Artikel The Role of Measurement Theory in Supporting the Objectives of Financial Statements karya Saratiel Weszerai Musvoto menyoroti peran teori pengukuran dalam mendukung tujuan laporan keuangan. Studi ini berangkat dari pandangan bahwa akuntansi sering disebut sebagai disiplin pengukuran, namun praktik pengukuran dalam akuntansi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip representational theory of measurement yang berlaku di ilmu sosial.
Menurut teori pengukuran, setiap proses pengukuran harus didasari oleh teori yang menjelaskan tujuan, objek yang diukur, serta standar pembanding. Dalam akuntansi, laporan keuangan dianggap hasil dari proses pengukuran, namun hingga kini belum ada teori akuntansi yang secara jelas mendefinisikan objek maupun sifat yang diukur, misalnya nilai atau biaya. Akibatnya, pengukuran akuntansi sering bersifat ambigu, kurang objektif, dan tidak mencerminkan sifat ilmiah pengukuran yang menuntut presisi, keterukuran, dan kesesuaian dengan realitas empiris.
Kesimpulannya, akuntansi belum memiliki teori pengukuran yang memadai. Karena itu, tujuan laporan keuangan menjadi kabur dan berpotensi bias. Artikel ini merekomendasikan agar disiplin akuntansi mengembangkan teori pengukuran yang kuat untuk memastikan laporan keuangan benar-benar dapat berfungsi sebagai informasi yang reliabel dan bermakna bagi para pengguna.

Berikut adalah jawaban atas pertanyaan Anda:

1. Dua Dasar Pengukuran yang Relevan

- Model Biaya (Historical Cost Model)
- Penjelasan: Sesuai PSAK 16, aset dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Pada kasus ini, mesin dicatat dengan biaya awal Rp1 miliar, penyusutan tahunan Rp90 juta [(1.000.000.000 - 100.000.000)/10], sehingga nilai tercatat tahun 2025 adalah Rp600 juta.
- Kelebihan: Mudah diterapkan, memiliki keandalan karena berdasarkan bukti transaksi, dan konsisten dalam pencatatan.
- Kekurangan: Tidak mencerminkan nilai pasar terkini, sehingga informasi mungkin kurang relevan jika ada perubahan signifikan dalam nilai aset seperti pada kasus ini.
- Model Revaluasi (Revaluation Model)
- Penjelasan: Juga berdasarkan PSAK 16, aset dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah revaluasi. Di sini, nilai wajar tahun 2025 adalah Rp400 juta.
- Kelebihan: Memberikan informasi yang lebih relevan dengan kondisi pasar saat ini, dapat meningkatkan nilai ekuitas dan mempermudah akses pendanaan.
- Kekurangan: Memerlukan biaya untuk penilaian independen, nilai wajar bisa fluktuatif dan sulit diukur secara akurat jika tidak ada pasar yang aktif, serta dapat mempengaruhi rasio keuangan seperti profit margin dan return on asset.

2. Dampak Penggunaan Model Revaluasi pada Laporan Keuangan

- Laporan Posisi Keuangan: Nilai aset tetap akan diperbarui menjadi Rp400 juta, sehingga total aset akan berkurang Rp200 juta dibandingkan nilai tercatat sebelumnya. Selisih penurunan nilai tersebut akan mengurangi ekuitas perusahaan, khususnya melalui akun surplus revaluasi atau langsung mengurangi laba ditahan jika tidak ada surplus revaluasi sebelumnya.
- Laporan Laba Rugi: Rugi penurunan nilai sebesar Rp200 juta akan dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi tahun 2025, sehingga akan mengurangi laba bersih perusahaan. Selain itu, penyusutan tahunan di masa mendatang akan berbasis pada nilai revaluasi, yaitu sekitar Rp66,67 juta [(400.000.000 - 100.000.000)/5 tahun sisa masa manfaat], yang lebih rendah dibandingkan penyusutan sebelumnya dan akan berdampak pada laba rugi di tahun-tahun berikutnya.

