NAMA: Deru Pratama
NPM: 2415061102
KELAS: PSTI-B
NPM: 2415061102
KELAS: PSTI-B
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Deru Pratama Deru Pratama
Nama: Deru Pratama
NPM: 2415061102
Kelas: PSTI-B
Jurnal ini menjelaskan betapa pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) sebagai alat untuk membentuk karakter bangsa Indonesia yang demokratis, menghargai HAM, dan membangun masyarakat madani. Penulis menekankan bahwa PKN bukan sekadar mata pelajaran, tetapi sarana untuk melawan "buta politik" dan sikap apatis warga negara, terutama pasca-reformasi 1998. Jurnal ini mengkritik praktik pendidikan masa Orde Baru yang dianggap hanya alat indoktrinasi penguasa, sementara di era reformasi, PKN harus menjadi fondasi untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi substansial, seperti toleransi, keadilan, dan partisipasi aktif masyarakat. Contohnya, PKN diharap bisa mengajarkan mahasiswa berpikir kritis, menghargai pluralisme, dan siap menjadi bagian dari masyarakat global tanpa kehilangan identitas kebangsaan.
Selain itu, jurnal ini menyoroti tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani, seperti budaya korupsi, konflik sosial, dan ketimpangan ekonomi. Penulis menawarkan solusi dengan mengintegrasikan nilai Pancasila ke dalam PKN agar demokrasi Indonesia tidak sekadar meniru Barat, tetapi berakar pada kearifan lokal. Misalnya, musyawarah sebagai tradisi lokal diangkat sebagai cara demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa. Jurnal ini juga mengapresiasi peran mahasiswa dan LSM dalam mendorong reformasi, tetapi mengingatkan agar gerakan tersebut tetap santun dan beradab. Dengan kata lain, PKN harus jadi jembatan antara nilai universal HAM dan demokrasi dengan konteks sosial-budaya Indonesia yang unik.
NPM: 2415061102
Kelas: PSTI-B
Jurnal ini menjelaskan betapa pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) sebagai alat untuk membentuk karakter bangsa Indonesia yang demokratis, menghargai HAM, dan membangun masyarakat madani. Penulis menekankan bahwa PKN bukan sekadar mata pelajaran, tetapi sarana untuk melawan "buta politik" dan sikap apatis warga negara, terutama pasca-reformasi 1998. Jurnal ini mengkritik praktik pendidikan masa Orde Baru yang dianggap hanya alat indoktrinasi penguasa, sementara di era reformasi, PKN harus menjadi fondasi untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi substansial, seperti toleransi, keadilan, dan partisipasi aktif masyarakat. Contohnya, PKN diharap bisa mengajarkan mahasiswa berpikir kritis, menghargai pluralisme, dan siap menjadi bagian dari masyarakat global tanpa kehilangan identitas kebangsaan.
Selain itu, jurnal ini menyoroti tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani, seperti budaya korupsi, konflik sosial, dan ketimpangan ekonomi. Penulis menawarkan solusi dengan mengintegrasikan nilai Pancasila ke dalam PKN agar demokrasi Indonesia tidak sekadar meniru Barat, tetapi berakar pada kearifan lokal. Misalnya, musyawarah sebagai tradisi lokal diangkat sebagai cara demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa. Jurnal ini juga mengapresiasi peran mahasiswa dan LSM dalam mendorong reformasi, tetapi mengingatkan agar gerakan tersebut tetap santun dan beradab. Dengan kata lain, PKN harus jadi jembatan antara nilai universal HAM dan demokrasi dengan konteks sosial-budaya Indonesia yang unik.
Nama: Deru Pratama
NPM: 2415061102
Kelas: PSTI-B
Video tersebut membahas secara mendalam tentang hakikat dan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di perguruan tinggi. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengertian PKN, landasan ideal dan hukum, hingga sumber historis, sosiologis, dan politik yang melatarbelakangi pentingnya PKN. Pembicara menjelaskan bahwa PKN merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki rasa cinta, kesetiaan, dan keberanian dalam membela bangsa dan negara. Selain itu, PKN juga bertujuan melatih peserta didik untuk berpikir kritis, analitis, dan bersikap demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa PKN tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.
Landasan ideal PKN dijelaskan sebagai Pancasila, yang berperan sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Sementara itu, landasan hukum PKN mencakup berbagai peraturan, seperti Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, serta undang-undang terkait pendidikan kewarganegaraan. Penjelasan ini memperkuat pentingnya PKN dalam konteks legal dan konstitusional di Indonesia. Selain itu, pembicara juga menyoroti sumber historis PKN yang telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka, menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki akar yang kuat dalam sejarah bangsa. Sumber sosiologis dan politik juga dijelaskan, di mana masyarakat memerlukan PKN untuk menjaga eksistensi negara, sementara dokumen kurikulum PKN telah dimuat sejak tahun 1957.
Dinamika dan urgensi PKN juga menjadi poin penting dalam video ini. PKN dianggap sebagai alat untuk mendorong warga negara memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam membangun negara. Pembicara menekankan bahwa masa depan PKN sangat bergantung pada eksistensi konstitusi negara, yang menunjukkan betapa pentingnya peran PKN dalam menjaga keutuhan bangsa. Secara keseluruhan, materi yang disampaikan dalam video ini sangat relevan dan penting, terutama dalam konteks pendidikan tinggi yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Namun, penjelasan yang lebih mendalam dan penggunaan visual yang lebih baik dapat membuat materi ini lebih mudah dipahami dan menarik bagi audiens.
NPM: 2415061102
Kelas: PSTI-B
Video tersebut membahas secara mendalam tentang hakikat dan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di perguruan tinggi. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengertian PKN, landasan ideal dan hukum, hingga sumber historis, sosiologis, dan politik yang melatarbelakangi pentingnya PKN. Pembicara menjelaskan bahwa PKN merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki rasa cinta, kesetiaan, dan keberanian dalam membela bangsa dan negara. Selain itu, PKN juga bertujuan melatih peserta didik untuk berpikir kritis, analitis, dan bersikap demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa PKN tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.
Landasan ideal PKN dijelaskan sebagai Pancasila, yang berperan sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Sementara itu, landasan hukum PKN mencakup berbagai peraturan, seperti Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, serta undang-undang terkait pendidikan kewarganegaraan. Penjelasan ini memperkuat pentingnya PKN dalam konteks legal dan konstitusional di Indonesia. Selain itu, pembicara juga menyoroti sumber historis PKN yang telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka, menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki akar yang kuat dalam sejarah bangsa. Sumber sosiologis dan politik juga dijelaskan, di mana masyarakat memerlukan PKN untuk menjaga eksistensi negara, sementara dokumen kurikulum PKN telah dimuat sejak tahun 1957.
Dinamika dan urgensi PKN juga menjadi poin penting dalam video ini. PKN dianggap sebagai alat untuk mendorong warga negara memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam membangun negara. Pembicara menekankan bahwa masa depan PKN sangat bergantung pada eksistensi konstitusi negara, yang menunjukkan betapa pentingnya peran PKN dalam menjaga keutuhan bangsa. Secara keseluruhan, materi yang disampaikan dalam video ini sangat relevan dan penting, terutama dalam konteks pendidikan tinggi yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Namun, penjelasan yang lebih mendalam dan penggunaan visual yang lebih baik dapat membuat materi ini lebih mudah dipahami dan menarik bagi audiens.
NAMA : Deru Pratama
NPM : 2415061102
KELAS : PSTI-B
NPM : 2415061102
KELAS : PSTI-B
Nama : Deru Pratama
NPM : 2415061102
Kelas : PSTI-B
Materi dalam video kedua menekankan pentingnya strategi baru untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di era digital, khususnya di kalangan masyarakat yang beragam. Pemerintah melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diharapkan mampu menyusun silabus yang relevan dan mudah dipahami oleh berbagai demografi, termasuk generasi milenial dan masyarakat berpendidikan rendah. Pendekatan yang terlalu filosofis dan teoritis perlu disederhanakan dengan narasi yang kreatif dan bahasa yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, riset mengenai persepsi masyarakat terhadap Pancasila dapat menjadi dasar untuk menyusun materi yang lebih efektif dalam membangun kesadaran ideologi bangsa.
Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan pendekatan kultur melalui media pendidikan dan pendekatan struktural yang didukung oleh BPIP. Tingginya toleransi dalam bersikap menjadi salah satu indikator keberhasilan penerapan nilai-nilai Pancasila di era digital, namun harus diselaraskan dengan kebijakan pemerintah yang mencerminkan keadilan sosial. Dengan kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat, nilai-nilai Pancasila dapat terus dihidupkan dan relevan menghadapi tantangan di era modern.
NPM : 2415061102
Kelas : PSTI-B
Materi dalam video kedua menekankan pentingnya strategi baru untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di era digital, khususnya di kalangan masyarakat yang beragam. Pemerintah melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diharapkan mampu menyusun silabus yang relevan dan mudah dipahami oleh berbagai demografi, termasuk generasi milenial dan masyarakat berpendidikan rendah. Pendekatan yang terlalu filosofis dan teoritis perlu disederhanakan dengan narasi yang kreatif dan bahasa yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, riset mengenai persepsi masyarakat terhadap Pancasila dapat menjadi dasar untuk menyusun materi yang lebih efektif dalam membangun kesadaran ideologi bangsa.
Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan pendekatan kultur melalui media pendidikan dan pendekatan struktural yang didukung oleh BPIP. Tingginya toleransi dalam bersikap menjadi salah satu indikator keberhasilan penerapan nilai-nilai Pancasila di era digital, namun harus diselaraskan dengan kebijakan pemerintah yang mencerminkan keadilan sosial. Dengan kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat, nilai-nilai Pancasila dapat terus dihidupkan dan relevan menghadapi tantangan di era modern.