NAMA : HAFNI DZAKI HANIYAH
NPM : 2415061061
KELAS : PSTI-C

ANALISIS JURNAL OLEH HAFNI

Analisis Jurnal Pusat Penelitian Politik-LIPI

1. Tujuan Jurnal

Jurnal ini bertujuan untuk menjadi media pertukaran pemikiran tentang isu-isu politik yang penting di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Fokus utama mencakup demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, dan isu-isu strategis lainnya.
2. Tantangan yang Dihadapi

Pusat Penelitian Politik-LIPI menghadapi tantangan baru dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Ada tuntutan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam membangun Indonesia yang lebih adil dan demokratis.
3. Isi Jurnal

Jurnal ini menyajikan beberapa artikel yang membahas berbagai topik terkait pemilu 2019, termasuk:
Penguatan Sistem Presidensial: Menjelaskan dinamika koalisi dalam pemilu dan kelemahan sistem multipartai.
Mobilisasi Perempuan: Menggambarkan bagaimana perempuan dimobilisasi dalam pemilu melalui narasi simbolis.
Netralitas Polri: Menganalisis peran Polri dalam menjaga keamanan selama pemilu.
Populisme: Membahas bagaimana populisme mempengaruhi kontestasi politik.
Demokrasi dan Pemilu: Menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia.
4. Masalah yang Ditemui

Pemilu 2019 menunjukkan banyak masalah, seperti ketidakpuasan publik terhadap hasil pemilu dan munculnya kerusuhan sosial.
Ada juga isu politisasi identitas, di mana agama dan etnisitas digunakan untuk menarik suara.
5. Kesimpulan

Jurnal ini menekankan pentingnya pemilu sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang efektif.
Ditekankan bahwa untuk mencapai demokrasi yang substansial, semua pihak harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pemilu dan memperbaiki kepercayaan publik terhadap institusi politik.
6. Harapan untuk Masa Depan

Diharapkan bahwa dengan adanya penelitian dan diskusi yang lebih baik, Indonesia dapat membangun sistem politik yang lebih kuat dan demokratis, serta mengatasi tantangan yang ada.

NAMA : HAFNI DZAKI HANIYAH
NPM : 2415061061
KELAS : PSTI-C

HASIL ANALISIS VIDEO OLEH HAFNI

Video ini membahas tantangan yang dihadapi oleh sistem demokrasi di Indonesia saat ini. Pembicara menekankan pentingnya menghindari polemik dan kegaduhan dalam konteks demokrasi, yang menurutnya adalah hal yang wajar, namun harus tetap dalam batas-batas yang tidak merugikan. Dengan mengacu pada hasil studi dari Freedom House, disebutkan bahwa Indonesia mengalami penurunan dalam peringkat demokrasi sejak 2013. Pembicara juga membandingkan situasi demokrasi Indonesia dengan negara lain, termasuk Amerika, menunjukkan bahwa bahkan negara yang sudah mapan pun mengalami kemunduran dalam kualitas demokrasi. Dengan demikian, video ini menggambarkan kecemasan mengenai keadaan demokrasi baik di Indonesia maupun di seluruh dunia.

