Nama : Najwa Intan Zahira
NPM : 2416041033
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Berdasarkan video tersebut, Demokrasi serta demokratisasi yang telah mencapai momentum puncak pada masa reformasi memiliki berbagai tantangan yang akan mucul bagi sistem hukum. Tantangan tersebut meliputi adanya adaptasi karena hukum yang dibuat pada masa otoriter sering tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi yaitu korupsi yang menjadi tantangan terbesar dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Proses reformasi hukum membutuhkan waktu yang cukup lama dan melibatkan berbagai pihak seperti legislatif, yudikatif, dan masyarakat sipil.

Semboyan "Bhineka Tunggal Ika" mendorong perwujudan persatuan dalam keberagaman, dimana pada masalalu otoriter dan sentralistik berhasil menenggelamkan kebhinekaan sehingga memunculkan tantangan berupa pluralisme dalam hukum, yang merupakan salah satu usaha untuk menyejahterakan masyarakat guna menanggulangi serta mengurangi kemiskinan. Dalam hal ini peranan hukum dalam bentuk peraturan tidak dapat diabaikan, hukum wajib dianggap serta dikondisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan malah sebuah hambatan.

Nama : Najwa Intan Zahira
NPM : 2416041033
Kelas : Reguler A

Nama: Najwa Intan Zahira
NPM : 2416041033
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Nama : Najwa Intan Zahira
NPM : 2416041033
Kelas :Reguler A

Jurnal ini membahas tentang tantangan konsolidasi demokrasi pada Pilpres 2019. Saya mendapat analisa bahwa pembangunan demokrasi di Indonesia melalui pemilu presiden masih banyak kendala, karena pilar demokrasi pendukung konsolidasi demokrasi belum efektif. Pemilihan presiden tahun 2019 bisa dibilang gagal menjamin suksesi kekuasaan yang baik atau meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini terlihat jelas dari gejolak sosial setelah KPU mengumumkan hasil pemilu, ketika salah satu calon menolak hasil pemilu presiden. Beberapa tantangan terkait pendalaman demokrasi, seperti partisipasi politik masyarakat, penghormatan terhadap supremasi hukum, budaya kekerasan, keterbukaan politik dan lain-lain, masih harus dilewati. Mahkamah Konstitusi menjadi pengambil keputusan akhir atas hasil pemilu presiden ketika kedua kandidat menyatakan kemenangan. Secara keseluruhan, ulasan ini memberikan perspektif yang baik mengenai tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui analisis pemilu presiden tahun 2019. Sarannya hanyalah perlu adanya upaya untuk meningkatkan jumlah kualitas demokrasi di negeri ini. Kontribusi dan usulan jurnal ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan demokrasi Indonesia di masa depan.

Pemilu tidak hanya menjadi penanda suksesi kepemimpinan namun juga merupakan penilaian terhadap pemerintahan dan perkembangan demokrasi yang lebih mendalam untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan layak. Dalam proses konsolidasi ini, partai politik sebagai aktor utama pemilu dapat menjalankan fungsi penyediaan kader calon pemimpin dengan baik. Namun, ketika fungsi partai politik tidak optimal maka proses konsolidasi demokrasi akan terhambat. Hal ini terlihat jelas pada pemilu 2019, ketika banyak partai politik yang gagal dalam proses pembinaan kadernya. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya partai yang memilih mengusung selebriti sebagai calon legislatif. Tujuannya agar para selebritis memilih partainya dalam pemilu. Misalnya saja Partai Nasdem yang tercatat sebagai partai yang memiliki calon artis terbanyak pada pemilu legislatif 2019. Dalam perkembangannya, aktivitas partai politik mewarnai pemerintahan politik dan parlemen. Perannya cenderung lebih kuat dan memberikan pengaruh signifikan terhadap peta politik Indonesia, meski pengaruhnya tidak sepenuhnya positif. Misalnya, fragmentasi partai politik yang terjadi akhir-akhir ini telah menyebabkan situasi di mana partai politik tidak lagi kuat. Jumlah pecahan cenderung meningkat dari periode ke periode. Ironisnya, perpecahan di internal partai semakin meningkat ketika kebijakan menaikkan ambang batas pemilu diterapkan. Faktanya, seiring dengan kenaikan ambang batas pemilu, asumsinya jumlah partai akan berkurang.

Kesimpulan dari jurnal ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam proses demokrasi dan pemilu di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan presiden tahun 2019, meskipun terdapat kemajuan dalam politisasi kebebasan, namun permasalahan serius seperti politisasi identitas, netralitas birokrasi, dan rendahnya tingkat kepercayaan publik masih tetap ada.

Nama : Najwa Intan Zahira
NPM : 2416041033
Kelas : Reguler A

Izin menjawab dari pertanyaan demokrasi itu gaduh, tapi mengapa bertahan dan di antara banyak negara?

Karena hakikatnya demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Alasan tersebut menjadi salah satu jawaban mengapa banyak negara yang menganut sistem demokrasi. Selain itu, sistem demokrasi menjamin masyarakat untuk bebas mengutarakan pendapat mereka dan memberikan aspirasi-aspirasi yang bisa membantu pemerintah dalam menegakkan kedaulatan. Meski demokrasi terkesan berisik namun hal tersebut wajar karena meributkan hal yang masih dalam konteks sesuai prosedur. Pada dasarnya demokrasi merupakan tempat orang-orang yang gaduh karena ingin suaranya didengar dan bisa dijadikan pertimbangan untuk kemakmuran bersama.

Menurut informasi yang saya tangkap, negara yang menggunakan sistem demokrasi mampu mempertahankan kemakmuran dan keamanan dalam jangka panjang. Sistem ini memfokuskan masyarakat sebagai partisipan yang berperan aktif didalamnya dan menegakkan hak asasi manusia dengan baik. Warga di negara penganut demokrasi cenderung memiliki harapan hidup yang tinggi. Seharusnya sistem demokrasi ini memiliki citra negara demokrasi lebih kaya dibandingkan dengan negara non-demokrasi, negara yang berdemokrasi memiliki angka korupsi yang lebih rendah dan masyarakat lebih bahagia dan sehat. Namun pada kenyataannya, di Indonesia belum mencerminkan citra-citra tersebut karena masih banyak pejabat-pejabat pemerintah yang menyalahi aturan dalam kepengurusannya. Seperti banyaknya koruptor di Indonesia entah pada tingkat daerah ataupun nasional, masih banyak masyarakat yang belum bisa memenuhi kebutuhan pokok karena adanya sebab dana tidak tersalurkan dengan baik, dan Indonesia belum 100% mampu mengelola sumber daya sendiri sehingga ada beberapa aset yang harus berpindah tangan ke pihak luar negeri.

Demokrasi memang bukan pemerintahan yang sempurna, menggunakan sistem hak suara warga negara untuk memilih dan menghasilkan politikus yang tidak mau dikritik dan menyangkal kebebasan berpendapat. Semakin bergulirnya zaman, demokrasi menginjak masa krisis. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pejabat-pejabat negara lainnya, anggota partai yang menurun, hingga regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan.