Nama : Nabilah Putri Sakinah
NPM : 2526061017
NPM : 2526061017
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Nabilah Putri Sakinah
Nabilah Putri Sakinah_2526061017
Assalamulaikum Wr.Wb
Yang Saya hormati,
Prof. Intan Fitri Meutia, SAN, MA, Ph.D.
Dosen Pengampu Mata Kuliah Kebijakan Publik dan Aplikasinya
Mohon izin, berikut Saya lampirkan tugas UTS Take Home Nabilah Putri Sakinah NPM 2526061017
Terima Kasih
Wassalamualaikum Wr.Wb
Yang Saya hormati,
Prof. Intan Fitri Meutia, SAN, MA, Ph.D.
Dosen Pengampu Mata Kuliah Kebijakan Publik dan Aplikasinya
Mohon izin, berikut Saya lampirkan tugas UTS Take Home Nabilah Putri Sakinah NPM 2526061017
Terima Kasih
Wassalamualaikum Wr.Wb
Analisis tentang Tempat Penampungan Akhir (TPA) Sampah yang Semakin Overload di Indonesia
Salah satu permasalahan yang ditimbulkan dari sampah adalah menurunnya estetika di sekitar tempat pembuangan sampah sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Penentangan yang dilakukan masyarakat sekitar pada umumnya berkenaan dengan sebab yang membahayakan kesehatan, keselamatan, berkurangnya kenyamanan dan keterbatasan lahan khususnya untuk penempatan TPA. Penempatan TPA memerlukan lahan yang luas sedangkan lahan di kota besar semakin sempit karena meningkatnya pertambahan penduduk. Seperti yang diungkapkan oleh Hadi (2005:47), dampak lingkungan dan sosial yang timbul akibat TPA telah menjadi fenomena umum di kota-kota besar. Resistensi terhadap TPA oleh penduduk lokal telah menjadi fenomena umum. Dalam konteks pemecahan persoalan sampah, maka perubahan pola konsumsi merupakan salah satu pendekatan yang harus dimulai. Selain itu, Hadi (2005:18) juga mengatakan bahwa pendekatan pembangunan masyarakat perlu diterapkan dikarenakan banyaknya gejolak-gejolak sosial akibat adanya aktivitas pembangunan.
Seluruhnya terlampir pada dokumen di bawah
Salah satu permasalahan yang ditimbulkan dari sampah adalah menurunnya estetika di sekitar tempat pembuangan sampah sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Penentangan yang dilakukan masyarakat sekitar pada umumnya berkenaan dengan sebab yang membahayakan kesehatan, keselamatan, berkurangnya kenyamanan dan keterbatasan lahan khususnya untuk penempatan TPA. Penempatan TPA memerlukan lahan yang luas sedangkan lahan di kota besar semakin sempit karena meningkatnya pertambahan penduduk. Seperti yang diungkapkan oleh Hadi (2005:47), dampak lingkungan dan sosial yang timbul akibat TPA telah menjadi fenomena umum di kota-kota besar. Resistensi terhadap TPA oleh penduduk lokal telah menjadi fenomena umum. Dalam konteks pemecahan persoalan sampah, maka perubahan pola konsumsi merupakan salah satu pendekatan yang harus dimulai. Selain itu, Hadi (2005:18) juga mengatakan bahwa pendekatan pembangunan masyarakat perlu diterapkan dikarenakan banyaknya gejolak-gejolak sosial akibat adanya aktivitas pembangunan.
Seluruhnya terlampir pada dokumen di bawah
Nama : Nabilah Putri Sakinah
NPM : 2526061017
Fenomena gejala kelangkaan BBM yang marak saat ini jika dijelaskan melalui paradigma kebijakan publik, yaitu dengan memahami bagaimana kebijakan dibuat, dijalankan, serta adanya evaluasi kebijakan dalam mengatasi masalah-masalah publik khususnya kelangkaan BBM. Di Indonesia kelangkaan BBM sudah sering terjadi, akan tetapi pemerintah tidak langsung menanggapi atau mengambil tindakan dengan membuat kebijakan baru, sehingga sering kali adanya lonjakan permintaan konsumen yang membuat kebutuhan solar meningkat tajam melebihi stok yang tersedia, belum lagi kuota solar bersubsidi terbatas yang terkadang permintaan lebih tinggi dibandingkan stok solar yang ada. Penyebab-penyebab tersebut dapat menjadi antrean panjang di SPBU, adanya kenaikan harga pokok, hambatan dalam aktivitas ekonomi, dan adanya penimbunan solar.
Dalam Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 (termasuk perubahan lewat Perpres 117 Tahun 2021) yaitu mengatur penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM bersubsidi dan aturan terkait batas volume/distribusi. Menurut saya, dalam penjelasan paradigma rasional, kelangkaan solar mencerminkan adanya kemungkinan kegagalan dalam perencanaan distribusi dan alokasi energi, terutama solar bersubsidi. Pemerintah mungkin gagal memprediksi permintaan aktual, atau distribusi tidak sesuai dengan kebutuhan sektor transportasi dan industri. Sehingga ketidakseimbangan ini perlu adanya pengambilan keputusan berbasis data dan peningkatan sistem monitoring dalam pendistribusian BBM.
Jadi, peran pemerintah dalam menanggapi kelangkaan BBM (solar) sebaiknya yaitu memperkuat pengawasan distribusi BBM agar tidak terjadi penimbunan atau penyalahgunaan, terutama untuk BBM bersubsidi seperti solar dan gunakan sistem digitalisasi distribusi (seperti barcode, aplikasi MyPertamina) untuk memastikan BBM tepat sasaran. Sedangkan peran masyarakat dalam menghadapi fenomena ini yaitu memahami bahwa krisis energi dan kelangkaan BBM juga terkait dengan isu lingkungan global (perubahan iklim, cadangan minyak terbatas) serta mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan energi ramah lingkungan.