MKU PKN 2 F PGSD 2024

Nama : Anisa Nur Sabila
NPM : 2313053179
Kelas : 2F

Alasan mengapa perlu adanya konstitusi adalah perlu diketahui bahwa konstitusi memiliki peranan penting bagi sebuah negara. Hal tersebut juga berlaku untuk negara Indonesia. Konstitusi di Indonesia menjadi dasar hukum tertinggi negara yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh elemen yang ada di dalamnya.

Salah satu tujuan dari konstitusi di Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Konstitusi bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dan pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Konstitusi juga berfungsi untuk menjaga agar kekuasaan yang ada tidak berada di tangan satu kelompok atau individu saja, melainkan disebarluaskan agar tidak terjadi penyalahgunaannya.

Namun, sayangnya pelanggaran konstitusi masih terjadi di Indonesia. Pelanggaran tersebut dapat terjadi dari berbagai pihak, baik itu pihak pemerintah maupun masyarakat. Pelanggaran konstitusi yang paling sering terjadi di Indonesia adalah penyalahgunaan kekuasaan, pengabaian hak asasi manusia, serta manipulasi hukum.

Penyalahgunaan kekuasaan, seperti menjalankan kebijakan di luar koridor hukum atau menolak pengesahan undang-undang yang telah disetujui DPR, adalah salah satu bentuk pelanggaran konstitusi yang sering terjadi di Indonesia. Selain itu, pengabaian hak asasi manusia seperti hak atas kebebasan bersuara dan berkumpul juga sering terjadi. Manipulasi hukum, seperti memperlakukan hukum secara diskriminatif, juga merupakan bentuk pelanggaran konstitusi yang patut diwaspadai.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia tentu harus menjaga agar konstitusi dijalankan dengan baik dan benar oleh seluruh elemen yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan konstitusi di Indonesia agar tercipta tatanan yang lebih baik dan adil bagi semua warga negara.

Sekian dan terimakasih.

NAMA : MELIA DEVINA
NPM : 2313053180
KELAS : 2F

Karena Konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi dalam suatu negara yang menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan negara. Di Indonesia, konstitusi tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan utama konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara. Dalam konteks ini, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik, yang berarti konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan mengawasi penggunaan kekuasaan tersebut. Selain itu, konstitusi juga bertujuan untuk mengawasi atau mengontrol proses proses kekuasaan dari para penguasa, yang berarti konstitusi berfungsi untuk memastikan bahwa penguasa menggunakan kekuasaan mereka dengan cara yang adil dan transparan. Akhirnya, konstitusi juga bertujuan untuk memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, yang berarti konstitusi berfungsi untuk memastikan bahwa penguasa tidak menggunakan kekuasaan mereka untuk tujuan yang tidak adil atau tidak etis.

Pelanggaran konstitusi di Indonesia:
- Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Pembatasan atau pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan lain-lain.
- Pengambilan keputusan oleh lembaga negara yang tidak sesuai dengan prosedur konstitusional.
- Pembuatan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi.

NAMA : WULAN ZAHARA ARRUM RIZKI
NPM : 2313053188
KELAS : 2F

Konstitusi sangat penting bagi setiap negara, terutama di Indonesia, karena menjaga persatuan dan kesatuan, menentukan dan membatasi kekuasaan negara, menjamin dan melindungi hak-hak warga negara, serta hak asasi manusia (HAM). Konstitusi di Indonesia, yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, memiliki beberapa tujuan yang perlu dipahami oleh masyarakat. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan batasan-batasan yang diberikan pada pemerintah dalam melaksanakan dan mengatur pemerintahan agar tidak terjadi tindakan kesewenang-wenangan oleh pemerintah, sehingga hak-hak warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan, serta mengawasi atau mengontrol proses proses kekuasaan dari para penguasa (pemerintah). Konstitusi juga berperan dalam memuat aturan dasar dan tujuan negara, serta menjadi sumber hukum tertinggi bagi segala aturan yang ada dalam negara. Dengan demikian, konstitusi memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara Indonesia.

Di Indonesia sudah beberapa kali terjadi pelanggaran konstitusi, yaitu :
1. Penerapan Demokrasi Terpimpin oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959 yang mengesampingkan sistem demokrasi parlementer.
2. Pengangkatan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI ke-4 oleh MPR pada tahun 1999 yang dianggap melanggar konstitusi.
3. Penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 yang dianggap melanggar konstitusi.
4. Korupsi.
5. Kompromi hakim konstitusi.
6. Terdapat pembatasan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat, yang seharusnya dilindungi dalam negara demokrasi.
7. Terdapat kebijakan atau tindakan yang merugikan lingkungan hidup, seperti kasus asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Nama: Putri Ayu Bestari
Npm: 2313053177
Kelas: 2F

Alasan mengapa perlu adanya konstitusi adalah karena pada dasarnya konstitusi adalah sebuah hukum tertinggi dalam sistem hukum negara.

Pelanggaran konstitusi juga banyak dijumpai  yaitu pelanggaran kebebasan berpendapat, pelanggaran terhadap pembagian kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran proses hukum dsb.

Misalnya, penerapan kebijakan atau peraturan yang membatasi hak-hak individu atau kelompok tertentu tanpa alasan yang sah dan obyektif dianggap sebagainya pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan supermasi hukum yang tertuang dalam konstitusi.

Oleh karena itu, konstitusi sangat penting bagi sebuah negara karna konstitusi dapat mengatur dan menjadi pembatas kewenangan pemerintah dan masyarakat guna menjamin hak-hak warga negara serta melindungi hak warga negaranya.

NAMA: DAFFA RISWADI
NPM:2313053165
KELAS: 2F
Alasan kita memerlukan konstitusi adalah karena kita perlu mengetahui bahwa konstitusi memegang peranan penting bagi negara.
Hal ini juga berlaku di Indonesia.
Konstitusi Indonesia merupakan landasan hukum tertinggi negara dan mengikat seluruh unsur di dalamnya.
Salah satu tujuan Konstitusi Indonesia adalah menjaga stabilitas dan keamanan negara.
Tujuan konstitusi adalah untuk melindungi hak-hak rakyat dan pemerintah dari penyalahgunaan kekuasaan.
Konstitusi juga berfungsi untuk memastikan bahwa kekuasaan yang ada didistribusikan secara luas untuk mencegah penyalahgunaan, bukan hanya ditempatkan di tangan kelompok atau individu tertentu.
Sayangnya, pelanggaran konstitusi masih terjadi di Indonesia.
Pelanggaran tersebut bisa datang dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
Pelanggaran konstitusi yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah penyalahgunaan kekuasaan, pengabaian hak asasi manusia, dan manipulasi hukum.
Penyalahgunaan kekuasaan, seperti melaksanakan kebijakan di luar undang-undang dan menolak mengesahkan undang-undang yang telah disetujui DPR, merupakan bentuk pelanggaran konstitusi yang sering terjadi di Indonesia.
Selain itu, banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti kebebasan berekspresi dan berkumpul.
Manipulasi undang-undang, seperti perlakuan diskriminatif terhadap undang-undang, juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap konstitusi dan harus diperhatikan.
Sebagai negara demokrasi, Indonesia tentu harus memastikan konstitusi dilaksanakan dengan baik dan benar oleh seluruh elemen yang ada.
Oleh karena itu, kesadaran dan pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan konstitusi di Indonesia diperlukan untuk menciptakan tatanan yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

NAMA: WILDA TAJKIA
NPM:2313053163
KELAS: 2F
Perlu adanya konstitusi di negara Indonesia karena konstitusi sangat diperlukan oleh suatu negara. Konstitusi dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi memiliki kemuliaan dan arti penting bagi kehidupan negara Indonesia. Kemuliaan suatu konstitusilah yang menjadikannya sebagai fundamental law (hukum dasar) dan the higher law (hukum tertinggi). Hal itu dikarenakan konstitusi dapat disamakan dengan suatu piagam kelahiran. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara Indonesia karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk negara. Konstitusi menjadi barometer kehidupan yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pahlawan. Dalam sebuah konstitusi, tercakup pandangan hidup dan inspirasi bangsa Indonesia. Konstitusi juga memberikan arah dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan negara Indonesia. Konstitusi memiliki kedudukan istimewa dan menjadi sumber hukum utama. Oleh karena itu, tidak boleh ada satu peraturan perundang-undangan pun yang bertentangan dengannya. Konstitusi merupakan dokumen nasional yang bersifat mulia dan istimewa dan sekaligus merupakan dokumen hukum dan politik. Konstitusi berisi kerangka dasar, susunan, fungsi, dan hak lembaga negara, pemerintahan, hubungan antara negara dan warganya, serta pengawasan jalannya pemerintahan. Negara Indonesia akan hancur tanpa adanya konstitusi. Konstitusi negara Indonesia yaitu UUD NRI 1945.

