dirinya dikriminalisasi setelah dia mengungkap dugaan penyalahgunaan mobil dinas oleh seorang atasannya di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Tapi setelah dia buka suara, justru dia yang “dijerat” dengan kasus UU ITE terkait pencemaran nama baik. Nah, kalau kita pikir secara logis, kok rasanya aneh, ya? Orang yang berani mengkritik malah jadi korban.
Sebagai mahasiswa, kita pasti sering dengar istilah “whistleblower”. Itu adalah orang yang buka suara soal dugaan penyimpangan atau pelanggaran di institusinya. Di banyak negara maju, whistleblower ini dilindungi, bahkan dihargai karena keberanian mereka. Tapi di sini, orang kayak Jovi justru “dipelintir” ke kasus lain, seperti UU ITE. Jadi, kita harus kritis: apakah sistem hukum kita mendukung transparansi, atau justru menciptakan ketakutan bagi orang-orang yang ingin melawan ketidakadilan?
2. DPR dan Kejaksaan: Drama atau Solusi?
Jovi membawa kasus ini ke DPR, tepatnya ke Komisi III, yang memang berwenang mengawasi lembaga penegak hukum. Tapi yang terjadi di rapat itu malah bikin kita bertanya-tanya: serius nggak sih DPR dalam menangani kasus kayak gini? Rapatnya memanas, Jovi dianggap nggak bisa menjelaskan kasusnya dengan rinci, dan beberapa anggota DPR bahkan terkesan menyalahkan dia. Dari sini, kita bisa lihat betapa seringnya isu yang serius malah jadi panggung debat yang nggak fokus.
Sebagai mahasiswa yang belajar soal hukum dan politik, ini jadi pelajaran penting. Kita harus paham bahwa institusi seperti DPR dan Kejaksaan adalah representasi dari sistem demokrasi. Tapi kalau penyelesaian konflik internal saja harus sampai “berantem” di depan publik, berarti ada yang salah di mekanisme internalnya. Harusnya ini jadi momentum buat memperbaiki sistem internal, bukan malah mempermalukan institusi di mata masyarakat.
3. Masalah UU ITE: Pisau Bermata Dua
Ini nih, salah satu poin paling penting yang harus kita soroti: penggunaan UU ITE. UU ini sering disebut “pasal karet” karena bisa ditarik ke mana saja sesuai kepentingan. Dalam kasus Jovi, UU ITE digunakan untuk menjerat dia dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tapi mari kita pikirkan: apakah benar pasal ini digunakan secara objektif? Atau hanya alat untuk membungkam suara kritis?
Sebagai mahasiswa yang hidup di era digital, kita harus waspada sama UU ini. Jangan sampai kritik yang kita sampaikan di media sosial atau ruang publik malah berbalik jadi masalah hukum. Kasus Jovi ini jadi pengingat bahwa pasal-pasal di UU ITE perlu ditinjau ulang, karena rentan disalahgunakan.
4. Relevansi dengan Kita sebagai Mahasiswa
Kenapa kasus ini penting buat kita? Karena ini bukan cuma soal seorang jaksa, tapi soal bagaimana sistem di negeri ini memperlakukan orang-orang yang ingin melawan penyimpangan. Sebagai mahasiswa, terutama yang peduli dengan isu keadilan sosial, kita harus belajar untuk peka terhadap kasus-kasus semacam ini.
• Kritikalitas Mahasiswa: Kita perlu mempertanyakan, apakah institusi seperti Kejaksaan sudah punya sistem yang transparan? Atau apakah mereka lebih peduli dengan menjaga citra daripada menyelesaikan masalah?
• Dukungan terhadap Whistleblower: Kalau orang seperti Jovi saja merasa nggak aman untuk berbicara, gimana dengan orang biasa? Ini jadi tugas kita untuk mendorong perlindungan hukum yang lebih baik.
• Peran Mahasiswa dalam Advokasi: Kasus ini harus jadi alarm bagi mahasiswa hukum, politik, atau sosial untuk mulai ikut mengadvokasi perubahan sistem, termasuk revisi UU ITE dan perlindungan whistleblower.
Kesimpulan dan Sikap Kritis
Kasus Jaksa Jovi adalah gambaran nyata bahwa sistem hukum kita masih menghadapi banyak tantangan. Institusi penegak hukum, yang harusnya jadi garda terdepan keadilan, malah memperlihatkan kelemahan dalam menyelesaikan konflik internal. DPR, yang diharapkan jadi tempat mencari solusi, justru terkesan menjadikan masalah ini panggung politik.
Sebagai mahasiswa, kita harus kritis melihat kasus ini sebagai bagian dari masalah yang lebih besar: sistem hukum dan birokrasi yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan. Kita perlu mendorong reformasi hukum yang lebih serius, khususnya soal perlindungan whistleblower dan revisi UU ITE. Jangan sampai kasus ini berakhir begitu saja tanpa solusi yang jelas. Ini waktunya generasi muda angkat suara untuk perubahan.
Wassalamualaikum Wr.Wb
NPM : 2411011051
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Kasus yang dialami Jaksa Jovi Andrea Bachtiar sebenarnya membuka mata kita semua, terutama mahasiswa, terhadap kompleksitas masalah di dunia hukum dan birokrasi di Indonesia. Kalau kita lihat lebih dalam, ini bukan cuma soal seorang jaksa yang “mengadu” ke DPR, tetapi lebih ke bagaimana sistem di lembaga penegak hukum masih punya banyak lubang yang perlu dibenahi. Kasus ini punya banyak dimensi, mulai dari dugaan kriminalisasi, perlindungan whistleblower, hingga ketidakadilan dalam penyelesaian konflik internal. Mari kita coba bahas ini secara kritis dengan gaya lebih kasual.
1. Isu Utama: Kriminalisasi atau Buntut Konflik Internal?
Jaksa Jovi mengaku dirinya dikriminalisasi setelah dia mengungkap dugaan penyalahgunaan mobil dinas oleh seorang atasannya di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Tapi setelah dia buka suara, justru dia yang “dijerat” dengan kasus UU ITE terkait pencemaran nama baik. Nah, kalau kita pikir secara logis, kok rasanya aneh, ya? Orang yang berani mengkritik malah jadi korban.
Sebagai mahasiswa, kita pasti sering dengar istilah “whistleblower”. Itu adalah orang yang buka suara soal dugaan penyimpangan atau pelanggaran di institusinya. Di banyak negara maju, whistleblower ini dilindungi, bahkan dihargai karena keberanian mereka. Tapi di sini, orang kayak Jovi justru “dipelintir” ke kasus lain, seperti UU ITE. Jadi, kita harus kritis: apakah sistem hukum kita mendukung transparansi, atau justru menciptakan ketakutan bagi orang-orang yang ingin melawan ketidakadilan?
2. DPR dan Kejaksaan: Drama atau Solusi?
Jovi membawa kasus ini ke DPR, tepatnya ke Komisi III, yang memang berwenang mengawasi lembaga penegak hukum. Tapi yang terjadi di rapat itu malah bikin kita bertanya-tanya: serius nggak sih DPR dalam menangani kasus kayak gini? Rapatnya memanas, Jovi dianggap nggak bisa menjelaskan kasusnya dengan rinci, dan beberapa anggota DPR bahkan terkesan menyalahkan dia. Dari sini, kita bisa lihat betapa seringnya isu yang serius malah jadi panggung debat yang nggak fokus.
Sebagai mahasiswa yang belajar soal hukum dan politik, ini jadi pelajaran penting. Kita harus paham bahwa institusi seperti DPR dan Kejaksaan adalah representasi dari sistem demokrasi. Tapi kalau penyelesaian konflik internal saja harus sampai “berantem” di depan publik, berarti ada yang salah di mekanisme internalnya. Harusnya ini jadi momentum buat memperbaiki sistem internal, bukan malah mempermalukan institusi di mata masyarakat.
3. Masalah UU ITE: Pisau Bermata Dua
Ini nih, salah satu poin paling penting yang harus kita soroti: penggunaan UU ITE. UU ini sering disebut “pasal karet” karena bisa ditarik ke mana saja sesuai kepentingan. Dalam kasus Jovi, UU ITE digunakan untuk menjerat dia dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tapi mari kita pikirkan: apakah benar pasal ini digunakan secara objektif? Atau hanya alat untuk membungkam suara kritis?
Sebagai mahasiswa yang hidup di era digital, kita harus waspada sama UU ini. Jangan sampai kritik yang kita sampaikan di media sosial atau ruang publik malah berbalik jadi masalah hukum. Kasus Jovi ini jadi pengingat bahwa pasal-pasal di UU ITE perlu ditinjau ulang, karena rentan disalahgunakan.
4. Relevansi dengan Kita sebagai Mahasiswa
Kenapa kasus ini penting buat kita? Karena ini bukan cuma soal seorang jaksa, tapi soal bagaimana sistem di negeri ini memperlakukan orang-orang yang ingin melawan penyimpangan. Sebagai mahasiswa, terutama yang peduli dengan isu keadilan sosial, kita harus belajar untuk peka terhadap kasus-kasus semacam ini.
• Kritikalitas Mahasiswa: Kita perlu mempertanyakan, apakah institusi seperti Kejaksaan sudah punya sistem yang transparan? Atau apakah mereka lebih peduli dengan menjaga citra daripada menyelesaikan masalah?
• Dukungan terhadap Whistleblower: Kalau orang seperti Jovi saja merasa nggak aman untuk berbicara, gimana dengan orang biasa? Ini jadi tugas kita untuk mendorong perlindungan hukum yang lebih baik.
• Peran Mahasiswa dalam Advokasi: Kasus ini harus jadi alarm bagi mahasiswa hukum, politik, atau sosial untuk mulai ikut mengadvokasi perubahan sistem, termasuk revisi UU ITE dan perlindungan whistleblower.
Kesimpulan dan Sikap Kritis
Kasus Jaksa Jovi adalah gambaran nyata bahwa sistem hukum kita masih menghadapi banyak tantangan. Institusi penegak hukum, yang harusnya jadi garda terdepan keadilan, malah memperlihatkan kelemahan dalam menyelesaikan konflik internal. DPR, yang diharapkan jadi tempat mencari solusi, justru terkesan menjadikan masalah ini panggung politik.
Sebagai mahasiswa, kita harus kritis melihat kasus ini sebagai bagian dari masalah yang lebih besar: sistem hukum dan birokrasi yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan. Kita perlu mendorong reformasi hukum yang lebih serius, khususnya soal perlindungan whistleblower dan revisi UU ITE. Jangan sampai kasus ini berakhir begitu saja tanpa solusi yang jelas. Ini waktunya generasi muda angkat suara untuk perubahan.
Wassalamualaikum Wr.Wb
Nama= Syabita Salwa Azzahra
NPM= 2411011017
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Izinkan saya untuk menggapi video tersebut.
3 Point masalah yang dijelaskan oleh Jaksa Jovi Andre pada video tersebut adalah=
a) Upaya Kriminalisasi yang menunjukkan adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam lembaga hukum. Serta menjadikan dirinya sebagai tersangka oleh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Arahap.
b) Perbuatan sewenang-wenang yaitu yang dilakukan oleh Siti Kholijah dalam melakukan tindakan yang tidak adil yang dapat merusak reputasinya sebagai jaksa.
c) Penggunaan Media Sosial, bahwa divideo tersebut menjelaskan kritiknya terhadap Nela Marcela, yang dianggap menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, bukanlah tuduhan sembarangan. Ia ingin menjaga etika dalam penggunaan aset negara.
Dalam konteks perkembangan teknologi dan media sosial, Jovi juga menggarisbawahi beberapa poin penting: Penggunaan media sosial harus dilakukan dengan cara yang baik. Setiap orang, terutama yang memiliki posisi publik, harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau fitnah serta pentingnya memeriksa informasi.
Tanggapan saya terkait tiga poin tersebut mengingatkan bahwa akan pentingnya transparansi, keadilan dan etika dalam lembaga hukum. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, segala tindakan dalam sistem peradilan harus dilakukan atas dasar yang jelas, obyektif, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak tertentu.
Terimakasih bapak Roy, serta teman-teman sekalian.
NPM= 2411011017
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Izinkan saya untuk menggapi video tersebut.
3 Point masalah yang dijelaskan oleh Jaksa Jovi Andre pada video tersebut adalah=
a) Upaya Kriminalisasi yang menunjukkan adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam lembaga hukum. Serta menjadikan dirinya sebagai tersangka oleh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Arahap.
b) Perbuatan sewenang-wenang yaitu yang dilakukan oleh Siti Kholijah dalam melakukan tindakan yang tidak adil yang dapat merusak reputasinya sebagai jaksa.
c) Penggunaan Media Sosial, bahwa divideo tersebut menjelaskan kritiknya terhadap Nela Marcela, yang dianggap menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, bukanlah tuduhan sembarangan. Ia ingin menjaga etika dalam penggunaan aset negara.
Dalam konteks perkembangan teknologi dan media sosial, Jovi juga menggarisbawahi beberapa poin penting: Penggunaan media sosial harus dilakukan dengan cara yang baik. Setiap orang, terutama yang memiliki posisi publik, harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau fitnah serta pentingnya memeriksa informasi.
Tanggapan saya terkait tiga poin tersebut mengingatkan bahwa akan pentingnya transparansi, keadilan dan etika dalam lembaga hukum. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, segala tindakan dalam sistem peradilan harus dilakukan atas dasar yang jelas, obyektif, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak tertentu.
Terimakasih bapak Roy, serta teman-teman sekalian.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat siang pak Roy dan teman teman. izin menanngapi terkait materi yang diberikan pada pertemuan ke 14 MKU Pancasila pada hari ini.
Materi tersebut membahas kasus Jaksa Jovi Andre, yang melaporkan dugaan kriminalisasi, perbuatan sewenang-wenang, dan upaya pemberhentiannya ke Komisi III DPR.
Jaksa jovi menyatakan bahwa nella marsela menggunakan mobil dinas kajari tapanuli selatan untuk berpacaran. Dalam pernyataannya itu, beliau menghimbau nella untuk tidak menggunakan mobil dinas kajari untuk kepentingan pribadinya. Namun, kejaksaan agung menilai dirinya telah menuduh nella menggunakan kendaraan dinas untuk berhubungan badan. Pada akhirnya, kritikan itu dilaporkan oleh nella ke polres tapanuli selatan.
Kritikan jaksa jovi awalnya tampak sebagai upaya mengungkapkan pendapatnya, namun interpretasi yang salah dapat berujung pada proses hukum yang Panjang. Karena kasus ini viral di media sosial, menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat. Reaksi ini memberikan gambaran tentang betapa sensitifnya topik-topik tertentu dalam masyarakat, terutama terkait dengan profesionalisme pejabat. jaksa jovi memiliki tanggung jawab untuk menjaga reputasi institusi tempai beliau bekerja. Penyampaian kritik di media sosial juga harus dipertimbangkan secara matang agar tidak merusak citra institusi dan menimbulkan konflik yang lebih besar.
Berdasarkan video yang diberikan, Konten yang dibagikan dimedia sosial pada era perkembangan teknologi harus sesuai dengan nilai Pancasila, seperti:
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Konten yang dibagikan harus menghormati HAM dan tidak merugikan orang lain. Selain itu juga pada sila ketiga pancasila yaitu Persatuan Indonesia, Media sosial seharusnya digunakan untuk memperkuat persatuan, bukan untuk memecah belah masyarakat. Serta pengguna media sosial harus bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi.
Materi tersebut membahas kasus Jaksa Jovi Andre, yang melaporkan dugaan kriminalisasi, perbuatan sewenang-wenang, dan upaya pemberhentiannya ke Komisi III DPR.
Jaksa jovi menyatakan bahwa nella marsela menggunakan mobil dinas kajari tapanuli selatan untuk berpacaran. Dalam pernyataannya itu, beliau menghimbau nella untuk tidak menggunakan mobil dinas kajari untuk kepentingan pribadinya. Namun, kejaksaan agung menilai dirinya telah menuduh nella menggunakan kendaraan dinas untuk berhubungan badan. Pada akhirnya, kritikan itu dilaporkan oleh nella ke polres tapanuli selatan.
Kritikan jaksa jovi awalnya tampak sebagai upaya mengungkapkan pendapatnya, namun interpretasi yang salah dapat berujung pada proses hukum yang Panjang. Karena kasus ini viral di media sosial, menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat. Reaksi ini memberikan gambaran tentang betapa sensitifnya topik-topik tertentu dalam masyarakat, terutama terkait dengan profesionalisme pejabat. jaksa jovi memiliki tanggung jawab untuk menjaga reputasi institusi tempai beliau bekerja. Penyampaian kritik di media sosial juga harus dipertimbangkan secara matang agar tidak merusak citra institusi dan menimbulkan konflik yang lebih besar.
Berdasarkan video yang diberikan, Konten yang dibagikan dimedia sosial pada era perkembangan teknologi harus sesuai dengan nilai Pancasila, seperti:
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Konten yang dibagikan harus menghormati HAM dan tidak merugikan orang lain. Selain itu juga pada sila ketiga pancasila yaitu Persatuan Indonesia, Media sosial seharusnya digunakan untuk memperkuat persatuan, bukan untuk memecah belah masyarakat. Serta pengguna media sosial harus bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi.
Nama: Husnul Nabila
NPM: 2411011020
Assalamualaikum Warahmatulllahi Wabarakatuh, selamat siang Bapak Roy dan teman-teman, izin memberi tanggapan terhadap materi yang disampaikan pada video ke 1.
Kasus ini bermula ketika Jovi Andrea Bachtiar, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, mengunggah foto rekan kerjanya, Nella Marsela, yang sedang menggunakan mobil dinas milik Kepala Kejaksaan Negeri Tapsel, Siti Holija Harahap. Jovi mengkritik Nella karena sering memamerkan atau "flexing" penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi.
Nella Marsela merasa terganggu dan melaporkan unggahan tersebut ke Polres Tapanuli Selatan pada 25 Mei 2024. Pada 19 Juni 2024, Jovi mengunggah kembali foto-foto yang sama di akun TikTok dengan narasi yang dianggap melanggar norma kesusilaan. Akibatnya, Jovi dituntut dua tahun penjara terkait pencemaran nama baik terhadap Nella Marsela.
Sidang untuk kasus ini diadakan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada 12 November 2024. JPU (Jaksa Penuntut Umum) menilai bahwa Jovi menyebarkan informasi yang melanggar kesusilaan di media sosial. Majelis hakim menjatuhkan vonis 6 bulan penjara tanpa perintah penahanan, dengan masa percobaan 1 tahun. Jovi tetap yakin tidak bersalah dan mengklaim dirinya korban kriminalisasi.
Kasus ini menjadi viral di media sosial dan mendapatkan sorotan dari publik serta beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beberapa anggota Komisi III DPR RI memberikan sentimen negatif atas kasus ini dan menilai bahwa kasus ini tergolong sepele namun berpotensi mencoreng citra Kejaksaan.
Kasus ini mencerminkan tantangan dalam regulasi kebijakan komunikasi di era digital, terutama terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE sering dikritik karena dianggap berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dan memunculkan masalah hukum dalam komunikasi di ranah digital. Meskipun telah ada revisi pada tahun 2016, permasalahan utama belum sepenuhnya teratasi.
Kasus Jovi Andrea Bachtiar menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan dari pencemaran nama baik di media sosial. Regulasi yang seimbang dan transparan sangat diperlukan untuk menghindari penggunaan hukum untuk tujuan balas dendam atau intimidasi.
NPM: 2411011020
Assalamualaikum Warahmatulllahi Wabarakatuh, selamat siang Bapak Roy dan teman-teman, izin memberi tanggapan terhadap materi yang disampaikan pada video ke 1.
Kasus ini bermula ketika Jovi Andrea Bachtiar, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, mengunggah foto rekan kerjanya, Nella Marsela, yang sedang menggunakan mobil dinas milik Kepala Kejaksaan Negeri Tapsel, Siti Holija Harahap. Jovi mengkritik Nella karena sering memamerkan atau "flexing" penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi.
Nella Marsela merasa terganggu dan melaporkan unggahan tersebut ke Polres Tapanuli Selatan pada 25 Mei 2024. Pada 19 Juni 2024, Jovi mengunggah kembali foto-foto yang sama di akun TikTok dengan narasi yang dianggap melanggar norma kesusilaan. Akibatnya, Jovi dituntut dua tahun penjara terkait pencemaran nama baik terhadap Nella Marsela.
Sidang untuk kasus ini diadakan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada 12 November 2024. JPU (Jaksa Penuntut Umum) menilai bahwa Jovi menyebarkan informasi yang melanggar kesusilaan di media sosial. Majelis hakim menjatuhkan vonis 6 bulan penjara tanpa perintah penahanan, dengan masa percobaan 1 tahun. Jovi tetap yakin tidak bersalah dan mengklaim dirinya korban kriminalisasi.
Kasus ini menjadi viral di media sosial dan mendapatkan sorotan dari publik serta beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beberapa anggota Komisi III DPR RI memberikan sentimen negatif atas kasus ini dan menilai bahwa kasus ini tergolong sepele namun berpotensi mencoreng citra Kejaksaan.
Kasus ini mencerminkan tantangan dalam regulasi kebijakan komunikasi di era digital, terutama terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE sering dikritik karena dianggap berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dan memunculkan masalah hukum dalam komunikasi di ranah digital. Meskipun telah ada revisi pada tahun 2016, permasalahan utama belum sepenuhnya teratasi.
Kasus Jovi Andrea Bachtiar menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan dari pencemaran nama baik di media sosial. Regulasi yang seimbang dan transparan sangat diperlukan untuk menghindari penggunaan hukum untuk tujuan balas dendam atau intimidasi.
Nama: Chiara Kayana Prastika
NPM: 2451011042
Video tersebut membahas masalah yang muncul dari kritik seorang jaksa, Jovi, terhadap rekannya di media sosial, yang berujung pada laporan hukum. Jovi mengkritik Nella di tiktok, menuduhnya menggunakan mobil dinas untuk berpacaran. Kritik ini dianggap oleh Kejaksaan Agung sebagai tuduhan tidak pantas, yang berujung pada laporan hukum dari Nella terhadap Jovi. Materi yang dijelaskan mencakup pentingnya penggunaan media sosial secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan dan ketidakberpihakan. Dalam perkembangan teknologi, konten di media sosial harus mempertimbangkan dampak sosial dan moral. Hal ini menyoroti kebutuhan untuk mengedukasi pengguna tentang tanggung jawab dalam berkomunikasi di platform digital.
Konten di media sosial harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan dan tanggung jawab.
NPM: 2451011042
Video tersebut membahas masalah yang muncul dari kritik seorang jaksa, Jovi, terhadap rekannya di media sosial, yang berujung pada laporan hukum. Jovi mengkritik Nella di tiktok, menuduhnya menggunakan mobil dinas untuk berpacaran. Kritik ini dianggap oleh Kejaksaan Agung sebagai tuduhan tidak pantas, yang berujung pada laporan hukum dari Nella terhadap Jovi. Materi yang dijelaskan mencakup pentingnya penggunaan media sosial secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan dan ketidakberpihakan. Dalam perkembangan teknologi, konten di media sosial harus mempertimbangkan dampak sosial dan moral. Hal ini menyoroti kebutuhan untuk mengedukasi pengguna tentang tanggung jawab dalam berkomunikasi di platform digital.
Konten di media sosial harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan dan tanggung jawab.
Nama: Ni Nyoman Mutiara S
NPM: 2411011028
Assalamaualikum wr. Wb.
Selamat Pagi pak Roy dan juga teman-teman, izin menanggapi sekaligus menjawab pertanyaan dari pak roy.
Video tersebut menjelaskan kasus Jaksa Jovi yang viral di media sosial setelah mengkritik rekannya, Nella Marsela, terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Masalah ini mencerminkan tantangan dalam penggunaan media sosial, di mana kritik dapat berujung pada masalah hukum dan etika terutama jika tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Peristiwa ini juga menggambarkan bagaimana platform digital dapat menjadi Medan konflik personal maupun institusional yang mempengaruhi reputasi individu, kepercayaan publik terhadap institusi hukum, serta nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara
ISI MATERI
Video tersebut membahas kontroversi yang melibatkan Jaksa Jovi Andrea Bachtiar dan rekannya, Nella Marsela, terkait dugaan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Jovi mengkritik Nella melalui TikTok, yang kemudian berujung pada tuduhan pencemaran nama baik terhadapnya.
Masalah yang Dihadapi
- Kriminalisasi Melalui Media Sosial: Jovi mengklaim mengalami kriminalisasi setelah kritiknya viral. Ia menyatakan bahwa informasi yang salah dimasukkan ke dalam dokumen dakwaan untuk menuduhnya mencemarkan nama baik, menunjukkan potensi media sosial sebagai alat serangan pribadi.
- Perbuatan Sewenang-wenang: Jovi juga melaporkan tindakan sewenang-wenang dari atasannya, Siti Kholijah Arahab, yang dianggap bertanggung jawab atas situasi yang dialaminya. Tuduhan ini mencerminkan masalah internal dalam institusi penegakan hukum.
- Etika dan Tata Kelola Internal: Kasus ini mencerminkan kurangnya komunikasi dan pengawasan internal yang efektif, sehingga kritik dipublikasikan di media sosial alih-alih diselesaikan secara internal. Jovi menegaskan bahwa kritiknya bertujuan untuk transparansi, bukan menyerang secara pribadi.
KAITAN KASUS DENGAN PANCASILA
Nilai-nilai Pancasila sangat relevan dalam menganalisis kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar dan Nella Marsela, terutama dalam konteks etika dan tanggung jawab di era digital.
-Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Media sosial harus digunakan secara adil, tanpa menyebarkan fitnah. Kritik harus berbasis fakta dan tidak merugikan pihak lain, sementara balasan terhadap kritik juga harus proporsional.
-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Interaksi di media sosial harus saling menghormati. Tindakan sewenang-wenang yang dialami Jovi menunjukkan ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, di mana setiap individu harus diperlakukan dengan martabat.
-Persatuan Indonesia: Konflik internal dalam institusi dapat mengancam persatuan. Kritik dan perselisihan perlu dikelola untuk menjaga integritas dan tujuan bersama.
-Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan: Pejabat publik harus menggunakan kebijaksanaan dalam menyampaikan kritik. Penyelesaian konflik sebaiknya dilakukan melalui dialog terbuka, bukan tindakan sepihak.
NPM: 2411011028
Assalamaualikum wr. Wb.
Selamat Pagi pak Roy dan juga teman-teman, izin menanggapi sekaligus menjawab pertanyaan dari pak roy.
Video tersebut menjelaskan kasus Jaksa Jovi yang viral di media sosial setelah mengkritik rekannya, Nella Marsela, terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Masalah ini mencerminkan tantangan dalam penggunaan media sosial, di mana kritik dapat berujung pada masalah hukum dan etika terutama jika tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Peristiwa ini juga menggambarkan bagaimana platform digital dapat menjadi Medan konflik personal maupun institusional yang mempengaruhi reputasi individu, kepercayaan publik terhadap institusi hukum, serta nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara
ISI MATERI
Video tersebut membahas kontroversi yang melibatkan Jaksa Jovi Andrea Bachtiar dan rekannya, Nella Marsela, terkait dugaan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Jovi mengkritik Nella melalui TikTok, yang kemudian berujung pada tuduhan pencemaran nama baik terhadapnya.
Masalah yang Dihadapi
- Kriminalisasi Melalui Media Sosial: Jovi mengklaim mengalami kriminalisasi setelah kritiknya viral. Ia menyatakan bahwa informasi yang salah dimasukkan ke dalam dokumen dakwaan untuk menuduhnya mencemarkan nama baik, menunjukkan potensi media sosial sebagai alat serangan pribadi.
- Perbuatan Sewenang-wenang: Jovi juga melaporkan tindakan sewenang-wenang dari atasannya, Siti Kholijah Arahab, yang dianggap bertanggung jawab atas situasi yang dialaminya. Tuduhan ini mencerminkan masalah internal dalam institusi penegakan hukum.
