Nama : Diah Arum Sari Nawang Ulan
NPM : 2313031021

Menurut saya, langkah-langkah dalam mengembangkan laporan audit kinerja sektor publik harus dilakukan secara sistematis agar hasil audit dapat memberikan gambaran yang objektif dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah. Langkah-langkahnya meliputi:
1. Perencanaan audit, yaitu menentukan tujuan, ruang lingkup, metode, serta kriteria audit yang akan digunakan.
2. Pengumpulan data dan bukti audit melalui wawancara, observasi, serta pemeriksaan dokumen terkait kegiatan atau program yang diaudit.
3. Analisis dan evaluasi data, yaitu membandingkan hasil temuan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan laporan audit, yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan.
5. Melakukan tindak lanjut audit untuk memastikan rekomendasi telah dijalankan oleh pihak terkait.

Nama : Diah Arum Sari Nawang Ulan
NPM : 2313031021

Menurut saya, Value for Money (VfM) audit memiliki peran penting dalam sektor publik karena membantu memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Audit ini tidak hanya menilai kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga menilai apakah sumber daya publik telah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Melalui audit Value for Money, lembaga pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kegiatan dan program yang dijalankan telah mencapai tujuan dengan biaya yang wajar dan hasil yang optimal.

Peran penting lainnya adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Hasil audit VfM dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan, pengambilan keputusan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, audit ini mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Nama : Diah Arum Sari Nawang Ulan
NPM : 2313031021

Menurut saya, laporan keuangan sektor publik adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan keuangan negara atau daerah kepada masyarakat. Laporan ini disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Secara umum, laporan keuangan sektor publik terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), yang menggambarkan perubahan sisa anggaran pada periode tertentu.
3. Neraca, yang menampilkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada akhir periode.
4. Laporan Operasional (LO), yang menunjukkan seluruh pendapatan dan beban berbasis akrual.
5. Laporan Arus Kas (LAK), yang menjelaskan arus masuk dan keluar kas selama satu periode.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menggambarkan perubahan ekuitas dana pemerintah.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang memuat penjelasan detail dan kebijakan akuntansi yang digunakan.

Nama : Diah Arum Sari Nawang Ulan
NPM : 2313031021

Menurut saya, dalam memilih teknik akuntansi sektor publik, ada beberapa pertimbangan penting yang harus diperhatikan agar laporan keuangan pemerintah dapat disusun secara akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, perlu memperhatikan tujuan pelaporan keuangan, apakah untuk akuntabilitas, pengendalian, atau pengambilan keputusan. Kedua, karakteristik entitas publik juga berpengaruh, seperti jenis lembaga, sumber pendanaan, serta kompleksitas transaksi keuangannya. Ketiga, regulasi dan standar akuntansi yang berlaku harus dijadikan acuan, misalnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Selain itu, perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta sistem informasi akuntansi yang digunakan. Teknik akuntansi yang dipilih harus mampu menghasilkan informasi yang andal dan relevan bagi para pemangku kepentingan. Misalnya, pemerintah pusat menggunakan basis akrual agar laporan lebih transparan dan menggambarkan posisi keuangan secara utuh.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka penerapan teknik akuntansi di sektor publik dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Referensi:
Mahmudi. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nama : Diah Arum Sari Nawang Ulan
NPM : 2313031021

Menurut saya Pengukuran kinerja sektor publik merupakan proses penting dalam menilai tingkat keberhasilan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi, misi, serta tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pengukuran kinerja, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana penggunaan sumber daya publik telah memberikan hasil yang efektif, efisien, dan akuntabel bagi masyarakat.

Tujuan utama dari pengukuran kinerja ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas publik, memperbaiki kualitas pelayanan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan. Pengukuran dilakukan dengan memperhatikan berbagai indikator seperti input, proses, output, outcome, dan impact, agar hasil yang diperoleh mencerminkan kinerja secara menyeluruh.

Beberapa alat yang digunakan dalam menilai kinerja sektor publik antara lain LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Balanced Scorecard, serta pendekatan Value for Money (VfM) yang menekankan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Dengan adanya sistem pengukuran kinerja yang baik, diharapkan setiap lembaga pemerintah mampu bekerja secara transparan, profesional, dan berorientasi pada hasil. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).