Tujuan konstitusi di negara Indonesia adalah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat umum, mencapai keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Selain itu, konstitusi juga bertujuan untuk memberikan batasan dan pengawasan terhadap kewenangan pemerintah, sehingga menghindari kesewenang-wenangan agar kekuasaan tersebut memiliki batasan yang tegas dan dengannya penguasa diharapkan tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya sendiri, sehingga hak-hak warga negara akan terlindungi. Konstitusi Indonesia merupakan negara yang menganut paham konstitusionalisme, yang menganut prinsip di mana perwujudan hukum tertinggi.

Pelanggaran konstitusi di negara Indonesia terjadi ketika suatu tindakan atau kebijakan pemerintah atau lembaga negara melanggar prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Beberapa contoh pelanggaran konstitusi di Indonesia seperti penggunaan dana kampanye yang tidak transparan yang melanggar prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses demokratis, pembatasan kebebasan berekspresi atau berpendapat, tidak ada jaminan hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, atau kebebasan berbicara, penyimpangan ideologi, seperti upaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Nama : Sindi Novitasari
Npm : 2313053185
Kelas : 2 F
Karena konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum dasar yang tertinggi yang berarti bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mengacu pada konstitusi.

Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan, terhadap kekuasaan politik, mengawasi atau mengontrol proses-proses kekuasaan dari para penguasa atau pemerintah, serta memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa atau pemerintah dalam menjalankan kekuasaan.

Penyimpangan konstitusional terjadi akibat situasi peralihan hukum dan pemerintahan. Contoh penyimpangan meliputi perubahan fungsi Komite Nasional Pusat dan perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Pada masa Orde Lama (1959-1965), terjadi pengeluaran ketetapan presiden tanpa persetujuan DPR, melanggar prinsip checks and balances dalam UUD 1945. Serta Adopsi demokrasi terpimpin dengan kebijakan yang cenderung otoriter, dan pergeseran politik luar negeri yang tidak netral, menjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan independensi.

Nama : Nia Sartika Ningsih
NPM : 2313053193
Kelas : 2F

Alasannya konstitusi sangat penting dalam negara Indonesia karena pada fungsinya sendiri yaitu untuk menetapkan aturan dasar negara, termasuk hak dan kewajiban warga negara. konstitusi adalah landasan bagi negara Indonesia sebagai sebuah negara yang adil dan demokratis. dengan kata lain bahwa fungsi konstitusi di negara Indonesia adalah sebagai landasan utama bagi penyelenggaraan negara agar menjaga keseimbangan kekuasaan, menjamin hak asasi, mengatur tata cara pemerintahan, dan menetapkan batasan kekuasaan, serta mengukuhkan identitas negara. Karena itulah Mengapa perlu adanya konstitusi di negara Indonesia.

Tujuan adanya konstitusi yaitu Konstitusi bertujuan memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik, Konstitusi juga bertujuan untuk mengawasi atau mengontrol proses- proses kekuasaan dari para penguasa. Dan Konstitusi juga bertujuan memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.
Dengan kata lain tujuan dari konstitusi di Indonesia sangat jelas yaitu untuk memastikan bahwa negara berjalan dengan adil demokratis serta bahwa hak-hak dan kebebasan warga negara dilindungi .

namun dalam kenyataannya pelanggaran konstitusi sering terjadi di Indonesia seperti penyalahgunaan kekuasaan politik diskriminasi korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia,
pelanggaran konstitusi dapat dihukum oleh peradilan baik melalui jalur hukum sipil maupun pidana tergantung pada tingkat pelanggaran Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konstitusi dipatuhi dan dilaksanakan secara adil dan seimbang.

NAMA : ANDINI AULIA ZAHRA
NPM : 2313053169
KELAS : 2F

Konstitusi di Indonesia perlu ada karena ia menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, membatasi kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Konstitusi membagi kekuasaan, mengatur kerja sama antar lembaga pemerintahan. Agar semua kebijakan yang dijalankan tetap dilakukan demi kesejahteraan rakyat. Tanpa adanya konstitusi, suatu negara tidak dapat terbentuk. Konstitusi juga menjadi pedoman yang kuat dan terus relevan seiring dengan berkembangnya zaman, membantu negara tetap berjalan sesuai dengan tujuannya yang mengedepankan kesejahteraan rakyat

Tujuan adanya konstitusi dapat diklasifikasikan tiga tujuan (Dede Rosyada (dkk), 2003), yaitu
- Konstitusi bertujuan memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik
- Konstitusi bertujuan untuk mengawasi atau mengontrol proses- proses kekuasaan dari para penguasa
- Konstitusi bertujuan memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasadalam menjalankan kekuasaannya.
Konstitusi pada dasarnya bertujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah.

Pelanggaran konstitusi di Indonesia terjadi ketika suatu tindakan atau kebijakan pemerintah atau lembaga negara melanggar prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konstitusi Republik Indonesia.
Contoh pelanggaran konstitusi di Indonesia meliputi:
- Penggunaan dana kampanye yang tidak transparan, yang melanggar prinsip akuntabilitas dan transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses demokratis.
- Pelanggaran hak asasi manusia, seperti kemerdekaan, kebebasan, keadilan, dan kebijakan yang tidak diskriminatif.
- Penyimpangan konstitusi, yang terjadi ketika suatu tindakan atau kebijakan pemerintah atau lembaga negara melanggar prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi, seperti pembuatan keputusan yang bertentangan dengan konstitusi, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara.
- Penundaan pemilu, yang dianggap sebagai pelanggaran konstitusional yang nyata, mengacu pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

NAMA : ZAHRAH UMI HASANAH
NPM : 2313053173
KELAS : 2F




Konstitusi dan negara merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konstitusi merupakan hukum tertinggi dan hukum dasar suatu negara yang dijadikan sebagai dasar-dasar penyelenggaraan negara. Di Indonesia perlu adanya konstitusi, karena sangat penting untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara serta menjamin hak-hak dan kebebasan individu. Konstitusi di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, memiliki peran sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan negara.

Dengan adanya konstitusi di negara Indonesia ialah bertujuan untuk menciptakan negara hukum yang demokratis, adil, berdaulat, dan menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Konstitusi di Indonesia juga bertujuan untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik serta mencegah tindakan yang merugikan masyarakat. Konstitusi di Indonesia tidak hanya menjadi dokumen hukum yang mengatur pembagian kekuasaan dan hak-hak warga negara, tetapi juga sebagai simbol nilai-nilai dan cita-cita bangsa. Konstitusi selain menjadi pegangan dalam mencapai tujuan nasional, menciptakan stabilitas politik, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia, juga menjadi panduan dalam membentuk kebijakan dan menjaga keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara.

Pelanggaran konstitusi di negara Indonesia bisa meliputi seperti :
- Tindakan atau keputusan pemerintah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara yang diatur dalam Pembukaan UUD 1945.
- Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara.
- Tindakan yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.
- Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahan.
- Tindakan atau kebijakan yang merugikan kepentingan negara dan rakyat.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap konstitusi, mekanisme penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berbagai lembaga, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Komisi Hukum Nasional. Upaya-upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa konstitusi di Indonesia dapat dijalankan secara baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

NAMA : SELLY MEITA SAFIRA
NPM : 2313053167
KELAS : 2F

Alasan perlu adanya konstitusi di negara Indonesia yaitu karena konstitusi mengatur kekuasaan pemerintah (tanpa konstitusi yang jelas, risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau kelompok elit menjadi lebih tinggi. Konstitusi membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap kekuasaan pemerintah.), menjamin perlindungan hak asasi manusia (di Indonesia, banyak hak asasi manusia yang terancam oleh tindakan pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu. Konstitusi menyediakan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak tersebut dan memberikan jaminan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum.), mengatur hubungan pusat-daerah (tanpa konstitusi yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, risiko terjadinya konflik antar wilayah atau klaim otonomi yang berlebihan dapat meningkat. Konstitusi membantu menjaga stabilitas dan integritas negara dengan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk hubungan tersebut.), menciptakan stabilitas politik (tanpa konstitusi yang kuat, risiko terjadinya pergolakan politik dan ketidakstabilan meningkat. Konstitusi memberikan landasan yang stabil bagi pemerintahan yang efektif dan mencegah terjadinya ketidakpastian politik yang merugikan.), dan memberikan kepastian hukum (di negara tanpa konstitusi yang kuat, hukum sering kali menjadi tidak pasti atau dapat diubah-ubah sesuai kepentingan penguasa. Konstitusi memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak warga negara dan memastikan bahwa hukum berlaku adil bagi semua orang.)

