Nama : Dzakiyah Khairunnisa Yusfa
NPM : 2411011065
NPM : 2411011065
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Dzakiyah Khairunnisa _2411011065
Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh
Nama : Dzakiyah Khairunnisa Yusfa
NPM : 2411011065
Izin Bpk dan teman teman sekalian, untuk menanggapi isi dari materi yang telah di berikan pada mata kuliah hari ini. Jika ada kesalahan dalam beranggapan, saya ucapkan mohon maaf.
Terimakasih
Materi ini membahas pentingnya ketahanan ideologi Pancasila di era digital sebagai upaya menghadapi tantangan globalisasi, khususnya ancaman ideologi asing yang masuk melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penjelasan dimulai dengan gambaran tentang era digital yang memungkinkan akses informasi tanpa batas waktu dan ruang, yang berpotensi membawa pengaruh ideologi asing seperti liberalisme, komunisme, sosialisme, hingga radikalisme ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diperkuat dengan data pengguna internet Indonesia yang sangat besar, mencapai 212,35 juta jiwa pada tahun 2021, menempatkan Indonesia di posisi ketiga pengguna internet terbanyak di Asia. Kondisi ini membuat masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, rentan terhadap penyebaran ideologi asing yang dapat mengancam persatuan dan integritas bangsa.
Sebagai mahasiswa Pendidikan Pancasila, penting untuk memahami bahwa Pancasila merupakan landasan ideologi bangsa yang dirumuskan untuk mempersatukan Indonesia sebagai negara yang majemuk. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menegaskan bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang mampu menjaga keutuhan bangsa dan mengarahkan perjuangan menuju cita-cita nasional. Tantangan ideologis di era digital, yang sering disebut sebagai perang modern, harus dihadapi dengan memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Penanaman nilai-nilai ini menjadi penting agar masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial, memiliki filter ideologi yang kuat untuk menolak pengaruh buruk dari luar.
Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam menjaga ketahanan ideologi ini. Secara struktural, mekanisme penguatan dapat dilakukan melalui sosialisasi 4 pilar kebangsaan oleh lembaga negara seperti MPR, yang mencakup dialog, pagelaran seni budaya, pembuatan media kreatif, hingga pelatihan. Sementara secara kultural, penguatan dapat dilakukan melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pembiasaan nilai-nilai religius, penanaman nasionalisme, hingga penerapan metode pembelajaran kooperatif yang menumbuhkan sikap gotong-royong, toleransi, dan kerukunan. Selain itu, mendorong partisipasi generasi muda dalam kegiatan kreatif seperti lomba video tentang wawasan kebangsaan juga menjadi salah satu strategi efektif.
Sebagai mahasiswa, saya mendukung upaya ini dengan mengambil peran aktif dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti gotong-royong, toleransi, dan semangat persatuan harus menjadi pedoman hidup, terutama dalam interaksi di dunia digital yang rentan dengan misinformasi dan propaganda. Saya juga percaya bahwa menjaga ketahanan ideologi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kewajiban seluruh warga negara sesuai dengan Pasal 30 UUD 1945. Dengan membangun ketahanan ideologi yang kuat, Indonesia akan mampu menghadapi dinamika era digital dan menjaga identitas nasional di tengah arus globalisasi.
Nama : Dzakiyah Khairunnisa Yusfa
NPM : 2411011065
Izin Bpk dan teman teman sekalian, untuk menanggapi isi dari materi yang telah di berikan pada mata kuliah hari ini. Jika ada kesalahan dalam beranggapan, saya ucapkan mohon maaf.
Terimakasih
Materi ini membahas pentingnya ketahanan ideologi Pancasila di era digital sebagai upaya menghadapi tantangan globalisasi, khususnya ancaman ideologi asing yang masuk melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penjelasan dimulai dengan gambaran tentang era digital yang memungkinkan akses informasi tanpa batas waktu dan ruang, yang berpotensi membawa pengaruh ideologi asing seperti liberalisme, komunisme, sosialisme, hingga radikalisme ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diperkuat dengan data pengguna internet Indonesia yang sangat besar, mencapai 212,35 juta jiwa pada tahun 2021, menempatkan Indonesia di posisi ketiga pengguna internet terbanyak di Asia. Kondisi ini membuat masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, rentan terhadap penyebaran ideologi asing yang dapat mengancam persatuan dan integritas bangsa.
Sebagai mahasiswa Pendidikan Pancasila, penting untuk memahami bahwa Pancasila merupakan landasan ideologi bangsa yang dirumuskan untuk mempersatukan Indonesia sebagai negara yang majemuk. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menegaskan bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang mampu menjaga keutuhan bangsa dan mengarahkan perjuangan menuju cita-cita nasional. Tantangan ideologis di era digital, yang sering disebut sebagai perang modern, harus dihadapi dengan memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Penanaman nilai-nilai ini menjadi penting agar masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial, memiliki filter ideologi yang kuat untuk menolak pengaruh buruk dari luar.
Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam menjaga ketahanan ideologi ini. Secara struktural, mekanisme penguatan dapat dilakukan melalui sosialisasi 4 pilar kebangsaan oleh lembaga negara seperti MPR, yang mencakup dialog, pagelaran seni budaya, pembuatan media kreatif, hingga pelatihan. Sementara secara kultural, penguatan dapat dilakukan melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pembiasaan nilai-nilai religius, penanaman nasionalisme, hingga penerapan metode pembelajaran kooperatif yang menumbuhkan sikap gotong-royong, toleransi, dan kerukunan. Selain itu, mendorong partisipasi generasi muda dalam kegiatan kreatif seperti lomba video tentang wawasan kebangsaan juga menjadi salah satu strategi efektif.
Sebagai mahasiswa, saya mendukung upaya ini dengan mengambil peran aktif dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti gotong-royong, toleransi, dan semangat persatuan harus menjadi pedoman hidup, terutama dalam interaksi di dunia digital yang rentan dengan misinformasi dan propaganda. Saya juga percaya bahwa menjaga ketahanan ideologi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kewajiban seluruh warga negara sesuai dengan Pasal 30 UUD 1945. Dengan membangun ketahanan ideologi yang kuat, Indonesia akan mampu menghadapi dinamika era digital dan menjaga identitas nasional di tengah arus globalisasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh
Nama : Dzakiyah Khairunnisa Yusfa
NPM : 2411011065
Izin Bpk dan teman teman sekalian, untuk menanggapi isi dari materi yang telah di berikan pada mata kuliah hari ini. Jika ada kesalahan dalam beranggapan, saya ucapkan mohon maaf.
Terimakasih
Materi ini berisi pernyataan dari Jaksa Jovi Andre dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, di mana ia menyampaikan tiga poin utama terkait perlakuan sewenang-wenang dan upaya kriminalisasi terhadap dirinya. Pertama, Jovi menuduh pihak Kejaksaan melakukan framing yang menyudutkannya, termasuk tuduhan bahwa ia pernah menuduh seorang pegawai bernama Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk perbuatan tidak senonoh, yang sebenarnya hanya kritik terhadap kebiasaan Nela memamerkan mobil dinas di media sosial seperti TikTok, tindakan yang dinilai tidak etis. Kedua, ia menuduh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah, melakukan tindakan sewenang-wenang yang berdampak negatif terhadap dirinya. Ketiga, ia menuding ada usaha sistematis untuk memecatnya dari institusi Kejaksaan RI secara tidak adil. Jovi menegaskan bahwa kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas bertujuan menjaga integritas Kejaksaan dan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara. Sebagai mahasiswa Pendidikan Pancasila, kasus ini dapat dianalisis melalui nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, pentingnya menjaga persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia, penyelesaian masalah secara bijaksana dalam Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan keadilan dalam penggunaan fasilitas negara sesuai Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam konteks media sosial, masalah utama seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pamer kekayaan, serta rendahnya literasi digital menuntut penggunaan platform digital yang bertanggung jawab dan sesuai nilai-nilai Pancasila. Pengguna media sosial diharapkan bertindak jujur, menyebarkan konten bermanfaat, menjaga persatuan, berpikir bijaksana sebelum mengunggah informasi, dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan bersama. Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi digital, menegakkan aturan dengan sanksi tegas, mendorong penyebaran konten positif, serta mencontohkan penggunaan media sosial yang etis, khususnya oleh aparatur negara. Sebagai mahasiswa, kita harus mendukung sosialisasi nilai-nilai Pancasila di media sosial dan menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara positif dan bertanggung jawab.
Nama : Dzakiyah Khairunnisa Yusfa
NPM : 2411011065
Izin Bpk dan teman teman sekalian, untuk menanggapi isi dari materi yang telah di berikan pada mata kuliah hari ini. Jika ada kesalahan dalam beranggapan, saya ucapkan mohon maaf.
Terimakasih
Materi ini berisi pernyataan dari Jaksa Jovi Andre dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, di mana ia menyampaikan tiga poin utama terkait perlakuan sewenang-wenang dan upaya kriminalisasi terhadap dirinya. Pertama, Jovi menuduh pihak Kejaksaan melakukan framing yang menyudutkannya, termasuk tuduhan bahwa ia pernah menuduh seorang pegawai bernama Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk perbuatan tidak senonoh, yang sebenarnya hanya kritik terhadap kebiasaan Nela memamerkan mobil dinas di media sosial seperti TikTok, tindakan yang dinilai tidak etis. Kedua, ia menuduh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah, melakukan tindakan sewenang-wenang yang berdampak negatif terhadap dirinya. Ketiga, ia menuding ada usaha sistematis untuk memecatnya dari institusi Kejaksaan RI secara tidak adil. Jovi menegaskan bahwa kritiknya terhadap penggunaan mobil dinas bertujuan menjaga integritas Kejaksaan dan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara. Sebagai mahasiswa Pendidikan Pancasila, kasus ini dapat dianalisis melalui nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, pentingnya menjaga persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia, penyelesaian masalah secara bijaksana dalam Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan keadilan dalam penggunaan fasilitas negara sesuai Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam konteks media sosial, masalah utama seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pamer kekayaan, serta rendahnya literasi digital menuntut penggunaan platform digital yang bertanggung jawab dan sesuai nilai-nilai Pancasila. Pengguna media sosial diharapkan bertindak jujur, menyebarkan konten bermanfaat, menjaga persatuan, berpikir bijaksana sebelum mengunggah informasi, dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan bersama. Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi digital, menegakkan aturan dengan sanksi tegas, mendorong penyebaran konten positif, serta mencontohkan penggunaan media sosial yang etis, khususnya oleh aparatur negara. Sebagai mahasiswa, kita harus mendukung sosialisasi nilai-nilai Pancasila di media sosial dan menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara positif dan bertanggung jawab.
Nama : Dzakiyah Khairunnisa Yusfa
NPM : 2411011065
NPM : 2411011065
NAMA : DZAKIYAH KHAIRUNNISA YUSFA
NPM : 2411011065
NPM : 2411011065