CASE STUDY

CASE STUDY

Number of replies: 11

Indonesia sedang menghadapi tantangan deindustrialisasi dini, di mana kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menurun meskipun pendapatan per kapita belum mencapai level negara maju. Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah meluncurkan kebijakan Making Indonesia 4.0 sebagai upaya revitalisasi industri nasional, dengan fokus pada lima sektor prioritas: makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia.

Namun, setelah lima tahun implementasi, pertumbuhan sektor-sektor tersebut belum signifikan. Sementara itu, negara-negara seperti Vietnam dan Bangladesh justru menunjukkan peningkatan pesat dalam sektor manufakturnya.

 Pertanyaan:

  1. Analisislah kemungkinan penyebab kegagalan implementasi kebijakan Making Indonesia 4.0 dalam mendorong pertumbuhan industri prioritas. Gunakan teori-teori kebijakan industri sebagai dasar analisis Anda.
  2. Bandingkan pendekatan kebijakan industri Indonesia dengan negara lain seperti Vietnam atau Korea Selatan. Apa yang membedakan efektivitas kebijakan mereka?
  3. Berdasarkan hasil analisis Anda, rancanglah kebijakan industri alternatif yang lebih kontekstual untuk Indonesia agar mampu keluar dari jebakan deindustrialisasi dini. Jelaskan rasional dan instrumen kebijakan yang digunakan.

In reply to First post

Re: CASE STUDY

WANTY NURKHOLIFAH 2213031051 གིས-
Wanty Nurkholifah
2213031051

Indonesia menghadapi deindustrialisasi dini karena penurunan peran sektor manufaktur terjadi sebelum tingkat pendapatan mencapai level negara maju. Kebijakan Making Indonesia 4.0 sebenarnya dirancang untuk merespons masalah tersebut dengan menetapkan lima sektor prioritas, namun implementasinya belum mampu mendorong pertumbuhan industri secara signifikan. Salah satu penyebab utamanya adalah pendekatan kebijakan yang terlalu menekankan adopsi teknologi tinggi tanpa diimbangi kesiapan kapasitas industri domestik. Dalam teori kebijakan industri, khususnya pendekatan capability building, industrialisasi seharusnya dilakukan secara bertahap melalui penguatan keterampilan tenaga kerja, pendalaman rantai pasok, dan pembelajaran teknologi, bukan lompatan langsung ke industri berteknologi maju.

Selain itu, kebijakan ini kurang terkoordinasi dengan sektor lain seperti pendidikan, perdagangan, dan infrastruktur, sehingga tidak menciptakan ekosistem industri yang saling mendukung. Insentif yang diberikan juga bersifat umum dan tidak selektif, sehingga gagal mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri prioritas. Kondisi ini berbeda dengan Vietnam yang menerapkan kebijakan industri berbasis integrasi ke rantai nilai global melalui kepastian regulasi, pengembangan kawasan industri, dan dukungan kuat terhadap investasi manufaktur berorientasi ekspor. Korea Selatan bahkan menunjukkan peran negara yang sangat aktif dan konsisten dalam memilih sektor unggulan, memberikan dukungan pembiayaan, serta menerapkan evaluasi kinerja yang ketat.

Berdasarkan perbandingan tersebut, Indonesia memerlukan kebijakan industri alternatif yang lebih kontekstual. Kebijakan tersebut perlu menitikberatkan pada pendalaman industri dan penguatan klaster manufaktur domestik, disertai pengembangan pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri. Negara juga perlu menerapkan intervensi selektif melalui insentif fiskal dan pembiayaan yang dikaitkan dengan target kinerja yang jelas. Dengan pendekatan bertahap, terkoordinasi, dan konsisten, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari jebakan deindustrialisasi dini.