PSPE_EKONOMI INDUSTRI_KELAS B_GANJIL2025/2026

Nama : Riani Suniar
Npm : 2213031042

Nama: Dinda Purnama
NPM: 2213031050

Nama: Nazwa Bunga Lestari
NPM: 221301040

Nama: Agnes Yuhestifiani
NPM: 2213031045

Nama: Dwi Intan Rahmadani
NPM: 2213031048

1. Aktor sosial utama dalam kasus adopsi agritech di Indonesia meliputi petani sebagai pengguna langsung, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan penyedia program modernisasi pertanian, perusahaan agritech sebagai pengembang teknologi, serta lembaga pendamping seperti penyuluh pertanian dan LSM. Petani berperan sebagai pihak yang menilai apakah teknologi sesuai dengan kebutuhan dan tradisi mereka, sementara pemerintah mendorong transformasi melalui regulasi, subsidi, atau pelatihan. Perusahaan agritech membangun desain teknologi yang kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh tiap kelompok pengguna. Penyuluh dan LSM berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara inovator dan komunitas lokal. Interaksi seluruh aktor ini membentuk proses konstruksi sosial teknologi, di mana makna dan keberterimaan teknologi dipengaruhi oleh pengalaman, nilai budaya, dan kepentingan masing-masing pihak.

2. Dalam perspektif Social Construction of Technology (SCOT), interpretative flexibility muncul ketika teknologi agritech dipahami secara berbeda oleh tiap aktor. Pemerintah dan perusahaan agritech melihat teknologi sebagai solusi modern untuk meningkatkan produktivitas, sedangkan sebagian petani menafsirkannya sebagai alat yang sulit digunakan, tidak sesuai tradisi, atau tidak relevan dengan kondisi lahan lokal. Teknologi yang sama—misalnya sensor IoT atau drone—dapat dianggap bermanfaat oleh petani yang sudah terbiasa dengan teknologi, tetapi dipandang mengancam cara bertani tradisional oleh kelompok lain. Perbedaan penafsiran ini menunjukkan adanya fleksibilitas makna yang terus dinegosiasikan dalam proses adopsi teknologi.

3. Kekuasaan sosial dan budaya lokal sangat memengaruhi penerimaan teknologi. Dalam komunitas agraris, tradisi dan pengalaman turun-temurun menjadi dasar legitimasi dalam mengambil keputusan. Bila teknologi dianggap bertentangan dengan nilai budaya atau mengancam peran sosial tertentu (misalnya menggantikan tenaga kerja lokal), maka penolakannya menjadi lebih kuat. Selain itu, posisi pemerintah dan perusahaan agritech yang sering lebih dominan dapat menciptakan kesenjangan komunikasi, sehingga petani merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ketimpangan ini membuat teknologi mudah gagal diadopsi karena tidak mencerminkan kebutuhan nyata komunitas. Di sisi lain, kelompok petani yang memiliki pengaruh sosial dapat menentukan apakah teknologi diterima atau ditolak secara kolektif.

4. Untuk meningkatkan penerimaan agritech, strategi implementasi harus mengikuti prinsip SCOT, yaitu melibatkan aktor sosial sejak awal, memahami konteks lokal, serta membangun keselarasan antara teknologi dan budaya masyarakat. Pemerintah dan perusahaan agritech perlu melibatkan petani dalam co-design teknologi agar fungsi dan antarmuka disesuaikan dengan kondisi lapangan. Pendekatan bertahap dengan pilot project berbasis komunitas dapat membantu membangun kepercayaan. Pelatihan berbasis praktik langsung dan pendampingan intensif juga penting untuk mengurangi persepsi bahwa teknologi sulit digunakan. Selain itu, memanfaatkan tokoh lokal atau petani teladan sebagai champion dapat memperkuat legitimasi sosial teknologi. Dengan demikian, agritech dapat diintegrasikan secara lebih natural dalam praktik pertanian lokal dan diterima sebagai solusi, bukan ancaman.

FAZA AULIA
2213031046

1. Aktor sosial dan perannya
Aktor sosial utama dalam kasus agritech ini meliputi petani sebagai pengguna utama yang menentukan penerimaan teknologi, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pendorong modernisasi pertanian, pengembang atau startup agritech sebagai pencipta teknologi, penyuluh pertanian sebagai perantara antara teknologi dan petani, serta tokoh adat atau pemimpin lokal yang memengaruhi sikap kolektif komunitas dalam menerima atau menolak teknologi.

2. Interpretative flexibility dalam pendekatan SCP
Interpretative flexibility terjadi ketika teknologi agritech dimaknai secara berbeda oleh tiap aktor, di mana petani melihatnya sebagai sesuatu yang rumit dan tidak sesuai tradisi, sementara pemerintah dan pengembang memaknainya sebagai solusi efisiensi dan peningkatan produktivitas, sehingga perbedaan tafsir ini menyebabkan adopsi teknologi berjalan tidak merata.

3. Kekuasaan sosial dan budaya lokal
Keberhasilan atau kegagalan adopsi agritech dipengaruhi oleh dominasi kekuasaan pemerintah dan pengembang melalui pendekatan top-down yang sering mengabaikan budaya lokal, serta kuatnya nilai tradisi dan otoritas tokoh adat yang membuat petani lebih mempercayai praktik turun-temurun dibanding teknologi modern yang dianggap asing.

