Nama: Adinda Putri Zahra
NPM: 2413031083
NPM: 2413031083
Posts made by Adinda Putri Zahra
Nama : Adinda Putri Zahra
NPM: 2413031083
NPM: 2413031083
TA C2025 -> DISKUSI
by Adinda Putri Zahra -
Nama : Adinda Putri Zahra
NPM : 2413031083
Mengacu pada dua jurnal tersebut, saya berpendapat bahwa elemen perilaku merupakan dasar penting dalam akuntansi yang sering kali terabaikan. Akuntansi tidak hanya tentang perhitungan teknis saja, tetapi juga melibatkan interaksi manusia yang dipengaruhi oleh faktor psikologis (seperti bias kognitif yang meliputi anchoring dan loss aversion), sosial (tekanan dari kelompok seperti perilaku herd), dan etis (pertentangan antara motivasi internal dan eksternal). Kedua jurnal ini menyoroti bahwa behavioral accounting menggabungkan elemen-elemen ini agar keputusan akuntansi dapat dibuat secara lebih realistis, etis, dan tahan terhadap manipulasi. Sebagai contoh, dalam kasus PT Lestari Mineral, sikap hati-hati manajemen mungkin dipengaruhi oleh ketidaknyamanan kognitif antara keuntungan finansial dan tanggung jawab terhadap lingkungan, yang pada gilirannya meningkatkan integritas.
Urgensi Behavioral Accounting sangat tinggi pada masa globalisasi dan ESG, karena mengabaikan hal ini dapat meningkatkan risiko manipulasi laporan keuangan, terjadinya skandal perusahaan, serta kerugian bagi para pemangku kepentingan. Kedua jurnalmenyatakan bahwa bias perilaku (seperti kepercayaan diri berlebihan atau groupthink) sering berujung pada "manajemen laba" yang agresif, yang mengurangi transparansi dan akurasi—contoh nyata terlihat dalam kasus Enron atau Jiwasraya.
Proses penetapan standar akuntansi melibatkan perumusan regulasi oleh institusi seperti IASB (untuk IFRS global) atau DSAK di Indonesia (untuk PSAK), melalui serangkaian tahapan seperti konsultasi publik, draf eksposur, dan negosiasi. Namun, seperti yang dijelaskan dalam kedua jurnal di atas, proses ini seringkali dipengaruhi oleh dinamika ekonomi politik—di mana kekuatan ekonomi (lobi perusahaan, asosiasi industri) dan kekuatan politik (pemerintah, kelompok kepentingan) berkontribusi dalam membentuk standar yang lebih mengutamakan kepentingan bisnis jangka pendek daripada objektivitas teknik. Hal ini membuat standar menjadi lebih bernuansa politik, dengan aspek perilaku manusia (seperti pengaruh sosial) memperburuk situasi tersebut.
NPM : 2413031083
Mengacu pada dua jurnal tersebut, saya berpendapat bahwa elemen perilaku merupakan dasar penting dalam akuntansi yang sering kali terabaikan. Akuntansi tidak hanya tentang perhitungan teknis saja, tetapi juga melibatkan interaksi manusia yang dipengaruhi oleh faktor psikologis (seperti bias kognitif yang meliputi anchoring dan loss aversion), sosial (tekanan dari kelompok seperti perilaku herd), dan etis (pertentangan antara motivasi internal dan eksternal). Kedua jurnal ini menyoroti bahwa behavioral accounting menggabungkan elemen-elemen ini agar keputusan akuntansi dapat dibuat secara lebih realistis, etis, dan tahan terhadap manipulasi. Sebagai contoh, dalam kasus PT Lestari Mineral, sikap hati-hati manajemen mungkin dipengaruhi oleh ketidaknyamanan kognitif antara keuntungan finansial dan tanggung jawab terhadap lingkungan, yang pada gilirannya meningkatkan integritas.
Urgensi Behavioral Accounting sangat tinggi pada masa globalisasi dan ESG, karena mengabaikan hal ini dapat meningkatkan risiko manipulasi laporan keuangan, terjadinya skandal perusahaan, serta kerugian bagi para pemangku kepentingan. Kedua jurnalmenyatakan bahwa bias perilaku (seperti kepercayaan diri berlebihan atau groupthink) sering berujung pada "manajemen laba" yang agresif, yang mengurangi transparansi dan akurasi—contoh nyata terlihat dalam kasus Enron atau Jiwasraya.