- Etika dan Tata Kelola Internal: Kasus ini mencerminkan kurangnya komunikasi dan pengawasan internal yang efektif, sehingga kritik dipublikasikan di media sosial alih-alih diselesaikan secara internal. Jovi menegaskan bahwa kritiknya bertujuan untuk transparansi, bukan menyerang secara pribadi.
KAITAN KASUS DENGAN PANCASILA
Nilai-nilai Pancasila sangat relevan dalam menganalisis kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar dan Nella Marsela, terutama dalam konteks etika dan tanggung jawab di era digital.
-Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Media sosial harus digunakan secara adil, tanpa menyebarkan fitnah. Kritik harus berbasis fakta dan tidak merugikan pihak lain, sementara balasan terhadap kritik juga harus proporsional.
-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Interaksi di media sosial harus saling menghormati. Tindakan sewenang-wenang yang dialami Jovi menunjukkan ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, di mana setiap individu harus diperlakukan dengan martabat.
-Persatuan Indonesia: Konflik internal dalam institusi dapat mengancam persatuan. Kritik dan perselisihan perlu dikelola untuk menjaga integritas dan tujuan bersama.
-Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan: Pejabat publik harus menggunakan kebijaksanaan dalam menyampaikan kritik. Penyelesaian konflik sebaiknya dilakukan melalui dialog terbuka, bukan tindakan sepihak.
Nama : Muhammad Nurrahman
NPM : 2411011057
Menurut saya dalam video yang disampaikan oleh Jaksa Jovi, beliau menekankan pentingnya kesadaran dalam menggunakan media sosial di era teknologi yang semakin canggih. Salah satu masalah utama yang disorot adalah maraknya konten negatif, seperti ujaran kebencian, berita hoaks, dan pelanggaran norma yang nggak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Jaksa Jovi mengingatkan bahwa Pancasila harus jadi pedoman kita dalam bermedia sosial. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial harus tercermin dalam setiap postingan atau konten yang kita buat dan bagikan. Beliau juga menyoroti pentingnya literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan teknologi secara cerdas biar nggak gampang terpengaruh sama informasi yang nggak valid.
Intinya, kita sebagai generasi muda punya tanggung jawab besar untuk bermedia sosial dengan bijak. Pastikan konten yang kita bagikan mendukung nilai-nilai Pancasila, seperti persatuan, toleransi, dan keadilan. Dengan cara ini, media sosial nggak cuma jadi hiburan, tapi juga alat yang bermanfaat untuk memajukan bangsa.
NPM : 2411011057
Menurut saya dalam video yang disampaikan oleh Jaksa Jovi, beliau menekankan pentingnya kesadaran dalam menggunakan media sosial di era teknologi yang semakin canggih. Salah satu masalah utama yang disorot adalah maraknya konten negatif, seperti ujaran kebencian, berita hoaks, dan pelanggaran norma yang nggak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Jaksa Jovi mengingatkan bahwa Pancasila harus jadi pedoman kita dalam bermedia sosial. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial harus tercermin dalam setiap postingan atau konten yang kita buat dan bagikan. Beliau juga menyoroti pentingnya literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan teknologi secara cerdas biar nggak gampang terpengaruh sama informasi yang nggak valid.
Intinya, kita sebagai generasi muda punya tanggung jawab besar untuk bermedia sosial dengan bijak. Pastikan konten yang kita bagikan mendukung nilai-nilai Pancasila, seperti persatuan, toleransi, dan keadilan. Dengan cara ini, media sosial nggak cuma jadi hiburan, tapi juga alat yang bermanfaat untuk memajukan bangsa.
Nama: Adinda Tri Cahyani
NPM: 2411011153
Didalam video dijelaskan bahwa Jaksa Jovi Andrea Bachtiar terlibat dalam dua masalah serius saat ini. Pertama, ia menghadapi tuduhan pencemaran nama baik terhadap rekan kerjanya, Nella Marsella, melalui postingan di media sosial yang dianggap melecehkan dan melanggar UU ITE. Jovi dituntut penjara selama dua tahun, dengan sidang vonis dijadwalkan pada 26 November 2024. Kedua, ia juga dikenai sanksi disiplin karena tidak masuk kerja selama 29 hari dalam setahun, yang membuatnya diusulkan untuk diberhentikan. Jovi mengklaim ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya dan menuduh mantan atasannya berperilaku sewenang-wenang.
Kasus Jaksa Jovi mencerminkan tantangan dalam penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Konten yang dihasilkan sering kali melanggar norma dan etika, menciptakan dampak negatif seperti penyebaran hoaks dan perundungan daring. Dalam konteks perkembangan teknologi, media sosial seharusnya menjadi alat untuk membangun komunikasi positif dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan, bukan justru menimbulkan konflik. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan regulasi yang mengatur konten agar sejalan dengan prinsip Pancasila dan menjaga harmoni sosial.
NPM: 2411011153
Didalam video dijelaskan bahwa Jaksa Jovi Andrea Bachtiar terlibat dalam dua masalah serius saat ini. Pertama, ia menghadapi tuduhan pencemaran nama baik terhadap rekan kerjanya, Nella Marsella, melalui postingan di media sosial yang dianggap melecehkan dan melanggar UU ITE. Jovi dituntut penjara selama dua tahun, dengan sidang vonis dijadwalkan pada 26 November 2024. Kedua, ia juga dikenai sanksi disiplin karena tidak masuk kerja selama 29 hari dalam setahun, yang membuatnya diusulkan untuk diberhentikan. Jovi mengklaim ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya dan menuduh mantan atasannya berperilaku sewenang-wenang.
Kasus Jaksa Jovi mencerminkan tantangan dalam penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Konten yang dihasilkan sering kali melanggar norma dan etika, menciptakan dampak negatif seperti penyebaran hoaks dan perundungan daring. Dalam konteks perkembangan teknologi, media sosial seharusnya menjadi alat untuk membangun komunikasi positif dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan, bukan justru menimbulkan konflik. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan regulasi yang mengatur konten agar sejalan dengan prinsip Pancasila dan menjaga harmoni sosial.
Nama: Fhatwa Auliyana
NPM: 2411011083
Assalamu'alikum, pak Roy dan teman-teman sekalian. Disini saya akan memberikan tanggapan saya terkait Video 1 yang telah diberikan.
Di era ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan di era digital. Namun, dalam video ini menyoroti berbagai masalah yang muncul akibat penyalahgunaannya, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif yang dapat merusak kerukunan masyarakat. Permasalahan ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial, seperti penghormatan terhadap perbedaan, menjaga persatuan, serta menjunjung norma kesopanan. Selain itu, kemajuan teknologi yang pesat tanpa pengendalian nilai-nilai moral dan kebangsaan berpotensi menciptakan dampak destruktif yang lebih luas. Dalam video ini dijelaskan bahwa penggunaan media sosial harus didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, seperti menyebarkan informasi yang benar, menciptakan dialog yang saling menghormati, dan menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk.
Sebagai generasi muda bangsa, penting bagi kita untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap aktivitas di media sosial. Nilai-nilai yang relevan didalamnya mampu menjaga etika dan keadilan, serta mendukung persatuan bangsa di ruang digital. Dengan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, kita dapat menciptakan lingkungan media sosial yang sehat dan produktif. Kritis terhadap informasi, bijak dalam berinteraksi, dan berkomitmen untuk menyebarkan kebaikan adalah bentuk nyata pengamalan nilai Pancasila. Hal ini sejalan dengan tanggung jawab generasi muda dalam mendukung terciptanya harmonisasi dan integritas di tengah tantangan era modern.
NPM: 2411011083
Assalamu'alikum, pak Roy dan teman-teman sekalian. Disini saya akan memberikan tanggapan saya terkait Video 1 yang telah diberikan.
Di era ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan di era digital. Namun, dalam video ini menyoroti berbagai masalah yang muncul akibat penyalahgunaannya, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif yang dapat merusak kerukunan masyarakat. Permasalahan ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial, seperti penghormatan terhadap perbedaan, menjaga persatuan, serta menjunjung norma kesopanan. Selain itu, kemajuan teknologi yang pesat tanpa pengendalian nilai-nilai moral dan kebangsaan berpotensi menciptakan dampak destruktif yang lebih luas. Dalam video ini dijelaskan bahwa penggunaan media sosial harus didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, seperti menyebarkan informasi yang benar, menciptakan dialog yang saling menghormati, dan menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk.
Sebagai generasi muda bangsa, penting bagi kita untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap aktivitas di media sosial. Nilai-nilai yang relevan didalamnya mampu menjaga etika dan keadilan, serta mendukung persatuan bangsa di ruang digital. Dengan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, kita dapat menciptakan lingkungan media sosial yang sehat dan produktif. Kritis terhadap informasi, bijak dalam berinteraksi, dan berkomitmen untuk menyebarkan kebaikan adalah bentuk nyata pengamalan nilai Pancasila. Hal ini sejalan dengan tanggung jawab generasi muda dalam mendukung terciptanya harmonisasi dan integritas di tengah tantangan era modern.
NAMA : SYAHRILLAH AHNAF KURNIA
NPM. : 2411011056
Kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar menyoroti dampak penggunaan teknologi, khususnya media sosial, yang harus dijalankan sesuai nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah tanggapan berdasarkan perkembangan teknologi yang berpijak pada nilai dasar tersebut:
1. Penggunaan Teknologi untuk Keadilan dan Kebenaran (Sila ke-2 & ke-5)
Dalam era digital, media sosial sering digunakan untuk menyuarakan pendapat dan melawan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, penyampaian kritik seperti yang dilakukan Jovi seharusnya tidak mencederai martabat individu (Sila ke-2: Kemanusiaan yang adil dan beradab). Penuduhan yang dilakukan secara terbuka dengan bahasa yang kurang pantas tidak hanya melanggar etika, tetapi juga merusak harmoni dan prinsip keadilan sosial (Sila ke-5).
2. Penerapan Etika Digital (Sila ke-1)
Kemajuan teknologi harus diiringi dengan sikap bertanggung jawab yang selaras dengan nilai Ketuhanan. Kritik atau laporan mengenai dugaan penyalahgunaan fasilitas publik seharusnya disampaikan melalui saluran resmi yang sesuai, bukan melalui media sosial dengan narasi yang dapat menyinggung nilai-nilai moral atau keagamaan.
3. Musyawarah untuk Mufakat (Sila ke-4)
Kasus ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik melalui media sosial justru memperbesar masalah. Sebagai warga negara yang menjunjung musyawarah, sebaiknya konflik diselesaikan melalui komunikasi internal atau jalur hukum yang beretika, untuk menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja.
4. Peningkatan Literasi Digital dan Pemahaman UU ITE
Kemajuan teknologi seperti media sosial memberikan ruang luas untuk menyampaikan pendapat, tetapi penggunaannya harus sejalan dengan hukum, termasuk UU ITE. Kesadaran akan konsekuensi hukum dan dampak sosial dari unggahan digital perlu ditingkatkan, agar tindakan kita mencerminkan nilai Pancasila, khususnya penghormatan terhadap sesama (Sila ke-2 dan ke-3).
Kesimpulan
Perkembangan teknologi adalah sarana, bukan tujuan. Kasus ini menjadi pembelajaran penting untuk memanfaatkan teknologi secara bijak, dengan tetap menjunjung nilai-nilai Pancasila. Teknologi harus digunakan untuk memperkuat solidaritas, keadilan, dan harmoni, bukan untuk menciptakan konflik atau keretakan sosial
NPM. : 2411011056
Kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar menyoroti dampak penggunaan teknologi, khususnya media sosial, yang harus dijalankan sesuai nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah tanggapan berdasarkan perkembangan teknologi yang berpijak pada nilai dasar tersebut:
1. Penggunaan Teknologi untuk Keadilan dan Kebenaran (Sila ke-2 & ke-5)
Dalam era digital, media sosial sering digunakan untuk menyuarakan pendapat dan melawan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, penyampaian kritik seperti yang dilakukan Jovi seharusnya tidak mencederai martabat individu (Sila ke-2: Kemanusiaan yang adil dan beradab). Penuduhan yang dilakukan secara terbuka dengan bahasa yang kurang pantas tidak hanya melanggar etika, tetapi juga merusak harmoni dan prinsip keadilan sosial (Sila ke-5).
2. Penerapan Etika Digital (Sila ke-1)
Kemajuan teknologi harus diiringi dengan sikap bertanggung jawab yang selaras dengan nilai Ketuhanan. Kritik atau laporan mengenai dugaan penyalahgunaan fasilitas publik seharusnya disampaikan melalui saluran resmi yang sesuai, bukan melalui media sosial dengan narasi yang dapat menyinggung nilai-nilai moral atau keagamaan.
3. Musyawarah untuk Mufakat (Sila ke-4)
Kasus ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik melalui media sosial justru memperbesar masalah. Sebagai warga negara yang menjunjung musyawarah, sebaiknya konflik diselesaikan melalui komunikasi internal atau jalur hukum yang beretika, untuk menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja.
4. Peningkatan Literasi Digital dan Pemahaman UU ITE
Kemajuan teknologi seperti media sosial memberikan ruang luas untuk menyampaikan pendapat, tetapi penggunaannya harus sejalan dengan hukum, termasuk UU ITE. Kesadaran akan konsekuensi hukum dan dampak sosial dari unggahan digital perlu ditingkatkan, agar tindakan kita mencerminkan nilai Pancasila, khususnya penghormatan terhadap sesama (Sila ke-2 dan ke-3).
Kesimpulan
Perkembangan teknologi adalah sarana, bukan tujuan. Kasus ini menjadi pembelajaran penting untuk memanfaatkan teknologi secara bijak, dengan tetap menjunjung nilai-nilai Pancasila. Teknologi harus digunakan untuk memperkuat solidaritas, keadilan, dan harmoni, bukan untuk menciptakan konflik atau keretakan sosial
Nama : Azzahra Hafidatuzzahri Walmisr
NPM : 2411011066
Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Masalah dalam Konten Media Sosial
Video yang membahas kasus Jaksa Jovi mengungkapkan beberapa masalah penting terkait penggunaan media sosial, terutama dalam konteks etika dan tanggung jawab. Kasus ini berawal dari kritik Jovi terhadap rekannya, Nella Marsela, yang menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Meskipun kritik tersebut mungkin memiliki niat baik, dampaknya menjadi kontroversial dan berujung pada laporan hukum.
1. Etika Penggunaan Media Sosial
menekankan pentingnya etika dalam berkomunikasi di media sosial. Setiap individu harus menyadari bahwa apa yang mereka unggah dapat mempengaruhi reputasi dan hubungan profesional.
2. Tanggung Jawab Sosial
Penggunaan media sosial harus disertai dengan kesadaran akan dampak sosial dari setiap konten yang dibagikan. Kritikan yang konstruktif harus disampaikan dengan cara yang tidak merugikan orang lain.
3. Nilai Pancasila
Konten di media sosial perlu mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti:
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menghormati hak dan martabat orang lain dalam setiap interaksi.
Persatuan Indonesia: Menghindari konten yang dapat memecah belah atau menciptakan konflik di masyarakat.
Keadilan Sosial: Memastikan bahwa semua suara didengar dan dihargai, tanpa diskriminasi.
Kesimpulan
Perkembangan teknologi dan media sosial membawa tantangan baru yang harus dihadapi oleh setiap individu, terutama dalam konteks etika dan tanggung jawab. Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih positif dan konstruktif.
NPM : 2411011066
Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Masalah dalam Konten Media Sosial
Video yang membahas kasus Jaksa Jovi mengungkapkan beberapa masalah penting terkait penggunaan media sosial, terutama dalam konteks etika dan tanggung jawab. Kasus ini berawal dari kritik Jovi terhadap rekannya, Nella Marsela, yang menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Meskipun kritik tersebut mungkin memiliki niat baik, dampaknya menjadi kontroversial dan berujung pada laporan hukum.
1. Etika Penggunaan Media Sosial
menekankan pentingnya etika dalam berkomunikasi di media sosial. Setiap individu harus menyadari bahwa apa yang mereka unggah dapat mempengaruhi reputasi dan hubungan profesional.
2. Tanggung Jawab Sosial
Penggunaan media sosial harus disertai dengan kesadaran akan dampak sosial dari setiap konten yang dibagikan. Kritikan yang konstruktif harus disampaikan dengan cara yang tidak merugikan orang lain.
3. Nilai Pancasila
Konten di media sosial perlu mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti:
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menghormati hak dan martabat orang lain dalam setiap interaksi.
Persatuan Indonesia: Menghindari konten yang dapat memecah belah atau menciptakan konflik di masyarakat.
Keadilan Sosial: Memastikan bahwa semua suara didengar dan dihargai, tanpa diskriminasi.
Kesimpulan
Perkembangan teknologi dan media sosial membawa tantangan baru yang harus dihadapi oleh setiap individu, terutama dalam konteks etika dan tanggung jawab. Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih positif dan konstruktif.
Nama: Muhammad Dzakwan Irfaan Maulana
NPM: 2451011023
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu, izinkan saya memberikan pendapat saya mengenai kasus pada video di atas
1.Tuduhan Framing dan Kriminalisasi
Jaksa Jovi menuding adanya framing dan kriminalisasi terhadap dirinya, termasuk tuduhan tak berdasar mengenai komentar terhadap pegawai lain. Jika benar, hal ini mencerminkan masalah struktural dalam institusi penegakan hukum, seperti kurangnya mekanisme penyelesaian internal yang transparan dan adil. Dalam konteks nilai Pancasila, terutama Sila Keadilan Sosial dan Kerakyatan, persoalan ini seharusnya diselesaikan melalui mekanisme musyawarah yang menghormati hak semua pihak.
2.Penggunaan Media Sosial oleh Aparatur Negara
Kritik Jovi terhadap pegawai yang memamerkan mobil dinas di media sosial mencerminkan persoalan etika aparatur negara. Tindakan memamerkan fasilitas negara dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, terutama jika dilakukan dengan cara yang tidak sesuai etika. Sebagai aparatur negara, individu semestinya mencerminkan sikap profesional dan menjaga integritas sesuai nilai Sila Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial.
3.Penyelesaian Konflik Internal
Tuduhan Jovi terhadap mantan Kepala Kejaksaan Negeri menunjukkan potensi masalah kepemimpinan dan tata kelola internal. Hal ini menuntut evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pelaporan di Kejaksaan. Penyelesaian konflik internal melalui jalur hukum atau mekanisme yang lebih terbuka perlu diprioritaskan, sesuai prinsip keadilan dan demokrasi yang terkandung dalam Pancasila.
4.Pentingnya Literasi Digital
Masalah ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi digital, baik di kalangan masyarakat umum maupun aparatur negara. Aparatur negara sebagai panutan masyarakat perlu menunjukkan perilaku digital yang bertanggung jawab, termasuk tidak menyebarkan konten yang tidak relevan atau menimbulkan persepsi buruk terhadap institusi.
Masalah Utama dalam Penggunaan Media Sosial:
1.Penyebaran Hoaks
Informasi yang tidak benar atau menyesatkan dapat menyebar dengan cepat di media sosial, menciptakan kebingungan, bahkan konflik di masyarakat.
2.Ujaran Kebencian
Media sosial sering digunakan untuk menyampaikan ujaran kebencian, diskriminasi, atau penghinaan terhadap individu atau kelompok, yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan.
3.Pamer Kekayaan
Perilaku memamerkan kekayaan atau fasilitas yang dimiliki, terutama oleh aparatur negara, dapat menimbulkan persepsi negatif, kecemburuan sosial, dan merusak kepercayaan masyarakat.
4.Rendahnya Literasi Digital
Banyak pengguna media sosial kurang memahami cara memanfaatkan teknologi dengan baik, sehingga mudah terjebak dalam penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab.
Solusi untuk Mengatasi Masalah di Media Sosial:
1.Meningkatkan Literasi Digital
Edukasi tentang cara menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
2.Penegakan Aturan dengan Sanksi Tegas
Menindak pelanggaran, seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, sesuai hukum yang berlaku.
3.Mendorong Penyebaran Konten Positif
Memperbanyak konten edukatif, inspiratif, dan yang mendukung nilai-nilai Pancasila.
4.Memberi Teladan Penggunaan Media Sosial yang Etis
Aparatur negara dan tokoh masyarakat harus menjadi contoh dalam menggunakan media sosial dengan etika dan tanggung jawab.
NPM: 2451011023
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu, izinkan saya memberikan pendapat saya mengenai kasus pada video di atas
1.Tuduhan Framing dan Kriminalisasi
Jaksa Jovi menuding adanya framing dan kriminalisasi terhadap dirinya, termasuk tuduhan tak berdasar mengenai komentar terhadap pegawai lain. Jika benar, hal ini mencerminkan masalah struktural dalam institusi penegakan hukum, seperti kurangnya mekanisme penyelesaian internal yang transparan dan adil. Dalam konteks nilai Pancasila, terutama Sila Keadilan Sosial dan Kerakyatan, persoalan ini seharusnya diselesaikan melalui mekanisme musyawarah yang menghormati hak semua pihak.
2.Penggunaan Media Sosial oleh Aparatur Negara
Kritik Jovi terhadap pegawai yang memamerkan mobil dinas di media sosial mencerminkan persoalan etika aparatur negara. Tindakan memamerkan fasilitas negara dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, terutama jika dilakukan dengan cara yang tidak sesuai etika. Sebagai aparatur negara, individu semestinya mencerminkan sikap profesional dan menjaga integritas sesuai nilai Sila Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial.
3.Penyelesaian Konflik Internal
Tuduhan Jovi terhadap mantan Kepala Kejaksaan Negeri menunjukkan potensi masalah kepemimpinan dan tata kelola internal. Hal ini menuntut evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pelaporan di Kejaksaan. Penyelesaian konflik internal melalui jalur hukum atau mekanisme yang lebih terbuka perlu diprioritaskan, sesuai prinsip keadilan dan demokrasi yang terkandung dalam Pancasila.
4.Pentingnya Literasi Digital
Masalah ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi digital, baik di kalangan masyarakat umum maupun aparatur negara. Aparatur negara sebagai panutan masyarakat perlu menunjukkan perilaku digital yang bertanggung jawab, termasuk tidak menyebarkan konten yang tidak relevan atau menimbulkan persepsi buruk terhadap institusi.
Masalah Utama dalam Penggunaan Media Sosial:
1.Penyebaran Hoaks
Informasi yang tidak benar atau menyesatkan dapat menyebar dengan cepat di media sosial, menciptakan kebingungan, bahkan konflik di masyarakat.
2.Ujaran Kebencian
Media sosial sering digunakan untuk menyampaikan ujaran kebencian, diskriminasi, atau penghinaan terhadap individu atau kelompok, yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan.
3.Pamer Kekayaan
Perilaku memamerkan kekayaan atau fasilitas yang dimiliki, terutama oleh aparatur negara, dapat menimbulkan persepsi negatif, kecemburuan sosial, dan merusak kepercayaan masyarakat.
4.Rendahnya Literasi Digital
Banyak pengguna media sosial kurang memahami cara memanfaatkan teknologi dengan baik, sehingga mudah terjebak dalam penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab.
Solusi untuk Mengatasi Masalah di Media Sosial:
1.Meningkatkan Literasi Digital
Edukasi tentang cara menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
2.Penegakan Aturan dengan Sanksi Tegas
Menindak pelanggaran, seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, sesuai hukum yang berlaku.
3.Mendorong Penyebaran Konten Positif
Memperbanyak konten edukatif, inspiratif, dan yang mendukung nilai-nilai Pancasila.
4.Memberi Teladan Penggunaan Media Sosial yang Etis
Aparatur negara dan tokoh masyarakat harus menjadi contoh dalam menggunakan media sosial dengan etika dan tanggung jawab.
Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang Bapak Roy. Perkenalkan nama saya Daffa Raihan Al Faisar, dengan NPM 2411011099. Izin menanggapi isi materi pada video 1.
Masalah diskriminalisasi dalam kasus Jaksa Jovi Andrea merujuk pada rasa ketidakadilan yang ia alami, di mana kritik yang disampaikannya mengenai penggunaan fasilitas negara dianggap sebagai pencemaran nama baik. Ia merasa langkah hukum yang diambil terhadapnya tidak proporsional dan lebih menonjolkan tindakan memojokkan daripada penyelesaian yang adil.
Diskriminalisasi dalam perspektif Pancasila:
Keadilan: Tindakan hukum harus adil dan tidak berdasarkan framing tertentu.
Hak Asasi: Kritik yang konstruktif tidak boleh dikriminalisasi, selama tidak melanggar hukum.
Kebijaksanaan: Proses hukum harus mengutamakan mediasi dan musyawarah sesuai nilai Pancasila.
Diskriminalisasi, seperti yang dirasakan oleh Jaksa Jovi Andrea, menunjukkan perlunya penegakan hukum yang adil dan bebas dari tekanan eksternal, termasuk opini publik atau framing institusi. Tindakan kriminalisasi terhadap kritik atau ungkapan di media sosial harus dievaluasi dengan hati-hati agar tidak melanggar hak dasar individu seperti kebebasan berekspresi, selama tetap dalam koridor hukum.
Nilai Pancasila menekankan keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah. Oleh karena itu, institusi sebaiknya mengutamakan penyelesaian masalah melalui dialog terbuka sebelum melibatkan proses hukum.
Masalah diskriminalisasi dalam kasus Jaksa Jovi Andrea merujuk pada rasa ketidakadilan yang ia alami, di mana kritik yang disampaikannya mengenai penggunaan fasilitas negara dianggap sebagai pencemaran nama baik. Ia merasa langkah hukum yang diambil terhadapnya tidak proporsional dan lebih menonjolkan tindakan memojokkan daripada penyelesaian yang adil.
Diskriminalisasi dalam perspektif Pancasila:
Keadilan: Tindakan hukum harus adil dan tidak berdasarkan framing tertentu.
Hak Asasi: Kritik yang konstruktif tidak boleh dikriminalisasi, selama tidak melanggar hukum.
Kebijaksanaan: Proses hukum harus mengutamakan mediasi dan musyawarah sesuai nilai Pancasila.
Diskriminalisasi, seperti yang dirasakan oleh Jaksa Jovi Andrea, menunjukkan perlunya penegakan hukum yang adil dan bebas dari tekanan eksternal, termasuk opini publik atau framing institusi. Tindakan kriminalisasi terhadap kritik atau ungkapan di media sosial harus dievaluasi dengan hati-hati agar tidak melanggar hak dasar individu seperti kebebasan berekspresi, selama tetap dalam koridor hukum.
Nilai Pancasila menekankan keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah. Oleh karena itu, institusi sebaiknya mengutamakan penyelesaian masalah melalui dialog terbuka sebelum melibatkan proses hukum.
Nama: Dila Samrotul Fuadah
NPM: 2411011111
kasus ini menjadi pengingat pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya di era teknologi yang serba cepat. Aparatur negara, sebagai panutan masyarakat, harus menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab dalam perilaku digitalnya. Menjaga integritas pribadi dan menghormati nilai-nilai Pancasila menjadi landasan penting agar penggunaan teknologi dapat membawa manfaat bagi semua pihak, bukan malah menjadi pemicu konflik atau masalah hukum.
NPM: 2411011111
kasus ini menjadi pengingat pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya di era teknologi yang serba cepat. Aparatur negara, sebagai panutan masyarakat, harus menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab dalam perilaku digitalnya. Menjaga integritas pribadi dan menghormati nilai-nilai Pancasila menjadi landasan penting agar penggunaan teknologi dapat membawa manfaat bagi semua pihak, bukan malah menjadi pemicu konflik atau masalah hukum.
Nama : Carissa Vania Putri Utama
NPM : 2411011031
Assalamulaikum pak Roy dan teman-teman sekalian. Izin untuk memberikan tanggapan terkait isi materi yang disampaikan dalam video yang bapak berikan pada pertemuan hari ini.
Video tersebut berfokus pada kritik yang dilontarkan oleh Jaksa Jovi Andrea Bachtiar kepada Nella Marsela terkait penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Jaksa Jovi menyebut bahwa tidak sepatutnya fasilitas negara digunakan dengan tidak semestinya, terlebih untuk pamer foto dan flexing di media sosial. Kritik ini diunggah oleh Jaksa Jovi di akun tiktok miliknya, yang kemudian membuat Nella Marsela menganggap hal tersebut merupakan sebuah pencemaran nama baik. Menurutnya, Jaksa Jovi bisa menyampaikan kritik langsung kepadanya, tidak perlu melalui media sosial.
Inti dari permasalahan tersebut tentunya mengarah kepada pentingnya penggunaan media sosial yang bijak. Pengaruh media sosial yang jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah. Inilah pentingnya untuk berpikir terlebih dahulu tentang mengunggah sesuatu pada media sosial. Seperti pada kasus Jaksa Jovi, hal ini tidak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila pancasila yaitu pada sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kritik yang ia berikan terkesan kurang bijak karena melalui media sosial sehingga memicu konflik. Hal ini mendorong orang lain untuk ikut membeci, dan mempermalukan orang yang bersangkutan. Ini melanggar penghormatan terhadap hak asasi individu.
Untuk menanggapi permasalahan tersebut, seperti yang kita ketahui, dampak dari media sosial sangat besar, sehingga harus berhati-hati dalam penggunaannya. Segala hal yang dilakukan harus dipikirkan dengan matang termasuk dalam ber-media sosial. Selain itu, untuk menyampaikan sebuah kritik, alangkah baiknya jika penyampaiannya dilakukan dengan kepala dingin dan bijak, sehingga tidak merugikan pihak manapun.
Kesimpulannya, sebagai individu dan juga generasi muda harus senantiasa menggunakan perkembangan teknologi seperti media sosial dengan bijak. Karena pada dasarnya media sosial sangat luas, yang mana jika disalahgunakan akan menjadi bom waktu yang lambat laun akan menyerang diri sendiri.
Sekian tanggapan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih, Wassalamualaikum.
NPM : 2411011031
Assalamulaikum pak Roy dan teman-teman sekalian. Izin untuk memberikan tanggapan terkait isi materi yang disampaikan dalam video yang bapak berikan pada pertemuan hari ini.
Video tersebut berfokus pada kritik yang dilontarkan oleh Jaksa Jovi Andrea Bachtiar kepada Nella Marsela terkait penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Jaksa Jovi menyebut bahwa tidak sepatutnya fasilitas negara digunakan dengan tidak semestinya, terlebih untuk pamer foto dan flexing di media sosial. Kritik ini diunggah oleh Jaksa Jovi di akun tiktok miliknya, yang kemudian membuat Nella Marsela menganggap hal tersebut merupakan sebuah pencemaran nama baik. Menurutnya, Jaksa Jovi bisa menyampaikan kritik langsung kepadanya, tidak perlu melalui media sosial.
Inti dari permasalahan tersebut tentunya mengarah kepada pentingnya penggunaan media sosial yang bijak. Pengaruh media sosial yang jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah. Inilah pentingnya untuk berpikir terlebih dahulu tentang mengunggah sesuatu pada media sosial. Seperti pada kasus Jaksa Jovi, hal ini tidak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila pancasila yaitu pada sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kritik yang ia berikan terkesan kurang bijak karena melalui media sosial sehingga memicu konflik. Hal ini mendorong orang lain untuk ikut membeci, dan mempermalukan orang yang bersangkutan. Ini melanggar penghormatan terhadap hak asasi individu.
Untuk menanggapi permasalahan tersebut, seperti yang kita ketahui, dampak dari media sosial sangat besar, sehingga harus berhati-hati dalam penggunaannya. Segala hal yang dilakukan harus dipikirkan dengan matang termasuk dalam ber-media sosial. Selain itu, untuk menyampaikan sebuah kritik, alangkah baiknya jika penyampaiannya dilakukan dengan kepala dingin dan bijak, sehingga tidak merugikan pihak manapun.
Kesimpulannya, sebagai individu dan juga generasi muda harus senantiasa menggunakan perkembangan teknologi seperti media sosial dengan bijak. Karena pada dasarnya media sosial sangat luas, yang mana jika disalahgunakan akan menjadi bom waktu yang lambat laun akan menyerang diri sendiri.
Sekian tanggapan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih, Wassalamualaikum.
Nama : Khalisa Jelin Kartika
NPM : 2451011015
__________________________________________________
Aduan Jaksa Jovi Andre ke DPR: Dugaan Kriminalisasi dan Perlakuan Sewenang-wenang
Jaksa Jovi Andre melaporkan ke Komisi III DPR soal dugaan kriminalisasi, perlakuan sewenang-wenang, dan upaya pemecatan yang dilakukan mantan atasannya, Siti Kholijah Arahab. Ia menyebut tiga poin utama:
1. Kriminalisasi
Jovi merasa jadi korban kriminalisasi lewat dakwaan yang memuat informasi tidak benar. Ia dituduh menyebarkan fitnah tentang Nela Marcela yang menggunakan mobil dinas untuk hal tertentu. Padahal, kritiknya hanya soal kebiasaan Nela memamerkan mobil dinas di media sosial.
2. Perlakuan Sewenang-wenang
Jovi menuduh Siti Kholijah bertindak semena-mena saat menjabat, meski tidak memberikan detail lebih lanjut.
3. Upaya Pemecatan
Ia juga menuding adanya upaya untuk memecatnya akibat kritik yang ia sampaikan terkait transparansi penggunaan mobil dinas.
Media Sosial dan Tantangan Digital
Kasus ini menunjukkan bagaimana media sosial bisa memicu masalah jika digunakan tanpa etika. Kritik konstruktif bisa berbalik menjadi masalah hukum, apalagi jika terjadi salah paham atau disalahgunakan.
Relevansi dengan Nilai Pancasila
Kasus ini mengingatkan pentingnya menjaga keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, termasuk dalam penggunaan media sosial, agar tidak menimbulkan konflik atau merugikan orang lain.
Kesimpulan:
Kasus Jaksa Jovi adalah pelajaran penting tentang hati-hati menggunakan media sosial, terutama bagi pejabat publik, untuk mencegah konflik yang tidak perlu dan menjaga nilai-nilai Pancasila.
NPM : 2451011015
__________________________________________________
Aduan Jaksa Jovi Andre ke DPR: Dugaan Kriminalisasi dan Perlakuan Sewenang-wenang
Jaksa Jovi Andre melaporkan ke Komisi III DPR soal dugaan kriminalisasi, perlakuan sewenang-wenang, dan upaya pemecatan yang dilakukan mantan atasannya, Siti Kholijah Arahab. Ia menyebut tiga poin utama:
1. Kriminalisasi
Jovi merasa jadi korban kriminalisasi lewat dakwaan yang memuat informasi tidak benar. Ia dituduh menyebarkan fitnah tentang Nela Marcela yang menggunakan mobil dinas untuk hal tertentu. Padahal, kritiknya hanya soal kebiasaan Nela memamerkan mobil dinas di media sosial.
2. Perlakuan Sewenang-wenang
Jovi menuduh Siti Kholijah bertindak semena-mena saat menjabat, meski tidak memberikan detail lebih lanjut.
3. Upaya Pemecatan
Ia juga menuding adanya upaya untuk memecatnya akibat kritik yang ia sampaikan terkait transparansi penggunaan mobil dinas.
Media Sosial dan Tantangan Digital
Kasus ini menunjukkan bagaimana media sosial bisa memicu masalah jika digunakan tanpa etika. Kritik konstruktif bisa berbalik menjadi masalah hukum, apalagi jika terjadi salah paham atau disalahgunakan.
Relevansi dengan Nilai Pancasila
Kasus ini mengingatkan pentingnya menjaga keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, termasuk dalam penggunaan media sosial, agar tidak menimbulkan konflik atau merugikan orang lain.
Kesimpulan:
Kasus Jaksa Jovi adalah pelajaran penting tentang hati-hati menggunakan media sosial, terutama bagi pejabat publik, untuk mencegah konflik yang tidak perlu dan menjaga nilai-nilai Pancasila.
Nama : Theo Tazkylla Baramadhan
NPM : 2411011010
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi pak izin menjawab terdapat sejumlah kontroversi yang melibatkan Siti Holija Harahap saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Salah satu yang mencuat adalah dugaan penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi, termasuk untuk aktivitas di luar tugas resmi. Isu ini disampaikan oleh jaksa fungsional Jovi Andrea Bachtiar melalui media sosial. Selain itu, Jovi juga menuduh adanya akses ilegal terhadap akun kepegawaiannya, yang ia nilai melanggar UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Jovi berencana membawa persoalan ini ke Jaksa Agung Muda Intelijen untuk penyelidikan lebih lanjut.
Upaya Siti Holija Harahap terhadap Jaksa Jovi Andrea Bachtiar termasuk menciptakan konflik melalui penghilangan bukti persetujuan cuti. Jaksa Jovi mengklaim telah mendapatkan izin cuti selama 5 hari dari Siti Holija saat masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Namun, bukti tersebut dikatakan hilang, sehingga Jovi dianggap indisipliner karena akumulasi absen 29 hari dalam satu tahun. Tuduhan ini menjadi dasar usulan pemecatan Jovi oleh Kejaksaan Agung .
NPM : 2411011010
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi pak izin menjawab terdapat sejumlah kontroversi yang melibatkan Siti Holija Harahap saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Salah satu yang mencuat adalah dugaan penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi, termasuk untuk aktivitas di luar tugas resmi. Isu ini disampaikan oleh jaksa fungsional Jovi Andrea Bachtiar melalui media sosial. Selain itu, Jovi juga menuduh adanya akses ilegal terhadap akun kepegawaiannya, yang ia nilai melanggar UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Jovi berencana membawa persoalan ini ke Jaksa Agung Muda Intelijen untuk penyelidikan lebih lanjut.
Upaya Siti Holija Harahap terhadap Jaksa Jovi Andrea Bachtiar termasuk menciptakan konflik melalui penghilangan bukti persetujuan cuti. Jaksa Jovi mengklaim telah mendapatkan izin cuti selama 5 hari dari Siti Holija saat masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Namun, bukti tersebut dikatakan hilang, sehingga Jovi dianggap indisipliner karena akumulasi absen 29 hari dalam satu tahun. Tuduhan ini menjadi dasar usulan pemecatan Jovi oleh Kejaksaan Agung .
Nama: Rhaffa Delvino Putra Kurniawan
NPM: 2411011062
Assalamualaikum wr.wb. Selamat Pagi, Pak Roy! Saya izin memberikan tanggapan soal video yang Bapak bagikan.
Inti dari video itu membahas soal pentingnya pakai media sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, apalagi di zaman teknologi yang makin maju seperti sekarang. Salah satu masalah yang disorot adalah penyalahgunaan media sosial, misalnya pamer fasilitas negara buat kepentingan pribadi. Tindakan ini membuat banyak orang berdebat soal etika karena menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab moral, apalagi kalau itu menyangkut barang milik publik yang dibiayai dari uang rakyat.
Padahal, media sosial harusnya jadi tempat untuk menyebarkan hal-hal yang mencerminkan nilai Pancasila, seperti keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat sama hak orang lain. Contoh yang dibahas di video, seperti pamer kendaraan dinas di media sosial, jelas tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab. Sebagai mahasiswa, kita perlu mengerti bahwa fasilitas negara itu untuk melayani masyarakat, bukan untuk pamer atau bergaya di internet.
Selain itu, kemajuan teknologi juga membuat kita harus makin hati-hati menjaga etika digital. Pengguna media sosial, termasuk kita sebagai mahasiswa, harus bijak milah-milah apa yang mau diunggah. Soalnya, unggahan yang tidak sesuai atau kontroversial bisa membuat citra individu, lembaga, bahkan pemerintah jadi rusak. Makanya, kita wajib pegang teguh nilai Pancasila seperti integritas, tanggung jawab, dan rasa hormat dalam aktivitas di media sosial.
Di zaman teknologi sekarang, media sosial bisa jadi alat yang berguna kalau kita pakainya sesuai nilai-nilai Pancasila. Sebagai mahasiswa, kita punya tanggung jawab untuk:
1.Hati-hati sebelum share informasi.
2.Edukasi orang lain soal pentingnya konten positif.
3.Pakai media sosial untuk hal-hal yang berdampak dampak baik buat masyarakat.
NPM: 2411011062
Assalamualaikum wr.wb. Selamat Pagi, Pak Roy! Saya izin memberikan tanggapan soal video yang Bapak bagikan.
Inti dari video itu membahas soal pentingnya pakai media sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, apalagi di zaman teknologi yang makin maju seperti sekarang. Salah satu masalah yang disorot adalah penyalahgunaan media sosial, misalnya pamer fasilitas negara buat kepentingan pribadi. Tindakan ini membuat banyak orang berdebat soal etika karena menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab moral, apalagi kalau itu menyangkut barang milik publik yang dibiayai dari uang rakyat.
Padahal, media sosial harusnya jadi tempat untuk menyebarkan hal-hal yang mencerminkan nilai Pancasila, seperti keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat sama hak orang lain. Contoh yang dibahas di video, seperti pamer kendaraan dinas di media sosial, jelas tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab. Sebagai mahasiswa, kita perlu mengerti bahwa fasilitas negara itu untuk melayani masyarakat, bukan untuk pamer atau bergaya di internet.
Selain itu, kemajuan teknologi juga membuat kita harus makin hati-hati menjaga etika digital. Pengguna media sosial, termasuk kita sebagai mahasiswa, harus bijak milah-milah apa yang mau diunggah. Soalnya, unggahan yang tidak sesuai atau kontroversial bisa membuat citra individu, lembaga, bahkan pemerintah jadi rusak. Makanya, kita wajib pegang teguh nilai Pancasila seperti integritas, tanggung jawab, dan rasa hormat dalam aktivitas di media sosial.
Di zaman teknologi sekarang, media sosial bisa jadi alat yang berguna kalau kita pakainya sesuai nilai-nilai Pancasila. Sebagai mahasiswa, kita punya tanggung jawab untuk:
1.Hati-hati sebelum share informasi.
2.Edukasi orang lain soal pentingnya konten positif.
3.Pakai media sosial untuk hal-hal yang berdampak dampak baik buat masyarakat.
Nama : Ahmad Unsa El-Farid
NPM : 2411011123
Assalamualaikum Wr. Wb. selamat siang pak Roy, izin memberikan tanggapan mengenai kausus Jaksa Jovi yang merasa Diskriminalisasi.
Kasus Jaksa Jovi Andrea yang mengklaim dirinya mengalami kriminalisasi telah menarik perhatian publik. Jaksa Jovi dituduh mencemarkan nama baik rekan kerjanya, Nella Marsella, melalui media sosial dengan tudingan bahwa Nella menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi, termasuk dugaan kegiatan yang dianggap tidak pantas. Hal ini kemudian berujung pada pelaporan oleh Nella menggunakan UU ITE.
Dari sisi Kejaksaan Agung, tindakan terhadap Jovi dikaitkan dengan pelanggaran etika dan disiplin, seperti tidak masuk kerja selama 29 hari dan konten unggahannya yang dianggap melanggar. Namun, Jovi merasa bahwa kasusnya adalah bentuk pembungkaman atas kritik yang ia sampaikan.
Persoalan ini memunculkan reaksi beragam di masyarakat. Beberapa pihak menilai kasus ini sebagai upaya menjaga etika institusi, sementara lainnya melihatnya sebagai penyalahgunaan UU ITE untuk membungkam kritik. Isu ini juga menyoroti kembali perdebatan tentang kebebasan berekspresi dan penerapan UU ITE dalam konteks internal lembaga pemerintah.
Kasus ini masih terus berkembang, dan Jovi telah menyatakan akan mengajukan keberatan melalui jalur hukum formal. Kejaksaan Agung sendiri menyatakan bahwa tindakan yang diambil terhadap Jovi telah melalui proses mediasi sebelumnya.
NPM : 2411011123
Assalamualaikum Wr. Wb. selamat siang pak Roy, izin memberikan tanggapan mengenai kausus Jaksa Jovi yang merasa Diskriminalisasi.
Kasus Jaksa Jovi Andrea yang mengklaim dirinya mengalami kriminalisasi telah menarik perhatian publik. Jaksa Jovi dituduh mencemarkan nama baik rekan kerjanya, Nella Marsella, melalui media sosial dengan tudingan bahwa Nella menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi, termasuk dugaan kegiatan yang dianggap tidak pantas. Hal ini kemudian berujung pada pelaporan oleh Nella menggunakan UU ITE.
Dari sisi Kejaksaan Agung, tindakan terhadap Jovi dikaitkan dengan pelanggaran etika dan disiplin, seperti tidak masuk kerja selama 29 hari dan konten unggahannya yang dianggap melanggar. Namun, Jovi merasa bahwa kasusnya adalah bentuk pembungkaman atas kritik yang ia sampaikan.
Persoalan ini memunculkan reaksi beragam di masyarakat. Beberapa pihak menilai kasus ini sebagai upaya menjaga etika institusi, sementara lainnya melihatnya sebagai penyalahgunaan UU ITE untuk membungkam kritik. Isu ini juga menyoroti kembali perdebatan tentang kebebasan berekspresi dan penerapan UU ITE dalam konteks internal lembaga pemerintah.
Kasus ini masih terus berkembang, dan Jovi telah menyatakan akan mengajukan keberatan melalui jalur hukum formal. Kejaksaan Agung sendiri menyatakan bahwa tindakan yang diambil terhadap Jovi telah melalui proses mediasi sebelumnya.
Nama : Theo Tazkylla Baramadhan
NPM : 2411011010
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi
Video ini mencakup etika penggunaan media sosial dan tanggung jawab dalam menyampaikan kritik, terutama dalam konteks nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan dan penghormatan terhadap masyarakat. Terdapat masalah dari mempertahankan ideologi Pancasila di era digital. Seperti, kurangnya literasi digital banyak masyarakat yg belum bisa menyaring informasi secara kritis, disintegrasi sosial, penyebaran hoax, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila.
Terdapat beberapa cara bagaimana mempertahankan ideologi Pancasila di era digital.
Dalam segi pendidikan dan literasi digital meningkatkan literasi Pancasila melalui media sosial, aplikasi pendidikan, dan konten digital untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan dengan cara yang menarik. Dapat Kolaborasi dengan Influencer dengan melibatkan tokoh publik, influencer, dan kreator konten untuk menyebarkan pesan Pancasila dengan pendekatan modern. Membuat dengan online seperti Fasilitasi forum diskusi atau webinar yang membahas relevansi Pancasila untuk generasi muda, sehingga mereka lebih memahami dan menginternalisasi ideologi ini. dengan beberapa langkah ini membantu menambah relevansi nilai nilai Pancasila di tengah tantangan era digital
Terdapat beberapa cara bagaimana mempertahankan ideologi Pancasila di era digital.
Dalam segi pendidikan dan literasi digital meningkatkan literasi Pancasila melalui media sosial, aplikasi pendidikan, dan konten digital untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan dengan cara yang menarik. Dapat Kolaborasi dengan Influencer dengan melibatkan tokoh publik, influencer, dan kreator konten untuk menyebarkan pesan Pancasila dengan pendekatan modern. Membuat dengan online seperti Fasilitasi forum diskusi atau webinar yang membahas relevansi Pancasila untuk generasi muda, sehingga mereka lebih memahami dan menginternalisasi ideologi ini. dengan beberapa langkah ini membantu menambah relevansi nilai nilai Pancasila di tengah tantangan era digital
Nama : Fany Rahmawati
NPM : 2411011052
Assalamualaikum, Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai materi video diatas.
Inti dari materi tersebut adalah tentang pentingnya kesadaran dalam menggunakan media sosial di era teknologi yang semakin berkembang. Masalah utama yang diangkat adalah mencakup media sosial, seperti pemaparan atau penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi, yang dapat memicu terjadinya etika di masyarakat. Hal ini mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab moral dalam memanfaatkan teknologi, terutama ketika terkait dengan aset publik yang dibiayai oleh uang rakyat.
Jaksa Jovi juga menjelaskan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman dalam menggunakan media sosial. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan teknologi secara bijak agar tidak mudah mempengaruhi informasi yang tidak benar.
Tanggapan saya yaitu penggunaan media sosial dapat berdampak positif ataupun sebaliknya yaitu negatif sesuai dengan cara kita menggunakan media sosial. Jika kita ingin menyebarkan informasi, sebaiknya kita harus menyaring terlebih dahulu agar tidak terjadi ketidakterimaan misalnya sebaliknya dalam satu belahan pihak yang akan berakhir pada proses hukum.
NPM : 2411011052
Assalamualaikum, Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai materi video diatas.
Inti dari materi tersebut adalah tentang pentingnya kesadaran dalam menggunakan media sosial di era teknologi yang semakin berkembang. Masalah utama yang diangkat adalah mencakup media sosial, seperti pemaparan atau penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi, yang dapat memicu terjadinya etika di masyarakat. Hal ini mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab moral dalam memanfaatkan teknologi, terutama ketika terkait dengan aset publik yang dibiayai oleh uang rakyat.
Jaksa Jovi juga menjelaskan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman dalam menggunakan media sosial. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan teknologi secara bijak agar tidak mudah mempengaruhi informasi yang tidak benar.
Tanggapan saya yaitu penggunaan media sosial dapat berdampak positif ataupun sebaliknya yaitu negatif sesuai dengan cara kita menggunakan media sosial. Jika kita ingin menyebarkan informasi, sebaiknya kita harus menyaring terlebih dahulu agar tidak terjadi ketidakterimaan misalnya sebaliknya dalam satu belahan pihak yang akan berakhir pada proses hukum.
Nama : M.Fauzi Ramdhani.S
NPM : 2411011001
Assalamualaikum Pak Roy, Saya izin menanggapi mengenai video materi yang Pak Roy berikan pada hari ini.
Isi Materi
Kasus yang dialami oleh Jaksa Jovi Andrea mencerminkan permasalahan terkait etika penggunaan media sosial, tindakan kriminalisasi, dan perbuatan sewenang-wenang yang dilaporkan ke Komisi III DPR. Terdapat tiga poin utama dalam aduan Jaksa Jovi, yaitu:
1. Upaya Kriminalisasi
Jaksa Jovi mengklaim dirinya menjadi korban kriminalisasi setelah menyampaikan kritik terhadap penggunaan mobil dinas oleh Nela Marcela di media sosial. Tuduhan dalam dakwaan menyatakan bahwa Jaksa Jovi menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk tujuan tertentu, yang dibantah keras oleh Jovi. Ia menegaskan bahwa kritiknya hanya bertujuan untuk mendorong penggunaan aset negara yang lebih bertanggung jawab.
2. Perbuatan Sewenang-wenang
Jaksa Jovi juga melaporkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Siti Kholijah Arahab, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut berdampak pada reputasinya di institusi hukum.
3. Upaya Pemberhentian
Jaksa Jovi mengungkapkan adanya upaya dari Siti Kholijah untuk memecatnya. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan terhadap perilaku penggunaan mobil dinas semata-mata demi transparansi dan penegakan hukum.
NPM : 2411011001
Assalamualaikum Pak Roy, Saya izin menanggapi mengenai video materi yang Pak Roy berikan pada hari ini.
Isi Materi
Kasus yang dialami oleh Jaksa Jovi Andrea mencerminkan permasalahan terkait etika penggunaan media sosial, tindakan kriminalisasi, dan perbuatan sewenang-wenang yang dilaporkan ke Komisi III DPR. Terdapat tiga poin utama dalam aduan Jaksa Jovi, yaitu:
1. Upaya Kriminalisasi
Jaksa Jovi mengklaim dirinya menjadi korban kriminalisasi setelah menyampaikan kritik terhadap penggunaan mobil dinas oleh Nela Marcela di media sosial. Tuduhan dalam dakwaan menyatakan bahwa Jaksa Jovi menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk tujuan tertentu, yang dibantah keras oleh Jovi. Ia menegaskan bahwa kritiknya hanya bertujuan untuk mendorong penggunaan aset negara yang lebih bertanggung jawab.
2. Perbuatan Sewenang-wenang
Jaksa Jovi juga melaporkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Siti Kholijah Arahab, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut berdampak pada reputasinya di institusi hukum.
3. Upaya Pemberhentian
Jaksa Jovi mengungkapkan adanya upaya dari Siti Kholijah untuk memecatnya. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan terhadap perilaku penggunaan mobil dinas semata-mata demi transparansi dan penegakan hukum.
Assalamualaikum, selamat siang bapak Roy dan teman-teman sekalian.
Perkenalkanlah biografi saya:
Nama: Rizki Ramadani
NPM: 2411011105
Prodi: S1 Manajemen
Pada forum ini saya akan menyampaikan pendapat saya terkait vidio 1 tersebut, berupa penjelasan materi dan masalah yang dibicarakan pada vidio.
Pada vidio menampilkan Jaksa Jovi Andrea Bachtiar yang sedang memberikan keterangan dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI. Ia menyatakan dirinya sebagai korban kriminalisasi oleh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Holijah Harahap.
1. Isi Materi
Bachtiar menjabarkan tiga poin utama permasalahan yang dialaminya:
Perkenalkanlah biografi saya:
Nama: Rizki Ramadani
NPM: 2411011105
Prodi: S1 Manajemen
Pada forum ini saya akan menyampaikan pendapat saya terkait vidio 1 tersebut, berupa penjelasan materi dan masalah yang dibicarakan pada vidio.
Pada vidio menampilkan Jaksa Jovi Andrea Bachtiar yang sedang memberikan keterangan dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI. Ia menyatakan dirinya sebagai korban kriminalisasi oleh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Holijah Harahap.
1. Isi Materi
Bachtiar menjabarkan tiga poin utama permasalahan yang dialaminya:
#1.1 Upaya Kriminalisasi:
Ia merasa menjadi target upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Harahap. Rinciannya tidak dijelaskan secara detail dalam cuplikan video ini, tetapi konteksnya mengarah pada tuduhan yang tidak benar.
#1.2 Perbuatan Sewenang-wenang:
Bachtiar menuduh Harahap melakukan perbuatan sewenang-wenang selama masa jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ini terkait dengan poin berikutnya.
#1.3Upaya Pemecatan:
Harahap diduga berupaya memecat Bachtiar dari Kejaksaan Republik Indonesia. Ini tampaknya merupakan konsekuensi dari dua poin sebelumnya.
Sebagai inti dari permasalahannya, Bachtiar membantah tuduhan yang dipublikasikan dan dituangkan dalam surat dakwaan, yaitu bahwa ia menuduh seseorang (Nella Marcella) menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacarnya. Ia menegaskan bahwa ia tidak pernah melakukan hal tersebut dan hanya mengkritik Nella Marcella yang sering memamerkan penggunaan mobil dinas di media sosial. Ia juga menekankan status penggunaan mobil dinas tersebut sebagai pinjaman dari pemerintah daerah (Pemda) Tapanuli Selatan, yang dibiayai oleh uang rakyat. Bachtiar bahkan sampai bersumpah atas kebenaran pernyataannya.
2. Permasalahan:
Permasalahan utama dalam video ini adalah dugaan kriminalisasi yang dialami Jaksa Jovi Andrea Bachtiar. Ini meliputi:
#2.1 Dugaan fitnah dan pencemaran nama baik:
#1.2 Perbuatan Sewenang-wenang:
Bachtiar menuduh Harahap melakukan perbuatan sewenang-wenang selama masa jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ini terkait dengan poin berikutnya.
#1.3Upaya Pemecatan:
Harahap diduga berupaya memecat Bachtiar dari Kejaksaan Republik Indonesia. Ini tampaknya merupakan konsekuensi dari dua poin sebelumnya.
Sebagai inti dari permasalahannya, Bachtiar membantah tuduhan yang dipublikasikan dan dituangkan dalam surat dakwaan, yaitu bahwa ia menuduh seseorang (Nella Marcella) menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacarnya. Ia menegaskan bahwa ia tidak pernah melakukan hal tersebut dan hanya mengkritik Nella Marcella yang sering memamerkan penggunaan mobil dinas di media sosial. Ia juga menekankan status penggunaan mobil dinas tersebut sebagai pinjaman dari pemerintah daerah (Pemda) Tapanuli Selatan, yang dibiayai oleh uang rakyat. Bachtiar bahkan sampai bersumpah atas kebenaran pernyataannya.