4. Rekomendasi strategi berbasis SCP
Implementasi agritech sebaiknya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan petani dan tokoh lokal sejak perencanaan, menyesuaikan teknologi dengan kondisi dan budaya setempat, serta memperkuat peran penyuluh agar teknologi dimaknai sebagai alat pendukung, bukan pengganti, praktik pertanian tradisional.

1. Dalam kasus agritech di Indonesia, aktor sosial utama meliputi pemerintah, pengembang teknologi (startup agritech dan perusahaan teknologi), petani, serta lembaga pendamping seperti penyuluh pertanian dan akademisi. Pemerintah berperan sebagai regulator dan pendorong adopsi teknologi melalui kebijakan dan program digitalisasi pertanian. Pengembang teknologi berperan sebagai perancang sistem yang membawa logika efisiensi dan produktivitas. Sementara itu, petani merupakan pengguna utama yang menentukan diterima atau tidaknya teknologi berdasarkan pengalaman, nilai budaya, dan kebutuhan lokal. Penyuluh dan akademisi berfungsi sebagai mediator yang menjembatani kepentingan teknologi dengan realitas sosial petani.

2. Dalam perspektif SCP, interpretative flexibility terlihat dari perbedaan cara setiap aktor memaknai teknologi agritech. Bagi pengembang dan pemerintah, teknologi dipahami sebagai solusi peningkatan hasil panen dan efisiensi biaya. Sebaliknya, sebagian petani memandang teknologi tersebut sebagai ancaman terhadap tradisi bertani, alat yang rumit, atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi lahan dan pola tanam lokal. Perbedaan interpretasi inilah yang menyebabkan adopsi teknologi berjalan tidak merata.

3. Kekuasaan sosial dan budaya lokal memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan adopsi agritech. Struktur sosial pedesaan yang hierarkis, dominasi tokoh adat atau petani senior, serta nilai kolektivisme dapat memperkuat atau justru menghambat penerimaan teknologi. Ketika teknologi diperkenalkan secara top-down tanpa melibatkan aktor lokal yang berpengaruh, resistensi cenderung muncul. Selain itu, dominasi narasi modernisasi dari pemerintah atau perusahaan teknologi dapat mengabaikan pengetahuan lokal, sehingga teknologi dipersepsikan sebagai bentuk pemaksaan budaya.

4. Agar teknologi agritech dapat diterima oleh komunitas lokal, proses implementasi harus bersifat partisipatif dengan melibatkan petani sejak tahap perancangan. Pemerintah dan pengembang perlu menyesuaikan teknologi dengan konteks sosial dan ekologis setempat, serta menyediakan pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, peran tokoh adat, kelompok tani, dan penyuluh harus diperkuat sebagai agen legitimasi sosial. Dengan pendekatan SCP, teknologi tidak hanya diposisikan sebagai alat teknis, tetapi sebagai hasil konstruksi sosial yang mencerminkan nilai, kebutuhan, dan kepentingan komunitas lokal.

Wanty Nurkholifah
2213031051

Dalam kasus pengembangan teknologi agritech di Indonesia, aktor sosial yang terlibat antara lain petani, pemerintah, pengembang teknologi, dan penyuluh pertanian. Petani menjadi aktor utama karena merekalah yang menggunakan dan menentukan apakah teknologi diterima atau ditolak. Pemerintah berperan mendorong modernisasi pertanian melalui kebijakan dan program digitalisasi. Pengembang teknologi menciptakan berbagai inovasi agritech, sedangkan penyuluh pertanian berperan sebagai penghubung yang menjelaskan dan mendampingi petani dalam penggunaan teknologi.

Dilihat dari pendekatan Social Construction of Technology (SCP), teknologi agritech memiliki makna yang berbeda bagi tiap aktor. Bagi pemerintah dan pengembang, teknologi dipahami sebagai solusi efisiensi dan kemajuan pertanian. Namun, bagi sebagian petani, teknologi tersebut dianggap sulit digunakan, tidak sesuai dengan tradisi bertani, dan kurang relevan dengan kondisi lokal. Perbedaan cara memaknai inilah yang disebut interpretative flexibility, dan menjadi penyebab utama lambatnya adopsi teknologi.

Keberhasilan atau kegagalan adopsi agritech juga dipengaruhi oleh kekuasaan sosial dan budaya lokal. Teknologi sering diperkenalkan secara top-down tanpa melibatkan petani dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini membuat pengetahuan dan kebiasaan lokal terpinggirkan, sehingga muncul penolakan. Budaya bertani yang diwariskan turun-temurun memiliki kekuatan sosial yang besar dan tidak bisa diabaikan begitu saja oleh teknologi modern.

Agar teknologi agritech dapat diterima, penerapannya perlu melibatkan petani sejak awal pengembangan. Pemerintah sebaiknya tidak hanya mendistribusikan teknologi, tetapi juga melakukan pendampingan berkelanjutan. Teknologi harus dirancang agar sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi lokal, sehingga tercipta kesepahaman antara semua pihak dan teknologi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan petani.