PSPE_AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK_KELAS B_GANJIL 2026/2027

Nama: Arshella Cahya Yuniarti
NPM: 2413031058

Nama : Az Zahra Syahlia Putri
Npm : 2413031041

a. Total anggaran, realisasi, dan selisih
Total anggaran:
Rp500.000.000 + Rp250.000.000 + Rp150.000.000 + Rp100.000.000
= Rp1.000.000.000
Total realisasi:
Rp550.000.000 + Rp230.000.000 + Rp140.000.000 + Rp80.000.000
= Rp1.000.000.000
Selisih anggaran dan realisasi:
Rp1.000.000.000 − Rp1.000.000.000 = Rp0
Jadi, tidak terdapat selisih total, tetapi terdapat perbedaan pada masing-masing pos anggaran
b. Apakah program efisien dan efektif?
Efisien: Belum sepenuhnya dapat dikatakan efisien. Walaupun total realisasi sama dengan anggaran, terdapat pembengkakan biaya perbaikan ruang kelas sebesar Rp50.000.000. Efisiensi tidak hanya dilihat dari apakah seluruh anggaran habis, tetapi juga dari penggunaan sumber daya secara tepat dan hemat. Efektif: Belum sepenuhnya efektif. Memang seluruh kegiatan selesai, tetapi adanya keluhan mengenai kualitas meja dan kursi yang kurang baik menunjukkan bahwa hasil program belum sepenuhnya memenuhi tujuan dan kualitas yang diharapkan.
c. Peran akuntansi sektor publik
Akuntansi sektor publik membantu pemerintah dalam mencatat, mengukur, dan melaporkan penggunaan anggaran secara transparan. Melalui laporan keuangan, masyarakat dapat mengetahui berapa anggaran yang direncanakan, berapa yang direalisasikan, serta hasil yang diperoleh dari program tersebut. Dengan demikian, akuntansi sektor publik dapat menjadi alat pertanggungjawaban, transparansi, dan pengawasan terhadap penggunaan dana publik.
d. Apakah pernyataan pemerintah sudah tepat?
Belum tepat. Keberhasilan program tidak cukup hanya dilihat dari seluruh kegiatan yang selesai dan anggaran yang terealisasi. Program seharusnya dinilai berdasarkan efisiensi penggunaan anggaran, efektivitas pencapaian tujuan, serta kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat. Dalam kasus ini, masih terdapat pembengkakan pada biaya perbaikan ruang kelas dan keluhan mengenai kualitas meja dan kursi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi kualitas dan manfaat program, bukan hanya tingkat realisasi anggarannya.

Nama : Olivia Rahma Dani
NPM: 2413031039

Nama: Asnia Sundari
NPM: 2413031040

a. Diketahui total anggaran program perbaikan sekolah adalah Rp1.000.000.000, yang terdiri atas perbaikan ruang kelas Rp500.000.000, pengadaan meja dan kursi Rp250.000.000, pengadaan komputer laboratorium Rp150.000.000, serta biaya pengawasan dan administrasii Rp100.000.000. Realisasinya adalah perbaikan ruang kelas Rp550.000.000 (lebih besar Rp50.000.000 dari anggaran), meja dan kursi Rp230.000.000 (hemat Rp20.000.000), komputer Rp140.000.000 (hemat Rp10.000.000), dan pengawasan-administrasi Rp80.000.000 (hemat Rp20.000.000). Secara total, realisasi sama dengan anggaran, yaitu Rp1.000.000.000, sehingga selisihnya nol. Namun, angka total yang impas ini menutupi adanya penyimpangan yang cukup berpengaruh pada masing-masing pos, karena pembengkakan biaya ruang kelas ditutup oleh penghematan pada tiga pos lainnya.

b. Program ini tidak dapat dikatakan efisien maupun efektif secara utuh. Dari sisi efisiensi, penghematan pada pos meja dan kursi justru dibarengi dengan keluhan kualitas dari sekolah, yang mengindikasikan bahwa penghematan tersebut kemungkinan besar berasal dari penurunan spesifikasi barang, bukan dari perbaikan proses pengadaan. Efisiensi sejati seharusnya menghasilkan output yang sama atau lebih baik dengan biaya lebih rendah, bukan menekan biaya dengan mengorbankan mutu. Dari sisi efektivitas, tujuan program bukan sekadar menyerap anggaran dan menyelesaikan kegiatan, melainkan menghasilkan fasilitas yang benar-benar layak digunakan; adanya keluhan kualitas menunjukkan bahwa manfaat yang dituju belum sepenuhnya tercapai meskipun kegiatan telah selesai secara administratif.

c. Menurut saya, akuntansi sektor publik berperan penting dalam mempertanggungjawabkan program kepada masyarakat melalui beberapa cara. Pertama, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi rinci per pos kegiatan sehingga penyimpangan seperti pada kasus ini dapat terdeteksi, bukan hanya dilihat dari angka total. Kedua, penerapan prinsip value for money (ekonomis, efisien, efektif) memastikan penilaian kinerja tidak berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi juga mencakup kualitas dan manfaat hasil program. Ketiga, laporan tersebut menjadi dasar bagi lembaga pemeriksa seperti BPK untuk melakukan audit kinerja, bukan sekadar audit kepatuhan administratif. Keempat, transparansi laporan memungkinkan masyarakat dan DPRD menilai kinerja pemerintah secara objektif dan menindaklanjuti keluhan publik. Kelima, informasi akuntansi yang lengkap menjadi umpan balik untuk perbaikan perencanaan anggaran pada periode berikutnya.

d. Menurut saya, pernyataan pemerintah daerah bahwa program berhasil hanya karena seluruh anggaran terealisasi dan seluruh kegiatan selesai itu kurang tepat. Kedua indikator tersebut hanya mengukur input dan output administratif, bukan outcome atau manfaat riil bagi penerima layanan. Adanya keluhan kualitas meja dan kursi membuktikan terdapat kesenjangan antara kegiatan selesai dan tujuan tercapai. Keberhasilan program semestinya dinilai secara komprehensif berdasarkan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif, termasuk kualitas output yang dihasilkan, bukan sekadar status penyerapan anggaran dan penyelesaian kegiatan secara formal.
Sekian, terima kasih, Bu.

