NAMA : LURFI PUSPITA SARI

NPM : 2515012061

KELAS :B

1. Analisis Latar Belakang Masalah

Jurnal ini berangkat dari realitas globalisasi dan percepatan perkembangan IPTEK yang membawa dampak ganda bagi kehidupan bangsa Indonesia. Penulis menilai bahwa kemajuan teknologi berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila apabila tidak disikapi dengan kepribadian nasional yang kuat.
Masalah utama yang dianalisis adalah bukan pada teknologi itu sendiri, melainkan cara mahasiswa sebagai generasi muda menyikapi IPTEK. Oleh karena itu, mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila diposisikan sebagai instrumen strategis untuk membentengi mahasiswa dari pengaruh negatif globalisasi.

Analisis kritis: Latar belakang relevan dan kontekstual, namun masih normatif dan belum menampilkan data empiris awal (fenomena konkret penyimpangan nilai mahasiswa) sebagai dasar urgensi penelitian.

2. Analisis Kerangka Teoretis

Penulis menggunakan landasan teori yang cukup kuat, meliputi:

• Pancasila sebagai dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis negara.
• Teori sikap (attitude) yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan perilaku.
• Konsep IPTEK sebagai produk aktivitas rasional manusia yang bersifat netral secara nilai.

Pancasila ditempatkan sebagai sumber nilai dan etika dalam menyaring pengaruh IPTEK, sehingga teknologi tidak berkembang secara bebas tanpa kendali moral.

 Analisis kritis: Kerangka teori bersifat deskriptif dan edukatif, tetapi belum dipertajam dengan teori kritis atau teori pendidikan nilai modern yang bisa memperkuat argumentasi akademik.

3. Analisis Metodologi Penelitian

• Jenis penelitian: Kuantitatif deskriptif-verifikatif.
• Instrumen: Kuesioner skala Likert yang telah diuji validitas dan reliabilitas.
• Sampel: 40 mahasiswa dari 103 populasi (cluster random sampling).
• Analisis data: Statistik deskriptif dan regresi linier sederhana.

Metode ini tepat untuk mengukur hubungan dan pengaruh variabel pendidikan Pancasila terhadap sikap menyikapi IPTEK.

Analisis kritis:

• Ukuran sampel relatif kecil dan terbatas pada satu program studi, sehingga generalisasi temuan terbatas.
• Variabel bebas hanya satu, sehingga belum menangkap kompleksitas faktor lain (lingkungan, keluarga, media sosial).

4. Analisis Hasil Penelitian

Hasil menunjukkan bahwa:

1. Mahasiswa memiliki kepribadian Pancasila yang baik.
2. Mahasiswa mampu menyikapi IPTEK secara positif dan bertanggung jawab.
3. Terdapat pengaruh signifikan mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila terhadap sikap menyikapi IPTEK (Sig. 0,000).

Namun, nilai R² sebesar 28,2% menunjukkan bahwa kontribusi mata kuliah Pancasila belum dominan, karena sebagian besar dipengaruhi faktor lain.

Analisis kritis: Temuan ini mengindikasikan bahwa Pendidikan Pancasila penting, tetapi tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan lingkungan sosial dan kebijakan publik.

5. Analisis Simpulan dan Saran

Simpulan jurnal menegaskan bahwa Pendidikan Pancasila:

• Efektif membentuk sikap mahasiswa dalam menghadapi IPTEK,
• Berfungsi sebagai filter nilai dalam arus globalisasi.

Saran diarahkan kepada:

• Mahasiswa agar tetap berpegang pada Pancasila,
• Pemerintah agar memperkuat pendidikan Pancasila dan pengawasan informasi digital.

 Analisis kritis: Saran masih bersifat umum dan normatif, belum memberikan model implementasi konkret atau inovasi pembelajaran yang aplikatif.