3. Perbandingan Nilai Wajar dan Biaya Historis Terhadap Karakteristik Kualitatif

- Relevansi: Nilai wajar lebih memenuhi karakteristik relevansi karena memberikan informasi tentang nilai aktual aset yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, seperti dalam hal penilaian kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman atau dalam pengambilan keputusan investasi. Pada kasus ini, nilai pasar mesin menurun drastis akibat teknologi baru, sehingga informasi nilai wajar lebih berguna bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui posisi keuangan sebenarnya perusahaan. Sedangkan biaya historis hanya memberikan informasi tentang harga pembelian awal dan tidak mencerminkan perubahan nilai yang terjadi setelahnya.
- Konsistensi: Biaya historis lebih memenuhi karakteristik konsistensi karena metode pencatatannya tetap sama dari waktu ke waktu, sehingga memudahkan perbandingan laporan keuangan antar periode. Nilai wajar bisa berubah setiap kali ada revaluasi, sehingga dapat mengganggu konsistensi pencatatan dan perbandingan. Namun, jika perusahaan melakukan revaluasi secara teratur dan mengikuti kebijakan akuntansi yang konsisten, maka konsistensi masih dapat dipertahankan dalam penerapan model revaluasi itu sendiri.

Setelah menonton video tersebut, saya memahami bahwa pokok pembahasan adalah perbedaan mendasar antara biaya historis dan nilai wajar dalam akuntansi, serta dampaknya terhadap laporan keuangan. Biaya historis mencatat aset atau kewajiban berdasarkan harga saat transaksi pertama kali terjadi. Metode ini lebih mudah dicheck karena objektif dan konsisten, karena didukung oleh bukti nyata dari transaksi yang sebenarnya. Namun, kelemahannya adalah informasi yang diberikan tidak mencerminkan harga pasar saat ini, terutama jika harga pasar berubah signifikan dalam jangka tertentu. Sementara itu, nilai wajar menggambarkan harga aset atau kewajiban sesuai dengan kondisi pasar saat ini, yang didapat dari transaksi di pasar aktif. Informasi yang dihasilkan dianggap lebih relevan dan membantu bagi pihak yang membutuhkan gambaran ekonomi yang realistis.

RESUME JURNAL: HISTORICAL COSTS VERSUS FAIR VALUE MEASUREMENT IN FINANCIAL ACCOUNTING

Penulis: Dana DVOŘÁKOVÁ
Jurnal: European Financial and Accounting Journal, 2009, vol. 4, no. 3, pp. 6-18

1. PENDAHULUAN

Pengukuran merupakan isu inti dalam akuntansi keuangan, dengan perdebatan utama antara dua konsep:

- Biaya historis: Berdasarkan nilai saat pembelian, hanya berkurang jika terjadi penurunan nilai (impairment) yang diukur secara spesifik entitas.
- Pengukuran yang mencerminkan kondisi ekonomi saat ini: Termasuk nilai wajar dan pengukuran spesifik entitas (misalnya biaya saat ini, nilai realisasi bersih, nilai dalam penggunaan).

Isu yang sedang dibahas secara global meliputi konvergensi antara US GAAP dan IFRS terkait nilai wajar, penggunaan nilai wajar pada pengenalan awal dan tanggal neraca, serta perubahan pendekatan saat krisis.

2. PENGUKURAN DALAM IFRS SAAT INI

IFRS cenderung meningkatkan penggunaan nilai wajar, dengan alasan:

- Potensi informasi yang rendah pada biaya historis: Khususnya untuk investasi dan instrumen keuangan.
- Pemeliharaan modal fisik: Biaya historis yang tidak disesuaikan inflasi dapat menyebabkan kesalahan dalam menghitung laba dan berpotensi mengikis modal fisik perusahaan.
- Objektivitas dan komparabilitas: Nilai wajar tidak bergantung pada kondisi individu saat pengenalan aset atau liabilitas.

