nama = muhammad khalil fawwaz
npm = 2413031085
kelas = 2024c
1. Kelebihan dan Kelemahan Penggunaan Nilai Wajar yang Dibandung dengan Biaya Historis dalam Konteks PT Nusantara Properti
Kelebihan:
Meningkatnya Relevansi Informasi: Nilai wajar mencerminkan kondisi pasar saat ini; oleh karena itu, akan lebih memudahkan investor untuk menilai status keuangan dan potensi keuntungan PT Nusantara Properti. Dalam industri real estat yang semakin fluktuatif, nilai pasar saat ini menawarkan gambaran yang lebih akurat daripada nilai historis yang mungkin tidak lagi relevan.
Peningkatan transparansi dan keterbandingan: Laporan keuangan menjadi lebih mudah dipahami karena mencerminkan nilai ekonomi riil aset, bukan hanya biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya.
Bagi investor dan analis pasar, peningkatan nilai aset dapat meningkatkan persepsi kekuatan keuangan perusahaan, sehingga memudahkan pengambilan keputusan investasi.
Kekurangan:
Subjektivitasnya tinggi: Penentuan nilai wajar biasanya bergantung pada asumsi pasar, suku bunga, atau kondisi ekonomi yang tidak selalu objektif. Hal ini dapat menurunkan kebenaran informasi yang disajikan. Volatilitas dalam laporan keuangan: Fluktuasi pasar menyebabkan nilai aset berfluktuasi seiring waktu, sehingga berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam catatan keuangan.
Biaya dan kompleksitas tinggi: Penilaian pihak ketiga memerlukan biaya yang signifikan dan keahlian khusus yang tidak selalu tersedia di semua wilayah Indonesia.
Risiko manipulasi: Manajemen mungkin menggunakan penetapan nilai wajar untuk memperbaiki laporan keuangan karena memerlukan penilaian subjektif (manajemen laba).
2. Relevansi vs. Keandalan: Penerapan Nilai Wajar dalam Konteks Indonesia dan Standar Internasional (IFRS)
Pengukuran nilai wajar digunakan dalam kerangka revisi IFRS dan PSAK 16 untuk meningkatkan relevansi informasi sehingga mencerminkan kondisi ekonomi aktual. Namun, trade-off utamanya adalah antara keandalan dan relevansi:
Relevansi meningkat karena pembaca laporan dapat memahami posisi perusahaan dan potensi ekonomi asetnya, khususnya di industri real estat, yang sangat responsif terhadap pergeseran pasar. Ketika tidak ada pasar aktif, seperti di banyak wilayah Indonesia, keandalan menurun karena penilaian harus menggunakan model atau praduga (Level 2 dan 3 dalam hierarki nilai wajar IFRS 13).
Hal ini menyebabkan hasil pengukuran sangat bergantung pada penilaian ahli dan berpotensi berbeda antar evaluator.
Kesimpulan evaluatif:
Penerapan nilai wajar di Indonesia dapat meningkatkan relevansi, tetapi harus didukung dengan pengungkapan yang memadai mengenai pendekatan, asumsi, dan sumber data yang digunakan untuk menjaga keandalan informasi. Untuk mencapai kedua kualitas kualitatif tersebut, transparansi sangatlah penting.
3. Rekomendasi Kebijakan Jika Menjadi Anggota DSAK IAI
Beberapa rekomendasi bagi anggota DSAK IAI adalah:
Kebijakan yang Direkomendasikan:
Gunakan pendekatan kombinasi (model pengukuran campuran):
Memungkinkan perusahaan di industri properti untuk menerapkan metode nilai wajar selama terdapat pasar yang aktif atau bukti penilaian yang dapat diverifikasi.
Perusahaan harus tetap menggunakan biaya historis termasuk nilai wajar sebagai informasi tambahan jika pasar aktif atau data penilaian yang dapat diandalkan tidak tersedia.
Menggarisbawahi Dasar Pemikiran dan Prinsip:
Sesuai dengan maksud laporan keuangan dalam memberikan data yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi (Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan), nilai-nilai alam mencerminkan kondisi perekonomian saat ini.
Prinsip Keandalan: Informasi harus bebas dari bias dan dapat diverifikasi. Oleh karena itu, dalam situasi di mana evaluasi yang obyektif dan teraudit dapat dilakukan, penggunaan nilai wajar harus dibatasi.
Prinsip Kehati-hatian (Prudence): Dalam kondisi pasar properti yang tidak likuid, nilai wajar harus digunakan dengan hati-hati agar tidak membingungkan pengguna laporan keuangan.
