MKU PKN Teknik Sipil B 2024

Nama: Galih abie Sadewa
NPM : 2315011042
Kelas : PKN B

Analisis Jurnal “Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019”

Jurnal ini membahas pemilihan umum presiden (pilpres) Indonesia tahun 2019 serta dampaknya terhadap demokrasi di negara tersebut. Mari kita bahas poin-poin utamanya dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti:

1. Polarisasi Politik: Pemilihan presiden pada tahun 2019 antara Jokowi dan Prabowo menarik banyak perhatian karena persaingan yang ketat dan polarisasi politik yang semakin memperdalam pembelahan sosial di masyarakat.
2. Demokrasi dan Pilpres: Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemilihan umum presiden menjadi cerminan dari proses demokrasi di Indonesia. Pemilihan presiden adalah salah satu cara bagi masyarakat untuk memilih pemimpin secara demokratis.
3. Pendalaman Demokrasi: Demokrasi memerlukan proses panjang untuk berkembang. Proses ini termasuk konsolidasi demokrasi, yang merupakan upaya untuk memperkuat komitmen seluruh masyarakat pada prinsip-prinsip demokrasi.
4. Pemilu dan Pilkada: Pelaksanaan pemilihan umum di tingkat nasional dan daerah (pilkada) merupakan landasan bagi perkembangan demokrasi. Pilkada langsung adalah langkah penting untuk mendalami demokrasi dan menanggapi tuntutan masyarakat lokal.
5. Peran Masyarakat dalam Demokrasi: Pendalaman demokrasi melibatkan peran negara dan masyarakat. Masyarakat perlu terlibat aktif dalam proses politik, baik pada tingkat nasional maupun lokal, untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.
6. Tantangan Demokrasi: Meskipun demokrasi terus berkembang, ada tantangan yang harus diatasi, seperti kompromi kepentingan antara elit politik dan masyarakat. Partisipasi masyarakat, ketaatan hukum, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah beberapa faktor yang penting.

Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial. Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif. Politisasi Identitas: Berebut Suara Muslim Pemilu serentak 2019 tak lepas dari isu politisasi identitas dan agama. Fenomena politisasi identitas dan agama juga diwarnai dengan berebut suara muslim. Munculnya sejumlah isu yang oleh sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka pada akhirnya melahirkan gerakan ijtima’ulama untuk mengusung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. Hasil ijtima’ - yang di dalamnya terdapat representasi ulama sebagai penantang petahana merekomendasikan Prabowo untuk memilih cawapres yang berasal dari kalangan ulama (pasangan capres-cawapres bertipe nasionalis-agamis).

Dengan demikian, jurnal ini memberikan wawasan yang penting tentang hubungan antara pemilihan presiden, partisipasi masyarakat dalam proses politik, dan kedalaman demokrasi di Indonesia. Analisis yang mendalam terhadap pemilihan umum presiden tahun 2019 dan dampaknya terhadap dinamika politik serta sosial masyarakat Indonesia memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan potensi dalam memperkuat demokrasi di negara ini. Melalui pemaparan ini, penelitian ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik untuk memastikan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berdaya saing dalam konteks global yang terus berubah.

Nama : Arum Mustika Janatun
Npm : 2315011019
Kelas : B PKN

Jurnal akademik tentang dinamika sosial politik menjelang pemilu serentak 2019 di Indonesia berfokus pada berbagai aspek perubahan politik dan sosial yang terjadi menjelang pemilihan umum tersebut.
1. Polaritas Politik : Salah satu isu utama adalah meningkatnya polarisasi politik di Indonesia menjelang pemilu 2019. Perbedaan ideologi, agama, dan politik menjadi lebih jelas, dan hal ini sering memicu konflik sosial. Beberapa jurnal membahas bagaimana polarisasi ini dapat memengaruhi stabilitas politik dan sosial di Indonesia.

2. Pengaruh Media Sosial : Media sosial memainkan peran besar dalam pemilu 2019. Jurnal-jurnal membahas dampak media sosial dalam membentuk opini publik dan bagaimana informasi yang salah (hoax) dapat menyebar dengan cepat. Analisis juga dilakukan terhadap strategi kampanye partai politik melalui platform media sosial.

3. Partisipasi Politik dan Demokrasi : Jurnal akademik juga melihat bagaimana pemilu serentak 2019 mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Ada pembahasan tentang tingkat partisipasi pemilih, kesadaran politik, dan bagaimana proses pemilu dapat memperkuat atau melemahkan demokrasi di Indonesia.

4. Konflik dan Resolusi Konflik : Seiring dengan polarisasi politik, konflik juga muncul di beberapa daerah. Jurnal-jurnal membahas bagaimana konflik ini dapat diatasi dan peran lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat sipil dalam mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.

5. Peran Institusi Politik dan Pengawasan Pemilu : Banyak jurnal yang juga menganalisis peran institusi politik seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dalam memastikan pemilu berjalan lancar dan adil. Analisis juga dilakukan terhadap mekanisme pengawasan pemilu untuk mencegah kecurangan dan memastikan integritas pemilu.

6. Pengaruh Ekonomi dan Kebijakan Publik : Pemilu 2019 juga berdampak pada kebijakan ekonomi dan publik. Jurnal akademik membahas bagaimana kebijakan pemerintah menjelang pemilu dapat mempengaruhi hasil pemilu dan bagaimana isu-isu ekonomi memainkan peran dalam menentukan pilihan politik masyarakat.

Nama: Ahmad Rofiif
NPM: 2315011026
Kelas: B


Jurnal tersebut membahas kondisi demokrasi di Indonesia selama 21 tahun terakhir, yang masih didominasi oleh aspek prosedural daripada substansial. Dinamika politik menjelang pemilu 2019, termasuk tuduhan kecurangan dan politisasi agama, juga menjadi sorotan dalam artikel tersebut. Politisasi identitas dan agama, seperti gerakan ijtima'ulama, turut mempengaruhi pemilu 2019, namun artikel menunjukkan bahwa berebut suara muslim tidak selalu menjamin kemenangan dalam pemilu.

Tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden 2019 di Indonesia juga menjadi fokus dalam artikel tersebut. Meskipun pemilu merupakan instrumen penting dalam pendalaman demokrasi, masih terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti polarisasi politik dan kepercayaan publik yang rendah. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat demokrasi dan pemilu agar dapat menciptakan pemerintahan yang efektif dan legitimate.

Politisasi birokrasi dalam pemilu menjadi masalah serius di Indonesia, dengan banyak pejabat birokrasi terlibat dalam mendukung paslon tertentu. Reformasi birokrasi dan demokrasi menjadi isu sentral dalam membangun iklim demokrasi yang lebih sehat. Nutralitas birokrasi harus diperkuat untuk memastikan proses pemilu yang adil dan transparan. Tantangan utama adalah memisahkan politik dari karir administrasi dalam pemerintahan. Konsolidasi demokrasi terhambat oleh perilaku elit politik yang tidak mendukung nilai-nilai demokrasi substansial. Trust building antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun demokrasi yang berkualitas.

Proses pendalaman demokrasi memerlukan peran penting dari stakeholders terkait pemilu dan elemen-elemen kekuatan lainnya seperti civil society, media massa, dan lembaga survey. Independensi, kedewasaan, dan partisipasi kekuatan sosial sangat diperlukan. Suksesnya pemilu dan penanganan konflik yang muncul bergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap stakeholders tersebut. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pemilu untuk membangun demokrasi yang substansial dan mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam proses politik.