Proses penetapan standar akuntansi melibatkan perumusan regulasi oleh institusi seperti IASB (untuk IFRS global) atau DSAK di Indonesia (untuk PSAK), melalui serangkaian tahapan seperti konsultasi publik, draf eksposur, dan negosiasi. Namun, seperti yang dijelaskan dalam kedua jurnal di atas, proses ini seringkali dipengaruhi oleh dinamika ekonomi politik—di mana kekuatan ekonomi (lobi perusahaan, asosiasi industri) dan kekuatan politik (pemerintah, kelompok kepentingan) berkontribusi dalam membentuk standar yang lebih mengutamakan kepentingan bisnis jangka pendek daripada objektivitas teknik. Hal ini membuat standar menjadi lebih bernuansa politik, dengan aspek perilaku manusia (seperti pengaruh sosial) memperburuk situasi tersebut.
TA C2025 -> CASE STUDY
by Adinda Putri Zahra -
Nama ; Adinda Putri Zahra
NPM : 2413031083
1. PT Lestari Mineral, perusahaan penghasil nikel, memilih pendekatan akuntansi yang konservatif dalam mencatat biaya lingkungan jangka panjang yang berkaitan dengan reklamasi. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dipengaruhi oleh berbagai alasan, salah satunya adalah pengelolaan risiko. Dalam sektor pertambangan, terdapat tingkat ketidakpastian yang tinggi mengenai biaya yang diperlukan untuk menutup tambang dan melakukan reklamasi. Dengan kebijakan konservatif, perusahaan berusaha untuk mempersiapkan kemungkinan terjadinya biaya yang lebih tinggi dan perubahan regulasi di masa depan. Mengakui kewajiban lebih awal atau dalam jumlah yang lebih besar dapat memastikan kesiapan finansial. Hal ini berdampak terhadap para pemangku kepentingan dengan kondisi laba bersih yang lebih rendah dalam waktu dekat. Karena biaya lingkungan, yang terkait dengan kewajiban reklamasi, diakui lebih awal dan/atau dalam jumlah lebih besar, beban biaya meningkat, yang menyebabkan laba bersih yang dilaporkan untuk periode berjalan menjadi lebih rendah.
2.Sebagai seorang akuntan di perusahaan, saya menolak untuk mengubah kebijakan menjadi lebih agresif kecuali jika ada bukti yang sah dan sesuai dengan standar. Tindakan ini mencakup evaluasi teknis, konsultasi yang netral, pengungkapan alternatif, dan peningkatan jika perlu. Mengikuti keinginan para investor bertentangan dengan etika profesi, yang meliputi integritas, objektivitas, profesionalisme, dan tanggung jawab terhadap publik—dan dapat berakibat pada sanksi hukum serta merusak reputasi.
3.Proses penetapan standar akuntansi biasanya lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik dibandingkan dengan objektivitas teknis. Dalam konteks ini, lobi perusahaan, asosiasi industri, pemerintah, dan kelompok kepentingan berperan dalam membentuk standar melalui konsultasi publik, negosiasi, dan tekanan demi kepentingan bisnis jangka pendek, bukannya mengutamakan transparansi atau keberlanjutan. Di tingkat nasional, lembaga seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) atau IASB Indonesia menerima masukan dari asosiasi industri, contohnya Kamar Dagang dan Industri (KADIN), yang bisa memperlambat atau melemahkan standar PSAK untuk menghindari beban pada bisnis. Misalnya, proses penyusunan PSAK yang menekankan pada keberlanjutan dipengaruhi oleh tekanan politik dari asosiasi pertambangan, sehingga standar menjadi lebih longgar demi keuntungan perusahaan; hal ini mirip dengan bagaimana lobi minyak berpengaruh terhadap regulasi EPA di Amerika Serikat.
4.IFRS, yang berbasis prinsip, lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kompleksitas dalam dunia bisnis, sedangkan GAAP, yang berbasis aturan, terkesan lebih kaku dan konsisten. Di Indonesia, IFRS lebih relevan karena mendukung penyelarasan global, penyesuaian terhadap ekonomi yang beragam, serta agenda keberlanjutan—sesuai dengan PSAK yang menggabungkan prinsip IFRS dengan peraturan
NPM : 2413031083
1. PT Lestari Mineral, perusahaan penghasil nikel, memilih pendekatan akuntansi yang konservatif dalam mencatat biaya lingkungan jangka panjang yang berkaitan dengan reklamasi. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dipengaruhi oleh berbagai alasan, salah satunya adalah pengelolaan risiko. Dalam sektor pertambangan, terdapat tingkat ketidakpastian yang tinggi mengenai biaya yang diperlukan untuk menutup tambang dan melakukan reklamasi. Dengan kebijakan konservatif, perusahaan berusaha untuk mempersiapkan kemungkinan terjadinya biaya yang lebih tinggi dan perubahan regulasi di masa depan. Mengakui kewajiban lebih awal atau dalam jumlah yang lebih besar dapat memastikan kesiapan finansial. Hal ini berdampak terhadap para pemangku kepentingan dengan kondisi laba bersih yang lebih rendah dalam waktu dekat. Karena biaya lingkungan, yang terkait dengan kewajiban reklamasi, diakui lebih awal dan/atau dalam jumlah lebih besar, beban biaya meningkat, yang menyebabkan laba bersih yang dilaporkan untuk periode berjalan menjadi lebih rendah.
