Nama : Suci Tri Wahyuni
Npm : 2313031012
Kelas : A
1. Anggaran Tradisional
Lingkupnya: Mengandalkan data tahun sebelumnya (incrementalism), menggunakan line-item (pos-pos anggaran), sifatnya sentralis, bersifat tahunan, serta lebih berorientasi pada input daripada output.
Kelemahan: Tidak terkait erat dengan rencana pembangunan jangka panjang, lamban dalam persetujuan, informasi terbatas, serta sulit menilai kinerja.
2. Anggaran Berbasis New Public Management (NPM)
Lingkupnya: Fokus pada kinerja, efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetisi. Pemerintah diposisikan sebagai katalis, berorientasi pada pelanggan, hasil, desentralisasi, serta mekanisme pasar.
Tujuan: Memperkenalkan paradigma baru yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Anggaran Kinerja
Lingkupnya: Menekankan konsep value for money (ekonomi, efisiensi, efektivitas). Anggaran disusun berdasarkan program dan kinerja sebagai alat mencapai tujuan.
Pengawasan: Dilakukan melalui audit keuangan, evaluasi kinerja eksternal, dan internal cost awareness.
4. Zero Based Budgeting (ZBB)
Lingkupnya: Semua unit keputusan harus dievaluasi dari nol, bukan sekadar menambah/mengurangi anggaran sebelumnya.
Keunggulan: Efisien dalam alokasi sumber daya, bisa mengidentifikasi inefisiensi, serta meningkatkan partisipasi staf.
Kelemahan: Proses lama, rumit, butuh data lengkap, teknologi memadai, dan staf yang ahli.
5. Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)
Lingkupnya: Berorientasi pada tujuan dan output, menggunakan analisis ekonomi untuk mengalokasikan sumber daya.
Langkah: Menentukan tujuan, mengidentifikasi program, mengevaluasi alternatif, memilih yang paling bermanfaat, lalu mengalokasikan sumber daya.
Kelebihan: Lintas departemen, memperbaiki kualitas pelayanan, mengurangi program tumpang tindih, dan menggunakan analisis utilitas marginal.
Kelemahan: Butuh sistem informasi canggih, biaya besar, dan sulit diterapkan karena faktor politik dan birokrasi.
Jadi, secara garis besar lingkup anggaran sektor publik tidak hanya terbatas pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran, tetapi mencakup orientasi, metode evaluasi, mekanisme pengawasan, serta integrasi dengan kebijakan pembangunan jangka panjang.