Rafif Marsal
2515012048
Kelas A

A. Pendapat terhadap isi artikel dan nilai positif yang dapat diambil

Artikel “Akhlak-less Itu Bukan Budaya Kita” membahas fenomena menurunnya etika dan moral di kalangan sebagian generasi muda akibat pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi. Artikel ini menegaskan bahwa citra negatif terhadap generasi muda bukan berasal dari seluruh anak muda, melainkan dari perilaku segelintir individu yang tidak mencerminkan nilai-nilai budaya dan moral bangsa Indonesia.

Nilai positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah pentingnya menanamkan kesadaran etika dalam setiap tindakan dan perkataan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di ruang digital. Selain itu, artikel ini mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi harus disertai tanggung jawab moral agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi orang lain serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Keterkaitan Pancasila sebagai sistem etika dengan isi artikel

Pancasila berperan sebagai landasan etika dan moral bagi seluruh warga negara Indonesia. Isi artikel tersebut sangat relevan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama:

Sila Kedua, yang menekankan sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Sila Keempat, yang mengajarkan etika dalam menyampaikan pendapat secara santun dan penuh kebijaksanaan.

Sila Kelima, yang menuntut terciptanya keadilan sosial dan perlakuan yang baik bagi semua pihak.

Melalui artikel tersebut, generasi muda diajak untuk kembali mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etika agar perilaku sosial tetap mencerminkan jati diri bangsa Indonesia.

C. Kearifan lokal di Indonesia yang berkaitan dengan sistem etika berdasarkan sila-sila Pancasila

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Kebiasaan berdoa sebelum beraktivitas serta sikap saling menghormati antarumat beragama.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Tradisi sopan santun, menghormati orang yang lebih tua, serta budaya saling membantu.

Sila Persatuan Indonesia
Gotong royong dan kerja bakti sebagai bentuk kebersamaan dalam kehidupan masyarakat.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sikap saling berbagi, peduli terhadap sesama, dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

D. Cara menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang berkaitan dengan sistem etika berdasarkan sila-sila Pancasila

Pelestarian kearifan lokal dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjaga etika dan kesopanan dalam berinteraksi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Selain itu, penting untuk menghargai budaya daerah, menanamkan nilai moral sejak dini, serta menolak perilaku yang bertentangan dengan norma dan nilai luhur bangsa Indonesia.

Nama: Rafif Marsal
NPM: 2515012048
Kelas: A

A. Sistem Etika Perilaku Politik Saat Ini dan Kesesuaiannya dengan Nilai Pancasila

1. Gambaran etika perilaku politik saat ini

Etika perilaku politik di Indonesia saat ini dapat dilihat dalam dua sisi:

Sisi positif:

Sudah ada regulasi dan lembaga pengawas seperti KPU, Bawaslu, KPK, dan DKPP.

Transparansi melalui media cukup membantu masyarakat menilai figur politik.

Partisipasi politik masyarakat meningkat, terutama generasi muda.

Wacana politik semakin terbuka dan kritis.

Sisi negatif:

Masih maraknya politik uang, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Konflik antar pendukung, ujaran kebencian, dan politik identitas.

Beberapa politisi masih mengedepankan kepentingan pribadi/kelompok.

Manipulasi informasi, hoaks politik, dan pencitraan berlebihan.

2. Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

Tidak sepenuhnya. Ada yang sesuai, namun banyak pula yang menyimpang.

Berikut kesesuaiannya dilihat per sila:

Sila Pancasila Kesesuaian / Penyimpangan dalam Perilaku Politik
Ketuhanan Penyimpangan: politik kotor, kebohongan, manipulasi.
Kemanusiaan Penyimpangan: ujaran kebencian, politik identitas, kekerasan verbal.
Persatuan Penyimpangan: polarisasi politik, fanatisme buta, perpecahan kelompok.
Kerakyatan Penyimpangan: keputusan politik tidak mengutamakan suara rakyat, korupsi.
Keadilan Sosial Penyimpangan: penyalahgunaan jabatan, ketimpangan sosial, politik uang.

Kesimpulan:
Etika politik di Indonesia secara ideal berlandaskan Pancasila, tetapi secara praktik masih jauh dari ideal karena dipengaruhi kepentingan kekuasaan, lemahnya integritas, dan budaya politik yang belum matang.

