Nama :Dea soval maulida
Npm:2406061009
Kelas: D3 Administrasi Perkantoran
Npm:2406061009
Kelas: D3 Administrasi Perkantoran
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Dea soval maulida 2406061009
NAMA : Dea soval maulida
NPM : 2406061009
KELAS : Administrasi perkantoran
NPM : 2406061009
KELAS : Administrasi perkantoran
NAMA : Dea soval maulida
NPM : 2406061009
KELAS : Administrasi perkantoran
NPM : 2406061009
KELAS : Administrasi perkantoran
NAMA : Dea soval maulida
NPM : 2406061009
KELAS : Administrasi perkantoran
NPM : 2406061009
KELAS : Administrasi perkantoran
Nama: Dea soval maulida
Npm: 2406061009
kelas: D3 Administrasi perkantoran 24
Artikel ini membahas tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam praktik partai politik di Indonesia sebagai wujud implementasi sila keempat Pancasila. Namun, belum ada regulasi tegas yang memberikan sanksi kepada partai yang tidak menerapkan demokrasi secara utuh, khususnya dalam struktur internal partai. Hal ini kontras dengan negara-negara lain seperti Jerman dan Prancis yang berani membubarkan partai anti-demokratis melalui mekanisme hukum.
Penulis menekankan bahwa demokrasi tidak hanya dinilai dari cara partai berinteraksi secara eksternal, tapi juga bagaimana mereka mengatur diri secara internal. Banyak partai di Indonesia justru menunjukkan sikap diktator, seperti kepemimpinan yang tidak tergantikan dan penunjukan kepala daerah secara sepihak. Ketidaksesuaian ini menjadi ancaman bagi nilai-nilai demokrasi dan bisa berujung pada krisis kepercayaan publik.
Pada akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa sistem pemilihan kepala daerah yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan semangat sila keempat Pancasila. Konflik, hoaks, dan multitafsir dalam undang-undang menjadi masalah serius yang bisa memicu disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan aturan yang menegaskan pentingnya demokrasi internal partai sebagai fondasi demokrasi Pancasila.
Npm: 2406061009
kelas: D3 Administrasi perkantoran 24
Artikel ini membahas tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam praktik partai politik di Indonesia sebagai wujud implementasi sila keempat Pancasila. Namun, belum ada regulasi tegas yang memberikan sanksi kepada partai yang tidak menerapkan demokrasi secara utuh, khususnya dalam struktur internal partai. Hal ini kontras dengan negara-negara lain seperti Jerman dan Prancis yang berani membubarkan partai anti-demokratis melalui mekanisme hukum.
Penulis menekankan bahwa demokrasi tidak hanya dinilai dari cara partai berinteraksi secara eksternal, tapi juga bagaimana mereka mengatur diri secara internal. Banyak partai di Indonesia justru menunjukkan sikap diktator, seperti kepemimpinan yang tidak tergantikan dan penunjukan kepala daerah secara sepihak. Ketidaksesuaian ini menjadi ancaman bagi nilai-nilai demokrasi dan bisa berujung pada krisis kepercayaan publik.
Pada akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa sistem pemilihan kepala daerah yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan semangat sila keempat Pancasila. Konflik, hoaks, dan multitafsir dalam undang-undang menjadi masalah serius yang bisa memicu disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan aturan yang menegaskan pentingnya demokrasi internal partai sebagai fondasi demokrasi Pancasila.