Nama : Shofiya Azhar Ramadhani
NPM : 2505101016

1. Gambaran Umum Jurnal
Jurnal ini membahas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan pedoman utama dalam pembangunan hukum Indonesia. Penulis menegaskan bahwa Pancasila memiliki nilai keseimbangan yang menyatukan unsur ketuhanan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Melalui perpaduan ketiga nilai tersebut, Pancasila menjadi ideologi yang tidak hanya bersifat filosofis, tetapi juga bersifat praktis dan dapat diterapkan dalam kehidupan kenegaraan yang dinamis.

2. Pokok Pemikiran Utama
a. Pancasila sebagai Ideologi Universal dan Berimbang
Penulis menekankan bahwa Pancasila adalah ideologi yang mampu menyatukan tiga dimensi penting:
- Hubungan dengan Tuhan (hablumminallah)
- Hubungan antar manusia (hablumminannas)
- Hubungan dengan alam dan lingkungan (hablum minal alam)
Ketiga hubungan ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang menyeluruh, tidak berat sebelah, dan relevan untuk bangsa majemuk seperti Indonesia.

b. Kelahiran Pancasila melalui Proses Historis yang Panjang
Pancasila bukan pemikiran instan. Nilai-nilainya sudah hidup dalam budaya Nusantara sejak zaman kerajaan, kemudian dirumuskan secara modern pada masa BPUPK dan Panitia Sembilan. Perubahan pada sila pertama dari Piagam Jakarta menunjukkan kebijaksanaan pendiri bangsa dalam menjaga persatuan.

c. Pancasila sebagai Falsafah Bangsa
Pancasila dipandang sebagai sistem nilai yang bersifat utuh, hierarkis, dan saling berkaitan. Sila pertama menjadi landasan moral yang membimbing implementasi sila-sila lain. Karena itu, setiap kebijakan negara harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

d. Pancasila dan Pembangunan Hukum
Penulis menegaskan bahwa:
- Setiap peraturan perundang-undangan harus bersumber pada Pancasila.
- Pancasila adalah "cita hukum" (rechtsidee), yaitu orientasi dasar dalam pembentukan hukum.
- Tanpa Pancasila, sistem hukum Indonesia akan kacau karena kehilangan pedoman ideologis.

e. Tantangan Pemahaman Pancasila di Era Reformasi
Reformasi sempat membuat Pancasila dipertanyakan relevansinya. Muncul berbagai paham seperti neoliberalisme dan fundamentalisme yang mencoba menjadi alternatif. Survei menunjukkan bahwa pemahaman generasi muda tentang Pancasila terus merosot, sehingga diperlukan revitalisasi dan pembudayaan kembali nilai-nilainya.

3. Kekuatan Jurnal
Argumentatif dan historis – penulis mengaitkan perjalanan sejarah Pancasila dengan perkembangan ideologi di negara lain.
Mengaitkan Pancasila dengan pembangunan hukum – analisisnya cukup mendalam dan berorientasi pada praktik kenegaraan.
Menekankan nilai keseimbangan – penting untuk memahami relevansi Pancasila dalam menghadapi tantangan zaman modern.

4. Kelemahan atau Kekurangan Jurnal
Pembahasan sangat panjang dan banyak mengulang konsep historis yang sudah umum.
Contoh implementasi hukum kurang—lebih banyak teori daripada studi kasus.
Belum membahas tantangan global secara spesifik, misalnya era digital, budaya instan, atau tantangan AI terhadap regulasi.

5. Manfaat dan Relevansi Jurnal
Jurnal ini berguna untuk memahami:
- Kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional,
- Pentingnya nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kebersamaan dalam membentuk kebijakan,
- Upaya revitalisasi Pancasila di kalangan masyarakat dan pemerintah,
- Alasan Pancasila masih relevan sebagai ideologi negara di tengah arus globalisasi.
- Bagi mahasiswa, jurnal ini membantu melihat bagaimana Pancasila bekerja bukan hanya sebagai teori, tetapi sebagai panduan dalam pembangunan negara yang adil, demokratis, dan berkeadaban.

6. Kesimpulan Analisis
Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi negara yang menyatukan nilai spiritual, humanis, dan sosial melalui konsep keseimbangan. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi bagi pembentukan hukum nasional. Penelitian ini juga menyoroti menurunnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, sehingga perlu adanya upaya serius untuk membangkitkan kembali internalisasi nilai Pancasila dalam pendidikan, hukum, pemerintahan, dan kehidupan bermasyarakat.

