NAMA : ANISA FUTRI
NPM : 2411011119
PRODI : MANAJEMEN

A. Isi artikel dan analisis penegakan HAM serta hal positif yang diperoleh
Artikel ini menguraikan kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang mengalami kemunduran cukup signifikan. Banyak pelanggaran HAM berat di masa lalu belum terselesaikan, kebebasan sipil dan berekspresi semakin dibatasi, serta diskriminasi dan kekerasan masih terjadi, terutama di Papua. Namun, ada beberapa kemajuan, seperti komitmen Indonesia untuk meratifikasi berbagai perjanjian HAM internasional, reformasi di sektor keamanan, dan bangkitnya pergerakan mahasiswa serta masyarakat sipil yang aktif memperjuangkan hak-hak warga. Hal positif yang bisa diambil adalah adanya kesadaran dan gerakan sosial yang tetap berjuang meskipun menghadapi berbagai hambatan.
B. Analisis demokrasi Indonesia berdasarkan nilai budaya dan prinsip demokrasi berketuhanan
Demokrasi di Indonesia seharusnya berlandaskan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang mengedepankan musyawarah, gotong royong, serta penghormatan terhadap keberagaman. Prinsip demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti setiap kebijakan dan keputusan harus didasari oleh moral dan etika yang menghormati kemanusiaan dan keadilan. Idealnya, demokrasi Indonesia mengintegrasikan kearifan lokal dan spiritualitas bangsa sehingga menghasilkan pemerintahan yang adil, inklusif, dan menghargai hak asasi manusia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini dalam kaitannya dengan Pancasila, UUD 1945, dan HAM
Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, terutama dalam hal penghormatan terhadap HAM. Banyak kasus pelanggaran HAM belum terselesaikan, kebebasan sipil kerap dibatasi, dan aparat keamanan sering bertindak represif terhadap pengkritik pemerintah. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik demokrasi yang berjalan dengan cita-cita luhur yang tertuang dalam Pancasila dan konstitusi.
D. Sikap terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan rakyat namun menjalankan agenda pribadi
Diperlukan sikap kritis terhadap anggota parlemen yang mengaku mewakili rakyat tetapi justru menjalankan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan demokrasi secara keseluruhan. Para wakil rakyat harus bertanggung jawab, transparan, dan mengutamakan kepentingan rakyat yang mereka wakili agar demokrasi dapat berjalan dengan baik dan hak-hak masyarakat dapat terlindungi.
E. Pendapat mengenai kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat serta hubungannya dengan HAM
Kekuasaan kharismatik yang bersumber dari tradisi atau agama dan mampu menggerakkan loyalitas serta emosi rakyat berpotensi disalahgunakan untuk tujuan yang tidak jelas, bahkan mengorbankan rakyat sebagai korban. Hal ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang menuntut perlindungan martabat, kebebasan, dan keadilan bagi setiap individu. Di era demokrasi modern, kekuasaan harus dijalankan secara rasional, transparan, dan bertanggung jawab, bukan berdasarkan manipulasi emosi atau otoritarianisme yang mengabaikan HAM.

NAMA : ANISA FUTRI
NPM : 2411011119
PRODI : MANAJEMEN

Tentu! Berikut adalah parafrase dari ketiga jawaban tersebut:
1. Tanggapan terhadap isi artikel dan nilai positif yang dapat diambil
Artikel ini memberikan penjelasan yang mendalam mengenai konflik antarwarga di perbatasan Indonesia-Timor Leste, khususnya di wilayah Timor Tengah Utara dan Oecussi. Konflik tersebut disebabkan oleh klaim wilayah yang tumpang tindih, perbedaan pandangan mengenai zona netral, serta adanya ketegangan sosial dan budaya antara masyarakat kedua negara. Hal positif yang bisa diambil dari artikel ini adalah pentingnya penyelesaian masalah melalui cara damai seperti dialog dan mediasi, serta keterlibatan masyarakat setempat. Selain itu, artikel menyoroti perlunya kejelasan batas wilayah dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal agar hubungan antarnegara tetap harmonis dan stabil.
2. Pendapat dan konsekuensi jika Indonesia tidak menerapkan wawasan nusantara
Jika Indonesia tidak memiliki wawasan nusantara, maka negara ini akan kehilangan landasan penting untuk menjaga persatuan dan keutuhan wilayahnya. Tanpa pandangan yang menyatukan seluruh bangsa, rasa cinta tanah air dan solidaritas antarwarga bisa melemah, sehingga mudah terjadi perpecahan dan konflik internal. Akibatnya, wilayah Indonesia menjadi rentan terhadap disintegrasi dan gangguan dari pihak luar karena tidak ada kesadaran kolektif untuk mempertahankan keutuhan negara serta menghormati keberagaman yang ada.
3. Peran wawasan nusantara dalam mencegah konflik seperti yang terjadi di artikel
Wawasan nusantara berfungsi sebagai prinsip yang memandang wilayah Indonesia secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, baik dari sisi politik, sosial, ekonomi, maupun pertahanan. Melalui wawasan ini, masyarakat dan pemerintah didorong untuk mengutamakan penyelesaian konflik dengan cara musyawarah dan dialog, serta menjaga persatuan bangsa. Wawasan nusantara juga menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman, sehingga potensi konflik yang muncul akibat perbedaan latar belakang atau sengketa wilayah dapat diminimalkan. Dengan demikian, wawasan nusantara menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan integritas bangsa Indonesia.

