Discussions started by Intan Fitri Meutia

AKP S2 MIA 2023 -> Final Paper / UTS

by Intan Fitri Meutia -

Silahkan kumpul kan final paper anda pada forum ini...

Dengan ketentuan, sbb:

A. Format

1. Title 

2. Excevutive Summary 

3. Introduction or Summary of the Problem 

4. Methode Approach 

5. Result Body 

6. Bibbliography


B. Minimal 10 hlmn, TNR, spasi 1,5, menggunakan mendeley (buku minimal 5, jurnal minimal 10, semuanya minimal terbitan 10 tahun terakhir)


C. Dateline 28 April 2023, pukul 12.00

AKP S2 MIA 2023 -> Tugas 3

by Intan Fitri Meutia -


SOAL:

 

1.     Buatlah definisi operasional dari contoh kasus berikut, lengkapi dengan diagram pohon atau fishbone untuk pemetaan masalah & penentuan kebijakannya:

 

Untuk menyelamatkan stabilitas perekonomian nasional, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali menunjuk perusahaan digital lainnya sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ada empat perusahaan baru yang ditunjuk DJP kali ini. Keempat perusahaan tersebut adalah, Amazon.com.ca, Inc; Image Future Investment (HK) Limited; Dropbox International Unlimited Company; Freepik Company S.L. Keempatnya bergabung dengan Netflix, Facebook, Tiktok hingga Shopee CS yang terlebih dahulu ditunjuk DJP sebagai pemungut PPN. Berikut adalah beberapa kebijakan terkait PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik);

a.     Peraturan Pemerintah RI No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian dan prosedur elektronik.

b.     Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2020

c.     Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020

 

2.     Silahkan pilih salah satu kasus dibawah ini dan berikan analisis saudara, sesuai dengan teori yang sudah anda pelajari:

a.     Menurut data terbaru, setidaknya 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet, dan media digital saat ini menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan. Padahal tidak semua aplikasi dapat digunakan anak-anak dan remaja. Perlu dipahami oleh masyarakat bahwasanya pada saat mereka mendaftarkan diri pada suatu aplikasi atau platform media apapun, sejatinya telah terjadi suatu pengikatan diri antara masyarakat dengan penyedia platform atau aplikasi tersebut melalui suatu kontrak elektronik yang bersifat baku. Kontrak ini disebut dengan End User License Agreement (EULA) atau Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir.

 

b.     Berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah menemani perjalanan panjang desa dalam upaya pengembangan potensinya. Dalam UU No. 6 tahun 2014 disebutkan bahwa kedudukan desa tidak lagi bersifat sub-nasional, melainkan berkedudukan di wilayah Kabupaten/ Kota. Desa tidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Kehadiran desa akan dilandasi dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Tiga aktor utama yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kewenangan desa, meliputi Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa. Dari lokus kajian Peningkatan Kapasitas Desa sebagai dasar penyusunan policy brief, didapatkan data hasil penelitian bahwa desa-desa pada umumnya masih belum dilengkapi dengan berbagai perangkat seperti uraian tugas (job description) pegawai, prosedur kerja (SOP), analisis jabatan, dan sebagainya.

 

c.     Kebijakan sosial di Indonesia terkait kemiskinan telah diatur dalam bentukbentuk kebijakan dalam hal ini berupa aturan-aturan yang tercantum pada Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Kemiskinan yang secara eksplisit digambarkan pada batang tubuh undang-undang tersebut yakni upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Peraturan mengenai kemiskinan tersebut dapat dipahami tidak terlepas dari makna dari kebijakan sosial yang merupakan tindakan yang ditempuh pemerintah dalam kaitannya pengurangan dan penanganan kemiskinan yang ditujukan untuk berbagai hal dalam hal menjaga, melindungi, dan memberdayakan masyarakat.

 

 

 

3.    Apakah penerapan kebijakan THR 2023 sudah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023.  Berikan analisa dan solusi rekomendasi komprehensif agar kebijakan tersebut dapat efektif dan efisien?


 

 

SELAMAT MENGERJAKAN!