Murni Solekha
2413031061

Nama: Nuzulliana
NPM: 2413031064

Nama : Adzra Ati'iqah
Npm : 2413031056

Nama: Rizky Widyaningrum
NPM: 2413031060

Nama : Maya Khoyrotun Nisa
NPM : 2413031045
Kelas : 2024 B

Nama: Mega Marsanda Putri
Npm: 2413031054

Nama: Anindia Maharani
NPM: 2413031042

Nama: Nina Oktaviana
Npm: 2413031057

Nama : Mayke Riansyah
NPM : 2413031047

Jawaban Kasus: Pengelolaan Anggaran Program Perbaikan Sekolah

a. Total anggaran, realisasi, dan selisih

Total anggaran =
Rp500.000.000 + Rp250.000.000 + Rp150.000.000 + Rp100.000.000
= Rp1.000.000.000

Total realisasi =
Rp550.000.000 + Rp230.000.000 + Rp140.000.000 + Rp80.000.000
= Rp1.000.000.000

Selisih anggaran dan realisasi =
Rp1.000.000.000 - Rp1.000.000.000 = Rp0

Jadi, total anggaran sama dengan total realisasi, sehingga tidak ada sisa atau kelebihan anggaran secara keseluruhan.

b. Apakah program efisien dan efektif?

Menurut saya, program tersebut belum dapat dikatakan sepenuhnya efisien dan efektif. Dari sisi anggaran memang sesuai karena total realisasi sama dengan anggaran. Namun, penggunaan dana belum tentu efisien karena biaya perbaikan ruang kelas melebihi anggaran sebesar Rp50.000.000. Selain itu, efektivitas program juga dipertanyakan karena masih ada keluhan mengenai kualitas meja dan kursi.

c. Peran akuntansi sektor publik

Akuntansi sektor publik membantu pemerintah dengan mencatat dan menyajikan anggaran, realisasi, serta hasil program secara jelas. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang publik digunakan dan apakah program benar-benar memberikan manfaat.

d. Apakah pernyataan pemerintah sudah tepat?

Menurut saya, belum tepat. Program tidak cukup dinilai berhasil hanya karena semua kegiatan selesai dan anggaran terealisasi. Keberhasilan juga harus dilihat dari efisiensi penggunaan dana, kualitas hasil, dan manfaat yang diterima masyarakat. Dalam kasus ini, adanya keluhan mengenai kualitas meja dan kursi menunjukkan bahwa program masih memiliki kekurangan.

Nama: Rahma Dwi Gishela
NPM: 2413031038

Nama : Fadhilah Izdihar
NPM : 2413031068

Nama: Alzirah Sabrina
NPM: 2413031049

Izin menanggapi kasus ini secara singkat, Bu.Kalau dihitung dari angkanya (poin a), total anggaran dan realisasinya memang pas Rp1 miliar, jadi selisih totalnya Rp0 alias terserap 100%. Tapi kalau dibedah per pos, sebetulnya ada pergeseran dana. Pos perbaikan kelas itu membengkak (defisit Rp50 juta), sedangkan pos meja kursi, komputer, dan pengawasan justru sisa (surplus).
Nah, kalau melihat aspek efisiensi dan efektivitasnya (poin b), program ini belum bisa dibilang berhasil. Secara keuangan mungkin kelihatan efisien karena ada sisa dana di pos meja dan kursi sebesar Rp20 juta. Tapi penghematan ini malah mengorbankan kualitas barang, jadi efisiensinya semu. Dari sisi efektivitas juga gagal, karena tujuan utamanya kan menyediakan fasilitas yang layak. Kalau sekolah-sekolah masih mengeluh kualitasnya buruk, berarti target outcome-nya belum tercapai.Di sinilah akuntansi sektor publik (ASP) mengambil peran (poin c). ASP itu fungsinya bukan cuma buat catat mencatat uang masuk-keluar secara administratif. Melalui konsep Value for Money, ASP membantu menyediakan alat ukur untuk mengaudit apakah anggaran yang keluar itu sebanding dengan kualitas fisik di lapangan, sehingga pertanggungjawaban ke masyarakat bukan cuma soal angka, tapi soal mutu kemanfaatannya.
Oleh karena itu, menurut saya pernyataan pemda yang mengeklaim program ini sukses cuma karena anggarannya habis dan proyeknya selesai itu kurang tepat (poin d). Logika ini masih terjebak di paradigma lama yang bias pada serapan anggaran (input). Padahal dalam tata kelola modern, sukses atau tidaknya program pemerintah itu indikator utamanya ada pada outcome dan kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat, bukan sekadar urusan proyeknya selesai di atas kertas.