2. Permasalahan:
Permasalahan utama dalam video ini adalah dugaan kriminalisasi yang dialami Jaksa Jovi Andrea Bachtiar. Ini meliputi:
#2.1 Dugaan fitnah dan pencemaran nama baik:
Tuduhan palsu yang dilayangkan terhadap Bachtiar telah merusak reputasinya.
#2.2 Penyalahgunaan wewenang:
Harahap diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala kejaksaan untuk melakukan kriminalisasi dan upaya pemecatan terhadap Bachtiar.
#2.3 Kurangnya transparansi dan akuntabilitas:
#2.2 Penyalahgunaan wewenang:
Harahap diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala kejaksaan untuk melakukan kriminalisasi dan upaya pemecatan terhadap Bachtiar.
#2.3 Kurangnya transparansi dan akuntabilitas:
Proses hukum yang dijalani Bachtiar tampaknya tidak adil dan transparan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia.
#2.4 Penyalahgunaan aset negara:
Nella Marcella yang diduga menggunakan mobil dinas secara tidak pantas juga menjadi permasalahan yang diangkat, meskipun Bachtiar menekankan bahwa ia hanya mengkritik perilaku tersebut.
3 Abstraksi
Secara keseluruhan, video ini menyoroti potensi pelanggaran etik dan hukum yang serius di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Pernyataan Bachtiar yang tegas dan sumpahnya menunjukkan betapa seriusnya ia menganggap tuduhan tersebut. Namun, perlu informasi lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran lengkap dan objektif dari kasus ini.
#2.4 Penyalahgunaan aset negara:
Nella Marcella yang diduga menggunakan mobil dinas secara tidak pantas juga menjadi permasalahan yang diangkat, meskipun Bachtiar menekankan bahwa ia hanya mengkritik perilaku tersebut.
3 Abstraksi
Secara keseluruhan, video ini menyoroti potensi pelanggaran etik dan hukum yang serius di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Pernyataan Bachtiar yang tegas dan sumpahnya menunjukkan betapa seriusnya ia menganggap tuduhan tersebut. Namun, perlu informasi lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran lengkap dan objektif dari kasus ini.
Nama : M. Rizqi Ramadhan
NPM : 2411011026
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan.
Kasus ini mencakup beberapa hal penting terkait dugaan kriminalisasi, penyalahgunaan kewenangan, dan penyalahgunaan media sosial di ranah publik.
1. Dugaan Kriminalisasi
Jaksa Jovi Andre merasa difitnah oleh institusinya terkait tuduhan tidak berdasar yang mencoreng reputasinya.
2. Penyalahgunaan Kewenangan
Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Rahap, diduga bertindak sewenang-wenang, termasuk mencoba memecat Jaksa Jovi Andre.
3. Penyalahgunaan Media Sosial
Penggunaan media sosial oleh Nela Marcela untuk memamerkan kendaraan dinas dinilai tidak etis dan bertentangan dengan tanggung jawab terhadap aset publik.
Tanggapan terhadap Masalah
1. Etika Komunikasi
Semua pihak harus menjaga etika dan bijak dalam menggunakan media sosial.
2. Pengawasan Ketat
Pemerintah perlu memastikan aset negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Pendidikan Literasi Digital
Edukasi tentang penggunaan media sosial diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan.
4. Penyelesaian Hukum yang Adil
Kasus ini perlu diselesaikan secara transparan sesuai hukum tanpa ada pihak yang dirugikan.
Penggunaan media sosial harus mencerminkan tanggung jawab dan nilai moral agar tidak menjadi sumber konflik atau pelanggaran etika.
NPM : 2411011026
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan.
Kasus ini mencakup beberapa hal penting terkait dugaan kriminalisasi, penyalahgunaan kewenangan, dan penyalahgunaan media sosial di ranah publik.
1. Dugaan Kriminalisasi
Jaksa Jovi Andre merasa difitnah oleh institusinya terkait tuduhan tidak berdasar yang mencoreng reputasinya.
2. Penyalahgunaan Kewenangan
Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Rahap, diduga bertindak sewenang-wenang, termasuk mencoba memecat Jaksa Jovi Andre.
3. Penyalahgunaan Media Sosial
Penggunaan media sosial oleh Nela Marcela untuk memamerkan kendaraan dinas dinilai tidak etis dan bertentangan dengan tanggung jawab terhadap aset publik.
Tanggapan terhadap Masalah
1. Etika Komunikasi
Semua pihak harus menjaga etika dan bijak dalam menggunakan media sosial.
2. Pengawasan Ketat
Pemerintah perlu memastikan aset negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Pendidikan Literasi Digital
Edukasi tentang penggunaan media sosial diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan.
4. Penyelesaian Hukum yang Adil
Kasus ini perlu diselesaikan secara transparan sesuai hukum tanpa ada pihak yang dirugikan.
Penggunaan media sosial harus mencerminkan tanggung jawab dan nilai moral agar tidak menjadi sumber konflik atau pelanggaran etika.
Nama :Muhammad Ma'wa Nurrahman
Npm : 2451011037
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Roy izinkan saya memberikan tanggapan terkait materi video yg telah dikirimkan
Video tersebut menyoroti masalah yg sedang dialami jaksa Jovi Andrea Bachtiar yg merasa dirinya sebagai korban kriminalisasi. Upaya kriminalisasi yg dihadapi oleh jaksa Jovi adalah masalah serius yg dimana kejaksaan republik indonesia memframing dalam setiap publikasinya yg menyatakan bahwa jaksa Jovi menuduh Nella Marsela menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacarnya. Padahal jaksa Jovi hanya mengkritik si Nella Marsela yg sering memamerkan mobil dinas yg dipakai dan di upload ke media sosial pribadinya si Nella.
Permasalahan ini berkaitan dengan etika dalam bermedia sosial, ujaran kebencian, menyebarkan dugaan yg tidak benar.
Dalam konteks perkembangan teknologi yg harus sesuai dengan nilai pancasila, yaitu sebagai berikut.
▪︎Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Media sosial harus menjadi platform yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Perilaku cyberbullying, penyebaran informasi hoaks yang merugikan orang lain, dan ujaran kebencian yang melanggar hak asasi manusia harus dihindari. Sebaliknya, media sosial dapat digunakan untuk memperjuangkan keadilan, membela yang lemah, dan menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.
▪︎Persatuan Indonesia: Media sosial dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjadi wadah untuk berbagi informasi positif dan mempererat tali silaturahmi antar warga negara. Sebaliknya, penyebaran berita bohong yang memecah belah bangsa, propaganda yang menimbulkan perpecahan, dan ujaran kebencian yang menargetkan kelompok tertentu ataupun individu harus dicegah.
▪︎Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Media sosial dapat menjadi platform untuk berdiskusi dan bertukar pikiran secara demokratis. Namun, perlu dijaga agar diskusi tetap berjalan dengan tertib, menghormati pendapat orang lain, dan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyebaran informasi yang menyesatkan apalagi sampai menyudutkan salah satu pihak untuk mempengaruhi opini publik secara tidak demokratis harus dihindari.
*Kesimpulan
Agar media sosial selaras dengan nilai-nilai Pancasila, diperlukan kesadaran dan tanggung jawab dari seluruh pengguna, serta peran aktif pemerintah dan lembaga terkait dalam mengatur dan mengawasi penggunaan media sosial. Regulasi yang tepat dan edukasi publik yang efektif sangat penting untuk menciptakan ruang digital yang positif, produktif, dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
Npm : 2451011037
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Roy izinkan saya memberikan tanggapan terkait materi video yg telah dikirimkan
Video tersebut menyoroti masalah yg sedang dialami jaksa Jovi Andrea Bachtiar yg merasa dirinya sebagai korban kriminalisasi. Upaya kriminalisasi yg dihadapi oleh jaksa Jovi adalah masalah serius yg dimana kejaksaan republik indonesia memframing dalam setiap publikasinya yg menyatakan bahwa jaksa Jovi menuduh Nella Marsela menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacarnya. Padahal jaksa Jovi hanya mengkritik si Nella Marsela yg sering memamerkan mobil dinas yg dipakai dan di upload ke media sosial pribadinya si Nella.
Permasalahan ini berkaitan dengan etika dalam bermedia sosial, ujaran kebencian, menyebarkan dugaan yg tidak benar.
Dalam konteks perkembangan teknologi yg harus sesuai dengan nilai pancasila, yaitu sebagai berikut.
▪︎Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Media sosial harus menjadi platform yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Perilaku cyberbullying, penyebaran informasi hoaks yang merugikan orang lain, dan ujaran kebencian yang melanggar hak asasi manusia harus dihindari. Sebaliknya, media sosial dapat digunakan untuk memperjuangkan keadilan, membela yang lemah, dan menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.
▪︎Persatuan Indonesia: Media sosial dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjadi wadah untuk berbagi informasi positif dan mempererat tali silaturahmi antar warga negara. Sebaliknya, penyebaran berita bohong yang memecah belah bangsa, propaganda yang menimbulkan perpecahan, dan ujaran kebencian yang menargetkan kelompok tertentu ataupun individu harus dicegah.
▪︎Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Media sosial dapat menjadi platform untuk berdiskusi dan bertukar pikiran secara demokratis. Namun, perlu dijaga agar diskusi tetap berjalan dengan tertib, menghormati pendapat orang lain, dan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyebaran informasi yang menyesatkan apalagi sampai menyudutkan salah satu pihak untuk mempengaruhi opini publik secara tidak demokratis harus dihindari.
*Kesimpulan
Agar media sosial selaras dengan nilai-nilai Pancasila, diperlukan kesadaran dan tanggung jawab dari seluruh pengguna, serta peran aktif pemerintah dan lembaga terkait dalam mengatur dan mengawasi penggunaan media sosial. Regulasi yang tepat dan edukasi publik yang efektif sangat penting untuk menciptakan ruang digital yang positif, produktif, dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
Nama : Evania Nurresya Arsana
NPM : 2451011044
Kelas : D
Assalamualikum wr wb Pak Roy dan teman teman semuanya, izin menanggapi terkait materi video tersebut yakni video tersebut berisi tentang "Singkapan video "Jaksa Jovi menuduh dianiaya di DPR"
Seperti yang sudah kita lihat video tersebut memperlihatkan pertemuan dengan Komite Ketiga Kongres mengenai Jaksa Jovi Andre yang menuduhnya difitnah, difitnah, dan diancam akan dipecat oleh pejabat kejaksaan.
Konten utama
Jaksa Jovi Andre menyajikan tiga masalah utama di komite:
1. Difitnah dan dicoba untuk difitnah (Criminalisasi)
Jaksa Jovi mengklaim bahwa jaksa sengaja menyesatkan dan menulis dakwaan bahwa ia menuduh Jaksa Nela Marcela menggunakan mobil polisi provinsi Tapanuli Selatan untuk berhubungan seks dengan pacarnya.
Tuduhan palsu (dan berbahaya): Jaksa Jovi menegaskan bahwa dia tidak menuduhnya. Dia hanya mengkritik Nela Marcela yang menyombongkan diri menggunakan mobil polisi di media sosial, mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan posisinya sebagai penjaga penjara dari kantor kejaksaan, bukan sebagai asisten.
Dia mengatakan bahwa postingan media sosial Jaksa Nela Marcela melanggar kode etik.
Dia menegaskan (bagian akhir video) bahwa itu adalah fitnah dan sengaja menyesatkan.
2. Diperlakukan secara ilegal (Penyalahgunaan kekuasaan)
Jaksa Jovi mengatakan bahwa dia diperlakukan secara tidak adil dan melanggar hukum selama masa jabatan Siti Kholijah Arahab, mantan kepala polisi provinsi Tapanuli Selatan.
3. Ancaman pemecatan (Upaya dipecat)
Jaksa Jovi mengatakan ada orang jahat yang berusaha mengeluarkannya dari kantor kejaksaan.
Kesimpulannya
Video tersebut memperlihatkan keluhan Jaksa Jovi Andre tentang kesalahan, pencemaran nama baik, dan sengaja menimbulkan masalah di dalam kantor kejaksaan. Ini adalah masalah sensitif yang berkaitan dengan penggunaan aset publik, kode etik untuk posisi di kantor kejaksaan, dan etika profesional.
NPM : 2451011044
Kelas : D
Assalamualikum wr wb Pak Roy dan teman teman semuanya, izin menanggapi terkait materi video tersebut yakni video tersebut berisi tentang "Singkapan video "Jaksa Jovi menuduh dianiaya di DPR"
Seperti yang sudah kita lihat video tersebut memperlihatkan pertemuan dengan Komite Ketiga Kongres mengenai Jaksa Jovi Andre yang menuduhnya difitnah, difitnah, dan diancam akan dipecat oleh pejabat kejaksaan.
Konten utama
Jaksa Jovi Andre menyajikan tiga masalah utama di komite:
1. Difitnah dan dicoba untuk difitnah (Criminalisasi)
Jaksa Jovi mengklaim bahwa jaksa sengaja menyesatkan dan menulis dakwaan bahwa ia menuduh Jaksa Nela Marcela menggunakan mobil polisi provinsi Tapanuli Selatan untuk berhubungan seks dengan pacarnya.
Tuduhan palsu (dan berbahaya): Jaksa Jovi menegaskan bahwa dia tidak menuduhnya. Dia hanya mengkritik Nela Marcela yang menyombongkan diri menggunakan mobil polisi di media sosial, mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan posisinya sebagai penjaga penjara dari kantor kejaksaan, bukan sebagai asisten.
Dia mengatakan bahwa postingan media sosial Jaksa Nela Marcela melanggar kode etik.
Dia menegaskan (bagian akhir video) bahwa itu adalah fitnah dan sengaja menyesatkan.
2. Diperlakukan secara ilegal (Penyalahgunaan kekuasaan)
Jaksa Jovi mengatakan bahwa dia diperlakukan secara tidak adil dan melanggar hukum selama masa jabatan Siti Kholijah Arahab, mantan kepala polisi provinsi Tapanuli Selatan.
3. Ancaman pemecatan (Upaya dipecat)
Jaksa Jovi mengatakan ada orang jahat yang berusaha mengeluarkannya dari kantor kejaksaan.
Kesimpulannya
Video tersebut memperlihatkan keluhan Jaksa Jovi Andre tentang kesalahan, pencemaran nama baik, dan sengaja menimbulkan masalah di dalam kantor kejaksaan. Ini adalah masalah sensitif yang berkaitan dengan penggunaan aset publik, kode etik untuk posisi di kantor kejaksaan, dan etika profesional.
Nama : Asyfa Dafanty Fitriarni
NPM : 2411011082
Assalamualaikum Pak Roy dan teman-teman semua, izinkan saya memberikan tanggapan terkait materi yang telah diberikan.
Video tersebut membahas kasus Jaksa Jovi yang viral di media sosial karena kritiknya terhadap rekannya, Nella Marsela, terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Jovi menegaskan bahwa kritiknya tidak bermaksud menuduh, tetapi Kejaksaan Agung menganggap sebaliknya, sehingga kasus ini berlanjut ke ranah hukum.
Materi mengenai konten media sosial dalam perkembangan teknologi harus sesuai dengan nilai Pancasila mencakup etika berkomunikasi, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap individu lainnya. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan harmoni dalam masyarakat.
Kasus Jaksa Jovi menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam berkomunikasi di era media sosial, di mana kritik bisa dengan mudah disalahartikan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengguna media sosial untuk memahami tanggung jawab mereka dalam menciptakan konten yang tidak hanya informatif tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, kita dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis dan beradab di tengah perkembangan teknologi yang pesat.
NPM : 2411011082
Assalamualaikum Pak Roy dan teman-teman semua, izinkan saya memberikan tanggapan terkait materi yang telah diberikan.
Video tersebut membahas kasus Jaksa Jovi yang viral di media sosial karena kritiknya terhadap rekannya, Nella Marsela, terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Jovi menegaskan bahwa kritiknya tidak bermaksud menuduh, tetapi Kejaksaan Agung menganggap sebaliknya, sehingga kasus ini berlanjut ke ranah hukum.
Materi mengenai konten media sosial dalam perkembangan teknologi harus sesuai dengan nilai Pancasila mencakup etika berkomunikasi, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap individu lainnya. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan harmoni dalam masyarakat.
Kasus Jaksa Jovi menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam berkomunikasi di era media sosial, di mana kritik bisa dengan mudah disalahartikan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengguna media sosial untuk memahami tanggung jawab mereka dalam menciptakan konten yang tidak hanya informatif tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, kita dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis dan beradab di tengah perkembangan teknologi yang pesat.
Nama : Rifqi Faris Saputra
NPM : 2411011143
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Data Kasus
1. Kriminalisasi
Jaksa Jovi Andre mengklaim menjadi korban kriminalisasi terkait kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas oleh Nela Marcela. Dakwaan terhadapnya menyebut ia menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk tujuan tertentu. Namun, Jaksa Jovi menegaskan kritiknya hanya terkait pamer mobil dinas di media sosial, tanpa tuduhan lebih lanjut.
2. Perbuatan Sewenang-wenang
Tuduhan perbuatan sewenang-wenang diarahkan kepada Siti Kholijah Arahab, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Meski demikian, tidak dijelaskan detail terkait tindakan yang dimaksud.
3. Upaya Pemberhentian
Jaksa Jovi menyatakan ada upaya untuk memberhentikannya dari Kejaksaan Republik Indonesia. Ia menganggap hal ini sebagai konsekuensi dari kritik yang disampaikan terhadap penggunaan fasilitas negara yang tidak tepat.
Tanggapan
1. Konteks Kriminalisasi
Kasus ini mencerminkan potensi penyalahgunaan hukum untuk membungkam kritik. Jika kritik yang disampaikan bersifat konstruktif dan berlandaskan fakta, maka tuduhan pencemaran nama baik dapat menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak berpendapat.
2. Perbuatan Sewenang-wenang
Tuduhan ini menimbulkan kekhawatiran tentang praktik internal di institusi hukum yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan. Jika tindakan sewenang-wenang benar terjadi, ini mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan internal.
3. Perspektif Media Sosial
Media sosial menjadi medan pertempuran opini yang sering kali melibatkan interpretasi subjektif. Kritik Jaksa Jovi mengenai penggunaan mobil dinas, meski berniat untuk transparansi, dapat dilihat sebagai tindakan menyerang individu jika tidak disampaikan dengan tepat.
4. Relevansi dengan Nilai Pancasila
Keadilan Sosial: Kasus ini menyoroti pentingnya penggunaan fasilitas negara sesuai peruntukan dan keadilan dalam menangani kritik.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Penyelesaian konflik internal harus dilakukan secara bermartabat tanpa tindakan sewenang-wenang.
Persatuan dan Kesatuan: Perpecahan di lingkungan kerja dapat merusak harmoni lembaga dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
NPM : 2411011143
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Data Kasus
1. Kriminalisasi
Jaksa Jovi Andre mengklaim menjadi korban kriminalisasi terkait kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas oleh Nela Marcela. Dakwaan terhadapnya menyebut ia menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk tujuan tertentu. Namun, Jaksa Jovi menegaskan kritiknya hanya terkait pamer mobil dinas di media sosial, tanpa tuduhan lebih lanjut.
2. Perbuatan Sewenang-wenang
Tuduhan perbuatan sewenang-wenang diarahkan kepada Siti Kholijah Arahab, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Meski demikian, tidak dijelaskan detail terkait tindakan yang dimaksud.
3. Upaya Pemberhentian
Jaksa Jovi menyatakan ada upaya untuk memberhentikannya dari Kejaksaan Republik Indonesia. Ia menganggap hal ini sebagai konsekuensi dari kritik yang disampaikan terhadap penggunaan fasilitas negara yang tidak tepat.
Tanggapan
1. Konteks Kriminalisasi
Kasus ini mencerminkan potensi penyalahgunaan hukum untuk membungkam kritik. Jika kritik yang disampaikan bersifat konstruktif dan berlandaskan fakta, maka tuduhan pencemaran nama baik dapat menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak berpendapat.
2. Perbuatan Sewenang-wenang
Tuduhan ini menimbulkan kekhawatiran tentang praktik internal di institusi hukum yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan. Jika tindakan sewenang-wenang benar terjadi, ini mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan internal.
3. Perspektif Media Sosial
Media sosial menjadi medan pertempuran opini yang sering kali melibatkan interpretasi subjektif. Kritik Jaksa Jovi mengenai penggunaan mobil dinas, meski berniat untuk transparansi, dapat dilihat sebagai tindakan menyerang individu jika tidak disampaikan dengan tepat.
4. Relevansi dengan Nilai Pancasila
Keadilan Sosial: Kasus ini menyoroti pentingnya penggunaan fasilitas negara sesuai peruntukan dan keadilan dalam menangani kritik.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Penyelesaian konflik internal harus dilakukan secara bermartabat tanpa tindakan sewenang-wenang.
Persatuan dan Kesatuan: Perpecahan di lingkungan kerja dapat merusak harmoni lembaga dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Nama : Echy Aurellia Puteri
Nomor Induk Perusahaan (NIM) : 2411011133
Assalamualaikum Pak Roy dan teman-teman semua, izin menjawab.
Video yang diberikan menggambarkan dinamika serius yang melibatkan dugaan kriminalisasi, perlindungan kekuasaan, dan penggunaan aset publik oleh pejabat kejaksaan. Izin memberikan beberapa tanggapan terkait isi dari video yang diberikan oleh Pak Roy tersebut
1. Dugaan Kriminalisasi
Tuduhan terhadap Jaksa Jofi Andre Bater perlu dikaji secara obyektif dengan bukti yang kuat untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau upaya framing yang mencederai keadilan. Jika benar ada kriminalisasi, hal ini mencerminkan perlunya reformasi di lembaga penegak hukum.
2. Penyalahgunaan Kekuasaan
Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat seperti Siti Holijar, jika terbukti, harus ditindaklanjuti sesuai hukum untuk menjaga integritas lembaga kejaksaan. Tindakan semacam itu merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
3. Penggunaan Aset Publik
Imbauan untuk penggunaan mobil dinas secara tepat sangat penting. Mobil dinas adalah aset negara yang harus digunakan sesuai peruntukannya, bukan untuk kepentingan pribadi. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan fasilitas negara.
4. Pembelaan oleh Jofi Andre Bater
Pernyataan pembelaan diri yang disertai sumpah menunjukkan tingkat keseriusan Jofi dalam menghadapi tuduhan ini. Namun, proses hukum tetap harus dijalankan untuk memastikan kebenaran tanpa bias.
5. Kesimpulan dan Implikasi
Kasus ini menunjukkan perlunya transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme kontrol yang lebih baik di lembaga penegak hukum. Kejaksaan Republik Indonesia juga perlu menegakkan kode etik dan disiplin secara konsisten untuk menghindari isu serupa di masa depan.
Secara keseluruhan, permasalahan ini mencerminkan tantangan dalam menjaga profesionalisme institusi publik dan pentingnya pengawasan masyarakat dalam mendorong tata kelola yang baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maaf sebelumnya pak izinkan saya untuk menjelaskan masalah mengenai konten dalam media sosial pada perkembangan teknologi yang harus sesuai dengan niai pancasila.
Jadi, Masalah yang dihadapi Jaksa Jovi Andrea Bachtiar itu terkait dengan dugaan penyalahgunaan teknologi dan pelanggaran kode etik di tempat kerjanya. Jovi mengadukan dugaan kriminalisasi terhadap dirinya setelah ia menyoroti penyalahgunaan mobil dinas oleh rekannya di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ia merasa bahwa kasusnya lebih besar dari sekadar pelanggaran hukum, melainkan menyangkut keadilan dan profesionalisme dalam lembaga hukum.
Dalam konteks teknologi dan media sosial, ini juga mengingatkan kita bahwa konten digital harus didasarkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti: keadilan, kejujuran, dan kepatutan. Penyampaian kritik atau masalah di media sosial harus objektif, etis, dan tidak menimbulkan fitnah.
Tanggapan menurut saya, isu ini bisa menjadi pelajaran penting tentang bagaimana transparansi dan integritas dalam institusi negara. Namun, penggunaan media sosial juga harus diiringi dengan adanya tanggung jawab, agar kritik dapat membangun, bukan memperkeruh situasi atau keadaan.
Jadi, Masalah yang dihadapi Jaksa Jovi Andrea Bachtiar itu terkait dengan dugaan penyalahgunaan teknologi dan pelanggaran kode etik di tempat kerjanya. Jovi mengadukan dugaan kriminalisasi terhadap dirinya setelah ia menyoroti penyalahgunaan mobil dinas oleh rekannya di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ia merasa bahwa kasusnya lebih besar dari sekadar pelanggaran hukum, melainkan menyangkut keadilan dan profesionalisme dalam lembaga hukum.
Dalam konteks teknologi dan media sosial, ini juga mengingatkan kita bahwa konten digital harus didasarkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti: keadilan, kejujuran, dan kepatutan. Penyampaian kritik atau masalah di media sosial harus objektif, etis, dan tidak menimbulkan fitnah.
Tanggapan menurut saya, isu ini bisa menjadi pelajaran penting tentang bagaimana transparansi dan integritas dalam institusi negara. Namun, penggunaan media sosial juga harus diiringi dengan adanya tanggung jawab, agar kritik dapat membangun, bukan memperkeruh situasi atau keadaan.
NAMA: Joy Benjamin Rafael
NPM: 2151011016
Dalam video tersebuti, inti dari materi tersebut adalah tentang pentingnya kesadaran dalam menggunakan media sosial di era teknologi yang semakin berkembang. Salah satu masalah utama yang diangkat adalah banyaknya konten negatif di media sosial, seperti ujaran kebencian, berita hoaks, dan pelanggaran norma yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila
dalam vidio tersebut dijelaskan masalah masalah sebagai erikut :
- apakah etis seorang jaksa menyampaikan kritik di media sosial.
- ada juga soal dugaan penyalahgunaan mobil dinas, yang seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan pekerjaan.
- muncul juga perdebatan tentang batas kebebasan berpendapat, apakah kritik yang disampaikan Jovi ini termasuk kritik biasa atau sudah masuk ke ranah pencemaran nama baik
- Selain itu, ada kesan bahwa Jovi malah dikriminalisasi karena berani mengkritik rekan kerjanya
Video tersebut merangkum kejadian seorang jaksa di sistem hukum Indonesia yang mengecam permasalahan yang dihadapinya, antara lain fitnah, penyalahgunaan kekuasaan, hingga upaya untuk mendepaknya dari jabatannya. Tanggapan yang dapat diberikan terkait kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar adalah mendukung prinsip keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum. Menyuarakan bahwa kritik terhadap penggunaan mobil dinas seharusnya tidak berujung pada kriminalisasi, jika disampaikan dengan itikad baik.
NPM: 2151011016
Dalam video tersebuti, inti dari materi tersebut adalah tentang pentingnya kesadaran dalam menggunakan media sosial di era teknologi yang semakin berkembang. Salah satu masalah utama yang diangkat adalah banyaknya konten negatif di media sosial, seperti ujaran kebencian, berita hoaks, dan pelanggaran norma yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila
dalam vidio tersebut dijelaskan masalah masalah sebagai erikut :
- apakah etis seorang jaksa menyampaikan kritik di media sosial.
- ada juga soal dugaan penyalahgunaan mobil dinas, yang seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan pekerjaan.
- muncul juga perdebatan tentang batas kebebasan berpendapat, apakah kritik yang disampaikan Jovi ini termasuk kritik biasa atau sudah masuk ke ranah pencemaran nama baik
- Selain itu, ada kesan bahwa Jovi malah dikriminalisasi karena berani mengkritik rekan kerjanya
Video tersebut merangkum kejadian seorang jaksa di sistem hukum Indonesia yang mengecam permasalahan yang dihadapinya, antara lain fitnah, penyalahgunaan kekuasaan, hingga upaya untuk mendepaknya dari jabatannya. Tanggapan yang dapat diberikan terkait kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar adalah mendukung prinsip keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum. Menyuarakan bahwa kritik terhadap penggunaan mobil dinas seharusnya tidak berujung pada kriminalisasi, jika disampaikan dengan itikad baik.
