གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Andri Julisky 2411011012

Nama : Andri Julisky
Npm : 2411011012
Kelas : MKU PKN MANAJEMEN
Prodi : Manajemen

ANALISIS VIDIO
Materi yang disampaikan membahas secara komprehensif konsep ketahanan nasional sebagai kekuatan dinamis bangsa dalam menghadapi dan menanggulangi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang datang dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional dipahami sebagai kondisi dinamis dari kehidupan nasional yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman.

Dari materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional merupakan pilar strategis dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa, karena mencakup seluruh aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam). Ketahanan ini menjadi penting dalam konteks globalisasi, ketika pengaruh luar masuk dengan sangat mudah dan dapat menggoyahkan identitas serta integritas bangsa.
Nama: Andri Julisky
Npm : 2411011012
S1 Manajemen

Analisis Jurnal

Artikel ini memberikan sorotan penting tentang bagaimana sila keempat Pancasila, yakni “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” seharusnya menjadi ruh dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, terutama di tingkat daerah. Namun, fakta yang dipaparkan menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah masih sering menyimpang dari nilai-nilai tersebut. Ketidakseimbangan antara prosedur formal dan semangat demokratis menjadi sorotan utama, di mana keterlibatan rakyat sering kali hanya sebatas formalitas dan bukan dalam kerangka musyawarah serta pertimbangan kebijaksanaan.

Selain itu, tulisan ini juga menyoroti dominasi partai politik yang kerap mengabaikan prinsip demokrasi internal. Pemilihan calon kepala daerah oleh elit partai tanpa proses demokratis internal mencederai nilai-nilai kebersamaan dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Bahkan, sulitnya calon independen untuk maju karena syarat administratif yang berat menjadi bukti bahwa demokrasi belum benar-benar terbuka bagi semua warga negara. Oleh karena itu, artikel ini mengajak pembaca untuk melihat lebih dalam pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem demokrasi agar pemilu tidak sekadar menjadi rutinitas politik, melainkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan semangat persatuan.
Andri Julisky
2411011012
S1 Manajemen

Analisis terkait vidio diatas

Maklumat Wakil Presiden No. X yang dikeluarkan pada 3 November 1945 menjadi langkah awal yang sangat penting dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam maklumat ini, pemerintah menganjurkan pembentukan partai-partai politik sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Ini menunjukkan komitmen awal pemerintahan Indonesia untuk membangun sistem politik yang inklusif dan berdasarkan kehendak rakyat. Dengan terbentuknya berbagai partai politik, mulai dari yang bercorak nasionalis, religius, hingga sosialis, kehidupan politik Indonesia mulai menunjukkan keragaman yang menjadi ciri khas demokrasi. Sistem multipartai ini menjadi pondasi awal demokrasi Indonesia yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

Namun, demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan tidak berjalan mulus. Di tengah semangat membangun pemerintahan yang demokratis, Indonesia juga menghadapi tantangan besar, seperti agresi militer Belanda, kondisi ekonomi yang belum stabil, serta rendahnya pengalaman masyarakat dalam berpolitik. Selain itu, konflik internal antarpartai serta perbedaan ideologi juga menjadi hambatan tersendiri. Meskipun demikian, semangat untuk menciptakan pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat tetap bertahan. Maklumat ini membuka jalan bagi lahirnya proses politik yang lebih terbuka dan partisipatif, meskipun realisasinya masih jauh dari sempurna. Periode ini menjadi tonggak penting yang menandai bahwa demokrasi Indonesia telah dimulai sejak awal kemerdekaan dan terus berkembang seiring waktu, meski sering kali harus menghadapi pasang surut dalam perjalanannya.