6. Analisis Kekuatan dan Kelemahan Jurnal

Kekuatan:

• Topik relevan dengan tantangan zaman.
• Mengaitkan ideologi negara dengan perkembangan teknologi.
• Didukung data empiris dan analisis statistik.

Kelemahan:

• Pendekatan teoritis belum mendalam.
• Sampel dan cakupan penelitian terbatas.
• Belum mengkaji dinamika IPTEK modern secara spesifik (media sosial, AI, dll).

7. Implikasi Akademik dan Praktis

Secara akademik, jurnal ini menegaskan bahwa Pancasila memiliki peran strategis sebagai nilai etik dalam pengembangan IPTEK.
Secara praktis, hasil penelitian mendukung pentingnya revitalisasi mata kuliah Pancasila dengan pendekatan yang kontekstual, dialogis, dan relevan dengan realitas digital mahasiswa.

Kesimpulan Analitis

Jurnal ini menunjukkan bahwa mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila berpengaruh signifikan namun terbatas dalam membentuk sikap mahasiswa terhadap IPTEK. Artinya, Pancasila tetap relevan sebagai fondasi nilai, tetapi perlu dikembangkan melalui metode pembelajaran yang lebih inovatif agar mampu menjawab tantangan teknologi modern.

Jika kamu mau, saya bisa:

• Menyederhanakan analisis ini menjadi analisis singkat untuk tugas kuliah
• Mengubahnya menjadi paragraf analisis kritis siap pakai
• Mengaitkannya dengan isu AI dan media sosial saat ini

NPM : 2515012061

KELAS : B

A. Sistem etika perilaku politik di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara normatif, Pancasila telah dijadikan dasar etik dan moral dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Namun dalam praktiknya, masih banyak penyimpangan yang menunjukkan lemahnya internalisasi nilai Pancasila dalam perilaku politik.

Beberapa indikasi ketidaksesuaian tersebut antara lain:

1. Pelanggaran nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan
   Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) mencerminkan rendahnya moralitas, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai amanah Tuhan serta mengabaikan keadilan bagi sesama manusia.
2. Melemahnya nilai Persatuan Indonesia
   Politik identitas, keberpihakan birokrasi pada kelompok tertentu, serta pelayanan publik yang diskriminatif bertentangan dengan semangat persatuan dan kebhinekaan.
3. Tidak optimalnya nilai Kerakyatan
   Demokrasi sering kali hanya bersifat prosedural, bukan substansial. Pengambilan kebijakan masih elitis, kurang transparan, dan minim partisipasi publik yang bermakna.
4. Ketidakadilan sosial
   Pelayanan publik yang lambat, tidak adil, dan sarat pungutan liar menunjukkan bahwa sila kelima Pancasila belum terwujud secara nyata.

Dengan demikian, sistem etika perilaku politik saat ini masih berada dalam persimpangan antara idealitas Pancasila dan realitas praktik politik, sehingga membutuhkan pembenahan serius pada aspek integritas, profesionalisme, dan orientasi pelayanan publik.

B.Etika generasi muda di lingkungan sekitar menunjukkan dua wajah yang berbeda. Di satu sisi, masih banyak generasi muda yang menjunjung tinggi nilai kesopanan, gotong royong, kepedulian sosial, serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa Indonesia.

Namun di sisi lain, terdapat gejala dekadensi moral, antara lain:

• Menurunnya sikap sopan santun dan penghormatan kepada orang tua dan tokoh masyarakat
• Individualisme dan sikap acuh terhadap lingkungan sosial
• Penyalahgunaan media sosial (ujaran kebencian, hoaks, budaya pamer)
• Perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas, konsumtif, dan rendahnya etos kerja

Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur bangsa belum sepenuhnya terinternalisasi secara kuat dalam kehidupan generasi muda.