Nama: Artika Putri Aulia
NPM: 2451011039
Kasus Jaksa Jovi Andrea yang mengaku sebagai korban kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang memunculkan kekhawatiran tentang integritas penegakan hukum di Indonesia. Kriminalisasi terhadap jaksa menunjukkan potensi penyalahgunaan kekuasaan, baik dari dalam maupun luar institusi. Hal ini mencederai prinsip keadilan, praduga tak bersalah, dan supremasi hukum.
Selain itu, peristiwa ini memperlihatkan pentingnya menjaga independensi jaksa agar mereka tidak menjadi target tekanan atau manipulasi pihak tertentu. Proses hukum terhadap Jaksa Jovi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia.
Kasus ini juga berdampak sistemik, merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum, dan menegaskan perlunya reformasi untuk mencegah kriminalisasi serupa di masa depan. Langkah-langkah ini penting agar sistem hukum lebih adil, terpercaya, dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu.
Nama: Kanaya Sabila
NPM:245111033
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Dalam konteks perkembangan teknologi dan media sosial, masalah yang dihadapi oleh Jaksa Jovi Andrea Bachtiar mencerminkan tantangan yang lebih luas mengenai etika dan nilai-nilai Pancasila. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Jovi mengungkapkan kritiknya terhadap rekan sejawatnya, Jaksa Nella Marsela, yang diduga menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Ia menyampaikan kritik ini melalui akun TikTok-nya, namun kritik tersebut berujung pada tuduhan bahwa ia telah melakukan pencemaran nama baik.
Masalah Utama
Penyalahgunaan Media Sosial: Penggunaan media sosial sebagai platform untuk menyampaikan kritik seharusnya dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab. Dalam kasus Jovi, meskipun ia berusaha menegakkan etika penggunaan kendaraan dinas, cara penyampaian di media sosial justru memicu konflik yang lebih besar. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang mendalam tentang dampak dari konten yang dibagikan di platform digital.
Pelanggaran Etika dan Hukum: Kasus ini juga menyoroti pelanggaran etika dalam institusi kejaksaan. Jovi merasa bahwa kritiknya diputarbalikkan menjadi tuduhan serius, yang mencerminkan kurangnya perlindungan bagi individu yang berani mengungkapkan pendapat. Ini menjadi tantangan bagi sistem hukum untuk melindungi kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan norma-norma etika.
NPM:245111033
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Dalam konteks perkembangan teknologi dan media sosial, masalah yang dihadapi oleh Jaksa Jovi Andrea Bachtiar mencerminkan tantangan yang lebih luas mengenai etika dan nilai-nilai Pancasila. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Jovi mengungkapkan kritiknya terhadap rekan sejawatnya, Jaksa Nella Marsela, yang diduga menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Ia menyampaikan kritik ini melalui akun TikTok-nya, namun kritik tersebut berujung pada tuduhan bahwa ia telah melakukan pencemaran nama baik.
Masalah Utama
Penyalahgunaan Media Sosial: Penggunaan media sosial sebagai platform untuk menyampaikan kritik seharusnya dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab. Dalam kasus Jovi, meskipun ia berusaha menegakkan etika penggunaan kendaraan dinas, cara penyampaian di media sosial justru memicu konflik yang lebih besar. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang mendalam tentang dampak dari konten yang dibagikan di platform digital.
Pelanggaran Etika dan Hukum: Kasus ini juga menyoroti pelanggaran etika dalam institusi kejaksaan. Jovi merasa bahwa kritiknya diputarbalikkan menjadi tuduhan serius, yang mencerminkan kurangnya perlindungan bagi individu yang berani mengungkapkan pendapat. Ini menjadi tantangan bagi sistem hukum untuk melindungi kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan norma-norma etika.
Nilai Pancasila dalam Penggunaan
Teknologi: Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Dalam konteks ini, penting bagi pengguna media sosial untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang tidak merugikan orang lain dan tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Konten yang disebarkan harus mencerminkan sikap saling menghargai dan membangun, bukan justru menciptakan perpecahan.
Kesimpulan
Perkembangan teknologi dan media sosial membawa dampak signifikan terhadap cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Namun, penting untuk selalu mengingat nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan kita di dunia maya. Konten yang kita bagikan tidak hanya merefleksikan diri kita tetapi juga dapat mempengaruhi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pemahaman tentang etika digital dan tanggung jawab sosial sangat diperlukan agar penggunaan teknologi dapat memberikan manfaat tanpa menimbulkan konflik atau pelanggaran hukum.
Nama : Suci Syaharani
NPM : 2451011013
Assalamualaikum wr.wb, Selamat siang pak
izin menanggapi video 1, video tersebut membahas kasus Jaksa Jovi yang viral di media sosial karena kritik terhadap rekannya yang bernama Nella Marsela, terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Jovi menegaskan bahwa kritikannya tidak bermaksud menuduh, tetapi Kejaksaan Agung menganggap sebaliknya, sehingga kasus ini berlanjut ke ranah hukum.
1. Dugaan Kriminalisasi
Tuduhan terhadap Jaksa Jovi Andre Bater perlu dikaji secara obyektif dengan bukti yang kuat untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau upaya framing yang mencederai keadilan. Jika benar ada kriminalisasi, hal ini mencerminkan perlunya reformasi di lembaga penegak hukum.
2. Penyalahgunaan Kekuasaan
Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat seperti Siti Holijar, jika terbukti, harus ditindaklanjuti sesuai hukum untuk menjaga integritas lembaga kejaksaan. Tindakan semacam itu merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
3. Penggunaan Aset Publik
Imbauan untuk penggunaan mobil dinas secara tepat sangat penting. Mobil dinas adalah aset negara yang harus digunakan sesuai peruntukannya, bukan untuk kepentingan pribadi.
Tanggapan terhadap Masalah
1. Etika Komunikasi
Semua pihak harus menjaga etika dan bijak dalam menggunakan media sosial.
2. Pengawasan Ketat
Pemerintah perlu memastikan aset negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Pendidikan Literasi Digital
Edukasi tentang penggunaan media sosial diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan.
4. Penyelesaian Hukum yang Adil
Kasus ini perlu diselesaikan secara transparan sesuai hukum tanpa ada pihak yang dirugikan.
Kesimpulan dari video tersebut yaitu hati hati dalam menggunakan media sosial karena dengan adanya kasus tersebut mengingatkan pentingnya menjaga keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, termasuk dalam penggunaan media sosial, agar tidak menimbulkan konflik atau merugikan orang lain.
NPM : 2451011013
Assalamualaikum wr.wb, Selamat siang pak
izin menanggapi video 1, video tersebut membahas kasus Jaksa Jovi yang viral di media sosial karena kritik terhadap rekannya yang bernama Nella Marsela, terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Jovi menegaskan bahwa kritikannya tidak bermaksud menuduh, tetapi Kejaksaan Agung menganggap sebaliknya, sehingga kasus ini berlanjut ke ranah hukum.
1. Dugaan Kriminalisasi
Tuduhan terhadap Jaksa Jovi Andre Bater perlu dikaji secara obyektif dengan bukti yang kuat untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau upaya framing yang mencederai keadilan. Jika benar ada kriminalisasi, hal ini mencerminkan perlunya reformasi di lembaga penegak hukum.
2. Penyalahgunaan Kekuasaan
Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat seperti Siti Holijar, jika terbukti, harus ditindaklanjuti sesuai hukum untuk menjaga integritas lembaga kejaksaan. Tindakan semacam itu merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
3. Penggunaan Aset Publik
Imbauan untuk penggunaan mobil dinas secara tepat sangat penting. Mobil dinas adalah aset negara yang harus digunakan sesuai peruntukannya, bukan untuk kepentingan pribadi.
Tanggapan terhadap Masalah
1. Etika Komunikasi
Semua pihak harus menjaga etika dan bijak dalam menggunakan media sosial.
2. Pengawasan Ketat
Pemerintah perlu memastikan aset negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Pendidikan Literasi Digital
Edukasi tentang penggunaan media sosial diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan.
4. Penyelesaian Hukum yang Adil
Kasus ini perlu diselesaikan secara transparan sesuai hukum tanpa ada pihak yang dirugikan.
Kesimpulan dari video tersebut yaitu hati hati dalam menggunakan media sosial karena dengan adanya kasus tersebut mengingatkan pentingnya menjaga keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, termasuk dalam penggunaan media sosial, agar tidak menimbulkan konflik atau merugikan orang lain.
Nama : Rahma Alya Az-Zhara
NPM : 2411011107
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Pak Roy dan teman-teman semua, izin menanggapi dari materi yang disampaikan pada video ke 1
Dalam video tersebut berisi tentang seorang jaksa di Tapanuli Selatan yang merasa dirinya mendapatkan perlakuan kriminalisasi, ada 3 point yang disampaikan oleh Jaksa Jovi yaitu :
1. Upaya kriminalisasi terhadap Jaksa Jovi Andrea Bachtiar
2. Perbuatan sewenang-wenang Siti Holija Harahap sewaktu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tapanuli Selatan
3. Upaya Siti Holija Harahap supaya Jaksa Jovi Andrea Bachtiar dipecat dari Kejaksaan Republik Indonesia
Dalam video tersebut Jaksa Jovi menjelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia memframing setiap publikasi dan penyusunan surat dakwaan bahwa Jaksa Jovi Andrea Bachtiar menuduh Nella Marcella menggunakan mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan untuk berhubungan badan dengan pacarnya. Padahal, Jaksa Jovi Andrea Bachtiar tidak pernah menuduh Nella Marcella menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacarnya.
Yang sebenarnya terjadi adalah Jaksa Jovi Andrea Bachtiar hanya mengkritik perilaku Nella Marcella flexing di sosial media yang menggunakan mobil dinas agar berhenti melakukan hal tersebut. Serta Jaksa Jovi Andrea Bachtiar membuat himbauan kepada masyarakat supaya mobil dinas yang dibeli dengan uang rakyat agar tidak disalahgunakan. Jaksa Jovi Andrea Bachtiar menegaskan bahwa ia tidak pernah menuduh Nella Marcella menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacarnya.
NPM : 2411011107
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Pak Roy dan teman-teman semua, izin menanggapi dari materi yang disampaikan pada video ke 1
Dalam video tersebut berisi tentang seorang jaksa di Tapanuli Selatan yang merasa dirinya mendapatkan perlakuan kriminalisasi, ada 3 point yang disampaikan oleh Jaksa Jovi yaitu :
1. Upaya kriminalisasi terhadap Jaksa Jovi Andrea Bachtiar
2. Perbuatan sewenang-wenang Siti Holija Harahap sewaktu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tapanuli Selatan
3. Upaya Siti Holija Harahap supaya Jaksa Jovi Andrea Bachtiar dipecat dari Kejaksaan Republik Indonesia
Dalam video tersebut Jaksa Jovi menjelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia memframing setiap publikasi dan penyusunan surat dakwaan bahwa Jaksa Jovi Andrea Bachtiar menuduh Nella Marcella menggunakan mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan untuk berhubungan badan dengan pacarnya. Padahal, Jaksa Jovi Andrea Bachtiar tidak pernah menuduh Nella Marcella menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacarnya.
Yang sebenarnya terjadi adalah Jaksa Jovi Andrea Bachtiar hanya mengkritik perilaku Nella Marcella flexing di sosial media yang menggunakan mobil dinas agar berhenti melakukan hal tersebut. Serta Jaksa Jovi Andrea Bachtiar membuat himbauan kepada masyarakat supaya mobil dinas yang dibeli dengan uang rakyat agar tidak disalahgunakan. Jaksa Jovi Andrea Bachtiar menegaskan bahwa ia tidak pernah menuduh Nella Marcella menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacarnya.
Nama : Nadiv Nafis Wavi
Npm : 2451011026
Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi Pak Roy dan rekan-rekan semua.
Berikut saya sampaikan tanggapan terkait video materi yang telah diputar pada pagi ini.
Isi Materi Video:
Video tersebut menyoroti persoalan yang dihadapi oleh Jaksa Jovi Andre, yang melaporkan berbagai pelanggaran ke Komisi III DPR. Ia mengangkat tiga poin utama dalam aduannya:
1. Upaya Kriminalisasi:
Jaksa Jovi mengklaim adanya kriminalisasi terhadap dirinya, dengan menyebutkan bahwa dokumen dakwaan yang digunakan terhadapnya mengandung informasi yang tidak benar. Tuduhan bahwa ia menuduh rekan kerjanya, Nela Marcela, menggunakan mobil dinas untuk kepentingan tertentu, dianggapnya tidak beralasan. Ia hanya mengkritik penggunaan mobil dinas yang sering dipamerkan di media sosial oleh Nela Marcela, tanpa menuduh tindakan tidak pantas terkait hal itu.
2. Tindakan Sewenang-wenang:
Jovi juga mengungkapkan adanya perilaku tidak adil yang dilakukan oleh mantan atasannya, Siti Kholijah Arahab, tanpa memberikan detail spesifik.
3. Upaya Pemecatan:
Ia menyatakan bahwa kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas dimanfaatkan sebagai alasan untuk mengeluarkannya dari lembaga kejaksaan, meskipun tujuannya adalah meningkatkan transparansi dan penegakan hukum.
Kesimpulan Video:
Secara keseluruhan, video ini membahas perjuangan Jaksa Jovi untuk melawan kriminalisasi, tindakan sewenang-wenang, dan upaya pemberhentiannya. Dia membantah tuduhan bahwa kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas memiliki maksud yang tidak pantas, dengan fokus pada transparansi dan integritas.
Tanggapan:
Dalam era digital saat ini, teknologi dan media sosial memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan informasi, tetapi juga membawa tantangan serius. Kasus yang dialami Jaksa Jovi Andre menunjukkan bagaimana media sosial dapat memicu persoalan hukum dan konflik profesional jika tidak digunakan secara bijak.
Masalah Utama:
1. Kriminalisasi melalui Media Sosial:
Unggahan kritik Jaksa Jovi di media sosial berubah menjadi bahan tuduhan dalam dokumen resmi. Hal ini mencerminkan bagaimana media sosial dapat memunculkan potensi konflik hukum, terutama jika konten yang diunggah disalahartikan atau digunakan untuk menyerang individu.
2. Penyalahgunaan Kekuasaan:
Tindakan yang dianggap sewenang-wenang oleh atasannya menunjukkan perlunya pengawasan lebih baik dalam institusi penegakan hukum. Persoalan internal semacam ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
3. Dampak Media Sosial pada Relasi Profesional:
Kritik terhadap penggunaan aset negara, jika tidak disampaikan secara strategis dan berhati-hati, bisa disalahpahami dan menciptakan konflik internal.
Relevansi terhadap Nilai Pancasila:
1. Keadilan Sosial:
Pemanfaatan media sosial harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan pihak lain tanpa dasar yang jelas.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
Setiap individu harus menjaga etika dalam berkomunikasi di media sosial. Tindakan yang merugikan atau melanggar martabat orang lain harus dihindari.
3. Persatuan dan Kesatuan:
Sebagai alat komunikasi, media sosial seharusnya menjadi sarana untuk mempererat hubungan, bukan menciptakan jurang atau konflik, baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat luas.
Kesimpulan:
Kasus Jaksa Jovi Andre menjadi pengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara transparansi, kritik konstruktif, dan etika profesional di media sosial. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, kita dapat meminimalkan konflik dan menciptakan ruang komunikasi digital yang lebih sehat dan mendukung integritas.
Npm : 2451011026
Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi Pak Roy dan rekan-rekan semua.
Berikut saya sampaikan tanggapan terkait video materi yang telah diputar pada pagi ini.
Isi Materi Video:
Video tersebut menyoroti persoalan yang dihadapi oleh Jaksa Jovi Andre, yang melaporkan berbagai pelanggaran ke Komisi III DPR. Ia mengangkat tiga poin utama dalam aduannya:
1. Upaya Kriminalisasi:
Jaksa Jovi mengklaim adanya kriminalisasi terhadap dirinya, dengan menyebutkan bahwa dokumen dakwaan yang digunakan terhadapnya mengandung informasi yang tidak benar. Tuduhan bahwa ia menuduh rekan kerjanya, Nela Marcela, menggunakan mobil dinas untuk kepentingan tertentu, dianggapnya tidak beralasan. Ia hanya mengkritik penggunaan mobil dinas yang sering dipamerkan di media sosial oleh Nela Marcela, tanpa menuduh tindakan tidak pantas terkait hal itu.
2. Tindakan Sewenang-wenang:
Jovi juga mengungkapkan adanya perilaku tidak adil yang dilakukan oleh mantan atasannya, Siti Kholijah Arahab, tanpa memberikan detail spesifik.
3. Upaya Pemecatan:
Ia menyatakan bahwa kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas dimanfaatkan sebagai alasan untuk mengeluarkannya dari lembaga kejaksaan, meskipun tujuannya adalah meningkatkan transparansi dan penegakan hukum.
Kesimpulan Video:
Secara keseluruhan, video ini membahas perjuangan Jaksa Jovi untuk melawan kriminalisasi, tindakan sewenang-wenang, dan upaya pemberhentiannya. Dia membantah tuduhan bahwa kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas memiliki maksud yang tidak pantas, dengan fokus pada transparansi dan integritas.
Tanggapan:
Dalam era digital saat ini, teknologi dan media sosial memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan informasi, tetapi juga membawa tantangan serius. Kasus yang dialami Jaksa Jovi Andre menunjukkan bagaimana media sosial dapat memicu persoalan hukum dan konflik profesional jika tidak digunakan secara bijak.
Masalah Utama:
1. Kriminalisasi melalui Media Sosial:
Unggahan kritik Jaksa Jovi di media sosial berubah menjadi bahan tuduhan dalam dokumen resmi. Hal ini mencerminkan bagaimana media sosial dapat memunculkan potensi konflik hukum, terutama jika konten yang diunggah disalahartikan atau digunakan untuk menyerang individu.
2. Penyalahgunaan Kekuasaan:
Tindakan yang dianggap sewenang-wenang oleh atasannya menunjukkan perlunya pengawasan lebih baik dalam institusi penegakan hukum. Persoalan internal semacam ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
3. Dampak Media Sosial pada Relasi Profesional:
Kritik terhadap penggunaan aset negara, jika tidak disampaikan secara strategis dan berhati-hati, bisa disalahpahami dan menciptakan konflik internal.
Relevansi terhadap Nilai Pancasila:
1. Keadilan Sosial:
Pemanfaatan media sosial harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan pihak lain tanpa dasar yang jelas.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
Setiap individu harus menjaga etika dalam berkomunikasi di media sosial. Tindakan yang merugikan atau melanggar martabat orang lain harus dihindari.
3. Persatuan dan Kesatuan:
Sebagai alat komunikasi, media sosial seharusnya menjadi sarana untuk mempererat hubungan, bukan menciptakan jurang atau konflik, baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat luas.
Kesimpulan:
Kasus Jaksa Jovi Andre menjadi pengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara transparansi, kritik konstruktif, dan etika profesional di media sosial. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, kita dapat meminimalkan konflik dan menciptakan ruang komunikasi digital yang lebih sehat dan mendukung integritas.
Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang Bapak Roy. Perkenalkan nama saya Norman Agus Setiawan, dengan NPM 2411011142. Izin menanggapi isi materi pada video 1.
Jaksa Jovi Andrea menyatakan bahwa dirinya merasa didiskriminasi dalam proses hukum yang ia jalani. Ia mengungkapkan bahwa kritik terhadap perilaku pamer mobil dinas oleh seorang rekan kerja telah direspons dengan tuduhan pencemaran nama baik, yang menurutnya tidak berdasarkan fakta. Dalam pembelaannya, Jovi menekankan bahwa ia tidak pernah membuat pernyataan melampaui kritik tersebut, namun merasa tindakannya diframing secara tidak adil oleh institusinya. Saat ini, ia menghadapi tuntutan hukum serta potensi pemecatan dari Kejaksaan Agung.
Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana kritik di media sosial dapat berujung pada konsekuensi hukum dan dampak terhadap reputasi individu.
Dalam konteks perkembangan teknologi dan media sosial, materi ini menyoroti beberapa poin penting yang harus sesuai dengan nilai Pancasila:
1. Keadilan Sosial : Dalam menghadapi kritik, penting untuk memastikan bahwa setiap individu menerima perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum. Penyelesaian masalah harus dilakukan dengan berdasarkan fakta dan bukti yang kuat, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau framing yang merugikan.
2. Persatuan dan Kesatuan : Di era media sosial, penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam berkomunikasi. Kritik yang disampaikan harus bertujuan untuk membangun, bukan memecah belah atau mendiskreditkan individu atau kelompok lain.
3. Keberagaman : Memahami bahwa setiap individu memiliki pandangan dan perspektif yang berbeda adalah kunci. Kebebasan berpendapat harus dihormati, asalkan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak melanggar hak orang lain.
4. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab : Dalam proses hukum, penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak diperlakukan dengan beradab dan menghormati martabat manusia. Proses hukum yang adil juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.
5. Tanggung Jawab Sosial : Pengguna media sosial harus menyadari tanggung jawab mereka dalam menyampaikan kritik. Sebab, ucapan dan tindakan dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan, termasuk dampak pada reputasi dan karir seseorang.
6. Keterbukaan dan Transparansi : Dalam konteks institusi, penting untuk menjaga keterbukaan dan transparansi dalam menangani masalah yang muncul. Dalam hal ini, kritik konstruktif seharusnya mendapatkan perhatian dan respon yang proporsional dari pihak yang berwenang.
Jaksa Jovi Andrea menyatakan bahwa dirinya merasa didiskriminasi dalam proses hukum yang ia jalani. Ia mengungkapkan bahwa kritik terhadap perilaku pamer mobil dinas oleh seorang rekan kerja telah direspons dengan tuduhan pencemaran nama baik, yang menurutnya tidak berdasarkan fakta. Dalam pembelaannya, Jovi menekankan bahwa ia tidak pernah membuat pernyataan melampaui kritik tersebut, namun merasa tindakannya diframing secara tidak adil oleh institusinya. Saat ini, ia menghadapi tuntutan hukum serta potensi pemecatan dari Kejaksaan Agung.
Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana kritik di media sosial dapat berujung pada konsekuensi hukum dan dampak terhadap reputasi individu.
Dalam konteks perkembangan teknologi dan media sosial, materi ini menyoroti beberapa poin penting yang harus sesuai dengan nilai Pancasila:
1. Keadilan Sosial : Dalam menghadapi kritik, penting untuk memastikan bahwa setiap individu menerima perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum. Penyelesaian masalah harus dilakukan dengan berdasarkan fakta dan bukti yang kuat, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau framing yang merugikan.
2. Persatuan dan Kesatuan : Di era media sosial, penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam berkomunikasi. Kritik yang disampaikan harus bertujuan untuk membangun, bukan memecah belah atau mendiskreditkan individu atau kelompok lain.
3. Keberagaman : Memahami bahwa setiap individu memiliki pandangan dan perspektif yang berbeda adalah kunci. Kebebasan berpendapat harus dihormati, asalkan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak melanggar hak orang lain.
4. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab : Dalam proses hukum, penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak diperlakukan dengan beradab dan menghormati martabat manusia. Proses hukum yang adil juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.
5. Tanggung Jawab Sosial : Pengguna media sosial harus menyadari tanggung jawab mereka dalam menyampaikan kritik. Sebab, ucapan dan tindakan dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan, termasuk dampak pada reputasi dan karir seseorang.
6. Keterbukaan dan Transparansi : Dalam konteks institusi, penting untuk menjaga keterbukaan dan transparansi dalam menangani masalah yang muncul. Dalam hal ini, kritik konstruktif seharusnya mendapatkan perhatian dan respon yang proporsional dari pihak yang berwenang.
Nama : Yonada Audylia Putri
NPM : 2451011031
Dalam perkembangan teknologi, khususnya media sosial, terdapat tantangan signifikan yang berkaitan dengan penyebaran informasi dan etika dalam berkomunikasi. Kasus Jaksa Jovi Andrea memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana konten di media sosial dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial yang lebih luas, terutama jika tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Masalah yang dihadapi :
1. Kriminalisasi Melalui Media Sosial
Jaksa Jovi mengklaim bahwa dirinya mengalami upaya kriminalisasi setelah mengunggah kritik terhadap penggunaan mobil dinas oleh rekan kerjanya, Nela Marcela. Ia menyatakan bahwa informasi yang salah dimasukkan ke dalam dokumen dakwaan untuk menuduhnya melakukan pencemaran nama baik. Hal ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyerang individu secara pribadi, yang berpotensi merusak reputasi dan karier seseorang.
2. Perbuatan Sewenang-wenang
Jaksa Jovi juga melaporkan adanya tindakan sewenang-wenang dari atasannya, Siti Kholijah Arahab, yang dianggapnya bertanggung jawab atas situasi yang dialaminya. Tuduhan ini mencerminkan masalah internal dalam institusi penegakan hukum yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan.
3. Penggunaan Teknologi untuk Kepentingan Pribadi
Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana media sosial dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, di mana kritik atau informasi yang disampaikan bisa disalahartikan atau digunakan untuk merugikan orang lain. Jovi menegaskan bahwa kritiknya bertujuan untuk transparansi dan penegakan hukum, bukan untuk menyerang secara pribadi.
RELEVANSI DENGAN NILAI PANCASILA :
Nilai-nilai Pancasila mengedepankan keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini:
-Keadilan Sosial : Penggunaan media sosial seharusnya mencerminkan keadilan dan tidak menjadi alat untuk melakukan fitnah atau pencemaran nama baik. Setiap individu harus bertanggung jawab atas apa yang mereka sampaikan di platform tersebut.
-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab : Tindakan saling menghormati dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang sangat penting dalam interaksi di media sosial. Kasus Jovi menunjukkan bagaimana kritik konstruktif dapat berbalik menjadi masalah hukum jika tidak disampaikan dengan bijak.
-Persatuan dan Kesatuan : Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat persatuan, bukan memecah belah. Dalam kasus ini, perpecahan antara Jovi dan rekan-rekannya menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat menciptakan konflik di lingkungan kerja.
Kasus Jaksa Jovi Andrea merupakan contoh nyata dari tantangan yang dihadapi dalam penggunaan media sosial di era digital saat ini. Penting bagi setiap individu untuk menyadari dampak dari konten yang mereka bagikan dan memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih sehat dan kondusif di platform digital.
NPM : 2451011031
Dalam perkembangan teknologi, khususnya media sosial, terdapat tantangan signifikan yang berkaitan dengan penyebaran informasi dan etika dalam berkomunikasi. Kasus Jaksa Jovi Andrea memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana konten di media sosial dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial yang lebih luas, terutama jika tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Masalah yang dihadapi :
1. Kriminalisasi Melalui Media Sosial
Jaksa Jovi mengklaim bahwa dirinya mengalami upaya kriminalisasi setelah mengunggah kritik terhadap penggunaan mobil dinas oleh rekan kerjanya, Nela Marcela. Ia menyatakan bahwa informasi yang salah dimasukkan ke dalam dokumen dakwaan untuk menuduhnya melakukan pencemaran nama baik. Hal ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyerang individu secara pribadi, yang berpotensi merusak reputasi dan karier seseorang.
2. Perbuatan Sewenang-wenang
Jaksa Jovi juga melaporkan adanya tindakan sewenang-wenang dari atasannya, Siti Kholijah Arahab, yang dianggapnya bertanggung jawab atas situasi yang dialaminya. Tuduhan ini mencerminkan masalah internal dalam institusi penegakan hukum yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan.
3. Penggunaan Teknologi untuk Kepentingan Pribadi
Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana media sosial dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, di mana kritik atau informasi yang disampaikan bisa disalahartikan atau digunakan untuk merugikan orang lain. Jovi menegaskan bahwa kritiknya bertujuan untuk transparansi dan penegakan hukum, bukan untuk menyerang secara pribadi.