Sorotan
1. Polemik dalam demokrasi: Pentingnya menghindari kegaduhan yang tidak produktif dalam konteks demokrasi.
2. Penurunan peringkat demokrasi: Data dari Freedom House menunjukkan Indonesia telah mengalami penurunan dalam peringkat demokrasi sejak 2013.
3. Perbandingan global: Negara-negara yang memiliki demokrasi mapan, seperti Amerika, juga mengalami penurunan peringkat.
4. Karakteristik demokrasi: Demokrasi sering kali identik dengan keributan dan perdebatan, namun harus tetap dalam batas yang wajar.
5. Kondisi universal: Kemunduran dalam demokrasi bukan hanya fenomena di Indonesia, tetapi terjadi di banyak negara di dunia.
7. Perhatian terhadap kualitas demokrasi: Kualitas demokrasi harus selalu menjadi perhatian utama bagi semua pihak.
8. Kesatuan dalam demokrasi: Menghindari perpecahan dan mendorong dialog adalah kunci untuk memperbaiki kondisi demokrasi.
Wawasan Utama
9. Penurunan Ranking Demokrasi: Penurunan peringkat demokrasi Indonesia hingga tak lagi dianggap sebagai negara yang sepenuhnya bebas menjadi sorotan penting. Hal ini menggambarkan bahwa ada gabungan faktor-faktor yang berkontribusi dalam penurunan tersebut, termasuk mungkin dalam aspek kebebasan pers dan hak asasi manusia. Penurunan ini bisa berdampak negatif terhadap citra Indonesia di pentas internasional.
10. Kegaduhan dalam Demokrasi: Demokrasi memang sering kali diwarnai dengan “keributan”, tetapi harus ada batasan agar tidak menciptakan perpecahan di masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa debat dan diskusi berlangsung dengan sehat dan konstruktif agar tujuan demokrasi dapat tercapai.
11. Membandingkan dengan Negara Lain: Dengan membandingkan situasi demokrasi di Indonesia dengan negara other seperti Amerika, video ini mengingatkan kita bahwa isu-isu dalam demokrasi bersifat universal. Penurunan kualitas demokrasi yang sama di berbagai negara menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kondisi ini secara global.
12. kondisi Demokrasi di Seluruh Dunia: Penting untuk menyadari bahwa penurunan demokrasi bukan sekadar masalah lokal ataupun regional, tetapi fenomena yang melanda banyak negara. Ini menuntut adanya perhatian dan tindakan kolektif di tingkat internasional untuk kembali memperbaiki iklim demokrasi yang sehat.
13. Perhatian dan Taktik untuk Meningkatkan Demokrasi: Menyikapi informasi ini, penting bagi individu dan kelompok masyarakat untuk tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah dan keterlibatan mereka dalam proses demokrasi. Berusaha untuk memberdayakan hak suara dan berpartisipasi aktif dalam diskusi publik adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
12. Menghadapi Tantangan Bersama: Kesadaran akan pentingnya dialog yang konstruktif dan mendorong kolaborasi antar berbagai elemen masyarakat untuk menghadapi tantangan demokrasi adalah langkah penting untuk memperbaiki kondisi politik saat ini.
13. Optimisme dalam Perbaikan: Meskipun tantangan besar dihadapi, dengan upaya yang konsisten dari masyarakat, pegiat demokrasi, dan pemerintah, ada harapan untuk memulihkan kualitas demokrasi di Indonesia dan mengarah ke jalan yang lebih baik.

nama : hafni dzaki haniyah
npm : 2415061061
kelas : psti c

1. Identifikasi Masalah
Pencemaran Lingkungan: Limbah pabrik pakaian yang dibuang langsung ke sungai menyebabkan pencemaran air, bau busuk, dan kemungkinan kerusakan ekosistem sungai. Hal ini merusak kualitas lingkungan hidup warga sekitar yang bergantung pada sungai sebagai sumber daya.

Kelalaian Pabrik: Pemilik pabrik mengakui tidak memahami atau memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai. Ini mencerminkan kelalaian dalam memenuhi standar lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Ketidaknyamanan Sosial: Warga merasa terganggu oleh bau busuk dan kerusakan lingkungan yang telah berlangsung selama lebih dari 25 tahun. Ketidaknyamanan ini memicu frustrasi hingga berujung pada aksi unjuk rasa.

2. Respons Warga
Tindakan Langsung: Warga menutup saluran pembuangan limbah secara fisik sebagai bentuk protes terhadap pabrik. Tindakan ini dilakukan setelah kesepakatan sebelumnya tidak membuahkan hasil yang memadai.