Nama : Shofiya Azhar Ramadhani
NPM : 2505101016
Kelas : D3 Teknik Mesin

Nama : Shofiya Azhar Ramadhani
NPM : 2505101016

1) Pendapat sebagai mahasiswa tentang peristiwa Bom Bali 2002 — kesesuaian dengan nilai agama & nilai luhur bangsa — dan solusi
Pendapat singkat:
Bom Bali 2002 adalah tindakan teror yang kejam dan tidak berperikemanusiaan. Pemboman yang menewaskan ratusan orang dan melukai banyak lainnya merupakan pelanggaran berat terhadap martabat manusia, moral agama, dan nilai-nilai dasar bangsa. Tindakan itu tidak bisa dibenarkan atas nama apapun — agama, politik, atau ideologi — karena mengorbankan nyawa warga sipil tak berdosa dan merusak tatanan sosial.

Mengapa tidak sesuai dengan nilai agama dan nilai luhur bangsa:
Dari sudut agama manapun (Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dsb.) pembunuhan orang tak bersalah, pemaksaan, dan penyebaran ketakutan adalah perbuatan terlarang. Agama-agama mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan, kasih sayang, dan keadilan — semuanya dilanggar oleh aksi teror.

Dari sudut nilai bangsa (Pancasila dan budaya lokal), aksi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar: menghancurkan kemanusiaan, merusak persatuan, meniadakan rasa aman masyarakat, serta menempatkan kekerasan di atas musyawarah dan keadilan.

Solusi (jangka pendek — menengah — panjang):
Penegakan hukum yang tegas dan transparan (jangka pendek):
- Tangkap, proses, dan hukum pelaku sesuai mekanisme peradilan pidana yang adil. Proses harus terbuka agar publik melihat akibat hukum tindakan teror.
- Berikan keadilan bagi korban: perawatan medis, kompensasi, dan pemulihan psikologis.

Pemberantasan jaringan dan pencegahan (menengah):
- Intelijen dan aparat keamanan meningkatkan kerja sama nasional/regional untuk memutus jaringan, pendanaan, dan logistik teroris.
- Perkuat regulasi kontra-terorisme, sambil menjunjung hak asasi manusia sehingga tidak memicu justifikasi kekerasan baru.

Deradikalisasi dan rehabilitasi (menengah):
- Program deradikalisasi yang terstruktur untuk napi terorisme, melibatkan tokoh agama moderat, psikolog, dan komunitas lokal.
- Rekonstruksi sosial bagi keluarga pelaku dan komunitas yang rawan radikalisasi: pendidikan, lapangan kerja, dan fasilitasi dialog.

Pendidikan nilai kebangsaan dan agama moderat (jangka panjang):
- Masukkan kurikulum pendidikan kewarganegaraan, sejarah, dan literasi media yang menekankan Pancasila, toleransi, dan berpikir kritis.
- Kampanye publik melawan narasi kekerasan: penggunaan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan pengetahuan tentang bahaya ideologi ekstrem.

Penguatan masyarakat sipil dan ekonomi lokal:
- Kegiatan komunitas, dialog antar-umat beragama, program pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi kerentanan sosial-ekonomi yang sering dimanfaatkan oleh kelompok ekstrem.

Perlindungan wisata dan sektor ekonomi yang rentan:
- Prosedur keamanan publik yang proporsional di tempat wisata tanpa merusak suasana kebudayaan; kerja sama otoritas lokal, pengusaha pariwisata, dan masyarakat.

2) Nilai Pancasila yang dilanggar oleh para pelaku dan sanksi yang pantas diberikan (penjelasan lengkap & mendalam)
A. Nilai-nilai Pancasila yang dilanggar — penjelasan rinci
Sila I — Ketuhanan Yang Maha Esa
Banyak agama mengajarkan bahwa membunuh orang tak bersalah adalah dosa besar. Tindakan teror yang sengaja membunuh dan melukai warga sipil bertentangan dengan ajaran ketuhanan yang mendasari moralitas beragama.

Sila II — Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Aksi pemboman adalah tindakan kejam yang merendahkan martabat manusia, melanggar hak hidup, dan meniadakan rasa aman. Ini bertentangan langsung dengan sikap beradab dan penghormatan terhadap sesama manusia.

Sila III — Persatuan Indonesia
Terorisme memecah-belah masyarakat, menimbulkan permusuhan antarkelompok dan menakut-nakuti warga; ini melemahkan persatuan nasional.

Sila IV — Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Pelaku memilih jalan kekerasan untuk mencapai tujuan politik/ideologis tanpa menggunakan mekanisme demokratis, musyawarah, atau saluran hukum yang sah.

Sila V — Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Terorisme menimbulkan ketidakadilan besar: korban tak berdosa kehilangan keselamatan, keluarga korban menderita, dan kesejahteraan komunitas terganggu. Aksi demikian jauh dari cita-cita keadilan sosial.

B. Sanksi yang pantas — prinsip dan bentuk hukuman
1. Prinsip yang harus dipakai saat menentukan sanksi:
- Legalitas: sanksi harus berdasarkan undang-undang dan proses peradilan yang sah. Tidak boleh ada hukuman di luar hukum (no extra-judicial punishment).
- Proporsionalitas: hukuman harus sebanding dengan beratnya kejahatan dan dampaknya.
- Keadilan restoratif & pencegahan: selain hukuman retributif, perlu tindakan untuk pemulihan korban dan pencegahan pengulangan (deradikalisasi).
- Transparansi & akuntabilitas: proses hukum harus terbuka agar publik percaya sistem peradilan.

2. Bentuk sanksi yang pantas:
Sanksi pidana berat (hukuman retributif):
Pelaku utama yang terbukti merencanakan dan melaksanakan pemboman yang menyebabkan mati massal pantas diadili dengan dakwaan terberat yang tersedia menurut hukum nasional mengenai terorisme dan pembunuhan massal. Dalam praktik beberapa negara (termasuk Indonesia pada beberapa kasus besar), hukuman maksimal pernah berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup — namun penerapan hukuman mati kontroversial dan harus tunduk pada prosedur hukum yang ketat.
Pelaku pembantu, pendana, atau logistik mendapat hukuman sesuai tingkat keterlibatan: penjara lama, denda, penyitaan aset.

Ganti rugi dan pemulihan bagi korban (restoratif):
Tanggung jawab finansial untuk korban — kompensasi, biaya pengobatan, rehabilitasi psikologis, dan santunan keluarga korban. Jika aset pelaku dapat disita, sebagian dapat digunakan untuk pemulihan korban.

Pembinaan & deradikalisasi bagi pelaku yang memungkinkan:
Untuk pelaku yang masih memungkinkan diintervensi (mis. bukan otak yang tak tergoyahkan), program deradikalisasi dan pendidikan wajib selama masa tahanan untuk mengurangi risiko residivisme.

Sanksi administratif dan pengawasan:
Bagi organisasi yang terbukti mendukung terorisme, pembubaran organisasi, pembekuan aset, dan larangan aktivitas. Penguatan pengawasan terhadap lembaga/kelompok yang rawan disusupi paham ekstrem.

Sanksi sosial dan rehabilitasi komunitas:
Pendekatan yang melibatkan komunitas untuk memulihkan hubungan sosial, membangun kembali kepercayaan, dan mendukung reintegrasi non-kekerasan bagi individu yang telah menjalani proses hukum dan pembinaan.

Catatan etis-hukum:
Penjatuhan hukuman tidak boleh mengganggu prinsip hak asasi manusia: proses peradilan yang adil harus dipatuhi. Hukuman yang diambil harus berdasarkan hukum yang berlaku dan bukti yang sah di pengadilan. Selain itu, ada kebutuhan seimbang antara hukuman (justice) dan upaya pencegahan/rehabilitasi agar tidak menciptakan martir yang memperkuat narasi ekstrem.

Penutup — refleksi singkat
Tragedi Bom Bali adalah contoh paling tragis bagaimana kebencian dan kekerasan merusak hidup manusia dan tatanan sosial. Respons yang tepat bukan hanya hukuman bagi pelaku, tetapi juga pemulihan korban, penguatan institusi, pendidikan nilai-nilai kebangsaan (Pancasila), serta upaya jangka panjang untuk mencegah radikalisasi. Kombinasi hukum yang tegas, program deradikalisasi yang efektif, dan pembangunan sosial-ekonomi adalah kunci agar tragedi serupa tidak terulang.

Nama : Shofiya Azhar Ramadhani
NPM : 2505101016

Nama : Shofiya Azhar Ramadhani
NPM : 2505101016

1. Proses Terjadinya G30S/PKI, Penyimpangan terhadap Nilai Pancasila, dan Hikmah yang Dapat Diambil
a. Proses Terjadinya Peristiwa G30S/PKI
Peristiwa G30S/PKI terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Intinya, sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan 30 September menculik dan membunuh tujuh perwira tinggi Angkatan Darat. Gerakan tersebut diduga ingin menggeser kekuasaan pemerintah yang sah dengan cara kekerasan dan perebutan kekuasaan secara paksa.
Tujuan utama aksi ini adalah mengambil alih kekuasaan negara melalui cara inkonstitusional yang berujung pada instabilitas sosial, politik, dan keamanan nasional.

b. Penyimpangan terhadap Pancasila
Peristiwa tersebut jelas menyimpang dari nilai Pancasila, yaitu:

Sila I – Ketuhanan Yang Maha Esa
Tindak kekerasan, pembunuhan, dan fitnah tidak mencerminkan sikap berketuhanan dan tidak menghargai kehidupan.