Tujuan dari konstitusi di negara Indonesia adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar hak-hak rakyat dan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini penting untuk mencegah dominasi pemerintah yang otoriter dan memastikan keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik. untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negara, termasuk kebebasan berpendapat, beragama, dan berserikat. Dengan demikian, konstitusi berperan dalam mencegah diskriminasi, penindasan, dan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah atau kelompok kepentingan. untuk mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menetapkan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik antar wilayah, menjamin keadilan dalam alokasi sumber daya, dan memperkuat kesatuan dan integrasi nasional. untuk menciptakan landasan hukum yang stabil bagi sistem hukum nasional, termasuk pengaturan peradilan dan penegakan hukum. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum bagi semua warga negara dan memastikan bahwa hukum berlaku adil dan setara bagi semua. dan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua warga negara, dengan menetapkan prinsip-prinsip ekonomi yang adil, perlindungan sosial, dan distribusi yang merata atas sumber daya nasional. Hal ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, konstitusi di Indonesia bertujuan untuk memastikan keterbatasan kekuasaan pemerintah, melindungi hak asasi manusia, mengatur hubungan antara pusat dan daerah, menciptakan landasan hukum yang stabil, dan mewujudkan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi semua warga negara.

Contoh hal yang melanggar konstitusi di negara Indonesia, yang pertama, pembatasan kebebasan berbicara, misalkan pemerintah mengeluarkan undang-undang yang membatasi kebebasan berbicara di media sosial. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28E UUD 1945 yang menjamin kebebasan berbicara. yang kedua, penahanan tanpa proses hukum yang wajar, seseorang ditahan tanpa adanya surat perintah penahanan atau tanpa dihadirkan ke pengadilan dalam waktu yang wajar. Ini adalah pelanggaran terhadap hak atas kebebasan individu, yang dijamin oleh Pasal 28I dan 28J UUD 1945. yang ketiga, penggunaan kekuatan militer dalam konflik sipil, Jika pemerintah menggunakan tentara untuk meredam demonstrasi damai atau perlawanan sipil yang seharusnya diatasi oleh kepolisian. Hal ini melanggar prinsip pemisahan antara militer dan sipil yang diatur dalam Pasal 9 UUD 1945. yang keempat, pencabutan hak asasi manusia, Misalnya, pemerintah mencabut hak individu untuk berkumpul secara damai atau mengawasi komunikasi pribadi warga tanpa izin pengadilan yang sah. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. yang kelima, manipulasi proses pemilihan dalam pemilihan umum, misalkan terdapat dugaan pemalsuan surat suara, intimidasi pemilih, atau penolakan untuk menghitung suara dengan jujur. Ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi. dan yang terakhir, pemaksaan agama pada minoritas, terdapat laporan tentang kasus pemaksaan agama pada minoritas agama di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini melanggar Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama.

NAMA : SISNADIA RAHMAWATI
NPM : 2313053168
KELAS : 2F

Konstitusi di negara indonesia sangat diperlukan, karena konstitusi memiliki peranan penting bagi sebuah negara. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi diartikan sebagai dokumen tertulis yang secara garis besar mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta lembaga negara penting lainnya. Di dalam konstitusi telah diatur landasan dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara yang telah disepakati. Oleh karena itu, Konstitusi di Indonesia menjadi dasar hukum tertinggi negara yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh elemen yang ada di dalamnya dan harus menjadi rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, konstitusi dapat menjadi pondasi yang penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kebebasan di Indonesia.

Konstitusi bertujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak - hak yang diperintah, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, tujuan dibentuknya konstitusi adalah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi, yakni keadilan; ketertiban; dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama, sebagaimana yang dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara.

Namun, pelanggaran konstitusi masih terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi ketika tindakan atau kebijakan yang diambil bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi suatu negara. Contohnya pemerintah mengeluarkan undang-undang yang membatasi kebebasan berbicara di media sosial. Undang-undang ini mungkin menghukum tindakan kritik terhadap pemerintah sebagai tindakan subversif. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28E UUD 1945 yang menjamin kebebasan berbicara. Selain itu, pelanggaran konstitusi yang lainnya terjadi berupa penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah (seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme), Penahanan tanpa proses hukum yang wajar, Pembatasan atau pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan lain-lain).

Keberadaan konstitusi di Indonesia sangat penting karena mewakili aspirasi dan harapan rakyat untuk mencapai suatu keadilan. Konstitusi sebagai wadah untuk rakyat dalam menyerahkan hak nya kepada pemerintah degan tetap mempertahankan hak individu mereka dengan tujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan hak politik rakyat. Selain itu, konstitusi juga berperan sebagai pengatur kekuasaan pemerintah, pengatur hubungan pemerintah dengan rakyat, penentu batas kekuasaan, pengatur hukum, pemberi pedoman moral, dan pengatur otonomi daerah.

Tujuan dari konstitusi di negara Indonesia adalah untuk membatasi kekuasaan sehingga terciptanya keadilan, ketertiban, kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Jika konstitusi tidak ada maka negara Indonesia akan menghadapi dampak negatif seperti tidak adanya kepastian hukum, kekuasaan yang tidak terbatasi, Hak Asasi Manusia terancam, pemerintahan yang tidak stabil, konflik dan ketegangan sosial semakin merajalela.

Dibalik pentingnya konstitusi di Indonesia, terdapat banyak pelanggaran konstitusi yang terjadi, seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia, penyimpangan kekuasaan, dan penyimpangan ideologis. Sebagai warga negara Indonesia ada beberapa cara sebagai upaya kita untuk menjaga konstitusi, seperti melakukan pemilihan umum yang bebas dan adil, penegakkan hukum, dan pemisahan kekuasaan.

Nama : Rahmah Dwi Asri
NPM : 2313053164
Kelas : 2F

Alasan mengapa Indonesia membutuhkan konstitusi karena konstitusi merupakan landasan hukum yang mengatur tata cara pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta pemisahan kekuasaan antar lembaga negara.
Tujuan Konstitusi Indonesia adalah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan sistem hukum yang adil dan adil.
Pelanggaran terhadap konstitusi Indonesia dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain:
1. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik, termasuk korupsi, nepotisme, dan kolusi.
2. Pembatasan hak asasi manusia, seperti penindasan terhadap kelompok minoritas dan pembatasan kebebasan berekspresi.
3. Pelanggaran prinsip demokrasi, seperti manipulasi pemilu atau penggunaan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan.
Pelanggaran konstitusi sering terjadi di Indonesia karena lemahnya penegakan hukum, kurangnya transparansi pemerintah, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi. Terlebih lagi, kepentingan politik dan ekonomi yang kuat seringkali menjadi pemicu pelanggaran konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius semua pihak untuk memperkuat penegakan konstitusi dan mendorong pemerintah bertindak sesuai prinsip konstitusi untuk mewujudkan negara yang adil dan berkeadilan.

Nama : Auren Wang
NPM : 2313053184
Kelas : 2F

Umumnya, konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara sehingga konstitusi hendaknya memiliki sifat yang lebih stabil dibanding hukum lainnya. Dengan adanya konstitusi, pemerintahan akan tetap berfokus pada kepentingan rakyat tanpa adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia. Menurut para sarjana ilmu politik, istilah konstitusi juga diartikan sebagai sesuatu hal yang lebih luas, seperti keseluruhan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mana mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Oleh sebab itulah beberapa masyarakat ada yang berpendapat bahwa konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar sebagai peraturan tertulis dan ada pula yang berpendapat bahwa konstitusi tidak sama dengan Undang-Undang Dasar dengan dasar bahwa tidak semua hal penting harus dimuat dalam konstitusi, melainkan hal-hal yang bersifat pokok saja.

Secara garis besar, konstitusi bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa serta menjamin agar manusia tidak saling melanggar hak asasi manusia. Bagir Manan juga berpendapat bahwa hakikat tujuan Konstitusi merupakan perwujudan mengenai konstitusi atau konstitualisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah pada satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain.

Dalam beberapa kasus, konstitusi yang ada pada negara Indonesia juga memiliki pelanggaran dalam pengembangan nya. Pelanggaran yang di maksud dalam hal ini dapat mencakup beberapa hak seperti tidak adanya jaminan hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi atau berpendapat, tidak adanya transparansi dalam pengambilan keputusan, bahkan penyimpangan ideologi dapat terjadi dalam pengembangan konstitusi di negara Indonesia.

