Kiriman dibuat oleh 2515061044 Keisha Nuriya Parsa

Mengapa Pancasila Harus Menjadi "Panduan" Pengembangan IPTEK
Mengapa semua inovasi dan perkembangan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Indonesia harus selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila?

Inti Permasalahan
Penulis artikel ini ingin menekankan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai landasan negara atau ideologi politik, tetapi juga harus menjadi prinsip nilai atau pedoman normatif dalam setiap kegiatan ilmiah dan kemajuan teknologi.

Pancasila mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama dari Bangsa Indonesia. Jika IPTEK dijalankan tanpa mengintegrasikan nilai-nilai tersebut, hasilnya dapat menjadi "tanpa nilai" (tidak beretika), sehingga perkembangan yang seharusnya bermanfaat bisa merusak tatanan sosial, budaya, dan moral masyarakat.


Penulis menyampaikan pendapat bahwa Pancasila seharusnya berfungsi sebagai "penunjuk arah" atau acuan dalam tiga aspek utama:
Sumber Dasar Semua Hukum: Pancasila adalah sumber dari semua peraturan dan hukum yang ada di negara ini. Oleh karena itu, semua kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan IPTEK, harus mengacu ke Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya.

IPTEK berasal dari berbagai penjuru dunia dan membawa nilai-nilai asing, seperti individualisme, liberalisme, dan konsumerisme. Pancasila berperan sebagai penyaring sehingga kita dapat memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan jati diri dan budaya Indonesia.
Etika Para Peneliti: Setiap ilmuwan, peneliti, dan pengembang teknologi di Indonesia seharusnya menjadikan kelima sila Pancasila sebagai pedoman etis dalam melaksanakan kegiatan ilmiah mereka. Sebagai contoh:
Sila Pertama (Ketuhanan): Pengembangan IPTEK perlu mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan dan harus melindungi lingkungan serta martabat manusia.
Sila Kelima (Keadilan Sosial): Hasil IPTEK harus dapat diakses dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kelompok tertentu.

Kesimpulan Sederhana Jurnal
Artikel ini menegaskan bahwa adalah sangat penting untuk menetapkan Pancasila secara tegas sebagai landasan nilai dalam pengembangan IPTEK.
Tujuannya agar pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia:
Tidak menyimpang dari jalurnya: Selaras dengan nilai budaya dan moral yang dimiliki bangsa kita.
Bermanfaat secara keseluruhan: Menguatkan pembangunan yang adil, etis, dan tidak hanya fokus pada kemajuan materi.
Dengan kata lain, kemajuan teknologi sangat penting, namun harus sejalan dengan Pancasila. IPTEK adalah alat, sementara Pancasila adalah tujuan dan panduan moralnya.
Pancasila sebagai "Perisai" Menghadapi IPTEK
Tulisan ini membahas topik yang sangat penting bagi generasi muda saat ini: bagaimana Pancasila, yang diajarkan di bangku kuliah, dapat berfungsi sebagai perisai atau "alat pertahanan" bagi mahasiswa saat menghadapi laju cepat kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Inti Masalah yang Diteliti
Penelitian ini berangkat dari kekhawatiran umum bahwa kemajuan IPTEK, seperti media sosial, akses informasi yang tak terbatas, dan globalisasi, sering kali menimbulkan konsekuensi negatif yang dapat menggerus nilai-nilai budaya dan identitas bangsa, termasuk nilai-nilai Pancasila.
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila yang wajib diambil oleh mahasiswa di universitas memberikan pengaruh yang positif dan signifikan dalam membentuk sikap mahasiswa terhadap perkembangan teknologi yang pesat ini.

Metode dan Hasil Penelitian
Jurnal ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan mengambil sampel dari kalangan mahasiswa. Setelah melakukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas data, peneliti menemukan beberapa temuan penting:
Kepribadian Pancasila Mahasiswa Sudah Baik: Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa responden (mahasiswa) telah mengembangkan ciri kepribadian Pancasila yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki fondasi moral yang kokoh.
Mata Kuliah Berpengaruh Positif: Mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan dalam membentuk sikap mahasiswa terhadap IPTEK. Pengajaran Pancasila di universitas berhasil membekali mahasiswa dengan pola pikir moral untuk memilih dan memanfaatkan teknologi dengan bijak.

IPTEK sebagai Sarana Pembangunan: Dengan modal dari Pancasila tersebut, mahasiswa diarahkan untuk memandang IPTEK sebagai sarana pembangunan bangsa, bukan sebagai ancaman yang harus dihindari.