B. Etika Generasi Muda di Lingkunganmu—Apakah Sudah Mencerminkan Nilai Bangsa?
1. Gambaran etika generasi muda saat ini

Di banyak tempat, etika generasi muda menunjukkan dua fenomena yang berbeda:

A. Etika positif (menggambarkan nilai bangsa):

Masih banyak yang sopan, ramah, menghormati orang tua.

Semangat gotong royong dalam kegiatan masyarakat.

Aktif mengikuti kegiatan kampung, karang taruna, atau kegiatan sosial.

Kreatif, suka belajar, dan terbuka terhadap perubahan.

B. Etika negatif (dekadensi moral):

Berkurangnya sopan santun dalam berbicara, baik di dunia nyata maupun media sosial.

Kurangnya rasa hormat pada orang tua/masyarakat.

Kecanduan gadget, membuat jarak sosial.

Penyimpangan perilaku seperti tawuran, perundungan, perilaku konsumtif, dan hedonisme.

Mudah terprovokasi hoaks atau konten provokatif di media sosial.

Jadi, sebagian generasi muda mencerminkan etika bangsa, tetapi sebagian lainnya mengalami penurunan moral akibat pengaruh globalisasi, lingkungan, dan kurangnya pendidikan karakter.

Solusi untuk Mengatasi Dekadensi Moral Generasi Muda

Berikut solusi yang realistis dan bisa diterapkan:

1. Penguatan Pendidikan Karakter

Integrasi nilai Pancasila, budi pekerti, etika digital, dan akhlak dalam sekolah.

Pembiasaan sikap sopan, disiplin, dan tanggung jawab sejak dini.

2. Pendidikan Literasi Digital

Mengajarkan cara menggunakan media sosial secara beretika.

Memperkuat kemampuan memilah informasi untuk menghindari hoaks dan ujaran kebencian.

3. Kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan

Mengaktifkan karang taruna, kegiatan olahraga, seni, dan bakti sosial.

Menghidupkan budaya gotong royong di masyarakat.

4. Penguatan Peran Orang Tua

Mendidik dengan kasih sayang dan keteladanan.

Mengawasi penggunaan gadget dan lingkungan pergaulan.

5. Peran Media sebagai Agen Moral

Mempromosikan konten positif, edukatif, anti kekerasan, anti perundungan.

Menekan konten-konten vulgar, provokatif, dan tidak mendidik.

6. Penegakan Norma dan Aturan

Tindakan tegas terhadap perilaku menyimpang (tawuran, kekerasan, narkoba).

Etika dan disiplin ditegakkan baik di sekolah maupun lingkungan masyarakat.

7. Menjadi Teladan

Generasi muda membutuhkan contoh. Jika orang dewasa dan pemimpin beretika baik, mereka akan meniru.

Kesimpulan Singkat

Etika dalam politik Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan Pancasila.

Generasi muda menunjukkan perilaku yang beragam; ada yang baik, tetapi ada pula gejala kemunduran moral.

Dekadensi moral dapat diatasi melalui pendidikan karakter, literasi digital, peran orang tua, kontrol media, dan keteladanan masyarakat.

Nama: Rafif Marsal
NPM: 2515012048
Kelas A

Jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana media massa dapat berfungsi tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen pembentuk karakter bangsa melalui nilai‐nilai Pancasila. Penulis mampu menunjukkan hubungan antara media, etika sosial, dan upaya pencegahan kejahatan secara sistematis.

Salah satu kekuatan jurnal ini adalah penekanannya bahwa media memiliki kekuatan moral, yakni mampu menanamkan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan melalui pemberitaan yang edukatif. Pendekatan ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, di mana maraknya kejahatan digital, ujaran kebencian, dan penyimpangan sosial banyak dipengaruhi oleh informasi media yang tidak terkontrol.

Jurnal ini juga berhasil menegaskan bahwa Pancasila dapat dijadikan kerangka etika dalam proses produksi berita, sehingga media tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga ikut membentuk perilaku masyarakat agar lebih beradab dan sesuai norma.

