Nama: Ica Nuria Ilmawati
NPM: 2415061053
Kelas: PSTI-D
Jurnal ini membahas tentang bagaimana proses demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks Pemilu Presiden 2019, masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun Indonesia sudah lebih dari dua dekade menjalani sistem demokrasi pasca-reformasi, kenyataannya demokrasi kita masih sebatas prosedural, belum sampai ke level yang benar-benar substansial.
NPM: 2415061053
Kelas: PSTI-D
Jurnal ini membahas tentang bagaimana proses demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks Pemilu Presiden 2019, masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun Indonesia sudah lebih dari dua dekade menjalani sistem demokrasi pasca-reformasi, kenyataannya demokrasi kita masih sebatas prosedural, belum sampai ke level yang benar-benar substansial.
Penulis menjelaskan bahwa Pilpres 2019 memperlihatkan betapa masyarakat kita terbelah secara tajam. Persaingan yang seharusnya sehat dalam demokrasi malah berubah jadi ajang saling serang, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Apalagi isu SARA dan agama juga ikut dimainkan dalam kampanye, yang membuat suasana politik makin panas.
Di sisi lain, partai politik yang seharusnya jadi pilar utama demokrasi justru dinilai gagal menjalankan perannya. Banyak partai lebih fokus cari suara instan dengan mencalonkan selebriti, daripada membina kader yang benar-benar siap memimpin. Selain itu, birokrasi juga dinilai tidak netral karena ada banyak pejabat dan ASN yang terlihat mendukung salah satu pasangan calon. Ini tentu merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemilu yang seharusnya adil dan transparan.
Melalui jurnal ini, penulis menunjukkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dengan adanya pemilu. Demokrasi yang sehat harus bisa membangun kepercayaan rakyat, menghadirkan pemerintahan yang efektif, serta memberi ruang partisipasi politik yang adil dan terbuka untuk semua kalangan. Sayangnya, semua itu belum tercapai dalam pemilu 2019. Bahkan, setelah hasil pemilu diumumkan, terjadi kerusuhan yang memperlihatkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya percaya pada proses dan hasil pemilu.
Secara keseluruhan, jurnal ini memberi pandangan yang kritis namun sangat relevan terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Penulis juga memberikan refleksi bahwa untuk memperkuat demokrasi, semua pihak—baik pemerintah, parpol, birokrasi, hingga masyarakat—harus punya komitmen untuk menjadikan demokrasi bukan hanya sebagai rutinitas lima tahunan, tapi benar-benar sebagai sistem yang memperjuangkan aspirasi rakyat.
Di sisi lain, partai politik yang seharusnya jadi pilar utama demokrasi justru dinilai gagal menjalankan perannya. Banyak partai lebih fokus cari suara instan dengan mencalonkan selebriti, daripada membina kader yang benar-benar siap memimpin. Selain itu, birokrasi juga dinilai tidak netral karena ada banyak pejabat dan ASN yang terlihat mendukung salah satu pasangan calon. Ini tentu merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemilu yang seharusnya adil dan transparan.
Melalui jurnal ini, penulis menunjukkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dengan adanya pemilu. Demokrasi yang sehat harus bisa membangun kepercayaan rakyat, menghadirkan pemerintahan yang efektif, serta memberi ruang partisipasi politik yang adil dan terbuka untuk semua kalangan. Sayangnya, semua itu belum tercapai dalam pemilu 2019. Bahkan, setelah hasil pemilu diumumkan, terjadi kerusuhan yang memperlihatkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya percaya pada proses dan hasil pemilu.
Secara keseluruhan, jurnal ini memberi pandangan yang kritis namun sangat relevan terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Penulis juga memberikan refleksi bahwa untuk memperkuat demokrasi, semua pihak—baik pemerintah, parpol, birokrasi, hingga masyarakat—harus punya komitmen untuk menjadikan demokrasi bukan hanya sebagai rutinitas lima tahunan, tapi benar-benar sebagai sistem yang memperjuangkan aspirasi rakyat.