NAMA: MEILISA MUTIARA ANGGRAINI
NPM: 2416041054
KELAS: REGULER B
NPM: 2416041054
KELAS: REGULER B
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Meilisa Mutiara Anggraini
NAMA: MEILISA MUTIARA ANGGRAINI
NPM: 2416041054
KELAS: REGULER B
NPM: 2416041054
KELAS: REGULER B
NAMA: MEILISA MUTIARA ANGGRAINI
NPM: 2416041054
KELAS: REGULER B
Menurut analisis yang saya lakukan setelah membaca jurnal yang membahas tentang tantangan demokrasi Indonesia terutama dalam konteks Pemilu Presiden 2019. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, masih menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam proses konsolidasi demokratisnya. Hal ini terlihat jelas selama pelaksanaan Pemilu Presiden 2019, di mana beberapa pilar penting demokrasi belum menunjukkan kinerja yang optimal. Salah satu permasalahan mendasar terletak pada lemahnya fungsi partai politik dalam menghasilkan kader-kader berkualitas yang mampu memimpin bangsa. Situasi ini diperparah dengan maraknya penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial, yang menciptakan kegaduhan dan memperkeruh suasana politik nasional.
Fenomena yang tak kalah mengkhawatirkan adalah menguatnya politik identitas, terutama penggunaan isu agama dalam kampanye politik. Para kandidat dan pendukungnya kerap menggunakan sentimen keagamaan untuk memperoleh dukungan. Praktik ini tidak hanya memperdalam polarisasi di tengah masyarakat, tetapi juga mengancam harmoni sosial yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Dampaknya sangat terasa dalam interaksi sosial sehari-hari, di mana masyarakat terbelah berdasarkan preferensi politik yang sering kali berbaur dengan sentimen keagamaan.
Permasalahan lainnya adalah ketidaknetralan birokrasi dalam proses pemilu. Politik birokrasi menjadi fenomena yang mengkhawatirkan ketika aparatur negara yang seharusnya bersikap netral justru terlibat dalam kepentingan politik praktis. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap legitimasi hasil pemilu, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip dasar demokrasi. Birokrasi yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat malah berubah menjadi alat politik yang memihak, sehingga menghambat terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkualitas di Indonesia.
Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih memerlukan upaya serius dalam memperkuat fondasi demokrasinya. Diperlukan komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk membangun sistem demokrasi yang lebih matang, di mana partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik, media sosial digunakan secara bertanggung jawab, politik identitas dapat dihindari, dan birokrasi mampu menjaga netralitasnya. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita demokrasi yang berkualitas dan bermartabat.
NPM: 2416041054
KELAS: REGULER B
Menurut analisis yang saya lakukan setelah membaca jurnal yang membahas tentang tantangan demokrasi Indonesia terutama dalam konteks Pemilu Presiden 2019. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, masih menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam proses konsolidasi demokratisnya. Hal ini terlihat jelas selama pelaksanaan Pemilu Presiden 2019, di mana beberapa pilar penting demokrasi belum menunjukkan kinerja yang optimal. Salah satu permasalahan mendasar terletak pada lemahnya fungsi partai politik dalam menghasilkan kader-kader berkualitas yang mampu memimpin bangsa. Situasi ini diperparah dengan maraknya penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial, yang menciptakan kegaduhan dan memperkeruh suasana politik nasional.
Fenomena yang tak kalah mengkhawatirkan adalah menguatnya politik identitas, terutama penggunaan isu agama dalam kampanye politik. Para kandidat dan pendukungnya kerap menggunakan sentimen keagamaan untuk memperoleh dukungan. Praktik ini tidak hanya memperdalam polarisasi di tengah masyarakat, tetapi juga mengancam harmoni sosial yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Dampaknya sangat terasa dalam interaksi sosial sehari-hari, di mana masyarakat terbelah berdasarkan preferensi politik yang sering kali berbaur dengan sentimen keagamaan.
Permasalahan lainnya adalah ketidaknetralan birokrasi dalam proses pemilu. Politik birokrasi menjadi fenomena yang mengkhawatirkan ketika aparatur negara yang seharusnya bersikap netral justru terlibat dalam kepentingan politik praktis. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap legitimasi hasil pemilu, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip dasar demokrasi. Birokrasi yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat malah berubah menjadi alat politik yang memihak, sehingga menghambat terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkualitas di Indonesia.
Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih memerlukan upaya serius dalam memperkuat fondasi demokrasinya. Diperlukan komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk membangun sistem demokrasi yang lebih matang, di mana partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik, media sosial digunakan secara bertanggung jawab, politik identitas dapat dihindari, dan birokrasi mampu menjaga netralitasnya. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita demokrasi yang berkualitas dan bermartabat.
NAMA: MEILISA MUTIARA ANGGRAINI
NPM: 2416041054
KELAS: REGULER B
Menurut analisis saya terhadap video tersebut, demokrasi disebut gaduh karena banyaknya perdebatan dan konflik yang muncul di dalamnya. Hal ini terjadi karena demokrasi memungkinkan setiap individu atau kelompok untuk menyuarakan pendapat, yang kadang bertentangan satu sama lain. Proses ini bisa terlihat kacau, tetapi justru itulah yang menjadi inti dari demokrasi yaitu kebebasan dalam berekspresi dan perbedaan pendapat.
Meski begitu, demokrasi tetap bertahan karena memberikan ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Setiap orang, tanpa memandang latar belakang, memiliki hak untuk didengar. Ini membuat demokrasi lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan dibandingkan sistem pemerintahan lain.
Selain itu, demokrasi memberikan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan sehingga lebih sulit bagi segelintir orang untuk mengendalikan pemerintahan. Meskipun tidak sempurna, demokrasi seringkali dianggap sebagai sistem yang paling adil dan stabil, karena memberikan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama.
NPM: 2416041054
KELAS: REGULER B
Menurut analisis saya terhadap video tersebut, demokrasi disebut gaduh karena banyaknya perdebatan dan konflik yang muncul di dalamnya. Hal ini terjadi karena demokrasi memungkinkan setiap individu atau kelompok untuk menyuarakan pendapat, yang kadang bertentangan satu sama lain. Proses ini bisa terlihat kacau, tetapi justru itulah yang menjadi inti dari demokrasi yaitu kebebasan dalam berekspresi dan perbedaan pendapat.
Meski begitu, demokrasi tetap bertahan karena memberikan ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Setiap orang, tanpa memandang latar belakang, memiliki hak untuk didengar. Ini membuat demokrasi lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan dibandingkan sistem pemerintahan lain.
Selain itu, demokrasi memberikan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan sehingga lebih sulit bagi segelintir orang untuk mengendalikan pemerintahan. Meskipun tidak sempurna, demokrasi seringkali dianggap sebagai sistem yang paling adil dan stabil, karena memberikan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama.
NAMA: MEILISA MUTIARA ANGGRAINI
NPM: 2416041054
KELAS: REGULER B
NPM: 2416041054
KELAS: REGULER B