DSAK IAI harus mengklarifikasi kewajiban untuk mengungkapkan data seperti metode penilaian, tingkat hierarki nilai wajar (Tingkat 1–3), dan tanggapan terhadap perubahan asumsi yang signifikan.
npm = 2413031085
kelas = 2024c
1. Kelebihan dan Kelemahan Penggunaan Nilai Wajar yang Dibandung dengan Biaya Historis dalam Konteks PT Nusantara Properti
Kelebihan:
Meningkatnya Relevansi Informasi: Nilai wajar mencerminkan kondisi pasar saat ini; oleh karena itu, akan lebih memudahkan investor untuk menilai status keuangan dan potensi keuntungan PT Nusantara Properti. Dalam industri real estat yang semakin fluktuatif, nilai pasar saat ini menawarkan gambaran yang lebih akurat daripada nilai historis yang mungkin tidak lagi relevan.
Peningkatan transparansi dan keterbandingan: Laporan keuangan menjadi lebih mudah dipahami karena mencerminkan nilai ekonomi riil aset, bukan hanya biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya.
Bagi investor dan analis pasar, peningkatan nilai aset dapat meningkatkan persepsi kekuatan keuangan perusahaan, sehingga memudahkan pengambilan keputusan investasi.
Kekurangan:
Subjektivitasnya tinggi: Penentuan nilai wajar biasanya bergantung pada asumsi pasar, suku bunga, atau kondisi ekonomi yang tidak selalu objektif. Hal ini dapat menurunkan kebenaran informasi yang disajikan. Volatilitas dalam laporan keuangan: Fluktuasi pasar menyebabkan nilai aset berfluktuasi seiring waktu, sehingga berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam catatan keuangan.
Biaya dan kompleksitas tinggi: Penilaian pihak ketiga memerlukan biaya yang signifikan dan keahlian khusus yang tidak selalu tersedia di semua wilayah Indonesia.
Risiko manipulasi: Manajemen mungkin menggunakan penetapan nilai wajar untuk memperbaiki laporan keuangan karena memerlukan penilaian subjektif (manajemen laba).
2. Relevansi vs. Keandalan: Penerapan Nilai Wajar dalam Konteks Indonesia dan Standar Internasional (IFRS)
Pengukuran nilai wajar digunakan dalam kerangka revisi IFRS dan PSAK 16 untuk meningkatkan relevansi informasi sehingga mencerminkan kondisi ekonomi aktual. Namun, trade-off utamanya adalah antara keandalan dan relevansi:
Relevansi meningkat karena pembaca laporan dapat memahami posisi perusahaan dan potensi ekonomi asetnya, khususnya di industri real estat, yang sangat responsif terhadap pergeseran pasar. Ketika tidak ada pasar aktif, seperti di banyak wilayah Indonesia, keandalan menurun karena penilaian harus menggunakan model atau praduga (Level 2 dan 3 dalam hierarki nilai wajar IFRS 13).
Hal ini menyebabkan hasil pengukuran sangat bergantung pada penilaian ahli dan berpotensi berbeda antar evaluator.
Kesimpulan evaluatif:
Penerapan nilai wajar di Indonesia dapat meningkatkan relevansi, tetapi harus didukung dengan pengungkapan yang memadai mengenai pendekatan, asumsi, dan sumber data yang digunakan untuk menjaga keandalan informasi. Untuk mencapai kedua kualitas kualitatif tersebut, transparansi sangatlah penting.
3. Rekomendasi Kebijakan Jika Menjadi Anggota DSAK IAI
Beberapa rekomendasi bagi anggota DSAK IAI adalah:
Kebijakan yang Direkomendasikan:
Gunakan pendekatan kombinasi (model pengukuran campuran):
Memungkinkan perusahaan di industri properti untuk menerapkan metode nilai wajar selama terdapat pasar yang aktif atau bukti penilaian yang dapat diverifikasi.
Perusahaan harus tetap menggunakan biaya historis termasuk nilai wajar sebagai informasi tambahan jika pasar aktif atau data penilaian yang dapat diandalkan tidak tersedia.
Menggarisbawahi Dasar Pemikiran dan Prinsip:
Sesuai dengan maksud laporan keuangan dalam memberikan data yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi (Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan), nilai-nilai alam mencerminkan kondisi perekonomian saat ini.
Prinsip Keandalan: Informasi harus bebas dari bias dan dapat diverifikasi. Oleh karena itu, dalam situasi di mana evaluasi yang obyektif dan teraudit dapat dilakukan, penggunaan nilai wajar harus dibatasi.
Prinsip Kehati-hatian (Prudence): Dalam kondisi pasar properti yang tidak likuid, nilai wajar harus digunakan dengan hati-hati agar tidak membingungkan pengguna laporan keuangan.
DSAK IAI harus mengklarifikasi kewajiban untuk mengungkapkan data seperti metode penilaian, tingkat hierarki nilai wajar (Tingkat 1–3), dan tanggapan terhadap perubahan asumsi yang signifikan.