Kesimpulan Sederhana Jurnal
Kesimpulan dari jurnal ini sangat jelas: Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tetap memiliki relevansi dan penting.
Mata kuliah ini berhasil menumbuhkan kesadaran mahasiswa sebagai generasi muda untuk melestarikan identitas nasional dalam menghadapi tantangan IPTEK yang bersifat global. Dengan berpegang pada Pancasila sebagai dasar negara, diharapkan mahasiswa dapat memanfaatkan kemajuan teknologi secara positif, berkontribusi dalam pembangunan bangsa, dan secara khusus waspada terhadap informasi yang berpotensi radikal yang sering muncul melalui teknologi modern.
Secara ringkas, jurnal ini menekankan bahwa Pancasila adalah "kunci" yang perlu dimiliki mahasiswa agar tidak tersesat di tengah lautan informasi dan teknologi global. Pendidikan Pancasila memastikan bahwa kemajuan teknologi dapat diterima, namun tetap harus didasari oleh etika dan nilai-nilai keindonesiaan.
A. Sistem etika dalam perilaku politik saat ini dapat dianggap masih jauh dari ideal serta belum mencerminkan nilai-nilai utama Pancasila. Hal ini disebabkan oleh berbagai pelanggaran dan kekurangan yang mewarnai etika perilaku politik dan birokrasi di Indonesia, seperti kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi akibat kurangnya independensi baik struktural maupun sikap. Selain itu, banyaknya pelayanan yang tidak adil dan tidak merata menguntungkan kelompok politik tertentu yang mencerminkan iklim politik saat ini. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, ketepatan, dan kecepatan dalam pelayanan sering kali diabaikan, yang mengakibatkan munculnya birokrasi yang koruptif dan tidak dapat dipercaya. Masalah utama yang dihadapi birokrasi Indonesia adalah ketidakmampuan birokrat untuk bersikap sebagai pelayan publik, dan rendahnya integritas serta kurangnya independensi akan menunjukkan pelanggaran kode etik yang merusak pondasi etika politik. Jika paradigma pemerintahan yang salah ini terus dipertahankan, maka nilai-nilai luhur Pancasila akan tetap terjebak dalam kebuntuan dan tidak akan berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan negara dan layanan publik. Dibutuhkan komitmen yang kuat dan perubahan pola pikir secara menyeluruh untuk mengembalikan fungsi birokrasi agar sejalan dengan cita-cita reformasi serta pelaksanaan demokrasi yang berlandaskan Pancasila.

B. Di lingkungan saya, etika generasi muda menunjukkan sisi positif dan negatif.
- Di sisi positif: mereka umumnya sangat kreatif dan adaptif terhadap teknologi (mencerminkan inovasi). Mereka memiliki solidaritas yang tinggi dalam teman sebaya dan tanggap terhadap isu-isu sosial (cerminan Sila ke-3 dan ke-5).

-Di sisi negatif: Beberapa menunjukkan kurangnya sopan santun terhadap orang yang lebih tua (menggunakan bahasa informal berlebihan, kurang menghormati), individualisme yang tinggi, dan kurangnya minat pada musyawarah atau kegiatan komunal, serta mudah terprovokasi di media sosial (mencerminkan dekadensi adab dan Sila ke-4).

Solusi mengenai adanya dekadensi moral yang saat ini terjadi yaitu
1. Meningkatkan kurikulum yang berfokus pada nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, tanggung jawab, musyawarah, dan solidaritas dari usia dini. Tidak hanya sekadar teori, tetapi juga melalui kegiatan nyata di sekolah dan masyarakat.
2. Keluarga dan pemimpin komunitas perlu menjadi contoh yang baik dalam hal etika. Menghidupkan lagi kegiatan bersama seperti karang taruna dan gotong royong untuk mengurangi sikap individualis serta membangun rasa tanggung jawab sosial.
3. Memberikan pendidikan kepada generasi muda tentang etika berinteraksi di dunia maya, mengembangkan sikap kritis terhadap informasi yang diterima, serta mempromosikan toleransi dan penggunaan bahasa yang sopan, menghindari hoaks dan perundungan daring.
4. Dalam konteks publik atau lingkungan kerja, penting untuk menerapkan sistem yang menghargai integritas, profesionalisme, dan kinerja. Ini memberikan sinyal bahwa perilaku yang tidak etis tidak akan mendapatkan keuntungan.