Namun demikian, jurnal juga mengingatkan bahwa peran media tidak selalu berjalan ideal. Praktik sensasionalisme, kepentingan ekonomi, dan penyebaran hoaks dapat melemahkan fungsi kontrol sosial media, sehingga dibutuhkan penguatan literasi media dan kode etik jurnalistik.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan wawasan komprehensif tentang pentingnya kolaborasi antara media, pemerintah, dan masyarakat dalam menanamkan nilai Pancasila untuk menekan angka kejahatan. Gagasan yang disampaikan relevan, kontekstual, dan menguatkan pandangan bahwa media massa memiliki peran strategis dalam pembangunan moral bangsa.

Nama: Rafif Marsal
NPM: 2515012048
Kelas A

A. Pendapat tentang isi artikel & hal positif yang bisa diambil

Artikel tersebut menyampaikan kritik sosial terhadap fenomena generasi muda yang dinilai kurang sopan. Namun artikel juga memberikan sudut pandang positif bahwa tidak semua anak muda seperti itu, dan perilaku negatif sering muncul karena lingkungan sosial yang buruk, pengaruh globalisasi, dan kebiasaan yang dibiarkan.

Pendapat mengenai isi artikel:

Artikel ini cukup objektif karena tidak serta-merta menyalahkan generasi muda, tetapi mengajak pembaca memahami bahwa perubahan zaman mempengaruhi perilaku seseorang.

Artikel memberikan refleksi bahwa kebebasan harus tetap dibatasi oleh norma, moral, dan etika.

Penulis menekankan pentingnya melestarikan budaya sopan santun, toleransi, dan akhlak sebagai ciri khas bangsa Indonesia.

Hal positif yang bisa diambil:

Kesadaran bahwa perilaku seseorang adalah cerminan masyarakat dan budaya.

Pentingnya menjaga sopan santun dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

Ajaran bahwa kebebasan tidak boleh merugikan orang lain.

Dorongan untuk menjaga budaya Indonesia yang adiluhung, bukan mengikuti budaya negatif globalisasi.

Ajakan agar generasi muda menunjukkan akhlak baik sebagai identitas bangsa.

B. Hubungan antara Pancasila sebagai sistem etika dengan isi artikel

Artikel sangat terkait dengan nilai-nilai etika dalam Pancasila, yaitu:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa – Etika Religius

Artikel menyinggung pentingnya menjaga akhlak, moral, dan sopan santun. Ini selaras dengan nilai ketuhanan, yang mengajarkan manusia untuk berperilaku baik.

2. Sila Kemanusiaan – Etika Menghargai Sesama

Artikel mengkritik fenomena menghina, merendahkan, dan menyerang orang lain di media sosial. Ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang harusnya menjunjung martabat sesama manusia.

3. Sila Persatuan – Etika Kebangsaan

Perilaku kasar, intoleran, dan saling merendahkan dapat memecah belah bangsa. Artikel mengajak untuk menjaga budaya sopan sebagai pemersatu bangsa.

4. Sila Kerakyatan – Etika Musyawarah

Artikel menekankan bahwa kebebasan harus dilakukan dengan pertimbangan nilai bersama, bukan ego pribadi—sesuai prinsip musyawarah dan kehendak rakyat yang beretika.

5. Sila Keadilan Sosial – Etika Sosial

Ketika penghinaan dan kekerasan verbal dibiarkan, masyarakat tidak lagi menjadi tempat yang aman dan adil. Artikel menekankan pentingnya lingkungan sosial yang beretika dan berkeadilan.

Kesimpulan:
Artikel mengingatkan bahwa Pancasila adalah pedoman etika dalam bertindak. Semua kritik dan pesan dalam artikel sangat sejalan dengan nilai moral Pancasila.

C. Kearifan lokal Indonesia terkait sistem etika berdasarkan sila Pancasila

Berikut contoh kearifan lokal sesuai dengan masing-masing sila Pancasila:

1. Sila Ketuhanan – Etika Religius

Tradisi selamatan/syukuran Jawa → mengajarkan syukur dan doa.

Tradisi Ngaben di Bali → penghormatan kepada leluhur.

Tradisi Rambu Solo’ Toraja → spiritualitas dan kesakralan.

2. Sila Kemanusiaan – Etika Kemanusiaan

Gotong royong (seluruh Indonesia) → saling membantu tanpa pamrih.

Nganggung di Bangka → berbagi makanan sebagai bentuk kepedulian.

Mapalus (Minahasa) → kerja bersama dalam solidaritas.

3. Sila Persatuan – Etika Persatuan

Upacara adat lintas suku → memperkuat persatuan dalam keberagaman.

Filosofi “Pelagandong” di Maluku → persaudaraan dan solidaritas.

4. Sila Kerakyatan – Etika Demokrasi

Musyawarah adat (Minangkabau, Jawa, Bali) → keputusan diambil bersama.

Bale banjar (Bali) → forum diskusi masyarakat adat.

5. Sila Keadilan Sosial – Etika Kesejahteraan

Sistem Subak di Bali → pengaturan air yang adil untuk semua petani.

Sasi di Maluku → pengelolaan hasil alam secara merata dan berkelanjutan.

Lumbung desa (Jawa, Sunda) → cadangan pangan untuk masyarakat.

D. Cara menjaga dan melestarikan kearifan lokal terkait etika Pancasila

Beberapa langkah konkret:

1. Penguatan pendidikan karakter

Menanamkan nilai sopan santun, gotong royong, dan etika budaya di sekolah.

Mengajarkan anak pentingnya etika dalam ber-media sosial.

2. Digitalisasi kearifan lokal

Merekam tarian tradisional, cerita rakyat, upacara adat dalam bentuk video dan artikel agar tidak hilang dimakan zaman.

3. Pelestarian melalui kegiatan budaya

Mengadakan festival budaya, lomba tradisional, dan pelatihan seni daerah.

Mendorong generasi muda berpartisipasi.

4. Dukungan pemerintah dan lembaga adat

Menguatkan perlindungan hukum terhadap warisan budaya dan tradisi.

Memberikan ruang kepada lembaga adat mengatur kehidupan sosial masyarakat.

5. Integrasi dalam kehidupan sehari-hari

Membiasakan gotong royong di lingkungan tempat tinggal.

Mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah keluarga dan masyarakat.

6. Adaptasi dengan perkembangan zaman

Mengemas kearifan lokal dengan cara modern (misal: konten kreatif, film budaya, merchandise tradisional).

Mengajak influencer atau anak muda untuk mempromosikan budaya lokal.

Nama: Rafif Marsal
NPM: 2515012048
kelas A

Topik ini sangat relevan untuk memahami bagaimana arah pembangunan hukum Indonesia tidak hanya didasarkan pada aturan formal, tetapi juga pada landasan moral dan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila. Dalam konteks politik hukum, hubungan antara hukum dan etika seharusnya dipandang sebagai relasi yang saling mengisi: hukum menetapkan batasan normatif yang bersifat mengikat, sedangkan etika menyediakan orientasi moral yang menjaga agar hukum tidak kehilangan jiwa dan tujuan kemanusiaannya.

Membaca Pancasila sebagai sumber nilai dan sumber etik memperkuat gagasan bahwa hukum di Indonesia tidak bersifat netral atau sekadar teknis, tetapi memiliki misi ideologis. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan sosial, musyawarah, serta ketuhanan menjadi fondasi etis yang membimbing perumusan, penerapan, hingga penegakan hukum. Dengan demikian, politik hukum Indonesia bukan hanya menentukan aturan, tetapi juga memastikan bahwa aturan tersebut selaras dengan moralitas publik dan identitas nasional.

Namun, dalam praktiknya sering muncul jarak antara ideal etis Pancasila dan implementasi hukum. Banyak kebijakan atau produk hukum belum sepenuhnya memantulkan nilai kemanusiaan, keadilan, atau keberpihakan pada rakyat. Ketika hukum berjalan tanpa etika, muncul fenomena legalisme sempit—aturan ditegakkan secara formal tetapi tidak adil secara substantif.

Kesimpulannya, politik hukum Indonesia perlu terus meneguhkan bahwa hukum tidak boleh dipisahkan dari etika, dan etika yang menjadi sumber utama adalah nilai-nilai Pancasila. Harmonisasi keduanya akan memastikan bahwa hukum Indonesia tidak hanya mengatur, tetapi juga memanusiakan.