Kesadaran berkonstitusi sangatlah ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman akan isi konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan solusi atau penanganan sosialisasi dan internalisassi (pembudayaan) konstitusi kepada seluruh komponen bangsa. Solusi yang dapat dilakukan dapat di terterakan sebagai berikut :
1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam keputusan yang diambil oleh pemerintahan
2. Menjamin hak asasi manusia sebagai dasar utama dalam pemerintahan
3. Mencegah adanya penyimpangan ideologi Pancasila dan mengembangkan kesadaran masyarakat tentang ideologi Pancasila
4. Membuka ruang atau memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia dalam menyuarakan pendapat mereka.

NAMA : DITA FADILA AIDA FITRI
NPM : 2313053187
KELAS : 2F

Konstitusi diperlukan di negara Indonesia untuk menjadi landasan hukum tertinggi yang mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak-hak warga negara, serta kewajiban negara. Konstitusi berperan penting dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya konstitusi, negara Indonesia dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan menjaga stabilitas serta keadilan dalam sistem pemerintahan.

Tujuan adanya konstitusi dapat diklasifikasikan tiga tujuan (Dede Rosyada (dkk), 2003), yaitu:
1. Konstitusi bertujuan memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik.
2. Konstitusi bertujuan untuk mengawasi atau mengontrol prosses-proses kekuasaan dari para penguasa.
3. Konstitusi bertujuan memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.
Konstitusi pada dasarnya bertujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah.

Pelanggaran konstitusi di negara Indonesia dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain:
1. Pembatasan hak-hak asasi manusia
Jika pemerintah melakukan tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, atau diskriminasi.
2. Penyalahgunaan kekuasaan
Jika pemerintah atau pejabat negara menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi.
3. Pelanggaran terhadap pembagian kekuasaan
Jika salah satu lembaga negara, seperti eksekutif atau legislatif, mencampuri atau mengambil alih kewenangan lembaga lain yang diatur dalam konstitusi.
4. Perubahan konstitusi yang tidak sesuai prosedur.
Jika terjadi perubahan atau amandemen konstitusi tanpa melalui prosedur yang diatur dalam konstitusi itu sendiri, seperti melalui referendum atau persetujuan lembaga legislatif.

Nama : Ummu Hafifah
NPM : 2313053171
Kelas : 2F

A. Konstitusi merupakan hukum dasar atau hukum tertinggi suatu negara. Konstitusi merupakan hal yang penting, jika tidak ada konstitusi dinegara Indonesia, maka negara menjadi tidak teratur disebabkan tidak ada hukum dasarnya. Terdapat dua jenis konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Untuk konstitusi tertulis itu contohnya adalah Undang-Undang Dasar dan konstitusi tidak tertulis yaitu adat istiadat. Konstitusi berfungsi sebagai aturan dalam pendirian lembaga pemerintahan, hubungan warga negara dengan negara lain, sebagai aturan dalam pendirian lembaga pemerintahan dan hubungan antar warga negara dengan negara lain. Konstitusi negara secara khusus berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah sehingga pemerintah tidak dapat melakukan tindakan yang semena-mena, sebagai perwujudan dari hukum yang tertinggi yang harus ditaati oleh rakyat dan pemerintah. Kemudian fungsi umum konstitusi negara yang pertama adalah sebagai cerminan kebudayaan sebagai pencatatan formal sebagai dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan.
Maka dari itu konstitusi merupakan hal penting dalam suatu negara.

B. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, untuk mengontrol proses-proses kekuasaan dari pemerintah, memberi batasan-batasan ketetapan bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya, untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah.

C. Pelanggaran konstitusi merupakan tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi suatu negara. Contoh pelanggaran konstitusi di Indonesia adalah :
1. Pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan konflik di Aceh.
2. Pelanggaran kebebasan berpendapat, seperti penangkapan dan penahanan terhadap aktivis atau jurnalis yang menyuarakan pendapat kritis terhadap pemerintah.
3. Pelanggaran kebebasan beragama, seperti penindasan terhadap kelompok agama minoritas atau penolakan pembangunan tempat ibadah bagi kelompok agama tertentu.
4. Pelanggaran hak-hak perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan diskriminasi gender.
5. Pelanggaran hak-hak buruh, seperti upah yang tidak sesuai dengan standar, jam kerja yang berlebihan.
6. Pelanggaran hak-hak anak, seperti eksploitasi anak dalam bentuk kerja paksa atau perdagangan anak, kekerasan terhadap anak.
7. Pelanggaran hak-hak pribadi, seperti penangkapan dan penahanan tanpa proses hukum yang adil.
8. Pelanggaran hak-hak lingkungan, seperti pencemaran lingkungan dan penyalahgunaan sumber daya alam yang merugikan masyarakat.

NAMA : DESTI RAHMAWATI
NPM : 2313053176
KELAS: 2F

Negara indonesia perlu adanya konstitusi karena konstitusi sebagai fundamental law (hukum dasar) dan the higher law (hukum tertinggi). Adapun pengertian konstitusi menurut Sri Soemantri Martosoewignjo, konstitusi dapat di artikan dalam arti sempit dan luas. Dalam artis sempit, konstitusi dituangkan dalam suatu dokumen. seperti undang-undang dasar. Tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk negara, konstitusi menjadi barometer kehidupan negara. Konstitusi juga memberikan arah dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalah sebuah prinsip hukum yang fundamental dalam sebuah negara yang mengatur hubungan antara pemerintah dan yang diperintah yang semuanya berada dalam kerangka hukum baik itu konstitusi tertulis ataupun tidak tertulis. Jika tidak ada konstitusi di indonesia tidak akan tercapainya keadilan, ketertiban, kemerdekaan, kebebasan, kemakmuran, serta menjamin kesejahteraan masyarakat umum.

Secara garis besar, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintahan, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Menurut Bagir Manan, hakikat tujuan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitualisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hal-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Dengan demikian, konstitusi di indonesia bertujuan untuk menciptakan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan negara yang adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.

Pelanggaran konstitusi di negara indonesia :
1.) Awal kemerdekaan (1945-1949)
Pada masa ini penyimpangan konstitusional terjadi akibat situasi peralihan hukum dan pemerintahan. Contoh penyimpangan meliputi perubahan fungsi Komite Nasional Pusat dan perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer.
2.) Orde Lama (1959-1965)
Penggunaan ketetapan Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Pada masa ini, terjadi pengeluaran ketetapan presiden tanpa persetujuan DPR, melanggar prinsip checks and balances dalam UUD 1945.
3.) Orde Baru (1965-1998)
Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Pemilihan Umum
Praktek pelanggaran dalam pemilihan umum, termasuk campur tangan birokrasi, ketidakleluasaan kompetisi antar kontestan, dan penghitungan suara yang tidak jujur.
4.) Era Reformasi
Tidak Terlaksananya Kebijakan Pemerintahan Habibie
Pembuatan perundang-undangan yang tergesa-gesa, meskipun perekonomian menunjukkan perbaikan, menjadi penyimpangan pada masa era reformasi.

NAMA : Bela Indri Yani

NPM : 2313053183

KELAS : 2F

Di Indonesia, keberadaan konstitusi sangat penting karena beberapa alasan:
1. Mengatur Kedaulatan dan Kedaulatan Rakyat: Konstitusi menegaskan kedaulatan berada pada rakyat, yang diwakili oleh negara. Ini mengatur bagaimana kekuasaan dipertahankan dan dikelola oleh pemerintah, serta memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat.
2. Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia: Konstitusi Indonesia, yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945, menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. Ini mencakup hak atas kebebasan beragama, berpendapat, berkumpul, serta hak atas pendidikan dan kesehatan. Konstitusi juga menetapkan larangan terhadap diskriminasi rasial dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas.
3. Menetapkan Batas Kekuasaan: Konstitusi menetapkan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta antara pemerintah pusat dan daerah. Ini membantu mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu entitas atau individu, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
4. Menciptakan Kepastian Hukum: Konstitusi memberikan dasar hukum yang kuat bagi sistem hukum suatu negara. Ini memastikan bahwa semua warga negara tunduk pada hukum yang sama dan di bawah otoritas yang sama, sehingga menciptakan stabilitas dan kepastian dalam tata kelola negara.
5. Menyediakan Kerangka Kerja untuk Pembangunan: Konstitusi juga mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang membimbing pembangunan nasional. Ini dapat mencakup prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan politik yang harus diikuti oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.