RELEVANSI DENGAN NILAI PANCASILA :
Nilai-nilai Pancasila mengedepankan keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini:
-Keadilan Sosial : Penggunaan media sosial seharusnya mencerminkan keadilan dan tidak menjadi alat untuk melakukan fitnah atau pencemaran nama baik. Setiap individu harus bertanggung jawab atas apa yang mereka sampaikan di platform tersebut.
-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab : Tindakan saling menghormati dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang sangat penting dalam interaksi di media sosial. Kasus Jovi menunjukkan bagaimana kritik konstruktif dapat berbalik menjadi masalah hukum jika tidak disampaikan dengan bijak.
-Persatuan dan Kesatuan : Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat persatuan, bukan memecah belah. Dalam kasus ini, perpecahan antara Jovi dan rekan-rekannya menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat menciptakan konflik di lingkungan kerja.
Kasus Jaksa Jovi Andrea merupakan contoh nyata dari tantangan yang dihadapi dalam penggunaan media sosial di era digital saat ini. Penting bagi setiap individu untuk menyadari dampak dari konten yang mereka bagikan dan memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih sehat dan kondusif di platform digital.
Nama: Izzati Muthmainnah Al Anshoriah
NPM: 2411011124
izinkan saya memberi tanggapan terhadap kasus di dalam video tersebut dengan dua point utama yaitu
1.Kriminalisasi melalui Media Sosial
Relevansi dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
Kasus ini menggambarkan bagaimana media sosial dapat menjadi sarana komunikasi yang tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan jika tidak digunakan dengan bijak. Kritik yang disampaikan Jovi terhadap rekan kerjanya melalui media sosial, meskipun bertujuan baik, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Tindakan saling melaporkan antara Jovi dan Nela mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang adil. Oleh karena itu, media sosial seharusnya dimanfaatkan secara bijaksana untuk menyampaikan kritik yang bersifat konstruktif tanpa merugikan nama baik pihak lain.
2.Perbuatan Sewenang-wenang
Relevansi dengan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:
Jika dugaan adanya tindakan sewenang-wenang oleh pimpinan Kejaksaan benar, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Dalam institusi penegak hukum, setiap tindakan seharusnya dilakukan secara transparan dan berlandaskan nilai keadilan. Penggunaan kekuasaan untuk menekan bawahan mencerminkan praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diharapkan
NPM: 2411011124
izinkan saya memberi tanggapan terhadap kasus di dalam video tersebut dengan dua point utama yaitu
1.Kriminalisasi melalui Media Sosial
Relevansi dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
Kasus ini menggambarkan bagaimana media sosial dapat menjadi sarana komunikasi yang tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan jika tidak digunakan dengan bijak. Kritik yang disampaikan Jovi terhadap rekan kerjanya melalui media sosial, meskipun bertujuan baik, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Tindakan saling melaporkan antara Jovi dan Nela mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang adil. Oleh karena itu, media sosial seharusnya dimanfaatkan secara bijaksana untuk menyampaikan kritik yang bersifat konstruktif tanpa merugikan nama baik pihak lain.
2.Perbuatan Sewenang-wenang
Relevansi dengan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:
Jika dugaan adanya tindakan sewenang-wenang oleh pimpinan Kejaksaan benar, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Dalam institusi penegak hukum, setiap tindakan seharusnya dilakukan secara transparan dan berlandaskan nilai keadilan. Penggunaan kekuasaan untuk menekan bawahan mencerminkan praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diharapkan
Nama: Sisi Aprilia
NPM: 2411011074
Assalamu'alaikum, Izin memberikan tanggapan isi video.
KESIMPULAN ISI VIDEO:
Video tersebut menyimpulkan aduan Jaksa Jovi ke DPRRI yang merasa dirinya adalah korban kriminalisasi dan perbuatan sewenang-wenang oleh Kepala Kejaksaan Tapanuli Selatan, karena pemecatan atas dirinya yang disebabkan oleh kesalahpahaman dalam bermedia sosial.
TANGGAPAN:
Dalam perkembangan teknologi yang pesat, media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Konten yang kita konsumsi dan produksi di platform ini sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai yang kita anut. Media sosial adalah alat yang sangat powerful. Dengan menggunakannya secara bijak dan bertanggung jawab, kita dapat menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai positif kepada orang lain. Sebaliknya, jika digunakan secara sembarangan, media sosial dapat menjadi alat untuk menyebarkan kebencian dan perpecahan.
Agar penggunaan media sosial tetap berlandaskan Pancasila, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa:
-Tidah mencela dan menghina agama lain demi pansos
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab:
* Hindari menyebarkan hoax, ujaran kebencian, atau informasi yang dapat merugikan orang lain.
* Hormati perbedaan pendapat dan keyakinan.
* Utamakan empati dan kepedulian terhadap sesama.
3. Persatuan Indonesia:
* Promosikan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
* Hindari konten yang bersifat provokatif atau memecah belah.
* Jalin komunikasi yang positif dengan sesama pengguna media sosial.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan:
* Gunakan media sosial sebagai wadah untuk berdiskusi dan bertukar pikiran secara sehat.
* Hormati keputusan bersama dan mayoritas.
* Hindari penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia:
* Gunakan media sosial untuk menyuarakan ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat.
* Hindari tindakan diskriminasi dan perundungan.
* Promosikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.
Daripada melakukan tindak krimisnalisasi digital, melalui media sosial kita bisa menyebarkan hal positif yang dapat bermanfaat.
Contoh Konten Positif:
* Pendidikan: Membuat konten edukatif yang bermanfaat bagi banyak orang.
* Kemanusiaan: Menggalang dana untuk membantu korban bencana atau kelompok yang membutuhkan.
* Kreativitas: Membagikan karya seni, musik, atau literatur.
* Inspirasi: Menulis tentang pengalaman hidup yang positif dan memotivasi.
NPM: 2411011074
Assalamu'alaikum, Izin memberikan tanggapan isi video.
KESIMPULAN ISI VIDEO:
Video tersebut menyimpulkan aduan Jaksa Jovi ke DPRRI yang merasa dirinya adalah korban kriminalisasi dan perbuatan sewenang-wenang oleh Kepala Kejaksaan Tapanuli Selatan, karena pemecatan atas dirinya yang disebabkan oleh kesalahpahaman dalam bermedia sosial.
TANGGAPAN:
Dalam perkembangan teknologi yang pesat, media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Konten yang kita konsumsi dan produksi di platform ini sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai yang kita anut. Media sosial adalah alat yang sangat powerful. Dengan menggunakannya secara bijak dan bertanggung jawab, kita dapat menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai positif kepada orang lain. Sebaliknya, jika digunakan secara sembarangan, media sosial dapat menjadi alat untuk menyebarkan kebencian dan perpecahan.
Agar penggunaan media sosial tetap berlandaskan Pancasila, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa:
-Tidah mencela dan menghina agama lain demi pansos
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab:
* Hindari menyebarkan hoax, ujaran kebencian, atau informasi yang dapat merugikan orang lain.
* Hormati perbedaan pendapat dan keyakinan.
* Utamakan empati dan kepedulian terhadap sesama.
3. Persatuan Indonesia:
* Promosikan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
* Hindari konten yang bersifat provokatif atau memecah belah.
* Jalin komunikasi yang positif dengan sesama pengguna media sosial.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan:
* Gunakan media sosial sebagai wadah untuk berdiskusi dan bertukar pikiran secara sehat.
* Hormati keputusan bersama dan mayoritas.
* Hindari penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia:
* Gunakan media sosial untuk menyuarakan ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat.
* Hindari tindakan diskriminasi dan perundungan.
* Promosikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.
Daripada melakukan tindak krimisnalisasi digital, melalui media sosial kita bisa menyebarkan hal positif yang dapat bermanfaat.
Contoh Konten Positif:
* Pendidikan: Membuat konten edukatif yang bermanfaat bagi banyak orang.
* Kemanusiaan: Menggalang dana untuk membantu korban bencana atau kelompok yang membutuhkan.
* Kreativitas: Membagikan karya seni, musik, atau literatur.
* Inspirasi: Menulis tentang pengalaman hidup yang positif dan memotivasi.
Nama: Afrizal Fauzi
NPM: 2411011144
Kerjaksaan RI menyatakan dalam tiap publikasi dan surat dakwaan bahwa Jaksa Jovi menuduh Nella Marsela menggunakan mobil dinas kepala kejaksaan Tapanuli Selatan untuk berhubungan badan dengan pacarnya. Padahal sebenarnya Jaksa Jovi tidak pernah melakukan hal tersebut, ia hanya melakukan:
1. Mengkritik Nella Marsela yang terbuki flexing menggunakan mobil dinas supaya berhenti melakukan hal tersebut
2. Memberikan himbauan kepada masyarakat Tapanuli Selatan dan Kota Padang Simpuan, supaya mobil dinas tidak disalahgunakan
Hal ini tentu merugikan Jaksa Jovi akibat pernyataan yang diberikan oleh kejaksaan RI, dan merupakan pelanggaran hukum.
NPM: 2411011144
Kerjaksaan RI menyatakan dalam tiap publikasi dan surat dakwaan bahwa Jaksa Jovi menuduh Nella Marsela menggunakan mobil dinas kepala kejaksaan Tapanuli Selatan untuk berhubungan badan dengan pacarnya. Padahal sebenarnya Jaksa Jovi tidak pernah melakukan hal tersebut, ia hanya melakukan:
1. Mengkritik Nella Marsela yang terbuki flexing menggunakan mobil dinas supaya berhenti melakukan hal tersebut
2. Memberikan himbauan kepada masyarakat Tapanuli Selatan dan Kota Padang Simpuan, supaya mobil dinas tidak disalahgunakan
Hal ini tentu merugikan Jaksa Jovi akibat pernyataan yang diberikan oleh kejaksaan RI, dan merupakan pelanggaran hukum.
Dela Nur Anggraini Putri
2411011145
2411011145
Menurut saya, dalam era teknologi yang semakin berkembang, kesadaran dalam menggunakan media sosial menjadi sangat penting. Media sosial kerap diwarnai oleh konten negatif seperti kebencian, berita hoaks, dan pelanggaran norma yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam aktivitas di media sosial. Setiap nilai Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, perlu tercermin dalam konten yang kita buat atau bagikan. Penting juga untuk meningkatkan literasi digital, yakni kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan teknologi secara bijak agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar.
Sebagai contoh, kasus Jaksa Jovi yang viral karena kritik terhadap koleganya, Nella Marsela, terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, menyoroti bagaimana kritik di media sosial dapat berujung pada konsekuensi hukum dan berdampak pada reputasi individu. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila memberikan panduan penting: keadilan sosial mengingatkan kita bahwa kritik harus konstruktif dan tidak merugikan pihak lain; persatuan dan kesatuan mendorong penggunaan media sosial untuk dialog positif dan menghindari perpecahan; kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan kita untuk menghormati hak dan martabat orang lain, menghindari fitnah atau tuduhan tanpa dasar; serta demokrasi yang berkeadaban menekankan bahwa kebebasan berekspresi harus disertai tanggung jawab dan etika. Dengan demikian, generasi muda dan masyarakat luas diharapkan dapat menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, memastikan bahwa konten yang dibagikan mendukung nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, toleransi, dan keadilan, sehingga media sosial menjadi sarana yang bermanfaat untuk membangun bangsa.
Nama : Elwinda Putri Amalia
NPM : 2411011129
Kelas : MKU PANCASILA B
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai materi video yang diberikan pada pagi hari ini.
Tanggapan Singkat atas Materi Video
Isi Video
Video ini membahas pengaduan Jaksa Jovi Andre ke Komisi III DPR soal:
1. Kriminalisasi: Jaksa Jovi merasa ada upaya kriminalisasi lewat dakwaan yang memuat informasi nggak benar, termasuk tuduhan soal penggunaan mobil dinas oleh Nela Marcela.
2. Perbuatan Sewenang-wenang: Ada tuduhan bahwa mantan Kepala Kejari Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Arahab, melakukan tindakan sewenang-wenang.
3. Upaya Pemberhentian: Siti Kholijah disebut berusaha memberhentikan Jaksa Jovi gara-gara kritiknya soal transparansi dan penggunaan mobil dinas.
Tanggapan
Kasus ini nunjukin tantangan media sosial dalam hukum dan nilai-nilai Pancasila:
1. Kriminalisasi di Media Sosial: Media sosial kadang bisa disalahgunakan buat menyerang orang dan bikin konflik hukum.
2. Perbuatan Sewenang-wenang: Kasus ini nunjukin masalah internal di lembaga hukum yang harusnya adil dan transparan.
3. Penggunaan Media Sosial: Kritik di media sosial harus disampaikan dengan bijak biar nggak salah paham atau malah bikin masalah.
Relevansi dengan Pancasila
- Keadilan Sosial: Media sosial seharusnya dipakai dengan adil dan tanggung jawab.
- Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Saling menghormati dan nggak menyebar fitnah itu penting banget.
- Persatuan dan Kesatuan: Media sosial mestinya dipakai buat memperkuat persatuan, bukan jadi alat konflik.
Kesimpulan:
Kasus ini jadi pengingat buat kita semua soal pentingnya menjaga etika saat berkomunikasi di media sosial, biar tetap sesuai nilai-nilai Pancasila dan tercipta lingkungan digital yang lebih sehat.
NPM : 2411011129
Kelas : MKU PANCASILA B
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai materi video yang diberikan pada pagi hari ini.
Tanggapan Singkat atas Materi Video
Isi Video
Video ini membahas pengaduan Jaksa Jovi Andre ke Komisi III DPR soal:
1. Kriminalisasi: Jaksa Jovi merasa ada upaya kriminalisasi lewat dakwaan yang memuat informasi nggak benar, termasuk tuduhan soal penggunaan mobil dinas oleh Nela Marcela.
2. Perbuatan Sewenang-wenang: Ada tuduhan bahwa mantan Kepala Kejari Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Arahab, melakukan tindakan sewenang-wenang.
3. Upaya Pemberhentian: Siti Kholijah disebut berusaha memberhentikan Jaksa Jovi gara-gara kritiknya soal transparansi dan penggunaan mobil dinas.
Tanggapan
Kasus ini nunjukin tantangan media sosial dalam hukum dan nilai-nilai Pancasila:
1. Kriminalisasi di Media Sosial: Media sosial kadang bisa disalahgunakan buat menyerang orang dan bikin konflik hukum.
2. Perbuatan Sewenang-wenang: Kasus ini nunjukin masalah internal di lembaga hukum yang harusnya adil dan transparan.
3. Penggunaan Media Sosial: Kritik di media sosial harus disampaikan dengan bijak biar nggak salah paham atau malah bikin masalah.
Relevansi dengan Pancasila
- Keadilan Sosial: Media sosial seharusnya dipakai dengan adil dan tanggung jawab.
- Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Saling menghormati dan nggak menyebar fitnah itu penting banget.
- Persatuan dan Kesatuan: Media sosial mestinya dipakai buat memperkuat persatuan, bukan jadi alat konflik.
Kesimpulan:
Kasus ini jadi pengingat buat kita semua soal pentingnya menjaga etika saat berkomunikasi di media sosial, biar tetap sesuai nilai-nilai Pancasila dan tercipta lingkungan digital yang lebih sehat.
Nama : Alviano Ronaldo
NPM : 2411011114
Assalamualaikum wr.wb . Selamat pagi bapak roy , izinkan saya memberikan tanggapan terkait video diatas
Konten di atas menyoroti sebuah peristiwa di mana Jaksa Jovi Andre mengadukan masalah kriminalisasi yang ia alami dalam sebuah rapat di DPR. Peristiwa ini menjadi viral di media sosial karena suasana rapat yang memanas, termasuk momen ketika seorang anggota DPR menegur Jaksa Jovi dengan nada keras. Fenomena ini dapat dianalisis dalam konteks perkembangan teknologi, khususnya peran media sosial dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik.
Masalah yang Dijelaskan dalam Konten
Viralisasi Konflik di Media Sosial
Momen konflik antara Jaksa Jovi dan anggota DPR menjadi sorotan utama karena disebarkan melalui platform media sosial. Hal ini menunjukkan bagaimana peristiwa di ruang sidang dapat dengan cepat menjadi konsumsi publik, terkadang tanpa konteks penuh.
Polemik dalam Komunikasi Publik
Teguran anggota DPR yang menggunakan kata-kata bernada tinggi ("seumur jagung") menjadi perhatian netizen, memicu diskusi tentang etika komunikasi di ruang publik dan hubungan antar-lembaga negara.
Kriminalisasi dan Keadilan Hukum
Dalam konteks yang lebih besar, Jaksa Jovi merasa dirinya menjadi korban kriminalisasi, yang menyoroti isu independensi dan perlindungan hukum bagi pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya.
Perkembangan Teknologi dan Nilai Pancasila
Media sosial sebagai produk teknologi memiliki dampak besar terhadap persepsi masyarakat terhadap isu-isu publik. Untuk memastikan penggunaan teknologi ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila, berikut poin-poin yang perlu diperhatikan:
Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
Media sosial seharusnya digunakan untuk memperkuat persatuan dan bukan sebagai alat untuk memperkeruh situasi atau memperbesar konflik. Dalam kasus ini, penyebaran video secara sepihak tanpa konteks lengkap dapat memicu perpecahan opini di masyarakat.
Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
Perdebatan publik yang muncul di media sosial perlu diimbangi dengan diskusi yang bijaksana dan menghormati perbedaan pendapat, baik dari pihak DPR maupun jaksa.
Sila Kelima: Keadilan Sosial
Teknologi harus mendukung transparansi dan keadilan, bukan hanya menjadi alat sensasi. Penggunaan media sosial oleh lembaga atau individu seharusnya memastikan bahwa isu-isu yang diangkat benar-benar memberikan dampak positif untuk masyarakat.
Kesimpulan
Fenomena seperti ini menggarisbawahi pentingnya etika komunikasi, baik dalam dunia nyata maupun di media sosial. Media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan cepat, tetapi harus digunakan secara bertanggung jawab, dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga harmoni dan keadilan dalam masyarakat.
NPM : 2411011114
Assalamualaikum wr.wb . Selamat pagi bapak roy , izinkan saya memberikan tanggapan terkait video diatas
Konten di atas menyoroti sebuah peristiwa di mana Jaksa Jovi Andre mengadukan masalah kriminalisasi yang ia alami dalam sebuah rapat di DPR. Peristiwa ini menjadi viral di media sosial karena suasana rapat yang memanas, termasuk momen ketika seorang anggota DPR menegur Jaksa Jovi dengan nada keras. Fenomena ini dapat dianalisis dalam konteks perkembangan teknologi, khususnya peran media sosial dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik.
Masalah yang Dijelaskan dalam Konten
Viralisasi Konflik di Media Sosial
Momen konflik antara Jaksa Jovi dan anggota DPR menjadi sorotan utama karena disebarkan melalui platform media sosial. Hal ini menunjukkan bagaimana peristiwa di ruang sidang dapat dengan cepat menjadi konsumsi publik, terkadang tanpa konteks penuh.
Polemik dalam Komunikasi Publik
Teguran anggota DPR yang menggunakan kata-kata bernada tinggi ("seumur jagung") menjadi perhatian netizen, memicu diskusi tentang etika komunikasi di ruang publik dan hubungan antar-lembaga negara.
Kriminalisasi dan Keadilan Hukum
Dalam konteks yang lebih besar, Jaksa Jovi merasa dirinya menjadi korban kriminalisasi, yang menyoroti isu independensi dan perlindungan hukum bagi pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya.
Perkembangan Teknologi dan Nilai Pancasila
Media sosial sebagai produk teknologi memiliki dampak besar terhadap persepsi masyarakat terhadap isu-isu publik. Untuk memastikan penggunaan teknologi ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila, berikut poin-poin yang perlu diperhatikan:
Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
Media sosial seharusnya digunakan untuk memperkuat persatuan dan bukan sebagai alat untuk memperkeruh situasi atau memperbesar konflik. Dalam kasus ini, penyebaran video secara sepihak tanpa konteks lengkap dapat memicu perpecahan opini di masyarakat.
Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
Perdebatan publik yang muncul di media sosial perlu diimbangi dengan diskusi yang bijaksana dan menghormati perbedaan pendapat, baik dari pihak DPR maupun jaksa.
Sila Kelima: Keadilan Sosial
Teknologi harus mendukung transparansi dan keadilan, bukan hanya menjadi alat sensasi. Penggunaan media sosial oleh lembaga atau individu seharusnya memastikan bahwa isu-isu yang diangkat benar-benar memberikan dampak positif untuk masyarakat.
Kesimpulan
Fenomena seperti ini menggarisbawahi pentingnya etika komunikasi, baik dalam dunia nyata maupun di media sosial. Media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan cepat, tetapi harus digunakan secara bertanggung jawab, dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga harmoni dan keadilan dalam masyarakat.
Nama : Cut Nayla Maharani
NPM : 2451011022
Selamat Sore Pak Roy, izin memberikan tanggapan terkait materi yang disampaikan pada Video Jaksa Jovi
Masalah yang dijelaskan pada materi di video tersebut :
Jaksa Jovi Andrea Bachtiar merasa dirinya menjadi korban kriminalisasi oleh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Holijah Harahap. Tuduhan yang diajukan terhadap Jovi, yaitu bahwa ia menuduh seorang staf kejaksaan menggunakan mobil dinas untuk berbuat asusila, dianggap tidak benar oleh Jovi.
Poin-poin penting pada video yang terkait :
* Tuduhan Palsu: Jaksa Jovi mengklaim bahwa ia tidak pernah menuduh staf (Nela Marsela) tersebut melakukan perbuatan asusila. Ia hanya mengkritik tindakan staf tersebut yang sering memamerkan penggunaan mobil dinas di media sosial.
* Upaya Kriminalisasi: Jaksa Jovi merasa dirinya dijadikan target kriminalisasi karena mengungkapkan tindakan yang dianggap tidak sesuai oleh atasannya.
* Pembelaan Diri: Jaksa Jovi membela diri dengan menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengingatkan agar mobil dinas tidak disalahgunakan.
* Perlakuan Tidak Adil: Jaksa Jovi juga merasa diperlakukan tidak adil oleh Siti Kholijah Harahap yang berusaha memecatnya dari kejaksaan.
Kesimpulan : kasus ini menggambarkan adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan upaya kriminalisasi terhadap seorang jaksa yang dianggap membongkar kesalahan orang lain.
Tanggapan sesuai dengan Nilai Pancasila :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Kasus ini menyoroti pentingnya kejujuran dalam menjalankan tugas. Baik Jaksa Jovi maupun pihak-pihak terkait seharusnya menjunjung tinggi kejujuran dalam memberikan keterangan dan bukti.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Kasus ini menunjukkan pentingnya menjaga martabat manusia. Tindakan kriminalisasi yang dialami Jaksa Jovi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusianya.
3. Persatuan Indonesia
Kasus ini dapat menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik internal di lembaga penegak hukum dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Proses penyelesaian kasus ini seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang demokratis, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan sosial. Kasus ini menunjukkan pentingnya menegakkan keadilan bagi semua pihak, tanpa memandang status sosial atau jabatan.
NPM : 2451011022
Selamat Sore Pak Roy, izin memberikan tanggapan terkait materi yang disampaikan pada Video Jaksa Jovi
Masalah yang dijelaskan pada materi di video tersebut :
Jaksa Jovi Andrea Bachtiar merasa dirinya menjadi korban kriminalisasi oleh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Holijah Harahap. Tuduhan yang diajukan terhadap Jovi, yaitu bahwa ia menuduh seorang staf kejaksaan menggunakan mobil dinas untuk berbuat asusila, dianggap tidak benar oleh Jovi.
Poin-poin penting pada video yang terkait :
* Tuduhan Palsu: Jaksa Jovi mengklaim bahwa ia tidak pernah menuduh staf (Nela Marsela) tersebut melakukan perbuatan asusila. Ia hanya mengkritik tindakan staf tersebut yang sering memamerkan penggunaan mobil dinas di media sosial.
* Upaya Kriminalisasi: Jaksa Jovi merasa dirinya dijadikan target kriminalisasi karena mengungkapkan tindakan yang dianggap tidak sesuai oleh atasannya.
* Pembelaan Diri: Jaksa Jovi membela diri dengan menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengingatkan agar mobil dinas tidak disalahgunakan.
* Perlakuan Tidak Adil: Jaksa Jovi juga merasa diperlakukan tidak adil oleh Siti Kholijah Harahap yang berusaha memecatnya dari kejaksaan.
Kesimpulan : kasus ini menggambarkan adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan upaya kriminalisasi terhadap seorang jaksa yang dianggap membongkar kesalahan orang lain.
Tanggapan sesuai dengan Nilai Pancasila :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Kasus ini menyoroti pentingnya kejujuran dalam menjalankan tugas. Baik Jaksa Jovi maupun pihak-pihak terkait seharusnya menjunjung tinggi kejujuran dalam memberikan keterangan dan bukti.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Kasus ini menunjukkan pentingnya menjaga martabat manusia. Tindakan kriminalisasi yang dialami Jaksa Jovi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusianya.
3. Persatuan Indonesia
Kasus ini dapat menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik internal di lembaga penegak hukum dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Proses penyelesaian kasus ini seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang demokratis, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan sosial. Kasus ini menunjukkan pentingnya menegakkan keadilan bagi semua pihak, tanpa memandang status sosial atau jabatan.
Nama : T.A. Nicholas Gland Gultom
NPM : 2451011027
Jaksa Jovi Andrea melaporkan ke DPR adanya dugaan kriminalisasi dan perlakuan tidak adil yang dialaminya. Ia menuduh mantan atasannya, Siti Kholijah Arahab, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, berada di balik masalah ini. Jovi mengklaim dirinya dituduh secara tidak benar atas pernyataan yang ia sampaikan di media sosial terkait penggunaan mobil dinas oleh seorang rekan kerja. Ia menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, bukan untuk menyerang pribadi.
Kasus ini menyoroti sisi gelap penggunaan media sosial. Kritik yang awalnya bertujuan baik justru berbalik menjadi masalah hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial dan mematuhi aturan yang berlaku. Lebih jauh lagi, kasus ini juga mengungkap adanya dugaan pelanggaran etika dan kekuasaan dalam sebuah institusi.
Intinya, Jaksa Jovi merasa dirinya diperlakukan tidak adil karena mengungkapkan kejanggalan di lingkungan kerjanya melalui media sosial. Kasus ini membuka diskusi tentang penggunaan media sosial, etika dalam berorganisasi, dan pentingnya menjaga integritas institusi.
Poin penting :
* Dugaan kriminalisasi: Jaksa Jovi merasa dirinya dituduh secara tidak adil.
* Perilaku tidak profesional: Ada dugaan tindakan sewenang-wenang dari atasan.
* Penggunaan media sosial: Media sosial menjadi alat untuk menyampaikan kritik, namun juga bisa menjadi bumerang.
* Pentingnya etika: Kasus ini menyoroti pentingnya menjaga etika, baik dalam berorganisasi maupun dalam menggunakan media sosial.
NPM : 2451011027
Jaksa Jovi Andrea melaporkan ke DPR adanya dugaan kriminalisasi dan perlakuan tidak adil yang dialaminya. Ia menuduh mantan atasannya, Siti Kholijah Arahab, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, berada di balik masalah ini. Jovi mengklaim dirinya dituduh secara tidak benar atas pernyataan yang ia sampaikan di media sosial terkait penggunaan mobil dinas oleh seorang rekan kerja. Ia menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, bukan untuk menyerang pribadi.
Kasus ini menyoroti sisi gelap penggunaan media sosial. Kritik yang awalnya bertujuan baik justru berbalik menjadi masalah hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial dan mematuhi aturan yang berlaku. Lebih jauh lagi, kasus ini juga mengungkap adanya dugaan pelanggaran etika dan kekuasaan dalam sebuah institusi.
Intinya, Jaksa Jovi merasa dirinya diperlakukan tidak adil karena mengungkapkan kejanggalan di lingkungan kerjanya melalui media sosial. Kasus ini membuka diskusi tentang penggunaan media sosial, etika dalam berorganisasi, dan pentingnya menjaga integritas institusi.
