Nama : Ni Made Dwi Agustini
Npm : 2413031086
Kelas : 24 C

A. Perkembangan Anggaran Sektor Publik
Dari materi yang saya baca, anggaran sektor publik sekarang sudah menjadi instrumen kebijakan yang fungsinya banyak, bukan cuma alat pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat seperti dulu. Ada dua pendekatan utamanya, yaitu anggaran tradisional dan New Public Management (NPM).

B. Anggaran Tradisional
Ciri utamanya adalah incrementalism, yaitu anggaran hanya ditambah atau dikurangi dari data tahun sebelumnya tanpa kajian mendalam, dan line-item, yaitu pos yang sudah ada sulit dihapus walaupun sudah tidak relevan. Menurut saya di sinilah letak masalahnya: orientasinya ke input, bukan output, sehingga kinerja sulit dinilai secara akurat. Ditambah anggaran tahunannya tidak nyambung dengan rencana jangka panjang dan antar departemen terkesan berjalan sendiri-sendiri.

C. Pendekatan New Public Management (NPM)
NPM hadir dengan fokus pada kinerja, bukan sekadar kebijakan. Konsekuensinya pemerintah dituntut lebih efisien, memangkas biaya, dan bahkan bersaing lewat tender. Ini sejalan dengan konsep reinventing government dari Osborne dan Gaebler, di mana pemerintah diharapkan berorientasi pada hasil dan masyarakat sebagai pelanggan.

D. Perubahan Pendekatan Anggaran
Pendekatan barunya lebih komprehensif, terintegrasi lintas departemen, berjangka panjang, dan menghitung total cost dan benefit. Yang paling terasa bedanya, penilaiannya tidak berhenti di input saja tetapi sampai ke output dan outcome, dengan adanya pengawasan kinerja.

E. Anggaran Kinerja
Anggaran ini menekankan value for money, jadi yang dilihat bukan hanya berapa dana yang keluar, tetapi manfaat yang dihasilkan. Pengawasannya lewat internal cost awareness, audit keuangan, dan evaluasi kinerja eksternal.

F. Zero Based Budgeting (ZBB)
ZBB menyusun anggaran dari nol berdasarkan kebutuhan, bukan meneruskan angka tahun lalu. Tahapannya identifikasi unit keputusan, penyusunan paket keputusan, lalu perangkingan. Kelebihannya alokasi sumber daya lebih efisien dan mudah melihat pemborosan, tetapi prosesnya lama, melelahkan, dan butuh staf yang ahli.

G. Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)
PPBS berorientasi pada output dan tujuan dengan alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Alurnya dari menentukan tujuan, mengidentifikasi program, mengevaluasi alternatif, memilih yang manfaatnya terbesar, baru dialokasikan. Kelebihannya bisa menghilangkan program yang tumpang tindih, tetapi butuh sistem informasi canggih dan biaya besar, jadi bagus di teori tapi sulit dipraktikkan.

Penutup
Menurut saya, ZBB dan PPBS sama-sama lahir untuk menutup kelemahan anggaran tradisional, tetapi keduanya terbentur masalah yang mirip: keterbatasan analisis (bounded rationality), data pembanding yang kurang, ketidakpastian politik dan ekonomi, serta hambatan birokrasi. Jadi tidak ada model yang benar-benar sempurna, semuanya tergantung kesiapan organisasi yang menerapkannya.

Nama : Ni Made Dwi Agustini
Npm : 2413031086
Kelas : 24 C

Nama : Ni Made DwiAgustini
NPM: 2413031086

Nama : Ni Made Dwi Agustini
Npm : 2413031086
1. Anggaran Tradisional vs Anggaran Berbasis NPM
Menurut saya, anggaran tradisional itu sifatnya incremental, jadi tiap tahun cuma melanjutkan angka tahun lalu tanpa benar-benar mengevaluasi apakah program itu masih layak dilanjutkan. Fokusnya lebih ke input, yaitu berapa dana yang dikeluarkan, bukan hasil apa yang dicapai. Makanya sistem ini sering dianggap kurang transparan dan rawan pemborosan.
Sementara anggaran berbasis NPM (New Public Management) muncul sebagai koreksi atas itu. Pemikiran ini dipengaruhi gagasan Osborne dan Gaebler dalam Reinventing Government, yang intinya pemerintah perlu meniru cara kerja sektor swasta: lebih efisien, berorientasi hasil, dan wewenangnya lebih didesentralisasi ke unit-unit kecil. Jadi bedanya, kalau tradisional itu sibuk mengontrol pengeluaran, NPM lebih menekankan pada kinerja dan hasil yang bisa diukur.

2. Implementasi ZBB

Nah, ZBB (Zero-Based Budgeting) ini menurut saya semacam jalan tengah dari dua paradigma tadi. Konsep ini digagas Peter Pyhrr tahun 1970-an, intinya setiap penyusunan anggaran baru dianggap mulai dari nol, bukan otomatis lanjut dari tahun sebelumnya. Jadi tiap unit kerja wajib menjelaskan ulang kenapa programnya masih perlu didanai.Prosesnya kira-kira begini: tiap unit kerja diidentifikasi sebagai decision unit, lalu masing-masing membuat decision package berisi tujuan program, alternatif pelaksanaannya, biaya, dan manfaat yang diharapkan. Semua decision package itu kemudian dianalisis dan diranking berdasarkan prioritas, baru anggaran dibagikan sesuai urutan tadi sampai dananya habis.
Cara kerja seperti ini otomatis menutup celah anggaran tradisional karena setiap program dievaluasi ulang tiap tahun, sekaligus sejalan dengan semangat NPM karena tiap usulan anggaran harus jelas tujuan dan manfaatnya. Hanya saja, ZBB ini butuh waktu dan data yang lebih banyak, jadi di praktiknya banyak instansi yang cuma menerapkan versi modifikasinya saja.

Nama : Ni Made Dwi Agustini
Npm : 2413031086

Setelah didiskusikan bersama kelompok, menurut kami sistem manajemen sektor publik di era digital sebenarnya membuat pengelolaan pemerintahan menjadi lebih cepat dan mudah dipantau. Teknologi bisa membantu dalam perencanaan, penyampaian informasi, pengambilan keputusan, sampai penilaian kinerja. Hal ini juga sesuai dengan materi bahwa pengendalian manajemen mencakup perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja.
Menurut kami, tantangannya bukan hanya bagaimana pemerintah menggunakan teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan pelayanan. Kalau sistemnya sudah digital tetapi datanya tidak akurat, kurang transparan, atau masyarakat masih kesulitan mengaksesnya, berarti tujuan digitalisasi belum tercapai. Jadi, di era digital pengendalian sektor publik harus tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan kinerja, bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi.