Nama: Thiara Azkia Khansa
NPM: 2515012009
Kelas: A


A. Pendapat dan Hal Positif dari Artikel

Pendapat:
Artikel ini menyuarakan keresahan terhadap menurunnya sopan santun di kalangan generasi muda, namun tetap memberi sudut pandang yang adil bahwa tidak semua anak muda bersikap buruk. Penulis mengajak pembaca untuk introspeksi dan menjaga nilai-nilai budaya luhur Indonesia.

Hal positif yang bisa diambil:
- Pentingnya menjaga sopan santun dan etika dalam kehidupan sehari-hari.
- Kesadaran bahwa kebebasan harus dibatasi oleh norma dan aturan.
- Ajakan untuk mempertahankan budaya positif Indonesia di tengah arus globalisasi.
- Penekanan bahwa akhlak baik adalah identitas bangsa, bukan sesuatu yang bisa ditinggalkan.


B. Hubungan Pancasila sebagai Sistem Etika dengan Isi Artikel

Pancasila sebagai sistem etika berfungsi sebagai pedoman moral dan perilaku warga negara Indonesia. Artikel ini sangat selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama:

- Sila ke-1 (Ketuhanan Yang Maha Esa): Menjaga akhlak adalah bagian dari keimanan dan pengamalan ajaran agama.
- Sila ke-2 (Kemanusiaan yang adil dan beradab): Menolak perilaku kasar, menghina, dan merendahkan orang lain.
- Sila ke-3 (Persatuan Indonesia): Menjaga toleransi dan menghargai perbedaan demi persatuan.
- Sila ke-4 (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan): Mengajak berdiskusi dengan bijak, bukan dengan emosi atau kebencian.
- Sila ke-5 (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia): Menuntut perlakuan yang adil dan bermoral dalam kehidupan sosial.

Artikel ini mengingatkan bahwa etika dalam Pancasila bukan sekadar teori, tapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.



C. Kearifan Lokal Terkait Sistem Etika Berdasarkan Sila Pancasila

Berikut beberapa contoh kearifan lokal yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila:


-Sila 1
Kearifan lokal: Ngaji bareng (Jawa) ,pengajian kampung
Penjelasan etis: Menumbuhkan nilai spiritual dan akhlak .

-Sila 2
Kearifan lokal: Pepatah Minang: “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”
Penjelasan etis: Etika hidup berdasarkan agama dan kemanusiaan

-Sila 3
Kearifan lokal: Gotong royong Penjelasan etis: Menunjukkan solidaritas dan persatuan

-Sila 4
Kearifan lokal: Musyawarah desa
Penjelasan etis: Mengutamakan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan

-Sila 5
Kearifan lokal: Tolong-menolong dalam panen atau hajatan
Penjelasan etis: Mewujudkan keadilan sosial dan kebersamaan


D. Cara Menjaga dan Melestarikan Kearifan Lokal Terkait Etika Pancasila

Beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan:

- Pendidikan karakter sejak dini: Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal dalam kurikulum sekolah.
- Teladan dari orang tua dan tokoh masyarakat: Anak-anak belajar dari contoh nyata.
- Revitalisasi budaya lokal: Mengadakan kegiatan seperti festival adat, lomba pidato bertema etika, atau pelatihan sopan santun.
- Pemanfaatan media sosial secara bijak: Menyebarkan konten positif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
- Kolaborasi antar generasi: Mengajak generasi muda untuk belajar langsung dari para sesepuh tentang nilai-nilai luhur.

1. Tujuan dan Fokus Jurnal

Jurnal ini bertujuan untuk:
- Menjelaskan hubungan antara hukum dan etika dalam konteks politik hukum di Indonesia.
- Menunjukkan bagaimana Pancasila menjadi sumber nilai dan etika dalam pembentukan hukum nasional.
- Mengkaji dinamika politik hukum sebagai proses perumusan hukum yang dipengaruhi oleh kekuatan politik dan nilai-nilai masyarakat.



2. Pokok-Pokok Pemikiran

A. Pengertian Etika dan Moral
- Etika adalah cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moral secara kritis dan reflektif.
- Moral adalah aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- Etika bersifat reflektif dan filosofis, sedangkan moral lebih praktis dan normatif.

B. Tahapan Perkembangan Etika
Etika berkembang melalui lima tahap:
1. Etika teologis (berbasis agama)
2. Etika ontologis (berbasis filsafat)
3. Positivasi etika (kode etik dan pedoman perilaku)
4. Etika fungsional tertutup (internal organisasi)
5. Etika fungsional terbuka (pengadilan etik publik)

C. Pengertian Politik Hukum
Didefinisikan oleh berbagai ahli sebagai:
- Kebijakan dasar dalam pembentukan hukum
- Pernyataan kehendak penguasa tentang arah hukum
- Upaya mewujudkan hukum yang sesuai dengan nilai masyarakat dan konstitusi

D. Hubungan Hukum dan Etika
Terdapat tiga dimensi utama:
1. Dimensi substansi dan wadah: hukum sebagai wadah, etika sebagai isi.
2. Dimensi keluasan cakupan: etika lebih luas dari hukum; pelanggaran hukum pasti pelanggaran etika, tapi tidak sebaliknya.
3. Dimensi kesadaran manusia: hukum dipatuhi bukan karena takut sanksi, tapi karena kesadaran etis.



3. Relevansi dengan Pancasila

Jurnal ini menegaskan bahwa:
- Pancasila adalah sumber nilai dan etika dalam politik hukum Indonesia.
- Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan menjadi landasan dalam pembentukan hukum.
- Politik hukum ideal harus selaras dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945.



4. Kelebihan Jurnal

- Menyajikan perspektif multidisipliner: hukum, filsafat, dan politik.
- Mengutip banyak tokoh hukum Indonesia seperti Mahfud MD, Satjipto Rahardjo, dan Jimly Asshiddiqie.
- Memberikan kerangka konseptual yang jelas tentang hubungan hukum dan etika.


5. Catatan Kritis

- Beberapa bagian jurnal masih bersifat deskriptif dan belum sepenuhnya analitis.
- Perlu lebih banyak contoh konkret penerapan etika dalam praktik politik hukum di Indonesia.
- Bahasa akademiknya cukup padat, sehingga perlu penyederhanaan untuk pembaca umum.


6. Kesimpulan

Jurnal ini menegaskan bahwa hukum dan etika adalah dua entitas yang saling melengkapi dalam politik hukum Indonesia. Etika menjadi pagar awal sebelum perilaku manusia masuk ke ranah hukum. Pancasila sebagai sumber nilai dan etika harus menjadi acuan utama dalam pembentukan hukum agar hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan bermoral.