Nilai wajar dapat digunakan sebagai alternatif (misalnya IAS 16, IAS 38), pilihan utama, atau wajib (misalnya IAS 40, IAS 32/IAS 39, IAS 41). Hanya IAS 41 (Pertanian) dan IAS 39 (Instrumen Keuangan) yang mengharuskan penggunaan nilai wajar pada pengenalan awal.

3. PERKEMBANGAN MASA DEPAN (SEBELUM KRISIS KEUANGAN)

Pada 2005, IASB menerbitkan makalah diskusi yang mengusulkan agar semua aset dan liabilitas diukur dengan nilai wajar pada pengenalan awal jika dapat diperkirakan dengan reliabilitas yang dapat diterima. Alasan utama adalah:

- Relevansi: Nilai wajar yang mencerminkan ekspektasi pasar dianggap lebih relevan bagi pengguna informasi akuntansi dibandingkan pengukuran spesifik entitas.
- Hierarki pengukuran: IASB mengusulkan hierarki berdasarkan ketersediaan harga pasar yang dapat diamati, model estimasi dengan input pasar, biaya saat ini, hingga model dengan data spesifik entitas jika data pasar tidak tersedia.

Namun, terdapat perbedaan antara pendekatan dalam IAS 41 dan makalah diskusi IASB, terutama terkait hierarki pengukuran dan perlakuan biaya transaksi.

4. ARGUMEN MELAWAN PENGGUNAAN NILAI WAJAR UNTUK ASET NON KEUANGAN

- Reliabilitas yang rendah: Jika tidak ada pasar aktif, nilai wajar sering didasarkan pada data spesifik entitas yang subjektif.
- Pencatatan laba yang tidak nyata: Laba dari penilaian ulang nilai wajar mungkin tidak dapat direalisasikan, terutama untuk aset tetap yang tidak diperjualbelikan.

5. DAMPAK KRISIS KEUANGAN TERHADAP PENGUKURAN

Krisis keuangan menyebabkan revisi pendekatan penggunaan nilai wajar, terutama untuk instrumen keuangan:

- SEC dan FASB mengeluarkan klarifikasi yang mengizinkan perusahaan mengukur aset berdasarkan perkiraan arus kas masa depan jika tidak ada pasar aktif.
- Beberapa pihak menganggap bahwa penerapan nilai wajar memperdalam krisis, karena nilai pasar yang menurun tajam mengancam solvabilitas lembaga keuangan.
- IASB dan FASB bekerja sama melalui Financial Crisis Advisory Group (FCAG) untuk mengevaluasi isu ini, meskipun masih berkomitmen untuk mempertahankan nilai wajar untuk instrumen keuangan.

Penulis mengajukan pertanyaan kritis: Apakah benar menggunakan nilai wajar saat kemakmuran dan meninggalkannya saat krisis, serta apakah tepat untuk hanya mengandalkan nilai wajar tanpa mempertimbangkan ketidakpastian pasar?

6. KESIMPULAN

Tidak ada satu pendekatan pengukuran yang sempurna. Pengukuran yang mencerminkan kondisi ekonomi saat ini bermanfaat bagi pengguna informasi, tetapi perlu dicegah agar laba tidak direalisasi dari penilaian ulang tidak didistribusikan kepada pemilik. Disarankan untuk menggunakan kedua pendekatan (nilai wajar dan nilai spesifik entitas), di mana nilai wajar lebih cocok untuk instrumen keuangan, sedangkan pengukuran spesifik entitas mungkin lebih baik untuk aset non keuangan.

EVALUASI KASUS PT NUSANTARA PROPERTI

1. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN NILAI WAJAR VS BIAYA HISTORIS (KONTEKS ASET TETAP PROPERTI KOMERSIAL)

KELEBIHAN NILAI WAJAR

- Relevansi Informasi: Memberikan gambaran terkini tentang nilai ekonomi aset properti, yang krusial di pasar yang fluktuatif. Investor dapat lebih akurat menilai posisi keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan.
- Kesesuaian dengan Bisnis Properti: Properti komersial sering dijadikan instrumen investasi, sehingga nilai wajar lebih mencerminkan potensi arus kas masa depan dan nilai pasar yang aktual.
- Transparansi Terhadap Perubahan Pasar: Mencerminkan dampak perubahan kondisi ekonomi, permintaan pasar, dan perkembangan wilayah pada nilai aset, yang tidak terlihat dalam metode biaya historis.
- Konsistensi dengan Standar Global: Sesuai dengan PSAK 16 revisi dan IFRS, memudahkan perbandingan dengan perusahaan properti internasional dan menarik investasi luar negeri.

KEKURANGAN NILAI WAJAR

- Subyektivitas: Penilaian bergantung pada asumsi pasar (seperti tingkat kosongkan, pertumbuhan pendapatan, dan suku bunga diskonto) yang dapat bervariasi antar penilai pihak ketiga, mengurangi reliabilitas informasi.
- Volatilitas Laporan Keuangan: Perubahan nilai wajar dicatat dalam laporan laba rugi atau ekuitas lainnya, yang dapat menyebabkan fluktuasi yang signifikan pada total aset dan ekuitas meskipun tidak ada perubahan fisik atau operasional pada aset.
- Biaya Administrasi yang Tinggi: Memerlukan penilaian berkala oleh pihak ketiga yang berkwalifikasi, yang meningkatkan biaya operasional perusahaan.
- Risiko Manajemen Laba: Manajemen dapat memanipulasi asumsi penilaian untuk mengelola nilai aset dan kinerja keuangan yang dilaporkan.
- Kurangnya Stabilitas: Tidak memberikan keteguhan nilai yang ditawarkan oleh biaya historis, yang dapat membingungkan pemangku kepentingan yang lebih fokus pada nilai yang konsisten dari waktu ke waktu.

2. SEJAUH MANA NILAI WAJAR MENINGKATKAN RELEVANSI TANPA MENGORBANKAN INFORMASI AKUNTANSI (KONTEKS INDONESIA DAN STANDAR GLOBAL)

DALAM KONTEKS IFRS

IFRS (IAS 16) mengizinkan pilihan antara metode biaya historis dan nilai wajar (dengan revaluasi berkala) untuk aset tetap kelas tertentu, termasuk properti investasi. Standar menekankan bahwa penggunaan nilai wajar harus memenuhi syarat:

- Nilai pasar dapat diukur dengan keandalan yang cukup.
- Asumsi penilaian harus diungkapkan secara jelas dan konsisten.

Di bawah IFRS, nilai wajar meningkatkan relevansi dengan tetap memelihara kredibilitas informasi melalui:

- Persyaratan Penilai Independen: Penilaian harus dilakukan oleh pihak ketiga yang kompeten dan tidak memiliki kepentingan konflik.
- Pengungkapan yang Mendalam: Perusahaan harus mengungkapkan metode penilaian, asumsi kunci, dan dampak perubahan nilai wajar pada laporan keuangan.
- Konsistensi Penerapan: Metode dan asumsi penilaian harus konsisten dari periode ke periode, kecuali ada perubahan kondisi pasar yang signifikan yang membenarkan penyesuaian.

DALAM KONTEKS INDONESIA

- Potensi Peningkatan Relevansi: Pasar properti Indonesia memiliki pertumbuhan yang dinamis dan variasi nilai antar wilayah, sehingga nilai wajar dapat memberikan informasi yang lebih berguna bagi investor lokal dan global.
- Tantangan dalam Memelihara Reliabilitas: Meskipun DSAK IAI telah menyelaraskan PSAK dengan IFRS, kapasitas penilai pihak ketiga di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk memastikan konsistensi dan akurasi penilaian. Selain itu, transparansi data pasar properti (seperti data transaksi dan tren permintaan) masih terbatas di beberapa wilayah, yang dapat meningkatkan subyektivitas.
- Keseimbangan yang Dapat Dicapai: Dengan penerapan pengendalian yang ketat (seperti standarisasi pedoman penilaian properti dan pengawasan terhadap praktik penilaian), nilai wajar dapat meningkatkan relevansi tanpa mengorbankan reliabilitas informasi akuntansi.

