NAMA: CARISSA HEPY MAHARANI
NPM: 2416041051
KELAS: REGULER B
NPM: 2416041051
KELAS: REGULER B
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Carissa Hepy Maharani
NAMA : CARISSA HEPY MAHARANI
NPM : 2416041051
KELAS : REGULER B
NPM : 2416041051
KELAS : REGULER B
NAMA: CARISSA HEPY MAHARANI
NPM: 2416041051
KELAS: REGULER B
NPM: 2416041051
KELAS: REGULER B
NAMA: CARISSA HEPY MAHARANI
NPM: 2416041051
KELAS: REGULER B
Jurnal Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019 membahas tantangan dalam demokrasi Indonesia pada Pilpres 2019. Demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, seperti kurangnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu yang ditandai dengan kerusuhan sosial setelah pengumuman pemenang. Seharusnya pemilu mencerminkan kebebasan dan kesetaraan, kenyataannya terjadi kegaduhan, penyebaran berita bohong, dan ujaran kebencian. Adapula politik identitas yang memperebutkan suara umat islam, sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, berebut suara muslim merupakan hal yang logis dan lazim. Selain itu, parpol telah gagal menjalankan fungsinya dengan baik dalam menyediakan calon pemimpin, dan masyarakat yang tidak menyadari pentingnya nilai-nilai budaya sendiri malah terpecah secara sosial, seperti terlihat dari adanya istilah kubu "cebong" dan "kampret".
NAMA: CARISSA HEPY MAHARANI
NPM: 2416041051
KELAS: REG B
Berdasarkan tayangan video tersebut terjawablah mengapa demokrasi itu gaduh tetapi banyak negara yang menganutnya. Sebagaimana yang kita tahu negara demokrasi menjamin kebebasan berpendapat. Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik menyampaikan bahwa demokrasi itu pasti berisik dalam konteks porsi demokrasi yang prosedural. Sebuah negara sistem demokrasinya itu baik pasti akan mampu mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, meningkatkan partisipasi publik, mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Terbukti dari riset yang dilakukan negara yang menganut demokrasi itu punya skor penegakkan HAM yang lebih tinggi dan warga negaranya punya angka harapan hidup yang tinggi juga daripada negara non-demokrasi seperti Korea Utara yang rendah. Namun kita pasti bertanya-tanya apakah memberikan hak pilih kepada warga tentang apa yang tidak mereka kuasai adalah hal yang tepat? ujung-ujungnya akan tercipta pemimpin, politikus dan para dewan yang anti-kritik, kebebasan berpendapat juga sering dibungkam. Semua hal itu menandakan bahwa demokrasi ini sudah krisis ditandai rendahnya kepercayaan warga negara terhadap pemerintah dan politikus, jumlah keanggotaan partai yang menurun, hingga kebijakan pemerintah yang tidak transparan. Pada intinya tidak ada sistem pemerintahan yang lebih baik dari demokrasi.
NPM: 2416041051
KELAS: REG B
Berdasarkan tayangan video tersebut terjawablah mengapa demokrasi itu gaduh tetapi banyak negara yang menganutnya. Sebagaimana yang kita tahu negara demokrasi menjamin kebebasan berpendapat. Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik menyampaikan bahwa demokrasi itu pasti berisik dalam konteks porsi demokrasi yang prosedural. Sebuah negara sistem demokrasinya itu baik pasti akan mampu mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, meningkatkan partisipasi publik, mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Terbukti dari riset yang dilakukan negara yang menganut demokrasi itu punya skor penegakkan HAM yang lebih tinggi dan warga negaranya punya angka harapan hidup yang tinggi juga daripada negara non-demokrasi seperti Korea Utara yang rendah. Namun kita pasti bertanya-tanya apakah memberikan hak pilih kepada warga tentang apa yang tidak mereka kuasai adalah hal yang tepat? ujung-ujungnya akan tercipta pemimpin, politikus dan para dewan yang anti-kritik, kebebasan berpendapat juga sering dibungkam. Semua hal itu menandakan bahwa demokrasi ini sudah krisis ditandai rendahnya kepercayaan warga negara terhadap pemerintah dan politikus, jumlah keanggotaan partai yang menurun, hingga kebijakan pemerintah yang tidak transparan. Pada intinya tidak ada sistem pemerintahan yang lebih baik dari demokrasi.