D3 Mesin MKU PKN 2024

NAMA : HAFIZ AQWA ARDANA
NPM : 2305101013
KELAS : D3 TM

JAWABAN :
Jurnal Penelitian Politik nomor ini
menyajikan 6 artikel yang membahas topik-topik
yang terkait dengan isu elektoral. Artikel pertama
yang ditulis oleh Efriza, “Penguatan Sistem
Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019,”
mencoba menjelaskan mengenai dinamika koalisi
dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo
dan sekaligus menjelaskan upaya koalisi dalam
pemilu serentak 2019. Tulisan ini juga membahas
mengenai penerapan sistem presidensial
yang dapat dikatakan ada kelemahan karena
diterapkannya sistem multipartai. Disamping
itu, tulisan ini mengkritisi ketiadaan perubahan
besar dari diterapkannya sistem pemilihan
umum serentak 2019, yang disebabkan oleh
masih diterapkannya presidential threshold dan
masih lemahnya pelembagaan partai politik itu
sendiri, sehingga pola koalisi yang dibangun oleh
kedua pasangan calon presiden tetap bersifat
pragmatis semata. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Pemilu Serentak 2019 membawa harapan
terjadinya coattail effect, sehingga terjadi
peningkatan dukungan politik di legislatif
terhadap pemerintahan yang terpilih nantinya.
Hal ini menunjukkan terjadinya penguatan
terhadap sistem presidensial karena dukungan
memadai di legislatif.

NAMA : FERDI FADILAH AKBAR
NPM : 2305101004
KELAS :D3 TEKNIK MESIN

JAWABAN:
Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan 6 artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu elektoral. Artikel pertama yang ditulis oleh Efriza, "Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019," mencoba menjelaskan mengenai dinamika koalisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sekaligus menjelaskan upaya koalisi dalam pemilu serentak 2019. Tulisan ini juga membahas mengenai penerapan sistem presidensial yang dapat dikatakan ada kelemahan karena diterapkannya sistem multipartai. Disamping itu, tulisan ini mengkritisi ketiadaan perubahan besar dari diterapkannya sistem pemilihan umum serentak 2019, yang disebabkan oleh masih diterapkannya presidential threshold dan masih lemahnya pelembagaan partai politik itu sendiri, sehingga pola koalisi yang dibangun oleh kedua pasangan calon presiden tetap bersifat pragmatis semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu Serentak 2019 membawa harapan terjadinya coattail effect, sehingga terjadi peningkatan dukungan politik di legislatif terhadap pemerintahan yang terpilih nantinya. Hal ini menunjukkan terjadinya penguatan terhadap sistem presidensial karena dukungan memadai di legislatif

NAMA : HEKSA YANUAR
NPM : 2305101023
KELAS : D3 TM

JAWABAN :
Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan 6 artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu elektoral. Artikel pertama yang ditulis oleh Efriza, "Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019," mencoba menjelaskan mengenai dinamika koalisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sekaligus menjelaskan upaya koalisi dalam pemilu serentak 2019. Tulisan ini juga membahas mengenai penerapan sistem presidensial yang dapat dikatakan ada kelemahan karena diterapkannya sistem multipartai. Disamping itu, tulisan ini mengkritisi ketiadaan perubahan besar dari diterapkannya sistem pemilihan umum serentak 2019, yang disebabkan oleh masih diterapkannya presidential threshold dan masih lemahnya pelembagaan partai politik itu sendiri, sehingga pola koalisi yang dibangun oleh kedua pasangan calon presiden tetap bersifat pragmatis semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu Serentak 2019 membawa harapan terjadinya coattail effect, sehingga terjadi peningkatan dukungan politik di legislatif terhadap pemerintahan yang terpilih nantinya. Hal ini menunjukkan terjadinya penguatan terhadap sistem presidensial karena dukungan memadai di legislatif

