nama : afita nurmala sari
npm : 2453031006
kelas : c

Jurnal pertama berjudul “Perbandingan Pendekatan Teori Normatif dan Positif dalam Kebijakan Akuntansi pada PT Astra International Tbk dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk” mengulas penerapan dua pendekatan teori akuntansi dalam praktik perusahaan besar Indonesia yang bergerak di sektor berbeda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PT Astra International Tbk yang berfokus pada manufaktur lebih cenderung menerapkan pendekatan normatif, yaitu berorientasi pada kepatuhan terhadap standar akuntansi, prinsip kehati-hatian, dan stabilitas operasional. Karakteristik sektor manufaktur yang berhubungan dengan aset tetap dan biaya produksi besar membuat kebijakan akuntansi perusahaan ini lebih konservatif. Di sisi lain, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang bergerak di bidang teknologi lebih menerapkan pendekatan positif, di mana kebijakan akuntansi disesuaikan dengan kondisi bisnis yang cepat berubah, terutama dalam pengelolaan aset tidak berwujud dan inovasi teknologi. Penulis menegaskan bahwa kedua pendekatan tersebut saling mendukung pendekatan normatif menjaga keandalan laporan keuangan, sementara pendekatan positif memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi perusahaan terhadap perubahan lingkungan bisnis.

Jurnal kedua yang membahas teori dasar dari Positive Accounting Theory (PAT) yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa teori positif berupaya memahami serta memprediksi alasan manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi tertentu. Pendekatan ini menyoroti tiga hipotesis utama, yaitu bonus plan hypothesis, debt covenant hypothesis, dan political cost hypothesis, yang menjelaskan bagaimana insentif ekonomi dan tekanan eksternal memengaruhi keputusan akuntansi. Meskipun teori ini memberikan pandangan realistis terhadap perilaku manajer, penulis juga mengakui kelemahannya karena terlalu menekankan kepentingan ekonomi dan kurang mempertimbangkan nilai etika serta aspek sosial. Oleh sebab itu, teori positif sebaiknya dilengkapi dengan pendekatan normatif agar kebijakan akuntansi tetap berlandaskan pada tanggung jawab moral dan profesionalisme.

Dari kedua jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa teori normatif dan teori positif memiliki peran yang saling melengkapi dalam praktik akuntansi. Jurnal 1 memberikan contoh penerapan konkret kedua teori di perusahaan Indonesia, sedangkan jurnal 2 menjelaskan dasar teorinya secara konseptual. Kombinasi keduanya menggambarkan bahwa praktik akuntansi yang ideal tidak hanya menyesuaikan diri dengan kenyataan ekonomi, tetapi juga harus memegang prinsip etika, transparansi, dan keandalan agar mampu menjaga kepercayaan publik serta keberlanjutan perusahaan.

nama : afita nurmala sari
npm :2453031006
kelas : c

1. kelebihan dan kekurangan penggunaan fair value dibandingkan dengan historical cost dalam konteks pelaporan aset tetap di PT Nusantara Properti.
Kelebihan
Relevansi Pasar yang Optimal: Kelebihan utama bagi PT Nusantara Properti adalah penyediaan informasi yang sangat relevan bagi investor. Karena perusahaan bergerak di pengelolaan dan investasi properti komersial, asetnya adalah inti dari bisnis. Nilai Wajar mencerminkan harga pasar properti yang fluktuatif, memberikan investor pandangan yang lebih baik mengenai posisi keuangan terkini perusahaan di pasar yang dinamis dibandingkan harga beli properti 20 tahun lalu (Biaya Historis). Ini mendukung klaim auditor bahwa Nilai Wajar memberikan informasi yang lebih relevan untuk menilai prospek perusahaan.
Cerminan Peningkatan Kekayaan: Lonjakan signifikan pada nilai aset tercatat, yang juga meningkatkan total aset dan ekuitas, secara jujur mencerminkan apresiasi modal yang tidak terlaporkan sebelumnya. Hal ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai ekonomis riil PT Nusantara Properti, yang penting untuk evaluasi berbasis aset.
Kekurangan
Rendahnya Keandalan karena Sifat Aset: Kekurangan kritis dalam kasus PT Nusantara Properti adalah ancaman terhadap keandalan (reliabilitas) informasi. Properti komersial sering diklasifikasikan sebagai input Level 3 (input yang tidak dapat diobservasi) dalam hierarki Nilai Wajar, yang berarti tidak ada harga pasar aktif. Akibatnya, penilaian aset bergantung pada penilaian oleh pihak ketiga yang didasarkan pada asumsi pasar subjektif, seperti proyeksi sewa masa depan, tingkat kekosongan, dan tingkat diskonto.
Potensi Bias dan Subjektivitas: Ketergantungan pada penilaian (valuasi) yang subjektif ini menimbulkan risiko tinggi bias manajemen atau ketidakakuratan. Pemangku kepentingan memiliki alasan kuat untuk mempertanyakan keandalan nilai wajar tersebut, terutama jika asumsi yang digunakan terlampau optimis untuk menghasilkan lonjakan nilai yang diinginkan. Hal ini berpotensi merusak kredibilitas laporan keuangan PT Nusantara Properti, meskipun metode tersebut sesuai dengan PSAK 16 dan IFRS.