Tujuan dari konstitusi di Indonesia mencakup beberapa aspek penting yang berkontribusi pada kestabilan, keadilan, dan kemajuan negara. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari konstitusi di Indonesia:
• Menjamin Kedaulatan Rakyat: Salah satu tujuan utama konstitusi Indonesia adalah menegaskan kedaulatan rakyat. Konstitusi memastikan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka. Hal ini dilakukan melalui proses demokratis, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik.
• Melindungi Hak Asasi Manusia: Konstitusi Indonesia menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Ini mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, serta hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Melalui penjaminan HAM ini, konstitusi bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berbudaya demokratis.
• Membentuk Tata Kelola Negara yang Baik: Konstitusi menetapkan struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga keseimbangan kekuasaan, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola negara.
• Menjamin Kesejahteraan Masyarakat: Konstitusi juga memiliki tujuan untuk membantu menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan. Ini termasuk memberikan landasan bagi kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, perlindungan terhadap lingkungan hidup, serta promosi kebudayaan dan identitas nasional.
• Membentuk Identitas Nasional: Konstitusi Indonesia juga memiliki peran dalam membentuk identitas nasional dan kebangsaan. Nilai-nilai, prinsip, dan tujuan yang tercantum dalam konstitusi mencerminkan cita-cita dan aspirasi bersama bangsa Indonesia, yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jadi, konstitusi di Indonesia memiliki tujuan yang luas dan beragam, yang semua bertujuan untuk menciptakan negara yang demokratis, berkeadilan, makmur, dan menjunjung tinggi martabat serta hak asasi setiap individu.


Berbagai pelanggaran yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah :
1. Pelanggaran HAM di Bidang Kebebasan Berpendapat: Penangkapan atau penahanan terhadap aktivis politik, jurnalis, atau individu yang menyuarakan pendapatnya secara damai merupakan contoh pelanggaran HAM dalam bidang kebebasan berpendapat. Larangan atau pembatasan terhadap kegiatan demonstrasi damai juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak tersebut.
2. Pelanggaran HAM di Bidang Keadilan: Ketidakadilan dalam sistem peradilan, termasuk penahanan tanpa proses hukum yang adil, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, atau penggunaan hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, merupakan contoh pelanggaran HAM di bidang keadilan.
3. Pelanggaran HAM di Bidang Kesehatan: Penolakan atau penundaan akses terhadap layanan kesehatan yang esensial, diskriminasi dalam pelayanan kesehatan berdasarkan status sosial atau ekonomi, serta perlakuan tidak manusiawi terhadap pasien atau tenaga medis adalah contoh pelanggaran HAM di bidang kesehatan.
4. Pelanggaran HAM di Bidang Pendidikan: Diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan, termasuk penghalangan terhadap anak-anak dari kelompok minoritas atau rentan untuk mengakses pendidikan, serta perlakuan diskriminatif terhadap siswa atau guru berdasarkan karakteristik personal mereka, merupakan contoh pelanggaran HAM di bidang pendidikan.
5. Pelanggaran HAM di Bidang Lingkungan Hidup: Penyimpangan atau pengabaian terhadap perlindungan lingkungan hidup, termasuk pengrusakan habitat alam atau ekosistem yang mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat lokal atau generasi mendatang, serta kelalaian dalam menanggapi atau merespons bencana lingkungan, merupakan contoh pelanggaran HAM di bidang lingkungan hidup.
6. Pelanggaran HAM di Bidang Pekerjaan: Eksploitasi tenaga kerja, termasuk kerja paksa, kerja anak, atau kondisi kerja yang tidak aman atau tidak manusiawi, serta diskriminasi dalam akses terhadap pekerjaan atau upah yang adil, merupakan contoh pelanggaran HAM di bidang pekerjaan.

NAMA : SHOFIANA FADHILA PRASETIYA
NPM : 2313053162
KELAS : 2F

Perlunya atau penting nya adanya sebuah konstitusi di negara Indonesia adalah sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan, kekuasaan, hak asasi manusia, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Dengan adanya konstitusi, Indonesia menjadi negara yang dapat bersatu dengan menguatkan nilai kesatuan dan persatuan. Juga sebagai hukum yang mengatur adanya kebijakan di Indonesia, seperti undang undang maupun kebijakan pemerintah lainnya, dan juga menerapkan keadilan, keamanan, serta hukum hukum yang tertata karna adanya konstitusi. Karna pentingnya konstitusi, dapat mencegah terjadinya konflik, walaupun tidak sepenuhnya, namun adanya konstitusi dapat mencegah penyalah gunaan kekuasaan, yang di timbulkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab.

Adapula tujuan dari konstitusi, yaitu konstitusi sebagai pengatur hubungan kekuasaan maupun pemerintahan, serta sebagai pemberi sumber lagitimasi atau bisa di sebut pengakuan dan penerimaan masyarakat kepada pemimpin untuk memerintah atau hak asasi manusia. Serta bertujuan untuk memberikan batasan terhadap kewenangan pemerintah, sehingga dapat menghindari kesewenang wenangan yang terjadi. Bertujuan pula sebagai perlindungan manusia atau HAM, setiap pemimpin, baik pemerintah maupun masyarakat wajib menghargai dan saling menghormati tentang hak asasi manusia. Pemerintah juga berkewajiban dalam melindungi setiap jak warga negara secara hukum.

Pelanggaran konstitusi yang ada di negara Indonesia yang sekarang ini sangat sering terjadi, seperti pembatasan kebebasan berbicara yang dapat melanggar HAM, penahanan tanpa proses hukum yang wajar, pencabutan hak asasi manusia, penggunaan dana desa untuk proyek pribadi, pemerintah yang tidak mendengar suara rakyat, pemaksaan agama pada minoritas atau tidak toleransi antara satu sama lain yang dapat mengakibatkan perpecahan antar warga negara.

NAMA: ALLYA SEPTIA FARADINA
NPM: 2313053181
KELAS: 2F

Konstitusi merupakan hukum dasar dalam suatu negara. Secara umum, negara dan konstitusi tidak dapat dipisahkan, itu artinya konstitusi sangat diperlukan dalam suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar dan pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sebagai sebuah negara, Indonesia membutuhkan sebuah landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan negara secara menyeluruh. Konstitusi berperan sebagai pedoman dasar yang mengatur struktur ketatanegaraan dan kedaulatan negara, wilayah negara, pembagian kekuasaan, menjamin hak-hak warga negara, dan hal-hal pokok lainnya. Konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika sebuah negara tidak memiliki konstitusi, akan tercipta situasi kekacauan dan ketidakpastian hukum. Tanpa adanya konstitusi sebagai landasan dan pedoman tertinggi, kekuasaan pemerintah menjadi tidak terbatas dan berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang. Hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berbicara, beragama, dan keamanan dari penahanan sewenang-wenang tidak memiliki jaminan dan perlindungan hukum. Akibatnya, negara tersebut akan sangat rentan mengalami penindasan, pelanggaran HAM, ketidakstabilan politik, serta kekacauan karena tidak adanya kerangka hukum yang kuat dan mengikat sebagai pedoman penyelenggaraan negara.

Konstitusi atau UUD 1945 bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Konstitusi juga mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, menjamin kebebasan beragama, menjamin hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, serta menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara. Dengan demikian, konstitusi menjadi landasan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan menjamin terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pelanggaran terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu antara lain.
• Tindakan atau keputusan lembaga negara maupun kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan UUD 1945. Pelanggaran ini tidak hanya meliputi pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam UUD, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar dan nilai luhur yang terkandung dalam UUD 1945.
• Keputusan lembaga negara yang melampaui wewenang yang diberikan oleh UUD 1945. Contohnya, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diluar keadaan genting yang memaksa.
• Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945, seperti pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berpendapat, dan diskriminasi terhadap SARA.

NAMA : TIA VIRANTIKA
KELAS : 2F
NPM : 2353053016

konstitusi di perlukan di negara indonesia untuk dapat memberikan landasan hukum yang jelas dan mengatur kekuasaan negara serta hak-hak warga negara secara adil dan merata. Hal ini memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat dan menjamin perlindungan hak asasi manusia, keadilan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, konstitusi merupakan alat penting untuk menjaga stabilitas politik, keadilan, dan kemajuan demokrasi di Indonesia.

Tujuan konstitusi Indonesia adalah memberikan landasan hukum yang jelas dalam mengatur kekuasaan negara dan hak-hak warga negara, menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat, melindungi hak asasi manusia, menjamin keadilan dan menjaga kedaulatan negara. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik, keadilan dan kemajuan demokrasi di Indonesia.