Nama : tri riski
Npm : 2305101021

Penjelasan:
Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan 6 artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu elektoral. Artikel pertama yang ditulis oleh Efriza, "Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019," mencoba menjelaskan mengenai dinamika koalisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sekaligus menjelaskan upaya koalisi dalam pemilu serentak 2019. Tulisan ini juga membahas mengenai penerapan sistem presidensial yang dapat dikatakan ada kelemahan karena diterapkannya sistem multipartai. Disamping itu, tulisan ini mengkritisi ketiadaan perubahan besar dari diterapkannya sistem pemilihan umum serentak 2019, yang disebabkan oleh masih diterapkannya presidential threshold dan masih lemahnya pelembagaan partai politik itu sendiri, sehingga pola koalisi yang dibangun oleh kedua pasangan calon presiden tetap bersifat pragmatis semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu Serentak 2019 membawa harapan terjadinya coattail effect, sehingga terjadi peningkatan dukungan politik di legislatif terhadap pemerintahan yang terpilih nantinya. Hal ini menunjukkan terjadinya penguatan terhadap sistem presidensial karena dukungan memadai di legislatif

NAMA : MUHAMMAD QOWIAN AZIZ
NPM : 2305101005
KELAS : D3 TEKNIK MESIN


JAWABAN :

DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019

Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar
empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun
2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres)
memiliki konstelasi politik yang lebih menyita
perhatian publik.

Deepening Democracy dan Tantangannya
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai
sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan
makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi
memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan
penting yang harus dilalui, seperti proses
konsolidasi demokrasi.

Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya
Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu
merupakan sarana dan momentum terbaik bagi
rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi
politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di
lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya
secara damai.

Politisasi Identitas: Berebut Suara Muslim
Pemilu serentak 2019 tak lepas dari isu politisasi
identitas dan agama. Fenomena politisasi
identitas dan agama juga diwarnai dengan
berebut suara muslim.7

Pemilu dan Kegagalan Parpol
Pemilu bukan hanya penanda suksesi
kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/
evaluasi terhadap pemerintah dan proses
deepening democracy untuk meningkatkan
kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Pemilu dalam Masyarakat Plural
Mungkin bijak untuk memahami makna
demokrasi dalam sebuah negara yang plural dan
multikultural seperti Indonesia, dengan mengutip
teori etik filsuf Jerman, Immanuel Kant (1724-
1804) yang mengingatkan, jika dalam suatu
masyarakat majemuk masing-masing kelompok
mengklaim kebenaran absolut agama, moralitas,
atau kulturnya, yang menjadi hasil akhirnya
adalah konflik.

Pemilu dan Politisasi Birokrasi
Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan
demokrasi yang substansial, reformasi politik
dan pemilu juga menuntut lahirnya reformasi
birokrasi yang profesional terbebas dari
pragmatisme dan kooptasi partai politik dan
penguasa.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung
fluktuatif dan belum berjalan secara regular
karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai
politik, civil society, media massa) belum
berfungsi efektif dan belum maksimal.

Nama: Muhammad Femas Hadinata
Npm: 2305101008
Kelas: D3 Teknik Mesin

Jawab:
demokrasi di Indonesia pada tahun 2019 dapat dikatakan berjalan dengan baik. Beberapa poin penting yang dapat disoroti adalah:

1. Pemilihan Umum 2019
- Pemilu 2019 diselenggarakan dengan aman, tertib, dan lancar. Proses pemungutan suara dan penghitungan suara berlangsung transparan.
- Partisipasi pemilih cukup tinggi, mencapai sekitar 80% dari total pemilih terdaftar.
- Meskipun ada beberapa isu terkait dugaan kecurangan, namun secara keseluruhan Pemilu 2019 dianggap demokratis dan mencerminkan kehendak rakyat.

2. Kebebasan Berpendapat dan Pers
- Kebebasan berpendapat dan pers di Indonesia terjaga dengan baik. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah.
- Pers dapat melakukan fungsi pengawasan dan pemberitaan secara independen.
- Namun, masih ada beberapa kasus pelanggaran kebebasan pers dan pembatasan akses informasi di beberapa daerah.

3. Penegakan Hukum
- Upaya penegakan hukum terus dilakukan, meskipun masih terdapat beberapa kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan.
- Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, terus berupaya meningkatkan kinerjanya.

4. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
- Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah berjalan dengan baik, memberikan ruang bagi daerah untuk mengurus kepentingan lokalnya.
- Namun, masih terdapat beberapa isu terkait ketimpangan pembangunan dan kualitas pelayanan publik di beberapa daerah.

Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia pada tahun 2019 dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu terus diupayakan perbaikannya, seperti penegakan hukum, kebebasan pers, dan pemerataan pembangunan di daerah.

NAMA : ALDO ANGGARA
NPM : 2305101016
KELAS : D3 TEKNIK MESIN

 
Pemilu Serentak 2019 merupakan pemilu kelima yang dilaksanakan pada era transisi demokrasi, sekaligus pengalaman pertama bagi bangsa Indonesia melaksanakan pemilu legislatif bersamaan dengan pemilu presiden-wakil presiden. Keberhasilan pelaksanan pemilu tentu saja tidak dapat dilepaskan dari kesiapan kondisi pemangku kepentingan (stakeholders) di segala bidang, khususnya bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Namun, masih banyak persoalan yang muncul dan berpotensi mengancam pelaksanaan pemilu demokratis. Oleh karena itu, pemetaan kondisi lintas bidang menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 perlu dilakukan untuk menghasilkan gambaran utuh terkait dengan peta kondisi stakeholders. Kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang relatif baik dan stabil mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis. Bertolak dari kondisi tersebut di atas, bunga rampai ini mengkaji dinamika sosial dan politik yang terjadi menjelang Pemilu Serentak 2019. Data dikumpulkan dari hasil penelitian kualitatif di sembilan kota dan tujuh provinsi. Bunga rampai ini juga memuat hasil analisis yang komprehensif terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Analisis tersebut diperlukan untuk menjadi landasan dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam kaitannya untuk meminimalisasi potensi ancaman pemilu menuju terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi. Konsolidasi demokrasi diIndonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai
politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

NAMA : Ahmad Fuad Hasyim
NPM : 2305101015
KELAS : D3 Teknik Mesin

Jawaban :
Pemilu 2019 menjadi tonggak tegaknya kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung meskipun kritikan tajam dilancarkan dari berbagai pihak, misalnya menguatnya politik identitas hingga terbelahnya masyarakat di tingkat akar rumput.

Keserentakan pileg dan pilpres tersebut diatur dalam Pasal 167 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pelaksanaannya dilakukan langsung yang diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU Pemilu.

Hiruk pikuk Pemilu 2019 sangat didominasi pilpres dengan persaingan kontestasi dua kubu pasangan calon presiden/wakil presiden: Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Banyak pihak yang menyebut pertarungan tersebut merupakan "pertandingan ulang" antara Jokowi dan Prabowo karena di Pilpres 2014 keduanya menjadi rival dan pertarungan dimenangi Jokowi.

Pertarungan dua capres tersebut merupakan imbas dari aturan ambang batas partai politik ataupun gabungan parpol mengajukan capres/cawapres sebesar 20 persen.

Jokowi-Ma'ruf didukung enam partai yang ada di parlemen, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, PKB, PPP, dan Partai Hanura, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja. Koalisi tersebut terbentuk pada bulan Agustus 2018 dan di dalamnya juga diisi parpol nonparlemen, yaitu PSI, Partai Perindo, PKPI, dan PBB.

Beberapa Permasalahan
Mewujudkan pemilu yang demokratis tentu bukan perkara yang sederhana. Dibutuhkan tidak saja seperangkat instrumen regulasi yang tepat agar dapat mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis. Namun perilaku peserta dan peyeenggara pemilupun juga merupakan hal yang tidak kalah penting untuk mewujudkan hal tersebut. Hari ini, kedua hal penting tersebut justru masih berada pada fase yang tidak ideal untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Dari aspek regulasi misalnya, belum lama ini DPR melalui UU Pemilu telah menyepakati presidential treshold sebesar 20-25% yang praktis membuat kontestasi pemilu Presiden hanya dapat diikuti oleh parpol atau gabungan parpol yang mencapai angka tersebut. Jika kita tarik kembali kepada ukuran pemilu yang demokratis, tentu hal ini menjadi suatu satu permasalahan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis itu sendiri.
Tidak hanya itu, permasalahan dari as­pek regulasi lainnya adalah dengan di­munculkannya ambang batas mak­simal yang harus dipenuhi oleh peserta pemilihan kepala daerah yang ingin mengajukan sengketa pilkada ke MK. Hal ini praktis membuat MK kini kem­bali kepada paradigma Mahkamah Kal­kolator, bukan lagi MK yang memiliki tugas sebagai the guardian of constitution and the guardian of democracy. Lagi, hal ini menjadi permasalahan dalam upaya mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia.