Solusi Mengatasi Dekadensi Moral:

1. Penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila
   Tidak hanya secara kognitif, tetapi juga melalui keteladanan nyata di sekolah, keluarga, dan masyarakat.
2. Peran aktif keluarga
   Keluarga sebagai lingkungan pertama harus menanamkan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sejak dini.
3. Keteladanan dari pemimpin dan aparat negara
   Generasi muda akan meniru perilaku elite. Oleh karena itu, integritas pemimpin sangat berpengaruh.
4. Literasi digital dan pengawasan media sosial
   Membekali generasi muda dengan kemampuan memilah informasi dan menggunakan media sosial secara etis.
5. Pemberdayaan generasi muda dalam kegiatan positif
   Melalui organisasi kepemudaan, kegiatan sosial, budaya, dan kewirausahaan agar energi muda tersalurkan secara konstruktif.

Kesimpulan

Baik dalam konteks etika politik maupun etika generasi muda, permasalahan utama terletak pada kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dan praktik kehidupan nyata. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama, reformasi mindset, dan keteladanan nyata agar Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar hidup dalam perilaku politik dan sosial bangsa Indonesia.

NAMA : LUTFI PUSPITA SARI

NPM : 2515012061

KELAS : B

1. Fokus Masalah dan Relevansi Kajian

Jurnal ini berangkat dari persoalan meningkatnya kejahatan dan degradasi nilai sosial di tengah perkembangan teknologi informasi dan kebebasan media pasca-reformasi. Penulis menilai bahwa hukum pidana (penal) memiliki keterbatasan dalam menekan kejahatan sehingga diperlukan strategi non-penal, salah satunya melalui media massa sebagai alat kontrol sosial.

Keunikan kajian ini terletak pada penempatan Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai sumber etik yang seharusnya menjiwai praktik media massa.

2. Kerangka Teoretis dan Konseptual

Penulis menggunakan beberapa landasan teori utama:

• Teori kontrol sosial, yang memandang hukum dan media sebagai instrumen pengendali perilaku masyarakat.
• Pandangan hukum holistik (Satjipto Rahardjo), bahwa hukum bukan sekadar aturan tertulis, melainkan tatanan moral, sosial, dan transendental.
• Nilai-nilai Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial) sebagai norma etik tertinggi dalam kehidupan berbangsa.
• Teori pengaruh media massa, yang menyatakan bahwa media dapat membentuk persepsi, sikap, dan perilaku publik terhadap hukum dan kejahatan.

Secara konseptual, jurnal ini menegaskan bahwa media massa seharusnya tidak netral secara nilai, melainkan berpihak pada pembentukan moral sosial berbasis Pancasila.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan:

• Statute approach: menelaah UU Pers, UU Penyiaran, dan regulasi terkait media.
• Pendekatan asas dan doktrin: mengkaji fungsi pers sebagai kontrol sosial.
• Pendekatan sosial: mengaitkan norma hukum dengan realitas pemberitaan media.

Metode ini tepat untuk mengkaji ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik media, meskipun kelemahannya terletak pada tidak adanya data empiris lapangan.

4. Analisis Peran Media Massa sebagai Kontrol Sosial

Penulis menguraikan bahwa secara normatif, media massa memiliki empat fungsi utama:

1. Informasi
2. Pendidikan
3. Hiburan
4. Kontrol sosial

Namun dalam praktiknya, fungsi kontrol sosial dan edukasi justru kalah dominan dibanding fungsi komersial dan sensasional. Media sering:

• Menyajikan berita hukum yang bombastis
• Tidak melakukan verifikasi kebenaran berita
• Mengeksploitasi kekerasan dan konflik
• Mengabaikan dampak sosial dan moral pemberitaan

Akibatnya, media tidak mencegah kejahatan, bahkan berpotensi menormalisasi kekerasan dan penyimpangan hukum.

5. Analisis Penanaman Nilai-Nilai Pancasila

Penulis menilai bahwa nilai-nilai Pancasila belum terinternalisasi dalam praktik media massa, yang tampak dari:

• Hilangnya nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pemberitaan hukum
• Lemahnya nilai kebenaran dan tanggung jawab moral
• Kurangnya peran media dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat
• Dominasi kepentingan ekonomi dan rating dibanding kepentingan sosial

Media tidak lagi berfungsi sebagai sarana pembentukan pribadi sosial berjiwa Pancasila, melainkan sekadar penyampai informasi cepat.