Nama : Fadilla Indra Gunawan
NPM : 2315011024
Kelas : B
Fakultas : Teknik
Prodi : S1 Teknik Sipil

Analisis Jurnal yang berjudul “Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019”

Dinamika sosial politik menjelang pemilu serentak sering kali sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa dinamika yang mungkin terjadi termasuk:
1. Persaingan antarpartai
Partai politik bersaing untuk mendapatkan dukungan dari pemilih dengan mengusung platform, program, dan kandidat yang dianggap paling menarik.
2. Mobilisasi massa
Partai politik dan kandidat akan berupaya untuk memobilisasi massa pendukung mereka melalui kampanye, diskusi publik, dan kegiatan lainnya.
3. Isu-isu kontroversial
Isu-isu sensitif sering kali muncul dalam kampanye politik, dan partai politik akan berusaha memanfaatkannya untuk mendapatkan dukungan atau meraih keuntungan politik.
4. Kampanye negatif
Terkadang, kampanye politik bisa menjadi sangat negatif, di mana partai politik atau kandidat saling menyerang atau memfitnah satu sama lain untuk meraih dukungan.
5. Peran media sosial
Media sosial sering kali memainkan peran penting dalam mempercepat dan memperluas informasi politik serta memobilisasi massa.
6. Peran pemilih
Pemilih memiliki peran kunci dalam menentukan hasil pemilu dengan memilih partai politik atau kandidat yang mereka yakini akan mewakili kepentingan mereka dengan baik.
Dinamika politik mengacu pada perubahan, interaksi, dan konflik yang terjadi dalam arena politik suatu negara atau wilayah. Beberapa aspek penting dari dinamika politik meliputi Dinamika politik adalah fenomena yang kompleks dan beragam, dan memahaminya dapat membantu dalam menganalisis dan memahami perubahan politik yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Pada Pemilu Serentak 2019 di Indonesia, sistem presidensial mengalami penguatan dalam beberapa aspek:

1. Peningkatan partisipasi pemilih: Partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019 cukup tinggi, mencapai lebih dari 80%, menunjukkan minat yang besar dalam proses demokratis.

2. Peran langsung pemilih dalam pemilihan presiden: Pemilihan presiden secara langsung memberikan kekuasaan kepada pemilih untuk secara langsung memilih presiden, yang memperkuat keterwakilan dan legitimasi presiden.

3. Pertarungan yang ketat antarpartai: Persaingan antarpartai, terutama dalam pemilihan presiden, sangat ketat, mencerminkan dinamika politik yang kuat dalam sistem presidensial.

4. Kontestasi demokratis: Meskipun ada beberapa kontroversi terkait dengan proses pemilihan dan penanganan hasil pemilu, pemilu serentak 2019 menunjukkan komitmen Indonesia terhadap proses demokratis yang inklusif dan terbuka.

5. Penegakan aturan dan lembaga demokratis: Meskipun ada tantangan dalam pemilu serentak, lembaga-lembaga demokratis seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terus bekerja untuk menegakkan aturan dan menangani sengketa pemilu.

Penguatan sistem presidensial dalam Pemilu Serentak 2019 mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjaga demokrasi dan memperkuat partisipasi politik warga negara.

Upaya mobilisasi perempuan melalui narasi simbolik melibatkan penggunaan simbol, cerita, atau gambaran yang memiliki makna mendalam bagi perempuan untuk memotivasi dan memengaruhi partisipasi mereka dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Beberapa strategi dalam upaya ini termasuk:

1. Penggunaan simbol perempuan
Menggunakan simbol-simbol yang secara khusus terkait dengan identitas dan pengalaman perempuan, seperti lambang kesetaraan, kekuatan, atau keberanian perempuan.

2. Penceritaan pengalaman perempuan
Menggunakan cerita atau narasi tentang perjuangan, pencapaian, dan kontribusi perempuan dalam berbagai bidang untuk menginspirasi dan memotivasi perempuan lainnya untuk berpartisipasi.

3. Representasi yang inklusif
Memastikan representasi yang adil dan inklusif dari perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam media, politik, dan dunia kerja, untuk menunjukkan keberagaman dan kekuatan perempuan.

4. Membangun solidaritas
Mendorong solidaritas di antara perempuan dengan menekankan persamaan perjuangan dan aspirasi, serta mempromosikan kerjasama dan dukungan antarperempuan.

5. Penggunaan media sosial
Memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan narasi simbolik yang menginspirasi dan memobilisasi perempuan, serta memfasilitasi komunitas online yang kuat dan mendukung.

Melalui upaya mobilisasi perempuan melalui narasi simbolik, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, motivasi, dan partisipasi perempuan dalam mencapai kesetaraan gender dan mewujudkan potensi mereka dalam berbagai bidang kehidupan.

Pada Pemilu 2019 di Indonesia, terjadi upaya mobilisasi perempuan melalui narasi simbolik 'Emak-Emak dan Ibu Bangsa'. Narasi ini mencoba mengangkat peran perempuan dalam politik dengan menggambarkan mereka sebagai agen perubahan yang penting dalam pembangunan negara.

1. Penggunaan istilah 'Emak-Emak
Istilah 'Emak-Emak' sering digunakan dalam konteks informal untuk merujuk kepada ibu rumah tangga atau perempuan yang terlibat dalam kegiatan domestik. Dalam konteks pemilu, istilah ini diubah menjadi simbol perjuangan dan kekuatan perempuan yang berpotensi dalam politik.

2. Pemberdayaan perempuan
Narasi ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan mengubah persepsi masyarakat terhadap peran politik mereka. Dengan menyebut perempuan sebagai 'Ibu Bangsa', narasi ini menegaskan pentingnya peran perempuan dalam menciptakan stabilitas, kedamaian, dan kemakmuran bagi negara.

3. Solidaritas perempuan
Narasi 'Emak-Emak dan Ibu Bangsa' juga mengandung elemen solidaritas, dengan menggambarkan perempuan sebagai bagian integral dari masyarakat dan negara. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran perempuan akan kekuatan kolektif mereka dalam mencapai tujuan bersama.

4. Peningkatan partisipasi politik
Dengan menggunakan narasi ini, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilu dan proses politik secara umum. Dengan merayakan peran perempuan sebagai 'Ibu Bangsa', diharapkan dapat mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan politik.

Meskipun terdapat beragam pendapat tentang penggunaan istilah 'Emak-Emak', narasi ini mewakili upaya untuk memobilisasi perempuan dan mengakui kontribusi mereka dalam membangun dan memajukan negara.

Netralitas Polri menjelang Pemilu Serentak 2019 merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas, keadilan, dan keamanan proses pemilu. Beberapa langkah yang diambil untuk menjaga netralitas Polri antara lain:

1. Penegakan hukum yang adilPolri bertugas untuk menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif terhadap semua pihak yang melanggar aturan pemilu, tanpa memihak kepada pihak manapun.

2. Pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu Polri berperan dalam mencegah dan menindak pelanggaran pemilu, seperti money politics, politik identitas, dan kecurangan lainnya, tanpa pandang bulu terhadap partai atau kandidat tertentu.

3. Penegakan ketertiban umum
Polri menjaga ketertiban umum selama periode kampanye dan pemungutan suara, serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah gangguan keamanan yang dapat mengganggu proses pemilu.

4. Komitmen pada netralitas
Para petinggi Polri secara terbuka menyatakan komitmen mereka untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis, serta mengingatkan anggotanya untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mempengaruhi integritas institusi.

Melalui upaya ini, Polri berupaya menjaga netralitasnya sebagai institusi penegak hukum dan memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan adil, bebas dari intervensi atau manipulasi pihak-pihak tertentu.

Populisme di Indonesia kontemporer mencerminkan transformasi persaingan politik yang semakin kompleks dan dinamis, terutama menjelang Pemilu 2019. Beberapa aspek penting yang terkait dengan populisme dalam konteks ini termasuk:

1. Pergeseran narasi politik
Populisme sering kali memanfaatkan narasi yang sederhana dan emosional untuk menarik perhatian massa, dengan menekankan isu-isu yang dirasakan oleh mayoritas masyarakat sebagai penting atau sensitif.