Nama: Barry Indrama
Npm: 2305101020
Kelas: D3 Teknik Mesin

Demokrasi Indonesia selama ini lebih bersifat prosedural dibandingkan substantif, dengan semakin berkurangnya kepastian sosial dan politik akibat berbagai persoalan seperti kebisingan, penodaan agama, intoleransi, permasalahan keberagaman yang berujung pada konflik, perselisihan, dan lain-lain. terus bermunculannya berita-berita hoax. Konsolidasi demokrasi di Indonesia, khususnya yang tercermin pada pemilihan presiden tahun 2019, menghadapi tantangan dalam mencapai transformasi politik yang substansial dan memperdalam demokrasi. Dinamika politik Indonesia menjelang pemilu diwarnai dengan isu-isu seperti kerusuhan sosial pasca pengumuman hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.

Nama : Laksmana Are Pradipta
Npm :2305101011
Kelas : D3 Teknik Mesin

JAWAB :
Pemilihan umum serentak (pemilu serentak)
yang diselenggarakan tahun 2019 di Indonesia
merupakan pemilu pertama di mana pemilihan
presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan
bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif
(pileg). Oleh karena itu, menarik untuk melihat
dinamika sosial politik yang terjadi pra-pemilu
2019.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini
menyajikan 6 artikel yang membahas topik-topik
yang terkait dengan isu elektoral.

Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019
Efriza 1–15
• Upaya Mobilisasi Perempuan melalui Narasi Simbolik
‘Emak-Emak dan Ibu Bangsa’ Pada Pemilu 2019
Luky Sandra Amalia 17–33
• Netralitas Polri menjelang Pemilu Serentak 2019
Sarah Nuraini Siregar 35–46
• Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan
Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi
Politik Menjelang Pemilu 2019
Defbry Margiansyah 47–68
• Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019
R. Siti Zuhro 69–81
• Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar: Dimensi Politik
dalam Sastra Lisan Pesantren
Dhurorudin Mashad

-Pendahuluan :
Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar
empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun
2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres)
memiliki konstelasi politik yang lebih menyita
perhatian publik.Sebagaimana diketahui, untuk
kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali
berhadapan dengan Prabowo Subianto, head
to head, untuk memperebutkan kursi presiden.

-Deepening Democracy dan Tantangannya :
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai
sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan
makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi
memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan
penting yang harus dilalui, seperti proses
konsolidasi demokrasi.

1. Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya
2. Politisasi Identitas: Berebut Suara Muslim
3. Pemilu dan Kegagalan Parpol
4. Pemilu dalam Masyarakat Plural
5. Pemilu dan Politisasi Birokrasi

Penutup
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung
fluktuatif dan belum berjalan secara regular
karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai
politik, civil society, media massa) belum
berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai
pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan
untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi
kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan
unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan
akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal
tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen
semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan
yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses
pendalaman demokrasi akan terhambat ketika
parpol melalui para elitenya dan stakeholders
terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak
mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung
constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai
demokrasi substansial, khususnya yang terkait
dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias
kompetisi, political equality, dan peningkatan
political responsivenes

NAMA : Salfa Nanda Fatara
NPM : 2305101022
KELAS : D3 TEKNIK MESIN

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan
pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019
yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang
cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan
menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu
yang berkualitas memerlukan parpol dan
koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting
karena pemilu tidak hanya merupakan sarana
suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil
dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi
ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI.
Tantangan yang cukup besar dalam menjalani
pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi
demokrasi yang berkualitas sulit terbangun.
Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup
dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor
4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum
mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara
yang menjalankan demokrasi substantif.

