‎Nama : Darmawan Tri Admaja
‎NPM : 2515012035
‎Kelas : B
‎
‎A. Sistem Etika Perilaku Politik Saat Ini dan Kesesuaiannya dengan Pancasila
‎Sistem etika politik saat ini sedang berada dalam masa transisi yang penuh tantangan. Jika merujuk pada artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika perilaku politik saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
‎
‎Analisis Ketidaksesuaian:
‎1.) Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): Masih banyak birokrat yang belum menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Sikap kasar dan tidak acuh (seperti yang disebutkan dalam artikel) bertentangan dengan prinsip keberadaban.
‎
‎2.) Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan): Kepentingan politik patron atau kelompok (vested interest) sering kali mengalahkan kepentingan rakyat. Hal ini mengaburkan prinsip "hikmat kebijaksanaan" yang seharusnya mengutamakan kemaslahatan umum.
‎
‎3.) Sila Kelima (Keadilan Sosial): Lemahnya impartiality (ketidakberpihakan) dalam pelayanan publik menunjukkan bahwa keadilan sosial belum merata. Pelayanan sering kali hanya menguntungkan pihak-pihak dengan identitas atau koneksi politik tertentu.
‎
‎Secara keseluruhan, politik kita masih terjebak pada budaya birokrasi lama (paternalistik) yang koruptif dan tidak efisien, padahal Pancasila menuntut tata kelola yang transparan, jujur, dan berintegritas.
‎
‎B. Etika Generasi Muda dan Solusi Dekadensi Moral
‎Kondisi Etika Generasi Muda di Sekitar:
‎Secara umum, etika generasi muda saat ini bersifat ambivalen. Di satu sisi, banyak pemuda yang sangat progresif, peduli isu sosial, dan kreatif. Namun, di sisi lain, pengaruh globalisasi yang tanpa filter menyebabkan terjadinya pergeseran nilai (dekadensi moral), seperti:
‎
‎• Berkurangnya tata krama komunikasi (sopan santun) baik di dunia nyata maupun media sosial.
‎• Cenderung individualis dan mulai meninggalkan budaya gotong royong.
‎• Adanya gaya hidup instan yang terkadang menabrak norma-norma tradisional Indonesia.
‎
‎Apakah mencerminkan nilai bangsa?
‎Sebagian masih memegang teguh, namun sebagian besar lainnya mulai mengalami pengikisan nilai akibat "akhlak-less" (seperti pada artikel pertama) demi mengikuti tren atau kebebasan tanpa batas.
‎
‎Solusi Mengenai Dekadensi Moral:
‎Untuk mengatasi kemerosotan moral ini, diperlukan langkah strategis yang menyentuh akar permasalahan:
‎
‎1. Revolusi Mental & Mindset (Internalisasi): Seperti yang disarankan artikel, perlu ada gerakan untuk mengubah pola pikir dari "ingin dilayani" menjadi "semangat melayani". Bagi generasi muda, ini berarti menggeser fokus dari "kebebasan tanpa batas" menjadi "kebebasan yang bertanggung jawab".
‎
‎2. Pendidikan Etika berbasis Pancasila yang Aplikatif: Pendidikan moral tidak boleh hanya menjadi hafalan teori. Harus ada praktik nyata, misalnya melalui pengabdian masyarakat atau proyek sosial yang menumbuhkan rasa empati.
‎
‎3. Penguatan Sistem Merit dan Reward: Di lingkungan apapun (sekolah maupun kerja), kejujuran dan integritas harus diberi apresiasi tinggi. Jika orang jujur dihargai, maka generasi muda akan termotivasi untuk berperilaku baik.
‎
‎4. Literasi Digital dan Etika Berinternet: Memberikan pemahaman bahwa Code of Conduct (kode etik) juga berlaku di dunia digital. Ruang digital harus dipandang sebagai ruang publik yang memerlukan kesopanan yang sama dengan ruang fisik.
‎
‎5. Keteladanan (Leading by Example): Dekadensi moral anak muda sering kali merupakan cermin dari perilaku orang dewasa/pejabat. Solusi utama adalah perbaikan etika di tingkat elit politik agar menjadi contoh yang layak diikuti oleh generasi muda.

‎Nama : Darmawan Tri Admaja
‎NPM : 2515012035
‎Kelas : B
‎
A. Pendapat mengenai Isi Artikel dan Hal Positif yang Diambil
‎Pendapat:
‎Artikel ini sangat relevan dan komunikatif. Penulis berhasil mengangkat fenomena sosial yang sering dianggap sepele—pergeseran sopan santun—menjadi sebuah isu serius yang menyangkut identitas bangsa. Artikel ini tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan batasan yang jelas bahwa kebebasan individu tetap harus dibatasi oleh hak orang lain dan norma yang berlaku.