3. REKOMENDASI KEBIJAKAN SEBAGAI ANGGOTA DSAK IAI

REKOMENDASI UTAMA

Menerapkan penggunaan nilai wajar sebagai pilihan opsional dengan batasan dan persyaratan pengungkapan yang diperkuat untuk sektor properti komersial, sambil tetap memungkinkan metode biaya historis bagi perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tertentu.

ARGUMEN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PELAPORAN KEUANGAN

1. Prinsip Relevansi dan Reliabilitas

- Rekomendasi: Memperketat persyaratan kelayakan penggunaan nilai wajar, seperti:
- Hanya diperbolehkan untuk properti komersial yang memiliki pasar yang aktif dan data transaksi yang memadai.
- Penilai pihak ketiga harus terdaftar dan diawasi oleh lembaga otoritatif (seperti Ikatan Penilai Indonesia).
- Asumsi penilaian harus berdasarkan data pasar yang dapat diverifikasi, bukan hanya perkiraan subjektif.
- Argumen: Memastikan bahwa peningkatan relevansi tidak mengorbankan reliabilitas, sesuai dengan tujuan utama pelaporan keuangan untuk memberikan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

2. Prinsip Konsistensi dan Komparabilitas

- Rekomendasi: Mengembangkan pedoman penilaian properti yang spesifik untuk kondisi pasar Indonesia, termasuk standarisasi metode penilaian (misalnya pendekatan pendapatan, pasar, atau biaya) dan asumsi yang digunakan. Selain itu, mewajibkan perusahaan untuk menggunakan metode yang sama untuk semua properti dalam kelas yang sama dan mengungkapkan setiap perubahan metode.
- Argumen: Meningkatkan konsistensi penerapan dalam negeri dan komparabilitas dengan perusahaan internasional, yang mendukung integrasi pasar modal Indonesia dengan global.

3. Prinsip Pengungkapan yang Jelas

- Rekomendasi: Memperluas persyaratan pengungkapan untuk perusahaan yang menggunakan nilai wajar, antara lain:
- Detail asumsi penilaian (tingkat pertumbuhan pendapatan, suku bunga diskonto, dan periode proyeksi).
- Dampak sensitifitas perubahan asumsi terhadap nilai wajar yang dilaporkan.
- Riwayat perubahan nilai wajar untuk setiap properti utama selama 3 tahun terakhir.
- Identitas dan kualifikasi penilai pihak ketiga.
- Argumen: Mengurangi ketidakpastian bagi pemangku kepentingan dan meningkatkan transparansi, sehingga mereka dapat menilai kredibilitas nilai wajar yang dilaporkan.

4. Prinsip Kesesuaian dengan Konteks Nasional

- Rekomendasi: Memberikan pengecualian atau panduan khusus untuk perusahaan properti yang beroperasi di wilayah dengan pasar yang belum matang (dimana data pasar terbatas), dengan mengizinkan penggunaan metode biaya historis atau pendekatan nilai wajar yang lebih konservatif.
- Argumen: Menyeimbangkan antara kesesuaian dengan standar global dan realitas kondisi pasar Indonesia, serta mencegah penggunaan nilai wajar yang tidak akurat akibat keterbatasan data.

5. Pengawasan dan Pembinaan

- Rekomendasi: Mengembangkan program pembinaan bagi praktisi akuntansi dan penilai properti untuk meningkatkan pemahaman tentang penerapan nilai wajar sesuai PSAK dan IFRS. Selain itu, melakukan pemantauan berkala terhadap praktik pelaporan perusahaan properti untuk memastikan kepatuhan.
- Argumen: Memastikan bahwa penerapan nilai wajar dilakukan dengan benar dan konsisten, serta meningkatkan kapasitas profesional di sektor akuntansi dan penilaian Indonesia