Nama : Maxwel Raski H Marbun
NPM : 2415061119
Kelas : PSTI-D
NPM : 2415061119
Kelas : PSTI-D
Kiriman dibuat oleh Maxwel Raski H Marbun Lumban Gaol IF UNILA
Nama : Maxwel Raski H Marbun
NPM : 2415061119
Kelas : PSTI-D
NPM : 2415061119
Kelas : PSTI-D
Nama : Maxwel Raski H Marbun
NPM : 2415061119
Kelas : PSTI-D
NPM : 2415061119
Kelas : PSTI-D
Nama : Maxwel Raski H Marbun
NPM : 2415061119
Kelas : PSTI-D
NPM : 2415061119
Kelas : PSTI-D
Nama : Maxwel Raski H Marbun
NPM : 2415061119
Kelas : PSTI-D
Jurnal ini membahas tentang demokrasi sebagai representasi nilai-nilai dari sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Pemilihan umum dianggap sebagai cerminan dari sistem demokrasi, yang memungkinkan partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Namun, secara empiris, demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan ideologi yang disepakati oleh masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana demokrasi berfungsi sebagai representasi nilai-nilai dari sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum, sesuai dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi. Sila keempat Pancasila mencerminkan prinsip demokrasi, dan sebagai negara hukum, Indonesia harus memegang prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Namun, pemilihan umum daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam hal kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah atau perwakilan.
Setiap negara memiliki ideologi yang bertujuan untuk menciptakan perkembangan dalam berbagai aspek. Di Indonesia, para pendiri bangsa merumuskan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam membangun bangsa dan negara, dan tidak dapat dipengaruhi oleh ideologi lain. Pancasila memiliki sifat imunitas, yang menjadikannya kebal terhadap pengaruh eksternal. Sebagai alat politik, Pancasila, khususnya sila keempat, berperan dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi kekuasaan, yang berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks pemilihan umum daerah yang demokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (doctrinal) untuk menganalisis hukum tertulis yang terinventarisasi dalam hukum positif Indonesia, dengan metode yang mencakup pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.
NPM : 2415061119
Kelas : PSTI-D
Jurnal ini membahas tentang demokrasi sebagai representasi nilai-nilai dari sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Pemilihan umum dianggap sebagai cerminan dari sistem demokrasi, yang memungkinkan partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Namun, secara empiris, demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan ideologi yang disepakati oleh masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana demokrasi berfungsi sebagai representasi nilai-nilai dari sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum, sesuai dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi. Sila keempat Pancasila mencerminkan prinsip demokrasi, dan sebagai negara hukum, Indonesia harus memegang prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Namun, pemilihan umum daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam hal kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah atau perwakilan.
Setiap negara memiliki ideologi yang bertujuan untuk menciptakan perkembangan dalam berbagai aspek. Di Indonesia, para pendiri bangsa merumuskan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam membangun bangsa dan negara, dan tidak dapat dipengaruhi oleh ideologi lain. Pancasila memiliki sifat imunitas, yang menjadikannya kebal terhadap pengaruh eksternal. Sebagai alat politik, Pancasila, khususnya sila keempat, berperan dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi kekuasaan, yang berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks pemilihan umum daerah yang demokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (doctrinal) untuk menganalisis hukum tertulis yang terinventarisasi dalam hukum positif Indonesia, dengan metode yang mencakup pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.