NAMA : M.Rifki Saputra
NPM : 2305101007
KELAS : D3 Teknik Mesin

Jawab:
Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik.
Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres
dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat.
Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal
yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut.
Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat.
Secara umum, pola relasi antara birokrasi dan politik cenderung dinamis, khususnya ketika proses politik berlangsung, yaitu saat birokrasi dan politik sedang memproses penyusunan peraturan atau perundang-undangan dan peraturan daerah.
Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas.

Nama: Akbar Zacky Raihan
NPM: 2305101019
Kelas: D3 Teknik Mesin

Jawaban Analisis Jurnal:
Demokrasi Sila ke 4 Pancasila sebagai sumber nilai dalam pemilihan umum kepala daerah di Indonesia:
Pemilihan umum kepala daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, khususnya Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Dalam pelaksanaannya, pemilihan umum kepala daerah di Indonesia menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum kepala daerah, tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan demokrasi Sila ke 4 Pancasila sebagai sumber nilai dalam pemilihan umum kepala daerah di Indonesia:
Kampanye dalam pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika dan norma demokrasi Pancasila.
Hasil pemilihan umum kepala daerah diumumkan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Proses pemilihan umum kepala daerah melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai perwujudan dari Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Nama : Muhammad bob ivan
Npm : 2305101001
Kelas : D3 Teknik Mesin
Demokrasi memang sering dianggap sebagai sistem politik yang gaduh dan penuh perdebatan, namun demokrasi tetap bertahan dan dianut oleh banyak negara di dunia.
Meskipun demokrasi tidak sempurna, banyak negara mempertahankannya karena dianggap sebagai sistem politik yang paling sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Perdebatan dan perdebatan dalam demokrasi dianggap sebagai bagian dari proses pencarian solusi terbaik bagi kepentingan bersama.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan atas nama rakyat. Dalam demokrasi, setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama adalah beberapa hak dasar yang dijamin dalam sistem demokrasi.

Pemilihan umum serentak (pemilu serentak) yang diselenggarakan tahun 2019 di Indonesia
merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan
bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif (pileg). Oleh karena itu, menarik untuk melihat
dinamika sosial politik yang terjadi pra-pemilu 2019.

Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/
evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy untuk meningkatkan
kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat.11Dalam proses konsolidasi tersebut, parpol
sebagai pelaku utama pemilu idealnya dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyedia kader
calon pemimpin

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular
karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum
berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan
untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan

Nama: naufal akmal dzakki
Npm. 2355101001
Kelas d3 Tm

Jawab
Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan 6 artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu elektoral. Artikel pertama yang ditulis oleh Efriza, "Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019," mencoba menjelaskan mengenai dinamika koalisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sekaligus menjelaskan upaya koalisi dalam pemilu serentak 2019. Tulisan ini juga membahas mengenai penerapan sistem presidensial yang dapat dikatakan ada kelemahan karena diterapkannya sistem multipartai. Disamping itu, tulisan ini mengkritisi ketiadaan perubahan besar dari diterapkannya sistem pemilihan umum serentak 2019, yang disebabkan oleh masih diterapkannya presidential threshold dan masih lemahnya pelembagaan partai politik itu sendiri, sehingga pola koalisi yang dibangun oleh kedua pasangan calon presiden tetap bersifat pragmatis semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu Serentak 2019 membawa harapan terjadinya coattail effect, sehingga terjadi peningkatan dukungan politik di legislatif terhadap pemerintahan yang terpilih nantinya. Hal ini menunjukkan terjadinya penguatan terhadap sistem presidensial karena dukungan memadai di legislatif

NAMA : Muhammad IQBAL Hibatulah
NPM : 2305101017
KELAS : D3 TEKNIK MESIN

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan
pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019
yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang
cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan
menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu
yang berkualitas memerlukan parpol dan
koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting
karena pemilu tidak hanya merupakan sarana
suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil
dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi
ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI.