Apakah demokrasi otomatis menjamin perlindungan HAM, atau justru bisa membuka peluang pelanggaran HAM baru? Diskusikan dengan contoh nyata.

Menurut Anda, sejauh mana lembaga seperti Komnas HAM atau LPSK efektif dalam menangani kasus pelanggaran HAM? Apa yang perlu diperbaiki?

Apakah hak ekososbud di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor politik atau faktor ekonomi? Jelaskan dengan argumen kritis.

Jika Anda menjadi pembuat kebijakan, bagaimana Anda menyeimbangkan antara perlindungan hak sipil-politik dan hak ekososbud agar keduanya sama-sama terpenuhi?

Bagaimana menurut Anda hubungan antara pemenuhan hak ekososbud dengan tingkat kesenjangan sosial di Indonesia?