2. Eksploitasi ketidakpuasan masyarakat
Populis mengidentifikasi dan memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap elite politik atau kondisi sosial-ekonomi yang ada, sering kali dengan menawarkan janji-janji yang menarik dan solusi yang sederhana.

3. Personalisasi kepemimpinan
Populisme sering kali terkait dengan tokoh-tokoh karismatik yang mampu membangun hubungan emosional dengan massa, yang dapat mengalahkan partai politik atau institusi formal lainnya.

4. Polarisasi politik
Populisme cenderung memperkuat polarisasi politik dengan membagi masyarakat menjadi kubu-kubu yang bertentangan, yang dapat meningkatkan ketegangan sosial dan memperumit dinamika politik.

5. Dampak terhadap demokrasi
Meskipun populisme dapat memperkuat partisipasi politik masyarakat, namun dapat juga mengancam prinsip-prinsip demokrasi, termasuk pluralisme, toleransi, dan aturan hukum.

Dalam konteks Pemilu 2019, populisme dapat memengaruhi dinamika kontestasi politik dengan mengubah agenda politik, memperkuat polarisasi, dan memengaruhi preferensi pemilih. Penting untuk memahami konsekuensi dari populisme dalam konteks demokrasi dan masyarakat yang inklusif, serta memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan adil, terbuka, dan berdasarkan pada substansi kebijakan yang mendukung kepentingan masyarakat secara luas.

NAMA : NAILAH KHAIRUNNISA
NPM; 2315011018

Jurnal tersebut membahas perkembangan demokrasi di Indonesia selama 21 tahun terakhir, yang masih lebih menonjol pada aspek prosedural daripada substansialnya. Dinamika politik menjelang pemilu 2019, termasuk kontroversi kecurangan dan politisasi agama, menjadi sorotan utama. Politisasi identitas dan agama, seperti gerakan ijtima'ulama, ikut memengaruhi pemilu 2019, namun penelitian menunjukkan bahwa persaingan untuk memperoleh dukungan dari pemilih Muslim tidak selalu menghasilkan kemenangan dalam pemilu.

Tantangan dalam konsolidasi demokrasi selama pemilu presiden 2019 juga diperhatikan dalam jurnal tersebut. Meskipun pemilu dianggap sebagai alat penting dalam mengokohkan demokrasi, masih ada berbagai masalah yang harus diatasi, seperti polarisasi politik dan rendahnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat demokrasi dan integritas pemilu sangatlah penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan diakui secara luas.

Politisasi birokrasi dalam konteks pemilu menjadi perhatian serius di Indonesia, dengan banyak pejabat birokrasi yang terlibat dalam mendukung calon tertentu. Reformasi birokrasi dan demokrasi menjadi fokus utama dalam membentuk lingkungan demokratis yang lebih sehat. Pentingnya netralitas birokrasi dalam memastikan proses pemilu yang adil dan transparan ditekankan. Tantangan utama adalah memisahkan urusan politik dari administrasi publik. Konsolidasi demokrasi juga terhambat oleh perilaku elit politik yang tidak selaras dengan nilai-nilai demokrasi substansial. Membangun kepercayaan antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat demokrasi yang berkualitas.

Proses perluasan demokrasi membutuhkan kontribusi aktif dari berbagai pihak terkait, termasuk civil society, media massa, dan lembaga survei. Independensi, kedewasaan, dan partisipasi aktif dari elemen-elemen ini sangat penting. Keberhasilan pemilu dan penanganan konflik yang timbul sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, perbaikan terus-menerus dalam membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu diperlukan untuk memperkuat demokrasi secara substansial dan mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam proses politik.

Nama : Saskia fania
NPM : 2315011017
Kelas : B


Jurnal ini membahas tentang Pemilu presiden (pilpres) 2019 di Indonesia menunjukkan banyak tantangan dalam konsolidasi demokrasi. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik, sebagaimana tercermin dari pilpres, karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Hal ini terlihat dari faktor-faktor seperti polarisasi politik, pembelahan sosial, dan kisruh daftar pemilih tetap yang menyebabkan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu.


Pilpres 2019 tidak mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan membangun kepercayaan publik. Satu kandidat menolak hasil pemilu, dan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.


Pemilu 2019 di Indonesia merupakan sarana untuk memilih pemimpin secara demokratis, tetapi masih mengalami masalah yang menyita perhatian publik. Pemilih harus memberikan perhatian kepada seluruh kandidat yang mengikuti pemilu, bukan hanya pemilihan presiden, tetapi juga pemilihan legistlatif.


Pemilu 2019 di Indonesia mengalami proses yang berhasil dengan prestasi luar biasa, tetapi ada tren yang mengkhawatirkan. Indonesia mencatat sukses besar dalam melewati kata pengamat politik, tetapi ada perkembangan yang mengkhawatirkan karena pemerintah mengenakan pasal makar ke orang-orang yang mengkritik.


Pemilu 2019 di Indonesia merupakan sarana untuk memilih pemimpin secara demokratis, tetapi ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Kendalian dalam pemerintah, polarisasi politik, dan pembelahan sosial menjadi faktor yang menggambarkan kekuatan dan kekurangan demokrasi di Indonesia.


Pemilu 2019 di Indonesia menunjukkan banyak tantangan dalam konsolidasi demokrasi. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik, sebagaimana tercermin dari pilpres, karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Hal ini terlihat dari faktor-faktor seperti polarisasi politik, pembelahan sosial, dan kisruh daftar pemilih tetap yang menyebabkan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu.

Nama : M hadi fadhil
NPM : 2315011022
Kelas : B

Jurnal ini membahas tantangan dalam konsolidasi demokrasi melalui Pemilu Presiden 2019 di Indonesia. Masih ada kendala dalam memperdalam demokrasi, terutama terlihat dari polarisasi politik, pembelahan sosial, dan masalah dengan daftar pemilih tetap yang mempengaruhi evaluasi pemilu. Pilpres tersebut juga tidak mencapai suksesi kepemimpinan yang memuaskan dan menimbulkan kekhawatiran terhadap kepercayaan publik. Pemilu di Indonesia adalah momen penting untuk demokrasi, namun masih ada banyak tantangan seperti kendali pemerintah, polarisasi politik, dan pembelahan sosial yang perlu diatasi.

Nama : M. Hanif Habibi
NPM : 2315011014
Kelas : B

Fakultas : Teknik
Prodi : S1-Teknik Sipil

Jurnal tersebut membahas tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia, dengan fokus pada pemilu presiden tahun 2019 dan menyoroti isu-isu seperti polarisasi politik, kerusuhan sosial, dan pentingnya memperkuat pilar demokrasi untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang efektif. Peran pemilu dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah, keterlibatan tokoh agama dalam mendukung calon presiden, dan masalah politisasi birokrasi juga dibahas. Jurnal tersebut menekankan perlunya reformasi birokrasi, depolitisasi pelayanan publik, dan pembangunan kepercayaan di antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat untuk mencapai demokrasi berkualitas tinggi.

Polarisasi politik dan penerapan sosial di Indonesia berdampak negatif terhadap konsolidasi demokrasi. Polarisasi politik antara kedua kubu pendukung capres telah mempertajam pembelahan sosial dalam masyarakat. Kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh KPU menunjukkan bahwa pilpres 2019 belum mampu membangun kepercayaan publik dan suksesi kepemimpinan yang baik. Dampak dari polusi politik dan memaksakan sosial ini menghambat pendalaman demokrasi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Membangun kepercayaan antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat dapat berkontribusi terhadap peningkatan demokrasi di Indonesia dengan menciptakan lingkungan yang profesional, independen, dan tidak partisan dalam penyelenggaraan pemilu. Kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dan partai politik akan meningkatkan legitimasi hasil pemilu, serta memperkuat demokrasi dengan memastikan proses pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan yang terbangun di antara semua pihak terkait pemilu akan membantu memperkuat demokrasi di Indonesia melalui proses yang lebih demokratis dan stabil.

