NAMA: FUJI LARAS SATI
NPM: 2515012049
KELAS: A

1. Hubungan Pancasila dan IPTEK
Pancasila merupakan nilai budaya dan agama bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa. Dalam konteks ilmiah, pengembangan iptek di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari situasi budaya dan nilai-nilai yang menyertainya. Tanpa landasan ideologi yang kuat, pengembangan ilmu dikhawatirkan akan kehilangan arah dan berorientasi tidak jelas.

2. Konsep Nilai Pancasila dalam Pengembangan Ilmu
Pancasila sebagai sistem nilai memberikan kerangka acuan dan tolak ukur bagi pembangunan nasional. Terdapat tiga tingkatan nilai dalam Pancasila yang relevan:
• Nilai Dasar: Bersifat abstrak dan tetap, mencakup cita-cita serta tujuan negara.
• Nilai Instrumental: Penjabaran lebih lanjut dalam bentuk peraturan dan strategi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.
• Nilai Praktis: Realisasi nyata dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

3. Peran Sila-Sila Pancasila sebagai Dasar Etika Iptek
Setiap sila dalam Pancasila memberikan dasar moralitas dan arah bagi ilmuwan dalam mengembangkan teknologi:
• Sila ke-1
Menyeimbangkan aspek akal, rasa, dan kehendak agar manusia tidak merasa sebagai pusat alam semesta, melainkan bagian darinya.
• Sila ke-2
Menekankan bahwa tujuan utama iptek adalah demi kesejahteraan manusia dan harus menghormati martabat manusia.
• Sila ke-3
Mengarahkan iptek untuk memperkuat rasa nasionalisme dan persaudaraan antar-daerah.
• Sila ke-4
Menekankan iptek bahwa setiap warga negara bebas memberikan kritik dan masukan yang membangun.
• Sila ke-5
Menuntut agar penguasaan iptek merata di semua masyarakat agar tidah ada kesenjangan kesenjangan.

4. Alasan Penegasan IPTEK Harus Berkaitan dengan Pancasila
• Iptek yang didominasi budaya Barat dapat mengancam nilai-nilai khas Indonesia, sehingga perlu penyaringan melalui nilai-nilai Pancasila.
• Penggunaan iptek yang tidak terkontrol seringkali mengabaikan martabat manusia
• Pengembangan ilmu harus berdasarkan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan.

5. Kesimpulan
Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga kebutuhan mendesak agar ilmu pengetahuan di Indonesia tetap berakar pada budaya bangsa sendiri. Kehadiran Pancasila diharapkan menjadi rambu yang menjaga agar kemajuan teknologi tetap selaras dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.

NAMA: FUJI LARAS SATI
NPM: 2515012049
KELAS: A

1. Perkembangan IPTEK
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau IPTEK saat ini sangat pesat dan menyeluruh di tiap aspek kehidupan manusia. Akan tetapi, kemajuan ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga tantangan terhadap nilai-nilai moral dan jati diri bangsa. Maka dari itu Pendidikan Pancasila berperan penting sebagai filter dan pedoman agar kemajuan teknologi tetap sejalan dengan nilai luhur bangsa Indonesia.

2. Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK
• Sila ke-1
Mengingatkan bahwa IPTEK adalah karunia Tuhan yang harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk merusak alam atau martabat manusia.
• Sila Ke-2
Menekankan bahwa pengembangan teknologi harus beradab dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara adil.
• Sila ke-3
IPTEK seharusnya mempererat persatuan bangsa, bukan menjadi alat untuk memecah belah melalui hoaks atau ujaran kebencian.
• Sila Ke-4
Pengembangan IPTEK harus bersifat demokratis dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
• Sila ke-5
Hasil dari kemajuan IPTEK harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat demi kesejahteraan bersama.

3. Pentingnya Pendidikan Pancasila bagi Mahasiswa
Pendidikan Pancasila berfungsi sebagai "rambu-rambu" moral bagi mahasiswa dalam berinovasi. Tanpa landasan nilai yang kuat, IPTEK cenderung disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan orang lain. Melalui pendidikan ini, mahasiswa didorong untuk menjadi ilmuwan atau profesional yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi.

4. Kesimpulan
Perkembangan IPTEK tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila bukan penghambat kemajuan, melainkan pemberi arah agar teknologi yang diciptakan tetap manusiawi, religius, dan menjaga persatuan bangsa. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah kunci untuk mencetak generasi yang mampu menguasai teknologi tanpa kehilangan identitas nasionalnya.

NAMA: FUJI LARAS SATI
NPM: 2515012049
KELAS: A

1. Definisi IPTEK
IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil karya dari manusia yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Penggunaannya dapat memberikan dampak positif maupun negatif, tergantung pada tujuan pemanfaatannya.

2. Peran Pancasila
Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi landasan yang penting dalam mengarahkan perkembangan IPTEK agar tetap sejalan dengan budaya dan norma bangsa.

3. Implementasi Sila-Sila Pancasila dalam IPTEK
• Sila ke-1
Menekankan keseimbangan antara akal dan kehendak, karena IPTEK tidak hanya tentang penemuan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak dan tanggung jawab moral kepada Tuhan dan alam sekitar.
• Sila ke-2
Memberikan dasar moral bahwa pengembangan IPTEK harus beradab dan bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.
• Sila ke-3
Mengarahkan agar IPTEK dapat memperkuat rasa nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia di tengah pergaulan dunia.
• Sila ke-4
Menuntut pengembangan IPTEK dilakukan secara demokratis, di mana setiap ilmuwan memiliki kebebasan namun tetap menghargai pendapat dan penemuan orang lain.
• Sila ke-5
Menekankan pentingnya menjaga keseimbangan keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, Tuhan, sesama, bangsa, serta lingkungan alam sekitarnya.