6. Hubungan Media Massa dan Pencegahan Kejahatan

Jurnal ini menegaskan bahwa:

• Media massa dapat menjadi alat pencegahan kejahatan (preventif) dengan membentuk opini publik yang sadar hukum.
• Media juga dapat memperkuat efektivitas hukum pidana yang bersifat represif.
• Tanpa nilai Pancasila, media kehilangan orientasi etik dan justru melemahkan fungsi kontrol sosial.

Dengan demikian, penanaman nilai Pancasila melalui media dipandang sebagai strategi jangka panjang dalam menekan kejahatan di Indonesia.

7. Kelebihan dan Kelemahan Jurnal

Kelebihan:

• Mengintegrasikan hukum, etika, dan media massa secara holistik
• Relevan dengan kondisi kebebasan pers dan maraknya hoaks
• Menempatkan Pancasila sebagai basis moral, bukan sekadar simbol konstitusional

Kelemahan:

• Tidak disertai data empiris (analisis konten media atau wawancara)
• Analisis lebih normatif daripada aplikatif
• Belum menawarkan mekanisme implementatif yang konkret bagi media

8. Kesimpulan Analitis

Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa kegagalan media massa menanamkan nilai-nilai Pancasilamenyebabkan fungsi kontrol sosial tidak berjalan efektif dalam menekan kejahatan. Media seharusnya menjadi agen pembentuk moral dan kesadaran hukum, bukan sekadar industri informasi. Oleh karena itu, revitalisasi etika Pancasila dalam media massa merupakan kebutuhan mendesak untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

NAMA : LUTFI PUSPITA SARI

NPM :2515012061

KELAS : B

(JOURNAL ANALISIS)

Jurnal ini menjelaskan bahwa hukum dan etika sangat berkaitan dalam politik hukum di Indonesia. Hukum tidak bisa dipandang hanya sebagai hasil kekuasaan politik, tetapi juga sebagai aturan yang didasari nilai-nilai etika dari Pancasila. Politik hukum memiliki peran penting dalam membuat dan memperbarui aturan hukum, dan seharusnya mampu menghubungkan tujuan negara dengan nilai-nilai moral yang terdapat dalam masyarakat. Namun, secarakritis, jurnal ini menunjukkan bahwa proses pembuatan hukum di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik, bukan oleh pertimbangan etika. Hal ini menyebabkan hukum berisiko kehilangan legitimasi moralnya. Meskipun hukum tetap sah secara hukum, tetapi lemah dari segi etika dan sosial. Oleh karena itu, nilai etika berperan penting sebagai dasar yang mengarahkan perbuatan hukum agar tidak menyimpang dari keadilan dan kemanusiaan. Analisis hubungan antara hukum dan etika melalui tiga aspek, yaitu isi, cakupan, dan alasan kepatuhan, menunjukkan bahwa etika memiliki ruang yang lebih luas dan lebih mendasar dibanding hukum. Hukum berfungsi sebagai alat paksa, sedangkan etika bekerja di bidang kesadaran dan tanggung jawab moral manusia.Kepatuhan terhadap hukum yang ideal tidak hanya karena takut terkena sanksi, melainkan karena percaya bahwa hukum tersebut adil dan memiliki makna. Jurnal ini juga menyiratkan bahwa masalah hukum di Indonesia bukanhanya masalah aturan, tetapi juga masalah etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa nilai-nilai etika yang diinternalisasi dalam politik hukum, perubahan hukum hanya bersifat prosedural dan tidak sampai ke akar masalah.Dengan demikian, Pancasila tidak hanya merupakan sumber hukum formal, tetapi juga sumber nilai etika yang penting dalam menyusun dan menerapkan politik hukum nasional.