Nama : Bagas Anggara Putra
NPM : 2315011050
KELAS : PKN


Analisis Jurnal “Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019”
Jurnal ini membahas pemilihan umum presiden (pilpres) Indonesia tahun 2019 serta dampaknya terhadap demokrasi di negara tersebut. Mari kita bahas poin-poin utamanya dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti:

1. Polarisasi Politik: Pemilihan presiden pada tahun 2019 antara Jokowi dan Prabowo menarik banyak perhatian karena persaingan yang ketat dan polarisasi politik yang semakin memperdalam pembelahan sosial di masyarakat.
2. Demokrasi dan Pilpres: Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemilihan umum presiden menjadi cerminan dari proses demokrasi di Indonesia. Pemilihan presiden adalah salah satu cara bagi masyarakat untuk memilih pemimpin secara demokratis.
3. Pendalaman Demokrasi: Demokrasi memerlukan proses panjang untuk berkembang. Proses ini termasuk konsolidasi demokrasi, yang merupakan upaya untuk memperkuat komitmen seluruh masyarakat pada prinsip-prinsip demokrasi.
4. Pemilu dan Pilkada: Pelaksanaan pemilihan umum di tingkat nasional dan daerah (pilkada) merupakan landasan bagi perkembangan demokrasi. Pilkada langsung adalah langkah penting untuk mendalami demokrasi dan menanggapi tuntutan masyarakat lokal.
5. Peran Masyarakat dalam Demokrasi: Pendalaman demokrasi melibatkan peran negara dan masyarakat. Masyarakat perlu terlibat aktif dalam proses politik, baik pada tingkat nasional maupun lokal, untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.
6. Tantangan Demokrasi: Meskipun demokrasi terus berkembang, ada tantangan yang harus diatasi, seperti kompromi kepentingan antara elit politik dan masyarakat. Partisipasi masyarakat, ketaatan hukum, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah beberapa faktor yang penting.

Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial. Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif. Politisasi Identitas: Berebut Suara Muslim Pemilu serentak 2019 tak lepas dari isu politisasi identitas dan agama. Fenomena politisasi identitas dan agama juga diwarnai dengan berebut suara muslim. Munculnya sejumlah isu yang oleh sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka pada akhirnya melahirkan gerakan ijtima’ulama untuk mengusung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. Hasil ijtima’ - yang di dalamnya terdapat representasi ulama sebagai penantang petahana merekomendasikan Prabowo untuk memilih cawapres yang berasal dari kalangan ulama (pasangan capres-cawapres bertipe nasionalis-agamis).
Dengan demikian, jurnal ini mempertimbangkan bagaimana pemilihan presiden dan partisipasi masyarakat dalam proses politik memengaruhi kedalaman demokrasi di Indonesia.

Andhika Rachmat Hidayat
2315011015

Jurnal tersebut berbicara tentang kondisi demokrasi Indonesia selama 21 tahun terakhir, yang lebih banyak berfokus pada masalah prosedural daripada masalah yang lebih signifikan. Artikel tersebut juga membahas dinamika politik menjelang pemilu 2019, termasuk tuduhan kecurangan dan politisasi agama. Politik identitas dan agama, seperti gerakan ijtima'ulama, telah memengaruhi pemilu 2019 juga, tetapi artikel menunjukkan bahwa mendapatkan suara muslim tidak selalu berarti menang.

Di Indonesia, polarisasi politik dan penerapan sosial membahayakan konsolidasi demokrasi. Perpecahan sosial di masyarakat telah dipertajam oleh polarisasi politik antara dua kelompok yang mendukung capres. Setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi pemilihan presiden, terjadi kerusuhan sosial yang menunjukkan bahwa pemilihan presiden 2019 gagal mendapatkan kepercayaan publik dan suksesi kepemimpinan yang kuat. Polusi politik dan memaksakan sosial ini menghambat kemajuan dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Dengan menciptakan lingkungan penyelenggaraan pemilu yang profesional, independen, dan tidak partisan, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dan partai politik akan meningkatkan legitimasi hasil pemilu dan memperkuat demokrasi dengan menjamin proses pemilu yang adil, transparan, dan adil.

NAMA: DIAN FLORECITA PANGGABEAN
NPM: 2315011131
KELAS: B

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan
yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness.

Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.
Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dansemua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/ konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu. Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemen-elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.
Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak percayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul.

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

Nama : Fardah Turohmah
NPM : 2315011005
Kelas : B
Fakultas : Teknik
Prodi : S1 Teknik Sipil

pemilu Serentak 2019 merupakan momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dinamika sosial politik yang kompleks menjadi tantangan tersendiri, namun juga membuka peluang untuk memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan damai menjadi kunci untuk masa depan bangsa Indonesia.

1. Konteks Politik:
- Pemilu Serentak 2019 merupakan tonggak sejarah demokrasi Indonesia, dengan penyelenggaraan pemilihan presiden dan legislatif secara bersamaan untuk pertama kalinya.
- Kontestasi politik terpolarisasi antara dua kubu utama, yaitu pendukung petahana Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Penggunaan media sosial secara masif dalam kampanye politik, memunculkan berbagai isu dan ujaran kebencian.

2. Dinamika Sosial:
- Ketegangan sosial meningkat akibat polarisasi politik dan isu SARA yang dihembuskan oleh kelompok-kelompok tertentu.
- Masyarakat sipil dan organisasi keagamaan memainkan peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- Antusiasme masyarakat terhadap pemilu cukup tinggi, dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 80%.

3. Tantangan dan Peluang:
- Tantangan utama pemilu adalah memastikan proses yang demokratis, adil, dan transparan.
- Upaya penanggulangan berita bohong dan hoaks menjadi krusial untuk menjaga kondusifitas pemilu.
- Pemilu Serentak 2019 menjadi peluang untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

NAMA : SOKHIH BATARA JADID MASHUDI
NPM : 2315011003
KELAS B

Jurnal tersebut mengulas tentang kondisi demokrasi di Indonesia selama 21 tahun terakhir, yang masih cenderung lebih memperhatikan aspek prosedural daripada substansial. Artikel tersebut menyoroti dinamika politik menjelang pemilu 2019, termasuk tuduhan kecurangan dan politisasi agama. Politisasi identitas dan agama, seperti gerakan ijtima'ulama, juga mempengaruhi pemilu 2019, namun artikel menunjukkan bahwa memperebutkan suara muslim tidak selalu menjamin kemenangan dalam pemilu.

Tantangan dalam konsolidasi demokrasi pada pemilu presiden 2019 di Indonesia juga menjadi fokus dalam artikel tersebut. Meskipun pemilu merupakan instrumen penting dalam memperdalam demokrasi, masih banyak masalah yang perlu diatasi, seperti polarisasi politik dan rendahnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk memperkuat demokrasi dan pemilu guna menciptakan pemerintahan yang efektif dan legitim.

Politisasi birokrasi dalam pemilu menjadi masalah serius di Indonesia, dengan banyak pejabat birokrasi terlibat dalam mendukung pasangan calon tertentu. Reformasi birokrasi dan demokrasi menjadi isu utama dalam membangun iklim demokrasi yang lebih sehat. Nutralitas birokrasi harus diperkuat untuk memastikan proses pemilu yang adil dan transparan. Tantangan utama adalah memisahkan politik dari karir administrasi dalam pemerintahan. Konsolidasi demokrasi terhambat oleh perilaku elit politik yang tidak selaras dengan nilai-nilai demokrasi substansial. Membangun kepercayaan antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat demokrasi yang berkualitas.

Pendalaman proses demokrasi membutuhkan peran penting dari para pemangku kepentingan terkait pemilu dan elemen kekuatan lainnya seperti masyarakat sipil, media massa, dan lembaga survei. Independensi, kedewasaan, dan partisipasi dari kekuatan sosial sangatlah penting. Kesuksesan pemilu dan penanganan konflik yang muncul bergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap para pemangku kepentingan tersebut. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pemilu untuk memperkuat demokrasi yang substansial dan mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam proses politik.

Nama: Nur Istiqomah Salsabila
NPM: 2315011011
Kelas: B

Jurnal ini membahas pemilihan umum presiden (pilpres) tahun 2019 di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi. Pilpres tersebut menarik perhatian karena persaingan ketat antara Jokowi dan Prabowo serta meningkatnya polarisasi politik yang memperdalam pembelahan sosial. Tujuan jurnal ini adalah untuk melihat bagaimana pilpres mencerminkan proses demokrasi di Indonesia, di mana pilpres merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk memilih pemimpin secara demokratis.

Dalam konteks ini, pendalaman demokrasi diperlukan melalui proses panjang yang melibatkan konsolidasi demokrasi. Pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) dianggap sebagai landasan penting untuk mengembangkan demokrasi, sementara peran aktif masyarakat dalam proses politik dianggap krusial untuk menciptakan pemerintahan yang efektif. Namun, ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kompromi kepentingan antara elit politik dan masyarakat serta politisasi identitas dan agama.

Pemilu serentak 2019 merupakan ujian bagi sistem presidensial, pelembagaan partai politik, dan koalisi partai politik di Indonesia. Untuk memperkuat demokrasi, semua pihak harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pemilu secara prosedural dan substansial. Hasil jurnal ini memberikan pemahaman lebih baik tentang tantangan dan potensi dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, serta menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik untuk memastikan pemerintahan yang responsif dan transparan dalam konteks global yang dinamis.

NAMA : KAYLA AMANDA HIDAYAT
NPM : 2315011001
KELAS B

Analisis Jurnal "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019"

Dinamika politik sebelum pemilu serentak dipengaruhi oleh persaingan partai, mobilisasi massa, isu kontroversial, kampanye negatif, media sosial, dan peran pemilih. Pemilu 2019 menunjukkan peningkatan partisipasi, peran pemilih, persaingan ketat, kontestasi demokratis, dan penegakan lembaga demokratis.

Mobilisasi perempuan melalui narasi simbolik 'Emak-Emak dan Ibu Bangsa' bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam politik. Upaya ini termasuk penggunaan simbol, penceritaan pengalaman, representasi inklusif, solidaritas, dan media sosial.

Netralitas Polri menjaga integritas pemilu dengan penegakan hukum, pencegahan pelanggaran, ketertiban umum, dan komitmen netralitas.

Populisme menjelang Pemilu 2019 mencerminkan pergantian narasi politik, eksploitasi ketidakpuasan, personalisasi kepemimpinan, polarisasi politik, dan dampak pada demokrasi.

Nama : Maulana Alfi Bayazi
NPM : 2315011027
Kelas : B

Analisis dalam jurnal “Dinamika Sosial dan Politik Menuju Pemilu Serentak 2019” menunjukkan bahwa dinamika politik dalam proses pemilu merupakan kondisi di mana setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan keterampilan dan kreativitasnya untuk mencapai kemajuan bersama menuju tujuan sangat penting dalam produksi. Jurnal ini memuat banyak aspek analisis dinamika politik, khususnya dalam konteks pemilu serentak 2019.

● Dinamika Politik dan Media: Jurnal menunjukkan bahwa dinamika politik di era media sosial sangat penting dalam menjelaskan situasi politik Indonesia. Komunikasi politik di era media sosial menjadi salah satu cara bagi calon pemilih untuk menjangkau massa dan membangun simpati terhadap partai politiknya.

● Dinamika Politik dan Sosialisasi Politik: Jurnal menunjukkan bahwa perspektif alternatif dalam politik yang berfokus pada masyarakat sipil sangat penting untuk membangun demokrasi. Pandangan ini menyiratkan peran yang lebih penting bagi organisasi sosial dan individu warga negara untuk mempengaruhi politik melalui pembentukan opini, menghindari politik institusional atau menggantinya dengan hubungan politik antar organisasi.

● Dinamika Politik dan Demokrasi Referendum: Jurnal menunjukkan bahwa pandangan demokrasi referendum berdasarkan plebisit atau plebisit merupakan salah satu pandangan paling radikal dalam politik. Pandangan ini menyiratkan preferensi terhadap demokrasi langsung dibandingkan demokrasi perwakilan, yang menggunakan jaringan komputer untuk melakukan pemungutan suara elektronik atau referendum.

● Dinamika dan Partisipasi Politik: Jurnal ini menunjukkan bahwa paradigma kebijakan pelayanan publik di era digital menuntut pemerintah untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan.

● Dinamika Politik dan Keadilan: Jurnal berpendapat bahwa dinamika politik dalam konteks pemilu serentak tahun 2019 memerlukan kemajuan dalam kesejahteraan sosial dan perdamaian, dan penting bagi seluruh anggota masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kreativitas serta melakukan sesuatu untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan pencapaiannya.

Jurnal tersebut berpendapat bahwa dinamika politik dalam konteks pemilu serentak tahun 2019 memerlukan pemahaman tentang dinamika politik daerah, yang akan membantu para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan daerah untuk mencapai pemerintahan yang demokratis.

Nama : Zaky Adrian
NPM : 2315011068
Kelas : B

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dinamika politik di Indonesia, terutama dalam konteks pemilu serentak 2019. Dalam jurnal ini, terdapat analisis mendalam mengenai berbagai aspek politik, mulai dari dukungan ulama terhadap calon presiden hingga politisasi birokrasi. Para peneliti senior seperti R. Siti Zuhro, Dhuroruddin Mashad, dan Sutan Sorik membawa keahlian yang beragam dalam bidang politik dan pemerintahan untuk menguraikan tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Artikel-artikel dalam jurnal juga menyoroti pentingnya demokrasi dalam masyarakat plural seperti Indonesia, serta peran pemilu dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, jurnal ini menjadi wadah penting untuk berbagi pemikiran dan hasil penelitian yang relevan dalam konteks politik Indonesia.

Dalam menjelang pemilu 2019, terdapat dinamika politik yang mencakup tuduhan kecurangan, politisasi agama, politisasi identitas, dan gerakan ijtima'ulama yang menjadi sorotan dalam jurnal tersebut. Artikel juga menyoroti bahwa meskipun pemilu merupakan instrumen penting dalam mendalami demokrasi, masih terdapat masalah seperti polarisasi politik dan rendahnya kepercayaan publik. Konsolidasi demokrasi memerlukan peran aktif dari berbagai stakeholders seperti civil society, media massa, dan lembaga survey untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Reformasi birokrasi juga menjadi fokus penting dalam jurnal tersebut, karena politisasi birokrasi menunjukkan perlunya pembenahan untuk memastikan netralitas, profesionalisme, dan independensi birokrasi. Dengan demikian, jurnal ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tantangan dan perubahan dalam sistem politik Indonesia menjelang pemilu serentak 2019.

Pentingnya reformasi birokrasi dalam konteks pemilu 2019 juga menjadi sorotan dalam jurnal tersebut. Politisasi birokrasi menunjukkan perlunya pembenahan untuk memastikan netralitas, profesionalisme, dan independensi birokrasi. Reformasi birokrasi dan demokrasi di Indonesia menjadi isu sentral karena kualitas birokrasi yang buruk dianggap sebagai salah satu sumber keterbelakangan negara. Trust building antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun demokrasi yang berkualitas dan stabilitas politik di Indonesia. Dengan adanya analisis mendalam mengenai politik, pemilu, dan reformasi birokrasi dalam jurnal tersebut, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai dinamika politik Indonesia dan upaya-upaya untuk memperkuat demokrasi di negara ini.