Poin penting :
* Dugaan kriminalisasi: Jaksa Jovi merasa dirinya dituduh secara tidak adil.
* Perilaku tidak profesional: Ada dugaan tindakan sewenang-wenang dari atasan.
* Penggunaan media sosial: Media sosial menjadi alat untuk menyampaikan kritik, namun juga bisa menjadi bumerang.
* Pentingnya etika: Kasus ini menyoroti pentingnya menjaga etika, baik dalam berorganisasi maupun dalam menggunakan media sosial.
Nama: Clara Dwi Adhelina
NPM: 2411011036
Selamat sore Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya menanggapi video pembelajaran pada pertemuan ke-empat belas ini.
Pada video tersebut ada tiga poin penting yang menjadi sorotan kasus ini, yakni;
NPM: 2411011036
Selamat sore Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya menanggapi video pembelajaran pada pertemuan ke-empat belas ini.
Pada video tersebut ada tiga poin penting yang menjadi sorotan kasus ini, yakni;
- Upaya Kriminalisasi: Jaksa Jovi mengklaim dirinya menjadi korban kriminalisasi setelah menyampaikan kritik terhadap penggunaan mobil dinas oleh Nela Marcela di media sosial. Tuduhan dalam dakwaan menyatakan bahwa Jaksa Jovi menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk tujuan tertentu, yang dibantah keras oleh Jovi. Ia menegaskan bahwa kritiknya hanya bertujuan untuk mendorong penggunaan aset negara yang lebih bertanggung jawab.
- Perbuatan Sewenang-wenang: Jaksa Jovi juga melaporkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Siti Kholijah Arahab, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut berdampak pada reputasinya di institusi hukum.
- Upaya Pemberhentian: Jaksa Jovi mengungkapkan adanya upaya dari Siti Kholijah untuk memecatnya. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan terhadap perilaku penggunaan mobil dinas semata-mata demi transparansi dan penegakan hukum.
Nilai-nilai Pancasila mengedepankan keadilan sosial, keterbukaan dan transparansi, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta tanggung jawab. Dalam konteks ini:
Sekian, terima kasih.
- Menerapkan sikap keadilan sosial: Dalam situasi dan menghadapi kritik, penting untuk memastikan bahwa setiap individu menerima perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum. Pihak hukum harus melihat dan mendengar kesaksian dua pihak, supaya tidak berat sebelah, dan dalam penyelesaian masalah harus dilakukan dengan berdasarkan fakta dan bukti yang kuat, bukan semata-mata berdasarkan asumsi yang merugikan.
- Sifat keterbukaan dan transparansi: Dalam bidang hukum sangat penting menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pihaknya, hal itu dilakukan dengan cara menjaga keterbukaan dan transparansi dalam menangani masalah yang muncul.
- Sifat kemanusiaan yang adil dan beradab : Pada proses hukum, penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak diperlakukan dengan beradab, sama dan setara dalam menghadapi martabat manusia, hal itu digunakan untuk mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.
- Sikap tanggung Jawab: Sebagai pengguna media sosial harus paham dalam menyikapi dan bertindak dalam menanggapi sesuatu. Bisa saja, ungkapan sederhana dan tindakan yang kita lakukan akan menimbulkan petaka dan konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Begitu juga bagi pihak yang diberikan fasilitas, terlebih fasilitas pemerintah harus digunakan sesuai dengan prosedur, aturan, dan ketentuan yang berlaku.
Sekian, terima kasih.
Nama: Aditya Ramadhan
NPM: 2451011012
Assalamualaikum Pak Roy,
Izin memberikan tanggapan mengenai materi yang disampaikan dalam Video Jaksa Jovi.
Masalah yang Dibahas pada Video:
Jaksa Jovi Andrea Bachtiar merasa dirinya menjadi korban kriminalisasi oleh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Holijah Harahap. Tuduhan terhadap Jovi menyebutkan bahwa ia menuduh seorang staf kejaksaan menggunakan mobil dinas untuk perbuatan asusila. Namun, Jovi membantah tuduhan tersebut dan memberikan klarifikasi atas situasi yang terjadi.
Poin-Poin Penting dari Video:
Tuduhan yang Tidak Berdasar: Jaksa Jovi menegaskan bahwa ia tidak pernah menyatakan staf kejaksaan (Nela Marsela) melakukan tindakan asusila. Kritiknya hanya berfokus pada penggunaan mobil dinas yang dipamerkan di media sosial.
Kriminalisasi yang Diduga Dilakukan: Jovi merasa bahwa dirinya sengaja menjadi target kriminalisasi karena mengkritik perilaku yang tidak sesuai dengan aturan.
Upaya Membela Diri: Menurut Jovi, tindakannya bertujuan untuk mengingatkan agar fasilitas negara, seperti mobil dinas, digunakan secara tepat.
Ketidakadilan yang Dirasakan: Jovi mengungkapkan adanya tindakan tidak adil dari mantan pimpinannya, Siti Holijah, yang berusaha mengeluarkannya dari kejaksaan.
Kesimpulan:
Kasus ini menunjukkan potensi penyalahgunaan wewenang di institusi hukum, di mana seorang jaksa yang berusaha menyampaikan kritik justru menghadapi tuduhan yang tidak adil.
Tanggapan Sesuai Nilai-Nilai Pancasila:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Kejujuran adalah nilai utama dalam menjalankan tugas, baik oleh Jaksa Jovi maupun pihak lainnya. Semua pihak harus bertindak berdasarkan integritas dan fakta yang benar.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Perlakuan yang dialami Jaksa Jovi mencerminkan perlunya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kriminalisasi terhadap seseorang yang berusaha meluruskan hal yang salah tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan.
3. Persatuan Indonesia
Konflik internal di lembaga penegak hukum berisiko memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, persatuan harus dijaga agar institusi tersebut tetap kuat dan dipercaya oleh masyarakat.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Penyelesaian konflik ini harus dilakukan dengan mekanisme yang demokratis, di mana semua pihak diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan membela diri secara adil.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Keadilan harus ditegakkan untuk semua pihak tanpa memandang jabatan atau kedudukan. Kasus ini menunjukkan pentingnya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap individu, baik atasan maupun bawahan.
NPM: 2451011012
Assalamualaikum Pak Roy,
Izin memberikan tanggapan mengenai materi yang disampaikan dalam Video Jaksa Jovi.
Masalah yang Dibahas pada Video:
Jaksa Jovi Andrea Bachtiar merasa dirinya menjadi korban kriminalisasi oleh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Holijah Harahap. Tuduhan terhadap Jovi menyebutkan bahwa ia menuduh seorang staf kejaksaan menggunakan mobil dinas untuk perbuatan asusila. Namun, Jovi membantah tuduhan tersebut dan memberikan klarifikasi atas situasi yang terjadi.
Poin-Poin Penting dari Video:
Tuduhan yang Tidak Berdasar: Jaksa Jovi menegaskan bahwa ia tidak pernah menyatakan staf kejaksaan (Nela Marsela) melakukan tindakan asusila. Kritiknya hanya berfokus pada penggunaan mobil dinas yang dipamerkan di media sosial.
Kriminalisasi yang Diduga Dilakukan: Jovi merasa bahwa dirinya sengaja menjadi target kriminalisasi karena mengkritik perilaku yang tidak sesuai dengan aturan.
Upaya Membela Diri: Menurut Jovi, tindakannya bertujuan untuk mengingatkan agar fasilitas negara, seperti mobil dinas, digunakan secara tepat.
Ketidakadilan yang Dirasakan: Jovi mengungkapkan adanya tindakan tidak adil dari mantan pimpinannya, Siti Holijah, yang berusaha mengeluarkannya dari kejaksaan.
Kesimpulan:
Kasus ini menunjukkan potensi penyalahgunaan wewenang di institusi hukum, di mana seorang jaksa yang berusaha menyampaikan kritik justru menghadapi tuduhan yang tidak adil.
Tanggapan Sesuai Nilai-Nilai Pancasila:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Kejujuran adalah nilai utama dalam menjalankan tugas, baik oleh Jaksa Jovi maupun pihak lainnya. Semua pihak harus bertindak berdasarkan integritas dan fakta yang benar.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Perlakuan yang dialami Jaksa Jovi mencerminkan perlunya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kriminalisasi terhadap seseorang yang berusaha meluruskan hal yang salah tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan.
3. Persatuan Indonesia
Konflik internal di lembaga penegak hukum berisiko memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, persatuan harus dijaga agar institusi tersebut tetap kuat dan dipercaya oleh masyarakat.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Penyelesaian konflik ini harus dilakukan dengan mekanisme yang demokratis, di mana semua pihak diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan membela diri secara adil.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Keadilan harus ditegakkan untuk semua pihak tanpa memandang jabatan atau kedudukan. Kasus ini menunjukkan pentingnya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap individu, baik atasan maupun bawahan.
Nama: Aisyah Diah Subekti
NPM: 2411011101
Assalamualaikum wr.wb.
Selamat sore Pak Roy dan teman-teman semua. Saya ingin menyampaikan tanggapan saya terkait materi video yang disampaikan hari ini.
Isi Video:
Jaksa Jovi Andre melaporkan beberapa permasalahan ke Komisi III DPR, termasuk dugaan kriminalisasi, perlakuan sewenang-wenang, dan usaha pemecatannya. Ia mengklaim telah difitnah dalam dokumen dakwaan yang mengaitkan dirinya dengan tuduhan salah mengenai penggunaan mobil dinas oleh rekan kerjanya, Nela Marcela. Jovi juga mengungkapkan perlakuan semena-mena dari atasan, Siti Kholijah Arahab, serta dugaan usaha untuk memberhentikannya dari jabatannya.
Poin-poin Utama:
1. Kriminalisasi:
Jovi merasa menjadi korban kriminalisasi setelah kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas dituduh salah tafsir.
2. Perlakuan Semena-mena:
Ia melaporkan adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh atasannya.
3. Usaha Pemecatan:
Ia juga mencatat adanya upaya untuk memecatnya sebagai bagian dari respons terhadap kritiknya.
Tanggapan:
Kasus yang dialami oleh Jaksa Jovi menunjukkan betapa kompleksnya tantangan berkomunikasi di era media sosial. Kritik yang dimaksudkan untuk transparansi bisa disalahartikan dan berujung pada masalah hukum, seperti yang dialami Jovi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial harus selalu bertanggung jawab agar tidak merugikan pihak lain.
Relevansi dengan Nilai Pancasila:
Dalam konteks nilai-nilai Pancasila, kasus ini menggambarkan pentingnya keadilan sosial dan komunikasi yang menghormati hak individu. Media sosial seharusnya digunakan untuk memperkuat persatuan, bukan memecah belah. Setiap individu harus menyadari dampak dari informasi yang disebarluaskan dan bertanggung jawab atas apa yang disampaikan.
Kesimpulan:
Dengan menegakkan prinsip transparansi dan etika dalam berkomunikasi, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
NPM: 2411011101
Assalamualaikum wr.wb.
Selamat sore Pak Roy dan teman-teman semua. Saya ingin menyampaikan tanggapan saya terkait materi video yang disampaikan hari ini.
Isi Video:
Jaksa Jovi Andre melaporkan beberapa permasalahan ke Komisi III DPR, termasuk dugaan kriminalisasi, perlakuan sewenang-wenang, dan usaha pemecatannya. Ia mengklaim telah difitnah dalam dokumen dakwaan yang mengaitkan dirinya dengan tuduhan salah mengenai penggunaan mobil dinas oleh rekan kerjanya, Nela Marcela. Jovi juga mengungkapkan perlakuan semena-mena dari atasan, Siti Kholijah Arahab, serta dugaan usaha untuk memberhentikannya dari jabatannya.
Poin-poin Utama:
1. Kriminalisasi:
Jovi merasa menjadi korban kriminalisasi setelah kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas dituduh salah tafsir.
2. Perlakuan Semena-mena:
Ia melaporkan adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh atasannya.
3. Usaha Pemecatan:
Ia juga mencatat adanya upaya untuk memecatnya sebagai bagian dari respons terhadap kritiknya.
Tanggapan:
Kasus yang dialami oleh Jaksa Jovi menunjukkan betapa kompleksnya tantangan berkomunikasi di era media sosial. Kritik yang dimaksudkan untuk transparansi bisa disalahartikan dan berujung pada masalah hukum, seperti yang dialami Jovi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial harus selalu bertanggung jawab agar tidak merugikan pihak lain.
Relevansi dengan Nilai Pancasila:
Dalam konteks nilai-nilai Pancasila, kasus ini menggambarkan pentingnya keadilan sosial dan komunikasi yang menghormati hak individu. Media sosial seharusnya digunakan untuk memperkuat persatuan, bukan memecah belah. Setiap individu harus menyadari dampak dari informasi yang disebarluaskan dan bertanggung jawab atas apa yang disampaikan.
Kesimpulan:
Dengan menegakkan prinsip transparansi dan etika dalam berkomunikasi, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Nama : Sabrina Alya Rosyadi
NPM : 2411011072
Assalamualaikum wr. wb. Pak Roy. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada hari ini.
Sebagai mahasiswa yang telah dibekali dengan ilmu Pendidikan Pancasila, saya merasa penting untuk memberikan tanggapan terhadap kasus yang dibahas dalam video tersebut. Kasus ini tidak hanya menyangkut masalah hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama dalam konteks etika dan moralitas dalam berbangsa dan bernegara.
1. Nilai Keadilan Sosial
Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks kasus ini, tindakan Jovi Andrea Bachtiar yang mengkritik penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi menunjukkan upaya untuk menegakkan prinsip keadilan. Namun, kritik tersebut seharusnya disampaikan dengan cara yang konstruktif dan tidak merugikan pihak lain.
2. Musyawarah dan Mufakat
Salah satu prinsip dasar Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam situasi seperti ini, seharusnya ada ruang bagi dialog antara pihak-pihak yang terlibat sebelum mengambil langkah hukum. Komunikasi yang baik dapat mencegah konflik dan membantu menemukan solusi yang lebih baik bagi semua pihak.
3. Etika dalam Berbangsa
Sebagai bagian dari masyarakat, kita perlu menjunjung tinggi etika dalam berinteraksi, baik di lingkungan profesional maupun sosial. Mengkritik rekan kerja di media sosial dapat menciptakan suasana yang tidak sehat dan berpotensi merusak reputasi individu serta institusi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dampak dari setiap tindakan yang kita ambil.
4. Pendidikan Karakter
Kasus ini juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk sikap dan perilaku individu, terutama di kalangan aparat penegak hukum. Pendidikan Pancasila seharusnya menjadi landasan bagi mereka untuk bertindak secara profesional dan bertanggung jawab.
Kesimpulan
Dalam menghadapi isu-isu seperti ini, kita sebagai mahasiswa harus mampu berpikir kritis dan mengambil posisi yang bijak. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan kita, baik dalam mengkritik maupun dalam menyelesaikan konflik. Mari kita terus memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis.
NPM : 2411011072
Assalamualaikum wr. wb. Pak Roy. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada hari ini.
Sebagai mahasiswa yang telah dibekali dengan ilmu Pendidikan Pancasila, saya merasa penting untuk memberikan tanggapan terhadap kasus yang dibahas dalam video tersebut. Kasus ini tidak hanya menyangkut masalah hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama dalam konteks etika dan moralitas dalam berbangsa dan bernegara.
1. Nilai Keadilan Sosial
Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks kasus ini, tindakan Jovi Andrea Bachtiar yang mengkritik penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi menunjukkan upaya untuk menegakkan prinsip keadilan. Namun, kritik tersebut seharusnya disampaikan dengan cara yang konstruktif dan tidak merugikan pihak lain.
2. Musyawarah dan Mufakat
Salah satu prinsip dasar Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam situasi seperti ini, seharusnya ada ruang bagi dialog antara pihak-pihak yang terlibat sebelum mengambil langkah hukum. Komunikasi yang baik dapat mencegah konflik dan membantu menemukan solusi yang lebih baik bagi semua pihak.
3. Etika dalam Berbangsa
Sebagai bagian dari masyarakat, kita perlu menjunjung tinggi etika dalam berinteraksi, baik di lingkungan profesional maupun sosial. Mengkritik rekan kerja di media sosial dapat menciptakan suasana yang tidak sehat dan berpotensi merusak reputasi individu serta institusi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dampak dari setiap tindakan yang kita ambil.
4. Pendidikan Karakter
Kasus ini juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk sikap dan perilaku individu, terutama di kalangan aparat penegak hukum. Pendidikan Pancasila seharusnya menjadi landasan bagi mereka untuk bertindak secara profesional dan bertanggung jawab.
Kesimpulan
Dalam menghadapi isu-isu seperti ini, kita sebagai mahasiswa harus mampu berpikir kritis dan mengambil posisi yang bijak. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan kita, baik dalam mengkritik maupun dalam menyelesaikan konflik. Mari kita terus memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis.
Nayla Zahara
2411011134
Assalamualaikum Pak Roy dan teman teman semua, izin memberikan tanggapan mengenai video di atas.
2411011134
Assalamualaikum Pak Roy dan teman teman semua, izin memberikan tanggapan mengenai video di atas.
Video tersebut membahas rapat dengar pendapat (RDP) yang diadakan oleh Komisi III DPR RI terkait kasus Jaksa Jovi, yang viral karena kritiknya terhadap koleganya, Nella Marsela. Jovi menuduh Nella menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, yang berujung pada laporan hukum terhadapnya. RDP ini melibatkan berbagai pihak dari Kejaksaan dan membahas implikasi hukum dari kritik tersebut. Tanggapan terhadap kasus Jaksa Jovi dan RDP tersebut menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam institusi hukum. Publik menganggap transparansi sebagai kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kritikan yang muncul juga mencerminkan kebutuhan untuk memastikan bahwa tindakan hukum dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dalam proses hukum. Selain itu, transparansi diharapkan dapat memperkuat keadilan dan kepastian hukum, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan tindakan pemerintah
Balqis Aulia
2411011038
Teks yang Anda berikan berisi pernyataan yang cukup panjang dan berbelit, mencerminkan perasaan marah dan pembelaan diri dari seseorang yang merasa difitnah dan dikriminalisasi. Dari segi bahasa, terdapat beberapa aspek yang dapat diperhatikan:
1. Penggunaan Bahasa yang Tidak Terstruktur:
Teks ini cenderung tidak terstruktur dengan baik. Kalimatnya panjang dan terkesan melompat-lompat, sehingga bisa membingungkan pembaca atau pendengar. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman terhadap inti permasalahan yang ingin disampaikan. Sebaiknya, penyampaian informasi disusun lebih rapi agar lebih mudah dipahami.
2. Pernyataan Pembelaan Diri:
Orang yang berbicara mencoba membela dirinya dengan menegaskan bahwa tuduhan terhadapnya tidak benar, khususnya mengenai tuduhan kriminalisasi dan fitnah terkait penggunaan mobil dinas. Ia menekankan bahwa tujuan awalnya adalah untuk mengkritik tindakan tidak etis seseorang yang dianggap menyalahgunakan fasilitas negara, bukan menuduh tindakan yang lebih serius seperti hubungan intim.
3. Penggunaan Framing Negatif:
Frasa seperti “betapa jahatnya Kejaksaan Republik Indonesia” atau “framing sangat jahat” menunjukkan ketegangan dalam hubungan antara pihak yang berbicara dengan instansi yang disebutkan. Penggunaan istilah "framing" menunjukkan adanya kesan bahwa dirinya menjadi korban dari penyalahgunaan kekuasaan dan pencemaran nama baik.
4. Masalah dalam Gaya Bahasa dan Kejelasan Argumen:
Gaya bahasa yang digunakan cenderung terburu-buru dan banyak terdapat pengulangan kata yang tidak perlu. Misalnya, banyak penggunaan kata seperti "next" atau "jadi gini", yang dapat membuat teks terasa tidak formal dan sulit untuk diikuti.
5. Aspek Hukum dan Etika:
Teks ini juga mencerminkan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan fasilitas dinas, yang menjadi salah satu alasan bagi orang tersebut untuk mengkritik pihak lain. Namun, dari sudut pandang hukum, apakah kritikan itu sah atau tidak, serta apakah ada unsur fitnah atau tidak, perlu dipastikan melalui penyelidikan lebih lanjut. Pernyataan bahwa ia tidak berniat melakukan fitnah perlu dipertanggungjawabkan melalui bukti yang kuat, terutama jika ada potensi pencemaran nama baik atau pelanggaran etika.
Secara keseluruhan, teks ini menunjukkan adanya konflik yang cukup serius dalam konteks pekerjaan atau institusi terkait, dan membutuhkan klarifikasi serta penyampaian yang lebih terstruktur dan obyektif agar pesan yang ingin disampaikan bisa diterima dengan baik oleh publik.
Terima kasih
2411011038
Teks yang Anda berikan berisi pernyataan yang cukup panjang dan berbelit, mencerminkan perasaan marah dan pembelaan diri dari seseorang yang merasa difitnah dan dikriminalisasi. Dari segi bahasa, terdapat beberapa aspek yang dapat diperhatikan:
1. Penggunaan Bahasa yang Tidak Terstruktur:
Teks ini cenderung tidak terstruktur dengan baik. Kalimatnya panjang dan terkesan melompat-lompat, sehingga bisa membingungkan pembaca atau pendengar. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman terhadap inti permasalahan yang ingin disampaikan. Sebaiknya, penyampaian informasi disusun lebih rapi agar lebih mudah dipahami.
2. Pernyataan Pembelaan Diri:
Orang yang berbicara mencoba membela dirinya dengan menegaskan bahwa tuduhan terhadapnya tidak benar, khususnya mengenai tuduhan kriminalisasi dan fitnah terkait penggunaan mobil dinas. Ia menekankan bahwa tujuan awalnya adalah untuk mengkritik tindakan tidak etis seseorang yang dianggap menyalahgunakan fasilitas negara, bukan menuduh tindakan yang lebih serius seperti hubungan intim.
3. Penggunaan Framing Negatif:
Frasa seperti “betapa jahatnya Kejaksaan Republik Indonesia” atau “framing sangat jahat” menunjukkan ketegangan dalam hubungan antara pihak yang berbicara dengan instansi yang disebutkan. Penggunaan istilah "framing" menunjukkan adanya kesan bahwa dirinya menjadi korban dari penyalahgunaan kekuasaan dan pencemaran nama baik.
4. Masalah dalam Gaya Bahasa dan Kejelasan Argumen:
Gaya bahasa yang digunakan cenderung terburu-buru dan banyak terdapat pengulangan kata yang tidak perlu. Misalnya, banyak penggunaan kata seperti "next" atau "jadi gini", yang dapat membuat teks terasa tidak formal dan sulit untuk diikuti.
5. Aspek Hukum dan Etika:
Teks ini juga mencerminkan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan fasilitas dinas, yang menjadi salah satu alasan bagi orang tersebut untuk mengkritik pihak lain. Namun, dari sudut pandang hukum, apakah kritikan itu sah atau tidak, serta apakah ada unsur fitnah atau tidak, perlu dipastikan melalui penyelidikan lebih lanjut. Pernyataan bahwa ia tidak berniat melakukan fitnah perlu dipertanggungjawabkan melalui bukti yang kuat, terutama jika ada potensi pencemaran nama baik atau pelanggaran etika.
Secara keseluruhan, teks ini menunjukkan adanya konflik yang cukup serius dalam konteks pekerjaan atau institusi terkait, dan membutuhkan klarifikasi serta penyampaian yang lebih terstruktur dan obyektif agar pesan yang ingin disampaikan bisa diterima dengan baik oleh publik.
Terima kasih
Nama : Dwita Zahra Pramesti
NPM : 2411011063
Assalamualaikum wr.wb. Selamat malam Bapak Roy, mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Izin menjawab video yang telah bapak lampirkan.
Dalam video yang ditayangkan, menghimpunkan kronologi kasus Prostitusi Kasus Jaksa Jovi, menjelaskan perilaku masyarakat pencari hobi di media sosial dan etika berkomunikasi. Video tersebut, menaampilkan Jaksa Jovi yang mengolok-olok salah satu koleganya yang membawa mobil dinas pulang yang akhirnya menyebar ke publik. Masalah ini menunjukkan bagaimana relasi media sosial, yang normanya bersifat keakhiran, bisa berinteraksi dengan relasi yang bersifat hukum, dan bisa disalahgunakan di hadapan publik. Hal-hal semacam ini merefleksikan media sosial sebagai senjata untuk menyerang dan menyerang orang secara pribadi, pembangkit emosi berdasarkan imaji sosial selebriti dll.
Dalam pengertian ini, perkembangan teknologi yang nyaris tak terhindar dari kehidupan manusia memungkinkan perluasan pola pola interaksi semacam itu. Dengan ini dalam praktik apapun, muatan konten yang ada di media sosial mematuhi etika dan nilai nilai Pancasila. Nilai-nilai ini juga berupaya meningkatkan kesinambungan perilaku yang gerakan, sinergal dan menghormati hak asasi manusia. Akibatnya, pengguna media sosial sebagai salah satu bagian dari manusia beradab harus mematuhi etika berkomunikasi yang tidak mencemari tala, tidak berdaya provokasi.
NPM : 2411011063
Assalamualaikum wr.wb. Selamat malam Bapak Roy, mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Izin menjawab video yang telah bapak lampirkan.
Dalam video yang ditayangkan, menghimpunkan kronologi kasus Prostitusi Kasus Jaksa Jovi, menjelaskan perilaku masyarakat pencari hobi di media sosial dan etika berkomunikasi. Video tersebut, menaampilkan Jaksa Jovi yang mengolok-olok salah satu koleganya yang membawa mobil dinas pulang yang akhirnya menyebar ke publik. Masalah ini menunjukkan bagaimana relasi media sosial, yang normanya bersifat keakhiran, bisa berinteraksi dengan relasi yang bersifat hukum, dan bisa disalahgunakan di hadapan publik. Hal-hal semacam ini merefleksikan media sosial sebagai senjata untuk menyerang dan menyerang orang secara pribadi, pembangkit emosi berdasarkan imaji sosial selebriti dll.
Dalam pengertian ini, perkembangan teknologi yang nyaris tak terhindar dari kehidupan manusia memungkinkan perluasan pola pola interaksi semacam itu. Dengan ini dalam praktik apapun, muatan konten yang ada di media sosial mematuhi etika dan nilai nilai Pancasila. Nilai-nilai ini juga berupaya meningkatkan kesinambungan perilaku yang gerakan, sinergal dan menghormati hak asasi manusia. Akibatnya, pengguna media sosial sebagai salah satu bagian dari manusia beradab harus mematuhi etika berkomunikasi yang tidak mencemari tala, tidak berdaya provokasi.
Nama: Raissa Kalila Ardhani
NPM: 2411011118
Assalamualaikum pak Roy, izin memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan
Materi yang dijelaskan dalam video menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi pedang bermata dua dalam perkembangan teknologi. Kasus Jaksa Jovi Andre menyoroti berbagai persoalan yang timbul, seperti kriminalisasi akibat kritik, tindakan sewenang-wenang, dan penyalahgunaan media sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kritik yang ia sampaikan mengenai penggunaan mobil dinas oleh rekannya, Nela Marcela, awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara. Namun, kritik tersebut justru dianggap sebagai tuduhan yang berlebihan dan menjadi dasar untuk dakwaan terhadapnya. Hal ini menggambarkan bagaimana media sosial, yang seharusnya menjadi alat untuk berbagi informasi dan edukasi, dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan konflik dan permasalahan hukum.
Masalah lain yang diangkat adalah tindakan sewenang-wenang dari pihak tertentu yang berdampak negatif terhadap integritas institusi hukum. Jaksa Jovi menuduh mantan atasannya, Siti Kholijah Arahab, bertindak di luar batas kewenangan, yang pada akhirnya mengarah pada upaya sistematis untuk memberhentikannya dari institusi Kejaksaan. Hal ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam menjaga keadilan, baik di dunia digital maupun dalam institusi formal.
Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana media sosial sering digunakan tanpa mempertimbangkan etika dan tanggung jawab. Perilaku seperti memamerkan fasilitas negara di media sosial dinilai tidak mencerminkan moralitas dan integritas yang seharusnya dimiliki oleh pejabat publik. Di sisi lain, kritik yang dilontarkan melalui platform digital juga berisiko disalahartikan, sehingga menimbulkan masalah hukum dan sosial.
Dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, kasus ini mencerminkan pelanggaran terhadap berbagai prinsip yang seharusnya menjadi pedoman berperilaku. Nilai keadilan sosial, yang mengharuskan setiap orang bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya, tidak tercermin ketika fasilitas negara digunakan untuk kepentingan pribadi. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab juga dilanggar ketika tindakan saling menghormati dan komunikasi yang sehat tidak dijunjung tinggi. Media sosial, yang seharusnya menjadi alat pemersatu, justru sering kali memecah belah ketika tidak digunakan dengan bijak.
Perkembangan teknologi menuntut literasi digital yang lebih baik. Masyarakat, terutama pejabat publik, perlu memahami dampak dari setiap konten yang mereka bagikan. Media sosial bukan hanya tempat untuk berekspresi, tetapi juga cerminan nilai dan tanggung jawab yang kita junjung. Dalam hal ini, Pancasila harus menjadi panduan utama dalam menggunakan teknologi, memastikan bahwa setiap tindakan mencerminkan moralitas, keadilan, dan persatuan. Dengan memahami nilai-nilai tersebut, media sosial dapat menjadi alat yang mendukung kemajuan bangsa, bukan menjadi sumber konflik.
NPM: 2411011118
Assalamualaikum pak Roy, izin memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan
Materi yang dijelaskan dalam video menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi pedang bermata dua dalam perkembangan teknologi. Kasus Jaksa Jovi Andre menyoroti berbagai persoalan yang timbul, seperti kriminalisasi akibat kritik, tindakan sewenang-wenang, dan penyalahgunaan media sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kritik yang ia sampaikan mengenai penggunaan mobil dinas oleh rekannya, Nela Marcela, awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara. Namun, kritik tersebut justru dianggap sebagai tuduhan yang berlebihan dan menjadi dasar untuk dakwaan terhadapnya. Hal ini menggambarkan bagaimana media sosial, yang seharusnya menjadi alat untuk berbagi informasi dan edukasi, dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan konflik dan permasalahan hukum.
Masalah lain yang diangkat adalah tindakan sewenang-wenang dari pihak tertentu yang berdampak negatif terhadap integritas institusi hukum. Jaksa Jovi menuduh mantan atasannya, Siti Kholijah Arahab, bertindak di luar batas kewenangan, yang pada akhirnya mengarah pada upaya sistematis untuk memberhentikannya dari institusi Kejaksaan. Hal ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam menjaga keadilan, baik di dunia digital maupun dalam institusi formal.
Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana media sosial sering digunakan tanpa mempertimbangkan etika dan tanggung jawab. Perilaku seperti memamerkan fasilitas negara di media sosial dinilai tidak mencerminkan moralitas dan integritas yang seharusnya dimiliki oleh pejabat publik. Di sisi lain, kritik yang dilontarkan melalui platform digital juga berisiko disalahartikan, sehingga menimbulkan masalah hukum dan sosial.
Dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, kasus ini mencerminkan pelanggaran terhadap berbagai prinsip yang seharusnya menjadi pedoman berperilaku. Nilai keadilan sosial, yang mengharuskan setiap orang bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya, tidak tercermin ketika fasilitas negara digunakan untuk kepentingan pribadi. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab juga dilanggar ketika tindakan saling menghormati dan komunikasi yang sehat tidak dijunjung tinggi. Media sosial, yang seharusnya menjadi alat pemersatu, justru sering kali memecah belah ketika tidak digunakan dengan bijak.
Perkembangan teknologi menuntut literasi digital yang lebih baik. Masyarakat, terutama pejabat publik, perlu memahami dampak dari setiap konten yang mereka bagikan. Media sosial bukan hanya tempat untuk berekspresi, tetapi juga cerminan nilai dan tanggung jawab yang kita junjung. Dalam hal ini, Pancasila harus menjadi panduan utama dalam menggunakan teknologi, memastikan bahwa setiap tindakan mencerminkan moralitas, keadilan, dan persatuan. Dengan memahami nilai-nilai tersebut, media sosial dapat menjadi alat yang mendukung kemajuan bangsa, bukan menjadi sumber konflik.
Nama : Riska Dwi Anggraini. JS
NPM : 2451011028
Assalamualaikum Wr.Wb. Selamat pagi Pak Roy dan rekan-rekan semuanya. Izin saya akan memberikan tanggapan mengenai materi video yang di berikan
MASALAH YANG DIBAHAS:
membahas kasus jaksa jovi yang viral di media sosial karena meremehkan koleganya Nella Marsela. Jaksa jovi menyatakan bahwa nella marsela menggunakan mobil dinas kajari tapanuli selatan untuk berpacaran. Beliau menyampaikan kritik itu di akun tiktok pribadinya. Dalam kritikannya itu, beliau menghimbau nella untuk tidak menggunakan mobil dinas kajari untuk kepentingan pribadinya. Namun, Kejaksaan Agung menilai dirinya telah menuduh Nella menggunakan kendaraan dinas kajari untuk berhubungan dengan badan. Hingga akhirnya, kritikan itu dilaporkan oleh nella ke polres tapanuli
Lalu jaksa Jovi menyampaikan tiga poin utama dari dakwaan:
1. Upaya Kriminalisasi
Jaksa Jovi mengatakan adanya upaya kriminalisasi terhadapnya. Ia menjelaskan bahwa Kejaksaan memuat informasi yang salah dalam dokumen dakwaan.
2. Perbuatan Sewenang-wenang
Jaksa Jovi juga mengadukan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan Siti Kholijah Arahab saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.
3. Upaya Pemberhentian
Jaksa Jovi Menyebutkan adanya upaya dari Siti Kholijah Arahab untuk memberhentikannya dari Kejaksaan Republik Indonesia. Ia menyatakan bahwa kritik terhadap penggunaan dinas mobil Nela Marcela adalah langkah penting menuju penegakan hukum dan transparansi kejaksaan.
TANGGAPAN :
Kasus Jaksa Jovi dan Nella merupakan kasus yang kompleks dengan berbagai sudut pandang. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam menanggapi kasus ini antara lain:
●Pentingnya Etika Penggunaan Media Sosial
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi kita semua, terutama para pengguna media sosial, untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Unggahan yang kita buat dapat berdampak pada orang lain dan berpotensi menimbulkan masalah hukum.
●Perlindungan Nama Baik
Setiap individu berhak untuk dilindungi nama baiknya. Namun, perlindungan nama baik juga harus diimbangi dengan kebebasan berekspresi.
●Proses Hukum yang Adil
Proses hukum yang adil sangat penting dalam menyelesaikan kasus seperti ini. Semua pihak yang terlibat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan bukti-bukti yang mereka miliki.
●Peran Lembaga Pengawas
Lembaga pengawas seperti Komisi Kejaksaan memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja jaksa dan memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik.
Relevansi dengan Nilai-nilai pancasila:
1.Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
•Hak Asasi Manusia: Kasus ini menyoroti pentingnya menghormati hak asasi manusia, khususnya hak untuk tidak dicemarkan nama baiknya.
•Keadilan: Proses hukum yang berjalan seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
•Peradaban: Penggunaan media sosial yang sopan dan bertanggung jawab merupakan cerminan peradaban bangsa.
2.Persatuan Indonesia:
•Solidaritas: Kasus ini dapat menguji tingkat solidaritas antar sesama aparatur negara, khususnya di lingkungan kejaksaan.
•Bhinneka Tunggal Ika: Perbedaan pendapat dan pandangan seharusnya tidak mengarah pada perpecahan, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun persatuan.
3.Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:
•Demokrasi: Proses penyelesaian kasus ini seharusnya melibatkan mekanisme demokrasi, seperti musyawarah untuk mencapai mufakat.
•Kebenaran dan Keadilan: Keputusan yang diambil harus berdasarkan pada kebenaran dan keadilan, bukan semata-mata kepentingan pribadi atau golongan.
4.Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:
•Kesetaraan: Semua warga negara, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
•Keadilan: Proses hukum yang berbelit-belit dan tidak adil dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Kesimpulan :
Kasus Jaksa Jovi dan Nella adalah sebuah cerminan dari permasalahan yang lebih luas dalam masyarakat kita. Dengan mengambil pelajaran dari kasus ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik, lebih adil, dan lebih harmonis.
Sekian tanggapan dari saya atas keterlambatanyya mohon maaf bapak, dan terima Kasih banyak pak...
NPM : 2451011028
Assalamualaikum Wr.Wb. Selamat pagi Pak Roy dan rekan-rekan semuanya. Izin saya akan memberikan tanggapan mengenai materi video yang di berikan
MASALAH YANG DIBAHAS:
membahas kasus jaksa jovi yang viral di media sosial karena meremehkan koleganya Nella Marsela. Jaksa jovi menyatakan bahwa nella marsela menggunakan mobil dinas kajari tapanuli selatan untuk berpacaran. Beliau menyampaikan kritik itu di akun tiktok pribadinya. Dalam kritikannya itu, beliau menghimbau nella untuk tidak menggunakan mobil dinas kajari untuk kepentingan pribadinya. Namun, Kejaksaan Agung menilai dirinya telah menuduh Nella menggunakan kendaraan dinas kajari untuk berhubungan dengan badan. Hingga akhirnya, kritikan itu dilaporkan oleh nella ke polres tapanuli
Lalu jaksa Jovi menyampaikan tiga poin utama dari dakwaan:
1. Upaya Kriminalisasi
Jaksa Jovi mengatakan adanya upaya kriminalisasi terhadapnya. Ia menjelaskan bahwa Kejaksaan memuat informasi yang salah dalam dokumen dakwaan.
2. Perbuatan Sewenang-wenang
Jaksa Jovi juga mengadukan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan Siti Kholijah Arahab saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.
3. Upaya Pemberhentian
Jaksa Jovi Menyebutkan adanya upaya dari Siti Kholijah Arahab untuk memberhentikannya dari Kejaksaan Republik Indonesia. Ia menyatakan bahwa kritik terhadap penggunaan dinas mobil Nela Marcela adalah langkah penting menuju penegakan hukum dan transparansi kejaksaan.
TANGGAPAN :
Kasus Jaksa Jovi dan Nella merupakan kasus yang kompleks dengan berbagai sudut pandang. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam menanggapi kasus ini antara lain:
●Pentingnya Etika Penggunaan Media Sosial
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi kita semua, terutama para pengguna media sosial, untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Unggahan yang kita buat dapat berdampak pada orang lain dan berpotensi menimbulkan masalah hukum.
●Perlindungan Nama Baik
Setiap individu berhak untuk dilindungi nama baiknya. Namun, perlindungan nama baik juga harus diimbangi dengan kebebasan berekspresi.
●Proses Hukum yang Adil
Proses hukum yang adil sangat penting dalam menyelesaikan kasus seperti ini. Semua pihak yang terlibat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan bukti-bukti yang mereka miliki.
●Peran Lembaga Pengawas
Lembaga pengawas seperti Komisi Kejaksaan memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja jaksa dan memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik.
Relevansi dengan Nilai-nilai pancasila:
1.Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
•Hak Asasi Manusia: Kasus ini menyoroti pentingnya menghormati hak asasi manusia, khususnya hak untuk tidak dicemarkan nama baiknya.
•Keadilan: Proses hukum yang berjalan seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
•Peradaban: Penggunaan media sosial yang sopan dan bertanggung jawab merupakan cerminan peradaban bangsa.
2.Persatuan Indonesia:
•Solidaritas: Kasus ini dapat menguji tingkat solidaritas antar sesama aparatur negara, khususnya di lingkungan kejaksaan.
•Bhinneka Tunggal Ika: Perbedaan pendapat dan pandangan seharusnya tidak mengarah pada perpecahan, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun persatuan.
3.Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:
•Demokrasi: Proses penyelesaian kasus ini seharusnya melibatkan mekanisme demokrasi, seperti musyawarah untuk mencapai mufakat.
•Kebenaran dan Keadilan: Keputusan yang diambil harus berdasarkan pada kebenaran dan keadilan, bukan semata-mata kepentingan pribadi atau golongan.
4.Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:
•Kesetaraan: Semua warga negara, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
•Keadilan: Proses hukum yang berbelit-belit dan tidak adil dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Kesimpulan :
Kasus Jaksa Jovi dan Nella adalah sebuah cerminan dari permasalahan yang lebih luas dalam masyarakat kita. Dengan mengambil pelajaran dari kasus ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik, lebih adil, dan lebih harmonis.
Sekian tanggapan dari saya atas keterlambatanyya mohon maaf bapak, dan terima Kasih banyak pak...
Nama: Salsabila Fiorenza
NPM: 2411011103
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat Pagi Bapak Roy dan teman-teman semua, Izin memberikan tanggapan mengenai video yang telah diberikan.
Video diatas membahas mengenai masalah yang muncul di media sosial terkait kritik seorang jaksa. Video tersebut membahas kasus Jaksa Jovi yang viral di media sosial setelah mengkritik rekannya, Nella Marsela, terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Jovi mengekspresikan kritiknya di TikTok, namun dituduh oleh Kejaksaan Agung telah mencemarkan nama baik Nella, yang berujung pada proses hukum.
Permasalahan yang diangkat dalam Vidio diatas, mencakup etika penggunaan media sosial dan tanggung jawab dalam menyampaikan kritik, terutama dalam konteks nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan dan penghormatan terhadap orang lain. Tanggapan terhadap kasus ini menunjukkan pentingnya pemahaman etika digital dalam perkembangan teknologi saat ini. Materi ini mencakup pentingnya etika dalam menggunakan media sosial dan bagaimana konten yang disebarkan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan dan penghormatan terhadap hak orang lain. Singkatnya penggunaan media sosial haruslah bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain.
NPM: 2411011103
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat Pagi Bapak Roy dan teman-teman semua, Izin memberikan tanggapan mengenai video yang telah diberikan.
Video diatas membahas mengenai masalah yang muncul di media sosial terkait kritik seorang jaksa. Video tersebut membahas kasus Jaksa Jovi yang viral di media sosial setelah mengkritik rekannya, Nella Marsela, terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Jovi mengekspresikan kritiknya di TikTok, namun dituduh oleh Kejaksaan Agung telah mencemarkan nama baik Nella, yang berujung pada proses hukum.
Permasalahan yang diangkat dalam Vidio diatas, mencakup etika penggunaan media sosial dan tanggung jawab dalam menyampaikan kritik, terutama dalam konteks nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan dan penghormatan terhadap orang lain. Tanggapan terhadap kasus ini menunjukkan pentingnya pemahaman etika digital dalam perkembangan teknologi saat ini. Materi ini mencakup pentingnya etika dalam menggunakan media sosial dan bagaimana konten yang disebarkan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan dan penghormatan terhadap hak orang lain. Singkatnya penggunaan media sosial haruslah bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain.
Nama:Muhammad Raihan Iqbal
NPM:2411011115
Assalamualaikum selamat pagi pak roy, izin memberikan tanggapan video 1
Kasus terbaru yang dibahas di DPR melibatkan Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, yang didakwa atas tuduhan pencemaran nama baik. Kontroversi muncul setelah kritik Jovi terkait penggunaan mobil dinas memicu laporan oleh rekan sejawatnya. Kasus ini menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI yang meminta proses penyelesaian dilakukan secara profesional, transparan, dan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Selain itu, DPR meminta evaluasi terhadap sanksi yang diberikan kepada Jovi untuk memastikan sesuai dengan asas kemanusiaan dan peraturan yang berlaku【6】【7】.
Konten Media Sosial dan Nilai Pancasila
Dalam perkembangan teknologi, konten di media sosial harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Konten tidak boleh mengandung ujaran kebencian atau penghinaan terhadap agama.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Hindari penyebaran informasi yang merugikan pihak lain, termasuk hoaks atau fitnah.
3. Persatuan Indonesia: Promosikan persatuan dengan menghindari konten yang memecah belah.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan: Gunakan media sosial untuk berdiskusi secara sehat dan demokratis.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Pastikan konten mendukung kesetaraan dan keadilan bagi semua pengguna media sosial.
Upaya ini penting untuk membangun ekosistem digital yang sehat dan sesuai dengan etika serta identitas bangsa.
NPM:2411011115
Assalamualaikum selamat pagi pak roy, izin memberikan tanggapan video 1
Kasus terbaru yang dibahas di DPR melibatkan Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, yang didakwa atas tuduhan pencemaran nama baik. Kontroversi muncul setelah kritik Jovi terkait penggunaan mobil dinas memicu laporan oleh rekan sejawatnya. Kasus ini menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI yang meminta proses penyelesaian dilakukan secara profesional, transparan, dan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Selain itu, DPR meminta evaluasi terhadap sanksi yang diberikan kepada Jovi untuk memastikan sesuai dengan asas kemanusiaan dan peraturan yang berlaku【6】【7】.
Konten Media Sosial dan Nilai Pancasila
Dalam perkembangan teknologi, konten di media sosial harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Konten tidak boleh mengandung ujaran kebencian atau penghinaan terhadap agama.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Hindari penyebaran informasi yang merugikan pihak lain, termasuk hoaks atau fitnah.
3. Persatuan Indonesia: Promosikan persatuan dengan menghindari konten yang memecah belah.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan: Gunakan media sosial untuk berdiskusi secara sehat dan demokratis.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Pastikan konten mendukung kesetaraan dan keadilan bagi semua pengguna media sosial.
Upaya ini penting untuk membangun ekosistem digital yang sehat dan sesuai dengan etika serta identitas bangsa.
Nama : Luping Agustin
NPM : 2411011049
Materi ini berisi pernyataan dari Jaksa Jovi Andre dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, di mana ia menyampaikan tiga poin utama terkait perlakuan sewenang-wenang dan upaya kriminalisasi terhadap dirinya. Pertama, Jovi menuduh pihak Kejaksaan melakukan framing yang menyudutkannya, termasuk tuduhan bahwa ia pernah menuduh seorang pegawai bernama Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk perbuatan tidak senonoh, yang sebenarnya hanya kritik terhadap kebiasaan Nela memamerkan mobil dinas di media sosial seperti TikTok, tindakan yang dinilai tidak etis. Kedua, ia menuduh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah, melakukan tindakan sewenang-wenang yang berdampak negatif terhadap dirinya. Ketiga, ia menuding ada usaha sistematis untuk memecatnya dari institusi Kejaksaan RI secara tidak adil. Jovi menegaskan bahwa kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas bertujuan menjaga integritas Kejaksaan dan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara. Sebagai mahasiswa Pendidikan Pancasila, kasus ini dapat dianalisis melalui nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, pentingnya menjaga persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia, penyelesaian masalah secara bijaksana dalam Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan keadilan dalam penggunaan fasilitas negara sesuai Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam konteks media sosial, masalah utama seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pamer kekayaan, serta rendahnya literasi digital menuntut penggunaan platform digital yang bertanggung jawab dan sesuai nilai-nilai Pancasila. Pengguna media sosial diharapkan bertindak jujur, menyebarkan konten bermanfaat, menjaga persatuan, berpikir bijaksana sebelum mengunggah informasi, dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan bersama. Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi digital, menegakkan aturan dengan sanksi tegas, mendorong penyebaran konten positif, serta mencontohkan penggunaan media sosial yang etis, khususnya oleh aparatur negara. Sebagai mahasiswa, kita harus mendukung sosialisasi nilai-nilai Pancasila di media sosial dan menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara positif dan bertanggung jawab
NPM : 2411011049
Materi ini berisi pernyataan dari Jaksa Jovi Andre dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, di mana ia menyampaikan tiga poin utama terkait perlakuan sewenang-wenang dan upaya kriminalisasi terhadap dirinya. Pertama, Jovi menuduh pihak Kejaksaan melakukan framing yang menyudutkannya, termasuk tuduhan bahwa ia pernah menuduh seorang pegawai bernama Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk perbuatan tidak senonoh, yang sebenarnya hanya kritik terhadap kebiasaan Nela memamerkan mobil dinas di media sosial seperti TikTok, tindakan yang dinilai tidak etis. Kedua, ia menuduh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah, melakukan tindakan sewenang-wenang yang berdampak negatif terhadap dirinya. Ketiga, ia menuding ada usaha sistematis untuk memecatnya dari institusi Kejaksaan RI secara tidak adil. Jovi menegaskan bahwa kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas bertujuan menjaga integritas Kejaksaan dan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara. Sebagai mahasiswa Pendidikan Pancasila, kasus ini dapat dianalisis melalui nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, pentingnya menjaga persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia, penyelesaian masalah secara bijaksana dalam Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan keadilan dalam penggunaan fasilitas negara sesuai Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam konteks media sosial, masalah utama seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pamer kekayaan, serta rendahnya literasi digital menuntut penggunaan platform digital yang bertanggung jawab dan sesuai nilai-nilai Pancasila. Pengguna media sosial diharapkan bertindak jujur, menyebarkan konten bermanfaat, menjaga persatuan, berpikir bijaksana sebelum mengunggah informasi, dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan bersama. Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi digital, menegakkan aturan dengan sanksi tegas, mendorong penyebaran konten positif, serta mencontohkan penggunaan media sosial yang etis, khususnya oleh aparatur negara. Sebagai mahasiswa, kita harus mendukung sosialisasi nilai-nilai Pancasila di media sosial dan menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara positif dan bertanggung jawab
Nama:Sintia Dewi Putri
NPM:2411011046
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Isi dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa:
1. Konten di Media Sosial dan Nilai Pancasila
Perkembangan teknologi, khususnya media sosial, menghadirkan tantangan dalam memastikan bahwa konten yang disebarkan tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai ini mencakup:
Ketuhanan Yang Maha Esa: Menghindari konten yang melanggar norma agama atau mengandung ujaran kebencian terhadap keyakinan tertentu.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Memastikan konten menghormati hak asasi manusia dan tidak merendahkan martabat individu.
Persatuan Indonesia: Menghindari konten yang memecah belah bangsa atau memprovokasi konflik antar golongan.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan: Mendorong diskusi yang sehat dan demokratis, bukan hoaks atau manipulasi informasi.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Mengupayakan akses dan penggunaan media sosial secara adil dan bertanggung jawab.
Masalah yang kerap muncul:
Hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah.
Penyalahgunaan media sosial untuk memengaruhi opini publik secara tidak etis.
Kurangnya kesadaran pengguna tentang etika digital yang sesuai dengan nilai Pancasila.
Materi penting yang dijelaskan dalam pembahasan ini:
Pentingnya literasi digital agar masyarakat mampu membedakan informasi yang valid dari hoaks.
Regulasi yang ada, seperti UU ITE, dan hubungannya dengan pelanggaran nilai-nilai Pancasila.
Peran pemerintah, masyarakat, dan platform media sosial dalam memastikan lingkungan digital yang sehat.
2. Kasus Jaksa Jovi Andre
Dalam kasus ini, Jaksa Jovi Andre mengungkapkan bahwa ia menjadi korban kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang oleh pihak tertentu. Hal ini dilaporkannya ke Komisi III DPR, dengan tuduhan terhadap mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Arahab.
Tiga poin utama dari dakwaannya:
1. Perlakuan sewenang-wenang: Jaksa Jovi merasa diperlakukan tidak adil oleh atasannya, yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan.
2. Kriminalisasi terhadap dirinya: Ia menuduh adanya upaya sistematis untuk menjadikannya sebagai kambing hitam atau sasaran dalam perkara tertentu.
3. Akuntabilitas atas tindakan tersebut: Ia meminta pertanggungjawaban dan perlindungan hukum terhadap tindakan yang dianggap melanggar prinsip keadilan.
Keterkaitan kedua aspek ini:
Kasus ini juga menunjukkan bagaimana media sosial dapat berperan dalam memperkuat atau memperburuk masalah. Media sosial sering menjadi arena penyebaran informasi yang bias atau manipulatif. Maka, penting untuk memastikan bahwa informasi terkait kasus seperti ini tetap berlandaskan prinsip keadilan dan nilai Pancasila.
NPM:2411011046
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan tanggapan mengenai video materi yang diberikan pada pagi hari ini.
Isi dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa:
1. Konten di Media Sosial dan Nilai Pancasila
Perkembangan teknologi, khususnya media sosial, menghadirkan tantangan dalam memastikan bahwa konten yang disebarkan tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai ini mencakup:
Ketuhanan Yang Maha Esa: Menghindari konten yang melanggar norma agama atau mengandung ujaran kebencian terhadap keyakinan tertentu.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Memastikan konten menghormati hak asasi manusia dan tidak merendahkan martabat individu.
Persatuan Indonesia: Menghindari konten yang memecah belah bangsa atau memprovokasi konflik antar golongan.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan: Mendorong diskusi yang sehat dan demokratis, bukan hoaks atau manipulasi informasi.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Mengupayakan akses dan penggunaan media sosial secara adil dan bertanggung jawab.
Masalah yang kerap muncul:
Hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah.
Penyalahgunaan media sosial untuk memengaruhi opini publik secara tidak etis.
Kurangnya kesadaran pengguna tentang etika digital yang sesuai dengan nilai Pancasila.
Materi penting yang dijelaskan dalam pembahasan ini:
Pentingnya literasi digital agar masyarakat mampu membedakan informasi yang valid dari hoaks.
Regulasi yang ada, seperti UU ITE, dan hubungannya dengan pelanggaran nilai-nilai Pancasila.
Peran pemerintah, masyarakat, dan platform media sosial dalam memastikan lingkungan digital yang sehat.
2. Kasus Jaksa Jovi Andre
Dalam kasus ini, Jaksa Jovi Andre mengungkapkan bahwa ia menjadi korban kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang oleh pihak tertentu. Hal ini dilaporkannya ke Komisi III DPR, dengan tuduhan terhadap mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Arahab.
Tiga poin utama dari dakwaannya:
1. Perlakuan sewenang-wenang: Jaksa Jovi merasa diperlakukan tidak adil oleh atasannya, yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan.
2. Kriminalisasi terhadap dirinya: Ia menuduh adanya upaya sistematis untuk menjadikannya sebagai kambing hitam atau sasaran dalam perkara tertentu.
3. Akuntabilitas atas tindakan tersebut: Ia meminta pertanggungjawaban dan perlindungan hukum terhadap tindakan yang dianggap melanggar prinsip keadilan.
Keterkaitan kedua aspek ini:
Kasus ini juga menunjukkan bagaimana media sosial dapat berperan dalam memperkuat atau memperburuk masalah. Media sosial sering menjadi arena penyebaran informasi yang bias atau manipulatif. Maka, penting untuk memastikan bahwa informasi terkait kasus seperti ini tetap berlandaskan prinsip keadilan dan nilai Pancasila.
Nama: Ketut Astika Anggarasari
NPM : 2451011020
Video tersebut berisi tentang seorang jaksa di Tapanuli selatan Merasa bahwa dirinya di diskriminasi,Berikut tiga point penting yang dibahas dalam video tersebut:
1.Upaya kriminalisasi terhadap jaksa jovi Andrea Bachtiar.
2.Perbuatan wewenang wenang Siti Holija waktu menjabat sebagai kepala kejaksaan Tapanuli selatan.
3.Upaya siti holija supaya jaksa jovi Andrea Bachtiar dipecat dari kejaksaan agung republik Indonesia.
NPM : 2451011020
Video tersebut berisi tentang seorang jaksa di Tapanuli selatan Merasa bahwa dirinya di diskriminasi,Berikut tiga point penting yang dibahas dalam video tersebut:
1.Upaya kriminalisasi terhadap jaksa jovi Andrea Bachtiar.
2.Perbuatan wewenang wenang Siti Holija waktu menjabat sebagai kepala kejaksaan Tapanuli selatan.
3.Upaya siti holija supaya jaksa jovi Andrea Bachtiar dipecat dari kejaksaan agung republik Indonesia.