Nama : Jumain
NPM : 2526061015

Nama : Jumain
NPM : 2526061015

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG

 

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang hampir setiap tahun melanda berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kota Bandar Lampung. Sebagai ibu kota Provinsi Lampung yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi, Bandar Lampung menghadapi tantangan serius dalam mengelola tata ruang, drainase, dan lingkungan hidup. Fenomena banjir di kota ini sering terjadi terutama pada musim penghujan, ketika curah hujan yang tinggi tidak sebanding dengan kapasitas daya tampung saluran drainase dan semakin berkurangnya daerah resapan air.

Wilayah Kota Bandar Lampung dilanda banjir besar pada bulan Januari 2025. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung mencatat sebanyak 11.223 jiwa terdampak banjir tersebut. Berdasarkan rekapitulasi kejadian bencana, banjir pada bulan Januari telah melanda 16 kecamatan dari total 20 kecamatan dan 79 kelurahan dari 124 kelurahan. Pada bulan Februari 2025, sebanyak 9.022 rumah dan 30.850 jiwa kembali terdampak banjir yang melanda 14 kecamatan. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa banjir bukanlah peristiwa insidental, melainkan masalah struktural yang berulang setiap tahun.

Selain faktor alam, aktivitas manusia menjadi pemicu utama terjadinya banjir. Alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan permukiman maupun pusat perdagangan, pembuangan sampah ke sungai, serta pembangunan tanpa perencanaan tata ruang yang berkelanjutan memperburuk kerentanan wilayah terhadap banjir. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola lingkungan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan.

Banjir di Bandar Lampung tidak hanya menimbulkan kerugian material berupa rusaknya infrastruktur, permukiman, dan fasilitas publik, tetapi juga membawa dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang signifikan. Aktivitas pendidikan dan perdagangan kerap terhambat, distribusi barang dan transportasi terganggu, serta muncul berbagai penyakit pasca-banjir yang mengancam kesehatan masyarakat. Dengan demikian, banjir di Bandar Lampung dapat dikategorikan sebagai masalah publik yang kompleks, karena menyangkut kepentingan banyak pihak dan memerlukan penanganan yang komprehensif.

Berdasarkan pandangan tersebut, banjir harus diposisikan sebagai isu kebijakan publik yang urgent karena menyangkut kepentingan umum (public interest), kesejahteraan masyarakat (social welfare), dan keberlanjutan pembangunan kota. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan publik yang terencana, integratif, dan berkelanjutan dalam mengatasi persoalan banjir di Kota Bandar Lampung. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta lembaga non-pemerintah menjadi kunci utama untuk menciptakan solusi jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga pencegahan dan mitigasi risiko bencana.

Semua domunen terlampir

Jumain, NPM : 2526061015

BBM merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat dan negara, terutama bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang menjadi penopang utama transportasi barang, industri, dan sektor pertanian. Dalam beberapa waktu terakhir, fenomena kelangkaan BBM solar terjadi di berbagai daerah di Indonesia, ditandai dengan antrean panjang kendaraan bermuatan berat SPBU. Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat karena berdampak pada distribusi logistik, biaya produksi, hingga meningkatnya harga kebutuhan pokok, selain itu antrean panjang kendaraan mengganggu kelancaran arus lalu lintas, Kelangkaan solar subsidi dikhawatirkan akan berdampak luas terhadap perekonomian. Masalah yang timbul dari kelangkaan solar subsidi bukan hanya soal pasokan, melainkan juga masalah tata kelola distribusi, Ada potensi penyalahgunaan solar subsidi oleh pihak yang tidak berhak dan pemerintah harus memperketat pengawasan agar solar subsidi tepat sasaran, khususnya untuk transportasi dan nelayan kecil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam keterangan persnya menyebut pemerintah sedang meninjau kemungkinan penambahan kuota solar subsidi tahun ini, serta Pertamina untuk mempercepat distribusi di daerah-daerah yang mengalami antrean dan memperketat pengawasan. Selain itu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan realokasi kuota agar lebih tepat sasaran. Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang meninjau penambahan dan realokasi kuota solar subsidi di Indonesia membawa harapan besar bagi masyarakat, khususnya mereka yang sangat bergantung pada bahan bakar ini.

Dengan adanya tambahan kuota, ketersediaan solar di SPBU diproyeksikan akan lebih stabil. Hal ini diharapkan mampu mengurai antrean panjang kendaraan yang selama ini menjadi pemandangan sehari-hari di berbagai daerah. Sopir truk, angkutan umum, hingga nelayan kecil yang sebelumnya harus menunggu berjam-jam demi mendapatkan solar, kini dapat lebih mudah memperoleh bahan bakar untuk melanjutkan aktivitas mereka. Selain itu, kelancaran distribusi barang dan logistik juga menjadi salah satu dampak penting dari kebijakan ini. Dengan ketersediaan bahan bakar yang lebih terjamin, distribusi barang bisa berjalan tepat waktu. Kondisi ini akan membantu menjaga ritme perekonomian, terutama di sektor perdagangan dan jasa yang sangat bergantung pada transportasi. Kebijakan ini juga diyakini mampu mencegah kenaikan harga barang atau inflasi. Selama ini, salah satu pemicu kenaikan harga adalah terhambatnya distribusi logistik akibat kelangkaan solar. Jika distribusi berjalan lancar, biaya transportasi akan lebih terkendali sehingga harga kebutuhan pokok di pasar tidak terdorong naik. Dampak positif ini secara langsung akan dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan menengah ke bawah yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga bahan pokok dan dengan dilakukan pengawasan diharapkan subsidi solar tepat sasaran.