Tuntutan: Warga meminta pemerintah setempat untuk menutup pabrik yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah. Hal ini menunjukkan keinginan masyarakat untuk solusi jangka panjang dan kepatuhan terhadap hukum lingkungan.

Ancaman Lanjutan: Warga mengancam untuk melanjutkan aksi jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah atau pabrik.

3. Respons Pabrik
Penerimaan Pasif: Pemilik pabrik menerima tindakan warga dengan alasan mereka tidak mengetahui cara pengolahan limbah yang benar. Hal ini mengindikasikan kurangnya kesadaran dan kapasitas teknis dalam pengelolaan limbah.

Kesepakatan Tertunda: Pemilik pabrik menyebutkan adanya kesepakatan sebelumnya, tetapi tidak dijelaskan langkah-langkah konkret yang telah diambil.

4. Analisis Hukum dan Kebijakan
Kewajiban Hukum: Berdasarkan undang-undang lingkungan di Indonesia, setiap pabrik wajib memiliki sistem pengolahan limbah sebelum membuangnya ke lingkungan. Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi administratif atau pidana.

Peran Pemerintah: Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Lambannya respons pemerintah dapat memperburuk ketegangan antara warga dan pabrik.

5. Solusi yang Disarankan
Pengolahan Limbah: Pabrik harus segera memasang alat pengolahan limbah (seperti instalasi pengolahan air limbah atau IPAL) untuk meminimalkan dampak pencemaran.

Edukasi dan Pendampingan: Pemerintah dan organisasi terkait perlu memberikan pelatihan dan panduan kepada pengusaha mengenai pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

Mediasi: Pemerintah harus memfasilitasi dialog antara warga dan pengusaha untuk mencapai solusi bersama yang adil dan berkelanjutan.

Penegakan Hukum: Jika pabrik terus melanggar tanpa tindakan perbaikan, pemerintah harus memberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Kesimpulan
Kasus ini menunjukkan konflik antara kebutuhan ekonomi (operasi pabrik) dan keberlanjutan lingkungan. Solusi yang seimbang harus segera diterapkan untuk memulihkan kerusakan lingkungan sekaligus mempertahankan keberlanjutan usaha dengan standar yang lebih baik. Tanpa tindakan cepat dan konkret, risiko kerusakan lingkungan yang lebih besar dan eskalasi konflik sosial akan semakin tinggi.

nama : hafni dzaki haniyah
npm : 2415061061
kelas : psti c
mata kuliah : pendidikan pancasila

Peristiwa Penting Sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI
Video ini membahas peristiwa penting yang terjadi sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, setelah pemboman atom di dua kota di Jepang, Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945). Pemboman ini menewaskan puluhan ribu orang dan menjadi puncak perang antara sekutu dan Jepang.

Kronologi Kejadian
Video menjabarkan kronologi peristiwa sebagai berikut:

Serangan Jepang ke Pearl Harbor (Desember 1941): Menyebabkan persatuan Amerika Serikat, Britania Raya, Belanda, Hindia Belanda, dan sejumlah negara lainnya untuk melawan Jepang, Jerman, dan Italia.
Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki: Kedua kota di Jepang dijatuhi bom atom oleh sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, menyebabkan korban jiwa yang sangat besar.
Penyerahan Jepang (15 Agustus 1945): Jepang menyerah kepada sekutu, menandakan berakhirnya Perang Dunia II di wilayah Pasifik. Momen ini kemudian membuka peluang bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.
Kekosongan Kekuasaan: Penyerahan Jepang meninggalkan kekosongan kekuasaan di Indonesia.
Proklamasi Kemerdekaan RI (17 Agustus 1945): Indonesia memanfaatkan momen ini dengan memproklamirkan kemerdekaannya dua hari setelah Jepang menyerah, menandai dimulainya perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka.

Kesimpulan
Video ini menjelaskan hubungan kronologis antara peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan dan kekosongan kekuasaan menjelang akhir Perang Dunia II memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk merebut kemerdekaan.