Pelanggaran konstitusi di Indonesia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, pembatasan hak asasi manusia, ketidakadilan dalam sistem hukum, dan pengabaian prinsip-prinsip demokrasi. Contohnya adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik, pelanggaran kebebasan berekspresi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan kegagalan dalam mematuhi prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dalam konstitusi. Pelanggaran-pelanggaran seperti ini dapat mengancam stabilitas politik, merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara, dan mengganggu proses demokratisasi di Indonesia.

Konstitusi menjadi sangat penting bagi negara Indonesia karena konstitusi merupakan suatu hukum yang digunakan untuk mengatur dasar dasar negara, hak hak, kewajiban, serta menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat. Selain itu, konstitusi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia, menjaga stabilitas politik, dan memberikan dasar hukum bagi pembangunan dan pemerintahan suatu negara. Dengan demikian konstitusi sangat berpengaruh penting terhadap negara karena konstitusi memungkinkan negara berfungsi secara tertib sesuai prinsip demokrasi dan keadilan.

Tujuan dari konstitusi yaitu untuk mengatur dan mengawasi kekuasaan politik agar tidak disalahgunakan, selain itu konstitusi juga bertujuan untuk memberikan batasan dan aturan bagi para pemegang kekuasaan agar tidak bertindak semena-mena, dan yang terakhir konstitusi bertujuan untuk membatasi wewenang pemerintah agar hak-hak rakyat terlindungi. Jadi, pada intinya, konstitusi itu berperan penting untuk mengontrol pemerintah dan melindungi hak-hak kita sebagai warga negara.

Banyak sekali pelanggaran yang terjadi terhadap konstitusi di Indonesia, pelanggaran tersebut bisa terjadi karena tindakan yang dilakukan melanggar prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Beberapa pelanggaran terhadap konstitusi yang terjadi di Indonesia antara lain:
• Penyalahgunaan terhadap kekuasaan negara, contoh konkret dari pelanggaran ini adalah nepotisme dalam pengangkatan pejabat publik, penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi, dan manipulasi dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan politik tertentu.
• Pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat, contoh konkret dari pelanggaran ini mencakup pembatasan media seperti penangkapan aktivis atau jurnalis karena menyuarakan pendapat kritis, atau adanya sensor terhadap konten online yang dianggap mengancam kepentingan pemerintah.
• Pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran ini meliputi penahanan tanpa proses hukum yang adil, perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas, serta tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan.
• Adanya kesenjangan akses terhadap layanan publik. Contoh konkretnya dapat kita lihat dari adanya perbedaan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

NAMA : NADIVA AULIA PUTRI
NPM : 2313053191
KELAS : 2F

Alasan mengapa perlu adanya konstitusi di negara Indonesia salah satunya sebab perannya sebagai dasar hukum tertinggi yang menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, hak-hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan antara lembaga negara, serta prosedur dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, dalam kerangka kehidupan negara, konstitusi (UUD) secara umum memiliki fungsi sebagai:
- Tata aturan dalam pendirian lembaga - lembaga yang permanen.
- Tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain.
- Sumber hukum dasar yang tertinggi.
Lalu tujuan utama konstitusi di Indonesia adalah untuk menciptakan negara yang berdasarkan atas prinsip-prinsip demokratis, berkeadilan, dan berdaulat, serta melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. Konstitusi pada dasarnya bertujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah. Selain itu, diambil dari powerpoint tujuan adanya konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi tiga tujuan yaitu:
- Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik.
- Mengawasi atau mengontrol proses kekuasaan dari para penguasa.
- Memberi batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.
Pelanggaran konstitusi di Indonesia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pelanggaran hak asasi manusia atau pembatasan kebebasan berpendapat, penyalahgunaan kekuasaan, serta pelanggan aturan pemilu. Apabila tidak ada konstitusi di Indonesia, maka negara akan mengalami kekacauan hukum, ketidakpastian, dan mungkin terjadi konflik politik yang berkepanjangan. Tanpa adanya konstitusi, hak-hak asasi manusia tidak akan terlindungi, kekuasaan pemerintah tidak akan terbatas, dan tidak akan ada kerangka kerja yang jelas untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan demokratis. Hal ini dapat mengarah pada ketidakstabilan politik, konflik, dan bahkan kehancuran negara. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi sangat penting untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan demokrasi di Indonesia.

NAMA : RIKO PRASETYA

NPM : 2353053013

KELAS : 2F


Alasan mengapa Indonesia memerlukan konstitusi ialah :
Sebab, Konstitusi merupakan hukum fundamental yang mendefinisikan kehidupan ketatanegaraan, membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik, serta memberikan kerangka pemisahan kekuasaan.

Tujuan Konstitusi Indonesia adalah untuk membatasi dan mengawasi kekuasaan politik, mengendalikan proses kekuasaan, membatasi pelaksanaan kekuasaan pemerintah, dan menjamin hak-hak rakyat.

Pelanggaran terhadap konstitusi Indonesia dapat terjadi dalam berbagai cara, antara lain penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang, pembatasan hak-hak warga negara, pengabaian terhadap pembagian kekuasaan yang seimbang antar cabang kekuasaan, dan pelaksanaan tindakan politik.
Hal tersebut melanggar prinsip konstitusi seperti supremasi hukum dan prinsip demokrasi.

NAMA: AULIA MEITHA YURIZQI AZZAHRA
NPM: 2313053186
KELAS: 2 F

Konstitusi adalah sebuah dokumen atau serangkaian dokumen tertulis yang berisi aturan-aturan dasar yang mengatur cara berfungsinya suatu negara. Konstitusi dalam suatu negara berfungsi untuk mengatur sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, kewajiban pemerintah, dan prinsip-prinsip dasar negara.
konstitusi di negara Indonesia bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kokoh bagi berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, serta untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan kedaulatan negara. Konstitusi menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui pemilihan umum dan mekanisme demokratis lainnya. Konstitusi juga menetapkan landasan hukum yang kokoh untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia, baik dalam konteks politik, ekonomi, maupun pertahanan. Selain itu konstitusi memberikan batasan-batasan yang jelas terhadap kekuasaan pemerintah, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara.
Bentuk pelanggaran konstitusi yang sering terjadi di negara indonesia adalah:
1. Pelanggaran terhadap Prosedur Hukum, seperti proses legislasi yang tidak transparan, pelanggaran prosedur pemilihan umum, atau penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga negara.
2. Pelanggaran terhadap Keseimbangan Kekuasaan, tindakan yang merusak keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, seperti campur tangan eksekutif dalam proses peradilan atau pemaksaan kebijakan yang bertentangan dengan keputusan lembaga legislatif.
3. Pelanggaran terhadap Prinsip Demokrasi, tindakan yang menghambat partisipasi politik, manipulasi proses pemilihan umum, atau pembatasan kebebasan berpendapat yang tidak sesuai dengan konstitusi.
4. Pelanggaran terhadap Kedaulatan Rakyat, tindakan yang mengabaikan aspirasi dan kepentingan rakyat, seperti kebijakan yang bertentangan dengan kehendak mayoritas atau manipulasi hasil pemilihan umum.
5. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, tindakan yang melanggar hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, atau diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau gender

NAMA : NAZERA FRANSISCA DEWI
NPM : 2313053182
KELAS : 2F

Karena Perlu adanya konstitusi di negara Indonesia adalah untuk menjamin hak-hak asasi masyarakat, mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, dan menjamin demokrasi dan keadilan. Konstitusi juga berfungsi sebagai pengganti hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.

Tujuan dari konstitusi di negara Indonesia adalah untuk menjamin hak-hak asasi masyarakat, mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, dan menjamin demokrasi dan keadilan. Konstitusi juga berfungsi sebagai pengganti hukum dasar tertulis dan tidak tertulis untuk menjaga hak dan kebebasan warganya, menetapkan struktur dan kekuasaan pemerintah, dan menjamin supremasi hukum. Ini berfungsi sebagai dasar untuk sistem hukum, mendefinisikan hubungan antara negara dan warganya, dan menguraikan tanggung jawab dan keterbatasan pemerintah. Konstitusi juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas, mempromosikan keadilan sosial, dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi di negara ini.

Melanggar konstitusi di negara Indonesia dapat berupa kecurangan pada pemerintah, penggunaan kekuasaan yang tidak tepat, dan penggunaan hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi. Misalnya, penggunaan kekuasaan yang tidak tepat dapat berupa penggunaan kekuasaan oleh pemerintah atau individu yang tidak sesuai dengan konstitusi. Penggunaan hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi dapat berupa penggunaan hukum yang tidak mematuhi hak-hak asasi masyarakat atau hukum yang tidak mematuhi demokrasi dan keadilan.

