Muhammad Fadhel Saputra
2415061097
PSTI A
2415061097
PSTI A
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Muhammad Fadhel Saputra
Nama Muhammad Fadhel Saputra
2415061097
Kelas PSTI A
Nama : Muhammad Fadhel Saputra
NPM : 2415061097
Kelas : PSTI A
menanggapi video mengenai video "Pentingnya Ideologi Pancasila di Era Digital"
Materi yang dijelaskan pada video ke 2 tersebut menekankan pentingnya penyederhanaan bahasa dan narasi dalam menyampaikan ideologi Pancasila kepada kalangan milenial dan masyarakat awam. Ditekankan bahwa silabus yang sesuai dengan karakter masyarakat perlu dibuat untuk memupuk kembali ideologi Pancasila di era digital, serta pentingnya peran badan pembinaan ideologi Pancasila (BPIP) dalam hal ini.
Tanggapan saya dari materi pada video ke 2 ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih inklusif dan relevan dengan konteks masyarakat saat ini sangat diperlukan untuk memastikan pesan dan makna Pancasila dapat diterima serta dipahami dengan baik oleh masyarakat.
NPM : 2415061097
Kelas : PSTI A
menanggapi video mengenai video "Pentingnya Ideologi Pancasila di Era Digital"
Materi yang dijelaskan pada video ke 2 tersebut menekankan pentingnya penyederhanaan bahasa dan narasi dalam menyampaikan ideologi Pancasila kepada kalangan milenial dan masyarakat awam. Ditekankan bahwa silabus yang sesuai dengan karakter masyarakat perlu dibuat untuk memupuk kembali ideologi Pancasila di era digital, serta pentingnya peran badan pembinaan ideologi Pancasila (BPIP) dalam hal ini.
Tanggapan saya dari materi pada video ke 2 ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih inklusif dan relevan dengan konteks masyarakat saat ini sangat diperlukan untuk memastikan pesan dan makna Pancasila dapat diterima serta dipahami dengan baik oleh masyarakat.
Nama : Muhammad Fadhel Saputra
NPM : 2415061097
Kelas : PSTI A
Tanggapan video 1 "jaksa tapsel jovi andrea ngadu bikin DPR geram, ungkap kronologi kasus berujung bui"
Permasalahan yang terjadi dari video 1 "jaksa tapsel jovi andrea ngadu bikin DPR geram, ungkap kronologi kasus berujung bui" adalah
Adanya ketidakadilan dalam proses hukum, termasuk tidak diberikan surat panggilan penyidikan (SPDP) kepada terlapor juga Terdapat tuduhan yang tidak berdasar mengenai penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. ditambah terdapat dugaan kriminalisasi terhadap individu yang berbicara, termasuk fitnah dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.
solusi
Mengedukasi pegawai dan masyarakat tentang hak-hak mereka dalam proses hukum untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan. Memastikan bahwa semua prosedur hukum, termasuk pemberian SPDP, diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Melakukan investigasi independen terhadap tuduhan kriminalisasi dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak Kejaksaan.
Tuntutan
Tuntutan agar pihak berwenang melakukan investigasi terhadap tindakan Siti Kholijah Harahap dan menghentikan upaya kriminalisasi juga Meminta agar semua proses hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pemberian hak-hak terlapor. Serta Meminta keadilan dan perlindungan hukum bagi Jaksa Jovi Andre sebagai korban dari tindakan sewenang-wenang.
NPM : 2415061097
Kelas : PSTI A
Tanggapan video 1 "jaksa tapsel jovi andrea ngadu bikin DPR geram, ungkap kronologi kasus berujung bui"
Permasalahan yang terjadi dari video 1 "jaksa tapsel jovi andrea ngadu bikin DPR geram, ungkap kronologi kasus berujung bui" adalah
Adanya ketidakadilan dalam proses hukum, termasuk tidak diberikan surat panggilan penyidikan (SPDP) kepada terlapor juga Terdapat tuduhan yang tidak berdasar mengenai penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. ditambah terdapat dugaan kriminalisasi terhadap individu yang berbicara, termasuk fitnah dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.
solusi
Mengedukasi pegawai dan masyarakat tentang hak-hak mereka dalam proses hukum untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan. Memastikan bahwa semua prosedur hukum, termasuk pemberian SPDP, diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Melakukan investigasi independen terhadap tuduhan kriminalisasi dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak Kejaksaan.
Tuntutan
Tuntutan agar pihak berwenang melakukan investigasi terhadap tindakan Siti Kholijah Harahap dan menghentikan upaya kriminalisasi juga Meminta agar semua proses hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pemberian hak-hak terlapor. Serta Meminta keadilan dan perlindungan hukum bagi Jaksa Jovi Andre sebagai korban dari tindakan sewenang-wenang.
Nama: M Fadhel Saputra
NPM: 2415061097
Kelas : PSTI A
menurut saya Pancasila sebagai sistem etika jika dihadapkan pada tantangan ketidakmampuan warga negara, terutama mahasiswa, dalam memaknai dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan perilaku yang jauh dari nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila, seperti meningkatnya kejahatan, ketidakadilan hukum, dan apatisme terhadap pemerintah.
Penyelesaian:
Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya pendidikan yang lebih mendalam mengenai Pancasila sebagai panduan moral dan etika. Mahasiswa harus didorong untuk mengembangkan dimensi moralitas dan spiritualitas dalam diri mereka, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Selain itu, perlu adanya penegakan hukum yang adil dan transparan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik.
NPM: 2415061097
Kelas : PSTI A
menurut saya Pancasila sebagai sistem etika jika dihadapkan pada tantangan ketidakmampuan warga negara, terutama mahasiswa, dalam memaknai dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan perilaku yang jauh dari nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila, seperti meningkatnya kejahatan, ketidakadilan hukum, dan apatisme terhadap pemerintah.
Penyelesaian:
Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya pendidikan yang lebih mendalam mengenai Pancasila sebagai panduan moral dan etika. Mahasiswa harus didorong untuk mengembangkan dimensi moralitas dan spiritualitas dalam diri mereka, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Selain itu, perlu adanya penegakan hukum yang adil dan transparan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik.