Nama : M. Barel Putra Labara
NPM : 2406061019
Kelas : Pendidikan Kewarganegaraan
Prodi : D3 Administrasi Perkantoran
NPM : 2406061019
Kelas : Pendidikan Kewarganegaraan
Prodi : D3 Administrasi Perkantoran
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ M.Barel Putra Labara
Nama : M. Barel Putra Labara
NPM :2406061019
Kelas : Pendidikan Kewarganegaraan
Prodi : D3 Administrasi Perkantoran
NPM :2406061019
Kelas : Pendidikan Kewarganegaraan
Prodi : D3 Administrasi Perkantoran
M.Barel Putra Labara
2406061019
Administrasi Perkantoran
2406061019
Administrasi Perkantoran
M.Barel Putra Labara
2406061019
Administrasi Perkantoran
demokrasi di Indonesia merupakan pengejawantahan dari sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Artinya, dalam sistem demokrasi Indonesia, rakyat memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan negara, namun tetap harus dijalankan dengan cara yang bijaksana dan berdasarkan musyawarah. - Artikel ini menjelaskan bahwa pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis dan menjamin hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka.
Pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak selalu mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan proses internal partai politik. Diperlukan upaya untuk memperkuat implementasi nilai-nilai demokrasi sila keempat Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.
sarannya: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum
meningkatkan kualitas demokrasi internal partai politik
2406061019
Administrasi Perkantoran
demokrasi di Indonesia merupakan pengejawantahan dari sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Artinya, dalam sistem demokrasi Indonesia, rakyat memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan negara, namun tetap harus dijalankan dengan cara yang bijaksana dan berdasarkan musyawarah. - Artikel ini menjelaskan bahwa pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis dan menjamin hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka.
Pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak selalu mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan proses internal partai politik. Diperlukan upaya untuk memperkuat implementasi nilai-nilai demokrasi sila keempat Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.
sarannya: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum
meningkatkan kualitas demokrasi internal partai politik
NAMA : M. Barel Putra Labara
NPM : 2406061019
Analisis Integrasi Nasional sebagai Penangkal Etnosentrisme di Indonesia
Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama yang sangat luas. Keberagaman ini dapat menjadi sumber kekuatan, tetapi juga bisa menimbulkan tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu ancaman terbesar terhadap keharmonisan sosial di Indonesia adalah etnosentrisme, yakni pandangan atau sikap yang menganggap suku atau kelompok etnis tertentu lebih unggul dibandingkan dengan kelompok lainnya. Dalam konteks ini, integrasi nasional memiliki peran yang sangat penting sebagai penangkal terhadap etnosentrisme.
Pengertian Integrasi Nasional
Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan berbagai kelompok etnis, budaya, agama, dan suku dalam satu kesatuan bangsa yang harmonis dan sejahtera. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan yang dapat memicu konflik dan menciptakan rasa kebersamaan serta persatuan di antara warga negara. Integrasi nasional mengharuskan adanya penerimaan terhadap keragaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal.
Etnosentrisme dan Dampaknya di Indonesia
Etnosentrisme di Indonesia sering kali muncul akibat ketidakmampuan atau ketidaksiapan individu atau kelompok untuk menerima perbedaan budaya, agama, dan suku. Dalam konteks yang lebih luas, etnosentrisme bisa menyebabkan konflik sosial, ketegangan antar kelompok, dan bahkan disintegrasi nasional. Sebagai contoh, beberapa peristiwa kerusuhan sosial di Indonesia, seperti kerusuhan 1998, sering kali dipicu oleh ketegangan antar kelompok etnis yang berbeda.
NPM : 2406061019
Analisis Integrasi Nasional sebagai Penangkal Etnosentrisme di Indonesia
Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama yang sangat luas. Keberagaman ini dapat menjadi sumber kekuatan, tetapi juga bisa menimbulkan tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu ancaman terbesar terhadap keharmonisan sosial di Indonesia adalah etnosentrisme, yakni pandangan atau sikap yang menganggap suku atau kelompok etnis tertentu lebih unggul dibandingkan dengan kelompok lainnya. Dalam konteks ini, integrasi nasional memiliki peran yang sangat penting sebagai penangkal terhadap etnosentrisme.
Pengertian Integrasi Nasional
Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan berbagai kelompok etnis, budaya, agama, dan suku dalam satu kesatuan bangsa yang harmonis dan sejahtera. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan yang dapat memicu konflik dan menciptakan rasa kebersamaan serta persatuan di antara warga negara. Integrasi nasional mengharuskan adanya penerimaan terhadap keragaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal.
Etnosentrisme dan Dampaknya di Indonesia
Etnosentrisme di Indonesia sering kali muncul akibat ketidakmampuan atau ketidaksiapan individu atau kelompok untuk menerima perbedaan budaya, agama, dan suku. Dalam konteks yang lebih luas, etnosentrisme bisa menyebabkan konflik sosial, ketegangan antar kelompok, dan bahkan disintegrasi nasional. Sebagai contoh, beberapa peristiwa kerusuhan sosial di Indonesia, seperti kerusuhan 1998, sering kali dipicu oleh ketegangan antar kelompok etnis yang berbeda.