2. sejauh mana penggunaan nilai wajar dapat meningkatkan relevansi tanpa mengorbankan keandalan informasi akuntansi?

Dalam kerangka IFRS dan Standar Akuntansi Indonesia, peningkatan relevansi melalui Nilai Wajar dapat dicapai tanpa mengorbankan keandalan dengan menerapkan pengungkapan (disclosure) yang ketat dan disiplin valuasi. Untuk mempertahankan keandalan, PT Nusantara Properti harus secara wajib mengungkapkan Hierarki Nilai Wajar yang digunakan (PSAK 68/IFRS 13), khususnya jika menggunakan Level 3 (input yang tidak dapat diobservasi, yang kemungkinan besar terjadi pada properti komersial). Perusahaan harus mengungkapkan secara rinci asumsi-asumsi kunci yang digunakan oleh penilai (misalnya, tingkat diskonto, tingkat kekosongan properti, atau pertumbuhan sewa) serta analisis sensitivitas terhadap perubahan asumsi tersebut. Pelaporan yang transparan mengenai asumsi dan metodologi penilaian ini memungkinkan pengguna laporan (investor) untuk menilai sendiri tingkat ketidakpastian (reliabilitas) yang melekat pada angka Nilai Wajar. Dengan demikian, informasi tetap relevan karena mencerminkan nilai saat ini, sementara keandalan dipelihara melalui transparansi dan kemampuan pengguna laporan untuk mengevaluasi dasar penilaiannya secara independen.

3. apa rekomendasi kebijakan Anda terkait penggunaan nilai wajar dalam pelaporan aset tetap di sektor properti? Berikan argumen yang didasarkan pada prinsip-prinsip pelaporan keuangan.

Sebagai anggota Komite Standar Akuntansi Keuangan (DSAK IAI), saya akan merekomendasikan tiga kebijakan utama untuk penggunaan Nilai Wajar pada aset properti, yang berfokus pada keseimbangan antara relevansi dan reliabilitas, sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan:

Verifikasi Penilaian Independen yang Diperketat (Prinsip Keandalan dan Netralitas):
Rekomendasi: Mewajibkan peninjauan ulang (review) terhadap metodologi penilaian yang digunakan oleh penilai independen setiap kali revaluasi, dengan penekanan khusus pada Justifikasi input Level 3 yang subjektif. Review ini harus menjadi bagian dari cakupan audit eksternal.
Argumen: Ini meningkatkan keandalan dan netralitas informasi dengan mengurangi risiko subjektivitas dan manipulasi. Karena Nilai Wajar properti komersial sangat sensitif terhadap asumsi manajemen, verifikasi pihak ketiga yang lebih ketat diperlukan untuk menjamin nilai yang disajikan bebas dari bias material.

nama : afita nurmala sari
npm : 2453031006
kelas : c

Jurnal ini membahas perdebatan antara penggunaan historical cost dan fair value dalam akuntansi keuangan. Historical cost didasarkan pada harga perolehan awal suatu aset atau liabilitas, sedangkan fair value lebih menekankan pada nilai pasar terkini yang mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Penulis menjelaskan bahwa International Financial Reporting Standards (IFRS) semakin banyak mendorong penggunaan fair value, terutama pada laporan posisi keuangan, meskipun pengakuan awal aset biasanya masih menggunakan historical cost.
Argumen utama yang mendukung fair value adalah karena informasi yang dihasilkan lebih relevan, objektif, dan dapat dibandingkan antar perusahaan. Namun, fair value juga menimbulkan risiko, terutama jika digunakan pada aset non-keuangan yang nilai pasarnya sulit ditentukan sehingga rawan subjektivitas. Di sisi lain, historical cost dianggap lebih stabil, tetapi sering kali kurang mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.Jurnal ini juga menyoroti dampak krisis keuangan global terhadap praktik pengukuran. Pada masa krisis, fair value dianggap memperburuk ketidakpastian karena nilai pasar jatuh drastis dan sulit diverifikasi. Oleh karena itu, muncul dorongan untuk kembali menggunakan pengukuran berbasis entitas (entity-specific) yang lebih mencerminkan kondisi internal perusahaan.

