NAMA : Geby Fateha Silfia Putri
NPM : 2456041008
KELAS : Mandiri A
Pada
jurnal Penelitian Politik yang berjudul Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019 ini kita dapat menganlisis bahwa demokrasi di indonesia berlangsung karena dipengaruhi oleh faktor budaya politik, perilaku aktor, dan kekuatan – kekuatan politik. Pinsip – prinsip demokrasi merupakan suatu jaminan atas kebebasan individu dan persamaan khususnya dalam konteks politik. Begitu juga dengan pilpres yang dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindakan atas jaminan terhadap hak politik tersebut. Pilpres bukan hanya sebatas pesta demokrasi di tingkat nasional, namun juga merupakan suatu upaya penciptaan pemerintahan yang efektif, jujur, adil, transparan dan akuntabilitas. Dimana yang berperan didalamnya berasal dari negara dan juga masyarakat.
Demokrasi di indonesia sendiri telah berjalan selama 21 tahun (1998-2019) dimana masih terdapat masalah kepastian sospol yang semakin menjauh seiring dengan terjadinya kegaduhan, keriyuhan, penistaan agama, isu intoleransi, masalah kebhinekaan yang menimbulkan konflik sengketa disebabkan oleh maraknya berita – berita hoax yang muncul tanpa henti. Hal ini memicu ketegangan sosial yang berdampak pada munculnya rasa saling tidak percaya dan tidak menghargai antar sesama bangsa (SARA).
Pemilu yang dilaksanakan pada 2019 merupakan pemilu kelima pasca Orde Baru, dimana pileg dan pilpres dijalankan dalam waktu bersamaan. Memicu terjadinya banyak masalah seperti politisasi dan sengitnya perebutan kursi legislatif. Pemilu serentak pada dasarnya merupakan suatu upaya demokratis yang diharapkan dapat manjadi legilatif dan eksekutif menjadi lebih akuntabel. Pemilu merupakan sarana pengenalan nilai – nilai demokrasi terhadap masyarakat indonesia yang heterogen.
Pemilu dalam konteks demokrasi bertujuan unutk menghasilkan pemerintahan yang eksekutif, sedangkan isu kursial pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi. Dari masa refromasi masalah birokrasi dan demokrasi di Indonesia telah menjadi isu sentral dan perdebatan publik, sehingga sulit diingkari bahwa birokrasi di Indonesia masih sangat buruk. Keseimbangan antar pola relasi antar politik dan birokrasi berpengaruh tehadap proses pembangunan baik di pusat maupun daerah, ditandi dengan adanya praktik lobi untuk mencari posisi/jabatan dan intervensi politik dalam penentuan jabatan dan politik anggaran.
Birokrasi dapat dijalankan sebagai kekuatan politik karena memiliki jaringan struktur hingga kemasyarakat, menguasai informasi yang memadai, dan memilki kewenangan eksekusi program dan anggaran. Disini birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan juga motif politik tertentu, hal ini membuat birokrasi cenderung menjadi alat unutk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.