‎Hal Positif yang Diambil:
‎Kesadaran Diri (Self-Awareness): Menyadari bahwa setiap tindakan dan ucapan kita di ruang publik maupun digital memiliki dampak bagi orang lain.
‎Definisi Kebebasan: Memahami bahwa kebebasan yang hakiki adalah "bebas yang terbatas" oleh norma dan aturan.
‎Kebanggaan Budaya: Menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas asli bangsa Indonesia yang dikenal ramah dan santun, serta keinginan untuk menjaga warisan tersebut.
‎
‎B. Hubungan Pancasila sebagai Sistem Etika dengan Isi Artikel
‎Pancasila sebagai sistem etika adalah struktur pemikiran yang memberikan tuntunan dalam berperilaku. Hubungannya dengan artikel tersebut sangat erat:
‎Pancasila sebagai Kompas Moral: Artikel menyebutkan tentang "aturan dan norma". Dalam konteks Indonesia, Pancasila adalah sumber dari segala sumber norma tersebut. Sila-sila Pancasila menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikategorikan baik atau buruk.
‎Etika dalam Kemanusiaan: Ketika artikel membahas tentang tidak boleh menyakiti atau merendahkan harga diri orang lain, hal ini merupakan implementasi dari Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).
‎Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Pancasila mengajarkan bahwa hak asasi manusia selalu berdampingan dengan kewajiban asasi. Hal ini sejalan dengan argumen artikel bahwa "bebas itu terbatas".
‎
‎C. Berbagai Kearifan Lokal di Indonesia Berdasarkan Sila-Sila Pancasila
‎Kearifan lokal di Indonesia bukan sekadar tradisi kuno, melainkan wujud nyata dari sistem etika Pancasila yang dipraktikkan secara turun-temurun:
‎Terkait Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa): Terdapat kearifan lokal seperti Mapalus di Minahasa atau Subak di Bali yang diawali dengan ritual keagamaan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia selalu melibatkan unsur spiritual dan rasa syukur kepada Tuhan dalam setiap aktivitas sosial dan ekonominya.
‎Terkait Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): Budaya Sapa Aruh dalam masyarakat Jawa atau tradisi menghormati orang tua di berbagai suku mengajarkan kita untuk memanusiakan manusia. Hal ini sejalan dengan isi artikel yang menekankan pentingnya menjaga harga diri orang lain dan tidak berkata kasar.
‎Terkait Sila Ketiga (Persatuan Indonesia): Tradisi Pela Gandong di Maluku merupakan contoh luar biasa di mana masyarakat yang berbeda latar belakang agama berkomitmen untuk hidup bersaudara. Selain itu, budaya Gotong Royong yang ada di seluruh pelosok Indonesia adalah fondasi utama yang menjaga kerukunan di tengah perbedaan.
‎Terkait Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan): Budaya Rembug Desa atau musyawarah di balai desa menunjukkan bahwa etika dalam berpendapat harus dilakukan dengan kepala dingin dan mencari solusi bersama, bukan dengan menghujat di media sosial.
‎Terkait Sila Kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia): Adanya konsep Lumbung Desa atau penyediaan cadangan pangan bersama menunjukkan etika kepedulian sosial. Masyarakat berbagi beban agar tidak ada satu pun anggota komunitas yang kelaparan, mencerminkan keadilan bagi sesama.
‎
‎D. Cara Menjaga dan Melestarikan Kearifan Lokal
‎Agar nilai-nilai tersebut tidak luntur, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut:
‎Pendidikan Karakter Berbasis Budaya: Menjadikan kearifan lokal sebagai bagian dari praktik di sekolah, misalnya mewajibkan bahasa daerah atau tata krama lokal dalam komunikasi sehari-hari.
‎Pemanfaatan Teknologi: Mengemas konten kearifan lokal (seperti tata krama dan keramahan) melalui video pendek di media sosial agar generasi milenial dan Gen Z merasa bangga dengan budaya sendiri.
‎Keteladanan dari Tokoh Masyarakat: Para pemimpin dan influencer harus memberikan contoh nyata dalam beretika, karena masyarakat cenderung meniru perilaku figur yang mereka kagumi.
‎Menghidupkan Ruang Sosial: Mengaktifkan kembali kegiatan kemasyarakatan yang bersifat tatap muka agar interaksi langsung yang penuh sopan santun tidak hilang digantikan oleh interaksi digital yang sering kali tanpa filter.