Sila II – Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Penculikan dan pembunuhan merupakan tindakan yang tidak manusiawi, melanggar hak hidup dan martabat manusia.

Sila III – Persatuan Indonesia
G30S/PKI memecah belah bangsa, menimbulkan konflik, dan mengancam keutuhan nasional.

Sila IV – Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Mereka ingin merebut kekuasaan tanpa melalui mekanisme demokrasi, tanpa musyawarah, dan tidak menghormati lembaga negara.

Sila V – Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Keinginan mengganti sistem negara melalui kekerasan justru menimbulkan ketidakadilan dan menjerumuskan masyarakat dalam kekacauan.

c. Hikmah dari Peristiwa G30S/PKI
Beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik, antara lain:
- Pentingnya menjaga persatuan dan kewaspadaan nasional terhadap segala ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
- Golongan atau ideologi apa pun tidak boleh memaksakan kehendak dengan kekerasan.
- Pentingnya pendidikan wawasan kebangsaan agar generasi muda tidak mudah terpengaruh paham radikal.
- Kekuatan TNI dan rakyat harus selalu bersatu dalam menjaga keutuhan bangsa.
- Pancasila harus dijadikan pedoman hidup berbangsa agar tidak terulang peristiwa yang merusak.

2. Cara Pengambilan Keputusan Berdasarkan Musyawarah dan Kendalanya
a. Cara-cara Pengambilan Keputusan dengan Musyawarah
Dalam kehidupan masyarakat atau organisasi, musyawarah biasanya dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
- Mengumpulkan semua pihak yang berkepentingan.
- Menyampaikan pendapat secara bergiliran, tanpa saling memotong.
- Mendengarkan semua pandangan, baik yang setuju maupun menolak.
- Menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap gagasan.
- Mencari titik temu yang bisa diterima semua pihak.
- Mengambil keputusan bersama, bukan dominasi mayoritas saja.
- Melaksanakan kesepakatan dengan penuh tanggung jawab.

b. Bentuk Kearifan yang Timbul dalam Musyawarah
Kearifan yang biasanya muncul adalah:
- Saling menghormati pendapat orang lain.
- Mengutamakan kepentingan bersama daripada ego pribadi.
- Menciptakan suasana rukun dan kekeluargaan.
- Belajar menerima perbedaan.
- Melatih kedewasaan dalam berpendapat.

c. Kendala yang Timbul dalam Musyawarah
Beberapa hambatan yang sering muncul:
- Ada pihak yang terlalu mendominasi sehingga pendapat lain tidak tertampung.
- Perbedaan kepentingan membuat musyawarah menjadi panjang dan tidak fokus.
- Kurangnya kemampuan komunikasi, sehingga terjadi salah paham.
- Kurangnya rasa sabar atau toleransi.
- Ada peserta yang tidak mau menerima keputusan bersama.

3. Penyebab Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai-nilai Pancasila
Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan menurunnya pemahaman Pancasila:
a. Pengaruh globalisasi dan media digital
Generasi muda lebih banyak terpapar budaya luar, sehingga nilai kebangsaan sering terpinggirkan oleh budaya populer.

b. Pendidikan Pancasila kurang aplikatif
Banyak masyarakat memandang Pancasila hanya sebagai hafalan, bukan sebagai nilai hidup yang dipraktikkan setiap hari.

c. Lemahnya keteladanan dari tokoh masyarakat
Ketika pemimpin atau figur publik tidak menunjukkan perilaku Pancasilais, masyarakat ikut kehilangan pegangan moral.

d. Kurangnya sosialisasi dan pembudayaan nilai Pancasila
Pancasila jarang dibahas dalam kegiatan masyarakat, dunia kerja, maupun media publik.

e. Tingginya arus informasi hoaks
Informasi palsu yang berisi provokasi, kebencian, atau intoleransi melemahkan pemahaman masyarakat tentang nilai persatuan.

f. Perubahan gaya hidup individualistis
Masyarakat modern cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi sehingga nilai gotong royong dan solidaritas menurun.

g. Minimnya perhatian terhadap sejarah bangsa
Generasi muda kurang mempelajari sejarah dan perjuangan bangsa sehingga tidak memahami konteks lahirnya Pancasila.