2.Sebagai seorang akuntan di perusahaan, saya menolak untuk mengubah kebijakan menjadi lebih agresif kecuali jika ada bukti yang sah dan sesuai dengan standar. Tindakan ini mencakup evaluasi teknis, konsultasi yang netral, pengungkapan alternatif, dan peningkatan jika perlu. Mengikuti keinginan para investor bertentangan dengan etika profesi, yang meliputi integritas, objektivitas, profesionalisme, dan tanggung jawab terhadap publik—dan dapat berakibat pada sanksi hukum serta merusak reputasi.
3.Proses penetapan standar akuntansi biasanya lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik dibandingkan dengan objektivitas teknis. Dalam konteks ini, lobi perusahaan, asosiasi industri, pemerintah, dan kelompok kepentingan berperan dalam membentuk standar melalui konsultasi publik, negosiasi, dan tekanan demi kepentingan bisnis jangka pendek, bukannya mengutamakan transparansi atau keberlanjutan. Di tingkat nasional, lembaga seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) atau IASB Indonesia menerima masukan dari asosiasi industri, contohnya Kamar Dagang dan Industri (KADIN), yang bisa memperlambat atau melemahkan standar PSAK untuk menghindari beban pada bisnis. Misalnya, proses penyusunan PSAK yang menekankan pada keberlanjutan dipengaruhi oleh tekanan politik dari asosiasi pertambangan, sehingga standar menjadi lebih longgar demi keuntungan perusahaan; hal ini mirip dengan bagaimana lobi minyak berpengaruh terhadap regulasi EPA di Amerika Serikat.
4.IFRS, yang berbasis prinsip, lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kompleksitas dalam dunia bisnis, sedangkan GAAP, yang berbasis aturan, terkesan lebih kaku dan konsisten. Di Indonesia, IFRS lebih relevan karena mendukung penyelarasan global, penyesuaian terhadap ekonomi yang beragam, serta agenda keberlanjutan—sesuai dengan PSAK yang menggabungkan prinsip IFRS dengan peraturan
Nama : Adinda Putri Zahra
Npm: 2413031083
Ketika nilai persediaan mengalami kenaikan (inflasi), penggunaan metode LIFO (Last-In, First-Out) akan menghasilkan laba bersih yang lebih rendah dibandingkan dengan metode FIFO. Ini disebabkan karena LIFO menghitung biaya perolehan terbaru (yang lebih tinggi) untuk Harga Pokok Penjualan (HPP), sedangkan FIFO menggunakan biaya yang lebih lama (yang lebih rendah) untuk HPP. Dengan demikian, HPP LIFO tidak sebanding dan laba yang dihasilkan juga lebih kecil. Sebaliknya, pada saat harga menurun (deflasi), situasi ini akan berbalik. Metode LIFO akan menghitung biaya perolehan terbaru (yang kini lebih rendah) untuk HPP, sementara FIFO akan menggunakan biaya yang lebih lama (yang kini lebih tinggi). Maka, pada periode deflasi, metode LIFO akan menunjukkan laba bersih yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan FIFO. Untuk menyimpulkan, dalam situasi baik peningkatan maupun penurunan harga, metode LIFO selalu memberikan HPP yang mendekati biaya saat ini, yang menyebabkan laba bersihnya lebih rendah daripada FIFO saat harga meningkat dan lebih tinggi daripada FIFO saat harga menurun.
Npm: 2413031083
Ketika nilai persediaan mengalami kenaikan (inflasi), penggunaan metode LIFO (Last-In, First-Out) akan menghasilkan laba bersih yang lebih rendah dibandingkan dengan metode FIFO. Ini disebabkan karena LIFO menghitung biaya perolehan terbaru (yang lebih tinggi) untuk Harga Pokok Penjualan (HPP), sedangkan FIFO menggunakan biaya yang lebih lama (yang lebih rendah) untuk HPP. Dengan demikian, HPP LIFO tidak sebanding dan laba yang dihasilkan juga lebih kecil. Sebaliknya, pada saat harga menurun (deflasi), situasi ini akan berbalik. Metode LIFO akan menghitung biaya perolehan terbaru (yang kini lebih rendah) untuk HPP, sementara FIFO akan menggunakan biaya yang lebih lama (yang kini lebih tinggi). Maka, pada periode deflasi, metode LIFO akan menunjukkan laba bersih yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan FIFO. Untuk menyimpulkan, dalam situasi baik peningkatan maupun penurunan harga, metode LIFO selalu memberikan HPP yang mendekati biaya saat ini, yang menyebabkan laba bersihnya lebih rendah daripada FIFO saat harga meningkat dan lebih tinggi daripada FIFO saat harga menurun.