audit value for money (VfM) memiliki peran yang sangat penting dalam sektor publik karena tidak hanya menilai aspek kepatuhan, tetapi juga menekankan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah. Audit VfM berfokus pada tiga prinsip utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E).

Pertama, dari aspek ekonomi, audit VfM berperan memastikan bahwa pemerintah memperoleh sumber daya (barang, jasa, dan SDM) dengan biaya yang paling rendah tanpa mengurangi kualitas. Hal ini penting agar penggunaan dana publik tidak terjadi pemborosan.

Kedua, dari sisi efisiensi, audit VfM menilai sejauh mana sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan output yang optimal. Dengan audit ini, instansi publik dapat mengevaluasi apakah proses kerja dan pelaksanaan program telah dilakukan secara hemat dan tepat guna.

Ketiga, dari aspek efektivitas, audit VfM membantu menilai apakah tujuan dan sasaran program pemerintah benar-benar tercapai. Dengan demikian, audit ini dapat menjadi alat evaluasi kebijakan dan dasar perbaikan program di masa mendatang.

Selain itu, audit value for money juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sektor publik kepada masyarakat. Hasil audit dapat digunakan oleh pimpinan instansi dan pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan, perbaikan kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Nama: Rizka Mufidaj

NPM: 2313031001

laporan keuangan sektor publik merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atau organisasi publik atas pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat dan pihak terkait. Laporan ini disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

Adapun jenis-jenis laporan keuangan sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
   Laporan ini menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode. LRA digunakan untuk menilai kepatuhan pemerintah terhadap anggaran yang telah ditetapkan serta efektivitas pelaksanaannya.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
   Laporan ini menunjukkan perubahan saldo anggaran lebih dari periode awal hingga akhir, sehingga memberikan informasi mengenai sisa anggaran yang dapat digunakan pada periode berikutnya.

3. Neraca
   Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu, meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan ini penting untuk mengetahui kondisi keuangan secara keseluruhan.

4. Laporan Operasional (LO)
   LO menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban selama satu periode akuntansi. Laporan ini digunakan untuk menilai kinerja operasional pemerintah.

5. Laporan Arus Kas (LAK)
   Laporan ini memberikan informasi mengenai arus masuk dan keluar kas yang berisi berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
   LPE menunjukkan perubahan ekuitas pemerintah selama satu periode akibat surplus/defisit operasional dan transaksi lainnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
   CaLK berisi penjelasan rinci dan informasi tambahan atas laporan keuangan lainnya agar pengguna laporan memahami angka-angka yang disajikan secara lebih jelas.

Dari diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi kinerja, pengambilan keputusan, serta wujud akuntabilitas pemerintah kepada publik.

Nama: Rizka Mufidah

NPM: 2313031001

Dalam memilih teknik akuntansi sektor publik, beberapa pertimbangan penting yang perlu diperhatikan karena setiap teknik memiliki karakteristik, tujuan, serta dampak yang berbeda terhadap akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan.

Pertama, tujuan pelaporan keuangan. Jika utama organisasi publik adalah pengendalian anggaran dan pemenuhan terhadap perencanaan, maka teknik akuntansi anggaran dan komitmen akuntansi lebih tepat karena tekanan kompresi antara anggaran dan realisasi serta pengendalian atas penggunaan anggaran sejak tahap perencanaan Namun, untuk tujuan penyajian posisi keuangan dan kinerja yang lebih komprehensif, akuntansi akrual lebih relevan karena mampu mewakili fokus aset, kewajiban, pendapatan, dan beban secara menyeluruh (Mardiasmo, 2018).

Kedua, tingkat akuntabilitas dan transparansi publik. Akuntansi sektor publik harus mampu memenuhi tuntutan akuntabilitas kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Akuntansi dana digunakan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga sangat penting bagi organisasi pemerintah yang mengelola dana dengan otoritas tertentu (Halim & Kusufi, 2016).

Ketiga, kesiapan sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi. Teknik akuntansi krual memerlukan kompetensi SDM yang lebih tinggi serta sistem pencatatan yang andal. Tanpa kesiapan tersebut, penerapan akuntansi akrual dapat menurunkan kualitas informasi keuangan dan meningkatkan risiko kesalahan pencatatan (Nordiawan & Hertianti, 2014).

Keempat, kebutuhan evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan. Penghitungan kas relatif sederhana dan objektif, namun tidak mampu menggambarkan efisiensi, efektivitas, serta kinerja program secara akurat. Oleh karena itu, untuk evaluasi kinerja jangka panjang dan pengambilan keputusan strategi, akuntansi akrual lebih disarankan (Mardiasmo, 2018).

Dengan demikian, pemilihan teknik akuntansi sektor publik harus mempertimbangkan tujuan pelaporan, tingkat akuntabilitas, kesiapan SDM dan sistem, serta kebutuhan evaluasi kinerja. Penggunaan satu teknik tidak menutup kemungkinan dikombinasikan dengan teknik lain agar saling melengkapi sesuai kebutuhan organisasi sektor publik.

Daftar Referensi:

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Mengimbangi.

Halim, A., & Kusufi, MS (2016). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat

Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Pemerintah Republik Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).