Konstitusi di Indonesia sangat penting untuk menetapkan dan mengatur kerangka politik dan hukum negara. Ini memberikan seperangkat prinsip dan aturan dasar yang memandu pemerintah, melindungi hak-hak individu, dan memastikan berfungsinya lembaga-lembaga demokrasi. Pelanggaran konstitusi di Indonesia dapat terjadi ketika pemerintah atau individu bertindak dengan cara yang bertentangan dengan prinsip dan ketentuan yang diuraikan dalam konstitusi. Pelanggaran ini dapat mencakup pelanggaran hak-hak individu, penyalahgunaan kekuasaan, kegagalan untuk menegakkan supremasi hukum, dan mengabaikan proses demokrasi. Kasus-kasus spesifik pelanggaran konstitusi di Indonesia dapat bervariasi, dan penting untuk menganalisis kasus-kasus tertentu untuk mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran prinsip-prinsip konstitusi.

NAMA : AINAWA HASNA HAURA
NPM : 2313053172
KELAS : 2F


Sebab adanya konstitusi di Indonesia karena memiliki kedudukan yang sangat penting dan merupakan sumber hukum tertinggi bagi segala aturan yang ada dalam negara, sehingga kedudukannya sangat fundamental. Di dalam konstitusi telah diatur landasan dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara yang telah disepakati. Oleh karena itu, konstitusi harus menjadi rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kedudukan konstitusi sangat penting dalam sebuah Negara karena di dalamnya berbagai tujuan dan pedoman dasar Negara dituliskan. Jadi, konstitusi harus ada bagi suatu negara karena menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia.

Tujuan adanya konstitusi adalah sebagai sarana memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik untuk menghormatihak asasi manusia. Selain untuk membatasi kekuasan, tujuan konstitusi juga untuk menjamin hak politik, hak sipil, hak sosial, hak budaya serta hak ekonomi.

Pelanggaran konstitusi dapat terjadi jika tindakan yang diambil bertentangan dengan prinsip serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi negara. Hal ini merupakan pelanggaran hukum serius karena konstitusi adalah hukum tertinggi dalam sistem hukum suatu negara maka setiap tindakan harus sesuai konstitusi. Berikut beberapa pelanggaran yang terjadi di indonesia :
1. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode tak seharusnya digulirkan. Jika merujuk Pasal 7 UUD, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi paling banyak dua periode, dengan lama masa jabatan 5 tahun setiap satu periode. Oleh karena itu, mendorong perpanjangan masa jabatan presiden dinilai sebagai bentuk tindakan melawan konstitusi.
2. Keinginan pindah ibukota dan pengendalian hukum melalui Omnibus Law tanpa mengindahkan aspirasi rakyat adalah pelanggaran atas asas kedaulatan rakyat dan negara hukum yang dimaksud oleh pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1955.
3. Penerapan harga bahan bakar minyak sesuai dengan harga pasar. Padahal, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Pasal 28 ayat (2) UU Migas tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 yang intinya mengamanatkan cabang sumber daya alam yang penting dikuasai negara untuk kepentingan rakyat.
4. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Beberapa pasal di dalamnya bertentangan dengan konstitusi.

NAMA: WINI JIHAN FIRLIANI
NPM: 2313053178
KELAS: 2F

Alasan mengapa konstitusi penting di negara Indonesia karena Konstitusi di negara Indonesia adalah landasan hukum yang mengatur tata cara pemerintahan, hak-hak, dan kewajiban warga negara, serta pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara.

Tujuan konstitusi di Indonesia adalah mengatur tata cara pemerintahan, melindungi hak-hak warga negara, mendukung pembangunan demokrasi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ini bertujuan untuk menjaga stabilitas, kedaulatan, dan keadilan, serta memberikan arah bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kemajuan yang merata bagi semua warga Indonesia.

Pelanggaran konstitusi di Indonesia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran terhadap prinsip demokrasi, penyalahgunaan kekuasaan, pembatasan kebebasan warga negara, dan pelanggaran terhadap pembagian kekuasaan antara lembaga negara. Contohnya meliputi kasus-kasus seperti tragedi Trisakti dan Tragedi Semanggi, manipulasi pemilihan umum, korupsi di kalangan pejabat pemerintah, pembatasan kebebasan berekspresi, dan intervensi lembaga negara. Penegakan konstitusi yang efektif dan independen sangat penting untuk mencegah dan menindak pelanggaran tersebut demi menjaga kedaulatan hukum dan kesejahteraan masyarakat.

NAMA : ALVINA ELYSIA RIZKY
NPM : 2313053190
KELAS : 2F

1). Karena konstitusi memiliki banyak sekali peran terhadap negara Indonesia. Contohnya seperti memastikan kestabilan, keadilan, dan demokrasi di Indonesia. Tanpa konstitusi yang kuat, risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik politik akan meningkat. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi yang efektif sangatlah penting bagi kemajuan dan keberlangsungan negara Indonesia.

2). Menurut Dede Rosyada, dkk. (2003), tujuan konstitusi yaitu memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik, konstitusi bertujuan untuk mengawasi atau mengontrol proses-proses kekuasaan dari para penguasa dan konstitusi bertujuan memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Konstitusi pada dasarnya bertujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah.

3). Beberapa pelanggaran pada konstitusi di Indonesia:
a. Pelanggaran terhadap Pembagian Kekuasaan, terjadi ketika salah satu cabang pemerintahan menyalahgunakan kekuasaannya atau mencampuri urusan cabang lainnya.
b. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, hal ini masih sering terjadi seperti pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan hak atas keadilan yang adil.
c. Pelanggaran terhadap Prinsip Demokrasi, pelanggaran terhadap proses pemilihan umum, seperti kecurangan pemilu atau pembatasan kebebasan berpolitik, dapat merusak prinsip demokrasi.

Nama : Mesa
Npm : 2313053174
Kelas : 2F

Konstitusi sangat penting di negara Indonesia karena berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, pembagian kekuasaan antara lembaga negara, serta menetapkan prinsip-prinsip dasar negara. Tanpa konstitusi, akan sulit untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan kedaulatan negara. Konstitusi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menetapkan kerangka kerja bagi pembangunan negara yang berkelanjutan. Dengan demikian, konstitusi menjadi dasar yang penting dalam menjaga keadilan, keamanan, dan kemajuan di Indonesia.

Adapun tujuan dari konstitusi di negara Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Mengatur Pembagian Kekuasaan: Konstitusi menetapkan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

2. Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia: Konstitusi menegaskan hak-hak dasar setiap warga negara serta memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

3. Menetapkan Sistem Pemerintahan: Konstitusi menetapkan sistem pemerintahan yang berlaku di negara Indonesia, seperti sistem presidensial dan demokratis.

4. Menciptakan Kerangka Kerja Hukum: Konstitusi memberikan kerangka kerja hukum yang memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang beroperasi di dalam negara.

5. Mendorong Pembangunan Negara yang Berkelanjutan: Konstitusi memberikan arah bagi pembangunan negara dengan menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

6. Menegakkan Kedaulatan Negara: Konstitusi mengatur tata cara pengelolaan sumber daya alam dan pembentukan kebijakan luar negeri untuk menjaga kedaulatan negara.

Tujuan-tujuan ini menjadi pedoman dalam menjalankan negara dan memastikan keadilan, kesejahteraan, serta kedaulatan negara terjaga.

Beberapa contoh pelanggaran konstitusi yang bisa terjadi di negara Indonesia meliputi:

1. Penyalahgunaan Kekuasaan: Ketika pemerintah atau pejabat publik melakukan tindakan yang melebihi wewenang yang diberikan oleh konstitusi, seperti melanggar hak-hak warga negara atau mengabaikan pembagian kekuasaan antara lembaga negara.

2. Pembatasan Hak Asasi Manusia: Tindakan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti penangkapan atau penahanan tanpa proses hukum yang adil, penyiksaan, atau diskriminasi.

3. Pembubaran Partai Politik: Pembubaran partai politik secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas atau tanpa proses yang adil dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berorganisasi politik yang dijamin oleh konstitusi.

4. Pengesampingan Putusan Mahkamah Konstitusi: Ketika keputusan Mahkamah Konstitusi tidak dijalankan atau diabaikan oleh pihak yang berwenang, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi.

5. Tindakan Korupsi: Korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moralitas dan keadilan yang termaktub dalam konstitusi.

6. Pelanggaran Hak Ekonomi dan Sosial: Ketika pemerintah gagal melaksanakan kewajibannya untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial serta ekonomi warga negara, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusi.