NAMA : ANISA FUTRI
NPM : 2411011119
PRODI : MANAJEMEN

NAMA : ANISA FUTRI
NPM : 2411011119
PRODI : MANAJEMEN

NAMA : ANISA FUTRI
NPM : 2411011119
KELAS : MANAJEMEN

ANALISIS JURNAL
Video ini membahas kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), saat itu menjabat sebagai Gubernur non-aktif DKI Jakarta. Ahok dikenal sebagai pemimpin yang lugas dan tidak ragu menegur bawahannya secara terbuka, namun gaya kepemimpinannya ini juga menimbulkan polemik. Kontroversi memuncak ketika ia diduga menghina ajaran Islam lewat ucapannya yang menyinggung Alquran. Penetapan Ahok sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri didasarkan pada pertimbangan hukum, meskipun tekanan publik melalui aksi demonstrasi besar pada 4 November 2016 sangat terasa.
Dinamika Sosial dan Politik
Aksi demonstrasi yang melibatkan mayoritas umat Muslim, ulama, dan berbagai elemen masyarakat menuntut agar proses hukum terhadap Ahok dilakukan secara adil dan transparan. Walaupun aksi tersebut berlangsung damai, Kapolri mengungkapkan adanya upaya segelintir pihak yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu. Hal ini menegaskan pentingnya peran negara dalam menjaga ketertiban dan keadilan hukum bagi semua warga, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945 tentang persamaan di depan hukum.
Dimensi Kepemimpinan dan Minoritas
Kasus ini juga memperlihatkan tantangan yang dihadapi pemimpin dari kelompok minoritas, khususnya etnis Tionghoa. Ahok adalah gubernur Tionghoa pertama yang memimpin Jakarta, menjadi simbol kemajuan hak politik minoritas pasca-Orde Baru. Namun, posisinya sebagai minoritas non-Muslim di jabatan strategis membuat isu agama dan etnis menjadi sangat sensitif dalam kehidupan sosial dan politik.
Analisis Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara
Penanganan hukum dalam kasus ini menjadi ujian bagi integritas institusi penegak hukum Indonesia. Menurut teori Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat berupa upaya pencegahan maupun penindakan setelah terjadi pelanggaran. Dalam kasus Ahok, negara harus mampu memberikan perlindungan hukum yang adil, baik kepada masyarakat yang merasa tersinggung maupun kepada Ahok sebagai warga negara yang berhak atas proses hukum yang jujur dan tidak diskriminatif.
Penegakan hukum bukan sekadar menjalankan aturan, tetapi juga harus berlandaskan prinsip keadilan dan kebenaran. Proses hukum terhadap Ahok harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan bebas dari tekanan politik atau massa, agar tidak terjadi kriminalisasi atau diskriminasi terhadap individu, terutama dari kelompok minoritas.
Kesimpulan
Kasus Ahok mencerminkan kerumitan hubungan antara hukum, politik, sosial, dan isu minoritas di Indonesia. Negara dituntut untuk bertindak adil, melindungi seluruh warga tanpa membedakan latar belakang, serta menegakkan hukum secara profesional dan terbuka. Penanganan kasus ini menjadi tolok ukur penting bagi supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di tengah masyarakat yang beragam.