Nama : Tiara Puspita Dewi
NPM : 2416041043
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Menurut dari apa yang saya baca bahwa artikel ini menganalisis peristiwa penodaan agama yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga menghina Al-Quran. Keputusan penetapan Ahok sebagai tersangka semata-mata berdasarkan pertimbangan hukum, meskipun ada tekanan dari masyarakat. Gugatan class action tertanggal 4 November 2016 ini merupakan bentuk tuntutan masyarakat terhadap perilaku profesional aparat penegak hukum. Artikel ini juga membahas tentang penegakan hukum di Indonesia, termasuk konsep keadilan, peran lembaga peradilan, dan perlindungan hak-hak sipil.
Pasal UUD 1945 mengatur bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Namun penegakan hukum seringkali terhambat oleh permasalahan internal di kalangan aparat penegak hukum, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah tidak akan melakukan intervensi dalam proses hukum selama ingin melakukan reformasi hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia antara lain rendahnya kualitas aparat kepolisian dan tidak konsistennya penegakan hukum.
NPM : 2416041043
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Menurut dari apa yang saya baca bahwa artikel ini menganalisis peristiwa penodaan agama yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga menghina Al-Quran. Keputusan penetapan Ahok sebagai tersangka semata-mata berdasarkan pertimbangan hukum, meskipun ada tekanan dari masyarakat. Gugatan class action tertanggal 4 November 2016 ini merupakan bentuk tuntutan masyarakat terhadap perilaku profesional aparat penegak hukum. Artikel ini juga membahas tentang penegakan hukum di Indonesia, termasuk konsep keadilan, peran lembaga peradilan, dan perlindungan hak-hak sipil.
Pasal UUD 1945 mengatur bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Namun penegakan hukum seringkali terhambat oleh permasalahan internal di kalangan aparat penegak hukum, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah tidak akan melakukan intervensi dalam proses hukum selama ingin melakukan reformasi hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia antara lain rendahnya kualitas aparat kepolisian dan tidak konsistennya penegakan hukum.