གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Saskia Azizah

MKU PKN SIPIL B 2024/2025 -> FORUM JAWABAN ANALISIS JURNAL

Saskia Azizah གིས-
Nama : Saskia Azizah
NPM : 2415011038
Kelas : B

Teks tersebut membahas penerapan nilai-nilai dari sila keempat Pancasila dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Sila keempat Pancasila, yang mengedepankan demokrasi, musyawarah untuk mufakat, dan asas kerakyatan, menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan Pilkada.

Penulis menyoroti bagaimana demokrasi dalam konteks Pilkada seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip musyawarah dan pengambilan keputusan untuk kepentingan rakyat. Teks ini juga menyebutkan beberapa tantangan, seperti kecurangan dalam pemilu, rendahnya partisipasi pemilih, serta peran partai politik yang terkadang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang sejati.

Secara keseluruhan, teks ini menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam sistem pemilihan kepala daerah untuk memastikan pemerintahan yang demokratis, adil, dan transparan. Namun, ada beberapa masalah praktis yang perlu diperbaiki agar demokrasi Pancasila dapat terwujud dengan baik dalam praktik.

MKU PKN SIPIL B 2024/2025 -> FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO

Saskia Azizah གིས-

Nama : Saskia Azizah

NPM  : 2415011038

Kelas : B

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

1.Pada masa Revolusi

    Demokrasi pada masa ini sangat terbatas

2. Pada masa Parlamenter (1945-1959)

    masa ini merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia .

mengapa demokrasi parlameter gagal?? yakni karena :1. politik aliran yang dominan sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik (partai islam,nasionalis,non islam partai dan jengkol.), 2.basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah, 3. persamaan kepentingan anatara presiden soekarno dengan kalangan angkatan darat yang sam" tdak senang dengan proses politik yang berjalan.

3. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat anatara ketiga kekuatan politik (ABRI,soekarno,PKI)

4. Pada masa pemerintahan orde baru

pada tahu ke 3 awal kekuasaan seolah olah akan didistribusi kepada kekuatan kemasyarakatan,kemudia setelah tiga tahun  dominan yang berperan ABRI

5.Pada masa Reformasi ( 1998-sekarang)

demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi pancasila,dengan karateristik yang berbeda beda dan sedikit mirip dengan partlamenter tahun 1950-1959.

MKU PKN SIPIL B 2024/2025 -> FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO

Saskia Azizah གིས-

Nama : Saskia Azizah

NPM  : 2415011038

Kelas : B

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

1.Pada masa Revolusi

    Demokrasi pada masa ini sangat terbatas

2. Pada masa Parlamenter (1945-1959)

    masa ini merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia .

mengapa demokrasi parlameter gagal?? yakni karena :1. politik aliran yang dominan sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik (partai islam,nasionalis,non islam partai dan jengkol.), 2.basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah, 3. persamaan kepentingan anatara presiden soekarno dengan kalangan angkatan darat yang sam" tdak senang dengan proses politik yang berjalan.

3. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat anatara ketiga kekuatan politik (ABRI,soekarno,PKI)

4. Pada masa pemerintahan orde baru

pada tahu ke 3 awal kekuasaan seolah olah akan didistribusi kepada kekuatan kemasyarakatan,kemudia setelah tiga tahun  dominan yang berperan ABRI

5.Pada masa Reformasi ( 1998-sekarang)

demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi pancasila,dengan karateristik yang berbeda beda dan sedikit mirip dengan partlamenter tahun 1950-1959.

MKU PKN SIPIL B 2024/2025 -> FORUM JAWABAN ANALISIS JURNAL

Saskia Azizah གིས-

Nama : Saskia Azizah 

NPM : 2415011038

Kelas : B

Pemilu Presiden 2019 merupakan salah satu titik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Meskipun secara prosedural pemilu ini berjalan dengan lancar, terdapat berbagai persoalan yang mengarah pada kelemahan dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pemilu yang dilaksanakan dengan tingkat partisipasi yang tinggi dan proses yang cukup transparan ini, tetap saja tidak menjawab tantangan dalam hal penguatan demokrasi yang lebih substansial.

Salah satu isu utama yang muncul adalah polarisasi politik yang terjadi selama proses pemilu. Pertarungan dua calon presiden, yang saling berseberangan, tidak hanya menciptakan ketegangan di ruang publik, tetapi juga memecah masyarakat menjadi dua kubu yang saling bertentangan. Polarisasi ini lebih jauh diperparah dengan disinformasi yang tersebar luas di media sosial, serta politik identitas yang digunakan sebagai strategi kampanye oleh para calon. Politik identitas ini, yang melibatkan sentimen agama, suku, dan golongan, memperburuk hubungan sosial antar kelompok masyarakat, sehingga menyebabkan ketidakstabilan sosial yang lebih besar.

Selain itu, peran elite politik dalam pemilu 2019 menjadi sorotan. Banyak kalangan mengkritik bahwa para elite politik, baik dari pihak pemerintah maupun oposisi, lebih fokus pada perebutan kekuasaan dan mempertahankan posisi mereka daripada memperkuat demokrasi itu sendiri. Pembahasan tentang visi-misi dan program-program yang bermanfaat untuk rakyat sering kali terabaikan, digantikan dengan retorika yang lebih menonjolkan perbedaan antar calon dan menghentikan dialog konstruktif. Kampanye negatif dan politik kebencian semakin mendominasi, sementara narasi yang mengedepankan persatuan bangsa dan pembangunan bersama minim.

Kualitas demokrasi juga terlihat pada ketidakmampuan sistem politik dalam menghasilkan sebuah suksesi kepemimpinan yang stabil dan diterima secara luas oleh masyarakat. Pemilu yang seharusnya menjadi alat untuk menyalurkan aspirasi rakyat, pada kenyataannya malah memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik yang ada. Ketegangan yang terjadi selama dan setelah pemilu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam membangun demokrasi yang inklusif, berkeadilan, dan tidak terpolarisasi.

Secara keseluruhan, Pemilu Presiden 2019 memperlihatkan bahwa meskipun demokrasi Indonesia sudah berjalan dalam tataran prosedural, kualitas demokrasi yang lebih mendalam masih sangat kurang. Proses demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada mekanisme pemilu yang baik, tetapi juga pada budaya politik yang kondusif, penguatan institusi negara, serta pendidikan politik yang dapat memperbaiki kualitas partisipasi masyarakat.


MKU PKN SIPIL B 2024/2025 -> FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO

Saskia Azizah གིས-
Nama  : Saskia Azizah
NPM    : 2415011038
Kelas   : B

ANALISIS VIDIO
Meski demokrasi dipandang sebagai sistem yang berisik akan tetapi Demokrasi menjadi sistem pilihan banyak negara karena alasan utamanya negara yang sistem demokrasinya baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran dalam jangka yang panjang,selain itu demokrasi bagi mereka dijadikan sebagai alat efektif dalam mewujudkan kesetaraan,mengurangi konflik,dan meningkatkan partisipasi publik. 

Jika dilihat dari penegakan HAM, negara yang menganut demokrasi memiliki skor penegakan HAM yang lebih tinggi.