Kesimpulannya, tidak ada satu pendekatan yang sepenuhnya ideal. Fair value lebih tepat digunakan untuk instrumen keuangan karena likuiditas dan pasarnya lebih jelas, sedangkan historical cost atau pengukuran berbasis entitas bisa lebih relevan untuk aset non-keuangan. Penulis menekankan perlunya kombinasi kedua pendekatan agar laporan keuangan tetap informatif, andal, dan tidak menyesatkan pemakai informasi akuntansi.

nama : afita nurmala sari
npm : 2453031006
kelas : c

Dalam Video "Historical Cost vs Fair Value Accounting" menjelaskan bagaimana perusahaan mencatat nilai asetnya di neraca. Ada dua cara pencatatan yaitu, menggunakan harga historis saat aset dibeli (historical cost) dan harga pasar saat ini (fair value). Contohnya, jika sebuah kantor yang dibeli 20 tahun lalu seharga 5 juta dolar sekarang harganya sudah naik menjadi 35 juta dolar, perusahaan harus memilih apakah mencatatnya berdasarkan harga beli atau harga pasar sekarang. Mereka harus konsisten memakai salah satu metode dan tidak boleh bolak-balik ganti metode. Metode nilai wajar biasanya dipakai untuk aset dan kewajiban tertentu seperti perlengkapan, merek dagang, dan hutang.

Kesimpulannya video ini menjelaskan perbedaan dan pilihan dalam pencatatan nilai aset oleh perusahaan agar neracanya mencerminkan kondisi sebenarnya atau harga historis pembelian. Penjelasannya cukup mudah dipahami untuk yang baru belajar akuntansi atau keuangan.

nama : afita nurmala sari
npm : 2453031006
kelas : c

:
1. PT Surya Terang menghadapi dilema akuntansi setelah munculnya teknologi baru yang menyebabkan nilai pasar mesin produksinya menurun drastis. Dalam kasus ini, terdapat dua basis pengukuran yang relevan untuk dipertimbangkan, yaitu biaya historis dan nilai wajar. Biaya historis mencatat aset sebesar harga perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Basis ini memiliki kelebihan berupa objektivitas yang tinggi karena didukung bukti transaksi yang jelas dan dapat diverifikasi. Selain itu, biaya historis juga memberikan stabilitas laporan keuangan sehingga mudah dipahami. Namun, kelemahan biaya historis adalah kurangnya relevansi ketika kondisi ekonomi berubah signifikan. Nilai tercatat aset sering kali tidak lagi mencerminkan realitas pasar, sebagaimana terlihat dalam kasus mesin PT Surya Terang.

Sebaliknya, pengukuran menggunakan nilai wajar akan lebih mampu menggambarkan kondisi terkini karena aset dinilai berdasarkan harga yang akan diterima jika dijual pada tanggal pelaporan. Kelebihannya terletak pada relevansi yang tinggi, di mana informasi yang disajikan lebih bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Nilai wajar juga memungkinkan penilaian yang lebih tepat terhadap posisi keuangan perusahaan. Namun, pengukuran ini memiliki kelemahan berupa potensi subjektivitas karena bergantung pada metode penilaian dan asumsi tertentu. Selain itu, biaya untuk memperoleh penilaian independen dapat menambah beban perusahaan, dan laporan keuangan menjadi kurang stabil karena fluktuasi nilai pasar.

2. Apabila PT Surya Terang memilih untuk menggunakan model revaluasi sesuai dengan PSAK 16, maka akan timbul implikasi akuntansi terhadap laporan keuangan. Dalam laporan posisi keuangan, nilai tercatat mesin akan disesuaikan menjadi Rp400.000.000 sesuai nilai wajar hasil penilaian independen. Selisih sebesar Rp200.000.000 dari nilai tercatat sebelumnya (Rp600.000.000) akan diakui sebagai rugi revaluasi. Konsekuensinya, laporan laba rugi akan mencatat kerugian sebesar Rp200.000.000 yang secara langsung mengurangi laba tahun berjalan. Di sisi lain, perhitungan beban penyusutan ke depan juga berubah karena akan didasarkan pada nilai baru Rp400.000.000 dikurangi nilai residu Rp100.000.000 dan dibagi dengan sisa umur manfaat mesin.

3.Dalam menilai apakah biaya historis atau nilai wajar lebih tepat digunakan, perlu dilihat dari sisi karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Biaya historis jelas lebih andal karena objektif dan dapat diverifikasi, namun informasi yang dihasilkan dalam kasus ini kurang relevan karena tidak mencerminkan kondisi ekonomi aktual. Sebaliknya, nilai wajar meskipun memiliki kelemahan dari sisi keandalan akibat bergantung pada estimasi dan penilaian, justru lebih relevan karena menggambarkan realitas pasar saat ini. Dengan adanya penilaian independen, keandalan nilai wajar dapat ditingkatkan sehingga pemakai laporan keuangan lebih memahami kondisi sebenarnya dari aset perusahaan. Oleh karena itu, dalam konteks penurunan nilai mesin akibat teknologi baru, penggunaan nilai wajar dianggap lebih memenuhi tujuan penyajian laporan keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi para pemangku kepentingan.