7. Kriminalisasi Aktivis atau Jurnalis: Tindakan pemerintah untuk menekan kebebasan berpendapat atau menyuarakan pendapat, termasuk dengan cara kriminalisasi terhadap aktivis atau jurnalis, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak yang dijamin oleh konstitusi.

Ini hanya beberapa contoh pelanggaran konstitusi yang dapat terjadi di Indonesia. Penting untuk menjaga agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan dengan baik guna memastikan keadilan, kedaulatan hukum, dan kesejahteraan bagi semua warga negara.

NAMA : Masramita
NPM : 2313053192
KELAS : 2F

Alasan mengapa perlu adanya konstitusi di negara Indonesia, karena secara umum negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat di pisahkan satu sama lain. Konstitusi sendiri merupakan hukum dasar suatu negara yang mengatur sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, dan pembagian kekuasaan di negara tersebut.

Tujuan konstitusi di negara Indonesia, yaitu:
1. Menjaga keadilan dan kebebasan: Konstitusi melindungi hak-hak asasi warga negara, seperti kebebasan beragama, berpendapat, dan berserikat. Konstitusi juga menjamin adanya perlindungan hukum yang setara bagi semua orang.
2. Menetapkan struktur pemerintahan: Konstitusi menetapkan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan kekuatan di negara.
3. Menjamin stabilitas dan kontinuitas: Konstitusi memberikan kerangka hukum yang stabil dan jelas bagi negara.
4. Menyelenggarakan sistem demokrasi: Konstitusi Indonesia menjamin sistem demokrasi di negara ini. Hal ini berarti bahwa keputusan-keputusan penting diambil berdasarkan kehendak mayoritas rakyat, melalui pemilihan umum yang adil dan bebas.

Adapun pelanggaran konstitusi di Indonesia dapat terjadi ketika pemerintah atau individu melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah tercantum dalam konstitusi. Beberapa contoh pelanggaran konstitusi di Indonesia antara lain:
1. Pembatasan hak-hak asasi: Jika pemerintah atau individu melanggar hak-hak asasi yang dijamin dalam konstitusi, seperti kebebasan berpendapat atau hak atas keadilan yang setara.
2. Penyalahgunaan kekuasaan: Jika pemerintah atau individu menggunakan kekuasaan secara tidak sah atau melampaui batas yang ditetapkan dalam konstitusi.
3. Pelanggaran terhadap pembagian kekuasaan: Jika salah satu lembaga negara, seperti eksekutif atau legislatif, mencampuri wewenang lembaga lain atau melanggar prinsip-prinsip pembagian kekuasaan yang diatur dalam konstitusi.
4. Perubahan konstitusi yang tidak sah: Jika ada upaya untuk mengubah konstitusi tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi itu sendiri.

NAMA: RATNA AYU ANTIKA PURI
NPM: 2313053189
KELAS: 2F

Konstitusi merupakan serangkaian prinsip dasar yang mengatur sistem pemerintahan suatu negara, hak dan kewajiban warga negara, dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Diperlukannya konstitusi di Indonesia dikarenakan untuk menetapkan batas-batas kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan untuk menjaga keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan, selain itu konstitusi diperlukan untuk Menjamin kedaulatan rakyat, melidungi hak asasi manusia, mengatur pembagian kekuasaan antar daerah, dan untuk membentuk landasan hukum.

Tujuan adanya konstitusi dapat diklasifikasikan tiga tujuan (Dede Rosyada (dkk), 2003), yaitu Konstitusi bertujuan memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Konstitusi bertujuan untuk mengawasi atau mengontrol proses-proses kekuasaan dari para penguasa. Konstitusi bertujuan memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasadalam menjalankan kekuasaannya.

Pelanggaran konstitusi di Indonesia salah satunya adalah korupsi dan nepotisme. Praktik korupsi dan nepotisme merupakan suatu perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas yang diatur dalam konstitusi.

NAMA : MELITA AMANDA
NPM : 2353053015
KELAS : 2F

Jelaskan mengapa perlu adanya konstitusi di negara indonesia?

menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia (HAM)

Apa tujuan dari konsititusi di negara indonesia?

1. mencapai keadilan
2. ⁠ketertiban
3. ⁠kemerdekaan
4. ⁠serta menjamin kesejahteraan masyarakat umum.

Seperti apa pelanggaran konsititusi dinegara indonesia?

1. Pembatasan Kebebasan Berbicara
2. ⁠Penahanan Tanpa Proses Hukum yang Wajar
3. ⁠Penggunaan Kekuatan Militer dalam Konflik Sipil
4. ⁠Pencabutan Hak Asasi Manusia
5. ⁠Manipulasi Proses Pemilihan
6. ⁠Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Alasan mengapa adanya konstitusi di Indonesia adalah karena konstitusi sangat penting bagi suatu negara, termasuk Indonesia.
Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan negara, termasuk hak dan tanggung jawab warga negaranya.
Ada beberapa alasan mengapa Indonesia membutuhkan konstitusi.
1.
Penentuan bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan : Seperti halnya di Indonesia, konstitusi juga menentukan bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan dalam negara.
Konstitusi menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
2． Menjamin hak dan kewajiban rakyat: Konstitusi juga menjamin hak dan kewajiban rakyat.
Konstitusi mengatur hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak untuk hidup layak.
3.
Pelestarian kedaulatan negara: Konstitusi juga berfungsi untuk melindungi kedaulatan negara.
Keberadaan konstitusi memungkinkan pemerintah menjalankan pemerintahan sesuai aturan yang ada tanpa ditantang oleh negara lain.
Tujuan UUD Indonesia adalah menyelenggarakan pemerintahan yang baik, menjamin hak dan tanggung jawab rakyat, serta memelihara kedaulatan negara.
Pelanggaran terhadap konstitusi Indonesia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pelanggaran konstitusi ini dapat berdampak pada ketidakstabilan sistem pemerintahan dan berdampak negatif pada masyarakat.
Oleh karena itu, penuntutan terhadap pelanggaran konstitusi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan sosial.

Pelanggaran konstitusi di Indonesia dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks. Berikut beberapa contohnya:

1. Penyalahgunaan Kekuasaan: Ini terjadi ketika pejabat publik menggunakan posisi dan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau politik, bukan untuk kepentingan publik. Misalnya, pejabat yang menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi.
2. Korupsi: Korupsi adalah bentuk pelanggaran konstitusi yang sangat umum dan merusak di Indonesia. Ini melibatkan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi.
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Pelanggaran hak asasi manusia, seperti penahanan tanpa proses hukum yang adil, penyiksaan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, juga merupakan pelanggaran konstitusi.
4. Penindasan Minoritas: Diskriminasi atau penindasan terhadap kelompok minoritas, baik berdasarkan ras, agama, orientasi seksual, atau asal-usul etnis, juga merupakan pelanggaran konstitusi.
5. Pelanggaran terhadap Kebebasan Berpendapat: Jika pemerintah atau aparat penegak hukum membatasi kebebasan berpendapat atau berbicara, baik melalui tindakan langsung maupun melalui undang-undang dan peraturan yang menghambat kebebasan berbicara, ini juga merupakan pelanggaran konstitusi.

NAMA : FERISKA LISTY
NPM : 2353053014
KELAS : 2F


Konstitusi merupakan peraturan atas keputusan yang terkait dengan hak-hak dan tanggung jawab masyarakat serta pemerintah dalam suatu negara. Tujuan konstitusi dinegara Indonesia yakni sebagai berikut :
A). Untuk mengatur struktur pemerintahan : Konstitusi menentukan bagaimana pemerintah berfungsi di Indonesia, termasuk distribusi kepemimpinan dan tugas-tugas masing-masing instansi pemerintah.
B). Menjaga demokrasi : Konstitusi memastikan bahwa pemerintahan di Indonesia berjalan berdasarkan prinsip demokrasi, di mana kebijakan dibuat dan dihimbau oleh pemilih.
C). Melindungi hak-hak manusia : Dengan adanya konstitusi, hak-hak dasar manusia seperti kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan sosial dijamin dan diamankan.
D). Menjaga keadaan persaudaraan dan keadilan sosial : Konstitusi menetapkan bahwa pemerintah harus mencari solusi untuk mengatasi perbedaan dan memperbaiki kemiskinan di masyarakat.

Pelanggaran konstitusi di Indonesia terjadi apabila ada individu atau lembaga yang melakukan tindakan berlawanan atas isi kontribusi. Contohnya adalah jika ada pemerintah lokal yang menentukan aturan atau kebijakan yang melanggar hak-hak masyarakat atau menghambat demokrasi. Pelanggaran konstitusi hukum atas pihak yang melanggar aturan konstitusi.