Kesimpulan
Pengembangan IPTEK di Indonesia tidak boleh lepas dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini diperlukan agar kemajuan teknologi yang pesat tetap mengedepankan etika, kemanusiaan, dan keadilan .

NAMA: FUJI LARAS SATI
NPM: 2515012049
KELAS: A


A. Bagaimanakah sistem etika perilaku politik saat ini? Sudah sesuaikah dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan!

Sistem etika perilaku politik saat ini sedang berada di persimpangan jalan yang krusial. Secara formal, kita memiliki aturan hukum dan kode etik, seperti di DPR atau lembaga pemerintahan, namun secara praktik, seringkali terjadi kesenjangan. Perilaku politik saat ini cenderung bersifat pragmatis dan transaksional, di mana pencapaian kekuasaan atau kepentingan kelompok sering kali mengesampingkan integritas moral.

Kesesuaian dengan Nilai-Nilai Pancasila?
Jika diukur dengan nilai-nilai Pancasila, sistem perilaku politik saat ini belum sepenuhnya sesuai, dengan alasan:
• Masih maraknya praktik korupsi dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil menunjukkan kurangnya keberadaban dalam berpolitik.
• Pengambilan keputusan seringkali didorong oleh kepentingan elite partai daripada musyawarah mufakat yang murni demi rakyat.
• Ketimpangan akses politik dan ekonomi menunjukkan bahwa etika politik belum mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


B. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika, pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk). Bagaimanakah etika generasi muda yang ada di sekitar tempat tinggal mu? Apakah mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia? Berikan solusi mengenai adanya dekadensi moral yang saat ini terjadi !

Secara umum, generasi muda di lingkungan sekitar saya menunjukkan etika yang beragam:
• Ada anak muda yang kritis dan melek teknologi yang digunakan untuk aksi sosial/kemanusiaan.
• Ada pula yang memiliki sikap individualis, berkurangnya tata krama terhadap orang yang lebih tua, serta pola gaya hidup instan.

Apakah Mencerminkan Nilai Bangsa?
Masih mencerminkan secara parsial. Nilai keramahan dan kepedulian masih ada, tapi seringkali tergerus oleh konten digital yang tidak terfilter, sehingga nilai-nilai luhur bangsa dianggap kuno atau tidak relevan oleh sebagian kelompok.

Solusi Mengenai Dekadensi Moral:
• Penanaman etika sejak dini di keluarga dan sekolah. Pancasila tidak boleh hanya dihafal, tapi dipraktikkan dalam kegiatan sehari-hari.
• Perlunya contoh nyata integritas dari para elite politik dan pembuat kebijakan.
• Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama menciptakan ekosistem digital yang sehat agar nilai-nilai buruk dari luar tidak ditelan mentah-mentah.
• Menyediakan wadah bagi pemuda untuk berkegiatan sosial, seni, atau olahraga yang menanamkan nilai disiplin, kerja keras, dan gotong royong agar energi mereka tersalurkan pada hal-hal yang membangun karakter.

NAMA : FUJI LARAS SATI
NPM : 2515012049
KELAS : A


1. Esensi Media Massa sebagai Alat Kontrol Sosial

Media massa baik cetak, elektronik, maupun digital bukan sekadar penyampai informasi, melainkan berfungsi sebagai pengawasan sosial. Dalam perspektif sosiologis dan kriminologi, media berperan sebagai agen kontrol sosial informal yang mengawasi perilaku masyarakat dan kebijakan pemerintah agar tetap selaras dengan norma dan nilai yang berlaku.


2. Mekanisme Kerja Kontrol Sosial oleh Media

• Penyebar Informasi dan Edukasi, media memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah.
• Pembentuk Opini Publik, dengan penetapan agenda strategis, media menentukan isu apa yang penting untuk dibahas. Tekanan dari opini publik yang masif seringkali memaksa otoritas hukum atau pemerintah untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel.
• Efek Pencegahan, pemberitaan mengenai penangkapan atau hukuman pelaku kejahatan dapat menimbulkan rasa takut bagi calon pelaku lainnya, sehingga berfungsi sebagai pencegahan kejahatan di masyarakat.


3. Tantangan dan Sisi Negatif dalam Era Digital

Meskipun berfungsi sebagai pengawas, media massa seringkali menyoroti risiko-risiko berikut:
• Media kadang-kadang menghakimi seseorang sebelum ada putusan pengadilan yang sah, yang dapat merugikan hak asasi individu.
• Demi mengejar rating atau klik, media terkadang melebih-lebihkan berita kejahatan sehingga menimbulkan kecemasan massal yang tidak proporsional.
• Kontrol sosial bisa menjadi bias jika media tersebut dimiliki oleh kelompok kepentingan tertentu yang menggunakan narasi berita untuk menyerang lawan politik atau melindungi sekutu.


4. Kesimpulan Analisis

Media massa seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah pilar keempat demokrasi yang sangat efektif dalam mengendalikan penyimpangan sosial dan kekuasaan. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada etika jurnalistik dan literasi media masyarakat. Tanpa etika, kontrol media sosial justru bisa berubah menjadi alat menyebarkan opini atau penyebaran informasi.