Selain itu, jurnal ini juga membahas tentang peran penting civil society, media massa, dan lembaga survey dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Analisis mendalam mengenai politik identitas, politisasi agama, dan tantangan konsolidasi demokrasi juga menjadi sorotan dalam jurnal tersebut. Dengan menggali berbagai aspek politik yang relevan, jurnal ini memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami kompleksitas politik Indonesia menjelang pemilu serentak 2019.

Nama: zidan ahmad nawfal
NPM : 2315011006
Kelas : PKN B

Jurnal ini membahas pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2019 dan dampaknya terhadap demokrasi di negara tersebut. Mari kita bahas poin-poin utamanya dengan bahasa yang lebih sederhana:

1. Persaingan antara Jokowi dan Prabowo dalam pemilihan presiden 2019 menarik perhatian karena meningkatnya polarisasi politik di masyarakat.
2. Pemilihan presiden menjadi cerminan dari proses demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin secara demokratis.
3. Demokrasi memerlukan waktu untuk berkembang, termasuk upaya konsolidasi demokrasi untuk memperkuat komitmen masyarakat pada prinsip-prinsip demokrasi.
4. Pemilihan umum di tingkat nasional dan daerah (pilkada) menjadi dasar bagi perkembangan demokrasi, sementara pilkada langsung adalah langkah penting untuk mendalami demokrasi dan merespons keinginan masyarakat lokal.
5. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, baik di tingkat nasional maupun lokal, diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.
6. Tantangan dalam mengembangkan demokrasi termasuk kompromi kepentingan antara elit politik dan masyarakat, partisipasi masyarakat, ketaatan hukum, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pemilu serentak 2019 menjadi test case bagi penguatan sistem presidensial dan pelembagaan partai politik. Semua pihak harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pemilu, baik dari segi prosedur maupun substansi. Pemilu ini juga melibatkan politisasi identitas dan agama, terutama dalam upaya mendapatkan suara dari kalangan Muslim.

Dengan demikian, jurnal ini membahas bagaimana pemilihan presiden dan partisipasi masyarakat dalam proses politik memengaruhi kedalaman demokrasi di Indonesia.

NAMA : MUDHAM MATAN

NPM : 2315011032

KELAS : PKN B

Jurnal ini membahas pemilihan umum presiden (pilpres) di Indonesia tahun 2019 dan dampaknya pada demokrasi di negara tersebut. Mari kita lihat poin-poin utamanya dengan bahasa yang lebih sederhana:

1. Polarisasi Politik: Pemilu presiden 2019 antara Jokowi dan Prabowo menarik perhatian karena persaingan yang sengit dan memperdalam perpecahan sosial di masyarakat.

2. Demokrasi dan Pilpres: Jurnal ini ingin melihat bagaimana pemilu presiden mencerminkan proses demokrasi di Indonesia. Pemilu presiden adalah cara bagi masyarakat untuk memilih pemimpin secara demokratis.

3. Pendalaman Demokrasi: Demokrasi butuh waktu untuk berkembang. Ini termasuk konsolidasi demokrasi, yaitu upaya untuk memperkuat komitmen semua masyarakat pada prinsip-prinsip demokrasi.

4. Pemilu dan Pilkada: Pelaksanaan pemilihan umum di tingkat nasional dan daerah merupakan pondasi bagi perkembangan demokrasi. Pilkada langsung adalah langkah penting untuk memperdalam demokrasi dan merespons keinginan masyarakat lokal.

5. Peran Masyarakat dalam Demokrasi: Peningkatan demokrasi melibatkan peran negara dan masyarakat. Masyarakat harus aktif dalam proses politik, baik di tingkat nasional maupun lokal, untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.

6. Tantangan Demokrasi: Meskipun demokrasi terus berkembang, ada tantangan yang harus dihadapi, seperti kompromi antara elit politik dan masyarakat. Partisipasi masyarakat, kepatuhan hukum, toleransi, dan menghormati hak asasi manusia adalah faktor penting.

Jurnal tersebut juga membahas kompleksitas dan tantangan pemilu serentak 2019, termasuk politisasi identitas dan agama. Dengan menganalisis pemilu presiden tahun 2019 secara mendalam, jurnal ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan potensi dalam memperkuat demokrasi di Indonesia serta pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik.

NAMA : NABILA NIDIYA PUTRI
NPM : 2315011062
KELAS : B

Jurnal ini mengulas panorama demokrasi Indonesia selama dua dekade terakhir, menyoroti dominasi aspek prosedural daripada substansial. Dinamika politik menjelang pemilu 2019, dengan tuduhan kecurangan dan politisasi agama, menjadi fokus utama. Politisasi identitas dan agama, seperti gerakan ijtima'ulama, memberi warna pada pemilu 2019, meskipun tidak selalu memastikan kemenangan.

Tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden 2019 juga menjadi sorotan. Meskipun pemilu adalah pilar utama dalam memperdalam demokrasi, tantangan seperti polarisasi politik dan rendahnya kepercayaan publik masih menjadi hambatan. Maka, perkuatannya sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan sah.

Politisasi birokrasi dalam pemilu adalah masalah serius di Indonesia, dengan banyak pejabat yang terlibat dalam mendukung pasangan calon tertentu. Reformasi birokrasi dan demokrasi menjadi fokus utama dalam membangun demokrasi yang lebih sehat. Nutralitas birokrasi harus ditegakkan untuk memastikan proses pemilu yang adil dan terbuka, dengan memisahkan politik dari karier administrasi.

Konsolidasi demokrasi terhambat oleh perilaku elit politik yang tidak mendukung nilai-nilai demokrasi substansial. Membangun kepercayaan antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas.

Proses memperdalam demokrasi memerlukan peran penting dari berbagai pemangku kepentingan seperti civil society, media massa, dan lembaga survei. Independensi, kedewasaan, dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan. Kesuksesan pemilu dan penanganan konflik yang mungkin timbul bergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemangku kepentingan tersebut.

Indonesia perlu memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pemilu untuk membangun demokrasi yang substansial dan mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam proses politik.

Nama : Agung Rafsanjani
NPM : 2315011033
Kelas : B

Jurnal ini membahas pemilihan umum presiden (pilpres) tahun 2019 di Indonesia serta dampaknya terhadap sistem demokrasi negara tersebut. Berikut adalah ringkasan poin-poin utamanya dengan bahasa yang lebih sederhana:

1. Perpecahan Politik: Pilpres 2019 antara Jokowi dan Prabowo menarik perhatian karena persaingan yang ketat dan perpecahan politik yang semakin dalam di masyarakat.
2. Demokrasi dan Pilpres: Tujuan jurnal ini adalah untuk melihat bagaimana pilpres mencerminkan proses demokrasi di Indonesia. Pilpres adalah salah satu cara bagi masyarakat untuk memilih pemimpin secara demokratis.
3. Pembangunan Demokrasi: Demokrasi membutuhkan waktu untuk berkembang. Ini melibatkan konsolidasi demokrasi, yang merupakan upaya untuk memperkuat dukungan seluruh masyarakat terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
4. Pemilu dan Pilkada: Pelaksanaan pemilu nasional dan pilkada di tingkat daerah adalah penting untuk perkembangan demokrasi. Pilkada langsung adalah langkah penting untuk mendalaminya dan merespons kebutuhan masyarakat lokal.
5. Peran Masyarakat dalam Demokrasi: Pembangunan demokrasi melibatkan peran negara dan masyarakat. Masyarakat harus aktif terlibat dalam politik, baik di tingkat nasional maupun lokal, untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.
6. Tantangan Demokrasi: Meskipun demokrasi berkembang, masih ada tantangan yang harus diatasi, seperti kompromi antara kepentingan elit politik dan masyarakat. Partisipasi masyarakat, ketaatan hukum, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah faktor penting.

Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan yang pertama kali mengadakan pileg dan pilpres dalam satu waktu. Ini menjadi ujian untuk memperkuat sistem presidensial, mengatur partai politik, dan koalisi partai politik secara terukur dan terformat. Untuk memenuhi tantangan ini, semua pihak harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pemilu, baik dari segi prosedur maupun substansi. Pilpres dan pileg 2019 perlu dihadapi dengan cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pemilu serentak merupakan tantangan kompleks bagi penyelenggara, partai politik, dan masyarakat. Politisasi identitas, khususnya politik agama, memainkan peran penting dalam pilpres 2019, dengan isu-isu yang memengaruhi umat Islam dan gerakan ulama untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Dengan demikian, jurnal ini mempertimbangkan bagaimana pilpres dan partisipasi masyarakat dalam proses politik memengaruhi kedalaman demokrasi di Indonesia.

Nama : Faranda Karenneva Utersa
NPM: 2315011010
Kelas : B

Analisis jurnal "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019" menjelaskan tentang dinamika sosial dan politik yang terjadi menjelang pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Indonesia. Jurnal ini menyajikan hasil penelitian kualitatif yang dikumpulkan dari hasil penelitian di sembilan kota dan tujuh provinsi. Jurnal ini juga memuat hasil analisis komprehensif terkait pelaksanaan pemilu serentak 2019, yang diperlukan sebagai landasan dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam kaitannya untuk meminimalisasi potensi ancaman pemilu menuju terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi.

Pemilu serentak 2019 merupakan pemilu kelima yang dilaksanakan pada era transisi demokrasi, sekaligus pengalaman pertama bagi bangsa Indonesia melaksanakan pemilu legislatif bersamaan dengan pemilu presiden-wakil presiden. Pelaksanaan pemilu demokratis tidak dapat dilepaskan dari kesiapan kondisi pemangku kepentingan di segala bidang, khususnya bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Jurnal ini menjelaskan bahwa kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan yang relatif baik dan stabil mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis.

Untuk konsolidasi demokrasi, memerlukan tiga prasyarat: pendalaman demokrasi (democratic deepening), pelembagaan politik (political institutionalization), dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Pendalaman demokrasi mengacu pada struktur-struktur politik yang semakin terbuka, akuntabel, representatif, dan aksesibel, yang dijamin kebebasan politik dan tunduk kepada hukum. Pelembagaan politik mengacu pada terbangun dan tertatanya struktur-struktur politik dan pemerintahan untuk menjamin terselenggaranya birokrasi yang mempergunakan kebutuhan publik, pemerintahan perwakilan yang mapan dan bertanggung jawab, dan partai politik, pemilu, badan-badan pemerintahan yang mencerminkan pluralitas kepentingan masyarakat. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan memerlukan publik memantau realisasi program kebijakan publik untuk memastikan pelayanan atas kepentingan umum dilaksanakan secara memadai dan adil.

Jurnal ini menyediakan informasi tentang kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan yang relatif baik dan stabil, yang mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis. Analisis jurnal ini diperlukan untuk menjadi landasan dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam kaitannya untuk meminimalisasi potensi ancaman pemilu menuju terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi.

Nama : M. Qibtiah Putri Agne
NPM : 2315011002
Kelas : PKN B

Analisis Jurnal "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019"

Jurnal ini mengulas tentang pemilihan umum presiden (pilpres) di Indonesia tahun 2019 dan dampaknya terhadap demokrasi. Berikut adalah ringkasan poin-poin utamanya dengan bahasa yang lebih sederhana:

1. Persaingan Politik: Pemilihan presiden antara Jokowi dan Prabowo pada tahun 2019 menarik perhatian karena kompetisi yang ketat dan pembelahan sosial yang semakin dalam di masyarakat.
2. Demokrasi dan Pilpres: Jurnal ini bertujuan untuk melihat bagaimana pilpres mencerminkan proses demokrasi di Indonesia, di mana pemilihan presiden adalah salah satu cara bagi masyarakat untuk memilih pemimpin secara demokratis.
3. Konsolidasi Demokrasi: Demokrasi memerlukan waktu dan upaya untuk berkembang, termasuk konsolidasi untuk memperkuat komitmen masyarakat pada prinsip-prinsip demokrasi.
4. Pemilu dan Pilkada: Pelaksanaan pemilu nasional dan daerah merupakan fondasi bagi perkembangan demokrasi, dengan pilkada langsung menjadi langkah penting untuk mendalami demokrasi dan merespons kebutuhan masyarakat lokal.
5. Peran Masyarakat dalam Demokrasi: Pendalaman demokrasi memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, baik di tingkat nasional maupun lokal, untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.
6. Tantangan Demokrasi: Meskipun demokrasi terus berkembang, ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kompromi kepentingan antara elit politik dan masyarakat serta pentingnya partisipasi masyarakat, ketaatan hukum, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pemilu serentak 2019 menjadi ujian bagi sistem presidensial dan pelembagaan partai politik di Indonesia. Semua pihak perlu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pemilu secara substansial dan prosedural dengan sikap yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak, dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemilu serentak ini menimbulkan kompleksitas dan tantangan baru bagi penyelenggara, partai politik, dan masyarakat, serta tidak lepas dari politisasi identitas dan agama, yang mempengaruhi dinamika politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Nama : Fahreza Hidayah
NPM : 2315011013
Kelas : B

Jurnal ini membahas kondisi demokrasi Indonesia selama 21 tahun terakhir, yang masih didominasi oleh aspek prosedural dibandingkan aspek substantif.
Artikel tersebut juga mengkaji dinamika politik menjelang pemilu 2019, termasuk dugaan kecurangan dan politisasi agama.
Politisasi identitas dan agama, seperti melalui gerakan Ijti Maurama, juga mempengaruhi pemilu 2019, namun pasal tersebut menunjukkan bahwa memperebutkan suara umat Islam tidak serta merta menjamin kemenangan pemilu.
Tantangan konsolidasi demokrasi pada pemilu presiden Indonesia 2019 juga menjadi fokus artikel ini.
Pemilu merupakan sarana penting untuk memperdalam demokrasi, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi, seperti polarisasi politik dan rendahnya kepercayaan masyarakat.
Oleh karena itu, penting untuk lebih memperkuat demokrasi dan pemilu guna membentuk pemerintahan yang efektif dan sah.
Di Indonesia, politisasi birokrat dalam pemilu merupakan masalah serius karena banyak birokrat yang terlibat dalam mendukung pasangan calon tertentu.
Reformasi birokrasi dan demokrasi menjadi isu sentral dalam membangun iklim demokrasi yang lebih sehat.
Untuk menjamin proses pemilu yang adil dan transparan, netralitas birokrasi harus diperkuat.
Tantangan terbesarnya adalah memisahkan politik dari karier manajemen di pemerintahan.
Konsolidasi demokrasi terhambat oleh tindakan elite politik yang tidak mendukung nilai-nilai inti demokrasi.
Membangun kepercayaan antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat merupakan kunci dalam membangun demokrasi yang berkualitas.
Proses pendalaman demokrasi memerlukan peran penting pemangku kepentingan pemilu dan elemen kuat lainnya seperti masyarakat sipil, media massa, dan lembaga pemungutan suara.
Kemandirian, kedewasaan dan partisipasi kekuatan sosial mutlak diperlukan.
Keberhasilan pemilu dan penanganan konflik yang timbul bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kelompok kepentingan tersebut.
Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu guna membangun demokrasi substantif dan mendorong partisipasi masyarakat luas dalam proses politik.

Nama : Prameswari Buana Sabrina
NPM : 2315011098
Kelas : PKN B

Jurnal tersebut membahas tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia, dengan fokus pada pemilu presiden tahun 2019 dan menyoroti isu-isu seperti polarisasi politik, kerusuhan sosial, dan pentingnya memperkuat pilar demokrasi untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang efektif. Peran pemilu dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah, keterlibatan tokoh agama dalam mendukung calon presiden, dan masalah politisasi birokrasi juga dibahas. Jurnal tersebut menekankan perlunya reformasi birokrasi, depolitisasi pelayanan publik, dan pembangunan kepercayaan di antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat untuk mencapai demokrasi berkualitas tinggi.

Nilam Pratiwi
2315011090
Jurnal ini membahas dampak Pemilu Presiden 2019 terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pemilu tersebut menandai momen penting dalam demokrasi Indonesia, terutama dengan kontestasi antara Jokowi dan Prabowo yang menarik perhatian publik. Namun, terdapat beberapa tantangan yang menyulitkan proses konsolidasi demokrasi.
Salah satu tantangan utama adalah fluktuasi dalam konsolidasi demokrasi, yang dipengaruhi oleh kinerja pilar-pilar penting seperti pemilu, partai politik, civil society, dan media massa yang belum optimal. Konsolidasi demokrasi juga terhambat oleh perilaku para elit politik dan stakeholders terkait pemilu yang tidak selalu mendukung proses demokrasi secara substansial.
Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang belum memadai juga menjadi tantangan serius. Politisasi identitas, politisasi birokrasi, serta kurangnya trust building antara berbagai pihak seperti penyelenggara pemilu, parpol, dan masyarakat juga menjadi fokus dalam analisis tersebut.
Pentingnya independensi, kedewasaan, dan partisipasi aktor-aktor sosial seperti civil society, media massa, dan lembaga survei disoroti sebagai faktor kunci dalam mendukung proses pendalaman demokrasi

Nama : Tristia Mei Rinanda
NPM : 2315011046
Kelas : B
Fakultas : Teknik
Prodi : S1-Teknik Sipil

Jurnal tersebut membahas tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia, dengan fokus pada pemilu presiden tahun 2019 dan menyoroti isu-isu seperti polarisasi politik, kerusuhan sosial, dan pentingnya memperkuat pilar demokrasi untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang efektif. Peran pemilu dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah, keterlibatan tokoh agama dalam mendukung calon presiden, dan masalah politisasi birokrasi juga dibahas. Jurnal tersebut menekankan perlunya reformasi birokrasi, depolitisasi pelayanan publik, dan pembangunan kepercayaan di antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat untuk mencapai demokrasi berkualitas tinggi.

Polarisasi politik dan penerapan sosial di Indonesia berdampak negatif terhadap konsolidasi demokrasi. Polarisasi politik antara kedua kubu pendukung capres telah mempertajam pembelahan sosial dalam masyarakat. Kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh KPU menunjukkan bahwa pilpres 2019 belum mampu membangun kepercayaan publik dan suksesi kepemimpinan yang baik. Dampak dari polusi politik dan memaksakan sosial ini menghambat pendalaman demokrasi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Membangun kepercayaan antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat dapat berkontribusi terhadap peningkatan demokrasi di Indonesia dengan menciptakan lingkungan yang profesional, independen, dan tidak partisan dalam penyelenggaraan pemilu. Kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dan partai politik akan meningkatkan legitimasi hasil pemilu, serta memperkuat demokrasi dengan memastikan proses pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan yang terbangun di antara semua pihak terkait pemilu akan membantu memperkuat demokrasi di Indonesia melalui proses yang lebih demokratis dan stabil.

Nama: Nailah Adelia Putri
NPM: 2315011051
Kelas: B


Jurnal tersebut membahas kondisi demokrasi di Indonesia selama 21 tahun terakhir, yang masih didominasi oleh aspek prosedural daripada substansial. Dinamika politik menjelang pemilu 2019, termasuk tuduhan kecurangan dan politisasi agama, juga menjadi sorotan dalam artikel tersebut. Politisasi identitas dan agama, seperti gerakan ijtima'ulama, turut mempengaruhi pemilu 2019, namun artikel menunjukkan bahwa berebut suara muslim tidak selalu menjamin kemenangan dalam pemilu.

Tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden 2019 di Indonesia juga menjadi fokus dalam artikel tersebut. Meskipun pemilu merupakan instrumen penting dalam pendalaman demokrasi, masih terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti polarisasi politik dan kepercayaan publik yang rendah. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat demokrasi dan pemilu agar dapat menciptakan pemerintahan yang efektif dan legitimate.

Politisasi birokrasi dalam pemilu menjadi masalah serius di Indonesia, dengan banyak pejabat birokrasi terlibat dalam mendukung paslon tertentu. Reformasi birokrasi dan demokrasi menjadi isu sentral dalam membangun iklim demokrasi yang lebih sehat. Nutralitas birokrasi harus diperkuat untuk memastikan proses pemilu yang adil dan transparan. Tantangan utama adalah memisahkan politik dari karir administrasi dalam pemerintahan. Konsolidasi demokrasi terhambat oleh perilaku elit politik yang tidak mendukung nilai-nilai demokrasi substansial. Trust building antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun demokrasi yang berkualitas.

Proses pendalaman demokrasi memerlukan peran penting dari stakeholders terkait pemilu dan elemen-elemen kekuatan lainnya seperti civil society, media massa, dan lembaga survey. Independensi, kedewasaan, dan partisipasi kekuatan sosial sangat diperlukan. Suksesnya pemilu dan penanganan konflik yang muncul bergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap stakeholders tersebut. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pemilu untuk membangun demokrasi yang substansial dan mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam proses politik.

NAMA : ANNISA HERDAYANTI
NPM : 2315011021
KELAS : B

Jurnal diatas berisi tentang perkembangan demokrasi di Indonesia selama 21 tahun terakhir, yang masih lebih menonjol pada aspek prosedural daripada substansialnya. Dinamika politik menjelang pemilu 2019, termasuk kontroversi kecurangan dan politisasi agama, menjadi sorotan utama. Politisasi identitas dan agama, seperti gerakan ijtima'ulama, ikut memengaruhi pemilu 2019, namun penelitian menunjukkan bahwa persaingan untuk memperoleh dukungan dari pemilih Muslim tidak selalu menghasilkan kemenangan dalam pemilu. Dalam jurnal tersebut, tantangan pada konsolidasi demokrasi selama pemilu presiden 2019 juga diperhatikan. Meskipun pemilu dianggap sebagai alat penting dalam mengokohkan demokrasi, masih ada berbagai masalah yang harus diatasi, seperti polarisasi politik dan rendahnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat demokrasi dan integritas pemilu sangatlah penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan diakui secara luas.

Politisasi birokrasi dalam konteks pemilu menjadi perhatian serius di Indonesia, dengan banyak pejabat birokrasi yang terlibat dalam mendukung calon tertentu. Reformasi birokrasi dan demokrasi menjadi fokus utama dalam membentuk lingkungan demokratis yang lebih sehat. Pentingnya netralitas birokrasi dalam memastikan proses pemilu yang adil dan transparan ditekankan. Tantangan utama adalah memisahkan urusan politik dari administrasi publik. Konsolidasi demokrasi juga terhambat oleh perilaku elit politik yang tidak selaras dengan nilai-nilai demokrasi substansial. Membangun kepercayaan antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat demokrasi yang berkualitas. Proses perluasan demokrasi membutuhkan kontribusi aktif dari berbagai pihak terkait, termasuk civil society, media massa, dan lembaga survei. Independensi, kedewasaan, dan partisipasi aktif dari elemen-elemen ini sangat penting. Keberhasilan pemilu dan penanganan konflik yang timbul sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, perbaikan terus-menerus dalam membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu diperlukan untuk memperkuat demokrasi secara substansial dan mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam proses politik.